Pengantar Ilmu Hukum 10-12

Pengantar Ilmu Hukum Indonesia Modul 10-12

MODUL 10 HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM TATA NEGARA Hukum Tata Negara termasuk rumpun hukum publik, merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai organisasi negara meliputi: pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara baik secara horizontal maupun vertikal, sistem pemerintahan negar4 serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Hukum Tata Negara lahir sebagai akibat adanya negara. Negara didirikan untuk mewujudkan tujuan negara yang kadang antara negara yang satu dengan lainnya berbeda, tetapi pada umumnya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Akrivitas lembaga/alat perlengkapan negara dalam menjalankan fungsinya, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah masuk dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. Pada awalnya Hukum Administrasi Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Hukum Tata Negara dalam arti luas meliputi Hukum Administrasi Negara, sedangkan dalam arti sempit tidak termasuk Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi Negara lebih menitikberatkan pada hal-hal yang teknis, menyangkut aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan "bergerak". Artinya hal-hal yang berkaitan .dengan aktivitas pemerintah (dalam arti sempit) dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah kajian utamanya. Untuk itu, alat perlengkapan/lembaga negara mempunyai kebebasan bertindak ("freies ermessen") manakala belum ada aturan yang, berlaku. Namun demikian penggunaan freies ermessen ini dibatasi jangan sampai menimbulkan kerugian rakyat (warga negara). Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya pemerintah (eksekutif) harus berpedoman pada "asas asas umum pemerintahan yang baik". KB1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A. PENGERTIAN Administrasi berasal dari bahasa Inggris "administration', berarti to serve" atau melayani. E. Utrecht memberi definisi administrasi negara sebagai complex ambten/apparaat atau gabungan jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan pengadilan dan badan legislatif. C.S.T. Kansil mengemukakan ada tiga arti administrasi negara, yaitu: 1. sebagai aparatur pemerintah, atau instansi politik (kenegaraan) meliputi organ yang berada di bawah pemerintah, mulai dari presiden, menteri (termasuk sekjen, dirjen, irjen, gubernur, bupati/walikota dan sebagainya) pokoknya semua organ yang menjalankan administrasi negara. 2. sebagai fungsi atau aktivitas, yakni sebagai kegiatan pemerintahan yaitu mengurus negara. 3. sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang. Pemerintah bisa diartikan sebagai semua badan yang menyelenggarakan seluruh kekuasaan negara baik kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan teori Trias politika sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu. van vollenhoven mengemukakan bahwa dalam arti luas tugas pemerintah terbagi dalam empat fungsi yaitu, pembentuk undang-undang, pelaksana/pemerintah/bestuur, peradilan, dan polisi. Istilah Hukum Tata usaha Negara dipakai secara resmi dalam undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan PokokWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 1

Mahasiswa PIK BKN Angkatan IV 2012


Kekuasaan Kehakiman, maupun dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. B. HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pada mulanya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara merupakan satu cabang ilmu yang bernama "staats en Administrotief Recht" di mana Hukum Administrasi Negara dianggap sebagai pelengkap Hukum Tata Negara. Kemudian pada tahun 1946 diadakan pemisahan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yakni tentang dasar-dasar dari negara dan menyangkut langsung setiap warga negara. Sedangkan Hukum Administrasi Negara lebih menitikberatkan pada hal-hal yang teknis saja. Oppenheimdan Van Vollenhoven berpendapat bahwa terdapat perbedaan prinsip antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Oppenheim, Hukum Tata Negara menyangkut aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan "diam" (berhenti), sedangkan Hukum Administrasi Negara menyangkut aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan "bergerak". Van Vollenhoven berpendapat bahwa berdasarkan teori "Residu" (sisa) yang termasuk Hukum Administrasi Negara adalah sisa dari semua peraturan hukum nasional sesudah dikurangi Hukum Tata Negara materiil, Hukum Perdata materiil, dan Hukum Pidana materiil. Dengan demikian ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sangat luas cakupannya. Menurut Kranenburg Sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara. Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum dari pemerintahan suatu negara, misalnya: UUD dan undang-undang organik mengenai desentralisasi. Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah peraturanperaturan khusus dari Hukum Tata Negara seperti: hukum kepegawaian, undang-undang perburuhan, undang-undang perumahan, undang-undang wajib militer, dan sebagainya. Semua peraturan-peraturan khusus tadi menunjukkan perbedaan sendiri-sendiri yang lama kelamaan berkembang memisahkan diri sebagai bidang hukum tersendiri (terpisah dari Hukum Administrasi Negara yang semula sebagai induknya, seperti: Hukum Pajak, Hukum Agraria, Hukum Peradilan Administrasi Negara). C. PERBUATAN ADMINISTRASI NEGARA Sondang P. Siagian, mengemukakan bahwa ada tiga bentuk negara yang memberikan peranan dan fungsi yang berbeda bagi pemerintah, yaitu: 1. Bentuk Political State Bentuk Political State mendefinisikan bahwa semua kekuasaan dipegang oleh raja sebagai pemerintah. Oleh karena itu, kekuasaan raja hanya terbatas pada masalah menjalankan peraturan (eksekutif) sedangkan kekuasaan legislatif dan yudikatif diserahkan kepada badan tersendiri. 2. Bentuk Legal State Dalam konsep legal state tugas pemerintahan di samping porsi kewenangannya sempit juga bersifat pasif, aninya negara hanya bertugas sebagai wasit dan melaksanakan berbagai keinginan masyarakat yang telah disepakati bersama. Jadi fungsi pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan. 3. Bentuk Welfare StateWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 2



Di dalam Welfare State, tugas pemerintah bukan hanya menjaga keamanan dan bertindak pasif tetapi harus aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum, termasuk di dalamnya adalah memberi perlindungan warganya bukan hanya di bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi, sehingga kesewenang-wenangan golongan borjuis dapat dicegah oleh pemerintah. Ciri-ciri atau syarat-syarat negara hukum modern (Welfare State) adalah : 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti konstitusi menjamin hak-hak individu juga mengatur cara untuk memperoleh perlindungan hak-hak tersebut; 2. Kekuasaan peradilan yang bebas; 3. Pemilihan umum yang bebas; 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 6. Pendidikan kewarganegaraan. Dalam Welfare State tugas administrasi negara tidak hanya melaksanakan undang-undang saja, tetapi lebih luas lagi yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, administrasi negara diberi kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada warga negaranya demi untuk kepentingan (kesejahteraan) umum. Hal demikian sering disebut dengan istilah " Freies Ermessen " Perbuatan administrasi negara menurut hukum dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu: 1. Perbuatan hukum menurut hukum privat, dalam hal ini administrasi negara tunduk pada ketentuan hukum perdata. Misalnya administrasi negara melakukan perbuatan hukum sewa-menyewa, jual beli tanah, dan lain sebagainya. 2. Perbuatan hukum menurut hukum publik yang dapat digolongkan menjadi : a. Perbuatan hukum publik bersegi dua, ada dua pendapat: 1. Aliran pertama (Scholten, Meijers d.k.k.) mengatakan bahwa tidak ada perbuatan bersegi dua dalam hukum administrasi negara, karena tidak ada persesuaian kehendak antara individu dengan administrasi negara (misal : dalam pemberian ijin). Dalam pemberian ijin yang ada hanya "satu kehendak" yaitu kehendak administrasi negara. 2. Aliran kedua (Vander Pot, Kranenburg, d.k.k.) berpendapat bahwa ada perbuatan hukum publik bersegi dua, karena ada persesuaian kehendak antara administrasi negara dengan pihak swasta, misal : dalam perjanjian bagi hasil minyak antara pemerintah dengan perusahaan minyak asing. b. Perbuatan hukum publik bersegi satu. Perbuatan hukum bersegi satu ini disebut dengan berbagai istilah. Van der Pot dan Van Vollenhoven menyebut "Beschikking", sedangkan Van Poelje memakai nama "Besluil". Kedua istilah tersebut oleh Utrecht diterjemahkan "Ketetapan", sedangkan Koentjoro Poerbopranoto menterjemahkan "Keputusan". Perbuatan hukum bersegi satu ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Peraturan, yakni keputusan yang berisi penyelesaian suatu hal secara abstrak dan bersifat umum. 2. Ketetapan, yakni keputusan yang memberi penyelesaian sesuatu secara konkrit tertentu.

WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 3



D.

ASAS - ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi administrabele, administrasi negara dalam menjalankan fungsinya perlu dibekali dengan pedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik", yang terdiri atas : 1. Asas Kepastian Hukum. 2. Asas Keseimbangan. 3. Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan 4. Asas Bertindak Cermat 5. Asas Motivasi Untuk Semua Keputusan 6. Asas Larangan Mencampuradukkan Kewenangan 7. Asas Permainan Yang Layak (Perlakuan yang jujur) 8. Asas Keadilan dan Kewajaran 9. Asas Menanggapi Pengharapan Yang Wajar. 10. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal 11. Asas Perlindungan Atas Pandangan (Cara) Hidup 12. Asas Kebijaksanaan. 13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

KB 2. HUKUM TATA NEGARA A. PENGERTIAN Dalam kepustakaan Indonesia, istilah lain yang dipakai untuk menyebut Hukum Tata Negara adalah Hukum Negara. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "staatsrecht". Dalam bahasa Belanda "staatsrechr " mempunyai dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas Hukum Tata Negara meliputi Hukum Administrasi Negara (Administratiefrecht). B. RUANG LINGKUP Pokok pangkal Hukum Tata Negara adalah karena ada negara. Syarat-syarat adanya negara, yaitu: ada wilayah/daerah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan. Dalam suatu negara selalu terdapat pembagian kekuasaan baik secara horizontal maupun vertikal, serta bagaimana masing-masing saling berhubungan. Pembagian kekuasaan secara horizontal minimal akan melahirkan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan bagaimana masing-masing lembaga eksekutif saling berhubungan, khususnya antar lembaga legislatif dan eksekutif akan melahirkan berbagai bentuk sistem pemerintahan antara lain : sistem pemerintahan presidensial, parlementer, campuran presidensial dan parlementer, dan referendum. Unsur negara yang penting adalah rakyat (warga negara). Oleh karena itu di dalam Hukum Tata Negara dibicarakan juga mengenai warga negara meliputi asas-asas kewarganegaraan, syaratsyarat kewarganegaraan, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Dengan kata lain, dalam Hukum Tata Negara dibahas mengenai hak-hak asasi manusia. C. RAKYAT Negara menampakkan diri sebagai kumpulan manusia (masyarakat) yang berdiam di suatu daerah/wilayah serta mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Rakyat suatu negara merupakanWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 4



masyarakat manusia yang dalam pengertian ini sering dikatakan bangsa (nationality). Rakyat merupakan yang diperintah, sedangkan yang memerintah sering disebut pemerintah/penguasa. Tiaptiap negara secara universal (menurut hukum internasional) mempunyai kewenangan sendiri untuk menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Dengan demikian kemungkinan terjadi bahwa seseorang,memperoleh kewarganegaraan rangkap atau bahkan sebaliknya tidak mempunyai kewarganegaraan. Ada dua asas dalam penentuan kewarganegaraan yaitu : ius sanguinis (asas keturunan) yakni kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasar kewarganegaraan orang tuanya, dan ius soli (asas kelahiran) yakni kewarganegaraan seseorang ditentukan di negara mana mereka dilahirkan. Untuk menghindari seseorang mempunyai kewarganegaraan rangkap (bipatride) maupun tidak mempunyai kewarganegaraan ( apatride), lazimnya dalam peraturan perundang-undangan kewarganegaraan kedua asas tersebut digunakan bersama dengan penekanan pada salah satu asas. Dalam penentuan kewarganegaraan dikenal "stelsel aktif' dan "stelsel pasif. Dalam stelsel aktif untuk memperoleh status kewarganegaraan seseorang harus melakukan tindakan tindakan tertentu. Sedangkan stelsel pasif tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu untuk memperoleh kewarganegaraan. Hal ini berkaitan erat dengan hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan, sedangkan hak repudiasi adalah hak untuk menolak kewarganegaraan suatu negara. 1. Warga Negara Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen diatur dalam Bab X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 26 sebagai berikut : (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang diamanatkan oleh pasal tersebut belum terbentuk, sehingga digunakan Undang-undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini disahkan tanggal 29 Juli 1958 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 113. Menurut undang-undang tersebut, Warga Negara Indonesia ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjianperjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi l7 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang kewarganegaraan ini pula diatur tentang memperoleh kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan. 2. Penduduk Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian dapat dianikan bahwa setiap warga negara Indonesia adalah penduduk Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara sah adalah juga penduduk Indonesia. D. WILAYAH NEGARA Di dalam hukum internasional yang berlaku secara universal bahwa hak negara untuk menjalankan kekuasaan di wilayah/daerahnya bersifat mutlak dan tidak boleh dicampuri olehWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 5



negara lain. Hak ini mempunyai implikasi hak negara atas penghormatan wilayah/daerahnya oleh negara lain, untuk mengatur wilayah/daerahnya dan untuk menjalankan tindakan-tindakan penguasa dalam wilayah/daerahnya. Wilayah/daerah negara tidak hanya berupa daratan saja, tetapi dapat juga berupa perairan (laut) termasuk wilayah udara di atas daratan dan perairan. Pengertian laut ada dua macam yaitu laut teritorial (merupakan laut wilayah negara) dan laut terbuka yang bukan milik suatu negara. Dalam menentukan batas wilayah negara yang berupa lautan, harus tunduk pada ketentuan hukum internasional dan tidak dapat ditentukan sendiri oleh suatu negara melainkan harus ada pengakuan dari negara-negara lain. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menentukan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Konferensi PBB tentang Hukum Laut III menentukan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu wilayah perairan di luar dan berdekatan dengan laut wilayah sejauh 200 mil laut dihitung dari garis dasar darimana lebar laut wilayah dihitung (Pasal 55 Konvensi PBB tentang Hukum Laut). E. PEMERINTAH YANG BERDAULAT Pemerintahan yang berdaulat artinya pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di negara, artinya tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Jean Jodin merumuskan kedaulatan (souvereiniteit) sebagai kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya: tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. 1. Pembagian Kekuasaan Negara Menurut Teori Trias Politika sebagaimana diajarkan Montesquieu kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu; kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (mengadili pelanggar undang-undang). Pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara sesuai dengan fungsinya bertujuan untuk memperlancar upaya mencapai tujuan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen, kekuasaan negara tidak hanya dibagi dalam tiga lembaga negara yaitu lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) melainkan didistribusikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi Yudisial dan lainnya. 2. Sistem Pemerintahan Sifat hubungan antar lembaga negara utamanya hubungan lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif akan memperjelas sistem pemerintahan yang dianut. Terdapat ciri-ciri yang membedakan antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial : a) Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. b) Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih. c) Pemerintah (eksekutif) tidak ikut dalam pembuatan undang-undang. d) Menteri-menteri sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 6



e) Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat, dan tidak dapat membubarkan badan perwakilan rakyat. Sedangkan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer : a) Kabinet (dewan menteri) dipilih oleh Perdana Menteri, dan dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. b) Anggota kabinet mungkin sebagian atau seluruhnya berasal dari parlemen. c) Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. d) Jika terjadi mosi tidak percaya, Kepala Negara atas saran Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum. e) Kepala Negara tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan ciri-ciri sistem pemerintahan tersebut di atas, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan campuran yaitu campuran sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sebab pada kenyataannya undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden (Pasal 20 ayat (2)). Di samping itu, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, jika terbukti Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini berarti bahwa eksekutif (pemerintah) dapat dijatuhkan oleh parlemen seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. F. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH Pada negara serikat (federal) terdapat pembagian kewenangan yang jelas dalam konstitusinya hal-hal yang menjadi urusan pemerintah pusat (federal) dan hal-hal yang merupakan kewenangan pemerintah negara bagian. Lazimnya hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (federal) ditentukan secara rinci, sedangkan sisanya menjadi kewenangan pemerintah negara bagian. Ketentuan yang demikian itu sering disebut dengan teori sisa (residu power). Pada umumnya kewenangan (urusan) yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, keuangan dan moneter, pajak, dan peradilan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan (unitary) yang menganut asas sentralisasi pada prinsipnya semua urusan milik pemerintah pusat, sedang dalam pelaksanaannya di daerah dibentuk pemerintahan yang bersifat administratif. Pemerintah pusat menempatkan aparatnya di daerah untuk melaksanakan pemerintahan. Dengan kata lain aparat pejabat yang ada di daerah adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah hubungan atasan-bawahan, artinya pemerintah daerah bersifat administratif sebagai pelaksana urusan pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan (unitary) yang menganut asas desentralisasi terdapat pembagian kewenangan (urusan) seperti dalam negara serikat. Dengan peraturan perundangundangan ditentukan kewenangan (urusan) pemerintah pusat dan kewenangan (urusan) pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi ini di daerah dibentuk pemerintahan daerah yang bersifat otonom, yaitu pemerintahan daerah yang berhak dan berwenang mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sifat hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah otonom ini adalah hubungan pengawasan, karena pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Bentuk pengawasan beragam ada yang bersifat umum, preventif (pencegahan, misalnya dalam hal pengesahan peraturanWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 7



pemerintah daerah) dan represif (pembatalan). G. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH MENURUT UUD 1945 Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diamandemen maupun undang-undang yang mengaturnya terdapat tiga pasal dalam undang-undang dasar yang mengatur tentang pemerintah daerah, yaitu : Pasal 18, 18A, dan 18B. Memperhatikan ketentuan Pasal l8 ayat (1) sampai dengan ayat (6) jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dengan melaksanakan asas desentralisasi (asas otonomi yang seluas-luasnya) dan asas tugas pembantuan. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 125, TLNRI No.4437), dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 126, TLNRI No. 4438).


Halaman 8



MODUL 11 HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Hukum perdata, hukum adat. dan hukum Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional sehingga merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan serta saling mempengaruhi dan menentukan. Ketiga macam hukum tersebut berlaku di Indonesia dan mempunyai dasar atau landasan berlakunya di Indonesia yang dapat ditinjau dari sudut filosofis, sosiologis dan yuridis di Indonesia. KB 1. HUKUM PERDATA A. PENGERTIAN Hukum perdata di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu burgerlijk recht, bersumber pada burgerljik wetboek (b.w), yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum Perdata Indonesia ialah Hukum Perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam perkembangannya banyak Hukum Perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian. Hukum Perdata mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan hukum tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum Benda dan Hukum Perikatan. Berdasarkan pengertian beberapa ahli maka beberapa unsur dari hukum perdata yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang. Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban baik tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (Persoon) adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Hukum Perdata Materiil yang mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu : 1. Hukum tentang Orang (personenrecht); 2. Hukum Keluarga (familierecht); 3. Hukum Harta Kekayaan (vermogensrecht); 4. Hukum Waris (erfecht). B. HUKUM TENTANG ORANG Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yangWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 9



dimaksud dengan subjek hukum adalah orang (persoon), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechtpersoon). Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut UU adalah : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan serta perempuan yang telah kawin. Badan hukum adalah perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban atau organisasi/kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu : 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti Perusahaan Negara; 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti Perseroan Terbatas, Koperasi; 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu yang bersitat idiil seperti yayasan. Selanjutnya berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Prosedur pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian atau dapat pula dilakukan dengan Undang-Undang. Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian. Sedangkan pada badan hukum yang dibuat dengan undang-undang, status badan hukum itu ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri. Berakhirnya badan hukum sebagai subjek hukum sendiri adalah sejak badan hukum tersebut dibubarkan secara yuridis. C. HUKUM TENTANG BENDA Pengertian benda diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata yaitu tiap-tiap barang atau hak yang dapat dimiliki. Benda itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu: 1. benda berwujud dan tidak berwujud 2. benda bergerak dan tidak bergerak 3. benda habis pakai dan benda tidak habis dipakai 4. benda yang sudah ada dan benda yang akan ada 5. benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan 6. benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi 7. benda terdaftar dan benda tidak terdaftar Hak kebendaan adalah hak mutlak kekuasaan langsung atas suatu benda yang memiliki ciriciri yakni merupakan hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan mengikuti pemiliknya. D. HUKUM PERIKATAN Perikatan merupakan terjemahan dari kata "verbintenis" yang mempunyai pengertian hubungan hukum di dalam hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan bersumber dari undangundang maupun perjanjian. Perikatan yang bersumber dari UU dapat dibedakan menjadi UU meluluWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 10



dan UU karena perbuatan manusia baik yang menurut hukum maupun yang melawan hukum. Di luar KUH Perdata juga ada sumber perikatan yaitu putusan pengadilan dan moral (kesusilaan, sopan santun). Sedangkan istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomsl, yang berasal dari kata kerja overeenkomen yang berarti setuju atau sepakat. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut : A. Asas konsensualisme. Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya perjanjian. Berdasarkan asas ini maka perjanjian itu lahir sejak adanya kata sepakat diantara para pihak. B. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini erat sekali kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang dibuat. C. Asas pacta sunt servanda. Dengan adanya asas pacta sunt servanda berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang. Jadi, bila ada pelanggaran akan dikenai sanksi. D. Asas itikad baik. Itikad baik dibedakan dalam dua pengertian. Dalam arti subjektif dapat diketemukan dalam lapangan hukum benda dan dalam hukum perikatan. Itikad baik dalam arti objektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan. E. Asas kepribadian. Asas kepribadian menekankan bahwa dalam suatu perjanjian tidak boleh menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, juga tidak boleh mendatangkan keuntungan atau kerugian pada pihak ketiga kecuali telah ditentukan lain. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Salah satu istilah dari perjanjian adalah Salah satu istilah dalam perjanjian adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Dalam ujudnya yang riil bentuk dari wanprestasi adalah 1. tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 2. melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu; 3. memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai. Untuk menyatakan debitur wanprestasi, perlu adanya pernyataan lalai (ingebrekstelling), yaitu pernyataan dari kreditur agar debitur melaksanakan prestasi dalam waktu tertentu. Pernyataan/teguran seperti ini disebut sebagai somasi (somatie). E. HUKUM WARIS Pengertian hukum waris menurut Mr. A. Pittlo adalah suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya baik dalam hubungan antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga. Dari pengertian tersebut terdapat tiga hubungan, yakni pewaris dengan ahli waris, sesama ahli waris dan ahli waris dengan ketiga. Di dalam hukum waris ada peristiwa yang disebut pewarisan, yaitu peristiwa peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada orang-orang yang masih hidup (ahli waris). Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum waris berdasarkan ketentuan undangundang (ab intestato) dan hukum waris berdasarkan wasiat (hukum waris testamenter).WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 11



KB 2. ASAS-ASAS HUKUM ADAT A. PENGERTIAN Esensi/inti kebiasaan adalah (1) menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan warga masyarakat; (2) perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, (3) bentuk/ wujudnya ada kebiasaan yang baik ada pula kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Kebiasaan yang baik akan diterima oleh masyarakat, tetapi kebiasaan yang tidak baik akan ditolak masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah adat, adat istiadat, dan adat kebiasaan. Istilah Hukum Adat berasal dari bahasa Arab Hukum jamaknya (Ahkam) artinya suruhan atau ketentuan. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai adatrech. Sedangkan adah atau adat artinya kebiasaan. B. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM ADAT Definisi adatrecht menurut C. Van Vollenhoven adalah keseluruhan tingkah laku positif yang berlaku bagi Bumi putra dan Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu "hukum") dan di lain pihak dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu "adat"). Artinya Adatrecht (Hukum adat) merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi Bumi Putra dan Timur Asing yang mempunyai upaya pemaksa oleh karena itu hukum dan di lain pihak tidak dikodifikasikan oleh karena itu adat. Dari berbagai pengertian dapat disarikan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dibuat oleh rakyat, berlaku dan ditaati oleh rakyat. Hukum adat lebih luas dari hukum kebiasaan karena hukum adat itu tidak hanya merupakan hukum kebiasaan saja yaitu tingkah laku baik, ajeg/turun temurun dan bersanksi, tetapi juga termasuk tingkah laku yang baru dilaksanakan satu kali saja tetapi hal itu merupakan hal yang baik untuk dilaksanakan karena adanya keyakinan masyarakat dan perasaan hukum bahwa hal itu sebagai kewajiban. C. CIRI DAN SISTEM HUKUM ADAT Hukum Adat mempunyai corak yang tradisional, religio magis (keagamaan), kebersamaan,. konkit dan visual, terbuka dan sederhana, fleksibel, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Sistem Hukum adat dan hukum barat secara fundamental berbeda antara lain : a) Hukum barat mengenal zakelijke rechten yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang dan persoonlijkerechten yaitu hak seseorang, untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Sedangkan hukum adat tidak. b) Hukum barat mengenal perbedaan hukum publik dan hukum privat, sedangkan hukum adat tidak c) Pelanggaran hukum barat dibedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran perdata, sedangkan pada hukum adat tidak mengenal yang demikian. D. PEMBIDANGAN HUKUM ADAT Dalam Hukum Adat pembidangan hukum langsung mengacu pada objek yang akan diatur jadi bersifat konkrit tidak seperti dalam hukum tertulis (hukum barat) yang pembidangan hukumnya bersifat abstrak. Dengan demikian pembidangan hukum adat seperti yang diajukan oleh Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut :WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 12



1. Hukum Ketatanegaraan Adat Hukum Ketatanegaraan adat menguraikan tata susunan masyarakat, susunan alat perlengkapannya, para pejabat dan jabatannya serta kerapatan adat dan peradilannya. 2. Hukum Kekerabatan Adat Hukum kekerabatan adalah hukum adat yang mengatur tentang kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan kerabat serta perwalian anak. 3. Hukum Perkawinan Adat Hukum Perkawinan adat adalah aturan hukum adat tentang sistem perkawinan dan akibat hukumnya, macam-macam bentuk perkawinan dan akibat hukumnya, upacara perkawinan, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Sistem perkawinan dalam hukum adat terbagi 3, yakni eksogami (pengantin wanita diluar kerabat), endogami (pengantin wanita dari kerabatnya sendiri) dan eleutherogami (bebas menentukan calon pasangan) 4. Hukum Waris Adat Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan harta benda yang berujud dan benda yang tidak berujud dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada generasi/ keturunannya. 5. Hukum Perekonomian Adat. Hukum perekonomian adat adalah aturan-aturan hukum adat mengenai cara mengadakan hubungan hukum yang berlaku dalam masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya di bidang perekonomian. 6. Hukum Delik Adat Hukum delik adat adalah hukum yang mengatur tentang peristiwa atau perbuatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat pulih kembali, tindakan reaksi atau koreksi sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran hukum adat dapat berupa: memberi penutup malu (minta ma'af), 1. ganti kerugian, 2. membayar uang adat, 3. mengadakan selamatan, 4. diasingkan, 5. hukuman badan hingga hukuman mati. 6. Diasingkan dari masyarakat E. NILAI NILAI HUKUM ADAT Ada beberapa nilai atau asas hukum adat seperti asas gotong royong, asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan dan asas perwakilan dan permusyawaratan. F. PENEGAKAN HUKUM ADAT Dalam sistem hukum tertulis nasional hukum dapat dibedakan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum yang dilaksanakan oleh negara. Adapun hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu atau kepentingan individu. Negara tidak turut campur tangan kecuali jika ada sengketa maka negara baruWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 13



turut campur tangan. Penegakan hukum dalam sistem hukum tertulis dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Jika ada pelanggaran terhadap hukum adat maka fungsionaris hukum yaitu ketua adat/ketua suku atau kepala desa akan segera bertindak untuk mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu dengan reaksi/ koreksi adat. KB 2. ASAS ASAS HUKUM ISLAM A. PENGERTIAN Kata Islam dalam bahasa Arab adalah sebagai kata benda jenis mashdar yaitu kata benda berasal dari kata kerja. Kata kerja asalnya ialah: Aslama, Salima, Salama. Aslama berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wata'ala artinya manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya harus mengakui kelemahannya dan mengakui kemutlakan kekuasaan Tuhan. Salima berarti menyelamatkan, menenteramkan atau mengamankan. Sedangkan Salama berarti menyelamatkan, menenteramkan dan mengamankan. Jadi dengan kata lain, sebagai orang Islam di dalam hidupnya harus selalu merasa tenteram, aman dan selamat tidak mudah putus asa dan frustrasi apabila menghadapi cobaan dan kesusahan dalam kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama lahir maupun batin, bagi para pemeluknya harus dapat memenuhi ketiga aspek tersebut di atas yaitu: A. secara vertikal manusia berhubungan dengan Tuhan yang hanya bisa berserah diri dan patuh sepenuhnya kepada Tuhan. B. secara horisontal manusia berhubungan dengan sesama manusia menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan, menenteramkan dan mengamankan. C. secara pribadi Islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan batin, kemantapan rohani dan mental pribadi seseorang yang beragama Islam. Agama Islam itu mengandung tiga aspek yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu: 1. Bagian yang bertalian dengan aqidah/keimanan. Bagian ini termasuk dalam llmu Kalam. 2. Bagian yang bertalian dengan pendidikan dan perbaikan moral. Bagian ini termasuk dalam Ilmu Akhlak 3. Bagian yang menjelaskan amal perbuatan manusia. Bagian ini termasuk dalam Ilmu Fiqh Hukum Islam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : a) Bagian dan bersumber dari agama Islam b) Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman dan akhlak lslam c) Mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fiqih d) Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalat e) Strukturnya berlapis, terdiri dari al Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad Shalallahu a'laihi wasallam, ijtihad, dan putusan qadhi (hakim) f) Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala g) Hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu hukum taklifi (kewajiban manusia pada asalnya) dan wadh'i (mengandung sebab hukum) h) Bersifat universal i) Menghormati martabat dan memelihara kemuliaan manusia j) Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam.


Halaman 14



B. SYARIAH DAN FIQH ISLAM Syari'ah secara etimologis berarti jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Syari'ah secara teknis berarti seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wata'ala, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi tersebut berupa kaidah ibadah dan kaidah muamalah. Sedangkan pengertian Fiqh atau Hukum Islam adalah Ilmu tentang hukum-hukum Syariah yang berkenaan dengan perbuatan dan amalan manusia dan didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Di dalam fiqh dikenal lima macam hukum, yakni wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Perbedaan pokok antara syariah dan Figh (fiqh) adalah sebagai berikut : 1) Syariah terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab Hadis, sedangkan Fiqh terdapat dalam kitab-kitab fiqh. 2) Syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena di dalamnya, termasuk juga aqidah dan akhlak; sedangkan Fiqh bersifat instrumental, karena ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. 3) Syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, sehingga bersifat abadi; sedangkan fiqh adalah karya manusia yang tidak bersifat abadi sehingga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 4) Syariah hanya satu, sedangkan fiqh mungkin lebih dari satu seperti (misalnya) terlihat pada aliran-aliran hukum (madzhab-madzhab). 5) Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqh menunjukkan keragamannya. C. HUKUM DALAM FIQH Di dalam Fiqh dikenal lima macam nilai hukum yaitu: l. Wajib/Fardh (perintah mutlak). 2. Sunnah/Mandub (perintah tak mutlak). 3. Haram (larangan mutlak). 4. Makruh (larangan tak mutlak). 5. Mubah/Jaiz. HUKUM ISLAM DAN HUKUM UMUM Terdapat beberapa perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Umum, yaitu: A. Hukum Islam bersumber Wahyu/Firman Allah Subhanahu wata'ala yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam sebagai penjelasannya dan akal manusia yaitu hasil ijtihad atau ra'yu. Sedangkan hukum umum bersumber pada akal manusia. B. Hukum Islam mempunyai dua objek hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan, yang disebut hukum Ibadah dan peraturanperaturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam hidup bermasyarakat atau antara manusia dengan benda-benda di sekelilingnya, yang disebut hukum Muammalah. Sedangkan Hukum Umum objeknya hanyalah peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia.

D.


Halaman 15



E. SUMBER HUKUM ISLAM Ushul adalah sumber atau dalil, sedangkan Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' tentang amalan dan perbuatan, seperti hukum wajib, haram, mubah, makruh dan lain-lain. Hukumhukum itu ada sumbernya atau dalilnya yaitu: Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pengertian Ushul al Fiqh adalah ilmu yang membicarakan sumber-sumber hukum tersebut di atas dan bagaimana cara menunjukkan kepada suatu hukum dengan secara ijma (garis besar). F. BIDANG IBADAH Bidang Ibadah adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dan Tuhan. Hukum-hukum ibadah bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang pada dasarnya hukumhukum ini mempunyai sifat yang kekal, tidak berubah-ubah sepanjang masa dan tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman dan masyarakat. Mengubah dan menambah hukum-hukum ibadah tidak dibolehkan karena disebut bid'ah. G. BIDANG MUAMALLAH Bidang Muamalah dalam hukum islam terbagi atas lapangan-lapangan hukum yakni : A. Hukum Keluarga. Hukum keluarga adalah kumpulan aturan-aturan tentang hubungan hukum antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dan keluarganya. Hukum Keluarga terdiri atas Hukum Perkawinan (Munakahat), Hukum Waris (Faraidl), Hukum Wasiat dan Hukum Wakaf. B. Hukum Privat (Mu'amalah). Hal-hal yang dibicarakan dalam fiqh mu'ammalat dalam arti yang khusus ini hanyalah mengenai hak-hak manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. C. Hukum Pidana (Jinayat). Hukum Pidana lslam (Al-Jinaayat) adalah perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggar. Hukum Pidana Islam adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana (arimah) dan hukumnya. D. Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah). Hukum Ketatanegaraan mengatur secara garis besar persoalan-persoalan pemerintahan dan tata aturan bernegara, sedangkan yang dimaksud dengan hukum administrasi ialah kumpulan aturan yang mengatur kegiatan penguasa eksekutif termasuk didalamnya kegiatan penguasa dalam bidang keuangan. E. Hukum Internasional. Hukum Perdata Islam Internasional terdiri atas kumpulan aturan yang mengatur tentang hukum mana yang berlaku apabila ada hubungan hukum perdata antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam di negara Islam. Sedangkan Hukum Publik Islam Internasional mengatur hubungan hukum antara Negara Islam dengan negara lain atau negara-negara Islam dengan warga negara lain di luar lapangan keperdataan.


Halaman 16



MODUL 12 HUKUM ACARA Dalam klasifikasi hukum, disiplin hukum dikelompokkan menjadi beberapa bagian dan proses pembagian tersebut didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai sandaran dalam melakukan klasifikasi hukum. Salah satu kriteria untuk melakukan klasifikasi adalah dengan mendasarkan pada fungsinya yang membagi hukum menjadi hukum materiil (substantive law) dan hukum formal (adjective law). KB 1. HUKUM ACARA PERDATA A. PENGERTIAN Salah satu kriteria untuk melakukan klasifikasi hukum adalah dengan mendasarkan pada fungsi hukum yang dibagi menjadi hukum materiil (substantive law) dan hukum formal (adjective law). Hukum acara perdata dimasukkan sebagai hukum perdata formal karena ia merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan, menjamin, sekaligus menegakkan hukum perdata materiil melalui hakim di pengadilan. Melalui proses hukum acara perdata, maka orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan dan terhindar dari tindakan main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata, inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara berada di tangan pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atau merasa haknya dilanggar, yaitu penggugat. Hal ini berbeda dengan hukum acara pidana, yang pada umumnya memang tidak menggantungkan adanya inisiasi berperkara dari orang yang dirugikan atau menjadi korban suatu perbuatan kriminal. Penggunaan prinsip adanya inisiatif penggugat ini kemudian berkonsekuensi pada pengaruh yang dimiliki penggugat dalam jalannya perkara. B. SUMBER HUKUM ACARA PERDATA Ada beberapa sumber hukum acara perdata Indonesia. Sumber-sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura dan Rechtsreglement Buitengewesrer (Rbg.) untuk luar Jawa dan Madura. 2. Reglemen tentang Organisasi Kehakiman yang disingkat RO. 3. Burgerlijk lletboekvoor Indonesie (disingkat BW) buku ke IV 4. Reglemen Catatan Sipil yang memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan tertentu yang baginya berlaku hukum perdata barat 5. Beberapa Undang-undang yang relevan, antara lain: A. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; B. Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; C. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana di dalamnya ada ketentuan pemberlakuan HIR; D. Undang-undang No. l4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; E. Undang-undang No. 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No. 8WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 17



Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; F. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang mengatur persoalan banding khusus untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk di luar Jawa dan Madura diatur dengan Rbg. (pasal 199-205). 6. Yurisprudensi. 7. Adat kebiasaan. 8. Perjanjian internasional. 9. Doktrin. 10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) C. ASAS ASA HUKUM ACARA PERDATA Dalam proses acara perdata ada beberapa asas penting yang perlu diperhatikan, yaitu : a) Beracara dengan hadir sendiri b) Beracara dikenakan biaya c) Pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan terbuka d) Hakim mendengar kedua belah pihak e) Terikatnya hakim kepada alat pembuktian f) Putusan hakim harus memuat alasan-alasannya D. SIFAT PUTUSAN HAKIM Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Pada dasarnya suatu putusan hakim dapat diperinci menjadi bagian tentang kepala putusan, identitas para pihak yang berperkara, pertimbangan (considerans) dan dictum (amar). Ada tiga macam putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim dalam muara akhir proses acara perdata, yaitu: A. Putusan condemnatoir, yakni yaitu putusan yang bersifat menghukum. B. Putusan declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. C. Putusan constitutief, yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Ada 2 upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan istimewa. Upaya hukum biasa ini pada asasnya terbuka untuk setiap putusan yang hanya dapat diajukan selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya upaya hukum ini akan hapus dengan diterimanya putusan oleh para pihak seperti misalnya perlawanan (verzet), banding dan kasasi. Lain halnya dengan upaya hukum yang istimewa dapat diajukan walaupun putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti misalnya peninjauan kembali dan derden verzet. D. PELAKSANAAN PUTUSAN Untuk menjalankan putusan hakim sering diperlukan upaya-upaya tertentu sebagai berikut : 1. Eksekusi riil, yakni sungguh-sungguh dijalankan seperti yang diputuskan. 2. Penyitaan barang milik terhukum untuk dilelang dalam hal putusan hakim itu menghukum untuk membayar sejumlah uang.WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 18



3. Uang pemaksa (dwangsom), yakni dalam putusan juga ditentukan bahwa terhukum harus membayar sejumlah uang, tiap-tiap kali ia tidak memenuhi apa yang diputuskan itu. Di luar 3 macam eksekusi di atas, Pasal 1155 dan Pasal ll75 (2) KUH Perdata masih mengenal satu macam eksekusi lagi yang disebut dengan istilah "parate executie" (eksekusi langsung). Eksekusi ini terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial.

KB 2. HUKUM ACARA PIDANA A. PENGERTIAN Sesuai judul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, nama hukum acara pidana di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana, Undang-Undang ini juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 I Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Berdasarkan cara bekerjanya, pengertian hukum pidana meliputi hukum pidana materiil (in abstracto) dan formal (In konkrito). Hukum pidana materiil merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur larangan dan keharusan yang disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum pidana formal, merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur tentang tata cara alat negara (penegak hukum) untuk menegakkan hukum materiil bagi pelanggarnya. Hukum pidana identik dengan adanya sanksi yang berupa pidana, oleh karena itu penerapannya harus betul-betul cermat dan sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Dalam proses pembuktian hakim berkewajiban menggali kebenaran yang sebenarnya, sehingga yakin bahwa terdakwa sebagai pelakunya dan dapat dipersalahkan (dipertanggung jawabkan). Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa sanksi pidana apabila dirinya yakin bahwa terdakwa sebagai orang yang bersalah dan terdapat minimum 2 alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut KUHAP (pasal 184 KUHAP) ada 5, yaitu; 1. keterangan saksi, 2. keterangan ahli, 3. surat, 4. petunjuk, 5. keterangan terdakwa B. SUMBER HUKUM ACARA PIDANA KUHAP merupakan ketentuan umum yang berlaku dalam setiap pemeriksaan perkara pidana namun demikian KUHAP bukan satu-satunya sumber hukum acara pidana. Secara garis besar disebutkan dalam Pasal 284 KUHAP bahwa terhadap semua perkara diperlakukan ketentuan dalam KUHAP, kecuali diberlakukan secara khusus dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri. Hukum acara pidana yang berlaku dalam beberapa tindak pidana diluar. KUHP tersebut sebagian berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersangkutan, dan apabila tidak diatur secara khusus maka berlakulah ketentuan KUHAP. Selain beberapa Undang-Undang khusus dan KUHAP tersebut, beberapa ketentuan khususnya yang terdapat dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga merupakan sumberWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 19



acara pidana Misalnya ketentuan tentang perluasan yurisdiksi pengadilan (kompetensi relatif), hapusnya penuntutan dan pemidanaan dan lain sebagainya. C. TUJUAN KUHAP KUHAP memiliki tujuan sebagai berikut : A. Mengganti Hukum Acara Pidana lama (HIR), yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia. B. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat C. Meningkatkan SDM (intelektual dan moral) para penegak hukum D. Tegaknya keadilan, ketertiban dan kepastian hukum E. Melindungi Harkat Martabat Manusia D. PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik, untuk mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang/menemukan tersangkanya. Untuk memperlancarkan tugas-tugasnya, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban seperti ; 1. Melakukan tindakan yang menjadi kewenangan penyelidik. 2. Melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan. 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Memanggil seseorang sebagai saksi atau tersangka untuk didengar keterangannya sebagai tersangka. 5. Mendatangkan seorang ahli untuk dimintai keterangannya. 6. Mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan (Sp3). 7. Mengadakan tindakan tertentu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. E. UPAYA PAKSA Guna kepentingan kelancaran pemeriksaan maupun pembuktian dalam perkara pidana, penyidik, penuntut umum maupun hakim diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan upaya paksa. Namun sesuai dengan asas legalitas, praduga tak bersalah maupun perlindungan hukum terhadap tersangka penggunaan upaya paksa tetap dibatasi oleh ketentuan UU. Jenis upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan. F. PRA PENUNTUTAN Setelah penyidikan dinilai cukup, maka penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada jaksa, dalam waktu 7 hari jaksa menilai tentang kelengkapan alat bukti maupun berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Pemeriksaan berkas perkara oleh jaksa meliputi : A. Waktu dan tempat kejadian perkara (tempus dan locus delicti). B. Kedudukan tersangka (usia, keterlibatan dalam perkara). C. Perbuatan pidana yang dilakukan serta peraturan perundangan maupun pasal-pasal yang dilanggar. D. Syarat formal yang dibutuhkan (misalnya terhadap delik aduan)WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 20



E. Alat bukti yang dikumpulkan dan atau diperlukan untuk pembuktian di depan pemeriksaan sidang pengadilan. F. PENUNTUTAN Penuntutan adalah tindakan penuntut umum (aksa) untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa perkara, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Bentuk surat dakwaan dapat dibuat dalam bentuk, yakni : 1. Tunggal, yaitu apabila hanya ada satu perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa 2. Alternatif, yaitu apabila terdakwa hanya satu perbuatan pidana saja, namun kurang yakin atas penerapan pasal yang paling tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. 3. Subsidier, yaitu apabila terdakwa melakukan 1 perbuatan saja namun ada beberapa pasal yang mengancam dengan sanksi pidana 4. Kumulatif, yaitu apabila terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana, dan satu perbuatan dengan perbuatan lainnya belum diperiksa oleh badan yang berwenang 5. Kombinasi antara kumulatif dan subsidier atau kumulatif dengan alternatif G. PRA PERADILAN Praperadilan, merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan serta rehabilitasi dan atau ganti rugi sebagai akibat dari Ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang; sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; akibat kekeliruan mengenai orangnya. Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh : 1. Tersangka atau keluarga atau oleh kuasa hukumnya, 2. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal adanya penghentian penyidikan atau penuntutan. 3. Penyidik dalam hal dihentikan perkara oleh penuntut umum. 4. Penuntut umum dalam hal dihentikan perkara oleh penyidik. Acara sidang praperadilan: 1. Sidang praperadilan diperiksa oleh hakim tunggal. 2. Dalam waktu 3 hari setelah diterimanya berkas permohonan, harus sudah ditentukan waktu sidang. 3. Dalam waktu 7 hari hakim sudah harus menjatuhkan putusan. 4. Dalam hal perkara pokoknya sudah disidangkan, maka permohonan praperadilan dinyatakan gugur. 5. Permohonan praperadilan pada tingkat penyidikan, memungkinkan untuk diajukan kembali pada tingkat penuntutan sepanjang diajukan permohonan baru. 6. Putusan Pra peradilan tidak ada upaya hukum kecuali atas putusan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.


Halaman 21



H. PEMERIKSAAN SIDANG Beberapa prinsip yang harus diutamakan pada pemeriksaan sidang diantaranya sebagai berikut: 1. Cepat, sederhana dan biaya ringan. 2. Terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu 3. Mengutamakan kehadiran terdakwa kecuali perkara tertentu 4. Diperiksa oleh hakim majelis kecuali perkara tertentu 5. Hakim tidak boleh memiliki tali persaudaraan dengan hakim lain, penuntut umum, panitera, penasehat hukum, dan terdakwa. 6. Lebih dahulu mendengarkan keterangan saksi 7. Pemeriksaan terhadap tersangka maupun keterangan saksi diberikan secara langsung. 8. Keterangan terdakwa maupun saksi diberikan secara bebas J. ACARA PEMERIKSAAN BIASA Dalam perkara pidana pada prinsipnya menghadirkan terdakwa, hakim mengidentifikasi berikutnya jaksa membacakan dakwaan. Terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan nota pembelaan (eksepsi), apabila belum siap diberi waktu dan sidang ditunda biasanya 3 hari sampai 2 minggu. Setelah jaksa membuat jawaban atas eksepsi, hakim memberi putusan sela berdasar hal tersebut. Pihak yang dikalahkan diberi kesempatan mengajukan upaya hukum ke pengadilan tinggi, dalam waktu 7 hari dan berdasar hal tersebut dalam waktu 14 hari Pengadilan Tinggi mengambil keputusan. K. ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT Pemeriksaan sidang perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat diajukan/dilakukan oleh jaksa maupun hakim apabila perkara pidana baik berupa kejahatan atau pelanggaran yang menurut jaksa penuntut umum cara pembuktian maupun penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana. Pemeriksaan perkara singkat dilakukan tanpa perlu adanya surat dakwaan khusus dari Jaksa. L. ACARA PEMERIKSAAN CEPAT Pemeriksaan perkara pidana dengan acara cepat dapat dilakukan terhadap perkara yang dikategorikan sebagai perkara ringan, yaitu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp7.500,00 penghinaan ringan, serta tindak pidana dalam pelanggaran lalu lintas. M. JENIS PUTUSAN Jenis putusan yang ada dalam hukum pidana adalah: 1. Putusan bebas, apabila seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti. 2. Putusan lepas, apabila dakwaan jaksa terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, serta terdapat alasan penghapus pidana dan penghapus penuntutan. 3. Putusan pidana, apabila, a) Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana. b) Dakwaan terbukti atau terdapat alat bukti yang cukup. c) Tidak ada alasan penghapus pidanaWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 22



N. UPAYA HUKUM Upaya hukum, diberikan kepada terdakwa, jaksa, terpidana dan keluarganya atas putusan hakim baik yang sudah berkekuatan tetap maupun belum, dalam hal terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Upaya hukum terdiri dari : 1. Verset (perlawanan) Verset diajukan karena adanya putusan verstek, yaitu dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang menjatuhkan sanksi berupa perampasan kemerdekaan. 2. Biasa a) Banding Banding dapat diajukan oleh terdakwa dan atau jaksa untuk semua putusan Hakim PN, kecuali untuk putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat (kecuali putusan yang berupa perampasan kemerdekaan. Alasan untuk pengajuan banding meliputi bahwa hakim khilaf, kurang sempurna dalam hal-hal yang terungkap dalam persidangan, dan jika hakim keliru dalam menafsirkan unsurunsur perbuatan pidana. b) Kasasi Putusan bebas tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi dengan alasan demi hukum, keadilan dan kebenaran 3. Luar biasa a) Peninjauan kembali (PK) dilakukan dengan syarat Diajukan untuk semua putusan pemidanaan, kecuali putusan bebas dan lepas dapat diajukan PK oleh terpidana atau keluarganya. Alasan PK dapat diajukan diantaranya jika novum (bukti baru) yang apabila diketemukan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung akan menyebabkan: Perkara diputus bebas, perkara diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tuntutan tidak bisa diterima, atau kemungkinan adanya pidana yang lebih ringan b) Kasasi demi kepentingan hukum. Dalam kasasi ini, pemohon adalah Jaksa Agung yang memiliki hak untuk mengajukan1 kali dengan syarat putusan kasasi tidak boleh merugikan kepentingan pihak lawan. O. BANTUAN HUKUM Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada klien (perorangan, badan hukum, lembaga lainnya) baik di luar maupun di dalam pengadilan. Jasa hukum meliputi, memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan klien. Pemberi .jasa bantuan hukum disebut Advokat, pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Profesi Advokat (Peradi). KB 3. PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) A. PENGERTIAN Dalam Pasal I Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tata usaha negara (TUN) adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, PTUN adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN. Sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 tentang PTUN, sengketa tata usaha negara didefinisikanWAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 23



sebagai sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa TUN, yakni: 1. Harus ada perbedaan pendapat tentang suatu hak dan kewajiban 2. Sengketa terletak pada bidang TUN 3. Subjek yang bersengketa adalah individu/badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan pihak pejabat TUN atau badan TUN sebagai pihak tergugat. 4. Sengketa timbul karena berlakunya keputusan TUN B. SUMBER HUKUM TUN Sumber hukum TUN dapat dibedakan menjadi: 1) Sumber ldiil, yaitu sumber yang terletak pada wewenang yang ada pada negara 2) Sumber Faktual, yaitu: a) Undang-undang (hukum TUN tertulis). b) Praktik administrasi negara (hukum TUN yang merupakan kebiasaan). c) Yurisprudensi. d) Doktrin. C. OBJEK SENGKETA TUN Yang menjadi objek sengketa di PTUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian antara pegawai negeri dan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi titik tolak (objek) sengketa TUN adalah keputusan TUN yang merupakan suatu penetapan tertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan (negara) atau pejabat TUN. Keputusan tersebut berisi tindakan hukum (rechtshandeting) dari pejabat TUN, yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Susunan peradilan PTUN sendiri terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, juru sita dan sekretaris. Keputusan yang tidak termasuk dalam kategori keputusan TUN. Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan kategorisasi tersebut meliputi: 1. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. 3. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan. 4. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana. 5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilu.WAHYU AGUSTINUS ( NIM 018144307 )

Halaman 24



D. PENGADILAN TUN Berdasarkan UU, pengadilan dalam lingkungan tata usaha negara terdiri dari: 1) Pengadilan TUN, yang merupakan pengadilan tingkat pertama, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden. 2) Pengadilan Tinggi TUN, yang merupakan pengadilan tingkat banding, yang dibentuk dengan Undang-undang. Pada Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat TUN diberi wewenang berdasar peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Untuk itu pengadilan baru berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN jika upaya administratif telah digunakan. Yang dimaksud dengan upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap putusan TUN. Prosedur ini harus dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari 2 bentuk, yaitu: 1. Banding administratif (administatief beroep), yaitu apabila penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atas atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan. 2. Keberatan administratif (bezwaarschrift), yaitu dalam hal penyelesaian keputusan TUN yang harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan (beschikking) itu sendiri. E. PEJABAT TUN Susunan pengadilan PTUN terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, juru sita dan sekretaris. Pimpinan terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Hakim dalam konteks ini adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dimana syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya ditetapkan dalam UU Nomor 9 Tahun 2004. Dalam hal pengadilan memeriksa dan memutus sengketa TUN yang memerlukan keahlian khusus, maka ketua PTUN dapat menunjuk seorang hakim ad hoc sebagai anggota majelis. Hal lain yang patut diperhatikan adalah larangan jabatan rangkap bagi hakim, kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan UU. Larangan tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh merangkap menjadi; 1. Pelaksana putusan pengadilan; 2. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang 3. diperiksa olehnya; 4. Pengusaha; 5. Advokat. Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan oleh Mahkamah Agung.


Halaman 25


Documents

Pengantar Ilmu Hukum 10-12