Upload
jessicasormin
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
1/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
2/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
3/30
1. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani (Guru BesarHukum Pajak Universitas Amsterdam) :
Pajak adalah iuran Negara (yang dipaksakan)yang terutang oleh yang wajibmembayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasikembali yang langsung dapat ditunjuk dan
yang gunanya adalah untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran umum berhubungdengan tugas Negara untukmenyelenggarakan pemerintahan.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
4/30
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH :
Peralihan kekayaan dari sector swasta ke
sektor publik berdasarkan Undang - undangyang dapat dipaksakan dengan tidak
mendapat imbalan yang secara langsung
dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum dan yangdigunakan sebagai alat pendorong,
penghambat atau untuk mencapai tujuan
yang ada di luar bidang keuangan Negara.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
5/30
3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja :
Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
6/30
4. Menurut Prof. S. I. Djajadiningrat :
Suatu kewajiban menyerahkan sebagian
daripada kekayaan kepada Negaradisebabkan suatu keadaan, kejadian danperbuatan yang memberikan kedudukantertentu, tetapi bukan sebagai hukumanmenurut peraturan-peraturan yang
ditetapkan pemerintah serta dapatdipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dariNegara secara langsung, untuk mencapaikesejahteraan umum.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
7/30
5. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP No.28/2007 :
Pajak adalah kontribusi wajib kepadanegara yang terutang oleh orang pribadiatau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan negara bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
8/30
Menurut Pasal 1 angka 1 UU KUP,
Ada lima unsur yang melekat dalam pengertianpajak tersebut, yaitu:
Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
Sifatnya dapat dipaksakan;
Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yanglangsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baikoleh pemerintah pusat maupun daerah;
Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentinganmasyrakat umum.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
9/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
10/30
Pungutan selain pajak disebut juga dengan
Retribusi.
Pungutan lain yang bersifat memaksa seperti
retribusi pada dasarnya memiliki ciri yangsama dengan pajak, kecuali dalam hal
imbalannya yang langsung dapat dirasakan
oleh pembayar retribusi.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
11/30
Unsur yang melekat pada pengertian
retribusi adalah:
Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
Pemungutannya dilakukan oleh Negara;
Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakatumum; dan
Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat
dirasakan oleh pembayar retribusi.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
12/30
Umumnya pungutan atas retribusi diberikan
atas pembayaran berupa jasa atau
pemberian izin tertentu yang disediakan oleh
pemerintah kepada setiap orang atau badan.Karena kontra-prestasinya langsung dapat
dirasakan, maka dari sudut sifat paksaanya
lebih mengarah pada hal yang bersifat
ekonomis. Apabila manfaat ekonomisnya
telah dirasakan tetapi retribusinya tidak
dibayar, maka secara yuridis pelunasannya
dapat dipaksakan seperti halnya pajak.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
13/30
Sejarah Pemungutan Pajak
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
14/30
Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti
(pemberian secara cuma-cuma) namun
sifatnya merupakan suatu kewajiban yangdapat dipaksakan yang harus dilaksanakan
oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang
raja atau penguasa. Saat itu, rakyat
memberikan upetinya kepada raja ataupenguasa berbentuk natura berupa padi,
ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti
pisang, kelapa, dan lain-lain.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
15/30
Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu
digunakan untuk keperluan atau kepentingan
raja atau penguasa setempat dan tidak adaimbalan atau prestasi yang dikembalikan
kepada rakyat karena memang sifatnya
hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-
olah ada tekanan secara psikologis karenakedudukan raja yang lebih tinggi status
sosialnya dibandingkan rakyat.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
16/30
Dalam perkembangannya, sifat upeti yang
diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk
kepentingan raja saja, tetapi sudahmengarah kepada kepentingan rakyat itu
sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat
atau penguasa digunakan untuk kepentingan
umum seperti untuk menjaga keamananrakyat, memelihara jalan, membangun
saluran air, membangun sarana sosial
lainnya, serta kepentingan umum lainnya.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
17/30
Perkembangan dalam masyarakat mengubahsifat upeti (pemberian) yang semuladilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa
tersebut, yang kemudian dibuat suatuaturan-aturan yang lebih baik agar sifatnyayang memaksa tetap ada, namun unsurkeadilan lebih diperhatikan. Untuk
memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyatdiikutsertakan dalam membuat aturan-aturandalam pemungutan pajak, yang nantinyaakan dikembalikan juga hasilnya untukkepentingan rakyat sendiri.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
18/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
19/30
Dalam dunia perpajakan, sering disebutkan
bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi
budgeterdan regulerend. Namun dalam
perkembangannya fungsi pajak tersebut
dapat dikembangkan dan ditambah dua
fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi
redistribusi.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
20/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
21/30
Fungsi regulerend
Adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajaktersebut akan digunakan sebagai suatu alat
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang
letaknya di luar bidang keuangan. Dalam hal
ini, pajak berfungsi sebagai alat pengaturkeadaan sosial dan ekonomi. Salah satu
contohnya yaitu adanya pengenaan pajak
dengan tarif yang tinggi untuk PPnBM.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
22/30
Fungsi demokrasi dari pajak
Adalah suatu fungsi yang merupakan salah satupenjelmaan atau wujud sistem gotong royong dalamkegiatan pemerintahan dan pembangunan demikemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masasekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorangdalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.Apabila seseorang telah melakukan kewajibanmembayar pajak kepada Negara sesuai ketentuanyang berlaku, maka ia mempunyai hak untukmendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah.Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yangbaik, pembayar pajak bisa melakukan protes(complaint) terhadap pemerintah.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
23/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
24/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
25/30
Dalam menjalankan tugas negara,
maka pemerintah memerlukandana. Dana tersebut berasal dari
berbagai sumber, baik dari pajak
maupun dari non pajak. Penerimaantersebut dilaporkan dalam APBN
setiap tahunnya.
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
26/30
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA:
Perusahaan-perusahaan Negara
Barang-barang milik pemerintah atau yangdikuasai pemerintah
Denda-denda dan perampasan-perampasan
untuk kepentingan umum
Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar
Hibah
Retribusi, dan sumbangan
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
27/30
PajakNon-Pajak
Hibah
SUMBER PENERIMAAN
NEGARA
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
28/30
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
29/30
RetribusiPenerimaaan dari
perusahaan negaraDenda-denda danperampasan-perampa
untuk kepentinganumumHak-hak waris atas
harta peninggalanterlantarPinjaman
Penerimaan
Non-Pajak
8/10/2019 Pengantar Pajak BeaCukai
30/30
umber penerimaan: Perusahaan-perusahaan
Negara
Retribusi dan sumbangan
Barang-barang milik
pemerintah atau yangdikuasai pemerintah
Denda-denda danperampasan-perampasanuntuk kepentingan umum
Hak-hak waris atas harta
peninggalan terlantar Hibah
Pajak : PPH, PPN &PPNBm, PBB dan BPHTB
AnggaranPendapatan danBelanja Negara:
Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP)
Hibah
PenerimaanPerpajakan