Upload
rafif-loka-wibowo
View
248
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
1/22
Pendidikan Anti-KorupsiUntuk Politeknik Keuangan Negara STAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2015/2016
1Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
PENGANTAR
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
2/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHASISWA SEBAGAI CALON PEMIMPIN MASA DEPAN DIHARAPKAN
MAMPU MENGHINDARKAN DIRI DARI PERILAKU KORUPTIF
MAUPUN TINDAKAN KORUPSI
PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA
SUDAH SAMPAI PADA TARAF MENIMBULKANSKEPTISISME SEMUA KALANGAN,
TERMASUK MAHASISWA
2Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI YG PALINGMURAH DAN EFEKTIF ADALAH DENGAN MELAKUKAN
TINDAKAN PENCEGAHAN (PREVENTIF). SEPERTI
“PENDIDIKAN ANTI KORUPSI”
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
3/22
Program Pendidikan Anti Korupsi
Bachry Soetjpto, S.H., M.H.POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3
VISI
MISI
Terwujudnya Sarjana Indonesia Berkarakter
Bersih Korupsi
• Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa
terhadap bahaya korupsi• Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya
korupsi
• Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
• Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
4/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHASISWA SEBAGAI SALAH SATU BAGIAN PENTING DARI
MASYARAKAT DIHARAPKAN DAPAT TERLIBAT AKTIF DALAM
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
KORUPSI HARUS DIPANDANG SBG KEJAHATAN
LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME) , YGMEMERLUKAN UPAYA LUAR BIASA PULA
UNTUK MEMBERANTASNYA
4Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI YG BERUPA (1)PENINDAKAN DAN (2) PENCEGAHAN, TDK AKAN
PERNAH BERHASIL SECARA OPTIMAL, TANPA
MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
5/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHASISWA PERLU DIBEKALI DG PENGETAHUAN YG CUKUP TTG SELUK
BELUK KORUPSI DAN PEMBERANTASANNYA. MAHASISWA HARUS DPT
MEMAHAMI DAN MENERAPKAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI
DI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
KETERLIBATAN MAHASIWA DALAM UPAYA
PEMBERANTASAN KORUPSI, TDK PADA UPAYA
PENINDAKAN, YG MERUPAKAN KEWENANGAN
INSTITUSI PENEGAK HUKUM
5Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
PERAN AKTIF MAHASISWA DIHARAPKAN LEBIHDIFOKUSKAN PADA UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
DG IKUT MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI
DI DALAM MASYARAKAT
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
6/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 6Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
SELAMA INI PENDEKATAN YANG DIPAKAI
MENGAPA PERLU PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
LAWYER APPROACH
Penegakan hukum,
aturan2 hukum, dan
aparatur hukum. Berdampak cepat
(quick im pact) dan
perlu biaya tinggi
(h igh co st ly)
Tantangan terbesar
dr aparatur hukum
BUSINESS APPROACH
Pemberian insentif
bg karyawan melalui
kompetisi kinerja
Dgn kompetisi yg
sehat dan insentif
optimal diharapkan
tdk perlu korupsi u/
mendpt keuntungan
MARKET APPROACH
Menciptakan kom-
petisi antar agen
dan sesama klien
Sehingga semua
berlomba menunjuk
kan kinerja baik (tdk
korup) spy dipilih
pelanggannya
TAPI MENGAPA KASUS-KASUS KORUPSI TERUS TERUNGKAP,
KORUPTOR-KORUPTOR BARU TERUS LAHIR ??
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
7/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENDIDIKAN : PENDEKATAN BUDAYA dalam MENCEGAH KORUPSI
TIGA UPAYA PENDEKATAN DI ATAS DIPANDANG
BLM MAKSIMAL
DIPERLUKAN PENDEKATANBUDAYA (CULTURAL APPROACH)
7Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
CULTURAL APPROACH1. MEMBANGUN DAN MEMPERKUAT SIKAP ANTI KORUPSI
INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN2. CENDERNG MEMBUTUHKAN WAKTU YG LAMA UTK
MELIHAT KEBERHASILANNYA
3. BIAYA YG DIPERLUKAN TDK BESAR (LOW COSTLY)
4. HASILNYA AKAN BERDAMPAK JANGKA PANJANG
(LONG LASTING)
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
8/22
Dampak Korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Bachry Soetjpto, S.H., M.H. POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 8
perbedaan yang adadi depan mata & tanpa jarak
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
9/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KORUPSI DAN ANTI KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF KEILMUAN
9Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
PERSPEKTIF POLITIK
PERSPEKTIF SOSIOLOGI
PERSPEKTIF AGAMA
PERSPEKTIF HUKUM
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/KULIAH%20UMUM.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EDUCATION%20TOOLS.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/THEMATIC%20EXPLORATION.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/THEMATIC%20EXPLORATION.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/EDUCATION%20TOOLS.ppthttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/KULIAH%20UMUM.ppt
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
10/22
PERSPEKTIF HUKUM
Memandang bhw korupsi mrpkan
kejahatan (crime). • Koruptor adalah penjahat
• OKI, perlu ditindak dg jerat hukum
• Memperkuat perangkat hukum,
spt UU dan aparat hukumPerspektif ini melahirkan matkul• Hukum Pidana Korupsi, pada
sejumlah Fakultas Hukum
Bachry Soetjpto, S.H., M.H. POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 10
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
11/22
PERSPEKTIF POLITIK
Memandang bhw korupsi
cenderung terjadi di ranah politik• Khususnya grand corrupt ion
• Dilakukan oleh para politisi, yang
menyalahgunakan kekuasaan
mereka dlm birokrasiPerspektif ini melahirkan matkul• Korupsi Birokrasi atau Korupsi
Politik di Fakultas Ilmu Politik
Bachry Soetjpto, S.H., M.H. POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 11
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
12/22
PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
Memandang bhw korupsi adalah
masalah sosial , institusional, dan
struktural• Dilakukan di semua sektor
• Dianggap sbg penyakit sosial
Perspektif ini melahirkan matkul• Sosiologi Korupsi di sejumlah
Program Studi Sosiolgi atau
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Bachry Soetjpto, S.H., M.H. POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 12
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
13/22
PERSPEKTIF AGAMA
Memandang bhw korupsi terjadi
sbg dampak dr lemahnya nilai2
agama dlm diri individu• Perlu internalisasi nilai2 keagamaan
dlm diri individu; dan
• Mencegah terjadinya tindak petty
corrupt ion (korupsi kecil)Perspektif ini melahirkan matkul• Korupsi dan Agama pada Fakultas
Falsafah dan Agama
Bachry Soetjpto, S.H., M.H. POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 13
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
14/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DGN DEMIKIAN TUJUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ADALAH1. MEMBENTUK KEPRIBADIAN ANTI KORUPSI PADA DIRI INDIVIDU MHS
2. MEMBANGUN SEMANGAT DAN KOMPETENSINYA SEBAGAI AGENT OF
CHANGE BAGI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA YG
BERSIH DAN BEBAS DARI ANCAMAN KORUPSI
MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI INI
TIDAK TERKAIT PADA PERSPEKTIF KEILMUAN
SBGMANA DIKEMUKAKA DI ATAS
14Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
BERDASARKAN
CULTURAL APPROACH
MATA KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI LEBIHMENEKANKAN PADA PEMBANGUNAN KARAKTER ANTI
KORUPSI (ANTI CORRUPTION CHARACTER BUILDING)
PADA DIRI INDIVIDU MANUSIA
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
15/22
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KOMPETENSI MAHASIWA
YG INGIN DICAPAI
15Bachry Soetjpto, S.H., M.H.
Mampu mendeteksi adanya
tindak korupsi dan lapor ke
Penegak Hukum
Mampu mencegah diri sendiri
untuk tidak melakukan
tindak korupsi
Mampu mencegah orang lain
untuk tidak melakukantindak korupsi
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
16/22
Strategi Pemberantasan Korupsi
Bachry Soetjpto, S.H., M.H.POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 16
PP 71 TH 2000
Pemberantasan TPK
adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah
dan memberantas TPKmelalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor,
penyelidikan –
penyidikan – penuntutan
dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan
peran serta masyarakat.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
MAHASISWA
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
17/22
PENTINGNYA PENDIDIKAN ANTI
KORUPSI BAGI MAHASISWA
• Pemberantasan korupsi (terutama
Pencegahan) perlu melibatkan peran
serta masyarakat , termasukmahasiswa.
•
Mahasiswa mempunyai potensi besaruntuk menjadi agen perubahan dan
motor penggerak gerakan anti korupsi.
Bachry Soetjpto, S.H., M.H.POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 17
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
18/22
Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
Bachry Soetjpto, S.H., M.H.POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 18
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
1. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa
bersih dari korupsi dan perilaku koruptif .
2. Membangun dan memelihara gerakanmoral anti korupsi.
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
19/22
Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi
Peran mahasiswa dalam upaya
pemberantasan korupsi akan maksimal
jika mahasiswa:
• memahami pengetahuan tentang
korupsi dan upaya pemberantasannya
•menerapkan nilai-nilai anti korupsidalam dirinya.
Bachry Soetjpto, S.H., M.H.POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 19
Dapat Dicapai Melalui Pendidikan
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
20/22
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
21/22
Materi Dasar Pendidikan Anti Korupsi
1. Pengertian Korupsi Mg Ke-1 dan Ke-2
2. Faktor Penyebab Korupsi Mg Ke-3 dan Ke-4
3. Dampak Masif Korupsi Mg Ke-5 dan Ke-6
4. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi Mg Ke-7 dan Ke-8
5. Upaya Pemberantasan Korupsi Mg Ke-9 dan
Ke-10
6. Gerakan, Kerjasama dan Instrumen Internasional
Pencegahan Korupsi Mg Ke-11 dan Ke-12
7. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan
Perundang-undangan Indonesia Mg Ke-13 dan
Ke-14
8. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi Mg Ke-17 dan Ke-16
Bachry Soetjpto, S.H., M.H POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 21
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
8/18/2019 Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
22/22
Bachry Soetjpto, S.H., M.HPOLITEKNIK KEUANGAN NEGARA - STAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 22
SEKIAN, TERIMA KASIH
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI