Pengantar P · 2019. 5. 6. · Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2018 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG esuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok

Tahun 2018

i

Pengantar

uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat dan

rahmat-Nya Dinas Pendidikan Kota Depok dapat menyelesaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) merupakan keharusan bagi setiap instansi/lembaga pemerintah,

guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Depok yang sesuai dengan

prinsip-prinsip Good Governance and Clean Government. LAKIP ini merupakan bentuk

pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kota Depok dalam pelaksanaan program dan

kegiatan bidang pendidikan di Kota Depok Tahun 2018 sebagaimana telah tersusun dalam

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021.

Melalui LAKIP ini, Dinas Pendidikan Kota Depok berusaha memberikan gambaran

tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan di Kota Depok pada Tahun 2018, dan

berusaha menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan

pembangunan pendidikan di Kota Depok pada tahun berikutnya.

Dinas Pendidikan Kota Depok menyadari bahwa tantangan dan tanggung jawab

pembangunan pendidikan kedepannya masih sangat banyak, sehingga diperlukan kerja

keras, kerja cerdas, kerjasama, dan partisipasi semua pihak agar tantangan tersebut dapat

diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi

acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

pendidikan nasional pada tahun-tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi

usaha kita. Amin.

Depok, Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Drs. H. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196812311989111020

P


Tahun 2018

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1 A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 B. Dasar Hukum ............................................................................................. 2 C. Informasi Umum dan Organisasi .............................................................. 4 1. Umum ................................................................................................ 4 2. Struktur Organisasi ............................................................................ 5 D. Isu-isu Strategis yang Berpengaruh .......................................................... 25 E. Sistematika ................................................................................................ 26 BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................. 29 A. Rencana Strategis ...................................................................................... 29 1. Visi dan Misi ....................................................................................... 29 2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................ 31 3. Strategi dan Arah Kebijakan .............................................................. 32 B. Indikator Kinerja Kunci .............................................................................. 37 C. Program dan Kegiatan .............................................................................. 37 D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .................................................................. 38 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................. 41 A. Capaian Kinerja Organisasi........................................................................ 41 B. Akuntabilitas Kinerja ................................................................................. 45

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 ..................................................... 45 2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini............ 46 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka

Menengah......................................................................................... 48 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar

Nasional............................................................................................. 48 5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Penurunan Kinerja.................. 50

6. Analisis program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja............................................................................ 51

C. Realisasi Anggaran .................................................................................... 52 BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 54 A. Tinjauan Umum Keberhasilan ................................................................... 54 B. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja .................................. 54 C. Strategi Pemecahan Masalah ................................................................... 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN ..................................................................................................... 57


Tahun 2018

iii

Ikhtisar Eksekutif

aporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun

2018 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan kepada publik yang

sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Pendidikan Kota

Depok dalam melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangannya sesuai UU

Nomor 23 Tahun 2014, serta pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang didasari oleh

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021 yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok.

Selain media pertanggungjawaban Kinerja kepada publik atau pemberi mandat, Laporan

Akuntabilitas ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas

Pendidikan yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja ditahun-tahun yang

akan datang.

Capaian kinerja sasaran

Dinas Pendidikan Kota

Depok Tahun 2018 secara

umum telah memenuhi

harapan yaitu telah

mencapai 100,00% atau

berada dalam kategori

Baik, sedangkan realisasi

penyerapan anggaran

Dinas Pendidikan Kota

Depok Tahun 2018 adalah Rp.727.992.730.195 (93,83%) dari total anggaran sebesar

Rp.775.812.188.467 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk

belanja tidak langsung, dari total anggaran Rp.462.013.056.967 dengan realisasinya atau

terserap sebesar Rp.424.121.845.017 (91,80%) dan untuk belanja langsung dari total

anggaran sebesar Rp.313.799.131.500 dengan realisasinya atau terserap sebesar

Rp.303.870.885.178 (96,83%).

L


Tahun 2018

iv

Terhadap beberapa

kendala dan hambatan

yang dihadapi Dinas

Pendidikan Kota Depok

dalam pencapain kinerja

diambil langkah strategi,

antara lain sebagai

berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi atau sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang

pendanaannya bersumber baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber

lainnya, Dinas Pendidikan Kota Depok menyusun Rencana Kerja yang dapat

menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Yang

selanjutnya dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan target dan ketentuan.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan

melalui Forum Renja PD atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

yang ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

3. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, baik

sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan, program,

dan kegiatan.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan koordinasi lebih baik lagi sehingga tidak ada lagi

kegiatan yang mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan dan membuat

Dinas Pendidikan gagal mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

5. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Pendidikan Kota

Depokmemiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan

kepada Walikota Depok.

6. Pada akhir Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan Kota Depok wajib melakukan

evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2018.


Tahun 2018

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

esuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) Negara Republik

Indonesia pasal 31 ayat 3, yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan

dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi

manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk

memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan

pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Dalam organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawakan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah. Akuntabilitas ini merupakan salah satu azas dari penyelenggaraan

negara/pemerintah yang baik. Akuntabilitas didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban

untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2018 sebagai media

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi dan dalam

upaya mewujudkan good governance yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

S


Tahun 2018

2

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil

pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan

kinerja yang dicapai, selanjutnya diharapkan LAKIP merupakan bahan perbaikan sistem dan

penyelengaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok di masa mendatang,

antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari

perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai

akuntabilitas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas

Pendidikan Depok Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Tahun 2018

3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 20/M.PAN/11/2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M.PAN/9/2004

tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;


Tahun 2018

4

18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja;

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Program Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016—2021;

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016

Nomor 10);

23. Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

C. INFORMASI UMUM DAN ORGANISASI

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kota di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan

tugas perbantuan yang diberikan kepada kota. Sehubungan dengan Peraturan Daerah

tersebut, dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan,

mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;

d. Pengelolaan ketatausahaan dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.


Tahun 2018

5

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok berdasarkan Peraturan Walikota

Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok

Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pendidikan terdiri atas:

1) Kepala Dinas membawahi:

2) Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP); dan

c. Sub Bagian Keuangan.

3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat

(Dikmas) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD);

b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD); dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD).

5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawahi 3 (tiga) Seksi

terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP);

b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

6) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:

a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat,

dan Sekolah Dasar; dan

b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

8) Kelompok Jabatan Fungsional.


Tahun 2018

6

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing unit kerja Dinas Pendidikan adalah sebagai

berikut:

1) Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar,

pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana

dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta

pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD);

b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan;

c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan

tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan;

d. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan;

e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,

kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi

sekretariat, bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,

bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan dan tenaga pendidikan serta

bidang sarana prasarana pendidikan;

g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (AKIP);

i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan

bidang tugasnya;dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang

tugasnya.


Tahun 2018

7

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum,

pengkoordinasiaan perencanaan, dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;

b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;

c. penyelenggaraan administrasi umum;

d. penyusunan evaluasi dan laporan;

e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;

f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;

g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kegiatan Sekretariat;

h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kegiatan Dinas;

i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset

Dinas;

j. pengelolaan Keuangan Dinas;

k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;

l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP); dan

c. Sub Bagian Keuangan.


Tahun 2018

8

Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Bagian:

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

umum kegiatan Dinas, Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum

menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja

sekretariat;

2) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;

3) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Sub Bagian;

4) pelaksanaan administrasi kepegawaian;

5) pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan,

perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian

serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

6) pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta

kebersihan kantor dan lingkungan;

7) pelaksanaan pemberian infomasi dan komunikasi;

8) pengelolaan Aset dinas;

9) pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan

kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

10) penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan,

inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan

penghapusan perlengkapan/sarana kerja;

11) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan

pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan

12) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.


Tahun 2018

9

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP)

Sub Bagian PEP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, Untuk melaksanakan tugasnya, Sub

Bagian PEP menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja

sekretariat;

2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi


permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan,

evaluasi dan pelaporan;

3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan sub bagian;

4) Pengkooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;

5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;

6) Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;

7) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;

8) Penyusunan program kerja tahunan Dinas;

9) Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Dinas;

10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas;

11) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban program dan

kegiatan dinas; dan



c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan

Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan


1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program

sekretariat;


Tahun 2018

10

2) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi


permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;

3) pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;

4) penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan;

5) pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;

6) pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan

dinas;

7) penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen

dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;

8) pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

9) pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan

Masyarakat (Dikmas)

Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas. Untuk menyelenggarakan

tugas Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan PAUD dan Dikmas mengacu

pada Rencana Strategis dinas;

b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga

kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan

Dikmas;

c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan Dikmas;

d. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;


Tahun 2018

11

e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan

serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan

pembangunan karakter PAUD dan Dikmas;

f. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik

dan pembangunan karakter PAUD dan Dikmas;

g. pengkoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan

kependidikan PAUD dan Dikmas;

h. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kegiatan bidang;

i. menginvetarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan

pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;

j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian,


dan pembangunan karakter PAUD dan Dikmas; dan

k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas terdiri dari:

a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat.

Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi:

a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Seksi Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan dibidang Pembinaan PAUD. Untuk melaksanakan tugasnya

Seksi Pembinaan PAUD menyelenggarakan fungsi:


Tahun 2018

12

1) penyusunan program kerja seksi pembinaan PAUD mengacu pada

program kerja bidang;

2) penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan PAUD;

3) penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan petunjuk pelaksanaan

serta petunjuk teknis PAUD;

4) penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar PAUD;

5) penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan PAUD dan pedoman

persyaratan dan kriteria calon peserta PAUD setiap jenis program;

6) pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum

nasional serta promosi PAUD;

7) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan seksi;

8) pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan

9) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.

b) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Seksi Pembinaan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan dibidang Pembinaan Dikmas. Untuk melaksanakan tugasnya,

Seksi Pembinaan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan rencana kerja seksi pembinaan Dikmas mengacu pada

rencana kerja bidang;

2) penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan petunjuk pelaksanaan

serta petunjuk teknis Dikmas;

3) penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar Dikmas;

4) penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan Dikmas dan pedoman

persyaratan dan kriteria calon peserta pendidikan masyarakat setiap jenis

program;

5) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program

pembinaan seksi pembinaan Dikmas;


Tahun 2018

13

6) pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum

nasional serta promosi Dikmas;


kegiatan seksi pembinaan Dikmas;

8) pelaksanaan pendataan warga belajar yang sudah mengikuti uji

kompetensi kursus dan mengirim penguji untuk seleksi penguji;

9) pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan


tugasnya.

c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD dan Dikmas. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan PAUD dan Dikmas memiliki tugas:

1) penyusunan rencana seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan

Dikmas mengacu pada rencana kerja bidang;

2) menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis

pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi pendidik

tenaga kependidikan PAUD;

3) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan

pelaksanaan urusan pendidik tenaga PAUD;

4) menyusun bahan pembinaan pendidik tenaga kependidikan PAUD dan

Dikmas;

5) menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan serta pengendalian

formasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;

6) menyiapkan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;


Tahun 2018

14

7) memfasilitasi penilaian kinerja, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan

karier, penghargaan, dan pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan

PAUD dan Dikmas; dan

8) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang pembinaan SD. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan SD


a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan SD mengacu pada rencana

strategi Dinas;


bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan

kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SD;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik

dan pembangunan karakter SD;

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;

e. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan SD;

f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan

serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan

pembangunan karakter SD;

g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;

h. pengoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan

kependidikan SD;


pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan tenaga

pendidik dan kependidikan SD;


Tahun 2018

15


kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik

dan pembangunan karakter SD; dan


tugasnya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD);

b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD); dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD).


a) Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

Seksi Kurikulum dan Penilaian SD mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan dibidang Kurikulum dan Penilaian SD. Untuk melaksanakan,

Seksi Kurikulum dan Penilaian SD menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

kurikulum, dan penilaian SD;

2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria

penilaian SD;

3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD;

4) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;

5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan

penilaian SD; dan


tugasnya.

b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SD mempunyai tugas melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang kelembagaan dan peserta didik SD. Untuk

melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SD



Tahun 2018

16

1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi tenaga SD mengacu

pada rencana kerja bidang;


kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik SD;

3) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan minat,

bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;

4) penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan SD;

5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan serta evaluasi

pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik SD;

6) pelaporan di bidang kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi,

dan pembangunan karakter peserta didik SD;

7) menyusun bahan pembinaan, evaluasi kelembagaan, dan peserta didik

sekolah dasar;

8) menyiapkan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;


tugasnya.

c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan administrasi umum serta

administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup SD. Untuk

melaksanakan tugas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD


1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan SD mengacu pada rencana kerja bidang;

2) pelaksanaan adiministrasi kepegawaian pendidik dan tenaga

kependidikan SD;


Tahun 2018

17

3) pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan

kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SD;

4) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginvetarisasi


permasalahan yang berkaitan degan tugas-tugas urusan pendidik dan

tenaga kependidikan SD;


kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SD;

6) pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan SD;

7) penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan


tugasnya.

5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di

bidang pembinaan SMP. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan SMP


a. penyusunan rencana kerja bidang pembinaan SMP mengacu pada rencana

strategi dinas;


bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga

kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah

menengah pertama;

c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,


dan pembangunan karakter SMP;

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;

e. penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan SMP;


Tahun 2018

18

f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta

pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan

karakter SMP;

g. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang

pembinaan SMP;

h. pengoordinasian pengolahan data dan informasi pendidik dan tenaga

kependidikan SMP;


pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan

pendidik dan tenaga kependidikan SD;



dan pembangunan karakter SD; dan


tugasnya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP);

b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

(SMP); dan

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).


a) Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan dibidang Kurikulum dan Penilaian SMP. Untuk melaksanakan

tugas, Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian

SMP mengacu pada rencana kerja bidang;

2) menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup

seksi kurikulum dan penilaian SMP;


Tahun 2018

19

3) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan;

4) pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;

5) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan

pelaksanaan tugas pegawai pada seksi kurikulum dan penilaian SMP;

6) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pada seksi kurikulum dan penilaian

SMP;

7) menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria

penilaian;

8) menyediakan dokumen laporan akhir hasil nilai evaluasi belajar siswa;

9) penyiapan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;

10) pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup seksi kurikulum dan

penilaian SMP;



tugasnya.

b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SMP mempunyai tugas melaksanakan

Urusan Pemerintahan kelembagaan dan peserta didik SMP. Untuk

melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SMP


1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan

peserta didik SMP mengacu pada rencana kerja bidang;


kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik SMP;

3) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan minat,

bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;

4) penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian,penataan,

dan penutupan SMP;


Tahun 2018

20

5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan serta evaluasi

pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan

karakter peserta didik SMP;

6) pelaporan di bidang kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi,

dan pembangunan karakter peserta didik SMP;

7) penyusun bahan pembinaan, evaluasi kelembagaan, dan peserta didik

SMP;

8) penyiapan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;

dan


tugasnya.

c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi umum serta

administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup SMP. Untuk

melaksanakan tugas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP


1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga

kependidikan SMP mengacu pada rencana kerja bidang;

2) pelaksanaan adiministrasi kepegawaian pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan SMP;

3) pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan

kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

4) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginvetarisasi


permasalahan yang berkaitan degan tugas-tugas urusan pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan SMP;

5) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;


Tahun 2018

21

6) pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan SMP;



tugasnya.

6) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana pendidikan. Untuk

menyelenggarakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan


a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sarana dan prasarana

pendidikan mengacu pada rencana strategi dinas;

b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasana

pendidikan;

c. perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pemeliharaan prasarana

pendidikan penunjang pembelajaran;

d. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan

perundang-undangan, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan

perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;

e. merumuskan rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang

belajar dan fasilitas gedung lainnya pada pendidikan anak usia dini,

pendidikan masyarakat, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama milik

pemerintah;

f. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan

perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;

g. pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

dan anggaran bidang; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya.


Tahun 2018

22

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:

a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan

Masyarakat (Dikmas), dan Sekolah Dasar (SD); dan

b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi

a) Seksi Sarana Prasarana PAUD, Dikmas, dan SD

Seksi Sarana Prasarana PAUD, Dikmas, dan SD mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sarana dan prasarana PAUD,

Dikmas, dan SD. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sarana Prasarana PAUD,

Dikmas, dan SD menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana prasarana PAUD,

Dikmas, dan SD mengacu pada rencana kerja bidang;

2) perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengendalian sarana

prasarana penunjang PAUD, Dikmas, dan SD;

3) pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sekolah sarana prasarana

PAUD, Dikmas, dan SD;

4) menyusun rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang

belajar dan fasilitas gedung lainnya pada PAUD, Dikmas, dan SD milik

pemerintah;

5) pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;




b) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Seksi Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang sarana prasarana SMP. Untuk melaksanakan tugas,

Seksi Sarana Prasarana SMP menyelenggarakan fungsi:

1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana prasarana SMP

mengacu pada rencana kerja bidang;


Tahun 2018

23

2) perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengendalian sarana dan

prasarana penunjang SMP;

3) pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional,

pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, dan pengawasan

penggunaan buku pelajaran SMP;

4) pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung SD dan SMP;

5) penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana SMP;

6) menyusun rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang

belajar, dan fasilitas gedung lainnya pada sekolah menengah pertama

milik pemerintah;

7) pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;




9) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pendidikan dapat

dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukkan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.


Tahun 2018

24

Diagram Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok berdasarkan Peraturan

Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Pendidikan ditunjukan pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar: 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok


Tahun 2018

25

D. ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada

pendidikan di Kota Depok antara lain:

1. Tantangan di masa 5-10 tahun ke depan adalah jumlah anak usia dan pendidikan dasar

akan meningkat mengingat Kota Depok banyak dihuni oleh pasangan muda dan

produktif. Namun demikian data dan informasi anak-anak usia wajib belajar yang tidak

sekolah belum terdata dengan baik;

2. Penuntasan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR) belum berjalan sesuai harapan, disisi lain adanya alih kelola kewenangan

pengelolaan pendidikan menengah ke provinsi;

3. Pergerakan anak bersekolah yang lintas wilayah, sehingga beban pelayanan pendidikan

tidak seimbang;

4. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang

mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian

mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan

wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang

diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem

pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas

wawasan ilmu pengetahuan;

5. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang

berwawasan global masih kurang;

6. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum

terwujud sepenuhnya;

7. Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang

sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya masing-masing daerah;

8. Rendahnya kompetensi tenaga pendidik karena bidang studi yang diajarkan tidak

sesuai pendidikan yang ditempuh (mengajar tidak linier);

9. Belum optimalnya pemanfaatan IT;

10. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya

saing pendidikan masih perlu ditingkatkan mutunya;

11. Masih ada pelayanan lembaga pendidikan yang belum sesuai dengan standar nasional;


Tahun 2018

26

12. Belum optimalnya tata kelola sekolah dalam pengelolaan dana BOS APBN, BOS APBD,

DAK serta bantuan pihak lain;

13. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran lembaga pendidikan masih

rendah;

14. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan

laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai;

15. Pelaksanaan MBS belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

No. 19 Tahun 2007;

16. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik;

17. Orientasi masyarakat yang tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri

sehingga melebihi daya tampung dan kekurangan ruang kelas baru khususnya pada

jenjang SMP;

18. Masih fluktuatifnya jumlah angka putus sekolah baik ditingkat SD dan SMP;

19. Berdasarkan capaian sasaran APM/APK semua jenjang dari Tahun 2012–2017 masih

menunjukkan trend yang tetap fluktuatif. Maka perlu dilakukan upaya sistematis untuk

meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

E. SISTEMATIKA

Substansi yang tercakup dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018

adalah sebagai berikut:

IKTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran,

kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

serta menguraikan tentang latar belakang, tugas pokok dan fungsi, dasar hukum dan

sistematika penyajian LAKIP Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2018.


Tahun 2018

27

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta

menggambarkan tentang aspek Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016—2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja organisasi yang

berisi tentang analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan

realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja

tahun ini dengan standar nasional dan melakukan analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan dengan solusi yang telah dilakukannya serta analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Selanjutnya bab ini juga menguraikan

realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Pengukuran Kinerja


Tahun 2018

28


Tahun 2018

29

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1 Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa

agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga menggambarkan tantangan keadaan

dimasa depan yang diinginkan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

permasalahan tantangan dan peluang serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh

dan berkembang di masyarakat.

Kota Depok Unggul, Nyaman, dan Religius dimaknai sebagai berikut:

a. Unggul didefinisikan sebagai menjadi yang terbaik dan terdepan dalam

memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera,

kreatif, dan bertumpu pada ketahanan keluarga;

b. Nyaman didefinisikan sebagai terciptanya kondisi ruang kota yang bersih, sehat,

asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman, dan ramah bagi kehidupan

masyarakat;

c. Religius didefinisikan sebagai terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan

kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang tercermin dalam

peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan dalam

berakhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Visi Kota Depok Tahun 2016—2021

sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok:

“Kota Depok Unggul, Nyaman, dan Religius”


Tahun 2018

30

Untuk mencapai Visi Kota Depok Tahun 2016—2021 dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai

berikut:

NO MISI

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya

Saing

3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis

Ekonomi Kreatif

4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan

Lingkungan dan Ramah Keluarga

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama

dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran

Hidup Berbangsa dan Bernegara

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Walikota Depok terpilih tersebut, serta integrasi

pembangunan pendidikan ditetapkan Visi Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2021:

“Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Nyaman, dan Religius”

Terwujudnya Pendidikan yang Unggul, Nyaman, dan Religius dapat dimaknai sebagai

berikut:

a. Terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan,

dan pembentukan kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan

kejujuran, berakhlak mulia dan mandiri serta cakap dalam menjalani hidup;

b. Terwujudnya pendidikan yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong

peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggungjawab, kreatif

dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan

memiliki kemampuan belajar yang tinggi dan mampu berkompetensi serta

menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

Misi Kota Depok yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Depok

yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Depok Tahun 2016-2021, ada pada misi kedua yaitu “Mengembangkan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang Kreatif dan Berdaya Saing”.


Tahun 2018

31

2 Tujuan dan Sasaran

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-

ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Berdasarkan visi dan misi di atas, agar

arah perencanaan dapat lebih operasional, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka

menengah sebagai berikut:

Misi 2 Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kreatif

dan Berdaya Saing

Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki

Kompetensi serta Kreativitas

Sasaran 1) Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

2) Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dan Kualitas

Layanan Pendidikan

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Depok dapat

dilihat pada Tabel 2.1. dibawah ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016-2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi serta Kreativitas

Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan

Meningkatnya Indeks Pendidikan

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB

Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dan Kualitas Layanan Pendidikan

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A Minimal 6,5

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5

Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Minimal 6,5

Meningkatnya Persentase SD Berakreditasi Minimal B

Meningkatnya Persentase SMP Berakreditasi Minimal B


Tahun 2018

32

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Persentase Lembaga yang Terakreditasi

- PAUD

- PKBM

- Lembaga Kursus

Meningkatnya Persentase PTK Berkualifikasi S1/D4

Persentase Minat Baca Masyarakat

3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif

untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera

dilaksanakan, serta mengidentifikasi kekuatan, peluang, tantangan, dan ancaman

dalam proses pembangunan pendidikan untuk jangka lima tahun ke depan sehingga

memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran

strategis Dinas Pendidikan Kota Depok pada periode bersangkutan.

Kebijakan pembangunan pendidikan Kota Depok juga tidak bisa dilepaskan dari arah

kebijakan pembangunan pendidikan nasional seperti tertuang di dalam Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019. Strategi dan

Arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Depok juga disusun dengan sangat

memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan

sampai tahun 2018. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan

pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah

prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan

didasarkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan,

SDM pendidik, pendidikan masyarakat, peningkatan penunjang pembelajaran, dan

peningkatan tata kelola Pendidikan serta peningkatan pendidikan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PTK).

Strategis dan Arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Depok perinciannya tampak pada

Tabel 2.2. sebagai berikut:


Tahun 2018

33

Tabel. 2.2 Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi serta Kreativitas


Meningkatnya Indeks Pendidikan Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas

Menyediakan pembiayaan dana operasional sekolah baik negeri dan swasta


Menyediakan bantuan sosial bagi siswa rawan DO di sekolah swasta


Memberikan bantuan biaya kuliah S1 bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu


Meningkatkan daya tampung pendidikan dasar

Pembangunan RKB/USB, rehabilitasi ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, pembangunan toilet/wastafel sekolah serta sarana penunjang pembelajaran



Peningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi mutu lembaga sampai dengan mutu tenaga pendidiknya mulai dari tingkat PAUD sampai Tingkat Menengah Pertama

Penerapan metode pembelajaran dengan internalisasi nilai-nilai agama dan pendidikan karakter

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5



Meningkatkan fasilitas persiapan sekolah dan lembaga yang akan diakreditasi Meningkatnya Persentase SMP

Berakreditasi Minimal B


Tahun 2018

34

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN


Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) - PAUD

- PKBM

- Lembaga Kursus


Menyelenggarakan bimtek/ pelatihan /workshop/ seminar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)


Tahun 2018

35

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendidikan Kota Depok menetapkan capaian kinerja sasaran setiap tahunnya serta

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Sasaran 2016—2021, agar Indikator Sasaran yang

telah ditetapkan dapat tercapai demi peningkatan pendidikan yang memiliki kompetensi dan kreativitas. Perincian capaian kinerja sasaran Tahun

2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2. Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun Sasaran 2016—2021

SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Meningkatnya Indeks Pendidikan

74,39 75,53 76,67 77,82 78,97 80,14 Pemenuhan hak warga mendapatkan layanan pendidikan berkualitas

Menyediakan pembiayaan dana operasional sekolah baik negeri dan swasta


100,30% 100,35% 100,40% 100,45% 100,50% 100,55% Menyediakan bantuan sosial bagi siswa rawan DO di sekolah swasta


83.87% 83.92% 83.97% 84.02% 84.07% 84.12% Memberikan bantuan biaya kuliah S1 bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu


80.85% 83.14% 85.43% 87.72% 90.01% 92.30% Meningkatkan daya tampung pendidikan dasar

Pembangunan RKB/USB, rehabilitasi ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, pembangunan toilet/ wastafel sekolah serta sarana penunjang pembelajaran


Tahun 2018

36

SASARAN INDIKATOR SASARAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021



6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00 Peningkatkan kualitas pendidikan yang meliputi mutu lembaga sampai dengan mutu tenaga pendidiknya mulai dari tingkat PAUD sampai Tingkat Menengah Pertama

Penerapan metode pembelajaran dengan internalisasi nilai-nilai agama dan pendidikan karakter

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/ SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5

6,50 6.80 7.10 7.40 7.70 8.00


5,75 5,90 6,05 6,20 6,35 6,50


93,00% 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 100,00% Meningkatkan fasilitas persiapan sekolah dan lembaga yang akan diakreditasi

Meningkatnya Persentase SMP Berakreditasi Minimal B

80,50% 81,00% 81,50% 82,00% 82,50% 83,00%


Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE)

- PAUD 49,67 60,80 71,94 83,07 94,21 100,00

- PKBM 54,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- Lembaga Kursus 20,73 25,73 30,73 35,73 40,73 45,73


89,60 89,65 89,70 89,75 89,80 89,85 Menyelenggarakan bimtek/ pelatihan /workshop/ seminar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan


30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00% Penyediaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)


Tahun 2018

37

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Depok untuk tahun 2017—2021

disusun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ada pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok yang tidak lepas dari Indikator-

indikator bidang pendidikan yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional

dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Indikator Kinerja Kunci atau Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Depok terdiri

atas 12 (dua belas) indikator yaitu:

1. Meningkatnya Indeks Pendidikan

2. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB

3. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB

4. Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah Tingkat SD/MI/SDLB

5. Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A Minimal 6,5

6. Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B Minimal 6,5

7. Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Minimal 6,5

8. Meningkatnya Persentase SD Berakreditasi Minimal B

9. Meningkatnya Persentase SMP Berakreditasi Minimal B

10. Meningkatnya Persentase Lembaga yang Terakreditasi

a. PAUD

b. PKBM

c. Lembaga Kursus

11. Meningkatnya Persentase PTK Berkualifikasi S1/D4

12. Persentase Minat Baca Masyarakat

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok untuk Tahun 2016—2021 disusun

berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Kota

Depok. Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra

Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021, Dinas Pendidikan melaksanakan 10

(sepuluh) program pembangunan Pendidikan. Program-program tersebut disusun


Tahun 2018

38

berdasarkan jenjang Pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran

pelaksanaan program-program tersebut.

Berikut 10 (sepuluh) program yang dimiliki Dinas Pendidikan Kota Depok yaitu:

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Peningkatan Kualitas perencanaan

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

6. Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan

7. Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Pendidikan Masyarakat

8. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan

9. Standarisasi Pelayanan Publik

10. Peningkatan Kualitas Tenaga pendidik

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja, Program, serta

Anggaran yang akan digunakan di Tahun 2018 sebagai penjabaran dari sasaran yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Penetapan Kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penetapan Kinerja ini

merupakan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran

dan merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam Penetapan Kinerja tahun ini difokuskan untuk mencapai target kinerja dan mengejar

program prioritas unggulan Walikota serta program prioritas Dinas Pendidikan Kota Depok

yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Akses

Pembiayaan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta

mengembangkan pendidikan kreatif. Adapun Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kota


Tahun 2018

39

Depok Tahun 2018 tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pendidikan. Perincian lebih

lanjut dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

Dinas Pendidikan Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018

1 Meningkatnya akses layanan pendidikan

Meningkatnya Indeks Pendidikan 76,67


100,40%


83,97%


85,43%

2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/MI/Paket A minimal 6,5

7,10

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B minimal 6,5

7,10

Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C minimal 6.5

6,05

Meningkatnya persentase SD berakreditasi minimal B

96,00%

Meningkatnya persentase SMP berakreditasi minimal B

81,50%

Meningkatnya persentase Lembaga yang terakreditasi

- PAUD 71,94%

- PKBM 100,00%

- Lembaga Kursus 30,73%

Meningkatnya persentase PTK berkualifikasi S1/D4 89,70

Persentase minat baca masyarakat 40,00%

Dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam penetapan kinerja tahun

2018 Dinas Pendidikan Kota Depok mengalokasikan total pagu anggaran sebesar

Rp.775.812.188.467 yang dialokasikan untuk 10 (sepuluh) program dan kegiatan. Masing-

masing program dilaksanakan oleh 4 (empat) Bidang dan Sekretariat. Alokasi total pagu

anggaran sebesar Rp.775.812.188.467 pada 10 (sepuluh) program tersebut dirinci kedalam

Belanja Langsung sebesar Rp.313.799.131.500 dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.462.013.056.967. Perincian anggaran setiap program lebih lanjut dapat dilihat pada

tabel 2.4. dibawah ini:


Tahun 2018

40

Tabel 2.4. Program dan Anggaran Dinas Pendidikan

Tahun 2018

No Program Anggaran Keterangan

1. Gaji dan Tunjangan 392.997.569.467

2. Tambahan Penghasilan PNS 69.015.487.500

Jumlah Belanja Tidak Langsung 462.013.056.967

I Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.135.413.000 6 Kegiatan

II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.478.000 5 Kegiatan

III Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan 119.998.000 1 Kegiatan

IV Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan 319.025.000 2 Kegiatan

V Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 65.958.059.500 10 Kegiatan

VI Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 233.743.886.000 19 Kegiatan

VII Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat 4.301.039.000 9 Kegiatan

VIII Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Pendidikan 3.067.963.200 6 Kegiatan

IX Standarisasi Pelayanan Publik 262.706.000 3 Kegiatan

X Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur 2.940.563.800 17 Kegiatan Jumlah Belanja Langsung 313.799.131.500 78 Kegiatan

Total Anggaran Tahun 2018 775.812.188.467


Tahun 2018

41

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau

pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas atau pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kota Depok selaku pengemban amanah

masyarakat Kota Depok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang

termaktub dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi

Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program atau

Kegiatan serta Indikator Makro sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok

Tahun 2016—2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan

Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok diukur

berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan serta Indikator Makro.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, dilakukan

pengukuran melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan

realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Sedangkan pencapaian

Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi

indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (Inputs), keluaran (Outputs), hasil


Tahun 2018

42

(Outcomes) dan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target

dengan realisasi indikator makro.

Media Pengukuran Kinerja terdiri dari:

1. Formulir PK (Pengukuran Kinerja)

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan

Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta

indikator makro diberlakukan penggunaan skala penilaian untuk memberi makna atas

nilai yang diperoleh sebagai berikut:

SKALA PENILAIAN

SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN

100 atau >100 Target Tercapai

< 100 Target tidak tercapai

2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan tertentu.

3. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau

kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif

berikut satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

4. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja

kegiatan. Indikator Kinerja kegiatan dikelompokan ke dalam :


Tahun 2018

43

a. Kelompok Indikator Masukan (Inputs)

Kelompok Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan

Output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan

sebagainya.

b. Kelompok Indikator Keluaran (Outputs)

Kelompok Indikator Keluaran adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik

dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan

program berdasarkan masukan yang digunakan.

c. Kelompok Indikator Hasil (Outcomes)

Kelompok Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa

jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.


Tahun 2018

44

MISI (MISSION)

TUJUAN (GOAL)

SASARAN (OBJECTIVES)

STRATEGY

SISTEM INFORMASI (PENGUMPULAN DATA)

HASIL

AKTIVITAS

INDIKATOR KINERJA

VISI

SISTEM AKIP & POLA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA


Tahun 2018

45

Pencapaian Kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka

digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka

digunakan rumus :

B. AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasinya pada tahun yang bersangkutan, pada tahun lalu, sampai dengan tahun ini serta

membandingkannya dengan standar nasional dan menguraikan program/kegiatan yang

dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja tersebut serta faktor-faktor yang menjadi

penyebab keberhasilan maupun kegagalannya. Di bawah ini diuraikan capaian kinerja atas

pencapaian indikator kinerjanya pada tahun 2018.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018


Realisasi 2018

1 Meningkatnya akses layanan pendidikan

Meningkatnya Indeks Pendidikan 76,67 74,66


100,40% 103,93%


83,97% 87,70%


85,43% 96,71%

Persentase pencapaian Realisasi

Rencana tingkat capaian = Rencana x 100%

Persentase pencapaian Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana tingkat capaian = Rencana x 100%


Tahun 2018

46


Realisasi 2018

2 Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan


7,10 6,59

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B minimal 6,5

7,10 6,56


6,05 6,08

Meningkatnya persentase SD berakreditasi minimal B

96,00% 96,90%

Meningkatnya persentase SMP berakreditasi minimal B

81,50% 97,14%

Meningkatnya persentase Lembaga yang terakreditasi

- PAUD 71,94% 60,26%

- PKBM 100,00% 24,19%

- Lembaga Kursus 30,73% 19,28%

Meningkatnya persentase PTK berkualifikasi S1/D4

89,70 91,18

Persentase minat baca masyarakat 40,00% menjadi

kewenangan Diskarpus

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No Program Indikator Kinerja Program Kinerja Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

1

PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Persentase Buta Huruf Latin 99,15% 99,99% 100,85%

Persentase Buta Huruf Alquran 350 org 250 org 71,43%

Persentase masyarakat yang memperoleh ijazah paket A,B,C life skill dan Paket C Plus

6,14% 5,34% 86,97%

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

71,06% 54,09% 76,12%

2 Peningkatan sarana prasarana pendidikan

Rasio Siswa SD/Rombel 32 32 100,00%

Rasio Siswa SMP/Rombel 36 36 100,00%

3 Peningkatan akses pembiayaan pendidikan

Angka Putus Sekolah SD/MI 0,001% 0,001% 100,00%

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,035% 0,003% 8,57%

Jumlah Siswa Berprestasi yang mendapatkan biaya Kuliah S1/pertahun

20 org 69 org 345%


Tahun 2018

47



4 Peningkatan kualitas dan tatakelola pendidikan


7,10 6,59 92,82%

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB /MTs/ Paket B minimal 6,5

7,10 6,56 92,39%


6,05 6,08 100,50%

Angka Kelulusan SD/MI/Paket A 98,96% 100% 101,05%

Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B 99,37% 99,67% 100,30%

Angka Melanjutkan SD/MI 85,43% 96,71% 113,20%

Angka Melanjutkan SMP/MTs 80,83% 85,05% 105,22%

Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB; SMP/SMPLB (pendidikan karakter)

Baik Baik 100%

Persentase SD/SMP yang menerapkan pendidikan karakter

45,00% 100,00% 222,22%

Persentase SD yang menerapkan kurikulum nasional

55,00% 100,00% 181,82%

Persentase SMP yang menerapkan kurikulum nasional

66,86% 100% 149,57%

Jumlah sekolah yang memiliki dokumen RKJMS/RKS/pertahun

38 sek 67 sek 176%

Persentase lembaga PAUD siap diakreditasi

71,94% 60,26% 83,76%

Persentase lembaga PKBM siap diakreditasi

100,00% 24,19% 24,19%

Persentase lembaga keterampilan kursus siap diakreditasi

30,73% 19,28% 62,74%

5

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Persentase PTK berkualifikasi S1/D4

89,70% 91,18% 101,65%

Jumlah PTK mengikuti diklat/ bimtek/pelatihan/workshop

3.692 org

2.951 org

79,93%

Jumlah Guru Honorer yang mendapatkan insentif/pertahun

1.770 org

1.943 org

109,77%

6 Standarisasi pelayanan publik

Persentase SD yang dipersiapkan berakreditasi minimal B

96,00% 96,90% 100,94%

Persentase SMP yang dipersiapkan berakreditasi minimal B

81,50% 97,14% 119,19%

7 Pelayanan administrasi perkantoran

Persentase penyediaan administrasi perkantoran

100% 100% 100%


Tahun 2018

48



8 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100%

9 Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun

2 Laporan

2 Laporan

100%

Nilai LAKIP OPD B C 92,60%

Cakupan laporan kinerja dan keuangan

12 Dok 12 Dok 100%

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan

4 Laporan

4 Laporan

100%

10 Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan

Cakupan dokumen perencanaan pembangunan

100% 100% 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No Program Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Target Akhir

Renstra

Realisasi Tahun 2018

Capaian

1 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Persentase Buta Huruf Latin 99,21 % 99,99% 100,79%

Persentase Buta Huruf Alquran 500 Orang

250 Orang

50,00%

Persentase masyarakat yang memperoleh ijazah paket A,B,C life skill dan Paket C Plus

5,97% 5,34% 89,45%

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 86,06 54,09% 0,63%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Rasio Siswa SD/kelas 32 32 100,00%

Rasio Siswa SMP/kelas 36 36 100,00%

3 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan

Angka putus sekolah SD/MI 0,001% 0,001% 100,00%

Angka putus sekolah SMP/MTs 0,001% 0,003% 300,00%

Jumlah Siswa Berprestasi yang mendapatkan biaya Kuliah S1/pertahun

120 69 57,50%

4

Peningkatan Kualitas dan Tatakelola Pendidikan

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD/SDLB/ MI/Paket A minimal 6,5

8,00 6,59 82,38%

Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/SMPLB /MTs/Paket B minimal 6,5

8,00 6,56 82,00%


Tahun 2018

49


Target Kinerja

Target Akhir

Renstra


Capaian


6,50 6,08 93,54%

Angka Kelulusan SD/MI/Paket A 100% 100% 100,00%

Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B 100% 99,67% 99,67%

Angka Melanjutkan SD/MI 92,30% 96,71% 104,78%

Angka Melanjutkan SMP/MTs 91,96% 85,05% 92,49%

Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB; SMP/SMPLB (pendidikan karakter)

Baik Baik 100,00%

Persentase SD/SMP yang menerapkan pendidikan karakter

75,00% 100% 133,33%

Persentase SD yang menerapkan kurikulum nasional

100% 100% 100,00%

Persentase SMP yang menerapkan kurikulum nasional

100% 100% 100,00%

Jumlah sekolah yang memiliki dokumen RKJMS/RKS/pertahun

250 sek 67 sek 26,8%

Persentase lembaga PAUD siap diakreditasi

100% 60,26% 60,26%

Persentase lembaga PKBM siap diakreditasi

100% 24,19% 24,19%

Persentase lembaga keterampilan kursus siap diakreditasi

45,73% 19,28% 42,16%

5 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Persentase PTK berkualifikasi S1/D4

89,85% 91,18% 101,48%

Jumlah PTK mengikuti diklat/ bimtek/pelatihan/workshop

3.692 org

2.951 org

79,93%

Jumlah Guru Honorer yang mendapatkan insentif/pertahun

10.085 org

1.943 org

19,27%

6 Standarisasi Pelayanan Publik

Persentase SD yang dipersiapkan berakreditasi minimal B

100% 96,90% 96,90%

Persentase SMP yang dipersiapkan berakreditasi minimal B

85,00% 97,14% 114,28%

7 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase penyediaan administrasi perkantoran 100% 100% 100,00%

8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100,00%

9 Peningkatan Sistem Pelaporan

Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan pertahun

2 Laporan

2 Laporan

100%


Tahun 2018

50


Target Kinerja

Target Akhir

Renstra


Capaian

Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai LAKIP OPD A C 64,70%

Cakupan laporan kinerja dan keuangan

12 Dok 12 Dok 100%

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan

4 Laporan

4 Laporan

100%

10 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pembangunan

Cakupan dokumen perencanaan pembangunan

100% 100% 100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional


Realisasi 2018

Capaian 2018

1

Tercapainya wajib belajar 12 tahun

Angka Partisipasi Murni (APM)

a. SD/MI/Paket A 88.18% 93,90% 106,49%

b. SMP/MTs/Paket B 62.60% 76,21% 121,74%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk APM SD/MI/Paket A dan APM

SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 realisasinya meningkat dari target yang sudah

ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dapat

bersekolah tepat waktu di Kota Depok. Hal lain yang mendukung APM meningkat karena

adanya program Zona Sekolah, dimana penerimaan siswa baru berdasarkan zona

kedekatan dengan sekolah.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Penurunan Kinerja

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Misi

Misi Dinas Pendidikan merupakan Misi Kota Depok yang memiliki sasaran untuk

meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan. Sasaran ini coba dicapai

dengan cara meningkatkan besaran dana BOS APBD untuk SD dan SMP serta

meningkatkan kualitas para pendidik dan tenaga kependidikannya melalui

pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya


Tahun 2018

51

Sumber daya yang ada di Kota Depok khususnya pada Bidang Pendidikan menjadi

prioritas Walikota Depok dalam mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam

RPJMD Kota Depok yang didukung oleh 10 Program Prioritas didalamnya. Dalam

pelaksanaannya Dinas Pendidikan dituntut untuk seoptimal mungkin dapat

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran maupun

sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin

dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Adapun efisiensi yang

dilakukan oleh Dinas Pendidikan antara lain meliputi:

➢ Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku

dalam penetapan pemenang pelaksana pekerjaan sehingga didapat adanya

selisih pagu anggaran dengan nilai kontrak;

➢ Melakukan penyerapan anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan, antara lain

berupa perjalanan dinas, sewa tempat, penggandaan, dsb.

➢ Melakukan merger sekolah negeri khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD)

sehingga ada efisiensi dari kebutuhan jumlah guru dan pengunaan

sarana/prasarana sekolah.

6. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Kinerja

Adanya kegagalan dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dipengaruhi oleh

program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang pada tahun 2018 ini

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, seperti Pembangunan Sekolah,

Ruang Kelas, Rehabilitasi Sekolah. Keterbatasan daya tampung dan jumlah sekolah

negeri khususnya SMP Negeri merupakan faktor terbesar yang menyebabkan target

kinerja tidak tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan dan koordinasi yang

lebih baik lagi dikedapannya dengan dinas terkait sehingga program tersebut dapat

terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan capaian kinerja Dinas Pendidikan yang

telah ditentukan.

C. REALISASI ANGGARAN


Tahun 2018

52

Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Depok

Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 dan Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018.

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2018, diuraikan pada

tabel 3.1 berikut dibawah ini:

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

No Belanja Anggaran Realisasi Capaian

A Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan 392.997.569.467 359.213.634.517 91,40% Tambahan Penghasilan PNS 69.015.487.500 64.908.210.500 94,05% Jumlah Belanja Tidak Langsung 462.013.056.967 424.121.845.017 91,80%

B Belanja Langsung

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.135.413.000 2.055.495.975 96,26%

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

950.478.000 838.777.814 88,25%

3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

119.998.000 113.337.800 94,45%

4 Peningkatan Kualitas Perencanaan

Pembangunan

319.025.000 292.729.000 91,76%

5 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan

65.958.059.500 61.785.088.420 93,67%

Peningkatan Akses Pembiayaan

Pendidikan

233.743.886.000 230.584.503.569 98,65%

6 Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

4.301.039.000 3.480.930.000 80,93%

7 Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola

Pendidikan

3.067.963.200 1.874.824.300 61,11%

8 Standarisasi Pelayanan Publik 262.706.000 211.706.000 80,59%

Peningkatan Kualitas Sumberdaya

Aparatur

2.940.563.800 2.633.492.300 89,56%

Jumlah Belanja Langsung 313.799.131.500 303.870.885.178 96,84%

Total Anggaran Tahun 2018 775.812.188.467 727.992.730.195 93,83%


Tahun 2018

53

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2018

tercapai sebesar 93,83% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 91,80% dan

Belanja Langsung sebesar 96,84%.

Pada belanja tidak langsung langsung tidak terserap 100% karena adanya penyesuaian

pada gaji dan pembayaran tunjangan profesi guru dan Tambahan Penghasilan yang

memang dibayarkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pada Belanja

Langsung pun tidak dapat terealisasi sebesar 100% hal ini disebabkan adanya efisiensi dari

beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.


Tahun 2018

54

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

Pada Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Depok telah melaksanakan tahapan-tahapan

pembangunan untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan yang merupakan Visi Kota Depok

yang tertulis pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2016—2021 yaitu

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius”.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja Dinas Pendidikan, diperoleh

gambaran mengenai pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Secara

keseluruhan Kinerja Dinas Pendidikan pada Tahun 2018 secara umum telah memenuhi

harapan yaitu kinerja keseluruhannya telah mencapai diatas 100%, Pencapaian kinerja

tersebut didukung oleh 10 (sepuluh) buah program yang terdiri dari 78 kegiatan.

B. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

1. Kendala dan Hambatan:

Pada Tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya

pencapaian sasaran kinerja Dinas Pendidikan, antara lain:

a. Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan sehingga tidak

semua program/kegiatan yang telah direncanakan atau tertuang didalam Renstra

dan Renja dapat direalisasikan;

b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan

Kota Depok;

c. Pertumbuhan jumlah penduduk anak usia sekolah yang tidak diimbangi dengan

pertumbuhan daya tampung sekolah.


Tahun 2018

55

2. Langkah Antisipatif:

a. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai, dan

selanjutnya dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran

berikutnya;

b. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;

c. Mengintensifkan koordinasi internal antara program dan kegiatan;

d. Meningkatkan koordinasi baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun instansi

terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dalam pelaksanaan Renja 2018 diperlukan langkah-langkah taktis strategis yang dituangkan

dalam rencana kerja Dinas Pendidikan. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan

adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi atau sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan

yang pendanaannya bersumber baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber

lainnya, Dinas Pendidikan Kota Depok menyusun Rencana Kerja yang dapat

menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

Yang selanjutnya dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan target dan

ketentuan;

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan

melalui Forum Renja PD atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

yang ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat;

3. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, baik

sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan, program

dan kegiatan;

4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Pendidikan Kota

Depok memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian pelaksanaan rencana

pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga)

bulanan kepada Walikota Depok;

5. Pada akhir Tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan Kota Depok wajib melakukan

evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2018.


Tahun 2018

56

Dinas Pendidikan Kota Depok akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa

perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang

lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi Kota depok yang

Unggul, Nyaman, dan religius dapat terealisasi.


Tahun 2018

57

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

2018

Capaian Keterangan

Meningkatkan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

yang Memiliki

Kompetensi serta

Kreativitas

Meningkatnya akses

layanan pendidikan Meningkatnya Indeks Pendidikan 76,67 74,66 97,38%

perlu upaya lebih

mendalam

Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)

SD/MI/SDLB 100,40% 103,93% 103,52%

telah melampaui

target Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/SMPLB 83,97% 87,70% 104,44%

telah melampaui

target Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah

Tingkat SD/MI/SDLB 85,43% 96,71% 113,20%

telah melampaui

target Meningkatnya

pengetahuan

masyarakat dan

kualitas layanan

pendidikan

Rata-rata Nilai Ujian Sekolah

SD/SDLB/MI/Paket A minimal 6,5 7,10 6,59 92,82%

perlu upaya lebih

mendalam Rata-rata Nilai Ujian Nasional

SMP/SMPLB/MTs/Paket B minimal 6,5 7,10 6,56 92,39%

perlu upaya lebih

mendalam Rata-rata Nilai Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan Paket C minimal 6.5 6,05 6,08 100,50%

telah melampaui

target Meningkatnya persentase SD berakreditasi

minimal B

96,00% 96,90% 100,94%

telah melampaui

target


Tahun 2018

58

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

2018

Realisasi

2018

Capaian Keterangan

Meningkatnya persentase SMP berakreditasi

minimal B

81,50% 97,14% 119,19% telah melampaui

target Meningkatnya persentase Lembaga yang

terakreditasi

- PAUD 71,94% 60,26% 83,76 perlu upaya lebih

mendalam

- PKBM 100,00% 24,19% 24,19 perlu upaya lebih

mendalam

- Lembaga Kursus 30,73% 19,28% 62,74 perlu upaya lebih

mendalam Meningkatnya persentase PTK berkualifikasi

S1/D4 89,70 91,18 101,65

telah melampaui

target

Persentase minat baca masyarakat 40,00% menjadi kewenangan Diskarpus

Documents

Pengantar P · 2019. 5. 6. · Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2018 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG esuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945