Upload
khairun-nisa
View
32
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
baca
Citation preview
BAB VII HUKUM ACARA PERDATA
MAHKAMAH AGUNG
Pengadilan Tinggi / Tk. II (Provinsi)
Pengadilan
Tinggi Agama /
Tk. II (Provinsi
)
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara /Tk.
II (sesuai wilayah hukum)
Pengadilan Tinggi Militer
(sesuai pembagian
wilayah hukum daerah militer)
Pengadilan Tk. I / PN
(berada di setiap Kota /
Kabupaten)
Pengadilan Agama Tk. I (berada di
setiap Kabupaten
/Kota)
Pengadilan Tata Usaha Negara
Tk. I
Pengadilan Militer (sesuai wilayah hukum Daerah Militer)
Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata1. Dasar Hukum : HIR2.Para Pihak : Penggugat, Tergugat3. Tidak ada Jaksa Penuntut Umum4. Para Pihak yang berperkara
dapat diwakilkan kepada Penasehat Hukum
5. Inisiatif berperkara ada pada Penggugat
6. Tidak ada batas waktu pengajuan gugatan
Hukum Acara Pidana1.Dasar Hukum : KUHAP2.Para pihak: Jaksa, Tersangka3.Ada pra-peradilan (dimungkinkan)4. Tersangka harus hadir, didampingi
Penasehat hukum5.Inisiatif berperkara ada pada Jaksa6.Ada batas waktu untuk setiap tahap
pemeriksaan7.Maksimum masa
penahanan :400hari, sejak pemeriksaan pendahuluan sampai kasasi.
BAB VIIHukum Acara Perdata
Proses pemeriksaan perkara perdata
1. Penggugat mendaftarkan gugatan ke PN sesuai domisili hukum Tergugat.
2. Hakim memanggi kedua pihak secara patut, dalam tenggang waktu 6 hari kerja
3. Setelah para pihak menghadap, Hakim harus melakukan upaya perdamaian.
4. Jika upaya perdamaian disetujui,dibuat Akta perdamaian. Apabila tidak setuju, pemeriksaan dilakukan ke pokok perkara.
5. Pembacaan surat gugat, jawaban gugatan, pemeriksaan alat-alat bukti.
6. Putusan Hakim
7. Pelaksana putusan Hakim adalah Juru Sita (Jika para pihak menerima putusan Hakim).
8. Jika salah satu pihak tidak menerima putusan Hakim, maka diajukan banding oleh pihak yang tidak menerima.
BAB VIIHUKUM ACARA PERDATA
Penggugat : pihak yang dirugikan, sehingga mengajukan gugatan kepada Tergugat.Karena tergugat melakukan wanprestasi.
Setiap subyek hukum memiliki domisili hukum. Domisili hukum adalah penting , karena untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang terhadapnya.
Mendaftarkan gugatan harus sesuai dengan domisili hukum Tergugat.
Apabila domisili hukum Tergugat tidak diketahui, maka gugatan didaftarkan sesuai domisili hukum Penggugat.
BAB VIIHUKUM ACARA PERDATA
Apabila tergugat lebih dari 1, maka gugatan didaftarkan ke PN sesuai domisili hukum salah satu tergugat.
Penggugat maupun Tergugat dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum, dengan menggunakan surat kuasa, sehingga tidak perlu hadir sendiri.
BAB VIIDalam melaksanakan peradilan, Hakim harus
berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Asas penting dalam pelaksanaan peradilan :1.Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”(Pasal 2 ayat (1))
2.Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4))
3.Semua sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 13 ayat (1)).
BAB VII
4. Segala campur tangan dalam urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3 ayat (2)).
5. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2)).
6. Tiada seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.(Pasal 6 ayat (1)).
BAB VII HUKUM ACARA PERDATA
VERSTEK : Putusan Hakim yang dijatuhkan karena Tergugat
/ kuasa hukumnya tidak
hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara
patut.
VERZET : Upaya perlawanan
yang diajukan oleh Tergugat
terhadap Verstek.
Diajukan kepada Hakim yang memutus Verstek.
BAB VIII HUKUM ACARA PERDATA
VERZET BANDING
VERZET: 1.Upaya
perlawanan terhadap Verstek
2.Diajukan ke Hakim yang memutus verstek .
BANDING :1.Upaya hukum biasa terhadap
putusan Hakim di Pengadilan
Tingkat I (PN).2.Diajukan ke
Pengadilan Tinggi sesuai wilayah
hukum.
BAB VII Hukum Acara PidanaPemeriksaan perkara pidana ,dimulai dari :1.Penyelidikan (Pasal 102 – 105)2.Penyidikan (Pasal 106 - 136)3.Penuntutan (Pasal 137- 144)4.Pemeriksaan dalam persidangan:penuntut umum
melakukan pemanggilan kepada terdakwa (Pasal 145 – 146)
5.Pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (Pasa 152 – 182)
6.Pembuktian dan putusan dalamAcara Pemeriksaan Biasa (Pasal 183 – 202)
Acara Pemeriksaan Singkat:Pasal 203 – 204Acara Pemeriksaan Ringan :Pasal 205 – 210Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
Jalan :Pasal 211-216.
BAB VII HUKUM ACARA PIDANAPemeriksaan perkara pidana berdasarkan :
UU No. 8 Tahun 1981
tentang Kitab UU Hukum
Acara Pidana
MENCABUT :1.Het Herziene Inlandsch Reglement
(Staatsblad Tahun 1941 No. 44) dihubungkan dengan dan UU Nomor 1
Drt Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksananya.
2. Ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lain;mengenai ketentua bahwa yang tersebut dalam
angka 1 dan 2, sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana
Asas yang ada dalam HIR tidak
digunakan lagi dalam
KUHAP, karena tidak
sesuai dengan nilai filosofi dan keadilan
bangsa yang berdasarkan
Pancasila
BAB VII HUKUM ACARA PIDANA
Para pihak dalam perkara pidana :
NEGARA (JAKSA
PENUNTUT UMUM)
TERSANGKA
1. TUNTUTAN (REQUISITOIR)
1.PEMBELAAN (PLEDOOI)
2. REPLIK 2. DUPLIK
Asas dalam pemeriksaan perkara pidana :Asas presumption of innocent/ praduga tak bersalah.
Prinsip dalam pemeriksaan perkara pidana : prinsip legalita yaitu Jaksa harus melakukan penuntutan di muka Hakim, apabila telah terdapat bukti yang cukup.
Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal prinsip : ACCUSATOIR, yaitu : tersangka memiliki kedudukan yang sejajar dengan Penuntut Umum.Artinya, memperoleh hak yang sama ,yaitu berhak untuk mengajukan pembelaan, didampingi oleh penasehat hukum.
BAB VII HUKUM ACARA PIDANA
BAB VII HUKUM ACARA PIDANA
Alat Bukti dalam perkara pidana :1.Keterangan Saksi2. Keterangan Ahli3. Surat-surat4.Petunjuk5. Keterangan Terdakwa
BAB VII HUKUM ACARAPIDANA
PUTUSAN HAKIM PIDANA
BAB VII HUKUM ACARA PIDANA
PRAPERADILAN1. Dalam wkt 3 hari stl mengajukan permohonan untuk praperadilan,
sidang praperadilan harus dilaksanakan.2. Tidak ada upaya hukum banding.3. Pemeriksaan dilakukan sesuai hk acara perdata4. Tidak ada Jaksa5. Putusan praperadilan dalam bentuk : PENETAPAN6. Sidang praperadilan dalam waktu 7 hari, harus sudah memberikan
putusan. Karena : jika praperadilan dilaksanakan setelah pokok perkara mulai diperiksa, maka permohonan praperadilan akan gugur.
BEBERAPA PENGATURAN BARU DALAM KUHAP
1. Penyidik : Pasal 6 ayat 1
2. Pemisahan fungsi penuntut umum dan penyidik
3. Praperadilan : Pasal 77 – 83
4. Masa Penahanan : dari pemeriksaan pendahuluan sampai tingkat kasasi adalah 400 hari
5. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum
6. Ganti rugi dan rehabilitasi
7. Dikenal 4 acara pemeriksaan
8. Banding : Pasal 67
BAB VII HUKUM ACARA PIDANA
BAB VII Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Dasar hukum :1.UU No. 14/1970 jo UU No. 35/1999 jo UU No.
4/2004 jo UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2.UU No. 5/1986 jo UU No.9/2004 jo UU No. 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
BAB VII HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGGUGAT : INDIVIDU ATAU
BADAN HUKUMPERDATA
TERGUGAT: BADAN / PEJABAT
TATA USAHA NEGARA DI
TINGKAT PUSAT / DAERAH
PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA
OBYEK SENGKETA :KEPUTUSAN TUN YANG BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL,
FINAL DAN MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM
BAB VII HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Sengketa TUN
Jalur Administrasi
Jalur Peradilan
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR PERADILAN:
1.Penyelesaian melalui jalur peradilan , denganmengajukan gugatan ke PTUN (Tk .I) sesuaidomisili hukum Tergugat.2 Bagi penggugat yang telah melalui jalur upayaadministratif, pengajuan gugatan langsungdiajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara sesuai domisili hukum Tergugat.
BAB VII HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Jalur Peradilan
Penggugat : Individu atau Badan Hukum
Perdata
Tergugat :Pejabat atau Badan Tata
Usaha NegaraGugatan ke PTUN
PTUN Tk. I
PTUN Tk. II
MA
PROSEDUR PEMERIKSAAN SENGKETA DI PTUN
1. Rapat Permusyawaratan (DISMISSAL PROCESS) (Psl 62 UU No. 5/1986).Dipimpin oleh Ketua PTUN,untuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, dengan suatu penetapan.
2. Pemeriksaan Persiapan (Psl 63 UU No. 5/1986).Dipimpin oleh Hakim untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Penggugat diberi waktu 30 hari untuk melengkapi gugatan. Apabila Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima , tidak dapat digunakan upaya hukum , tetapi dapat mengajukan gugatan baru.
BAB VII HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. Pemeriksaan persidangan dengan Acara Biasa .
Dipimpin oleh Majelis Hakim (3 orang). Putusan pengadilan dapat berupa (Pasal 97 ayat (7)):
1. Gugatan ditolak2.Gugatan dikabulkan3.Gugatan tidak diterima4.Gugatan gugur.
BAB VII HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Pemeriksaan sengketa TUN di PTUN
RAPAT PERMUSYAWARATA
N
PEMERIKSAAN PERSIAPAN
PEMERIKSAAAN DI SIDANG
PENGADILAN
PUTUSAN HAKIM PTUN
PELAKSANAAN PUTUSAN
HAKIM PTUN
PUTUSAN HAKIM PTUN
1.Gugatan Dikabulkan Berarti gugatan Penggugat dikabulkan, dapat
seluruhnya atau sebagian. 2.Gugatan ditolak: Pengadilan menguatkan
keputusan Badan atau Pejabat TUN.Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya.
3.Gugatan tidak diterima : Penggugat tidak memenuhi syarat formil (ps 55, 56) dan syarat materiil (Ps 53 ayat (2), dan peraturan perundangan terkait).
4.Gugatan gugur : para pihak dan/atau kuasa tidak hadir,meskipun telah dipanggil secara patut.
BAB VII HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA