PENGANTAR - wonosobokab.go.id · PENGANTAR Dokumen ini merupakan versi pendek dari Buku Laporan Keterangan ... RT/bulan Rp Ribu 607,43 662,34 12 Rata-rata jumlah anggota RT orang

Ringkasan LKPJ 2014 1

PENGANTAR

Dokumen ini merupakan versi pendek dari Buku Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus merupakan risalah penyelenggaraanpemerintahan daerah tahun 2014 Kabupaten Wonosobo. Ringkasan mencakuppendahuluan (kondisi geografis, demografis dan ekonomi Kabupaten Wonosobo),kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraanpemerintahan daerah (desentralisasi), penyelenggaraan tugas pembantuan serta tugasumum pemerintahan pada tahun 2014.

Dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap dan merupakan acuan cepat (quick reference)dalam proses pembahasan LKPJ Tahun 2014 di rapat paripurna/komisi/fraksi DPRD.Substansi dan konten dokumen ini bisa dilihat secara lebih komprehensif pada Buku LKPJ2014 dan Lampiran Tabel Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2014 berdasarkan urusanpemerintahan.

Semoga dokumen ini mempermudah pembahasan tentang LKPJ dan bisa digunakansebagai salah satu referensi untuk pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahandaerah tahun 2014.

Tim Penyusun

LKPJ Tahun 2014


BAB I: PENDAHULUAN

Profil demografi Kabupaten Wonosobo bisa dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Berdasarkan data BPS

No. Struktur Usia Perempuan Laki-laki Jumlah

1 0-4 35.085 34.290 69.375

2 05-09 34.806 32.956 67.762

3 10-14 34.450 31.677 66.127

4 15-19 33.954 30.565 64.519

5 20-24 28.993 26.585 55.578

6 25-29 26.111 25.497 51.608

7 30-34 27.782 28.712 56.494

8 35-39 28.585 28.987 57.572

9 40-44 27.809 27.802 55.611

10 45-49 26.492 26.867 53.359

11 50-54 23.660 24.164 47.824

12 55-59 20.102 19.369 39.471

13 60-64 15.567 14.236 29.803

14 65-69 10.817 10.795 21.612

15 70-74 8.139 8.092 16.231

16 75 + 9.665 10.669 20.334

Jumlah 392.017 381.263 773.280Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015

Data Penduduk Wonosobo Tahun 2014 Berdasarkan Pencatatan AdministratifKependudukan

No. KecamatanJumlah berdasarkan pencatatan

Disdukcapil Desember 2014Perempuan Laki-laki Jumlah

1 Wadaslintang 28.349 30.157 58.506

2 Kepil 31.062 32.531 63.593

3 Sapuran 28.893 30.478 59.371

4 Kaliwiro 24.801 25.966 50.767

5 Leksono 22.103 22.680 44.783

6 Selomerto 25.412 26.275 51.487

7 Kalikajar 31.789 33.865 65.654

8 Kertek 42.224 44.207 86.431

9 Wonosobo 44.497 45.829 90.326

10 Watumalang 26.348 27.669 54.017

11 Mojotengah 29.578 32.180 61.758

12 Garung 25.831 28.080 53.911


No. KecamatanJumlah berdasarkan pencatatan

Disdukcapil Desember 2014Perempuan Laki-laki Jumlah

13 Kejajar 21.396 23.139 44.535

14 Sukoharjo 16.435 17.593 34.028

15 Kalibawang 12.755 13.710 26.465

Jumlah 411.473 434.359 845.832Sumber: Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, 2015(sesuai data kependudukan bersih semester II Tahun 2014)

Profil/perkembangan ekonomi makro Kabupaten Wonosobo disajikan dalam tabel-tabel dibawah ini:

No. Tahun Harga Berlaku Harga Konstan

1 2004 2.063.216,41 1.521.807,342 2005 2.309.638,86 1.570.347,683 2006 2.630.737,89 1.621.132,334 2007 2.962.993,79 1.679.149,175 2008 3.332.061,77 1.741.148,316 2009 3.584.212,92 1.811.092,677 2010 3.927.280,91 1.888.808,288 2011 4.323.254,88 1.974.114,179 2012 4.876.102,38 2.068.664,0010 2013 5.327.874,47 2.179.015,3911 2014** 5.971.025,64 2.284.642,37

Sumber: BPS Kabupaten WonosoboKeterangan:** angka 2014 angka sangat sementara

Data PDRB dan Statistik Makro Kabupaten Wonosobo

Pertumbuhan Ekonomi

No. Indikator Satuan 2013 2014 Keterangan

1 PertumbuhanPDRB

% 4,98 4,85 angka 2014 angkasangat sementara

2 Laju InflasiProvinsi

% 7,99 8,22

3 Laju InflasiKabupaten

% 6,42 8,44 Th 2013 &2014 Pakai thdasar 2012

4 Indeks Gini 0,34 0,35 angka 2014 angkasangat sementara

5 PemerataanPendapatan versiBank Dunia

% 20,09 20,03 40 % pendudukpendapatan terendah,angka 2014 angkasangat sementara

6 Indeks % n/a n/a Tidak ada data



KetimpanganWilliamson

Kependudukan


1 Jumlah Penduduk Jiwa(Ribu)

769.318,00 773.280,00 jumlah pendudukmemakai angkaproyeksi hasil SP 2010

2 Jumlah Penduduk> 17 tahun atautelah Menikah

Jiwa(Ribu)

597,55 601,16

3 Jumlah PendudukMiskin

Jiwa(Ribu)

174,72 168 033,74 data tahun 2014 angkaestimasi

4 Jumlah RumahTangga(ribu)

RT 210,70 211,79

5 Jumlah Anak (ribu) Anak 204,82 203,26 anak adalah jumlah pdddikurangi usia 15 tahunkeatas

Ekonomi, Investasi, Tenaga Kerja

No. Indikator Satuan 2013 2014*

1 PDRB (atas dasar harga konstan) Rp Miliar 2.179.015,39 2.284.642,372 Nilai Tambah Pertanian Rp Juta 2.455.760,37 2.663.367,323 Nilai Tambah Pertambangan

PenggalianRp Juta 27.497,79 31.681,87

4 Nilai Tambah IndustriPengolahan

Rp Juta 528.583,20 597.225,59

5 Nilai Tambah Listrik Rp Juta 48.678,70 56.026,146 Nilai Tambah Bangunan Rp Juta 218.467,63 248.607,777 Nilai Tambah Perdagangan Rp Juta 684.660,01 792.477,158 Nilai Tambah Pengangkutan dan

KomunikasiRp Juta 352.900,38 414.418,79

9 Nilai Tambah Keuangan Rp Juta 337.064,32 395.705,0310 Nilai Tambah Jasa Rp Juta 674.262,07 771.515,9911 Rata-rata total Pengeluaran

RT/bulanRp Ribu 607,43 662,34

12 Rata-rata jumlah anggota RT orang 3,66 3,6313 Indeks harga yang diterima

Petani226,11 219,58

14 Indeks harga yang dibayarPetani

206,35 213,41

15 Total Pengeluaran RT NonPangan

Rp Ribu 299,65 326,73


Pendidikan dan Kesehatan

No. Indikator Satuan 2013 2014

1 Jumlah Penduduk Ijazah TerakhirSD

Jiwa(Ribu)

250,72 250,72

2 Jumlah Penduduk Ijazah TerakhirSLTP

Jiwa(Ribu)

89,13 91,21

3 Jumlah Penduduk Ijazah TerakhirSLTA

Jiwa(Ribu)

55,02 57,41

4 Jumlah Penduduk Ijazah TerakhirUniversitas

Jiwa(Ribu)

22,92 24,52

5 Angka Usia Harapan Hidup Tahun 70,58 70,80

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2015Keterangan:** angka 2014 angka sangat sementara (ASS)


BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014

Visi berdasarkan RPJMD 2010-2015 adalah “menuju Wonosobo lebih maju dan sejahtera”, yangdituangkan ke dalam 5 misi, yaitu:

a. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebihsejahtera.

b. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah

c. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

d. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.

e. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

Tema pembangunan tahun 2014 adalah “peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar MasyarakatUntuk Percepatan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)” dengan Fokus pelaksanaanprioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan sosial dasarmasyarakat dan percepatan pencapaian tujuan program MDGs .

b. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkunganterhadap kelestarian alam dengan meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, untukmengurangi potensi ancaman bencana alam

c. Peningkatan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi dan pengembangan sektorekonomi kerakyatan, untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

d. Peningkatan aksesibilitas daerah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur terutama padakawasan pedesaan dan perbatasan.

e. Optimalisasi proses Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik.


BAB III : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2014

Risalah pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD tahun 2014 bisa dilihat pada tabel berikut:

Uraian Pendapatan Tahun Anggaran 2014

UraianAnggaran SetelahPerubahan APBD

2014 (Rp)Realisasi (Rp)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 126.737.232.802 175.319.364.8671. Pajak Daerah 23.309.000.000,00 26.122.824.174,00

2. Retribusi Daerah 21.313.572.198,00 23.816.881.941,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkan (Laba BUMD)

6.879.275.000,00 8.179.049.682,00

4. Lain - lain PAD yang Sah 75.235.385.604,00 117.200.609.070,00

2. Pendapatan Transfer 1.037.729.261.944 1.041.173.346.7891. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 812.486.954.944 824.656.337.009

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 19.970.845.084,00 20.364.515.512,00

b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak 8.848.090.860,00 20.623.802.497,00

c. Pendapatan Dana Alokasi Umum 724.245.009.000,00 724.245.009.000,00

d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus 59.423.010.000,00 59.423.010.000,00

2. Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya

176.682.013.000 169.467.713.000

a. Dana Otonomi Khusus - -

b. Dana Penyesuaian 176.682.013.000,00 169.467.713.000,00

3. Transfer Pemerintah Provinsi 48.560.294.000 47.049.296.780a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 48.560.294.000,00 47.033.371.780,00

b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - 15.925.000,00

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 94.746.107.000 60.652.958.3091. Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

2. Pendapatan Dana Darurat - -

3. Pendapatan Lainnya 89.746.107.000,00 55.652.958.309,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.259.212.601.746 1.277.145.669.965Sumber: DPPKAD, 2015


Uraian Pendapatan menurut Organisasi Pengelola PendapatanTahun Anggaran 2014

No. Unit Organisasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM 16.000.000,00 16.118.000,002 DINAS KESEHATAN 31.018.713.000,00 30.317.269.750,003 BADAN RUMAH SAKIT DAERAH 48.453.022.104,00 66.572.417.120,004 DINAS PEKERJAAN UMUM 180.000.000,00 652.214.414,005 DINAS PEHUBUNGAN DAN KOMINFO 877.000.000,00 1.535.515.910,006 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 765.457.000,00 768.071.000,007 DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 1.600.000,00 5.000.000,008 SEKRETARIAT DAERAH 6.819.515.000,00 8.338.597.499,009 DPPKAD 1.166.505.568.944,00 1.162.155.437.828,00

10 KTR. PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 763.000.000,00 933.901.974,00

11 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 181.990.000,00 179.896.139,0012 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 874.000.000,00 2.092.966.000,0013 DINAS PERINDUSTRIAN-PERDAGANGAN 1.631.515.198,00 2.167.699.787,0014 DINAS KOPERASI DAN UMKM 10.000.000,00 12.167.544,0015 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OR 1.000.000,00 1.000.000,0016 KELURAHAN JLAMPRANG 10.420.500,00 -17 KELURAHAN KEJIWAN 40.700.000,00 40.600.000,0018 KELURAHAN SAMBEK 9.400.000,00 15.700.000,0019 KELURAHAN MLIPAK 55.900.000,00 40.000.000,0020 KELURAHAN PAGERKUKUH 33.600.000,00 73.400.000,0021 KELURAHAN ROJOIMO 61.400.000,00 102.750.000,0022 KELURAHAN KRAMATAN 32.600.000,00 54.500.000,0023 KELURAHAN TAWANGSARI 14.400.000,00 22.600.000,0024 KELURAHAN JARAKSARI 26.000.000,00 36.820.000,0025 KELURAHAN BUMIRESO 26.400.000,00 30.900.000,0026 KELURAHAN KALIANGET 31.800.000,00 28.100.000,0027 KELURAHAN KERTEK 62.800.000,00 87.775.000,0028 KELURAHAN WRINGINANOM 57.400.000,00 66.400.000,0029 KELURAHAN SELOMERTO 174.500.000,00 208.950.000,0030 KELURAHAN WONOREJO 27.300.000,00 38.115.000,0031 KELURAHAN LEKSONO 175.400.000,00 164.780.000,0032 KELURAHAN WONOROTO 47.200.000,00 62.600.000,0033 KELURAHAN KALIBEBER 24.800.000,00 20.800.000,0034 KELURAHAN MUDAL 14.000.000,00 19.660.000,0035 KELURAHAN ANDONGSILI 15.100.000,00 29.045.000,0036 KELURAHAN GARUNG 8.300.000,00 11.000.000,0037 KELURAHAN KEJAJAR 32.800.000,00 45.622.000,0038 KELURAHAN KALIKAJAR 31.400.000,00 31.400.000,0039 KELURAHAN SAPURAN 61.500.000,00 116.025.000,0040 KELURAHAN KEPIL 8.400.000,00 24.675.000,0041 KELURAHAN KALIWIRO 8.700.000,00 8.430.000,0042 KELURAHAN WADASLINTANG 22.000.000,00 16.750.000,00

Jumlah 1.259.212.601.746,00 1.277.145.669.965,00Sumber: DPPKAD, 2015


Uraian Belanja Tahun Anggaran 2014

NOURUT

URAIAN ANGGARAN REALISASI

1 2 3 4

5. BELANJA 1.525.106.458.420,00 1.220.372.337.021,005.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 822.043.291.951,00 710.674.835.518,005.1.1. BELANJA PEGAWAI 728.676.919.951,00 628.028.931.278,00

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 682.287.535.351,00 595.942.326.956,00

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 40.217.900.000,00 26.480.854.505,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinandan anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.668.000.000,00 2.668.000.000,00

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.690.714.060,00 1.675.764.060,005.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.812.770.540,00 1.261.985.757,005.1.4. BELANJA HIBAH 32.104.250.000,00 25.416.559.950,00

5.1.4.03. Belanja Hibah kepada PemerintahanDesa

770.000.000,00 739.388.950,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan /Lembaga / Organisasi

7.791.500.000,00 7.470.500.000,00

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Kelompok /Anggota Masyarakat

23.542.750.000,00 17.206.671.000,00

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 4.802.122.000,00 3.340.356.690,00

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepadaOrganisasi Sosial Kemasyarakatan

217.000.000,00 203.000.000,00

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial KepadaKelompok Masyarakat

590.000.000,00 590.000.000,00

5.1.5.03. Bantuan Sosial kepada AnggotaMasyarakat

3.995.122.000,00 2.547.356.690,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGANKEPADAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA,PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAIPOLITIK

53.960.000.000,00 51.418.016.600,00

5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepadaDesa

53.060.000.000,00 50.544.891.600,00

5.1.7.05. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 900.000.000,00 873.125.000,005.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000,00 2.470.971.000,00

5.1.8.01. BelanjaTidak Terduga 2.500.000.000,00 2.470.971.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 703.063.166.469,00 509.697.501.503,005.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.397.374.032,00 13.751.715.714,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 9.589.116.600,00 7.613.870.350,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.752.002.432,00 5.286.097.064,00

5.2.1.03. Uang Lembur 1.056.255.000,00 851.748.300,00

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 332.210.792.587,00 289.777.428.160,005.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.179.628.698,00 7.489.996.867,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 42.043.649.490,00 40.562.401.074,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 103.949.924.414,00 79.052.711.924,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 550.478.000,00 530.195.000,00


NOURUT


1 2 3 45.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor5.743.111.100,00 5.139.899.489,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.882.656.850,00 5.464.850.545,00

5.2.2.07. Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah

1.636.982.500,00 1.478.268.937,00

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.065.870.000,00 887.120.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan danPeralatan Kantor

401.839.500,00 370.524.500,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10.869.735.010,00 9.905.271.177,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.089.025.000,00 573.515.900,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 400.611.100,00 392.824.415,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-haritertentu

514.615.000,00 487.214.950,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.422.394.850,00 15.515.663.159,00

5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan, Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan BimbinganTeknis PNS

484.525.000,00 484.128.600,00

5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasidan Bimbingan Teknis PNS

1.991.050.000,00 1.647.528.720,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.737.441.300,00 5.383.173.150,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.030.000.000,00 748.857.050,00

5.2.2.23. Belanja Barang yang Akan Diserahkankepada Masyarakat/Pihak Ketiga

82.942.689.925,00 78.714.051.964,00

5.2.2.25. Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah,penghargaan , penggantian biaya

37.274.564.850,00 34.949.230.739,00

5.2.3. BELANJA MODAL 354.454.999.850,00 206.168.357.629,00

5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 15.149.000.000,00 10.894.936.822,00

5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatBerat

3.170.290.000,00 2.260.043.350,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatAngkutan Darat Bermotor

8.861.337.100,00 8.746.069.550,00

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatAngkutan Darat Tidak Bermotor

152.950.000,00 149.705.000,00

5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatBengkel

413.500.000,00 404.526.000,00

5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatPengolahan Pertanian dan Peternakan

150.000.000,00 146.708.000,00

5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan PeralatanKantor

2.446.426.600,00 2.348.419.154,00

5.2.3.11. Belanja Modal PengadaanPerlengkapan Kantor

3.254.301.200,00 3.151.477.810,00

5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.487.516.420,00 4.106.701.880,00

5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan meubelair 5.229.503.000,00 2.508.315.750,005.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Dapur82.494.000,00 105.457.350,00

5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan PenghiasRuangan Rumah Tangga

- 6.442.500,00


NOURUT


1 2 3 45.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio1.003.063.200,00 979.044.400,00

5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKomunikasi

777.108.180,00 760.538.214,00

5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatUkur

49.650.000,00 48.650.000,00

5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatKedokteran

25.170.208.600,00 20.319.093.304,00

5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alatLaboratorium

9.753.957.400,00 5.996.655.533,00

5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan KonstruksiJalan

105.822.459.700,00 39.132.059.611,00

5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan KonstruksiJembatan

5.825.615.000,00 1.273.520.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan KonstruksiJaringan Air

17.808.656.000,00 10.464.473.926,00

5.2.3.24. Belanja Modal PengadaanPenerangan Jalan, Taman dan HutanKota

8.183.450.000,00 5.176.526.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan InstalasiListrik dan Telepon

4.177.400.000,00 3.991.788.600,00

5.2.3.26. Belanja Modal PengadaanKonstruksi/Pembelian*) Bangunan

112.177.398.425,00 75.754.760.168,00

5.2.3.27. Belanja Modal PengadaanBuku/Kepustakaan

13.836.033.125,00 5.572.336.047,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barangbercorak Kesenian, Kebudayaan

150.000.000,00 149.095.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Sarana dan PrasaranaInfrastruktur Pedesaan

827.075.000,00 783.269.260,00

5.2.3.35. Belanja Modal Sarana dan PrasaranaPerhubungan

945.606.900,00 937.744.400,00

5.2.3.36. Belanja Modal Alat-alat Pengolahan 3.550.000.000,00 -

JUMLAH 1.525.106.458.420,00 1.220.372.337.021,00

Sumber: DPPKAD, 2015

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014:

a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp297.157.825.674,00 dapat direalisasi sebesarRp297.208.756.864,00 atau 100,01%, lebih dari anggaran sebesar Rp50.931.190,00 yang terdiridari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) direncanakanRp297.157.825.674,00 dapat direalisasi sebesar Rp297.157.825.674,00.

Penerimaan Piutang Daerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar Rp50.931.190,00.

b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp31.263.969.000,00 dapat direalisasi sebesarRp26.263.969.000,00 atau 84,00 % berupa :

Pembentukan Dana Cadangan direncanakan Rp7.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar


Rp7.000.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo dengan anggaranRp19.263.969.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp19.263.969.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 327.718.120.808,00


BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan SKDP pelaksana bisa dilihat pada tabel berikut:

Matriks Urusan Pemerintahan dan SKPD Pelaksana

No. Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana

1 Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga2 Kesehatan Dinas Kesehatan

RSUD Setjonegoro3 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup4 Pekerjaan umum Dinas Pekerjaan Umum5 Penataan ruang Bappeda6 Perencanaan pembangunan Bappeda7 Perumahan Dinas Pekerjaan Umum8 Kepemudaan dan olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga9 Penanaman modal Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

10 Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UMKM11 Kependudukan dan capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil12 Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi13 Ketahanan pangan Kantor Ketahanan Pangan14 Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anakBagian Pemberdayaan Perempuan

15 Keluarga berencana dankeluarga sejahtera

Badan Keluarga Berencana

16 Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika

17 Komunikasi dan informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika

18 Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan19 Kesatuan bangsa dan politik

dalam negeriKantor KesbangpollinmasSatuan Polisi Pamong Praja

20 Otonomi daerah danpemerintahan umum

Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKD, DPPKAD,Kecamatan, Kelurahan

21 Pemberdaan masyarakat danDesa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22 Sosial Dinas Sosial23 Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan24 Statistik Bappeda25 Kearsipan Kantor Arsip26 Perpustakaan Kantor Perpustakaan27 Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan28 Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan29 Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan30 Energi dan sumberdaya mineral Bappeda31 Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan32 Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan


No. Urusan Pemerintahan SKPD Pelaksana

33 Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan34 Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Alokasi dan realisasi belanja APBD tahun 2014 berdasarkan urusan pemerintahan bisa dilihat padatabel berikut:

Alokasi dan Realisasi APBD Tahun 2014

No.Urusan Pemerintahan

Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)%

Realisasi

% dariRealisasiBelanja

2014Jenis Belanja

1 Pendidikan 583.693.068.673 502.437.477.124 86,30 41,17Belanja Langsung 79.693.613.800 61.364.795.587 77

Belanja Tidak Langsung 503.999.454.873 442.334.133.153 87,76

2 Kesehatan 203.424.157.094 172.532.788.698 84,81 14,14Belanja Langsung 135.654.865.836 116.344.857.908 85,77

Belanja Tidak Langsung 67.769.291.258 56.187.930.790 82,91

3 Lingkungan Hidup 17.066.931.560 13.105.723.635 69,35 1,07Belanja Langsung 15.114.355.200 11.520.571.398Belanja Tidak Langsung 1.952.576.360 1.585.152.237

4 Pekerjaan Umum 229.607.379.225 128.408.490.476 36,28 10,52Belanja Langsung 217.258.828.225 118.063.167.782Belanja Tidak Langsung 12.348.551.000 10.345.322.694

5 Penataan Ruang 550.000.000 372.500.950 97,37 0,03Belanja Langsung 550.000.000 372.500.950Belanja Tidak Langsung - -

6 Perencanaanpembangunan

11.627.389.500 7.731.763.660 84,41 0,63

Belanja Langsung 8.745.322.500 5.364.128.438Belanja Tidak Langsung 2.882.067.000 2.367.635.222

7 Perumahan 2.664.750.000 2.660.619.339 61,46 0,22Belanja Langsung 2.664.750.000 2.660.619.339Belanja Tidak Langsung - -

8 Kepemudaan danOlahraga

8.807.500.000 3.312.373.600 26,42 0,28

Belanja Langsung 8.807.500.000 3.312.373.600Belanja Tidak Langsung

9 Penanaman Modal 600.000.000 555.735.400 99,03 0,05Belanja Langsung 600.000.000 555.735.400Belanja Tidak Langsung - -

10 Koperasi dan UKM 8.447.374.500 7.896.636.472 78,00 0,65Belanja Langsung 6.029.982.500 5.888.279.725Belanja Tidak Langsung 2.417.392.000 2.008.356.747

11 Kependudukan dan Capil 4.293.919.000 3.498.051.457 79,92 0,29


No. Urusan Pemerintahan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %Realisasi


2014Belanja Langsung 2.065.123.000 1.685.914.159Belanja Tidak Langsung 2.228.796.000 1.812.137.298

12 Ketenagakerjaan 25.359.826.250 24.002.223.279 94,65 1,97Belanja Langsung 21.220.445.250 20.560.578.435Belanja Tidak Langsung 4.139.381.000 3.441.644.844

13 Ketahanan Pangan 7.713.094.200 7.370.133.143 98,09 0,60Belanja Langsung 6.967.300.200 6.736.741.273Belanja Tidak Langsung 745.794.000 633.391.870

14 PP dan PA 1.600.250.000 1.590.368.450 99,82 0,13Belanja Langsung 1.435.250.000 1.425.368.450Belanja Tidak Langsung 165.000.000 165.000.000

15 KB dan Keluarga Sejahtera 11.240.280.700 9.947.566.946 97,58 0,82Belanja Langsung 3.177.773.700 3.101.124.463Belanja Tidak Langsung 8.062.507.000 6.846.442.483

16 Perhubungan 13.172.472.900 12.085.533.176 50,53 0,99Belanja Langsung 10.214.427.900 9.602.288.893Belanja Tidak Langsung 2.958.045.000 2.483.244.283

17 Komunikasi daninformatika

1.205.000.000 1.194.359.988 98,83 0,10

Belanja Langsung 1.205.000.000 1.194.359.988Belanja Tidak Langsung - -

18 Pertanahan 16.399.000.000 11.086.866.522 67,61 0,90Belanja Langsung 16.399.000.000 11.086.866.522Belanja Tidak Langsung - -

19 Kesatuan Bangsa danPoldagri

11.476.316.550 9.985.237.615 94,04 0,82


20 Otonomi Daerah danPemerintahan Umum

228.284.992.118 183.171.430.116 80,88 15,01


21 PemberdayaanMasyarakat dan Desa

12.026.945.000 11.061.636.323 76,01 0,91


22 Sosial 9.852.298.000 9.339.263.038 67,92 0,77Belanja Langsung 8.263.536.000 8.079.911.087Belanja Tidak Langsung 1.588.762.000 1.259.351.951

23 Kebudayaan 1.745.000.000 1.723.623.740 90,64 0,14Belanja Langsung 1.745.000.000 1.723.623.740Belanja Tidak Langsung - -


No. Urusan Pemerintahan Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) %Realisasi


201424 Statistik 85.000.000 83.430.000 91,09 0,01Belanja Langsung 85.000.000 83.430.000Belanja Tidak Langsung

25 Kearsipan 1.720.453.000 1.394.716.042 94,78 0,11Belanja Langsung 754.690.000 673.177.143Belanja Tidak Langsung 965.763.000 721.538.899

26 Perpustakaan 2.729.136.300 2.440.402.529 92,25 0,20Belanja Langsung 1.138.305.300 1.057.664.752Belanja Tidak Langsung 1.590.831.000 1.382.737.777

27 Perikanan 7.258.503.300 6.159.636.356 95,75 0,50Belanja Langsung 2.945.440.700 2.545.304.700Belanja Tidak Langsung 4.313.062.600 3.614.331.656

28 Pertanian 17.737.669.400 15.376.494.127 84,35 1,26Belanja Langsung 8.512.955.400 7.701.726.352Belanja Tidak Langsung 9.224.714.000 7.674.767.775

29 Kehutanan 7.083.965.600 6.103.863.461 95,00 0,50Belanja Langsung 2.825.581.600 2.654.391.885Belanja Tidak Langsung 4.258.384.000 3.449.471.576

30 Energi dan Sumber DayaMineral

4.650.000.000 4.251.067.100 88,25 0,35

Belanja Langsung 4.650.000.000 4.251.067.100Belanja Tidak Langsung - -

31 Kepariwisataan 11.431.397.650 6.666.478.680 92,86 0,55Belanja Langsung 8.183.015.650 3.970.091.350Belanja Tidak Langsung 3.248.382.000 2.696.387.330

32 Perindustrian 6.962.272.500 6.644.614.750 98,12 0,54Belanja Langsung 6.962.272.500 6.644.614.750Belanja Tidak Langsung

33 Perdagangan 12.772.666.400 11.586.838.198 94,23 0,95Belanja Langsung 6.980.645.100 6.726.947.720Belanja Tidak Langsung 5.792.021.300 4.859.890.478

34 Ketransmigrasian 225.000.000 198.705.000 82,50 0,02Belanja Langsung 225.000.000 198.705.000Belanja Tidak Langsung

Jumlah total 1.483.028.214.920 1.185.974.983.190 79,97

Selengkapnya uraian singkat tentang belanja per urusan pemerintahan dan sebagai berikut:


1. URUSAN WAJIB :PENDIDIKAN

Anggaran : Rp. 583.693.068.673,00 (BL Rp 79.693.613.800,00 BTL Rp 503.999.454.873,00)

Realisasi : Rp. 502.437.477.124,00 (BL Rp 61.364.795.587,00 BTL Rp 442.334.133.153,00)

Fokus urusan pendidikan masih terkait program-program yang terkait dengan pemenuhan hakmasyarakat akan pendidikan dasar sembilan tahun dan pendidikan menengah. Hal ini ditunjukkandengan besaran anggaran belanja langsung untuk kedua program tersebut mendapatkan porsiterbesar yaitu Rp 45.157.388.000,00 untuk pendidikan dasar dan terealisasi 31.327.580.009,00.Sedangkan untuk pendidikan menengah anggaran sebesar 22.952.661.300 terealisasi19.257.288.011. Kegiatan yang mendominasi program pendidikan dasar dan menengah adalahpeningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan sumber anggaran utama dari Dana AlokasiKhusus (DAK Pendidikan. Namun demikian keberhasilan pelaksanaan program tersebut jugaditunjang oleh progam penopang lain seperti Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenagakependidikan sebagai soko guru yang jenis kegiatannya mayoritas untuk pelatihan dan bintek.Adapun Program Manajemen Pelayanan Pendidikan didesain untuk mendorong tata kelolapendidikan dengan jenis kegiatan antara lain penyelenggaraan ujian nasional dan ujian sekolah,tata kelola data pendidikan dan forum stakeholder pendidikan. Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) seiring dengan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnyapertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini (0-6 tahun) mendapatkan perhatianpemerintah dengan mengalokasikan anggaran baik untuk sarana maupun prasarana untukpenyelenggaran PAUD.

Pengelolaan program dan kegiatan untuk urusan pendidikan hampir secara keseluruhan diampuoleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo dengan 8 program utama.Dengan total anggaran untuk belanja langsung urusan pendidikan Rp8.379.319.300,00 dan realisasiRp 60.103.343.971. Belanja tidak langsung menelan anggaran Rp 503.999.454.873 dan terealisasiRp 442.334.133.153.

Program dan Kegiatan didesain untuk memenuhi layanan dasar pendidikan yang ditunjukkandengan pencapaian indikator utama pendidikan yaitu sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Kunci EKPPDCapaian Kinerja

2013 20141 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 48,52 66,052 Angka Partisipasi Murni (APM)SD/MI/Paket A

91,44 91,70

3 Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/PaketB64,81 70,13

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MAN/Paket C34,47 35,65

5 Angka Putus Sekolah SD/MI(Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang SD)/ (Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjangSD pada tahun ajaran sebelumnya)x 100%

0,1 0,10

6 Angka Putus Sekolah SMP/MTs(Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjangSMP) / (Jumlah siswa pada tingkat yang sama danjenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya) x 100%

0,39 0,35

7 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 1,39 1,368 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 98,99 99,92


No. Indikator Kinerja Kunci EKPPDCapaian Kinerja

2013 2014

9 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 96,45 99,2510 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 96,98 99,4211 Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs

(Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs)/ (Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaransebelumnya) x 100 %

88,49 91,03

12 Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA(Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/ SMK/MA) / (Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahunajaran sebelumnya) x 100 %

61,77 68,96

13 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV(Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV) /(Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) x100 %

68,44 76,17

14 Indikator tambahan: Rata-rata lama sekolah (tahun) 6,61 6,70 *(angka sangatsementara, BPS)

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan kewenangannya mengampu pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk masing-masing jenjang masih terdapatberbagi kendala. Pada jenjang PAUD, masih terdapat sebagian masyarakat yang belumberanggapan tentang pentingnya pendidikan anak usia dini serta kualitas lembaga penyelenggaraPAUD dan personilnya memerlukan upaya peningkatan kapasitas secara tersistematis. Tantanganlain adalah masih terdapatnya anak putus sekolah di semua jenjang yang memerlukan penanganansecara terpadu dari semua sektor. Pendidikan menengah masih harus bergelut dengan opinimasyarakat yang belum memandang perlu untuk menempuh pendidikan menengah. Pada saatbersamaan sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus menyiapkan diri dengan adanyaperalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo beberapa upaya yangmasih harus dilakukan adalah melakukan formulasi tentang penyelenggaraan Pendidikan AnakUsia Dini dengan merespon kebijakan pengembangan PAUD Holistik Integratif sebagai media bagianak untuk mendapatkan hak untuk tumbuh dan berkembang. Kualitas lembaga penyelenggaraperlu disertifikasi melalui mekanisme berjenjang dengan mengoptimalkan peran pejabatfungsional penilik. Untuk menekan angka putus sekolah, perlu dikembangkan formulasi BOSDaerah untuk menunjang BOS Pusat di semua jenjang. Perluasan akses pendidikan menengahdengan penambahan ruang kelas untuk meningkatkan daya tampung dan dengan didukungdengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang menopang.Pendidikan non formal (Kejar paket A, B dan C) diselenggarakan dengan pengawasan yang baikuntuk menjamin kualitas penyelenggaraan kegiatan dan memberikan kesempatan untukmemperoleh pendidikan bagi mereka yang putus sekolah. Disamping itu pendidikankewirausahaan dan lifeskill melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha mandiri perluditingkatkan jangkauannya. Untuk merespon Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, PemerintahKabupaten Wonosobo harus melakukan persiapan peralihan kewenangan pengelolaan pendidikanmenegah dan mendesain kebijakan dalam bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengahdalam mendorong masyarakat untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan skemabeasiswa prestasi, dan stimulan tertentu.


2. URUSAN WAJIB: KESEHATAN

Anggaran : Rp. 207.152.279.094,00 (BL : Rp. 135.654.865.836,00 dan BTL : Rp.71.497.413.258,00)

Realisasi : Rp. 174.842.745.388,00 (BL : Rp. 116.344.857.908,00 dan BTL : Rp. 58.497.887.480,00)

Program utama dalam urusan kesehatan adalah :

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dengan kewenangan Pemerintah daerah untuk merencanakan kebutuhan perbekalan kesehatansesuai dengan kebutuhan daerahnya, pada tahun 2014 ini telah dilaksanakan pengadaan obatgenerik esensial dan perbekalan kesehatan baik untuk rumah sakit maupun puskesmas dan pustuserta pemantauan pengelolaan vaksin, obat dan perbekalan kesehatan. Selain itu, dilaksanakanjuga pembinaan dan pengendalian terhadap distribusi obat dan jamu tradisional yang beredar dimasyarakat. Realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp, 20.971.163.940 dari anggaran sebesarRp. 21.057.100.796.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginyabagi individu atau masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatanbagi masyarakat baik ditingkat dasar (Puskesmas, Pustu dan PKD) maupun rujukan (Rumah Sakit).Pada tahun 2014, program upaya kesehatan masyarakat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp76.329.420.688,- dan realisasi Rp. 67.924.283.082. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:peningkatan layanan kesehatan di 24 puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana pelayanankesehatan dasar dan Puskesmas jaringannya, Operasional Dana Kapitasi JKN FKTP di seluruhpuskesmas.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 ini adalah kegiatan pencegahan danpemberantasan penyakit TBC, kusta, DBD, malaria, Cikungunya, filariasis, HIV/AIDS dan IMS, ISPAdan diare serta kegiatan pelayanan imunisasi bagi bayi dan balita yang meliputi hepatitis, campak,polio, dipteri, pertusis dan tetanus. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 439.500.000,00 danrealisasi Rp. 412.262.185,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan ini bertujuan melengkapi sarana prasarana alat kesehatan dan kedokteran sesuai standarRumah Sakit pada Kelas B melalui penambahan sarana prasarana pada ruang pasien kelas III danVIP, peningkatan peralatan pada poli mata, pengadaan sarana prasarana kegawatdaruratan bayidan peningkatan sarana dan prasarana klinis. Alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.897.941.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 834.783.790,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya optimalisasi mutu pelayanan Kelas III rumahsakit, pelayanan RS Siap PONEK dan pelayanan Bank Darah RS di RSUD KRT SetjonegoroKabupaten Wonosobo melalui penyediaan alat kedokteran/kesehatan antara lain serta sarana


operasional untuk bank darah. Alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 14.941.947.100 danrealisasi Rp. 14.731.991.750,00

Selain ketiga program utama, masih ada beberapa program yang sifatnya penunjang untukmenopang indikator kinerja kunci (IKK) di urusan kesehatan antara lain prorgam Program PromosiKesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, ProgramKemitraan Pelayanan Kesehatan,dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh SKPD :

a. Dinas Kesehatan dengan anggaran belanja langsung pada 13 program Rp. 70.982.372.632 danrealisasi Rp. 54.565.195.304 (76,87%).

b. RSUD Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 64.094.993.204 realisasi Rp. 62.378.680.766c. Bagian Kesra Setda dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 650.000.000 realisasi

Rp. 317.295.000 pada Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.d. Kecamatan Kalikajar dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.500.000 realisasi

Rp. 7.500.000 pada Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Capaian utama urusan Kesehatan :

No. Indikator Satuan 2013 2014

1 Angka Kematian Bayi per mil kelahiran hidup 13,1 9,552 Angka Kematian Ibu per seratus ribu kelahiran

hidup84,25 85,38

3 Angka Harapan Hidup Tahun 70.64 70,804 Prevalensi Gizi Kurang % 2,49 2,295 Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenagakesehatan yangmemiliki kompetensikebidanan

% 99,53 99,67

Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dalam urusan kesehatan antara lain terkait masih tingginya angkakematian ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB), masih tingginya kasus HIV/AIDS di Wonosobo,belum optimalnya standarisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas serta belum optimalnya fungsipelayanan di PKD belum optimal

Beberapa solusi pemecahan yang dapat dilakukan diantaranya:

a. Revitalisasi Posyandu dan peran kader, partisipasi keluarga, tokoh masyarakat dan peran aktiftenaga puskesmas dan bidan desa terus ditingkatkan dalam peningkatan pengetahuan ibu dankeluarga tentang bahaya resiko tinggi kehamilan sehingga bisa meningkatkan jumlahkunjungan ibu hamil yang mau memeriksakan kehamilannya secara lengkap.

b. Pelibatan tokoh‐tokoh kunci seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat agar masyarakatmendapatkan pemahaman yang benar secara medik dan peneguhan secara kultural terkaitpencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual. Keterlibatan para tokoh agama dan tokohmasyarakat adalah bentuk tanggungjawab sosial untuk memberikan perlindungan terhadapmasyarakat luas agar tidak terinfeksi IMS dan HIV.


c. Pelaksanaan akreditasi Puskesmas yang menyeluruh sampai puskesmas benar-benarterstandarisasi serta

d. Revitalisasi PKD dengan perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarananya dilanjutkandengan pemenuhan tenaga bidan desa sampai standar operasional presedur pelanannya agarpelayanan PKD menjadi optimal dan kedepannya akan menjadi Pos UKM Desa sesuai denganPerda Sistem Kesehatan Daerah yang telah disusun pada tahun 2014.


3. URUSAN WAJIB: LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran : Rp 17.066.881.560 (BL : Rp. 15.114.355.200,00 dan BTL : Rp. 1.952.576.360,00)

Realisasi : Rp 13.105.723.635 (BL : Rp. 11.520.571.398,00 dan BTL : Rp. 1.585.152.237,00)

Program dan Kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini:

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,

Program ini bertujuan untuk . Untuk mewujudkan program tersebut dilakukan kegiatandiantaranya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan,Pengadaan sarana prasarana persampahan (Kontainer Sampah, TPS, alat pengolah sampah, TPST-Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), Pembentukan Bank Sampah, Pelatihan keterampilanpengolahan limbah sampah. Realisasi anggaran program ini sejumlah Rp. 1.667.662.000.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini bertujuan untuk menjaga agar ruang terbuka hijau dapat berfungsi secara optimaluntuk turut mendukung lingkungan. Program ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan diantaranyaPembuatan dan Pemeliharaan Taman dalam Kota serta Taman Blok Kota, Pemeliharaan Alun - alunKota Wonosobo dan RTH Taman Kartini. Alokasi anggaran program ini merupakan yang terbesardalam urusan lingkungan hidup yaitu mencapai Rp 10.293.450.000 yang terealisasi sejumlah Rp7.131.484.298.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Tujuan program ini adalah untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya alam di wilayah agardapat produktif dan berkelanjutan. Program ini diwujudkan dengan kegiatan diantaranya :Konservasi daerah agronomis, sekitar sabuk hijau waduk/sekitar telaga; Pelatihan Sekolah LapangPeduli Lingkungan; Fasilitasi Perbaikan Lingkungan Bekas Penambangan Galian Golongan C;Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata, Kalpataru, adipura, gerakan penghijauan. Realisasi anggaran programini sejumlah Rp 849.369.600

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup hendaknya dikendalikan untuk dapat menopangkehidupan penduduk. Melalui program ini dilakukan kegiatan berupa : Pembinaan danPengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup; Pengendalian Dampak Lingkungan (DAK);Operasional Laboratorium Uji Kualitas Udara; Penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup) danFasilitasi Penunjang Kegiatan Adipura.

Selain program diatas, terdapat program penunjang yaitu Program Pengawasan dan PengendalianDampak Lingkungan dengan kegiatan berupa Revitalisasi Pertanian Organik

SKPD yang melaksanakan program/kegiatan pada urusan ini pada tahun 2014 adalah BadanLingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan Wonosobo.


Capaian utama urusan lingkungan hidup:

No. Indikator Kinerja Kunci (IKK)EKPPD

Capaian Kinerja (%)

2013 2014

1 Persentase penanganan sampahVolume sampah yang ditangani (m3)/Volume produksi sampah (m3) x 100%

68.197844676

x 100%

= 8 %

76.497846.741

x 100%

= 9 %2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDALJumlah perush wajib AMDAL yg telahdiawasi/ Jumlah seluruh perusahaan wajibAMDAL x 100%

34 100% = 75% 24 100% = 50%3 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan pendudukJumlah daya tampung TPS (m3) /Jumlah penduduk x 100%

4 14484.637 100%= 0,17%4 Penegakan hukum lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikanPemda/Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%

0 100

Melalui perhitungan ulang untuk tahun lalu, capaian kinerja penanganan sampah terdapatpeningkatan 1% dari 8% menjadi 9 %. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan bank sampah dansejenisnya dalam pengelolaan sampah sehingga juga dapat mengurangi sampah masuk TPA.Meskipun masih kecil, namun perlu diapresiasi kinerja persampahan ini. Komponen dari hasil banksampah dapat mengurangi 12.933 m3 sampah yang masuk di TPA, semula 67.297 m3/tahunmenjadi 54.364 m3/tahun.

Permasalahan dan solusi:

Masalah:

Rendahnya cakupan pelayanan persampahan Terbatasnya lahan TPA Terbatasnya SDM yang ahli dalam bidang lingkungan Praktik pertanian tidak ramah lingkungan Terbatasnya RTH publik Belum optimalnya kampanye dan edukasi bidang persampahan dan lingkungan hidup lainnya

bagi upaya peningkatan kesadaran masyarakat

Solusi:

Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan persampahan Penyiapan lahan TPA baru Fasilitasi TPST di setiap desa Edukasi intensif praktik pertanian terpadu berkelanjutan Pembuatan taman/RTH publik Peningkatan kesadaran masyarakat dalam urusan lingkungan hidup


4. URUSAN WAJIB: PEKERJAAN UMUM

Anggaran : Rp. 229.607.379.225,00 (BL : Rp. 217.258.828.225,00 dan BTL : Rp. 12.348.551.000,00)


Program dan kegiatan utama pada urusan pekerjaan umum antara lain :

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus mendorongpeningkatan aktivitas perekonomian di perdesaan. Implementasi program terutama untukpembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdesaan berupa jalan lingkungan, jembatan, senderandan irigasi juga untuk pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman,air bersih dan air limbah. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp.75.618.700.695,00.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini memiliki peran sangat penting dalam mendukung mobilitas orang dan barang jugaberfungsi untuk mendukung pengembangan wilayah, membuka daerah terisolir, meningkatkanakses ke daerah potensial serta penggerak roda perekonomian daerah. Total realisasi belanja padaprogram ini berjumlah Rp. 19.724.268.700,00,

Progam Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Signifikansi program ini adalah agar kondisi pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan bisa tetapoptimal dan meningkatkan umur ekonomis aset sesuai perencanaan awal. Tahun 2014, totalrealisasi belanja pada program ini mencapai Rp 8.965.904.651,00.

Selain ketiga program itu, masih ada beberapa program yang sifatnya penunjang untuk menopangindikator kinerja kunci (IKK) di urusan pekerjaan umum, antara lain progam peningkatan saranadan prasarana aparatur untuk mendorong kinerja aparatur pemerintah, program pengembangan,pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan untuk mendukung upaya menujukedaulatan pangan serta program-program penunjang lainya.

Urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh SKPD :

a. Dinas Pekerjaan Umum (dengan realisasiRp. 172.728.557.725,00 atau 79,50%) mencakup 11program.

b. 15 Kecamatan (Rp 41.413.527.000,00 atau 19,06%) pada program pembangunan infrastrukturperdesaan.

c. 19 Kelurahan (Rp 2.898.500.000,00 atau 1,44%) pada program pembangunan infrastrukturperdesaan.

Capaian utama urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Pembangunan DaerahTargetRPJMD

Capaian Pembangunan

2013 (%) 2014 (%)

1 % Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 62,28 54,122 % Daerah irigasi dalam kondisi baik 70,80 72,753 % Rumah tangga bersanitasi 50% 38,78 38,924 % Jumlah jembatan kondisi baik 72,24% 71,29 73,06



Beberapa kendala utama pada urusan pekerjaan umum antara lain :

a. Perubahan RegulasiPermen PU No.8 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa mulai bulan Juli tahun 2014 seluruhrekanan harus sudah menggunakan SBU yang sudah dikonversi. Masih terbatasnya rekananyang sudah memenuhi regulasi tersebut mengakibatkan banyak paket pekerjaan menjadi gagallelang.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di DPUTahapan perencanaan berupa survey lokasi, penyusunan RAB dan analisis merupakan tahapanawal yang mendasari pelaksanaan proses pengadaan. Tahapan ini membutuhkan pegawaidengan tingkat kompetensi teknis yang sesuai. Terbatasnya jumlah pegawai dimaksud di DPUmenjadikan tahapan perencanaan menjadi terkendala yang pada akhirnya menghambatpelaksanaan pengadaan.

c. Ketidaksiapan terhadap sistemPerubahan sistem layanan pengadaan menjadi berbasis elektronik menuntut kesiapan pihakpenyedia untuk menyesuaikan perubahan disatu sisi dan kesiapan Unit Layanan Pengadaan(ULP) dalam menyiapkan jaringan disisi yang lain.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah denganmelakukan perbaikan internal di Dinas Pekerjaaan Umum melalui penyusunan perencanaan lebihawal (T-1), komprehensif dan berkelanjutan, serta berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dansarana prasana pendukung. Selain itu, terus mendorong kerjasama infrastruktur dengan pihak lainsehingga pembangunan infrastruktur dapat ditangani secara multistakeholder dan komprehensif.


5. URUSAN PENATAAN RUANG

Anggaran : Rp 550.000.000,00 (BL : Rp. 550.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi : Rp 372.500.950,00 (BL : Rp. 372.500.950,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan Kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini yaitu :

Program perencanaan tata ruang,

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang dijadikanpedoman dalam mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.Program ini diwujudkan dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

a. Fasilitasi Raperda RDTRKb. Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerahc. Penyusunan Master Plan Kawasan Masjid Jami'

SKPD yang melaksanakan program/kegiatan pada urusan ini adalahBadan PerencanaanPembangunan Daerah Kab. Wonosobo

Capaian utama urusan : (sertakan tabel indikator III.3 dan indikator RPJMD)

No. Indikator KinerjaCapaian Kinerja

2013 2014

1 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luaswilayah ber HPL/HGB (Luas ruang terbukahijau) / (Luas wilayah ber HPL/HGB)

0,38 (38,57%) 0,39 (39,12%)

2 Perda RTRW Perda No 2/2011 Perda No 2/2011

3 Dokumen RDTR 13 RDTR 13 RDTR

4 Perda RDTR 0 0

Permasalahan dan solusi:

Masalah:

a. Masih ditemuinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruangb. Produk hukum tata ruang yang ada (Perda RTRW) masih kurang memadai untuk dijadikan

sebagai acuan utama pengaturan tata ruang dan perijinan di daerah karena skala rinci dankedetailanya yang kurang memenuhi persyaratan operasional.

c. Hingga saat ini, syarat minimal raperda rencana detail tata ruang (RDTR) untuk dapat diajukandi BKPRD Provinsi secara teknis belum tercukupi.

d. Kapasitas kelembagaan BKPRD (dengan bentuk kelembagaan adhoc) sebagai lembagakoordinasi penataan ruang belum begitu optimal.

e. Rencana tata ruang belum sepenuhnya efektif menjadi acuan dalam pemanfaatan ruangf. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata

ruang yang diakibatkan oleh masih rendahnya kapasitas ketataruangan daerah di Wonosobo.

Solusi:

a. Koordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk mendapatkanalokasi data citra satelit resolusi tinggi

b. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor, antar wilayah, BKPRDKabupaten, BKPRD Provinsi dan BKPRN


c. Asistensi, konsultasi dan supervisi secara intensif terkait materi raperda dan peta RDTR kepadainstansi yang berwenang (fokus pada raperda RDTR Perkotaan)

d. Optimalisasi BKPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerahe. Peningkatan kapasitas SDM daerah dibidang penataan ruang melalui diklat dan bimtek

penataan ruang tingkat pusatf. Mengalokasikan anggaran untuk pengolahan citra satelit, survei GCP, digitasi peta dasarg. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang dan memastikan bahwa

proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang.


6. URUSAN WAJIB: PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Program dan kegiatan utama yang dilaksanakan dalam urusan perencanaan pembangunan antaralain:

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum dibagi menjadi 3 jenis kegiatan yaituperencanaan pembangunan rutin periodik (jangka pendek, menengah dan panjang), perencanaandalam perumusan kebijakan (sektoral), dan perencanaan kegiatan teknis. Pada tahun 2014dilaksanakan sebanyak 38 kegiatan pada program perencanaan pembangunan daerah yangdilaksanakan oleh 21 SKPD yaitu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan, DPU, DinasKesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta 15Kecamatan.

Program Pengembangan Data/ Informasi

Program Pengembangan data informasi mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas datastistik Kabupaten dengan memperkuat sistem basis data guna keperluan perumusan kebijakanpembangunan daerah. Pada Tahun 2014 diimplementasikan kedalam 8 kegiatan yang dilaksanakanoleh Bappeda, DPU, dan Sekretariat Daerah untuk memperkuat sistem basis data dalampembangunan daerah.

Penyusunan Analisa Harga Satuan Kabupaten Wonosobo

Penyusunan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014(Bantuan Provinsi) merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dalam bentukbantuan keuangan dimana kegiatan dilaksanakan setiap tahun oleh seluruh Kabupaten/ Kota yangada di Jawa Tengah. Di dalam Profil daerah terdapat gambaran umum kondisi wilayah KabupatenWonosobo dengan informasi data-data terkait pelaksanaan pembangunan daerah sampai lingkupwilayah kecamatan. Penyusunan profil daerah dilaksanakan setiap semester dengan penyusunandokumen profil yang dilaksanakan tahunan (2 semester).

Program Kerjasama Pembangunan

Realisasi pelaksanaan program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda danSekretariat daerah melalui pelaksanaan 4 kegiatan yaitu Fasilitasi Kerjasama dengan PerguruanTinggi (Program KKN), Dana Pendamping Hibah DIKTI, Dana Pendamping Kegiatan Hi-Link danFasilitasi Kerjasama Melalui Forum Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKSD).

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah


2013 20141 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDAPerda RPJP

AdaPerda nomor 1Tahun 2010tentang RPJP2005-2025

AdaPerda nomor 1Tahun 2010tentang RPJP 2005-2025

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RPJMD yg telah ditetapkan dgn

AdaPerda no. 1 Tahun

AdaPerda no. 1 Tahun



2013 2014PERDA/PERKADA 2011 tentang

RPJMD KabWonosobo Tahun2011-2015

2011 tentangRPJMD KabWonosobo Tahun2011-2015

3 % Ketepatan waktu tahapanMusrenbang RKPD

100% 100%

4 % kesesuaian kegiatan RKPD denganAPBD

83,69% 1060/1667x100%=63,59

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Urusan PerencanaanPembangunan, yaitu :

Masih terjadinya permasalahan klasik dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu masihrendahnya komitmen dan konsistensi dari stake holder dalam mengawal perencanaanpembangunan daerah kedalam proses penganggaran dalam APBD.

Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang.

Masih rendahnya kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra SKPD dengan RPJMDKabupaten, antara APBD dengan RKPD, dan RKPD dengan RPJMD.

Belum terlaksananya pengelolaan data secara optimal, baik dalam kegiatan pengumpulan datamaupun dalam pengelolaannya karena pengelolaan data yang belum terintegrasi dengan baik.

Upaya dan solusi yang perlu dilakukan yaitu :

Perlunya pemahaman akan pentingnya konsistensi dan komitmen kuat dari para Stake holderdalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah,dan dapat secara konsisten untuk memperjuangkan bersama atas apa yang telah disepakatidalam forum musrenbang sebagai bagian dari pendekataan bottom up dalam perencanaanpembangunan yang memang wajib untuk diakomodir walaupun juga harusmempertimbangkan faktor pendekatan top down dan politis, sehingga semua stake holderterakomodir.

Perlunya melaksanakan penetapan pagu wilayah kecamatan (PWK) untuk memberikan batasandan efektifitas pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.


7. URUSAN PERUMAHAN

Anggaran : Rp 2.664.750.000,00 (BL : Rp. 2.664.750.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi : Rp 2.660.619.339,00 (BL : Rp. 2.660.619.339,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan Kegiatan utama pada urusan Perumahan yakni Program Lingkungan SehatPerumahan dengan Kegiatannya Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yangdibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi (DAK) dan Fasilitasidan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

Capaian Kinerja Urusan Perumahan :

Rasio jumlah rumah per jumlah KK mengalami penurunan dari angka 1,01 di tahun 2013 menjadi0,876 di tahun 2014. Indikator lainnya adalah sebagai berikut:

No.Indikator Kinerja Pembangunan

DaerahCapaian Kinerja

2013 20141 Rasio jumlah rumah per jumlah KK 1,01 0,876

2Rasio rumah layak huni per jumlah totalrumah

0,724 0,734

3Jumlah kompleks perumahan yangdibangun pengembang

22 24

4 % luasan permukiman kumuh 0,25% 0,867 %5 % Rmh tangga pengguna air bersih 89,21% 92,46%

6% taman lingkungan/ruang terbukahijau dari luasan pemukiman

38,57 % 43,67

7Jumlah sarana pelayanan penangananbencana kebakaran

2 0

Permasalahan dan Solusi :

Masih tingginya angka rumah tidak layak huni dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakatakan sanitasi yang layak masih menjadikan masalah ini sebagai isu utama dalam capaian urusanperumahan.

Solusi yang dilakukan antara lain melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan prioritasipenanganan, melakukan pentahapan. Untuk sanitasi lingkungan, berusaha memanfaatkan lahan-lahan kosong milik umum/individu maupun jalan lingkungan yang telah disepakati bersama.Sedangkan pengentasan rumah tidak layak huni dengan prioritas rumah yang benar benar tidaklayak dengan penilaian baik dari fisik bangunan rumah, kesehatan lingkungan maupun ekonomi


8. URUSAN WAJIB: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Anggaran : Rp. 8.807.500.000,00

Realisasi : Rp. 3.312.373.600,00

Urusan pemuda dan olahraga diimplementasikan dengan program Peningkatan Peran SertaKepemudaan, dengan anggaran Rp 870.000.000,00 , Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp487.500.000,00 dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran7.450.000.000,00. Program-program tersebut diampu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragaserta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Penyusunan Program dan Kegiatanditujukan untuk pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :


2013 2014

1 Jumlah Gelanggang/balai remaja /1.000 penduduk 0,002 0,002

2 Jumlah lapangan olahraga/1.000 penduduk 1,99 1,99

3 Jumlah kegiatan produktif kepemudaan 7 7

4 Jumlah organisasi kepemudaan 142 142

Di kalangan pelajar berbagai prestasi membanggakan telah dicapai oleh putra-putri KabupatenWonosobo dengan meraih medali di tingkat provinsi. Salah satu kegiatan yang belum bisadilaksanakan pada tahun 2014 adalah untuk Penyempurnaan dan Pembangunan GOR Indoorbelum dilakukan serah terima antara komite pembangunan dan pemerintah KabupatenWonosobo. Sehingga untuk Tahun 2014 menitikberatkan pada perencanaan dan persiapanpembangunan. Pembangunan Stadion yang direncanakan tahun 2014 terpaksa ditunda karena luaslahan yang belum mencukupi dan prioritas kegiatan beralih pada proses perencanaan danpengadaan tanah untuk jalan masuk GOR dan perluasan stadion. Kegiatan-kegiatan kepemudaanberkembang dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalamberbagai bidang pembangunan. Kegiatan tersebut di antaranya adalah dialog pemuda, pelatihankewirausahaan pemuda, pengembangan kepemimipinan dan kepeloporan serta kegiatan laindalam wadah organisasi kepemudaan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.Tema dan fokus kegiatan bervariasi namun dari jumlah kegiatan dan jumlah organisasikepemudaan masih berkisar di 142 organisasi.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga antara lainadalah tantangan bonus demografi di mana jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) akanmeningkat. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik maka akan beban pemerintah kabupatenWonosobo akan semakin berat. Selain itu belum tuntasnya pembangunan sarana dan prasaranaolahraga memerlukan proses perencanaan yang lebih tepat. Terbatasnya pembinaan atlet danmanajemen pembinaan olahraga unggulan di daerah masih perlu didorong melalui mekanismepeningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyediaan sarana prasaranaolahraga, pemberian beasiswa kepada atlit berprestasi dan pendanaan event olah raga sertapembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olahraga prioritas daerah.


9. URUSAN WAJIB: PENANAMAN MODAL

Anggaran : Rp. 600.000.000,00 (BL : Rp. 600.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi : Rp. 555.735.400,00 (BL : Rp. 555.735.400,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan kegiatan utama dalam urusan Penanaman Modal:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Program ini bertujuan untuk membawacitra daerah sebagai daerah tujuan investasi. Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp530.735.400,-.

b. Program Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PelaksanaanPenanaman Modal. Program ini bertujuan untuk memantau, membina dan mengawasipelaksanaan penanaman modal daerah dengan sasaran untuk meningkatkan investasi daerah.Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp 25.000.000,-.

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setdadengan total realisasi belanja Rp 555.735.400,-

Capaian utama urusan penanaman modal dapat diketahui dari adanya kenaikan atau penurunannilai realisasi PMDN tahun 2014 terhadap tahun 2013. Nilai realisasi PMDN ini dilihat dari nilaiinvestasi yang didasarkan pada jumlah modal usaha yang dipantau melalui penerbitan ijin usaha.Pada tahun 2014 terjadi kenaikan realisasi penanaman modal sebesar 15,29 %. Nilai investasisampai dengan tahun 2014 telah mencapai 789,91 milyar rupiah.

Permasalahan umum yang muncul pada urusan penanaman modal antara lain :

a. Belum terbentuknya SKPD yang merupakan penyatuan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dengan Penanaman Modal menyebabkan kurang optimal dan kurang sinkronnyapengambilan kebijakan dan pemantauan perijinan dan penanaman modal.

b. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM aparatur yang membidangi penanaman modal.

c. Kurangnya tenaga kerja terdidik dan terampil sebagaimana dibutuhkan oleh calon investor.

d. Masih perlunya sarana dan prasarana pendukung guna pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasidan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

e. Kondisi wilayah Wonosobo yang kurang strategis serta dukungan infrastruktur yang kurangmemadai.

f. Keseriusan calon investor yang masih kurang baik, setelah sebelumnya menyatakankepeminatan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani pembangunan urusan penanaman modal adalah:

a. Penataan kembali struktur organisasi pemerintah agar sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun2014 tentang Penyelenggaraan PTSP dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah yang membidangi penanaman modal danperijinan.

c. Meningkatkan peran BLK dan lembaga pendidikan ketrampilan agar dapat mencetak tenagakerja trampil.

d. Peningkatan anggaran untuk promosi investasi dan penyediaan sarana dan prasaranapendukung bidang penanaman modal.

e. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur

f. Mencermati setiap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Wonosobo.


10. URUSAN WAJIB: KOPERASI DAN UMKM

Anggaran : Rp 8.447.374.500,- (BL: Rp 6.029.982.500,- dan BTL: Rp 2.417.392.000,-)Realisasi : Rp 7.896.636.472,- (BL: Rp 5.888.279.725,- dan BTL: Rp 2.008.356.747,-)

Program dan kegiatan utama dalam urusan Koperasi dan UMKM antara lain :

a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.Program ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan danmeningkatkan daya saing UMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakinberkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologimeningkat jumlahnya dan ragam produk-produk unggulan UMKM semakin berkembang. Totalrealisasi belanja pada program ini adalah Rp 3.004.427.640,-.

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKMkepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka danpotensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi.Sistem pendukung dibangun melalui pengembangan lembaga pendukung/penyedia jasapengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkanakses UMKM terhadap pasar dan sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal,pasar, teknologi dan informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM. Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp805.365.000,-.

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untukmeningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh danberkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagianggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dansekunder akan tertata dan berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangankoperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektifdan mandiri, serta praktek berkoperasi yang baik semakin berkembang di kalangan masyarakat.Total realisasi belanja pada program ini adalah Rp 1.683.808.000,-.

Selain ketiga program diatas, masih ada beberapa program yang sifatnya penunjang untukmenopang indikator kinerja kunci di urusan koperasi dan UMKM yaitu program PelayananAdminstrasi Perkantoran dengan total realisasi belanja Rp 172.710.285,- dan program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur dengan total realisasi belanja Rp 221.968.800,-.

Urusan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dengan total realisasibelanja sebesar Rp 7.89.636.472,-.

Capaian utama urusan koperasi dan UMKM dapat dilihat pada indikator sebagai berikut:



DaerahCapaian Pembangunan

2013 20141 Jumlah UMKM 58.216 59.7942 Jumlah Koperasi 341 3613 Jumlah Koperasi aktif 206 223

4 Jumlah aset koperasi (juta) 983 1.1005 Jumlah asset UMKM (juta) 32.820 35.613

Permasalahan umum yang muncul pada urusan koperasi dan UMKM antara lain :

a. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar.b. Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi.c. Promosi dan pemasaran yang belum optimal serta terbatasnya informasi pasar mengenai

produk unggulan daerah.d. Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya.e. Masih sulitnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan

permodalan

Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan koperasi dan UMKM adalah :

a. Peningkatan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dalam rangka pengembanganproduk yang berkualitas, inovatif dan kreatif.

b. Peningkatan nilai tambah produk dengan pemanfaatan teknologi yang inovatif, agar mampubersaing baik di pasar domestik maupun mancanegara.

c. Peningkatan promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional,melalui promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar berbasis IT, dan menyediakansumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran.

d. Peningkatan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalampengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi,pemasaran/ekspor, atau investasi

e. Fasilitasi akses koperasi dan UMKM kepada jenis sumber pembiayaan, sesuai dengankebutuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM (sejenis KUR/KKPE dsb), kemudahanpembiayaan dan sertifikasi tanah, yang didukung adanya regulasi yang jelas.


11. URUSAN WAJIB: KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran : Rp. 4.293.919.000,00 (BL : Rp. 2.065.123.000,00 dan BTL : Rp. 2.228.796.000,00)Realisasi : Rp. 3.498.051.457,00 ( BL : Rp. 1.685.914.159,00 dan BTL : Rp. 1.812.137.298,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lainProgram Penataan Administrasi KependudukanDalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun2014, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmelakukan kegiatan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data SIAK, Pengadaan Printer Cetak,Jemput Bola Pelayanan Akte Kelahiran, Penerbitan KTP Elektronik (KTP-E), Pengadaan SaranaDigitilasasi Dokumen, dan Monitoring Administrasi Kependudukan. Total realisasi kegiatan padaprogram ini berjumlah Rp. 416.813.000,00.

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh SKPDDinas Kependudukan danPencatatan Sipil (dengan realisasi 3.498.051.457 atau 100%) mencakup 3 program.

Capaian utama urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :


DaerahCapaian Kinerja

2013 20141 % jumlah pemilik KTP berbasis NIK 98,08 85,682 % Jumlah kepemilikan KK 99,71 97,313 % kepemilikan Akta kelahiran 76,68 71,764 % penduduk yang teregristrasi (jumlah

penduduk yang mempunyai NIK)99,71 97,31

5 % Anak Lahir yg membuat AktaKelahiran

96,65 96,42

6 % penduduk meninggal yg membuatAkta Kematian

14,89 20,08

7 lama pengurusan Akte kelahiran 14 hari 10 hari8 lama pengurusan KTP 1 hari 1 hari

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan kependudukan dancatatan sipil antara lain :

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat baik dari masyarakat penduduk lokal atau punpenduduk pendatang tentang tata cara prosedur untuk pembuatan dokumen identitas diri.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dalammenunjang aktivitasnya sehingga kesadaran untuk mengurus atau memiliki dokumenkependudukan atas inisiatif sendiri masih rendah.

Belum diterapkannya sanksi administrasi terkait dengan pelanggaran administrasikependudukan.

Topografis Kabupaten Wonosobo yang berupa wilayah perbukitan dengan luas wilayah 98.468hektar atau 984,68 km2 terbagi dalam 15 kecamatan dan 265 desa. menjadi salah satu faktorkendala dalam rangka pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkatandesa. Selain itu itu juga menjadi faktor pemicu bagi masyarakat, enggan untuk mengurus ataumemiliki dokumen kependudukan.

Jarak tempuh masyarakat selaku pengguna layanan dengan tempat layanan kependudukan danpencatatan sipil yang jauh.


Upaya-upaya yang perlu dilakukan :

Melakukan pembinaan Administrasi kependudukan melalui Kades/Lurah, Kadus/Kaling,penyuluhan akta catatan sipil secara periodik.

Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan ke masyarakat akan pentingnya dokumenkependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media dan sarana saluran, diantaranyamelalui tatap muka langsung melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, spot radio denganmateri khusus administrasi kependudukan, ataupun melalui leaflet, pamflet, buku saku,spanduk, pameran pembangunan dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara intergratif danberkesinambungan sehingga masyarakat semakin kenal dan dapat mengakses layananadministrasi kependudukan dengan baik.

Meningkatkan jumlah pelayanan keliling administrasi kependudukan dengan menambah jumlaharmada mobil keliling dan petugas administrasi.


12. URUSAN WAJIB: KETENAGAKERJAAN

Alokasi : Rp.25.359.826.250,00 (BL Rp 21.220.445.250,00 dan BTL 4.139.381.000,00)

Realisasi : Rp. 24.002.223.279,00 (BL Rp 20.560.578.435,00 dan BTL 3.441.644.844,00)

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan urusan ketenagakerjaan adalah sebagaiberikut (semua kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertujuan untuk meningkatkankemampuan dan kompetensi angkatan kerja melalui berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan(rias pengantin dan salon kecantikan, pembuatan souvenir, bordir, perbengkalan dan las, danpelatihan enterpreunership) serta kegiatan pengembangan kewirausahaan, yaitu kegiatanpelatihan yang diikuti dengan pemberian bantuan modal usaha.

2. Program Perluasan dan Kesempatan Kerja, bertujuan untuk membuka, menciptakan danmeningkatkan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan sumber daya manusiamelalui berbagai kegiatan padat karya, pengembangan pasar kerja dan pengembangankewirausahaan. Padat karya infrastruktur dilaksanakan di 81 titik lokasi dan di 51 titik lokasi,sementara padat karya produktif dilakukan melalui pembangunan sarana usaha danpemberian bantuan modal di 37 lokasi. Bursa kerja (job fair) bertujuan memberikan informasilowongan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan.

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dilakukan melalui berbagaikegiatan sosialisasi serta kegiatan pengawasan dan perlindungan. Sosialisasi yang dilakukanmeliputi sosialisasi prosedur penyelesaian PHI (Perselisihan Hubungan Industrial), sosialisasiberbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan, dan sosialisasi BPJSKetenagakerjaan dan penyelesaian klaim. Selain itu dilakukan kegiatan pengawasan danperlindungan serta penegakan hukum terhadap K3, pemeriksaan dan pengujian alat obyek K3,peningkatan Lembaga Ketenagakerjaan LKS Bipartit, Tripartit dan Serikat Pekerja, sertapeningkatan Kegiatan Dewan Pengupahan Kabupaten.

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari angka pencari kerja yang ditempatkansebesar 54,44%, yaitu dari 7.392 pencari kerja yang mendaftar, sejumlah 4.024 telah ditempatkan,sedangkan sisanya masih belum memperoleh pekerjaan. Angka ini naik dari capaian tahun 2013yaitu sebanyak 3.568 orang pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Selain itu, jumlah tenaga kerjayang mendapat pelatihan kewirausahaan juga mengalami peningkatan, yaitu pada pada tahun2013 sejumlah 1.005 orang pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.557 orang.

Permasalahan utama dalam urusan ketenagakerjaan diantaranya : peralatan pelatihan yangketinggalan jaman dan tidak lengkap menjadikan pelayanan untuk meningkatkan kompetensicanaker tidak maksimal, pelayanan bagi pencari kerja yang belum berorientasi ke pelanggan(customer oriented) membuat layanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal, serta tingginyaangka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Solusi untuk masalah tersebutdiantaranya : meningkatkan kemampuan pekerja/buruh melalui sertifikasi ketrampilan, kerjasamadengan perusahaan dibidang pendampingan dan persiapan masuk dunia kerja, dan memberikanfasilitasi dan pendampingan kewirausahaan bagi para pencari kerja.


13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Anggaran : Rp 7.713.094.200,00 (BL : Rp. 6.967.300.200,00 dan BTL : Rp. 745.794.000,00)

Realisasi : Rp 7.370.133.143,00 (BL : Rp. 6.736.741.273,00 dan BTL : Rp. 633.391.870,00)

Untuk mendukung pelaksanaan urusan ketahanan pangan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatanmelaui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, bertujuan untukmewujudkan ketahanan pangan melalui terpenuhinya aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi.yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan BagianPerekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah.

Capaian kinerja urusan ketahanan pangan, sudah sesuai dengan sasaran prioritas RKPD 2014 yaituterjadinya peningkatan ketersediaan bahan pangan utama. Kondisi ini didukung dengan adayakegiatan-kegiatan yang mengarah pada ketersediaan stok pangan serta pola penganekaragamankonsumsi pangan seperti Pengembangan dan Replikasi Desa Mandiri Pangan, PengembanganDiversifikasi Pangan dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Sementara untuk produktivitas bahan pangan utama mengalami penurunan yang disebabkan olehmenurunnya produksi padi dan penurunan luas lahan pertanian. Untuk itu perlu dilakukankegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas dan mempertahankan kualitaslingkungan melalui intensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi sepertiPemberdayaan Perbenihan Tanaman Padi dan Peningkatan Ketahanan Pangan.

Urusan ketahanan pangan juga membuka peluang bagi tumbuhnya industri rumah tangga melaluikegiatan Lomba Cipta Menu Pangan dan Pameran Pangan Lokal, di mana kegiatan ini berhasilmendapatkan juara favorit kategori Polo Sampar di tingkat Pusat.

Capaian utama urusan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD sebagaimana tabel di bawah ini :

No. Indikator Kinerja Kunci(IKK) EKPPD

Capaian Kinerja

2013 20141 Ketersediaan Bahan Pangan

Utama(Rata2 jumlah ketersediaanbahan pangan utama pertahun (kg)) / (Jumlahpenduduk) x 1000

86.116----------- x 1.000765.700

= 112,47

91.490-----------x 1000836.745

= 118,31

2 Produktivitas Padi ataubahan pangan utama lainnyaper hektar

149.771/28.361=5,20

125.942/26.048=4,83

Permasalahan/kendala dalam urusan ketahanan pangan adalah :

Belum optimalnya kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemenuhankebutuhan pangan secara berdaulat baik dari ketersediaan, distribusi maupun diversifikasi.

Menurunnya produksi pangan.

Masih rendahnya tingkat konsumsi protein.

Solusi Pemecahan Masalah:

Membangun kemampuan pangan lokal yang berdaulat didukung dengan regenerasi petani,penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.

Melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan.


Mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanianberbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal.

Menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan.

Melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih padaprodusen pangan kecil.

Mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal dan tidak hanyatergantung pada bahan pangan eksternal.

Melakukan pengendalian konversi lahan pertanian, mecetak lahan pertanian baru danintensifikasi sistem pertanian dengan menerapkan teknologi yang dapat meningkatkanproduktivitas dan mempertahankan kualitas lingkungan.

Mewujudkan distribusi pangan yang efektif dan efisien sehingga dapat dijangkau secaramerata untuk memenuhi akses pangan masyarakat sepanjang waktu baik jumlah, mutu, amandan beragam untuk mendukung hidup yang aktif, sehat dan produktif.

Meningkatkan populasi ternak dan diversifikasi olahan ternak.


14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Untuk mendukung pelaksananan urusan ini, pada tahun 2014 telah dialokasikan anggaran sebesarRp 1.600.250.000,- (BL Rp 1.435.250.000,- dan BTL 165.000.000,-) dan terealisir sebesar Rp1.590.368.450,- (BL Rp 1.425.368.450,- dan BTL 165.000.000,-)atau 99.38% dari rencana.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perempuan danperlindungan anak beserta SKPD pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, bertujuanuntuk meningkatkan kapasitas SDM perempuan dan kapasitas manajemen organisasiperempuan. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan PKK di 7 kecamatan dan 29kelurahan dan melalui kegiatan pengarusutamaan gender yang dikelola oleh Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga yang dimaksudkan agar perspektif gender ikut terintegrasi dalam duniapendidikan.

2. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dilakukan olehBagian PPPA Setda melalui kegiatan terkait Reorganisasi FORKOS (Forum Anak KretaifWonosobo), kegiatan terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Desa Ramah Anak, dankegiatan terkait Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terrhadap Anak (GN-AKSA).

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melaluikegiatan raker, sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan oleh Bagian PPPA Setda dalamrangka mendorong dan membantu SKPD-SKPD di lingkungan Pemkab Wonosobo untukmelaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).

4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan, bertujuan untukmeningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak terutama di bidang ekonomi, politik dankesehatan, diantaranya dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan Kaukus Politik PerempuanIndonesia (KPPI) Kabupaten Wonosobo, pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagikelompok ekonomi perempuan, deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara, kegiatanGerakan Sayang Ibu dan Anak (GSIB), dan monitoring Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengankunjungan ke Hongkong. Semua kegiatan dilaksanakan oleh Bagian PPPA Setda.

Capaian kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak terutama dapat dilihat daripenurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu yang pada tahun 2013sejumlah 221 kasus dan pada tahun 2014 menurun menjadi 200 kasus. Semua kasus kekerasanterhadap perempuan dan anak tersebut dapat tertangani semua atau 100% dapat ditangani, haltersebut disebabkan karena telah tersedianya lembaga dan unit-unit pengaduan korban kekerasanberbasis gender dan anak, dan juga karena meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakatserta korban sendiri untuk melapor.

Sementara itu, permasalahan utama dalam urusan pemberdayaan perempuan dan anak adalahproses dan mekanisme perencanaan yang responsif gender belum difahami oleh semua perencanaprogram dalam SKPD, untuk itu perlu dorongan dan pendampingan agar program dan kebijakanresponsif gender bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan di berbagai SKPD yang terakit. Selain itu,konsep dan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Hak Anak (PUHA)belum sepenuhnya difahami oleh semua pihak, oleh karenanya upaya penguatan kelembagaanpemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu terus ditingkatkan.


15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Urusan : Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraAnggaran : Rp. 11.240.280.700 (BL : Rp. 3.177.773.700 dan BTL : Rp 8.062.507.000.)Realisasi : Rp. 9.947.566.946 (BL : Rp. 3.1010.124.463 dan BTL : Rp. 6.846.442.483)

I. Program utama dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluaraga Sejahtera adalah :

1. Program Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jangkauan layanan KB melalui pengadaan MobilPengangkut Akseptor KB dan pengadaan Gedung KB di 3 Kecamatan Sukoharjo, Kepil danGarung, Layanan KB gratis untuk masyarakat miskin serta bhakti sosial Bhakti Sosial PelayananKB bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Pra KS dan KS 1) juga dilaksanakanpada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.685.761.700,00 dan realisasi sebesar1.674.419.680

2. Program Pelayanan Kontrasepsi

Badan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo melaksanakan pengadaan alat kontrasepsiimplant yang merupakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dan alat kontrasepsi atauobat pil KB yang merupakan jenis alat kontrasepsi pemakaian tiap hari (jangka pendek).Diharapkan dengan pengadaan alat kontrasepsi implant dan pil KB dapat melayani para pesertaKB baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif secara lebih optimal. Pada tahun 2014 telahdirealisasikan anggaran sebesar Rp. 258.855.450,00 dari total anggaran sebesar Rp.260.000.000

3. Program Pemberdayaan Keluarga

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan membentukkeluarga yang mandiri dan sejahtera. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberianpelatihan ketrampilan, bantuan modal usaha, pendampingan usaha ekonomi produktif danfasilitasi peningkatan kualitas produksi. Realisasi anggaran pada tahun 2014 adalahRp.597.110.000,00 dari total anggaran Rp. 645.000.000,00

Selain program utama beberapa program yang menjadi pendukung urusan keluarga berencanadan keluarga sejahtera untuk mencapai target kinerjanya adalah program kesehatan reproduksiremaja dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Urusan Keluaraga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh :

Badan KB dan Keluarga Sejahtera dengan total anggaran Rp. 3.155.273.700 dan realisasi Rp.3.078.624.463,00

Kecamatan Kalikajar pada program keluarga berencana dengan total anggaranRp. 22.500.000dan realisasi Rp. 22.500.000


Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No. IndikatorCapaian Kinerja2013 2014

1 Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate) 1.87 1,78

2 Angka Penurunan laju pertumbuhan penduduk 0.82 1,27

3 Cakupan unmetneed 9.73 8,51

4 % KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR) 80.98 80,27

5 % Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia20 tahun %

3.00 3,26

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteratahun 2014 diantaranya:

Masih rendahnya tingkat partisipasi kaum pria dalam ber-KB.

Masih tingginya angka dropout peserta KB

Tingkat partisipasi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 untuk menjadi peserta KB aktif masihrendah (36,40 % dari PUS Total).

Solusi pemecahan terhadap permasalahan yang ada dapat dilakukan antara lain :

Meningkatkan layanan informasi dan edukasi kepada para pria melalui kunjungan aktif kerumah- rumah, mengoptimalkan peran narasumber pria ber KB untuk membagi pengetahuandan pengalaman melalui lembaga yang ada serta meningkatkan layanan KB metode MOPsecara gratis.

Meningkatkan kualitas dan cakupan KB baik informasi maupun pelayanan melalui layanan KBmobile secara intensif serta meningkatkan kapasitas SDM kader KB.

Meningkatkan layanan dan fasilitas KB dengan meberikan subsidi biaya pelayanan dan KB gratiskepada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.


16. URUSAN WAJIB: PERHUBUNGAN



Program utama yang dilaksanakan dalam urusan perhubungan :

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan yang dilakukan berupa Kalibrasi Alat Uji Kendaraan bermotor dan Penyediaan BantuanBus Angkutan Lebaran

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan antara lain :

Pembangunan Sapras Terminal Sawangan, Pembangunan sapras Mandala Wisata dan TerminalMendolo, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perhubungan, Penyusunan Aplikasi Sistem InformasiPengendalian Menara Telekomunikas dan Review Desain dan Penataan Ruang Parkir (BantuanProvinsi)

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan antara lain :

Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Keselamatan transportasi darat, Pembinaan Perparkirandan Seleksi Kerjasama Pengelolaan Parkir, Pembinaan Andong/Sais Dokar, Forum LLAJ, OrientasiLalu lintas, Pembebasan tanah untuk jalur penyelamat, Penataan Peningkatan Alat Pengendalipemakai jalan Kab. Wonosobo ( Banprov), Penataan dan Peningkatan Marka Jalan KabupatenWonosobo (BANprov), Penataan Peningkatan Lampu penerang jalan Kab. Wonosobo (Banprov),Penataan Marka Jalan dan Pemsangan Pita KejutSKPD yang melakanakan urusan/kegiatan padaurusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

a. Capaian Kinerja berdasarkan IKK EKPPD, indikator kinerja angkutan darat (Jumlah angkutandarat) / (Jumlah penumpang angkutan darat) x 100%) capaian kinerja mengalami peningkatandari angka 0,548 di tahun 2013 meningkat menjadi 0,553 di tahun 2014

b. Capaian kinerja berdasarkan indikator RPJMD 2010-2015Beberapa capaian kinerja yang mengalami penurunan di tahun 2014 antara lain indikatorpengurusan perijinan dari angka 536 menjadi 530 di tahun 2014, % Kendaraan Laik Jalan dari71,19 menjadi 33,67 , Jumlah Uji Kendaraan angkutan umum dari 3.102 menjadi 3041, %Kendaraan Laik Jalan dari 71,19 menjadi 33,67 dan % Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasidari 100% menjadi 0%Sedangkan capaian kinerja yang mengalami peningkatan di tahun 2014 antara lain indikatorAlat Uji yang memenuhi standar dari angka 5 menjadi 7, % Kawasan parkir yang teratur dari78,049 menjadi 40, % Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir dari 26,182 menjadi 40,0Untuk capaian kinerja yang konstan antara lain : % Standar Fasilitas Angkutan Umum denganangka 100, Jumlah trayek dengan angka 28, Pemanfaatan/ Optimalisasi Terminal (resmi) denganangka 2, Pemanfaatan Subterminal/ Pangkalan Parkir dengan angka 8

SKPD yang melaksanakan urusan Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Kominfo

Permasalahan dan Solusi :

Pertumbuhan mobilisasi sarana transportasi yang sudah tidak seimbang dengan penyediaanprasarana transportasi yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik/simpul jalan pada saat jamsibuk (peak hour) demikian juga, terjadi genangan di beberapa titik badan jalan karena Belum


berfungsinya saluran drainase jalan sehingga mempercepat kerusakan badan jalan. Masihbanyaknya jalan berlobang akibat curah hujan yang tinggi yang tidak segera ditangani sehinggamenyebabkan ketidak nyamanan pengguna jalan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan,Banyak rambu-rambu lalu lintas pada daerah rawan bahaya yang hilang, Belum optimalnyapelaksanaan manajemen transportasi perhubungan darat, Masih adanya angkutan barang yangmelebihi muatan, Masih adanya angkutan/kendaraan yang yang melebihi tonase dan tidak sesuaidengan kelas jalan sehingga mempercepat kerusakan jalan, Belum optimalnya penataan parkirterutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karenamanuver parkir, Belum optimalnya manajemen transportasi perhubungan darat, Masih rendahnyakualitas prasarana perhubungan darat, Masih kurangnya jaringan transportasi perhubungan darat,Akibat terbakarnya pasar wonosobo pangkalan angktutan umum yang tadinya berada di sekitarpasar induk wonosobo akhirnya dipindahkan di beberapa tempat parkir tepi jalan, mengakibatkanpenambahan titik kemacetan di beberapa ruas jalan pada jam padat kendaraan

Solusi pemecahan yang dilakukan, antara lain : pengembangan sistem pelayanan transportasiangkutan umum, pengendalian penggunaan kendaraan pribadi, perlu dilakukan pemeliharaan danpengecekan drainase jalan secara berkala, pengaturan parkir progesif dan berlangganan,Menggalakan program safety riding dan sosialisasi kesadaran berlalu lintas, Penambahanpemasangan perlengkapan keselamatan jalan. Audit keselamatan jalan Pemberian trainingterutama untuk pengemudi angkutan umum, Pengontrolan muatan pada untuk angkutan barangdi Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan timbangan portabel untuk mengukur tonaseangkutan barang dan dilakukan penertiban secara berkala, Pembangunan kawasan terminalangkutan barang, Pengujian KIR kendaraan bermotor sampai dengan pada uji kendaraan pribadi,Penggalakkan program uji secara priodik pada ruas jalan terpilih untuk uji emisi danPengembangan angkutan umum massal dan teknologi mesin ramah lingkungan.


17. URUSAN WAJIB: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Anggaran : Rp. 1.205.000.000,00 (BL : Rp. 1.205.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi : Rp. 1.194.359.988,00 (BL : Rp. 1.194.359.988,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program utama dalam urusan komunikasi dan informatika antara lain:

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat dan tersedianya berbagaiproduk atau media sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan daerah

Agar pelaksanakaan pelayanan informasi dan kegiatan diseminasi informasi berjalan secara lebihoptimal, maka perlu melaksanakan Pembinaan jaringan komunikasi masyarakat di lingkunganpemerintah Kabupaten Wonosobo maupun stakeholdersnya seperti Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Kelompok InformasiMasyarakat (KIM).

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Demi mengawal keterbukaan informasi public dan membuka kran komunikasi public berupakegiatan artistic maupun jurnalistik melalui pelaksanaan penyiaran, perlu dilakukan kegiatanFasilitasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2014berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah

No. Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPDCapaian Kinerja

2013 2014

1 Website milik pemerintah daerah ada ada

2 Pameran/expo 1 1

Sumber: Bagian Humas, 2014

Permasalahan umum yang muncul pada urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

Belum optimalnya pemahaman PPID terhadap aplikasi Undang-Undang KeterbukaanInformasi Publik serta mekanisme pelayanan informasi public.

Jaringan WAN (Wide Area Network) Kabupaten Wonosobo belum dapat mencapai seluruhkecamatan.

Masih kurangnya SDM pengelola Teknologi Informasi di SKPD.

Langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

Pembinaan PPID secara simultan dan berkelanjutan dengan mengarahkan kepada seluruhPPID SKPD agar membuat SOP Pelayanan Informasi Publik sesuai aturan yang berlaku.

Mengadakan pertemuan dengan pemilik radio komunitas se-Kabupaten Wonosobo, untukpendataan sekaligus pembinaan dalam operasionalnya.

Melakukan perencanaan sistem jaringan WAN ke seluruh kecamatan didukung anggaran danSDM yang memadai.

Perlunya pelatihan bagi SKPD dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan manajemen InformasiTeknologi (IT) dan perekrutan tenaga di luar PNS yang memiliki kapasitas dalam hal tersebutuntuk membantu kelancaran kinerja bidang IT di tingkat Kabupaten maupun SKPD termasukwilayah kecamatan.


18. URUSAN WAJIB: PERTANAHAN

Anggaran : Rp. 16.399.000.000,00 (BL : Rp. 16.399.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi : Rp. 11.086.866.522,00 (BL : Rp. 11.086.866.522,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program utama dalam urusan pertanahan antara lain:

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tujuan dari program ini adalah untuk penataan administrasi pertanahan serta pengadaan danpenyediaan sarana prasarana pemerintahan yang digunakan untuk menunjang programpemerintah baik di bidang pendidikan, kepariwisataan maupun fasilitas kepentingan umumlainnya.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Adapun tujuan dari program ini adalah memfasilitasi permasalahan dan penyelesaian konflik dibidang pertanahan, baik tanah masyarakat, tanah bengkok maupun tanah lainnya, terutama yangbersinggungan dan berhubungan langsung dengan aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang ada dan menjadi agenda kedepan dalam penyelesaian permasalahanpertanahan antara lain :

Adanya permohonan ganti rugi dari warga masyarakat dan juga dari Pemerintah Desa karenatanahnya digunakan untuk fasilitas Pemerintah Daerah

Tanah milik Pemerintah Daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama PemerintahDaerah (masih atas nama Pemerintah Desa, tanah Hak Milik atau belum bersertifikat samasekali);

Pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah berupa tanah yang belum maksimal dan sesuaiperuntukannya;

Aset desa yang berupa tanah masih banyak yang belum bersertifikat; Perlunya penertiban administrasi tanah aset milik Desa yang masih banyak digunakan untuk

fasilitas Pemerintah Daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya; Biaya pembuatan sertifikat sebagai dokumen resmi kepemilikan tanah masih terhitung mahal

menyebabkan masyarakat semakin enggan untuk mengurus sertifikat tanahnya, sehinggaprosentase tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah;

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain :

Melakukan pengecekan dan meneliti serta mengkaji permohonan ganti rugi yang diajukandan apabila sesuai dan memenuhi syarat diupayakan dianggarkan untuk pemberian ganti rugi;

Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah secara rutin dan bertahap guna terciptanyatertib administrasi aset Daerah;

Melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang belum berfungsi maksimal sesuai denganrencana penggunaannya, untuk kemudian dilakukan pengkajian untuk pemanfaatannya;

Mendorong desa agar berupaya mensertifkatkan aset desa yang berupa tanah secarabertahap dengan menganggarkannya melalui ADD;

Identifikasi dan verifikasi aset desa yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan guna tertibpemanfaatan asetnya;

Melakukan Sosialisasi dan program jemput bola kepada masyarakat baik melalui programSMS yang biayanya lebih murah dibandingkan secara reguler, juga melalui program Pronadan Proda.


19. URUSAN WAJIB: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI



Program utama dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain:

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dimaksudkan sebagai salahsatu upaya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana melalui optimalisasipenanggulangan bencana alam, penanggulangan dan bantuan kepada korban bencana alam

Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminalitas

Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal bertujuan untuk mencegahdan sebagai bentuk deteksi dini akan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan(AGHT) terhadap ketertiban masyarakat dan terjadinya tindak kriminal.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pembangunan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial budaya padahakekatnya ditujukan pada terciptanya kondisi masyarakat yang memiliki rasa persatuan dankesatuan masyarakat Kabupaten Wonosobo

Program kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini dilaksanakan untuk mempererat jalinan kemitraan antara Pemerintah Kabupatendengan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan SarasehanTomas, Toga dan Topa dengan Muspida dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakatdalam mewujudkan Tatanan dan Solidaritas di kalangan masyarakat.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendorongterlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat dan fasilitasi upaya penguatan suprastrukturmaupun infrastruktur politik dan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik danpeningkatan rasa saling percaya serta harmonisasi antar kelompok masyarakat.


Hal yang harus dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat adalahmasih tingginya angka kriminalitas seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan dalamrumah tangga, kejahatan susila, sampai dengan kasus-kasus pembunuhan juga peran dankesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan dirasamasih kurang.

Mengintensifkan komunikasi antara masyarakat dan Muspida, penanaman wawasan kebangsaankepada masyarakat, menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan arti pentingnya keamanandan ketertiban dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalamnegeri sebagai usaha perwujudan jaminan keamanan dan kestabilan politik daerah yang tangguhdemi terselenggaranya pemerintahan daerah yang aman, tertib dan demokratis adalah upaya yangdilakukan dalam rangka mengatasi beberapa kendala/permasalahan diatas.


20. URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH , PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

Anggaran : Rp. 228.284.992.118,00 (BL : Rp. 94.340.192.558,00 dan BTL : Rp. 133.944.799.560,00)Realisasi : Rp. 181.953.313.917,00 (BL : Rp. 64.958.681.824,00 dan BTL : Rp. 118.212.748.292,00)

Program dan kegiatan pada urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum tahun anggaran2014 terdiri dari :

a. 20 (duapuluh) program untuk belanja langsung terdiri dari: 1). Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah; 2). Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 3). Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah; 4).Penataan Peraturan Perundang-undangan; 5)Penataan Kelembagaan; 6).Pengembangan Wilayah Perbatasan; 7). Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 8).Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota; 9). Pembinaan danPengembangan Aparatur; 10). Peningkatan Disiplin Aparatur: 11). Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur; 12). Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah;13). fasilitaspindah/purna tugas PNS; 14). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah; 15). Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;16). PeningkatanPelayanan Publik; 17). Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama; 18). PeningkatanKerukunan Umat Beragama;19). Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 20). PelayananAdministrasi Perkantoran

b. 3 (tiga) komponen untuk belanja tidak langsung yaitu : Belanja Pegawai yang digunakan untuk gaji dan tunjanganserta tamsil SKPD

Sekeretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, DPPKAD, 15 Kecamatan dan 29kelurahan; Belanja penerimaan pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/Wakil KDH;Insentif pemungutan retribusi daerah dan biaya pemungutan pajak.

Belanja Hibah : kepada pemerintahan desa dan LKBH Belanja Bantuan Sosial: Bantuan Keuangan kepada desa dan bantuan kepada Pertai

politik.

Urusan Otonomi daerah dan Pemerintahan Umum tahun 2014 dilaksanakan oleh : SKPDSekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendapatan danPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD), Inspektorat, sebagian kegiatan yang ada diKPPT , 15 Kecamatan dan 29 Kelurahan.

Capaian Urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum berdasarkan RPJMD ada 41 (empatpuluh satu) indikator adalah sebagai berikut:

No. Indikator Kinerja Pembangunan DaerahCapaian Kinerja

2013 20141 % penyelesaian pelanggaran K3 100 100

2 Jumlah kegiatan penegakan perda 71 76

3 Jumlah raperda yang diusulkan 14 14

4 Jumlah perda yang ditetapkan 5 10

5 Jumlah perbup 40 72

6 Jumlah perda hasil inisiatif DPRD 2 -

7 (Jml) Perda yang dievaluasi/dikaji 1 3



2013 20148 % SKPD yang menyusun LAKIP 100 100

9 % OPD yang telah menyusun SOP 7 7(Jumlah OPD)

10 % SKPD yang memiliki SPM 15 15(Jumlah OPD yang melaksanakan SPM)

11 %SKPD yg menyusun IKU SKPD dan renstra SKPD 100 100

12 Jumlah pelaksanaan kerja sama daerah 11 10

13 % penetapan batas daerah 100 100

14 % OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tupoksi. 100 100

15 % capaian pendelegasian wewenang Bupati kepada Camat 100 100

16 Ketepatan waktu penyelenggaraan agenda rutin daerah eksekutif-legislatif: KUPA PPA, APBD, LKPJ/LPPD, PertanggungjawabanPengelolaan Keuangan)

100 100

17 Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement Ada Ada

18 % kenaikan pendapatan Asli Daerah 32,1 51,5

19 % SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu. 98,6 98,6

20 % kesesuaian catatan barang dalam buku inventaris barang dengankeadaan barang

98,6 98,6

21 Jumlah BUMD yang berkinerja baik 8 8

22 Tersedianya Standar satuan harga Ada Ada

23 Tersedianya pedoman pengadaan barang dan jasa Ada Ada

24 % Terseselenggaranya pengadaan barang/jasa pemerintah melaluiULP

100 100

25 %Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerjaberdasarkan PP No 58 Tahun 2005

100 100

26 % Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

100 100

27 % pelaksanaan kegiatan pembangunan 65,3 89,2

28 % Jumlah struktur jabatan struktural yang terisi 92 86

29 % Jumlah jabatan fungsional yang terisi 80 80

30 % Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratankepangkatan

100 100

%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratankepangkatan

100 100

% jumlah pelanggaran disiplin ringan - -

% jumlah pelanggaran disiplin sedang 0,01 0,04

% jumlah pelanggaran disiplin berat 0,01 0,04

% penyelesaian pengelolaan pensiun pegawai 100 100

36 Opini Hasil Pemeriksaan BPK WDP WDP



2013 201437 % Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti (jumlah yg di

TL/semua temuan)98.97 94,9

38 Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Ada Ada

39 % tindak lanjut temuan pemeriksaan regular dan pengaduanmasyarakat

- Regular 32,3 36- Pengaduan masyarakat 100 100

40 % kerugian negara yang diselamatkan berdasarkan temuan 41,1 39,4

41 Jumlah tenaga fungsional auditor ( dibawah BPKP) 12 12Jumlah Fungsional P2UPD ( Pejabat Pengawas Urusan PemerintahanDaerah) dibawah Kemendagri

10 10

Permasalahandan Solusia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan

pemerintahan umum tahun 2014 adalah:

Beberapa kegiatan pada Tahun 2014 tidak selesai dilaksanakan yang disebabkan olehkendala teknis. Kegiatan tersebut antara lain Restorasi Pendopo Kabupaten Wonosobo danPembangunan Puskesmas Kaliwiro sehingga belum bisa memberikan manfaat secaraoptimal.

Sebanyak 43 paket kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi belum terbayar pada Tahun2014. Hal ini disebabkan keterlambatan penyelesaian administrasi sebagai syarat dalampengajuan pembayaran.

b. Solusi dari permasalahan tersebut adalah :

Kegiatan-kegiatan yang tidak selesai pada Tahun 2014 tersebut dianggarkan kembali padaTahun 2015 untuk penyelesaian kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat danpelayanan yang baik bagi masyarakat.

Solusi untuk permasalahan paket kegiatan yang belum terbayar pada tahun 2014 adalah : Solusi secara umum, bagi pengelola kegiatan perlu peningkatan pemahaman bagi

pengelola kegiatan yang terkait dengan tata cara pengadaan mulai dari perencanaansampai dengan penyesaian pembayaran kepada penyedia barang/jasa. Bagi penyedia,perlu peningkatan kapasitas terhadap persyaratan dan mekanisme termasuk ketentuanwaktu pengajuan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalampelaksanaan pekerjaan agar diikuti penyusunan dengan kelengkapan administrasisehingga tidak timbul keterlambatan maupun kekurangan kelengkapan persyaratanpengajuan pembayaran.

Menganggarkan kembali kegiatan yang belum terbayar pada APBD Perubahan Tahun2015.


21. URUSAN WAJIB: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Anggaran : Rp 12.026.945.000,00 (BL : Rp 9.914.950.000,00 dan BTL : Rp 2.111.995.000,00)

Realisasi : Rp. 11.061.636.323,00 (BL : Rp 9.476.203.010,00 dan BTL : Rp 1.585.433.313,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :Program peningkatan keberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan keberdayaanmasyarakat miskin melalui upaya percepatan pembangunan desa/kelurahan yang terfokus padapenanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat, perbaikan kualitas infrastrukturpedesaan/kelurahan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Upaya menanggulangi problem kemiskinan dengan mendorong dan memperkuat partisipasi sertakepedulian masyarakat dilaksanakan melalui pemberian bantuan keuangan Alokasi Dana Desa(ADD) kepada 236 desa sebanyak Rp 27 M dan bantuan langsung masyarakat dari ProgramNasional Penanggulangan Kemiskinan Mandiri Pedesaan (PNPM-Md) sebesar Rp 25.9 M. Bantuankeuangan tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan ekonomikerakyatan, pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkankebutuhan, prioritas dan fokus pembangunan yang dimiliki masing-masing desa. Kedua programtersebut berhasil menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp 11.2 M.

Perbaikan kualitas infrastruktur pedesaan/kelurahan dilaksanakan melalui pemberian bantuanstimulan pembangunan kepada kelompok masyarakat melalui fasilitasi percepatan pembangunanpedesaan, fasilitasi pembangunan pedesaan, perangsang pembangunan pedesaan, fasilitasi danstimulan imbal swadaya senilai sebesar Rp 8.411.825.000,00. Kegiatan ini menyerap swadayasebesar Rp 1.742.626.750,00 atau sebesar 20.72% dari realisasi kegiatan.

Upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui fasilitasipengembangan potensi desa, fasilitasi penguatan lembaga ekonomi masyarakat, danpemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pelatihan dan bantuan alat usaha. Saat initerdapat lembaga ekonomi pedesaan yakni 20 BUMDes, 33 pasar desa, 10 CPPD (CadanganPangan Pemerintah Desa), 80 UP2K ( Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga)dan 10 UED-SP(Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) yang secara aktif mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat desa.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, program pendukunglainnya adalah program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yangdilaksanakan melalui kegiatan TMMD dan bulan bhakti gotong royong masyarakat serta programpengembangan lembaga ekonomi perdesaan yang terfokus pada rangkaian kegiatan pelatihanmanajemen usaha dan pelatihan teknis keterampilan tangan yang didanai oleh DBHCHT (DanaBagi Hasil Cukai Hasil Tembakau).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik merupakan salah satu kunci sukses bagi keberhasilanpenyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat desa, sehingga program peningkatankapasitas aparatur pemerintah desamenjadi program utama selanjutnya pada urusanini.Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, meningkatkan kinerjapemerintahan desa, meningkatkan kualitas prasarana desa serta merevitalisasi fungsi lembagakemasyarakatan desa yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan pelatihan, penyiapan tenagafasilitator desa, pembentukan desa binaan administrasi, desa laboratorium bidang perencanaandesa dan komunitas aktivis pemberdayaan masyarakat desa. Program ini didukung oleh programpengembangan kecamatan dan kelurahan yang dimaksudkan untuk mendukung pelayanankecamatan dan kelurahan dan juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desadan kelembagaan kemasyarakatan desa.


Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dengan realisasi Rp 5.648.870.060,00 atau 93.40%)

mencakup 7 program. Dinas Pekerjaan Umum (dengan realisasi Rp 403.602.265,00 atau 83.65%) mencakup 1 program. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda (dengan realisasi Rp 753.070.000,00 atau

98.83%) mencakup 1 program. 15 kecamatan dan 29 kelurahan (dengan realisasi Rp 2.670.660.685,00 atau 99.89% mencakup 2

program).

Capaian utama urusan pemberdayaan masyarakat dan desaadalah sebagai berikut:No. Indikator Target

RPJMD2013(%)

2014(%)

1 % Jumlah Raperdes yang disetujui bersama 100 100 100

2 % Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ 100 89.41 91.95

3 % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatankapasitas

100 96.61 98.31

4 % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihanpeningkatan kapasitas

90 91.1 95.76

5 % Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihanpeningkatan kapasitas

60 35.79 54.82

6 % desa yang menyusun profil desa 100 62.26 71.69

7 % jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasikeuangan dan aset desa

80 94.92 50.42

8 Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu 236 235 235

9 Jumlah desa yang menetapkan laporan keteranganpertanggungjawaban APBDes tepat waktu

236 235 235

10 % Jumlah LPMD yang aktif 100 96.19 91.95

11 Jumlah Desa yang membentuk BUMDes 52 11 18

12 % swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa 40 26.73 37.11

13 % penduduk miskin 13 25.33 22.08

14 % realisasi keuangan PNPM-MD 100 99.9 99.6

15 % realisasi kegiatan PNPM-MD 100 100 100

Permasalahan dan SolusiKendala utama pada urusan pemberdayaan masyarakat adalah beberapa program pemerintahyang bersifat top down menyebabkan berkurangnya partisipasi dan rasa memiliki wargaterhadap program yang dilaksanakan di desa. Tidak jarang program tersebut membawadampak menurunkan kreativitas dan inisiatif lokal bahkan berpotensi memicu konflik antarwarga dan menciptakan kesenjangan. Kualitas kinerja perangkat desa yang belum memadainampaknya masih menjadi alasan klise yang tidak cukup diatasi oleh serangkaian kegiatancapacity buidling, akan tetapi membutuhan kebijakan khusus penataan SDM perangkat desa.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebutUntuk mengatasi kendala tersebut diambil langkah mulai mengubah model pendekatan padabeberapa sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa, dari semula deficit based approach(pendekatan berbasis masalah) menjadi strength based approach (pendekatan berbasiskekuatan), mengoptimalkan pendampingan desa dengan membentuk fasilitator desa, sertadengan memfasilitasi sarana interaksi bagi desa dan komunitas masyarakat yang memilikiinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


22. URUSAN WAJIB: SOSIAL

Anggaran : Rp 9.852.298.000,00 (BL : Rp 8.263.536.000dan BTL : Rp 1.588.762.000,00)Realisasi : Rp 9.339.263.038,00 (BL : Rp 8.079.911.087 dan BTL : Rp 1.585.433.313,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan sosialSebagai upaya memberikan jaminan sosial utamanya di bidang perumahan, melalui programpemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dilaksanakan kegiatan pemugaran rumah tidak layak hunisebanyak 760 rumah yang didanai oleh APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 5.63 M serta 905rumah yang didanai oleh APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp6.7 M.

Upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraansosial yang diutamakan untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada anak ,penyandang cacat dan tuna sosial yang diwujudkan melalui kegiatan petirahan 18 anakberkelakuan khusus, pelatihan keterampilan 224 anak putus sekolah, pengadaan alat bagi 98penyandang cacat dan pembinaan PGOT dan tuna sosial. Selain itu melalui program pembinaaneks penyandang penyakit sosial dipersiapkan masa depan para penyandang penyakit sosial agarmereka dapat kembali hidup bermasyarakat secara mandiri baik di bidang sosial maupun ekonomimelalui serangkaian kegiatan pelatihan keterampilan bagi 147 orang penyandang penyakit sosial.

Untuk memberdayakan kekuatan komunitas dan kelembagaan masyarakat untuk menanganipermasalahan sosial ada di Kabupaten Wonosobo melalui program pemberdayaan kelembagaankesejahteraan sosial dilaksanakan rangkaian kegiatan capacity building bagi Tenaga Kerja SosialKecamatan (TKSK), Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD : Dinas Sosial (dengan realisasi Rp 2.087.786.587,00 atau 93.46%) mencakup 5 program. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (dengan realisasi Rp 5.725.041.000,00 atau 92.20%)

mencakup 1 program. Kantor Satpol PP (dengan realisasi Rp 22.083.500,00 atau 88.33%) mencakup 1 program. Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda (dengan realisasi Rp 245.000.000,00 atau

100%) mencakup 1 program.

Capaian utama urusan sosial adalah sebagai berikut:Pada tahun 2014 ini sebanyak 32 % PMKS telah memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhankebutuhan dasar dan sebanyak 33 % PMKS dapat disebut sebagai PMKS Mandiri. Seluruh PMKStelah terlayani jaminan sosial walaupun belum mendapatkan pelayanan secara tuntas dankomprehensif. Untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH), 100% dapat ditangani dengan baik,begitu pula dengan korban bencana atau kejadian luar biasa. Untuk mendukung prosesrehabilitasi sosial, Kabupaten Wonosobo memiliki 14 panti sosial serta memiliki RehabilitasiBerbasis Keluarga (RBK) yang dipusatkan di kecamatan-kecamatan.

Permasalahan dan SolusiPermasalahan sosial atau PMKS jumlahnya selalu bertambah seiring dengan semakin kompleksnyakondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum. Selain itu, kriteria PMKS yang harus dilayanisangat beragam sehingga menyulitkan penentuan sasaran program dan kegiatan kesejahteraansosial. Jumlah tenaga sosial masyarakat yang terdidik dan terlatih yang siap bekerja di lapanganpun masih terbatas.


Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebutMendorong adanya inisiatif lokal yang dilakukan oleh level desa maupun komunitas masyarakatdalam mengembangkan berbagai alternatif perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosialserta memanfaatkan bentuk-bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihak lain untukmenunjang dan mengkolaborasikannya dengan program dan kegiatan kesejahteraan sosial.


23. URUSAN WAJIB: KEBUDAYAAN

Anggaran : Rp. 1.745.000.000,00

Realisasi: Rp. 1.723.623.740,00

Kegiatan Urusan Kebudayaan antara lain:

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pengembangan nilai budaya dilakukan melalui pembinaan dan pelestarian budaya yangberkembang di 15 kecamatan dengan keunikan dan kekhasan yang menyiratkan kearifan lokal.Untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat luas tentang ragam budaya yang ada, telahdilaksanakan Parade Kesenian Tradisonal yang menampilkan kesenian tradisional dari 15kecamatan. Pada bulan Agustus Tahun 2014 diselenggarakan Opera Mahakarya Dieng, yaitupagelaran tari kolosal yang dipadukan dengan iringan musik orkestra dan gamelan jawa dengankomposisi lagu dan musik karya seniman lokal. Pagelaran ini setidaknya melibatkan 300 senimandan pelajar Wonosobo.

Dalam rangka merunut sejarah perjalanan Syailendra dari India hingga membentuk dinasti di Jawayang telah memberikan peninggalan sejarah yang tersebar di Kabupaten Batang, Pekalongan,Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, dan Kota Semarang, telah dilaksanakan penyusunan 3Buku Taman Syailendra yang berisi tentang peradaban dan sejarah Wonosobo sejak masuknyaDinasti Syailendra. Buku pertama dengan judul “Democracy Green Culture yang berisi tentangPeradaban dimulainya ketatanegaraan agraris di pulau Jawa. Buku kedua dengan judul The Historyof Java Dieng tentang dinamika peradaban di Dataran Tinggi Dieng masa lalu hingga kini. Bukukedua dengan judul Islam Kultur di Jawa yang berisi sejarah perkembangan agama Islam di PulauJawa.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2014 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No. Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPDCapaian Kinerja

2013 2014

1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 39 38

2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni danbudaya

10 10

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yangdilestarikan

49% 48%

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kebudayaan antara lain :

Kesadaran masyarakat dan generasi muda pada khususnya terhadap nilai-nilai luhur seperti,cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahtamahan yang menjadi identitas budaya yangberfungsi sebagai perekat persatuan bangsa dalam segenap aspek kehidupan masyarakatbelum sepenuhnya terwujud;

Apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya belum sepenuhnya terwujud dengan baik;

Kualitas upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai saranarekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakatbelum sepenuhnya berjalan dengan baik.


Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan budaya daerah adalah :

Meningkatkan penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman budayamelalui pendidikan formal pada materi muatan lokal pengenalan budaya.

Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya melaluipeningkatan frekuensi penyelengaraan festival seni dan budaya lokal serta pemberianpenghargaan pada pelaku seni dan budaya lokal.

Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisanbudaya, serta pengembangan sumber daya kebudayaan. melalui pemberdayaan asset budayalokal untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, inventarisasi dan pemeliharaan asetbudaya dengan melibatkan masyarakat sekitar.


24. URUSAN WAJIB: STATISTIK

Anggaran : Rp. 85.000.000,00 ( BL : Rp. 85.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00 )

Realisasi : Rp. 83.430.000,00 ( BL : Rp. 83.430.000,00 dan BTL : Rp. 0,00 )

Program dan kegiatan utama pada urusan statistik yaitu :

Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik

Penyediaan data statistik daerah dilakukan dengan menyusun data dan informasi dalam bentuk :Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan, Pendataan Kekayaan dan Aset Desa, danPenyusunan Data Base Pemerintahan Desa. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp.83.430.000,00.

Urusan statistik dilaksanakan oleh SKPD Bapermasdes (dengan realisasi Rp. 83.430.000,00 atau100%) mencakup 1 program

Capaian utama urusan statistic adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Pembangunan DaerahCapaian Kinerja

2013 2014

1 Tersedianya data statistik daerah ada ada

2 % validitas data100,00

100,00

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu :

Penggunaan data dalam proses perencanaan pembangunan selama ini adalah masih terbataspada ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan keadaan saat ini (up to date). Hal inimenyebabkan proses perencanaan pembangunan itu sendiri terkadang dilakukan denganmenggunakan data yang tidak up to date.

Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data yang ada pada berbagai institusi, sehinggadata-data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses.

Pada kenyataannya, setidaknya terdapat dua isu utama dalam hal ketersediaan data daninformasi pembangunan. Pertama availability data itu sendiri, dan yang kedua adalah lokasisumber data yang masih persial. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyediadata di Indonesia juga belum dapat menyediakan seluruh kebutuhan data untuk pembangunandaerah, terutama yang terkait dengan data sektoral di kabupaten/kota.

Solusi yang dilakukan yaitu :

Pemerintah Daerah harus selalu mempunyai basis data (data base) yang terpercaya, valid dansenantiasa diperbaharui (up to date). Kerja sama dengan penyedia data seperti Badan PusatStatistik (BPS), dapat terus ditingkatkan. Namun, sebagai pelaksana pembangunan, PemerintahDaerah juga sebaiknya menghimpun dan menginvetarisir sendiri seluruh data dan informasiyang dibutuhkan untuk pembangunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempunyai database yang up to date,sehingga pelaksanaan pembangunan yang berhubungan dengan teknis institusinya bisa diukurlangsung dan diketahui target pencapaiannya. Selain itu perlu dibangun kemudahan pertukarandata antar SKPD serta memberikan efisiensi pemanfaatan dana dan waktu dalam prosespelaksanaan monitoring maupun evaluasi kegiatan dan juga bermanfaat bagi publik


Perlunya mendorong kesamaan paradigma seluruh aparatur Pemerintah Daerah sebagaieksekutor pembangunan tentang pentingnya data dan informasi dalam proses perencanaan.

Perlunya membangun “One Data One Map” di Kabupaten Wonosobodengan membangun simpul jaringan di kabupaten dengan menggunakan basis data yang samadan terintegrasi yang merujuk pada referensi yang sama dengan pengelolaan terpadu danselaras. Dengan adanya kebijakan “One Data One Map “ maka perlu segera dibentukkelembagaan daerah dalam suatu sistem jaringan berbasis data spasial, diberikannyakemudahan akses antar SKPD dalam proses perencanaan, monitoring maupun evaluasi dalamberbagai kegiatan pembangunan, pengurangan adanya duplikasi informasi maupun kegiatansehingga terbentuk data yang seragam dan standar, serta terhindar dari keraguan dalampemanfaatan data spasial, dibangunnya satu referensi peta dasar yang sama pada skalatertentu;

Penyediaan data perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya adalahkomputer, format-format data, sistem pendataan, sarana komunikasi data bahkan pemanfaatanmedia teknologi komunikasi (internet maupun intranet) untuk mempercepat proses komunikasidata.


25. URUSAN WAJIB: KEARSIPAN

Anggaran : Rp. 1.720.453.000,00 (BL : Rp. 754.690.000,00 dan BTL : Rp. 965.763.000,00)

Realisasi : Rp. 1.394.716.042,00 (BL : Rp. 673.177.143,00 dan BTL : Rp. 721.538.899,00)

1. Program dan kegiatan utama pada urusan kearsipan antara lain :

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program ini bertujuan untuk melakukan meningkatkan sistem administrasi kearsipandi masing-masing SKPD dan desa, melalui Kegiatan Lomba Kearsipan di tingkat desa,dan peningkatan SDM. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp.49.271.300,00

b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

Program ini bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip dokumen/arsipdaerah melalui kegiatan : pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip,seleksi arsip, akuisisi arsip, pelaksanaan fumigasi ruangan depo penyimpanan arsip,pelaksanaan penyusutan dan pemusnahan arsip SKPD, pemusnahan arsip-arsipmusnah sesuai prosedur, penelusuran arsip Wonosobo, dan penanganan arsip-arsipvital/ kacau. Total realisasi belanja pada program ini berjumlah Rp.328.585.500,00.

c. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Program ini dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisisituasi arsip di SKPD dan desa. Total realisasi belanja pada program ini berjumlah Rp.25.555.000,00.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan dilakukan melalui kegiatan,Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip. Total realisasi belanja padaprogram ini berjumlah Rp. 28.022.000,00.

2. Urusan kearsipan dilaksanakan oleh SKPD :

a. Kantor Arsip (dengan realisasi Rp. 1.296.586.042,00 atau 92,96%) mencakup 6program.

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dengan realisasi Rp.19.615.000,00 atau1,40%) pada program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.

c. Sekretariat DPRD (dengan realisasi Rp. 29.000.000 atau 2,07%) pada programpenyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

d. DPPKAD (dengan realisasi Rp. 49.515.000 atau 3,55%) pada program penyelamatandan pelestarian dokumen/arsip daerah

3. Capaian utama urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

NoIndikator Kinerja

Pembangunan DaerahCapaian Kinerja

2013 20141 Jumlah SKPD yg

melaksanakan akuisisi arsip6 (enam) 3 (tiga)

2 Tersedianya akses arsip/dokumen elektronik

SIM arsip aktif/ arsip in akti/arsip satis

1 (satu)

3 Jumlah tenaga kearsipanyang memiliki sertifikatkearsipan

4 (empat) 5 (lima)


NoIndikator Kinerja

Pembangunan DaerahCapaian Kinerja

2013 20144 Tersedianya kebijakan

pedoman kearsipan1 paket (500) buku tentang

jadwal retensi 7 (tujuh)5 Jumlah arsip yang terseleksi 548 boks (7.432 lembar arsip

tekstual, 16 buah arsip peta,612 arsip foto, 26 keping arsip

video)

2014bungkus

4. Permasalahan Dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Urusan Kearsipan:

Masih adanya paradigma yang menempatkan arsip sebagai posisi marginal danmembebankan tugas kearsipan pada petugas arsip atau arsiparis semata

Keterbatasan SDM di bidang kearsipan baik secara kaulitatif maupun kuantitatif..

Tenaga kearsipan yg di SKPD tidak ditempatkan di bidang kerasipan

Rendahnya apresiasi pimpinan terhadap bidang kearsipan yang menjadikan arsiptidak mendapat perhatian secara proporsional

Terbatasnya dan belum terstandarisasinya sarana kearsipan di masing-masing SKPDmenyebabkan arsip tidak tertata secara sistematis (tidak sesuai dgn prosedur ygditetapkan)

Belum berkembangnya arsip elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi gunamewujudkan sistem kearsipan digital yang aman

Solusi pemecahan masalah/upaya yang telah dilakukan antara lain :

Perubahan goodwill dari berbagai pihak, khususnya eksekutif dan legislatif untukmenciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan kearsipan di daerah yang memilikidaya dukung dalam manajemen informasi daerah

Pengelolaan arsip harus diarahkan untuk memberdayakan arsip sebagai tulangpunggung manajemen modern dan pendayagunaan aparatur daerah.

Pemenuhan kebutuhan arsiparis terampil dengan latar belakang pendidikan Diploma3 Kearsipan dan arsiparis ahli dengan latar belakang pendidikan Diploma 4 Kearsipanatau S1 Kearsipan/ Non Kearsipan atau pengangkatan SDM Tenaga FungsionalArsiparis di lingkungan SKPD maupun Kantor Arsip yang didasarkan pada kebutuhanatas beban kerja

Memberikan dorongan agar setiap instansi melaksanakan tata kearsipan secara benarsehingga berdaya guna dan berhasil guna

Mengembangkan kerjasama dan koordinasi, baik internal maupun dengan lembagalain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan

Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen kearsipan

Mengembangkan pengawasan dan monitoring tata kearsipan di masing-masing SKPD

Optimalisasi sarana kearsipan di masing-masing SKPD dan pemenuhan kebutuhansarana

Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan sistem kearsipandigital yang aman


26. URUSAN WAJIB: PERPUSTAKAAN

Anggaran: Rp. 2.729.136.300,00 (BL : Rp. 1.138.305.300,00 dan BTL : Rp. 1.590.831.000,00)

Realisasi: Rp. 2.440.402.529,00 (BL : Rp. 1.057.664.752,00 dan BTL : Rp. 1.382.737.777,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan perpustakaan antara lain Program PengembanganBudaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilakukan melalui lomba perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah, lomba bercerita/story telling, lomba mendongeng guru TK/PAU, pengadaan alat peraga pendidikan, permainanedukatif untuk anak dan story telling, penguatan rumah belajar dan pengadaan bahan pustaka.Nilai realisasi anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 204.428.840,00 atau sekitar 99,72%.

SKPD yang melaksanakan urusan perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan, mendapatkan secarakeseluruhan anggaran belanja langsung Rp 1.138.305.300,00) untuk melaksanakan 4 program.

Capaian utama urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:


2013 2014

1 Jumlah bahan pustaka (BUKU) 74.480 72.913

2 Jumlah perpustakaan :

a. Perpustakaan Keliling 3 2

b. Perpustakaan Daerah 1 1

c. Perpustakaan Sekolah 360 359

3 jangkauan perpustakaan keliling (desa) 72 60

5 Jumlah peminjam buku perpustakaan 85.007 91.935

6 Jumlah judul buku 46.850 47.774

Dalam melaksanakan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada beberapa hambatan antaralain:

Kondisi sumber daya manusia secara kualitas (kualifikasi pendidikan perpustakaan) masihrendah, dimana dari jumlah yang ada yaitu dua (2) orang pustakawan yang memiliki kualifikasipendidikan perpustakaan baru 1 orang yaitu D3 Perpustakaan sedangkan di luar KantorPerpustakaan atau SKPD lainnya belum ada.

Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan terhadapperpustakaan yang ada di masing-masing SKPD, Kantor Kecamatan, Desa, seta lingkungansekolah.

Masih minimnya penyelenggaraan diklat/pelatihan bagi pengelola perpustakaan kabupatenataupun rendahnya minat pegawai untuk mengikuti diklat tentang perpustakaan.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi informasi yang semakin pesat membutuhkankemampuan adaptasi terhadap teknologi bagi pengelola perpustakaan

Budaya dan minat baca masyarakat yang masih perlu distimulasi dan ditingkatkan gunameningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat.


Belum berkembangnya perpustakaan digital atau digital library dimana sebahagian besarkoleksinya dalam bentuk digital.

Belum adanya payung hukum ditingkatan daerah baik dalam bentuk perda maupun perbupdalam hal pengembangan perpustakaan desa.

Adapun solusi yang langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

Pemenuhan kebutuhan pustakawan dengan latar belakang pendidikan D3/ S1 Perpustakaanatau pengangkatan SDM Tenaga Fungsional Pustakawan di lingkungan Kantor Perpustakaanyang didasarkan pada kebutuhan atas beban kerja. Ataupun mempekerjakan tenaga part time,honorer, magang dari mahasiswa Program Diploma III Ilmu Perpustakaan.

Pembinaan secara intensif oleh Kantor Perpustakaan terhadap perpustakaan yang ada dimasing-masing SKPD, Kantor Kecamatan, Desa, serta lingkungan sekolah dalam hal statusorganlsasi, pembiayaan, gedung atau ruang perpustakaan, koleksi bahan pustaka, peralatan danperlengkapan perpustakaan, ketenagaan (pengelola perpustakaan), teknik layanan, promosi,dan kerjasama perpustakaan dan jaringan informasi.

Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen perpustakaan

Diversifikasi fungsi perpustakaan dengan memperluas jenis, metode dan fungsi layananperpustakaan utamanya dengan mengadaptasi teknologi yang semakin berkembang.

Mengaktifkan perpustakaan keliling, kecamatan, dan desa.

Tenaga perpustakaan yang ada perlu segera dibekali pengetahuan tentang perpustakaan danteknologi informasi

Perlunya pengembangan ke arah perpustakaan digital atau digital library


27. URUSAN PILIHAN: PERIKANAN

Anggaran : Rp 7.258.503.300,00 (BL : Rp. 2.945.440.700,00 dan BTL : Rp. 4.313.062.600,00)

Realisasi : Rp 6.159.636.356,00 (BL : Rp. 2.545.304.700,00 dan BTL : Rp. 3.614.331.656,00)

Program dan kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini antara lain

Program Pengembangan Budidaya PerikananKegiatan yang dilaksanakan berupa Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras FisikPerikanan Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK), Pengembangan Ikan BibitUnggul, Pembinaan dan Pengembangan Perikanan pada Kelompok Pembudidaya Ikan,Pelatihan Keterampilan Pengelolaan Hasil Perikanan (DBHCHT), Pelatihan KeterampilanCara Budidaya Ikan yang Baik (DBHCHT), Pelatihan Keterampilan Cara Pembenihan Ikan yangBaik (DBHCHT), Produksi UPTD Balai Benih Ikan, Intensifikasi Budidaya PerkolamanRakyat, Restocking Bibit Ikan di Perairan Umum, Intensifikasi Mina Padi, Pengadaan BantuanInduk dan Pakan Ikan, Pengadaan Bibit Ikan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk PerikananKegiatan yang dilaksanakan berupa Pengembangan pengolahan hasil perikanan

SKPD yang melaksanakan program/kegiatan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan

Capaian Utama Urusan PerikananProduksi perikanan pada tahun 2014 melebihi target daerah, yaitu sebanyak 30,24%. Produksiperikanan yang melebihi target produksi adalah pada budidaya kolam air tenang, karambadasar, KJA Aqua Farm Nusantara dan KJA Petani, sedangkan yang tidak memenuhi targetproduksi adalah pada budidaya kolam air deras dan minapadi. Jenis ikan yang dibudidayadan ditangkap berturut-turut adalah Ikan Nila sebanyak 87,20 %, Lele 6,91 % serta jenis ikanlainnya (Mas, Tawes, Nilem, Grasscarp, Gurami, Udang) sebanyak 5,89% Konsumsi ikan jugamengalami sedikit peningkatan dibanding tahun lalu. Peningkatan konsumsi ikan menunjukanbahwa tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam memperoleh asupan proteinhewani melalui produk perikanan semakin meningkat.

Sementara untuk jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2014 sebesar 7.106 ton,melebihi jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2013. Produksi perikanan budidayatahun 2014 juga melebihi target tahun 2014 sebesar 5.876 ton.

Luas perikanan pada tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Jumlah ikan konsumsi mengalamipeningkatan, demikian juga dengan benih ikan. Jumlah ikan konsumsi melebihi target produksiyang berjumlah 6.015.038, demikian juga benih ikan juga melebihi target produksi yang berjumlah53.109.583.

Permasalahan yang muncul dalam urusan perikanan adalah :

Aspek pelayanan dalam bidang permodalan dan pemasaran masih kurang berkembang; Kualitas lingkungan dan sumberdaya perikanan menurun; Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Wonosobo dibandingkan dengan tingkat

konsumsi ikan tingkat provinsi maupun nasional; Kemampuan sumberdaya bidang perikanan kurang memadai; Tingkat kesejahteraan petani ikan masih rendah; Produktivitas dan kualitas produksi perikanan masih rendah; Pengelolaan usaha perikanan belum optimal;


Sarana dan prasarana perikanan yang ada di tingkat pembudidaya ikan maupun nelayan masihkurang memadai;

Harga pakan ikan relatif tinggi namun harga jual ikan relatif rendah;

Solusi Pemecahan Masalah:

Pemanfaatan teknologi informatika untuk mengetahui data-data terbaru, mengembangkanperencanaan, akses modal dan sarana promosi produk perikanan;

Mengembalikan kualitas sumberdaya perikanan dan lingkungan; Meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber makanan yang

bergizi bagi kesehatan masyarakat; Pengembangan sumberdaya nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan lainnya; Mengembangkan diversifikasi usaha bidang perikanan yang dapat memberikan nilai tambah

pada produk perikanan; Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan melalui intensifikasi budidaya perikanan; Memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan maupun nelayan.


28. URUSAN PILIHAN: PERTANIAN



Program dan kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini antara lain

Program Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanKegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana pertanian, penggunaanteknologi dalam pengelolaan pertanian, pengembangan tanaman pertanian dan perkebunanmelalui bibit unggul, penggunaan pupuk yang sesuai prinsip 6 tepat serta pelatihan-pelatihanuntuk meningkatkan ketrampilan dan sumber daya manusia dibidang pertanian/perkebunan.

Program Pengembangan AgribisnisKegiatan yang dilakukan dimaksudkan untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yangmemiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi yaitu Kegiatan Primatani Berbasis Pekarangan,Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Pasar Lelang dan Agro Expo, sertapelatihan-pelatihan pengolahan produk pertanian.

Program Peningkatan Produksi Hasil PeternakanKegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana peternakan, peningkatankualitas ternak di masyarakat melalui bibit unggul ternakserta pelatihan-pelatihan untukmeningkatkan ketrampilan dan sumber daya manusia di bidang peternakan.

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Penguatan KelembagaanKegiatan yang dilaksanakan berupa Pembinaan Manajemen KKP-E, KUPS dan Kredit Mikro,Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Konsumsi Daging dan Susu Segar serta Telur sebagaiBahan Makanan Bernilai Nutrisi Tinggi serta Penguatan Kelembagaan Peternak.

Sedangkan program dan kegiatan pendukung antara lain:

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan KesejahteraanPetani. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, ProgramPencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Peternakan.

SKPD yang melaksanakan program/kegiatan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan danPerkebunan serta Kecamatan Wonosobo.

Capaian Utama Urusan

Capaian kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produktivitas padi atau bahan pangan utama dimana tahun 2014 produktivitasnya menurun sebesar 1,34% dibandingkan tahun 2013. Sedangkanbila dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, pada tahun 2014 mencapai44,50% yang merupakan kontribusi terbesar dari delapan sektor lainnya.

Berdasarkan capaian tahun 2014, produksi tanaman pangan meningkat. Produksi tanamanhortikultura juga mengalami peningkatan. Produksi daging mengalami peningkatan, hal inidisebabkan populasi sapi, kambing, domba, kelinci dan entog meningkat. Produksi telurmengalami peningkatan populasi ayam petelur meningkat. Produksi susu menurun disebabkanmenurunnya jumlah populasi ternak perah yang laktasi.


Populasi ternak yang mengalami peningkatan adalah sapi, sapi perah, kambing, ayam petelur,kelinci dan entog. Peningkatan populasi kambing, domba dan kelinci dikarenakan jumlahkelahiran lebih banyak dibandingkan jumlah pemotongan. Selain itu minat masyarakat dalammemelihara kelinci juga meningkat. Populasi ayam petelur meningkat karena banyak masyarakatyang berminat usaha ayam petelur, ada pula sebagian peternak puyuh beralih ke ayam petelur.Populasi ternak yang mengalami penurunan adalah kerbau, ayam buras dan puyuh. Penurunanpopulasi kerbau dikarenakan para peternak biasanya menggunakan kerbau sebagai tenaga untukmembajak, namun saat ini sudah tergantikan dengan tenaga traktor. Penurunan populasi puyuhdisebabkan beberapa peternak puyuh beralih usaha ke ayam petelur.

Permasalahan umum yang muncul pada urusan pertanian antara lain :

Adanya alih fungsi lahan pertanian ;

Penurunan harga pada beberapa komoditas saat sedang panen raya;

Jumlah pemotongan ternak sapi lebih tinggi dibanding angka kelahiran hal ini akibatrendahnya minat peternak untuk memelihara sapi betina karena dianggap kurangmanguntungkan peternak;

Untuk menghasilkan 1 kali kebuntingan ternak sapi membutuhkan perkawinan sebanyak 2 kalilebih, sehingga jarak kelahirannya lebih dari 1 tahun;

Tingkat pemahaman peternak terhadap pemeliharaan ternak sapi betina masih sangat kurang;

Ada beberapa desa yang membuat aturan/kebijakan yang berdampak menurunkan jumlahpopulasi ternak.

Upaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pertanian di KabupatenWonosobo adalah sebagai berikut :

Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu dibuat agar tidak terjadi alihfungsi lahan yang semakin meluas;

Diversifikasi hasil produk pertanian sehingga saat terjadi panen raya produk pertanian bisadiolah, tidak menumpuk dan mengakibatkan penurunan harga;

Melakukan pelarangan pemotongan ternak betina produktif;

Meningkatkan pelayanan Inseminasi Buatan dan Intensifikasi Kawin Alam;

Sosialisasi dan pembinaan kelompok, serta pelatihan ketrampilan usaha peternakan;

Pemberian bantuan bibit unggul ternak dan pakan ternak.


29. URUSAN PILIHAN: KEHUTANAN


Realisasi : Rp 6.103.863.461,00 (BL : Rp. 4.258.384,00 dan BTL : Rp. 3.449.471.576,00)

Program dan Kegiatan-kegiatan utama pada urusan ini antara lain :

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutandan lahan DAS sebagai perlindungan lingkungan dan tata air serta mencegah bencana alambanjir, tanah longsor dan kekeringan yang efektif. Kegiatan yang dilakukan dalam program iniyaitu konservasi DAS hulu (DAK Kehutanan) dengan subkegiatan berupa Pengembangan hutanrakyat, pemeliharaan hutan rakyat,Penghijauan Lingkungan,Pembuatan bangunan sipil tekniskonservasi seperti sumur resapan, gully plug, dan DAM pengendali. Total realisasi kegiatanpada program ini berjumlah Rp 1.899.326.600.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program ini bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsilindung, konservasi, dan produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutanini merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan olehperbuatan manusia, ternak, kebakaran, bencana alam, hama dan penyakit. Kegiatan yangdilakukan yaitu pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; PemberdayaanMasyarakat Sekitar Hutan Berbasis Konservasi; Pelestarian Plasma Nutfah Flora dan Fauna(Perdes tentang Perlindungan Satwa dan Flora Liar); Penguatan Kelembagaan Sekitar Hutan;Pengadaan Pupuk Organis untuk LMDH. Total realisasi kegiatan pada program ini berjumlah Rp421.515.750.Selain kedua program diatas, masih ada satu program penunjang urusan kehutanan yaituprogram pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dnegan kegiatan berupa pengembanganwanatani,

SKPD yang melaksanakan program/kegiatan pada urusan ini adalah Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Wonosobo

Capaian utama urusan :

Capaian kinerja rehabilitasi hutan dan lahan dapat dikatakan meningkat meski secara angkapersentase menurun. Tahun 2014, persentase yang direhabilitasi hanya 12,20 %, dibandingkantahun 2013 yang mencapai 24,48%. Kondisi ini justru menunjukkan peningkatan. Hal ini karenaluasan lahan kritis semakin berkurang sementara luas lahan total tetap, sehingga yangdirehabilitasi pun semakin sedikit. Untuk capaian indikator kerusakan kawasan hutan (akibatkebakaran hutan) tidak ada nilainya alias nol karena selama dua tahun ini tidak terjadi kebakaranhutan. Hal ini menunjukkan bahwa hutan dalam kondisi baik dan aman dari sisi kebakaran.

Beberapa kendala dalam urusan kehutanan:

Belum optimalnya pemeliharaan bibit pohon yang ditanam melalui gerakan penghijauan (istilahuntuk perilaku “isuk nandur, sore mbedhul” (pagi ditanam, sore dicabut).

Pendekatan pemecahan masalah degradasi hutan dan lahan lebih banyak pada faktor fisik

Penguasaan lahan oleh masyarakat di kawasan lindung

Eksploitasi lahan berlebihan menyebabkan lahan kritis

Belum tegasnya batas kawasan hutan negara dan lahan milik masyarakat


Rumusan Solusi:

Peningkatan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam melakukan upaya konservasihutan dan lahan

Konservasi Sumber Daya Air, tanah/lahan kritis, dan Pengendalian Kerusakan Lahan melaluirekayasa teknis dan vegetatif yang tepat

Penegasan batas kawasan hutan negara (lindung, produksi) dengan lahan milik masyarakat.

Peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait (khususnya LMDH dan Perhutani)


30. URUSAN PILIHAN: ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Anggaran : Rp 4.650.000.000,00 (BL : Rp. 4.650.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)Realisasi : Rp 4.251.067.100,00 (BL : Rp. 4.251.067.100,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Program dan kegiatan utama pada urusan Energi dan Sumberdaya Mineral adalah ProgramPembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Sebagai program yang langsungmenyentuh ke masyarakat pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan mempunyaitujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 merupakankegiatan rutin yang dilaksanakan seperti Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan JalanUmum serta Pengadaan dan Pemasangan Lampu Mercury. Kegiatan ini bertujuan untukmeningkatkan kenyamanan pengguna jalan umum terutama pada malam hari serta memperlancararus perekonomian. Total realisasi belanja pada program tersebut adalah Rp 4.251.067.100,-.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan totalrealisasi belanja Rp 4.251.067.100,-.

Capaian utama urusan energi dan sumberdaya mineral adalah sebagai berikut :

No. IndikatorCapaian Pembangunan

2013 20141 % dusun berlistrik 100 1002 % rumah tangga yg

terelektrifikasi99,16 99,16

3 Rasio penyediaan daya listrikterhadap kebutuhan

109 62,5

4 Jumlah SPBU 9 9

5 Agen LPG 4 5

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Wonosobo, padatahun 2014 rata-rata menyumbang 0,53%. Pada tahun 2014, penambangan tanpa ijin yangditertibkan adalah seluas 0,3476 hektar atau 1,46% dari luas areal penambangan tanpa ijin diKabupaten Wonosobo.

Permasalahan dan solusi

Permasalahan umum yang muncul pada urusan ESDM antara lain tingkat kerusakan pada listrikpenerangan jalan di Kabupaten Wonosobo akibat curah hujan yang tinggi. Banyaknya potensihidro untuk pembangkit listrik skala kecil yang belum termanfaatkan secara optimal. Belum adanyaregulasi yang mengatur pengelolaan potensi pertambangan termasuk pengawasan danpengendaliannya.

Upaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan ESDM di Kabupaten Wonosoboadalah sebagai berikut :

Melakukan perbaikan secara rutin lampu penerangan jalan, sehingga fungsi dari lampupenerangan jalan tersebut dapat optimal sesuai dengan kebutuhan.

Mengundang investor untuk berusaha dibidang kelistrikan dengan membangun PLTMH diKabupaten Wonosobo, melalui penyusunan potensi mikrohidro di Wilayah KabupatenWonosobo dan pemberian kemudahan perijinan dalam hal tersebut

Memanfaatkan jaringan irigasi sebagai sumber pembangkit listrik mikrohidro dan sumberenergi alternatif lainnya.


31. URUSAN PILIHAN: KEPARIWISATAAN



Urusan pariwisata merupakan urusan yang cukup strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi.Sebagai kabupaten yang mempunyai panorama alam yang indah, wisata alam dapat menjadi dayatarik dan menciptakan efek ganda pada sektor-sektor yang lain. Dalam rangka meningkatkankinerja urusan kepariwisataan telah dilaksanakan program pengembangan pemasaran pariwisatadan pengembangan destinasi pariwisata, yang sebagian besar kegiatannya dilaksanakan oleh DinasPariwisata dan Kebudayaan dan hanya satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KecamatanKalikajar.Pada tahun 2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka promosi pariwisatadan meningkatkan pelayanan pada wisatawan yang semuanya bertujuan agar pariwisataKabupaten Wonosobo bisa dikenal lebih luas sehingga akan meningkatkan arus kunjunganwisatawan. Promosi pariwisata masih terus dilakukan baik melalui pameran, pembuatanbuku/majalah/kalender, kerjasama pariwisata serta pemilihan duta wisata. Sedangkan untukmeningkatkan arus kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Wonosobotelah dilaksanakan program pengembangan destinasi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan yangterkait dengan studi perencanaan pariwisata dan peningkatan sarana prasarana maupun fasilitasobyek wisata.

Pada urusan kepariwisataan ini prioritas pembangunan yang ingin dicapai adalah meningkatnyakontribusi pariwisata pada perekonomian daerah. Di mana capaian kinerja untuk kontribusi sectorpariwisata di tahun 2014 mengalami peningkatan yang berasal dari sub sektor hotel, restoran danjasa hiburan/rekreasi. Sedangkan untuk kunjungan wisatawan juga mengalami peningkatanterutama untuk wisatawan nusantara.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo telahdikembangkan pariwisata secara terpadu melalui pendekatan klaster yang lebih efektif dan efisien,dalam bentuk klaster pariwisata berbasis desa wisata (community-based tourism development)dengan anggota seluruh desa wisata yang ada di Kabupaten Wonosob,

Capaian utama urusan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci EKPPD sebagaimana table di bawah ini :

No.Indikator Kinerja

Berdasarkan EKPPDCapaian Kinerja

2013 20141 Kunjungan wisata (orang) 483.428 495.322

2 Kontribusi sektor pariwisataterhadap PDRB tahun 2014(Jumlah Kontribusi PDRB darisektor Pariwisata/Jumlah total PDRB x 100%)

Rp. 27.393,99---------------- x 100%Rp. 2.179.015,39= 1,257%

Rp. 28.820,33----------------- x 100%Rp. 2.284.642,37= 1,261%

Permasalahan umum yang dihadapi dalam urusan kepariwisataan adalah:

Masih rendahnya pengelolaan pariwisata.

Terbatasnya sarana prasarana pariwisata.

Masih rendahnya kualitas SDM para pelaku pariwisata.

Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas event-event di destinasi unggulan.

Kurangnya keterpaduan dalam pengembangan pariwisata.


Upaya yang perlu dilakukan untuk pengembangan kepariwisataan antara lain:

Mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku pariwisata, pengelola dan pelaksanajasa pariwisata.

Meningkatkan pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata di dalam maupun luarnegeri yang lebih gencar, efektif dan efisien melalui pengembangan kerjasama, riset pasar,penyediaan sarana promosi dan informasi, pameran, event, roadshow, famtour danpemanfaatan teknologi.

Meningkatkan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata dengan melakukan diversifikasidan pengembangan kualitas produk dan jasa pariwisata, pembangunan sarana dan prasaranayang lebih memadai di lingkungan obyek dan daya tarik wisata, pramuwisata dan para pelakuwisata lainnya.

Meningkatkan sinergi hubungan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha pariwisatadan masyarakat. Melalui pembentukan forum dan klaster pariwisata, perkuatan dan fasilitasikelembagaan, asosiasi dan paguyuban pelaku kepariwisataan serta kelompok masyarakatpeduli pariwisata.


32. URUSAN PILIHAN: PERINDUSTRIAN

Anggaran : Rp 6.962.272.500,00 (BL : Rp. 6.962.272.500,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi : Rp 6.644.614.750,00 (BL : Rp. 6.644.614.750,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Arah kebijakan dari urusan perindustrian adalah peningkatan daya saing dan pengembanganklaster industri, yang dilaksanakan melalui program pengembangan industri kecil dan menengahserta pengembangan sentra-sentra industri potensial yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustriandan Perdagangan.

Untuk meningkatkan daya saing produk dan akses pasar telah dilaksanakan kegiatan-kegiatanyang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan,pendampingan, studi banding dan pemberian bantuan peralatan untuk industry konveksi,kerajinan, makanan olahan, elektronik, otomotif, kayu olahan.Selain itu juga ditumbuhkembangkankewirausahaan melalui kegiatan Penumbuhan WUB melalui Teknologi Business Incubator.Sedangkan untuk meningkatkan dan mengembangkan klaster industri telah dilaksanakankegiatan-kegiatan malalui pelatihan-pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan dan studibanding maupun magang untuk industry aneka, kelapa, perbengkelan, meubelair, konveksi.

Capaian kinerja urusan perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB,yang pada tahun 2014 mengalami kenaikan 1,42%, yang disebabkan adanya peningkatan nilaitambah dari berbagai industri yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk pertumbuhanindustri pada tahun 2014 pertumbuhannya meningkat sebesar 84,13%, peningkatan ini sebagianbesar berasal dari industri pangan. Industri pangan di Kabupaten Wonosobo dalam beberapatahun terakhir mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun inovasi, yang ditunjukkandengan terbentuknya klaster industry yaitu klaster carica dan klaster gula jawa serta industrykompetensi inti kelapa.


No.Indikator Kinerja Berdasarkan

EKPPDCapaian Kinerja

2013 2014**

1Kontribusi sektor industri thdPDRB(Jumlah Kontribusi PDRB darisektor industri) / (Jumlah totalPDRB)x100%

230.278,67--------------- x 100%2.179.015,39= 10,56%

244.691,29--------------- x 100%2.284.642,37= 10,71%

2Pertumbuhan industry(Jumlah industri tahun 2013 -Jumlah Industri tahun 2012) /Jumlah industri sampai tahun2013) x 100%

15.525 – 15.105------------------ x 100%15.105= 2,71%

16.300 – 15.525------------------ x 100%15.525= 4,99%

**) data sangat sementara

Permasalahan umum yang muncul pada urusan perindustrian antara lain masih lemahnya dayasaing industri lokal, struktur industri, akses permodalan serta jaringan pemasaran.

Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani pembangunan urusan perindustrian adalah :

Mendorong pemanfaatan sumberdaya lokal sebagai industri unggulan denganmengelompokkannya menjadi suatu klaster bisnis unggulan dengan memanfaatkan inovasiteknologi sehingga mampu memproduksi dalam skala besar dengan biaya yang efisien, sertabisa melakukan penjualan secara rutin dan berkelanjutan.


Memperkuat struktur industri terutama industri yang mengolah bahan baku menjadi barangsetengah jadi maupun barang jadi. Lebih utamanya pada agroindustri.

Meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan dengan memfasilitasi pertemuanantara IKM dengan CSR perusahaan serta fasilitasi permodalan dari perbankan.

Melakukan promosi produk unggulan baik pada skala regional, nasional maupun internasionalserta memanfaatkan setiap event pameran untuk menjaring pasar yang lebih luas melaluikemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha antara IKM dan BUMN sehingga dapatmemperkuat struktur ekonomi wilayah.

Meningkatkan daya saing produk IKM dengan fasilitasi pelatihan-pelatihan teknik produksidan kewirausahaan serta fasilitasi bantuan peralatan.


33. URUSAN PILIHAN: PERDAGANGAN



Sektor perdagangan di Kabupaten Wonosobo lebih didominasi pada perdagangan besar daneceran dengan komoditas utama hasil pertanian dan produk hasil UMKM yang merupakan potensiuntuk mendukung pertumbuhan ekspor. Untuk meningkatkan kualitas sector perdagangan telahdilaksanakan berbagai kegiatan melalui program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan, Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan.Yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kelurahan Kalibeber.

Unuk meningkatkan daya saing dan perlindungan terhadap konsumen telah dilaksanakankegiatan-kegiatan dalam upaya perlindungan produsen domestik, perlindungan konsumen,pengawasan barang beredar dan kemetrologian. Sedangkan untuk mengembangkan sistem usahaperdagangan telah dilaksanakan kegiatan pasar lelang, promosi dagang, monitoring, pelatihan.Untuk mendukung kegiatan tersebut telah dilakukan pembinaan bagi pelaku ekspor impor dalamrangka meningkatkan kualitas ekspor. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sertamenyediakan tempat transaksi yang lebih layak bagi pedagang dan masyarakattelah dilaksanakanpengembangan infrastruktur perdagangan berupa rehabilitasi bangunan pasar serta pengadaansarana prasarana pasar.

Capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadapPDRB, yang pada tahun 2014 mengalami kenaikan 3,78%, yang disebabkan meningkatnya volumeperdagangan besar dan eceran serta perdagangan ekspor.Sedangkan salah satu prioritas urusanperdagangan adalah meningkatnya ekspor, di mana pada tahun 2014 ekspor bersih meningkat33,81% yang berasal dari ekspor non migas.


No.Indikator Kinerja Berdasarkan

EKPPDCapaian Kinerja

2013 2014**

1Kontribusi sektor Perdagangan thdPDRB(Jumlah Kontribusi PDRB darisektor perdagangan) / (Jumlahtotal PDRB)x100%

253.634,95-------------- x 100%2.179.015,39= 11,64%

276.005,55-------------- x 100%2.284.642,37= 12,08%

2Ekspor Bersih PerdaganganNilai ekspor bersih = nilai ekspor –nilai impor

$ 41.896.616,50$56.376.946,47 - $313.800= $ 56.063.146,47

**) data sangat sementara

Permasalahan umum yang muncul pada urusan perdagangan antara lain :

Sistem distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat yang belum efektif dan efisien.

Masih rendahnya kesadaran pemakaian produksi dalam negeri.

Terbatasnya akses permodalan terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah.

Kurang tertatanya PKL dan parkir kendaraan di lingkungan pasar.

Upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan urusan perdagangan kedepan adalah:


Mengembangkan jaringan distribusi perdagangan untuk mendorong kelancaran arus barangsehingga ketersediaan barang dan kestabilan harga dapat terjaga salah satunya denganpembangunan/rehabilitasi infrastruktur perdagangan.

Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan memaksimalkan potensi pasardomestik dan kampanye Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri.

Mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku perdagangan maupun koperasi.

Mendorong ekspor komoditi non migas, dengan terus mengembangkan peningkatan dayasaing serta perluasan pasar luar negeri melalui peningkatan efesiensi produksi, mutu komoditi,jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu penyerahan, serta penganekaragaman produkdan pasar.

Mengatur dan merelokasi PKL dan Parkir yang berada dilingkungan pasar.


34. URUSAN PILIHAN: KETRANSMIGRASIAN

Alokasi : Rp.225.000.000,00 (BL : Rp. 225.000.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Realisasi : Rp. 198.705.000,00 (BL : Rp. 198.705.000,00 dan BTL : Rp. 0,00)

Urusan ketransmigrasian dilaksanakan melalui satu program saja yaitu program pengembanganwilayah, yang kemudian diimplementasikan dengan tiga kegiatan yaitu : Peningkatan PelayananPemberangkatan Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa, Penjajagan KesepakatanKerjasama (MoU) Bidang Ketransmigrasian dengan Daerah Penempatan Transmigran, danMonitoring dan Evaluasi Penempatan Transmigrasi. Semua kegiatan tersebut dilaksanakan olehDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Wonosobo.

Lokasi transmigrasi untuk penempatan tahun 2014 adalah di Unit Penempatan Transmigrasi (UPT)Majuria Kabupaten Banyuasin, Prov Sumatera Selatan. Jumlah masyarakat yang mendaftar padatahun 2014 sebanyak 59 KK, namun yang diberangkatkan hanya 5 KK, karenaalokasi yang diberikanoleh propinsi untuk Wonosobo dibatasi hanya 5 KK. Selain itu, kegiatan penjajagan kesepakatankerjasama bidang ketransmigrasian untuk penempatan transmigran tahun 2015 telah dilakukandengan Kabupaten Kaur Selatan dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sertaKabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2014 kegiatan monitoring danevaluasi penempatan transmigrasi ditujukan untuk melakukan peninjauan lokasi transmigrasi diKabupaten Seluma, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu,serta Kabupaten Bangka Selatan Prov. Bangka belitung.

Capaian kinerja urusan ketransmigrasian dapat dilihat dari jumlah calon transmigran yangditempatkan, yaitu pada tahun 2014 hanya 5 Kepala Keluarga (KK), turun dari tahun sebelumnya,yaitu sejumlah 18 KK di tahun 2013, walaupun sebenarnya jumlah peminat yang mendaftarsejumlah 59 KK. Indikator lainnya, yaitu jumlah kerjasama antar daerah untuk memperoleh lokasitransmigrasi, pada tahun 2014 juga mengalami penurunan dari 3 kerjasama di tahun 2013 menjadi1 kerjasama di tahun 2014. Angka ini lebih rendah dari target urusan ketransmigrasian dalamRPJMD 2010-2015 yaitu sebanyak 4 kerjasama setiap tahunnya.

Berbagai permasalahan di bidang ketransmigrasian diantaranya pelaksanaan transmigrasicenderung berorientasi pada upaya pemindahan penduduk dan pemenuhan fasilitas pemukimandan penyiapan lahan saja, padahal seharusnya diperlukan juga jaminan kepastian usaha,peningkatan peluang berusaha dan kesempatan kerja. Untuk itu perlu dilakukan penguatankompetensi transmigran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatanproduktivitas tenaga kerja transmigran. Permasalahan lainnya adalah karakteristik daerah tujuanpenempatan transmigrasi mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti programtransmigrasi, terutama kesesuaian kultural dan kelayakan lahan, oleh sebab itu penjajagankerjasama permukiman transmigrasi baru seharusnya diarahkan pada lokasi-lokasi strategis yangtidak memerlukan biaya besardan sesuai dengan minat para calon transmigran.


BAB V: PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Wonosobo Tahun 2014:

a. Urusan Kesehatan, SKPD Dinas Kesehatan:

1) Bantuan Operasional Kesehatan; dari Kementerian Kesehatan RI. Anggaran : Rp2.229.600.000,00 dengan Realisasi Anggaran: Rp 2.229.600.000,00 atau penyerapananggaran sebesar 100%. Digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan untuk 24Puskesmas untuk fasilitasi kegiatan promotif dan preventif dalam upaya peningkatankesehatan masyarakat melalui kegiatan posyandu, sosialisasi dan penyuluhan kesehatan danpencegahan penyakit.

b. Urusan Kesehatan, SKPD RSUD KRT. SETJONEGORO WONOSOBO

2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BinaUpaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Anggaran : Rp 10.000.000.000,00 denganRealisasi Anggaran: Rp 9.399.973.280,00 atau penyerapan anggaran sebesar94%.Realisasi/Output: sarpras untuk Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bedah, Intensive CareUnit (ICU) / Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) /Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Perawatan jenazah.

c. Urusan Ketenagakerjaan, SKPD: Dinas Tenaga Kerja dan Transmsigrasi

3) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, dari KementerianTenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggaran: Rp 525.520.000,00 dengan Realisasi Anggaran:Rp 524.489.400,00 atau penyerapan anggaran sebesar 99,80%, digunakan untuk layananPerkantoran 6 bulan dan Padat Karya infrastruktur dengan melibatkan 264 orang

d. Urusan Pertanian, SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan

4) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan,dari Kementerian Pertanian. Anggaran : Rp 1.265.500.000,00 dengan Realisasi Anggaran:Rp 1.142.885.800,00 atau penyerapan anggaran sebesar 95%. Realisasi jegiatan untukPeningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

5) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk mencapaiswasembada dan Swasembada Berkelanjutan dari Kementerian Pertanian. Anggaran :Rp 1.304.050.000,00 dengan Realisasi Anggaran: Rp 1.200.082.580,00 atau penyerapananggaran sebesar 92,03%. Kegiatan dilasanakan melalui kegiatan Sekolah LapanganPengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Serealia 9.000,00 Hektar dengan SLPTTKomoditas Padi seluas 8.000 Ha, dan SLPTT Komoditas Jagung seluas 1.000 Ha ; Bimbinganteknis pasca panen; dan Penatausahaan dan Pembuatan Laporan Pengelolaan ProduksiSerealia 3 laporan

Tugas Pembantuan yang diberikan kepada desa melalui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), danhasil pembangunan dari dana ADD bisa dilihat pada tabel berikut:


Tabel5.1Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Wonosobo

Tahun Anggaran 2014 dan Dana Swadaya per Desa

No. Kecamatan/Jumlah Desa Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Swadaya (Rp)

Kec. Wonosobo

Wonosobo (7 desa) 778.837.000 778.837.000 146.400.000

Kertek (19 desa) 2.127.052.000 2.127.052.000 788.000.000

Leksono (13 desa) 1.374.293.000 1.374.293.000 680.385.000

Garung (14 desa) 1.694.314.000 1.694.314.000 658.230.000

Sapuran (16 desa) 1.784.032.000 1.784.032.000 830.729.000

Kalikajar (18 desa) 2.154.189.000 2.154.189.000 641.627.000

Kepil (20 desa) 2.364.142.000 2.364.142.000 528.655.490

Kaliwiro (20 desa) 2.308.356.000 2.308.356.000 1.515.993.050

Wadaslintang (16 desa) 1.910.240.000 1.910.240.000 105.940.000

Kejajar (15 desa) 1.745.795.000 1.657.552.000 1.838.860.000

Sukoharjo (17 desa) 1.898.293.000 1.898.293.000 927.920.000

Selomerto (22 desa) 2.347.041.000 2.229.529.800 933.101.500

Mojotengah (16 desa) 1.812.885.000 1.812.885.000 383.224.000

Watumalang (15 desa) 1.772.471.000 1.772.471.000 378.125.000

Kalibawang (8 desa) 928.060.000 928.060.000 320.840.000Jumlah total

236 desa27.000.000.000 26.794.245.800 10.678.030.040

Tabel5.2Data Hasil pembangunan menggunakan dana ADD Tahun 2014

No. Jenis Kegiatan Jumlah Satuan

1 Jalan telasah / rolak 14.255 m22 Rabat beton 27.660 m3 Talud / senderan 3.154 m4 Jembatan 102 unit5 Aspal 100 m6 Air bersih 28 unit7 Irigasi 344 m8 Pavingisasi 8.140 m9 Pemugaran rumah 102 rumah10 Bantuan sosial masyarakat miskin 1.633 KK11 Bantuan ke TK/PAUD 404 lembaga12 Bantuan ke TPQ 524 lembaga13 Bantuan ke SD/MI 65 lembaga14 Bantuan/fasilitasi sarpras perpustakaan desa 22 unit15 Beasiswa bagi siswa kurang mampu 1.323 orang16 Bantuan kesehatan/ untuk Polindes 136 unit


No. Jenis Kegiatan Jumlah Satuan17 Pelayanan kesehatan (posyandu-PMT) 3.889 kali18 Bantuan Penyandang Masalah Sosial 1.828 orang19 Fasilitasi KB bagi warga miskin 131 orang20 Fasilitasi kelas ibu hamil 156 kelompok21 Penyuluhan Penanggulangan HIV/AIDS 60 kali22 Pengadaan Papan Senja Keluarga 49 unit23 Pembuatan MCK 10 unit24 Pembuatan bak sampah 79 unit25 Jambanisasi 15 unit26 Rehab gedung balai desa 58 buah27 Fasilitasi penerangan jalan 11 unit28 Gapura Desa 60 buah29 Tugu Batas Desa 43 buah30 Rehab kantor Desa 23 unit31 Pengadaan Sepeda motor 9 unit32 Pengadaan tanah kas desa 225 m233 Pelatihan tentang pemerintahan desa 1.025 orang34 Rehabilitasi Lapangan OR 50 buah35 Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan OR 21 kelompok36 Bantuan alat kesenian 217 kelompok37 Pelatihan keterampilan usaha 65 kelompok38 Penguatan modal koperasi/ kelompok usaha/

BUMDes99 lembaga

39 Fasilitasi pengadaan bibit tanaman 43.774 buah40 Fasilitasi pengadaan bibit ternak 174 ekor41 Fasilitasi kepada Gapoktan 22 kelompok42 Bantuan sarpras pertanian 3 unit

Sumber: Bapermasdes (analisis, 2015)


BAB VI: PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Meliputi penyelenggaraan tugas umum pada aspek-aspek:

a. kerjasama antar daerah

b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga

c. koordinasi dengan instansi vertikal daerah

d. pembinaan batas wilayah

e. pencegahan dan penanggulangan bencana

f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah

g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah


BAB VII: PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 bisa disimpulkan sebagai berikut:

a. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.259.212.601.746,00 dapat direalisasi sebesarRp1.277.145.669.965,00 atau 101,42 % yang berarti lebih dari anggaran sebesarRp17.933.068.219,00.

b. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 setelah Perubahan sebesarRp1.525.106.458.420,00 dapat direalisasi Rp1.220.372.337.021,00 atau 80,01% kurang darianggaran sebesar Rp304.734.121.399,00 yang terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung direncanakan sebesar Rp822.043.291.951,00 dapat direalisasisebesar Rp710.674.835.518,00 atau 86,45%,

Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp703.063.166.469,00 dapat direalisasi sebesarRp509.697.501.503,00 atau 72,50%. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja sebagaiberikut :

c. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar Rp297.157.825.674,00 dapat direalisasisebesar Rp297.208.756.864,00 atau 100,01%, lebih dari anggaran sebesar Rp50.931.190,00yang terdiri dari :- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) direncanakan

Rp297.157.825.674,00 dapat direalisasi sebesar Rp297.157.825.674,00.- PenerimaanPiutangDaerah direncanakan Rp0,00 dapat direalisasi sebesar

Rp50.931.190,00. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp31.263.969.000,00 dapat direalisasi

sebesar Rp26.263.969.000,00 atau 84,00 % berupa :- Pembentukan Dana Cadangan direncanakan Rp7.000.000.000,00 dapat direalisasi sebesar

Rp7.000.000.000,00- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo dengan anggaran

Rp19.263.969.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp19.263.969.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp327.718.120.808,00

Sedangkan perkembangan data statistik makro sebagai indikator penyelenggaraanpemerintahan/pembangunan daerah bisa dilihat pada tabel berikut:

No. IndikatorCapaian

2013

Capaian

20141Satuan

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,90 72,60

2 Angka harapan hidup ( Eo ) 70,58 70,80 tahun

3 Angka melek huruf ( Lit ) 92,30 92,55 %

4 Rata-rata lama sekolah ( MYS ) 6,56 6,70 tahun

5 Paritas daya beli ( PPP ) 635,30 638,10 ribu rupiah

1angka sangat sementara berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo Februari 2015

Documents

PENGANTAR - wonosobokab.go.id · PENGANTAR Dokumen ini merupakan versi pendek dari Buku Laporan Keterangan ... RT/bulan Rp Ribu 607,43 662,34 12 Rata-rata jumlah anggota RT orang