Upload
phamthien
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGANTAR
PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Departemen Keuangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan pada
tahun anggaran 2007. LAKIP Departemen Keuangan tahun 2007
merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2004-2009 setelah
berakhirnya Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-
2004. Penyusunan LAKIP Departemen Keuangan, mengacu pada
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan
Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam Keputusan Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP mempunyai fungsi ganda, di satu sisi merupakan alat
kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan
menuju terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LAKIP
merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap
unit yang ada di lingkungan Departemen Keuangan.
Departemen Keuangan sebagai unsur pelaksana pemerintah
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan dibidang keuangan dan kekayaan
negara.
LAKIP sebagai pertanggung jawaban instansi Departemen Keuangan Peran LAKIP secara internal dan eksternal Tanggungjawab Departemen Keuangan dalam menjalankan tugas pemerintahan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 i
PENGANTAR
Tugas tersebut operasionalisasinya dilaksanakan dalam
rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu:
Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara
bertaraf internasional yang dipercaya dan
dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi
proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil
dan berperadaban tinggi.
Departemen Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu misi
bidang fiskal, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya,
dan bidang kelembagaan.
Pelaksanaan dari kelima misi tersebut berpedoman pada
RPJM 2004-2009 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang
APBN Tahun Anggaran 2007 yang didalamnya memuat Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007.
Pedoman tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana
Strategik (Renstra) Departemen Keuangan yang digunakan sebagai
landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2007
yang berfungsi sebagai rencana kerja operasional secara kuantitatif.
Berdasarkan RKT tersebut pada tahun 2007 Departemen Keuangan
mengemban tugas yang sangat strategis dalam bidang pengelolaan
keuangan pemerintah, mulai dari penyusunan rencana anggaran
pendapatan belanja negara (RAPBN) yang dilaksanakan dengan
menghimpun penerimaan dan menyalurkan dana APBN, dan
akhirnya dipertanggungjawabkan melalui perhitungan anggaran
negara (PAN).
Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang berkembang
secara perlahan, tuntutan masyarakat terhadap tugas pengelolaan
negara dirasakan sangat berat dan penuh tantangan. Walaupun sangat
berat dan sarat akan berbagai hambatan/kendala serta permasalahan
dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah disepakati pada tahun
2007 aparatur Departemen Keuangan telah berhasil mengatasinya,
sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan
harapan.
Visi Departemen Keuangan Pedoman pelaksanaan misi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 ii
PENGANTAR
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 iii
Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas
pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan Tahun
2007.
Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai
pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang dibebankan
kepada Departemen Keuangan pada Tahun Anggaran 2007.
MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI
RINGKASAN EKSEKUTIF
RINGKASAN EKSEKUTIF
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah
dan mandat yang melekat pada suatu kementerian/lembaga. Dengan
landasan pemikiran tersebut disusunlah Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen Keuangan Tahun
2007 sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja
pencapaian visi dan misi Departemen Keuangan. LAKIP Departemen
Keuangan tahun 2007 ini merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-
2009. LAKIP Departemen Keuangan tahun 2007 ini merupakan alat
kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi departemen menuju
terwujudnya good governance, yang didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, LAKIP
juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja
setiap unit di lingkungan Departemen Keuangan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja di setiap unit Departemen
Keuangan, Menteri Keuangan telah melaksanakan Program Reformasi
Birokrasi sejak September 2007. Program Reformasi Birokrasi ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, kompetensi,
profesionalisme, penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis,
peningkatan disiplin dan manajemen SDM, dan perbaikan renumerasi.
Program ini meliputi 4 aspek yaitu (1) penataan organisasi, (2)
penyempurnaan proses bisnis, (3) peningkatan disiplin dan manajemen SDM,
dan (4) perbaikan renumerasi.
Penataan organisasi di Departemen Keuangan, dimaksudkan
untuk lebih meningkatkan pelayanan yang cepat, efisien, transparan,
dan responsif kepada dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya
mewujudkan good governance. Penataan organisasi tersebut antara lain
dilakukan dengan membentuk Kantor Pajak Modern (3 LTO, 28 MTO,
dan 171 STO), memfungsikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea
LAKIP sebagai perwujudan pertanggung jawaban kinerja Departemen keuagan Program Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan Penataan organisasi Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
dan Cukai di Tanjung Priok dan Batam, dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan.
Peningkatan pelayanan pada unit-unit eselon I Departemen
Keuangan terlihat nyata yaitu pada lebih cepatnya penyelesaian
pengurusan NPWP dari 3 hari kerja menjadi 1 hari kerja; penyelesaian
permohonan keberatan penetapan pajak dari sebelumnya 12 bulan
menjadi 9 bulan; pengurusan barang-barang impor yang masuk jalur
merah, sebelum reformasi penyelesaiannya memerlukan waktu 48
jam, sekarang hanya memerlukan waktu 12 jam. Sedangkan untuk
barang-barang yang masuk jalur hijau penyelesaiannya hanya
memerlukan waktu 30 menit, dari sebelumnya 4 jam. Sementara itu,
penyelesaian pendaftaran emiten/perusahaan publik hanya
memerlukan waktu 35 hari dari sebelumnya 45 hari, dan untuk
penyelesaian pendaftaran akuntan pada pasar modal hanya
memerlukan waktu 21 hari, dari sebelumnya 45 hari. Eksekusi lelang
memerlukan waktu 34 hari, dari sebelumnya 47 hari, dan untuk lelang
non eksekusi menjadi 34 hari dari sebelumnya 47 hari. Sementara itu,
penyelesaian revisi satuan anggaran per satuan kerja (Satker) dapat
diselesaikan dalam 5 hari kerja. Sedangkan penelaahan dan
pengesahan DIPA Pusat sebelum reformasi birokrasi memerlukan
waktu 1 hari kerja sekarang waktu yang diperlukan untuk pengesahan
dan penerbitan SP2D paling lambat 1 jam.
LAKIP Departemen Keuangan ini merupakan perwujudan dari
pertanggungjawaban pelaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan
negara dan kekayaan negara kepada masyarakat, yang memiliki
peran strategis yaitu:
1. Menyusun Rancangan APBN 2007, yang dilaksanakan secara
transparan dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang Dasar tahun 1945;
2. Mengamankan dan meningkatkan penerimaan pajak dan
penerimaan bukan pajak sesuai dengan perundang-undang yang
berlaku;
3. Mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai
Peningkatan Pelayanan Peran Strategis Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 v
RINGKASAN EKSEKUTIF
dengan arah yang ditetapkan dalam Undang-undang No 18
tentang APBN 2007, yang telah diubah menjadi undang-undang
nomor 41 tahun 2007 tentang Perubahan APBN 2007;
4. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri
dalam negeri melalui pelayanan keluar masuk arus barang ekspor
dan impor, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan
penyelundupan;
5. Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah, dan antar Daerah;
6. Membina, mengelola dan menatausahakan barang milik/kekayaan
negara (aset negara) dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna
dan hasilguna aset negara serta pengamanannya;
7. Menyusun laporan keuangan pemerintah berupa Laporan
Kegiatan Pemerintah Pusat (LKPP), sebagai pertanggungjawaban
Pemerintah atas pengelolaan APBN.
Peran strategis tersebut dilaksanakan dalam pencapaian visi yang
ditetapkan, yaitu:
"Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumen bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi".
Untuk mewujudkan visi tersebut, Departemen Keuangan mempunyai
5 (lima) misi yaitu : (i) Misi di Bidang Fiskal (ii) Misi di Bidang
Ekonomi (iii) Misi di Bidang Politik (iv) Misi di Bidang Sosial Budaya,
dan (v) Misi di Bidang Kelembagaan.
Pelaksanaan dari misi fiskal dan misi ekonomi Departemen
Keuangan, yaitu pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran,
mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara, peningkatan
efektifitas pengeluaran negara, pengelolaan pembiayaan utang, dan
menjaga stabilitas ekonomi, telah diemplementasikan pada
penyusunan RAPBN 2007, yang telah ditetapkan melalui Undang-
Visi Misi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 vi
RINGKASAN EKSEKUTIF
undang Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007. Dalam
APBN 2007 tersebut, ditetapkan bahwa Pendapatan negara dan hibah
Rp 723,1 triliun, yang terdiri atas Penerimaan pajak sebesar Rp 509,5
triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 210,9
triliun, dan hibah sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara belanja negara
sebesar Rp 763,6 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp 504,8
triliun dan belanja/transfer ke daerah sebesar Rp 258,8 triliun. Dengan
demikian, defisit APBN sebesar Rp 40,5 triliun, dan defisit tersebut
akan dibiayai dari dan yang bersumber dari dalam negeri dan luar
negeri sebesar Rp 40,5 triliun.
Untuk mencapai target pendapatan dan hibah ditempuh
melalui berbagai kebijakan. Di bidang perpajakan, upaya-upaya yang
ditempuh antara lain peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem
perpajakan, penyempurnaan kebijakan perpajakan (tax policy measure)
dan administrasi perpajakan (tax administration reform). Sementara itu,
langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) yaitu: (i) optimalisasi dan intensifikasi
PNBP baik yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) dan
intensifikasi pencegahan illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing,
(ii) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai dengan
penerapan good corporate governance, dan (iii) peningkatan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP
kementerian/lembaga ke kas negara.
Kebijakan alokasi belanja pemerintah pusat diarahkan untuk
mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan
ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja. Selain itu,
kebijakan alokasi anggaran juga diarahkan untuk tetap menjaga
stabilitas ekonomi, kelancaran operasional pemerintahan,
memantapkan pelaksanaan desentralisasi, dan peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, seperti pengalihan subsidi kepada
bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu
agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, di bidang pembiayaan
anggaran langkah-langkah yang ditempuh adalah diarahkan untuk
APBN 2007
Pencapaian target pendapatan negara
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
mengutamakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan dari dalam
negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap
sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Dengan berbagai kebijakan
baik di bidang pendapatan dan hibah, belanja negara, maupun
pembiayaan, target-target yang telah ditetapkan diharapkan dapat
dicapai.
Namun, sejak ditetapkannya undang-undang tersebut telah
terjadi berbagai perubahan dan perkembangan yang cukup siknifikan,
baik yang bersumber dari perubahan faktor-faktor eksternal maupun
internal yang mempengaruhi pokok-pokok kebijakan fiskal dan
pelaksanaan APBN 2007. Berdasarkan perubahan dan perkembangan
yang terjadi tersebut, Pemerintah mengajukan perubahan atas
Undang-undang APBN 2007 dengan tujuan agar keberlangsungan
kebijakan fiskal dapat terjaga dan sasaran pembangunan ekonomi 2007
dapat tercapai.
Dengan memperhatikan kondisi terkini, baik lingkup global
maupun domestik, beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam
APBN 2007 perlu disesuaikan. Perubahan asumsi dasar ekonomi
makro tersebut akan berimplikasi pada berubahnya besaran-besaran
APBN, baik pada sisi pendapatan dan hibah maupun pada sisi belanja
negara dan pembiayaan anggaran. Perubahan atas APBN 2007 juga
dimaksudkan untuk mengakomodasikan pertambahan kebutuhan
dana yang diperlukan untuk anggaran peningkatan produksi beras,
subsidi listrik, tunjangan pendidikan, dan penanganan bencana alam
di sejumlah daerah, termasuk penanganan banjir di DKI Jakarta dan
sekitarnya
Dalam tahun APBN-P 2007, pendapatan dan hibah ditargetkan
sebesar Rp 694,1 triliun, belanja negara sebesar Rp 752,4 triliun , dan
pembiayaan anggaran sebesar Rp 58,3 triliun. Dari Pendapatan negara
dan hibah sebesar Rp 694,1 triliun tersebut terdiri atas penerimaan
dalam negeri sebesar Rp 690,3 triliun ( penerimaan perpajakan sebesar
Rp 492,0 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar
Rp 198,3 triliun) dan hibah sebesar Rp 3,8 triliun. Sedangkan belanja
APBN-P 2007
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 viii
RINGKASAN EKSEKUTIF
negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 498,2 triliun
dan transfer ke daerah sebesar Rp 254,2 triliun. Dengan perkiraan
pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN-P tahun 2007
mencapai Rp 58,3 triliun atau 1,5 % terhadap produk domestic bruto
(PDB).
Dalam beberapa bulan terakhir tahun 2007, harga minyak
dunia meningkat pesat hingga hampir menyentuh US$ 100/barel, dan
dampak krisis subprime mortgage di Amerika yang sebelumnya
hanya berdampak pada beberapa negara, ternyata dampaknya
semakin meluas hingga mempengaruhi sektor keuangan dunia
termasuk Indonesia. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi pencapaian
target APBN-P 2007.
Meskipun berbagai hambatan telah menghadang
perekonomian Indonesia, namun berkat kerja keras dan upaya yang
sungguh-sunguh dari semua insan Departemen Keuangan dan
didukung oleh mayarakat secara luas, sasaran yang ditetapkan dalam
tahun 2007 pada umumnya dapat dicapai. Dalam tahun 2007
pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 694.1 triliun, atau 102,1
persen dari yang ditargetkan dalam APBN-P. Pencapaian target
pendapatan dan hibah dalam tahun 2007 terutama didukung oleh
lebih tingginya realisasi penerimaan PNBP dari yang ditargetkan
dalam APBN-P. Tingginya capaian kinerja PNBP ini terutama
didukung oleh meningkatnya harga CPO dan harga komoditas
sumber daya mineral di pasar dunia. Realisasi belanja negara sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditargetkan. Hal ini
disebabkan oleh meningkatnya subsidi terkait dengan meningkatnya
harga minyak di pasar global yang hampir menyentuh US 100/barel.
Meskipun belanja negara mengalami peningkatan, namun dapat
diimbangi oleh pendapatan negara dan hibah yang melebihi target,
sehingga realisasi defisit anggaran dalam tahun 2007 dapat ditekan
menjadi Rp 48 triliun, lebih rendah dari yang ditargetkan dalam
APBN-P 2007 sebesar Rp 58,3 triliun. Sementara pembiayaan dalam
tahun 2007 belum mencukupi untuk menutup defisit anggaran,
sehingga kekurangan pembiayaan tersebut ditutup dari Sisa Anggaran
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 ix
RINGKASAN EKSEKUTIF
Lebih (SAL) tahun-tahun sebelumnya. Kinerja APBN 2007 dapat
dilihat pada tabel berikut:
REALISASI APBN 2007 ( dalam triliun rupiah)
APBN-P
Realisasi
% thd APBN-P
Pendapatan Negara dan Hibah 694,1 708,5 102,1 1 Penerimaan Negara Dalam
Negeri 690,3 706,8 102,4 a Penerimaan Perpajakan 492,0 491,8 100,0
b Penerimaan Non Pajak (PNBP) 198,3 215,0 108,4
2 Hibah 3,8 1,7 44,6 Belanja Negara 752,4 757,2 100,6 1 Belanja Pemerintah Pusat 498,2 504,0 101,2 2 Belanja Ke Daerah 254,2 253,3 99,6 Defisit Anggaran -58,3 -48,8 83,6 Pembiayaan 58,3 42,3 72,6 1 Pembiayaan Dalam Negeri 70,8 66,2 93,5 2 Pembiayaan Luar Negeri
(neto) -12,5 -23,9 191,2
Selain pengelolaan APBN, kegiatan-kegiatan lainnya dalam
misi fiskal dan ekonomi yang nilai capaian kinerjanya sudah sesuai
dengan yang ditargetkan antara lain adalah (a) penyusunan Peratuan
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; (b)
penyusunan PMK tentang Penyelesaian Asset Bekas Asing/Cina; (c)
penyusunan Permenkeu tentang Pengelolaan Kekayaan Negara; (d)
penyusunan draft RPP/Perpres tentang Inventarisasi Kekayaan
Negara; dan (e) Menyempurnakan Peraturan Menteri keuangan
petunjuk pelaksanaan pengurusan Piutang Negara. Sementara
program dan kegiatan di bidang keuangan yang diarahkan untuk
mencapai Good Corporate Gorvernance (GCG) dalam industri pasar
modal, yang dalam tahun 2007 telah berhasil diundangkan 15 (lima
belas) peraturan perundang-undangan.
Realisasi APBN 2007
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 x
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dalam Lakip ini selain kinerja misi fiskal dan misi ekonomi,
juga dibahas pencapaian sasaran misi kelembagaan, misi sosial
budaya, dan misi politik. Pada misi kelembagaan, selain
melaksanakan program reformasi birokrasi, juga dilaksanakan
program (i) penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan
kepemerintahan yang meliputi penataan kelembagaan sesuai hasil
analisis jabatan dan beban kerja. Nilai capaian dari kegiatan ini
mencapai 600%; (ii) program evaluasi dan monitoring organisasi di
lingkungan instansi vertikal di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan
cukai, dan Ditjen perbendaharaan nilai capaiannya 100%; program-
program dalam kegiatan analisis jabatan nilai capaiannya 100%;
demikian pula penyusunan standar prosedur kerja (SOP) unit eselon I
di lingkungan Departemen Keuangan, nilai capaiannya mencapai
100%.
Misi Sosial budaya yaitu mengembangkan masyarakat finansial
yang berbudaya modern diemplementasikan dalam program
pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran. Kinerja program
pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran yang dilakukan
melalui kegiatan sosialisasi kebijakan penganggaran ke
kementerian/lembaga dan sosialisasi pedoman APBN dalam kerangka
jangka menengah (MTEF) dan berbasis kinerja nilai capaiannya sesuai
dengan sasaran, yaitu 100 %.
Misi Politik yaitu mendorong proses demokrasi fiskal dan
ekonomi, yang diemplementasikan dalam program peningkatan
ekektivitas pengeluaran negara dan peningkatan stabilisasi ekonomi
dan keuangan pada umumnya sudah sesuai dengan sasaran. Namun
beberapa kegiatan antara lain penyusunan RUU tentang otoritas Jasa
Keuangan (OJK), RUU tentang Perubahan UU No. 2/1992 tentang
Usaha Perasuransian, RUU tentang Penyempurnaan UU No. 8 tahun
1998 tentang Pasar Modal, RUU tentang Perubahan UU No. 11 tahun
1992 tentang Dana Pensiun, dan RUU tentang perubahan UU No. 7
tentang Pajak Penghasilan, nilai capaiaanya belum seperti yang
diharapkan.
Pencapaian Misi Fiskal dan ekonomi Pencapaian Misi Sosial Budaya Peraturan perundangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 xi
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 xii
Dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja ke lima misi tersebut pada
umumnya sudah sesuai dengan yang direncanakan, bahkan ada yang
melebihi sasaran yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa
hal yang belum sesuai dengan sasaran, yang antara lain dikarenakan
oleh faktor di luar kewenangan Departemen Keuangan (seperti
tingginya harga minyak di pasar internasional, bencana alam,
persetujuan DPR, dan lainnya). Keberhasilan pencapaian sasaran ini
bukan hanya keberhasilan dari Departemen Keuangan semata, tetapi
juga menggambarkan keberhasilan dari kementerian/lembaga
lainnya, serta dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat.
Capaian kinerja pada 12 program-program yang telah dilaksanakan
dalam 275 kegiatan, dapat disimpulkan secara rata-rata nilai
capaiannya pada kelima misi Departemen Keuangan dapat dilihat
pada tabel berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. Misi Fiskal 100% 110% 110
2. Misi Ekonomi 100% 117% 117
3. Misi Sosial Budaya 100% 100% 100
4. Misi Politik 100% 92% 92
5. Misi Kelembagaan 100% 170% 170
Untuk meningkatkan nilai capaian kinerja agar sesuai dengan
yang diharapkan, di masa mendatang Departemen Keuangan akan
terus melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang
telah ada, agar sesuai dengan percepatan peningkatan perkembangan
perekonomian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan
negara yang profesional, akuntabel, dan transparan.
Pencapaian kinerja
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Halaman
PENGANTAR ………………………………………………………………………...........
RINGKASAN EKSEKUTIF……….…………………………….……………………….
DAFTAR ISI ……………….………………..……………………………………………
i
iv
xiii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..…….. 1
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK ……………………………………………..
A. Alur Pikir ……………………………………………………..……………
B. Rencana Strategik …………………………………………………………
C. Rencana Kinerja Tahun 2007……………………………………………..
11
11
12
28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………..
A. Evaluasi Kinerja Kegiatan ……………………………………………….
- Misi Fiskal ………………………………………………………………
- Misi Ekonomi …………………………………………………………...
- Misi Sosial Budaya ……………………………………………………..
- Misi Politik ……………………………………………………………...
- Misi Kelembagaan ……………………………………………………..
B. Evaluasi Kinerja Sasaran ………………………………………………...
- Misi Fiskal ………………………………………………………………
- Misi Ekonomi …………………………………………………………..
- Misi Sosial Budaya ……………………………………………………..
- Misi Politik ……………………………………………………………...
- Misi Kelembagaan ……………………………………………………..
C. Aspek Keuangan ……………..…………………………………..............
61
61
61
91
98
99
104
121
121
131
133
133
135
140
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………….. 141
Lampiran-lampiran
A. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Departemen Keuangan Tahun 2007
B. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Departemen Keuangan Tahun 2007
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2006 xiii
BAB I PENDAHULUAN
BAB I
PENDAHULUAN
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah
akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah
yang melekat pada suatu lembaga. Terkait dengan hal tersebut disusunlah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Departemen
Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi
Departemen Keuangan pada tahun 2007. LAKIP Departemen Keuangan tahun
2007 merupakan LAKIP tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009. Penyusunan LAKIP Departemen
Keuangan, mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada pedoman yang
ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam Keputusan Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP mempunyai fungsi ganda, di satu sisi merupakan alat kendali,
alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan menuju terwujudnya good
governance, yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang
berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Di sisi lain, LAKIP merupakan salah satu alat untuk memacu
peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Departemen Keuangan.
Visi Departemen Keuangan, adalah ”Menjadi pengelola keuangan dan
kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan
masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju
masyarakat adil, makmur dan berperadapan tinggi”
Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi,
yaitu (1) misi bidang fiskal; (2) misi bidang ekonomi; (3) misi bidang
LAKIP sebagai pertanggung Jawaban pelaksanaan tugas/kegiatan Visi dan Misi Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 1
BAB I PENDAHULUAN
kelembagaan; (4) misi bidang sosial budaya; dan (5) misi bidang politik.
Pelaksanaan dari kelima misi tersebut berpedoman pada RPJM 2004-
2009 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007, yang memuat Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2007 yang merupakan rencana tahunan ketiga RPJM
Tahun 2004-2009, dan selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan APBN
2007. RKP tersebut selanjutnya dirinci dalam Rencana Strategik (RENSTRA)
Departemen Keuangan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Departemen
Keuangan Tahun 2007.
Dalam upaya melaksanakan kelima misi tersebut, Departemen
Keuangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 94 Tahun 2006, mempunyai tugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan
kekayaan negara.
Dalam melaksanakan tugasnya Departemen Keuangan
menyelenggarakan fungsi :
Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan
teknis di bidang keuangan dan kekayaan negara,
Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya,
Pengelola barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya,
Pengawasan atas pelaksanaan tugas, dan
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Menteri Keuangan berperan
pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara
yang dipisahkan (pasal 6 ayat 2 huruf a, UU No.17 tahun 2003). Selaku
pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai peran strategis yaitu (i)
menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; (ii) menyusun
rancangan APBN dan rancangan APBN Perubahan; (iii) mengesahkan
Tugas Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 2
BAB I PENDAHULUAN
dokumen pelaksanaan anggaran; (iv) melakukan perjanjian internasional di
bidang keuangan; (v) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang
telah ditetapkan dalam Undang-undang; (vi) melaksanakan fungsi Bendahara
Umum Negara (BUN); (vii) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN; dan
(viii) melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan
ketentuan Undang-undang.
Pelaksanaan dari peran strategis Departemen Keuangan tersebut telah
diimplementasikan pada penyusunan RAPBN 2007, yang telah ditetapkan
melalui Undang-undang Nomor 18 tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007.
Dalam APBN 2007 tersebut, ditetapkan kebijakan fiskal dan asumsi makro
yang digunakan untuk menyusun APBN 2007 sebagai berikut: (1) pertumbuhan
ekonomi sebesar 6,3 %; (2) laju inflasi (yoy) sebesar 6,5%; (3) rata-rata nilai tukar
rupiah sebesar Rp 9.300/US$; (4) rata-rata suku bunga SBI 3 bulan (yoy)
sebesar 8,5%; (5) rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar
US$ 63/barel; dan (6) lifting minyak Indonesia sebesar 1,0 juta barel per hari.
Dengan asumsi tersebut dalam tahun 2007 pendapatan negara dan hibah
ditargetkan sebesar Rp 723,1 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak
sebesar Rp 509,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp
210,9 triliun, dan hibah sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara belanja negara
ditargetkan sebesar Rp 763,6 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat sebesar
Rp 504,8 triliun dan belanja/transfer ke daerah sebesar Rp 258,8 triliun. Oleh
karena belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, maka terjadi defisit
anggaran sebesar Rp 40,5 triliun. Defisit anggaran tersebut akan dibiayai dari
dana yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 55,1 trliun dan pinjaman
luar negeri neto sebesar minus Rp 14,6 triliun.
Berbagai kebijakan di bidang perpajakan, penerimaan bukan pajak,
belanja negara, desentralisasi fiskal, bidang pembiayaan, serta bidang keuangan
dan pasar modal telah ditempuh guna mencapai target yang telah ditetapkan.
Di bidang perpajakan kebijakan yang ditempuh antara lain melakukan evaluasi
dan penyempurnaan atas kebijakan perpajakan (tax policy measures) dan
administrasi perpajakan (tax administration reform). Langkah-langkah ini
dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif
dan efisien. Sementara itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
Peran Strategis Departemen Keuangan Kebijakan Fiskal Kebijakan di Bidang Perpajakan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 3
BAB I PENDAHULUAN
penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan (a) optimalisasi dan
intensifikasi PNBP yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) , seperti
migas, pertambangan umum, kelautan dan kehutanan, serta yang bersumber
dari non SDA seperti telekomunikasi, pengembalian rekening dana investasi
(RDI) dan lainnya, (b) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN yang disertai
dengan penerapan good corporate governance , dan (c) peningkatan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran PNBP oleh kementerian /
lembaga ke kas negara.
Kebijakan di bidang belanja negara antara lain adalah (a) pengendalian
dan penajaman prioritas alokasi belanja negara (b) meningkatkan kesejahteraan
aparatur negara melalui kebijakan kenaikkan gaji pokok dan pemberian gaji ke
13, (c) mengalihkan kebijakan subsidi secara bertahap agar tetap sasaran, dan
(d) memantapkan desentralisasi fiskal. Sementara itu kebijakan di bidang
pembiayaan lebih diarahkan untuk mengurangi pinjaman luar negeri dan lebih
mengutamakan pemanfaatan pada sumber-sumber pembiayaan dari dalam
negeri dengan tetap mempertimbangkan daya serap pasar serta keselarasan
dengan kebijakan moneter. Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri
antara lain penggunaan sebagian dana dan saldo simpanan pemerintah di Bank
Indonesia, penerimaan dari hasil penjualan aset program restrukturisasi
perbankan, penerbitan surat utang negara (SUN), dan pemanfaatan pinjaman
luar negeri. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diatas diharapkan target-
target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Namun, sejak ditetapkannya undang-undang tersebut telah terjadi
berbagai perubahan yang cukup signifikan, baik yang bersumber dari faktor-
faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi pokok-pokok kebijakan
fiskal dan pelaksanaan APBN 2007. Berdasarkan perubahan dan perkembangan
yang terjadi tersebut, Pemerintah mengajukan perubahan atas Undang-undang
APBN 2007 dengan tujuan agar keberlangsungan kebijakan fiskal dapat terjaga
dan sasaran pembangunan ekonomi 2007 dapat tercapai.
Dengan memperhatikan kondisi terkini, baik perekonomian global
maupun domestik, beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2007
perlu disesuaikan. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan
berimplikasi pada berubahnya besaran-besaran APBN, baik pada sisi
pendapatan dan hibah maupun pada sisi belanja negara dan pembiayaan
Kebijakan di Bidang Belanja Negara
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 4
BAB I PENDAHULUAN
anggaran. Perubahan atas APBN 2007 juga dimaksudkan untuk
mengakomodasikan pertambahan kebutuhan dana yang diperlukan untuk
anggaran peningkatan produksi beras, subsidi listrik, tunjangan pendidikan,
dan penanganan bencana alam di sejumlah daerah, termasuk penanganan
banjir di beberapa daerah.
Dalam APBN-P tahun 2007, pendapatan Negara dan hibah ditargetkan
sebesar Rp 694,1 triliun, belanja negara sebesar Rp 752,4 triliun, dan
pembiayaan anggaran sebesar Rp 58,3 triliun. Pendapatan negara dan hibah
sebesar Rp 694,1 triliun tersebut terdiri atas penerimaan dalam negeri sebesar
Rp 690,3 triliun ( penerimaan perpajakan sebesar Rp 492,0 triliun dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 198,3 triliun) dan hibah
sebesar Rp 3,8 triliun. Sedangkan belanja negara terdiri dari belanja pemerintah
pusat sebesar Rp 498,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 254,2 triliun.
Dengan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran
dalam APBN-P tahun 2007 mencapai Rp 58,3 triliun atau 1,5 % terhadap
produk domestik bruto (PDB).
Dalam pelaksanaannya, pada akhir tahun 2007, harga minyak dunia
meningkat pesat hingga hampir menyentuh US$ 100/barel dan dampak krisis
subprime mortgage di Amerika semakin meluas hingga mempengaruhi sektor
keuangan dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi
pencapaian target APBN 2007. Dalam tahun 2007 pendapatan negara dan
hibah mencapai Rp 694.1 triliun, atau 102,1 persen dari yang ditargetkan dalam
APBN-P tahun 2007. Pencapaian target pendapatan Negara dan hibah dalam
tahun 2007 terutama didukung oleh lebih tingginya realisasi penerimaan PNBP
dari yang ditargetkan dalam APBN-P. Hal ini dikarenakan oleh meningkatnya
harga CPO dan komoditas pertambangan di pasar dunia. Realisasi belanja
negara relatif sama dengan yang ditargetkan, sedangkan realisasi defisit
anggaran lebih rendah dari perkiraan semula. Sementara pembiayaan dalam
tahun 2007 belum mencukupi untuk menutup defisit anggaran, sehingga
kekurangan pembiayaan tersebut ditutup dari sisa anggaran lebih (SAL) tahun-
tahun sebelumnya. Realisasi APBN tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 5
BAB I PENDAHULUAN
APBN 2007 (dalam triliun Rp)
APBN APBN-
P Realisasi % thd
APBN-P
Pendapatan dan Hibah 723,1 694,1 708,5 102 I Penerimaan Dalam Negeri 720,4 690,3 706,8 102
a. Penerimaan
Perpajakan 509,5 492,0 491,8 100 Pajak Dalam Negeri 494,6 474,6 470,9 99 Pajak Luar Negeri 14,9 17,4 20,9 120
b. Penerimaan Negara
Bukan Pajak 210,9 198,3 215,0 108
II Hibah 2,7 3,8 1,7 45
Belanja Negara 763,6 752,3 757,2 101 I Belanja Pusat 504,8 498,2 504,0 101 o/w
a. Pembayaran Bunga
Utang 85,1 83,6 79,6 95 b. Subsidi 102,9 105,1 150,2 143 II Transfer Ke Daerah 258,8 254,2 253,3 100 1. Dana Perimbangan 250,3 244,6 244,0 100
2. Dana Otonomi
Khusus dan Peny. 8,5 9,6 9,3 97 Defisit/surplus Anggaran -40,5 -58,3 -48,8 84
Pembiayaan -40,5 58,3 42,3 73 I Pembiayaan Dalam Negeri -40,5 70,8 66,2 94 II Pembiayaan Luar Negeri
(neto) 55,1 -12,5 -23,9 191
Sementara itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Departemen
Keuangan dan mencapai target kinerja kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan,
setiap pegawai Departemen Keuangan dituntut untuk selalu mengantisipasi
berbagai tuntutan perkembangan baik dari dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya dalam rangka lebih mengoptimalkan kinerja Departemen
Keuangan dengan mengacu pada pada Undang-undang No 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, sejak September
tahun 2007 telah dilaksanakan program reformasi birokrasi. Program reformasi
birokrasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, kompetensi,
profesionalisme, intregritas, dan kualitas sumber daya manusia.
APBN 2007
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 6
BAB I PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan meliputi 4 aspek, yaitu
penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan
manajemen SDM, dan perbaikan renumerasi. Penaataan organisasi
dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan yang antara lain dilakukan
dengan membentuk kantor pajak modern (3 LTO, 28 MTO, dan 171 STO),
memfungsikan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai di Tanjung
Priok dan Batam, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Percontohan. Dalam tahun 2007 ini, telah dibangun 27 kantor dari 30 kantor
yang direncanakan.
Pembentukan kantor pajak modern ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan kepatuhan wajib
pajak, intensifikasi, ekstesifikasi , dan penerimaan pajak, meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan efektivitas organisasi dan dalam rangka
mewujudkan good governance di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Sedangkan pembentukan kantor pelayanan Utama Bea dan Cukai
dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi Ditjen Bea dan Cukai dan
meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai dengan
mengimplementasikan cara yang cepat, efisien, transparan, dan responsif
terhadap pengguna jasa, untuk meningkatkan efektivitas dan citra organisasi
serta dalam upaya mewujudkan good governance dan clean governance di
lingkungan Ditjen Bea dan Cukai.
Peningkatan pelayanan pada unit-unit eselon I Departemen Keuangan
terlihat nyata pada lebih cepatnya pelayanan di berbagai unit tersebut. Sebagai
contoh, penyelesaian pengurusan NPWP saat ini hanya memerlukan waktu 1
hari kerja, sebelum reformasi birokrasi waktu yang diperlukan 3 hari kerja;
permohonan keberatan penetapan pajak yang sebelumnya selesai dalam 12
bulan, saat ini dapat diselesaikan dalam 9 bulan; pengurusan barang-barang
impor yang masuk jalur merah, sebelum reformasi penyelesaiannya
memerlukan waktu 48 jam, sekarang hanya memerlukan waktu 12 jam.
Sedangkan untuk barang-barang yang masuk jalur hijau penyelesaiannya
hanya memerlukan waktu 30 menit, dari sebelumnya 4 jam. Sementara itu,
pendaftaran emiten/perusahaan publik hanya memerlukan waktu 35 hari dari
sebelumnya 45 hari, dan untuk akuntan pasar modal pendaftarannya hanya
memerlukan waktu 21 hari, dari sebelumnya 45 hari. Eksekusi lelang
Reformasi Birokrasi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 7
BAB I PENDAHULUAN
memerlukan waktu 34 hari, dari sebelumnya 47 hari, dan lelang non eksekusi
dari 47 hari menjadi 34 hari. Sementara itu revisi satuan anggaran per satuan
kerja (Satker) manjadi 5 hari kerja. Sedangkan penelaahan dan pengesahan
DIPA Pusat paling lambat dan penerbitan SP2D menjadi 1 jam dari
sebelumnya 1 hari kerja.
Dalam mengemban tugas sebagai pembantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan
kekayaan negara, Departemen Keuangan didukung oleh sumberdaya yang
dimiliki, yang berdasarkan perpres No 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun
2006, Departemen Keuangan, yang terdiri atas:
1. Menteri
2. Sekretariat Jenderal
3. Direktorat Jenderal
4. Inspektorat Jenderal
5. Badan dan/atau Pusat
6. Staf Ahli
Dan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2006 unit eselon I,
Departemen Keuangan terdiri dari :
1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Anggaran
3. Direktorat Jenderal Pajak
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
7. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
8. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
9. Inspektorat Jenderal
10. Badan Pengawas Pasar modal dan Lembaga Keuangan
11. Badan Kebijakan Fiskal
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
13. Staf Ahli
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 8
BAB I PENDAHULUAN
Rincian lebih lanjut susunan organisasi Departemen Keuangan sampai
dengan eselon II ke bawah di tingkat pusat telah ditetapkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006
tentang organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan
a. Sumber Daya Manusia, dengan komposisi :
Berdasarkan Jenis Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
SD
SLTP
SMU
D-3
Sarjana (S1) / D-4
Master (S2)
Doktor/S3
874
1.725
28.251
10.846
17.200
4.234
57
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Jumlah 63.187 orang
Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Golongan I/a
Golongan I/b
Golongan I/c
Golongan I/d
Golongan II/a
Golongan II/b
Golongan II/c
Golongan II/d
Golongan III/a
Golongan III/b
Golongan III/c
Golongan III/d
Golongan IV/a
89
193
108
188
8.798
3.086
9.434
7.744
8.686
12.725
5.767
4.318
1.059
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
SDM Departemen Keuangan berdasarkan pendidikan SDM Departemen Keuangan berdasarkan golomgan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 9
BAB I PENDAHULUAN
14)
15)
16)
17)
Golongan IV/b
Golongan IV/c
Golongan IV/d
Golongan IV/e
738
132
110
12
orang
orang
orang
orang
Jumlah 63.187 orang
Berdasarkan jabatan
No Jabatan Jumlah
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Korpel
Fungsional
Pelaksana
15
187
1.564
7.094
9.334
4.034
40.950
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Jumlah 63.187 orang
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Keuangan
Tahun 2007, diharapkan aparat Departemen Keuangan dapat semakin
termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, diharapkan
berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga
untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.
Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, sistematika penyajian
LAKIP adalah sebagai berikut :
BAB I
BAB II
Pendahuluan
Perencanaan Strategik
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Evaluasi Kinerja Kegiatan
B. Evaluasi Kinerja Sasaran
C. Aspek Keuangan
BAB IV Penutup
SDM Departemen Keuangan berdasarkan Jabatan LAKIP sebagai motivator peningkatan kinerja aparat Departemen Keuangan Sistematika Penyajian LAKIP
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 10
BAB I PENDAHULUAN
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIK A. ALUR PIKIR
LANDASAN Undang-undang No 25 Tahun 2004 Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara (UU No.17, UU No.1 dan UU No.15 Tahun 2004)
RPJM 2004-2009 APBN Tahun Anggaran 2007
Tugas Departemen Keuangan Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian
tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara
V I S I
M I S I
K E B I J A K A N
PROGRAM
L A K I P
T U J U A N
S A S A R A N
INDIKATOR SASARAN
Faktor Kunci Penentu Keberhasilan
Umpan Balik Umpan Balik
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
B. RENCANA STRATEGIK
Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana
tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara
integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir
sebagaimana bagan di atas.
Departemen Keuangan bertugas membantu Presiden dalam
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang
keuangan dan kekayaan negara. Hal ini berarti Departemen Keuangan
menjadi pengelola keuangan negara dan sekaligus pengelola kekayaan
negara. Dalam era globalisasi saat ini Departemen Keuangan harus
berpandangan jauh ke depan, berupaya meningkatkan kualitas agar
lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar
global. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparat Departemen
Keuangan harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan
kredibilitasnya, sehingga dipercaya dan dibanggakan masyarakat
serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung
tercapainya masyarakat adil dan makmur.
Dalam menjalankan tugas tersebut, terkandung beberapa peran
strategis Departemen Keuangan yaitu:
(1) Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(RAPBN) yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan
negara yang dilaksanakan secara transparan dan bertanggung
jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
1945;
(2) Mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak,
bea masuk dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak sesuai
peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya mengurangi
ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri;
(3) Mengalokasikan belanja negara dengan setepat-tepatnya sesuai
dengan arah yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun
2004-2009 dan Undang-undang APBN, sehingga dapat
memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat;
Perencanaan Strategis Peran strategis Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
(4) Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha dan industri
dalam negeri melalui pemberian kemudahan dalam rangka
pengelolaan bahan baku impor untuk memproduksi barang
ekspor, meningkatkan kelancaran arus barang impor dan ekspor,
serta pencegahan dan pemberantasan penyelundupan;
(5) Menetapkan kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, dan antar Daerah;
(6) Membina, mengelola, dan menatausahakan barang
milik/kekayaan negara (aset negara) dalam rangka lebih
meningkatkan dayaguna dan hasilguna aset negara serta
pengamanannya;
(7) Menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai
pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN.
VISI
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Departemen
Keuangan mempunyai visi sebagai berikut :
“ Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara
bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan
masyarakat serta instrumental bagi proses transformasi
bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan
berperadaban tinggi”
Dalam visi tersebut, yang dimaksud dengan pengelola
keuangan dan kekayaan negara adalah Departemen Keuangan
sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan
mengalokasikan keuangan negara dan memelihara barang
milik/kekayaan negara. Bertaraf internasional artinya setara atau
tidak berbeda dengan lembaga/institusi yang ada di negara maju
sebagai refleksi cita-cita dalam mencapai tingkatan standar dunia atau
standar internasional baik kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja
serta hasil-hasilnya. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat adalah
semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu
Visi Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 13
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit
anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Instrument bagi
proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan
berperadaban tinggi, artinya Departemen Keuangan memegang
peran sangat penting dalam menuju masyarakat adil dan makmur
sebagaimana dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 dengan
tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian bangsa
Indonesia.
MISI
Dalam rangka pencapaian visi, Departemen Keuangan menetapkan 5
(lima) misi, yaitu:
1. Misi di Bidang Fiskal
Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, dan berkelanjutan
serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati
(prudent), bertanggung jawab, dan transparan
Kebijakan fiskal pemerintah yang diambil diarahkan untuk
menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui
peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman
luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan negara, serta
penghematan pengeluaran. Dalam upaya menciptakan APBN yang
sehat, ada dua langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan
pemerintah yaitu menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju
seimbang atau surplus dan menurunkan secara bertahap jumlah utang
publik dan rasionya terhadap PDB. Strategi penurunan defisit
anggaran pada dasarnya ditempuh melalui dua langkah pokok yaitu
meningkatkan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor
perpajakan dan pengendalian serta penajaman prioritas alokasi
belanja negara. Sementara itu penurunan rasio utang publik terhadap
PDB dapat dilakukan antara lain melalui strategi pengelolaan utang
dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat.
Misi Misi Fiskal
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 14
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
2. Misi di Bidang Ekonomi
Mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa
mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi
bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju
masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.
Implementasi misi di bidang ekonomi adalah Departemen
Keuangan diharapkan mampu berperan dalam memelihara stabilitas
ekonomi makro. Dilain pihak Departemen Keuangan secara proaktif
melaksanakan agenda reformasi di bidang ekonomi dengan insrumen
mewujudkan lembaga keuangan non bank yang sehat dan handal,
menciptakan pasar modal yang maju, dan pengelolaan Surat Utang
Negara (SUN) yang meminimalkan biaya bunga dalam jangka
panjang pada tingkat risiko yang dapat dikendalikan.
3. Misi di Bidang Politik
Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi
Departemen Keuangan mengemban misi ini dalam rangka
penyiapan peraturan dan perundang-undangan di bidang keuangan
maupun kekayaan negara untuk mendukung proses demokratisasi
fiskal dan ekonomi. Selain itu, Departemen Keuangan juga berperan
memantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
4. Misi di Bidang Sosial Budaya
Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern
Departemen Keuangan mengemban misi ini dalam rangka
meningkatkan pengetahuan masyarakat akan keuangan dan kekayaan
negara khususnya di bidang pasar modal dan lelang dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Misi Ekonomi Misi Politik Misi Sosial Budaya
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 15
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
5. Misi di Bidang Kelembagaan
Senantiasa memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan
aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi
keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan
pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan
kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan
yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang
potensial dan mempunyai integritas yang tinggi
Sesuai dengan misi ini, organisasi dan tata laksana
Departemen Keuangan harus selalu menyesuaikan dengan
perkembangan tugas pokok dan fungsi. Selain itu, Departemen
Keuangan juga harus meningkatkan pembinaan dan pengembangan
SDM serta mewujudkan e-Government agar mampu memenuhi
tuntutan stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan).
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (CRITICAL
SUCCESS FACTORS)
Critical Success Factors adalah faktor penentu keberhasilan
yang mencakup berbagai bidang/aspek dari misi, yang sangat
mempengaruhi keberhasilan kinerja Departemen Keuangan.
Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, terlebih
dahulu perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan
melalui analisis tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan/peluang,
dan tantangan (SWOT) dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal
dan eksternal serta melakukan analisis strategi antara faktor-faktor
kekuatan dengan peluang (SO), kelemahan dengan peluang (WO),
kekuatan dengan tantangan (ST), dan kelemahan dengan tantangan
(WT). Selain itu, pendekatan analisis SWOT di lakukan untuk
mengetahui kompleksitas permasalahan sebagai strategi untuk
mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan
ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan dan
peluang, yang disajikan sebagai berikut :
Misi Kelembagaan Faktor Kunci Keberhasilan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 16
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
ANALISIS STRATEGI DAN PILIHAN
INTERNAL EKSTERNAL
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 1. tersedianya peraturan
perundang-undangan yang menunjang pelaksanaan tugas fungsi departemen;
2. dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas;
3. adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas;
4. adanya sturktur organisasi yang tersebar sampai ke daerah;
5. tersedianya jumlah SDM yang memadai;
6. dinamika organisasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;
7. tersedianya infrastruktur teknologi informasi;
8. tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
1. kurangnya koordinasi antar unit Departemen Keuangan;
2. terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas;
3. kurangnya jumlah SDM untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu;
4. masih adanya pegawai yang integritasnya kurang memadai;
5. kurang adanya keterkaitan sistem pengembangan pegawai yang berbasis kompetensi;
6. belum terwujudnya sistem informasi keuangan yang terintegrasi;
7. terbatasnya penerimaan negara.
PELUANG (O) SO WO 1. adanya tawaran program
pendidikan dan pelatihan SDM di dalam dan luar negeri;
2. semakin majunya teknologi yang memudahkan mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat;
3. masih dimungkinkannya peningkatan penerimaan negara;
4. potensi pembiayaan defisit melalui SUN dan PHLN yang cukup besar;
5. potensi pemodal domestik yang cukup besar untuk berinvestasi di pasar modal;
6. cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi regional dan dunia yang mampu menopang tercapainya target pertumbuhan ekonomi Indonesia;
7. adanya kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan keuangan.
1. memanfaatkan tawaran pendidikan dari dalam dan luar negeri dengan adanya dukungan pimpinan;
2. memanfaatkan kemajuan teknologi guna mendukung pelaksanaan sistem dan prosedur kerja;
3. meningkatkan penerimaan negara dan pasar SUN dengan dukungan peraturan, dukungan pimpinan dan SDM;
4. memanfaatkan peraturan dan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan investasi di pasar modal;
5. meningkatkan kerjasama luar negeri di bidang ekonomi dan keuangan dengan dukungan peraturan perundang-undangan, SDM, dan teknologi informasi.
1. meningkatkan etos kerja pegawai melaui program pendidikan dan pelatihan;
2. mengoptimalkan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan teknologi;
3. meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri;
4. meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan penerimaan negara;
5. tertutupnya defisit APBN melalui SUN dan PHLN.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 17
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
TANTANGAN (T) ST WT 1. adanya tuntutan
stakeholders untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
2. kurangnya koordinasi antar departemen/instansi terkait;
3. belum pulihnya krisis ekonomi serta lemahnya daya tarik investasi;
4. semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan yang menjadi beban keuangan negara;
5. berakhirnya kerjasama dengan IMF yang dapat menimbulkan kesenjangan pendanaan dan kesenjangan kredibilitas;
6. ancaman disintegrasi bangsa yang memerlukan pembiayaan yang besar untuk menanggulanginya;
7. adanya tuntutan/kebutuhan akan peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara;
8. makin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah;
9. kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat.
1. meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan sistem dan prosedur yang jelas, struktur organisasi, SDM, dan infrastruktur teknologi informasi;
2. mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dengan penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah;
3. meningkatkan koordinasi antar departemen/instansi dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan, dukungan pimpinan, dan teknologi informasi;
4. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Keuangan untuk menunjang percepatan pemulihan krisis ekonomi dan daya tarik investasi;
5. mengatasi peningkatan kebutuhan pembiayaan yang menjadi beban keuangan negara dengan dukungan pimpinan dan peraturan perundang-undangan;
6. memanfaatkan peraturan perundang-undangan, dukungan pimpinan dan perubahan organisasi untuk menanggulangi timbulnya kesenjangan pendanaan dan kredibilitas setelah berakhirnya kerjasama dengan IMF;
7. mengefektifkan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi yang tersedia dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.
1. mengupayakan keterkaitan sistem kepegawaian terpadu yang berbasis kompetensi dan optimalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
2. mengupayakan peningkatan koordinasi antar unit Departemen Keuangan untuk mengatasi kurangnya koordinasi antar departemen atau instansi terkait;
3. mengupayakan peningkatan koordinasi dengan unit atau instansi terkait dan mewujudkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk menunjang percepatan pemulihan krisis ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi serta menanggulangi kurangnya koordinasi antar departemen/instansi terkait;
4. mengupayakan penajaman skala prioritas alokasi belanja negara;
5. mengupayakan peningkatan koordinasi antar unit terkait, sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan mengoptimalkan penerimaan negara untuk mengatasi ketidakpastian di bidang politik dan sosial, serta pembiayaan yang ditanggung akibat ancaman disintegrasi bangsa;
6. mengupayakan peningkatan koordinasi, peningkatan jumlah SDM, peningkatan integritas pegawai dan mewujudkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk memenuhi tuntutan peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 18
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Atas hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dapat
diambil strategi :
(1) tersedianya peraturan perundang-undangan yang menunjang
pelaksanaan tugas fungsi Departemen Keuangan sehingga
potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan non pajak dapat
ditingkatkan;
(2) terbukanya peluang untuk mengembangkan pasar sekunder atas
obligasi negara sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam
negeri untuk mengatasi defisit anggaran;
(3) Selalu mengikuti perkembangan kebijakan Pemerintah dengan
mengupayakan organisasi dan tatalaksana di lingkungan
Departemen Keuangan senantiasa dievaluasi dan
disempurnakan sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan
tuntutan pelaksanan tugas serta kententuan yang berlaku;
(4) mengupayakan peningkatan integritas SDM melalui penerapan
KIS dalam pelaksanaan tugas sehingga tercipta pelayanan prima;
(5) tersedianya sistem dan teknologi informasi untuk peningkatan
manajemen keuangan dan kekayaan negara dalam
mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat
cepat;
(6) tersedianya peraturan perundang-undangan tentang keuangan
dan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dalam
menghadapi adanya berbagai tuntutan terhadap pemerintah baik
dari dalam negeri maupun luar negeri;
(7) mengatasi keterbatasan kualitas SDM agar mampu dalam
menghadapi berbagai tuntutan reformasi di segala bidang dan
memasuki era globalisasi serta menghadapi perdagangan bebas
(AFTA);
(8) mengupayakan tersedianya dana, sarana, dan prasarana agar
mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang
sangat cepat, serta mampu mengantisipasi kondisi politik,
ekonomi, dan keamanan yang belum stabil.
Strategi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 19
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut:
(1) Tersedianya perangkat peraturan perundang-undang di bidang
keuangan dan kekayaan negara;
(2) Tersedianya jaringan organisasi yang luas sampai ke daerah;
(3) Tersedianya potensi untuk lebih meningkatkan penerimaan
negara dan pembiayaan defisit;
(4) Adanya penajaman skala prioritas alokasi belanja negara;
(5) Tersedianya SDM yang memadai serta adanya peluang untuk
mengembangkannya melalui diklat dalam dan luar negeri;
(6) Adanya kebijakan nasional, komitmen dan dukungan pimpinan;
(7) Tersedianya sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi
untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan dan
kekayaan negara.
TUJUAN
Tujuan Departemen Keuangan merupakan implementasi
atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan pada kurun waktu 2005 – 2009. Dalam tahun 2007,
tujuan untuk masing-masing misi adalah sebagai berikut:
MISI FISKAL
(1) Mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan;
(2) Mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang
milik/kekayaan negara;
(3) Mengurangi ketergantungan kepada pinjaman luar negeri secara
bertahap;
(4) Terwujudnya pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) yang
meminimalkan biaya bunga dalam jangka panjang pada tingkat
risiko yang dapat dikendalikan.
MISI EKONOMI
(1) Memelihara stabilitas ekonomi makro;
(2) Terwujudnya lembaga keuangan non bank yang sehat dan
handal;
Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Tujuan Misi Fiskal Misi Ekonomi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 20
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
(3) Menciptakan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien guna
menunjang perekonomian nasional;
(4) Meningkatkan kualitas laporan dan pertanggungjawaban
keuangan negara.
MISI POLITIK
(1) Terwujudnya landasan hukum yang kokoh di bidang keuangan
dan kekayaan negara;
(2) Terwujudnya penyelesaian masalah hukum di bidang keuangan
negara;
(3) Memantapkan pelaksanaan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah;
(4) Terciptanya landasan pelaksanaan pinjaman daerah dan hibah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
MISI SOSIAL BUDAYA
(1) Mewujudkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern
melalui etos kerja dalam rangka pemanfaatan globalisasi,
keuangan, dan peningkatan mutu pelayanan;
(2) Meningkatkan pemahaman publik mengenai kebijakan
keuangan negara.
MISI KELEMBAGAAN
(1) Mendukung optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan
efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan negara;
(2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM;
(3) Meningkatkan dayaguna dan hasilguna di bidang kelembagaan
dan ketatalaksanaan serta mengembangkan kinerja semua
satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan;
(4) Mewujudkan e-Government di Departemen Keuangan.
Misi Politik Misi Sosial Budaya Misi Kelembagaan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 21
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur
yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu satu tahun (2007).
Sasaran Departemen Keuangan merupakan bagian integral proses
perencanaan strategis, yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan
menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat
dicapai dalam periode 1 (satu) tahun, sebagai berikut :
MISI FISKAL
(1) Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal
namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong
perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan
pemerintah;
(2) Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas
pembangunan secara efisien;
(3) Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara
terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan
mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek
keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam
dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
(4) Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN
melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN);
(5) Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal
sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu;
(6) Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;
(7) Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah
(SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual, dan terselesaikannya laporan keuangan pemerintah
pusat;
(8) Terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang
transparan dan akuntabel;
(9) Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang
sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Sasaran Misi Fiskal
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 22
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
(10) Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib,
tepat guna dan tepat sasaran
(11) Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang
belanja negara.
MISI EKONOMI
(1) Meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal;
(2) Terlaksananya good corporate governance dalam industri pasar
modal melaui penginformasian indikator kesehatan perusahaan
efek kepada publik (publik disclosure) dan tersedianya standar
profesi jasa.
(3) Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan
keuangan negara.
MISI POLITIK
(1) Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di
bidang keuangan negara.
MISI SOSIAL BUDAYA
(1) Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas
dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.
MISI KELEMBAGAAN
(1) Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam
melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan
kepemerintahan ;
(2) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan
tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-
unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara;
(3) Terwujudnya sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur
negara;
(4) Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan
meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan
sesuai dengan standar nasional dan atau internasional
(5) Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta
Misi ekonomi Misi politik Misi Sosial Budaya Misi Kelembagaan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 23
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
tersedianya informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan
yang menjadi Prioritas Menteri
(6) Terwujudnya E-Government di Departemen Keuangan
(7) Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya
kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua
unsur departemen
(8) Mendeteksi, menghentikan, dan meniadakan pemborosan serta
penyelewengan keuangan negara di lingkungan departemen
(9) Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan
akuntabilitas aparatur negara
(10) Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas
dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.
KEBIJAKAN
Kebijakan adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk
dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,
tujuan, serta visi dan misi Departemen Keuangan. Kebijakan yang
ditetapkan sebagai berikut :
MISI FISKAL
(1) Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, serta Reformasi
Kebijakan Fiskal;
(2) Pelaksanaan monitoring perkembangan realisasi keuangan
negara dan indikator ekonomi;
(3) Sosialisasi kebijakan fiskal;
(4) Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
(5) Meningkatkan penerimaan negara di bidang pajak, daya saing,
dan iklim investasi;
(6) Reformasi sistem administrasi perpajakan;
(7) Mengoptimalkan penerimaan negara di bidang bea masuk dan
cukai;
(8) Mengupayakan sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan
Kebijakan Misi fiskal
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 24
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
dan pelaksanaan anggaran;
(9) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan APBN;
(10) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan barang milik/ kekayaan
negara;
(11) Mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri
sebagai sumber pembiayaan belanja negara secara bertahap;
(12) Mewujudkan sistem informasi yang transparan dan terintegrasi;
(13) Menyempurnakan sistem akuntansi pemerintah dan
menyelesaikan pernyataan standar akuntansi pemerintah,
mempercepat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan
pemerintah.
MISI EKONOMI
(1) Menyusun bahan perencanaan pembangunan di bidang
ekonomi;
(2) Menyediakan subsidi bahan bakar minyak, dan tenaga listrik
pada harga yang terjangkau;
(3) Menyesuaikan besaran tarif pungutan ekspor yang berlaku dan
disesuaikan dengan perkembangan harga di dalam dan luar
negeri;
(4) Mengenakan pungutan ekspor terhadap komoditi yang
dibutuhkan di dalam negeri;
(5) Meneruskan pinjaman pemerintah;
(6) Menatausahakan pinjaman pemerintah;
(7) Memantau pinjaman pemerintah;
(8) Menjadwalkan kembali pinjaman pemerintah;
(9) Menyalurkan kredit program;
(10) Melaksanakan Keppres Nomor 56 Tahun 2002 tentang
Restrukturisasi Kredit UKM;
(11) Mengembangkan pemasaran, pemanfaatan dan
mempertahankan nilai ekonomis barang jaminan;
(12) Menggali potensi penyerahan pengurusan piutang negara;
(13) Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan transparansi pengurusan
piutang negara dan lelang;
Misi ekonomi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 25
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
(14) Mengembangkan lelang;
(15) Menggali potensi lelang;
(16) Meningkatkan kinerja BUMN;
(17) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan
non bank;
(18) Mengembangkan pasar modal;
(19) Menyusun rencana penerbitan dan pembelian kembali (buy back)
SUN yang akuntabel, menghitung rata-rata jatuh tempo
(duration) dan komposisi SUN serta membuat pedoman harga
(benchmark) SUN;
(20) Pengembangan mekanisme harga yang transparan;
(21) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
SUN;
(22) Mengembangkan sistem informasi dan pelaporan manajemen
SUN untuk kebutuhan internal dan eksternal.
MISI POLITIK
(1) Menyusun Peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
dan kekayaan negara;
(2) Pengawasan Peraturan Daerah;
(3) Merumuskan kebijakan di bidang Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;
(4) Merumuskan kebijakan di bidang pinjaman daerah;
(5) Menyusun mekanisme, sistem dan prosedur pembiayaan
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
(6) Pemantauan Kemampuan Keuangan Daerah;
(7) Merumuskan kebijakan pelaporan dan pengelolaan informasi
keuangan Pemerintah Daerah.
MISI SOSIAL BUDAYA
(1) Mengembangkan Pasar Modal;
(2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat
mengenai keuangan dan kekayaan negara secara mandiri atau
bekerjasama dengan pihak lain;
Misi politik Misi sosial budaya
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 26
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
(3) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat
mengenai lelang.
MISI KELEMBAGAAN
(1) Meningkatkan kualitas perencanaan program, pengelolaan
keuangan dan kekayaan negara lingkup Departemen;
(2) Menyelenggarakan kerjasama ekonomi dan keuangan
internasional, serta kerjasama teknik luar negeri;
(3) Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian Departemen
Keuangan;
(4) Menyelenggarakan diklat dalam rangka memenuhi kebutuhan
pengguna sesuai ketentuan dan metode yang berlaku dan
mengembangkan desentralisasi diklat;
(5) Memutakhirkan kebijakan diklat dalam rangka reformasi diklat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(6) Memberikan kesempatan yang luas bagi pegawai untuk
melakukan kajian ilmiah;
(7) Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan Departemen Keuangan;
(8) Mendorong peningkatan mutu pelayanan unit-unit di
Departemen Keuangan kepada masyarakat;
(9) Melaksanakan pengawasan dan investigasi;
(10) Meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada semua satuan
organisasi di lingkungan Departemen Keuangan;
(11) Mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan
sistem informasi penerimaan negara, pengeluaran negara, dan
keuangan daerah secara terpadu;
(12) Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dalam rangka
efisiensi dan implementasi;
(13) Meningkatkan kualitas IT Departemen Keuangan.
PROGRAM
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
Misi kelembagaan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 27
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 28
Departemen Keuangan. Program-program yang ditetapkan adalah
sebagai berikut :
(1) Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan;
(2) Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara;
(3) Peningkatan sarana dan prasaranan aparatur negara;
(4) Stabilitas ekonomi dan sector keuangan;
(5) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;
(6) Peningkatan efektivitas pengeluaran negara;
(7) Pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran;
(8) Pengembangan kelembagaan keuangan;
(9) Pengelolaan pembiayaan hutang;
(10) Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara;
(11) Pengelolaan SDM aparatur.
(12) Pendidikan kedinasan.
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2007
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan
dalam rencana strategik tahun 2004 – 2009. Rencana kinerja
menjabarkan input kinerja yang merupakan nilai kualitatif yang
melekat pada setiap indikator kinerja, baik tingkat sasaran maupun
tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses
pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir
periode pelaksanaan. Rencana kinerja Departemen Keuangan telah
dibuat di awal tahun anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam
rangka mencapai sasaran sesuai program yang ditetapkan dan
indikator keberhasilan pencapaiannya. Rencana Kinerja tersebut,
merupakan target yang harus dilaksanakan dan menjadi ukuran kerja
unit masing-masing serta dipertanggung jawabkan dalam LAKIP
Departemen Keuangan pada akhir tahun anggaran. Rencana kinerja
Departemen Keuangan tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel Penetapan
Sasaran dan Tabel Penetapan Kegiatan sebagai berikut:
Program Tahun 2007
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
PENETAPAN SASARAN
MISI FISKAL Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (prudent), bertanggungjawab, dan transparan.
SASARAN 1 Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintah.
Indikator Kinerja Satuan Target
1. Tersusunnya Exercise proyeksi realisasi APBN 2007; % 100 2. Tersedianya data realisasi bulanan APBN 2007; % 100 3. Tersusunnya konsep bahan masukan RKP tahun 2008 di bidang
ekonomi makro, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran serta belanja negara;
% 100
4. Ditetapkannya kesepakatan tentang bahan masukan RKP tahun 2008 bidang ekonomi makro;
% 100
5. Tersusunnya I-Account; % 100 6. Disampaikanya laporan semester I dan prognosa semester II
pelaksanaan APBN 2007 kepada DPR; % 100
7. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang pelaksanaan APBN 2007 semester I dan prognosa semester II;
% 100
8. Terpenuhinya kesepakatan antara DPR-RI dengan Pemerintah; % 100 9. Disampaikanya penjelasan ke Menteri Keuanga tentang pokok-pokok
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kepada PA DPR-RI; % 100
10. Disampaikanya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI % 100 11. Dilaksanakanya kesepakatan antara PA DPR–RI dengan pemerintah; % 100 12. Disampaikanya jawaban Menkeu dalam rangka pembicaraan
pendahuluan kepada Komisi XI DPR-RI % 100
13. Ditetapkanya kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI;
% 100
14. Disampaikanya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI; % 100 15. Dilaksanakanya kesimpulan pembicaraan pendahuluanantara PA
DPR-RI dengan pemerintah % 100
16. Disampaikanya NK dan RAPBN 2008 beserta RUUnya kepada DPR RI;
% 100
17. Disampaikanya bahan pidato Presiden pengantar NK dan RAPBN 2008;
% 100
18. Disampaikanya jawaban pemerintah tentang NK dan RAPBN 2008 kepada DPR-RI;
% 100
19. Disampaikanya jawaban Menkeu tentang NK dan RAPBN 2008 kepada Komisi XI DPR-RI;
% 100
20. Ditetapkanya kesepakatan antara Menkeu dengan Komisi XI DPR-RI; % 100
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 29
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
21. Disampaikanya jawaban pemerintah tentang RAPBN 2008 kepada PA DPR-RI;
% 100
22. Ditetapkanya RUU APBN 2008; % 100 23. Disampaiknya jawaban Menkeu kepada Komisi XI DPR-RI; % 100 24. Ditetapkanya kesepakatan Menkeu dengan Komisi XI DPR-RI; % 100 25. Disampaikanya APBN-P 2007 dan RUUnya kepada DPR-RI; % 100 26. Disampaikanya pemerintah tentang APBN-P 2007 kepada PA DPR-
RI; % 100
27. Ditetapkanya UU APBN-P 2007; % 100 28. Tersusunya APBN-P 2007 yang telah disempurnakan; % 100 29. Tersedianya data/jawaban atas pertanyaan IMF dan lembaga
internasional lainya; % 100
30. Tersedianya data base APBN yang akurat; % 100 31. Terlaksananya pengalokasian anggaran sesuai dengan standar biaya
yang fear dan obyektif; % 100
32. Tersusunya Draft pedoman Anggaran Belanja Negara dalam Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja;
% 100
33. Tersedianya nomenklatur SKPD seluruh provinsi, kabupaten/kota; % 100 34. Tersedianya data laporan pendahuluan realisasi APP tahun 2006
sebagai data sumbangan PAN 2006; % 100
35. Tersedianya program aplikasi RKK-KL sesuai kebutuhan. % 100
SASARAN 2 Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien.
Indikator Kinerja Satuan Target
36. Tersusunnya NK dan APBN 2007 yang telah disempurnakan; % 100 37. Tersusunnya APBN-P 2006 yang telah disempurnakan; % 100 38. Tersedianya pagu indikasi 2008; % 100 39. Tersusunnya perencanaan anggaran Kementrian/Lembaga; % 100 40. Tersedianya anggaran Kementrian/Lembaga; % 100 41. Terselesaikanya penyusunan/penyempurnaan regulasi di bidang
pelaksanaan anggaran; % 100
42. Terselesaikanya dokumen pelaksanaan anggaran; % 100 43. Tersedianya petunjuk teknis mengenai pengelolaan kas negara secara
optimal; % 100
44. Diterbitkanya SP2D secara benar dan tepat waktu; % 100 45. Terlaksananya mekanisme pelaksanaan TSA; % 100 46. Tersedianya rekening khusus yang dapat digunakan; % 100 47. Tersedianya laporan realisasi APBN tepat waktu, akurat dan
akuntabel. % 100
SASARAN 3 Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 30
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
48. Terselesaikanya penerbitan Draft penerusan pinjaman/pinjaman dan
perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman; % 100
49. Terlaksananya penerbitan surat permintaan pencairan dana RDI ke Rekening BUN;
% 100
50. Terlaksananya penerbitan surat penutupan perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman;
% 100
51. Tersedianya hasil analisis terhadap usulan investasi; % 100 52. Tersedianya rencana dan evaluasi atas pelaksanan investasi lainnya; % 100 53. Ditetapkanya instansi pemerintah yang mengajukan untuk
menerapkan PPK BLU; % 100
54. Tersusunya laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja BLU; % 100 55. Terwujudnya operasional sistem yang terpadu; % 100 56. Tersedianya sistem jaringan komputer serta infrastruktur dan
perangkat komputer yang up date dan terpelihara; % 100
57. Tersusunya peraturan jabatn fungsional pengelola perbendaharaan 2006 (audited);
% 100
SASARAN 4 Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tetib, tepat guna, dan tepat sasaran.
Indikator Kinerja Satuan Target
58. Tersusunya PMK mengenai pengelolaan barang milik negara % 100 59. Tersusunya Permenkeu tentang penyelesaian aset bekas milik
Asing/Cina; % 100
60. Tersusunya juklak dan juknis pengelolaan kekayaan negara; % 100 61. Tersusunya Perpres tentang penertiban BMN; % 100 62. Tersusunya RPP/Perpres tentang inventarisasi kekayaan negara lain-
lain; % 100
63. Terwujudnya PMK tentang jabatan fungsional penilai; % 100 64. Terlaksananya tugas-tugas di bidang penilaian; % 100 65. Terwujudnya PMK tentang insenftif penilaian (Appraisal Fee); % 100 66. Adanya sttandar/sarana yang mempermudah penilaian bangunan; % 100 67. Tersedianya nilai BMN di lingkungan Departemen Keuangan sebagai
masukan dalam LKPP; % 100
68. Tersedianya data PMN pada BUMN dan PT lainya sebagai bahan LKPP;
% 100
69. Terlaksananya analisis tingkat kesehatan BUMN dan PT lainya ; % 100 70. Terlaksananya analisis tingkat kelayakan penyertaan modal pada
BUMN; % 100
71. Terlaksananya penatausahaan BMN; % 100 72. Terlaksananya pembinaan Kementrian Negara/Lembaga; % 100 73. Terlaksananya Inventarisasi peraturan perundangan di bidang
kekayaan negara; % 100
74. Terinformasikanya jumlah dan nilai riil kekayaan negara; % 100
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 31
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
SASARAN 5
Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara teutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Indikator Kinerja Satuan Target
75. Tercapainya penerimaan negara sesuai dengan yang diamanatkan
dalam APBN tahun 2007; % 100
76. Tersedianya dasar hukum untuk unit data Processing Center; % 100 77. Tersedianya unit untuk pengolahan data; % 100 78. Tersedianya KPP dengan sistem administrasi modern; % 100 79. Dapat disimpulkanya persepsi masyarakat mengenai kinerja DJP
sebagai bahan untuk membuat kebijakan; % 100
80. Tersedianya peraturan mengenai pembebasan PPN atas Rumah Susun Sederhana untuk lapisan bawah dan Lapisan Menengah Bawah;
% 100
81. Tercapainya target penerimaan negara bea masuk dan cukai; % 100 82. Terlayaninya importir yang mendapat jalur prioritas secara lebih
cepat; % 100
83. Tersedianya fasilitas untuk peningkatan investasi di bidang kepabeanan dan cukai;
% 100
84. Tercapainya percepatan pelayanan dan peningkatan pengawasan kepabeanan;
% 100
85. Terciptanya Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (KPUBC) dengan sistem administrasi kepabeanan dan cukai modern;
% 100
86. Terwujudnya sistem pengujian kewajaran pemberitahuan nilai pabean dengan DBH I nasional;
% 100
87. Tersedianya sistem pengawasan penumpang yang integratif untuk perlindungan masyarakat;
% 100
88. Tersedianya kelengkapan data untuk keperluan analisis intelijen (indikator tren pelanggaran);
% 100
89. Dapat diusulkannya draft RPP dan diterbitkannya PMK; % 100 90. Dapat diterbitkannya PMK; % 100 91. Terlaksananya pembayaran setoran bagian pemerintah oleh
pengusaha panas bumi; % 100
92. Terlaksananya pembayaran kembali PPN kepada pengusaha panas bumi dan pembayaran PBB;
% 100
93. Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah dan wajib bayar PNBP dan memberikan kepastian hukum;
% 100
94. Tercapainya target PNBP dari pajak ekspor; % 100 95. Tercapainya target Penerimaan PPh Migas; % 100 96. Tercapainya target pengurusan piutang negara; % 100 97. Tersedianya peraturan Menkeu tentang PPN; % 100 98. Meningkatnya BKPN yang dapat diselesaikan; % 100
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 32
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
99. Meningkatnya PNDS 5% per tahun; % 100 100. Terlaksananya penyelesaian kredit macet Eks BPPN; % 100 101. Tercapainya target pelaksanaan lelang; % 100 102. Terpenuhinya kebutuhan peraturan dalam pelaksanaan lelang; % 100 103. Efektifitas Balai Lelang; % 100 104. Terbangunnya Sistem Aplikasi Kekeayaan Negara dan Penilaian; % 100 105. Tersedianya informasi nilai kekayaan negara secara tepat waktu dan
akurat. % 100
SASARAN 6 Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Indikator Kinerja Satuan Target
106. Tersampaikanya Draft RPP tentang Tata cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
% 100
107. Dapat diketahuinya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 67 Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
% 100
108. Terselenggaranya Percepatan Penyelesaian Evaluasi atas Raperda dan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
% 100
109. Terselenggaranya identifikasi dan mengevaluasi serta membatalkan Raperda dan Perda yang menghambat Investasi;
% 100
110. Berfungsinya SISPA yang terintegrasi, komprehensif dan modern. % 100
SASARAN 7 Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang belanja negara.
Indikator Kinerja Satuan Target
111. Tersedianya hasil evaluasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan; % 100 112. Tersedianya kajian efektifitas dan efisiensi kebijakan belanja ke
daerah; % 100
113. Tersedianya hasil kajian di bidang kebijakan subsidi; % 100 114. Tersedianya hasil analisis dan perhitungan resiko dukungan
pemerintah atas proyek infrastruktur; % 100
115. Tersedianya hasil perhitungan besaran contingent liability; % 100 116. Tersedianya hasil perhitungan resiko BUMN; % 100 117. Tersedianya bahan kebijakan belanja pusat yang efektif dan efisien; % 100 118. Tersedianya hasil pengkajian isu-isu ekonomi dan keuangan dalam
kerangka kerjasama internasional; % 100
119. Terjalinnya kerjasama antara microfinance, bank komersial, dan penyedia jasa keuangan internasional;
% 100
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 33
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
120. Tercapainya reformasi regulasi yang terintegrasi dalam rangka perdagangan bebas kawasan Asia Pasifik;
% 100
121. Terselenggaranya bantuan teknik dalam rangka kerjasama luar negeri;
% 100
122. Tersedianya informasi kondisi perekonomian Indonesia melalui forum Lembaga Keuangan Multilateral;
% 100
123. Tercapainya transparansi fiskal melalui fiscal ROSCs; % 100 124. Tersedianya informasi pemantauan dini perekonomian nasional dan
regional (ASEAN Surveillance Process); % 100
125. Tercapainya koordinasi antara kesiapan dunia usaha dengan kebijakan di bidang jasa;
% 100
126. Tersedianya rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan; % 100 127. Tersedianya hasil penelitian universitas yang mendukung
perumusan kebijakan fiskal; % 100
128. Tersedianya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang optimal;
% 100
129. Ditetapkannya angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat bunga dan harga minyak sebagai dasar penyusunan RAPBN;
% 100
130. Tersedianya EWS untuk mengetahui perkembangan indikator ekonomi makro, sektor riil dan resiko finasial;
% 100
131. Meningkatnya rating Indonesia. % 100
SASARAN 8 Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN).
Indikator Kinerja Satuan Target
132. Tersusunnya Draft RUU PHLN pada tingkat menteri; % 100 133. Terselesaikanya Draft RPP PHLN pada tingkat tim; % 100 134. Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang
pembiayaan syariah; % 100
135. Tersedianya landasan hukum dalam rangka penerapan instrumen utang pinjaman dalam negeri;
% 100
136. Tersusunya Draft peraturan terkait pengelolaan SUN; % 100
SASARAN 9 Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu.
Indikator Kinerja Satuan Target
137. Tersusunnya materi PHLN yang tidak merugikan pemerintah; % 100 138. Tertatanya dokumen/arsip PHLN; % 100
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 34
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
139. Terlaksananya pembiayaan APBN melalui pengelolaan portofolio APBN;
% 100
140. Terlaksananya koordinasi antar unir terkait pengelolaan SBN; % 100 141. Terselenggaranya sosialisasi SBN; % 100 142. Terselenggaranya pengembangan pasar SBN; % 100 143. Tersusunnya laporan terkait pengelolaan SBN; % 100 144. Tercapainya sasaran, strategi pengelolaan utang jangka panjang dan
menengah; % 100
145. Tersedianya portofolio performance monitoring; % 100 146. Tersedianya rumusan revisi srtategi utang; % 100 147. Tersedianya hasil evaluasi penerapan strategi utang; % 100 148. Tersedianya rumusan mengenai restrukturisasi portofolio utang,
mekanisme hedging, pengkayaan instrumen, mekanisme kredit ekspor, dan standarisasi Terms and Condition pinjaman luar negeri;
% 100
149. Tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan strategi pengelolaan utang;
% 100
150. Tersedianya informasi dan masukan mengenai Lending Strategy dari Lender sebagi bahan penyusunan strategi pengelolaan utang;
% 100
151. Tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari berbagai regulator terkait dengan pengelolaan utang, pengembangan instrumen dan infrastruktur;
% 100
152. Terlaksananya kajian pengembangan instrumen pembiayaan syariah;
% 100
153. Terlaksananya optimalisasi, efisiensi dan efektifitas penggunaan pinjaman;
% 100
154. Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pinjaman; % 100 155. Meningkatnya sistem penatausahaan dan akuntansi pinjaman secara
tertib dan teratur; % 100
SASARAN 10 Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, dan terselesaikannya Lapotran Keuangan Pemerintah Pusat.
Indikator Kinerja Satuan Target
156. Terbitnya UU PP APBN TA 2006; % 100
157. Tersedianya LKPP tahun 2006 (audited). % 100
MISI EKONOMI Mengatasi masalah-masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 35
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
SASARAN 1 Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
Indikator Kinerja Satuan Target
36. Terlaksananya proses pembayaran subsidi listrik TA 2007; % 100 37. Terlaksananya proses pembayaran subsidi pupuk TA 2007; % 100 38. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007; Rp/Triliun 55.60 39. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007. % 100
SASARAN 2 Meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal.
Indikator Kinerja Satuan Target
5. Tersedianya data dan informasi yang mendukung terlaksananya pengawasan atas reksa dana;
% 100
6. Diterapkanya pengawasan berbasis resiko pada industri reksa dana; % 100 7. Tersampaikanya data secar elektronik dari SROs (BEJ, BES, KPEI,
KSEI) kepada Bappepam-LK; 90
8. Tersedianya back up sistem bagi data elektronik Bappepam-LK; % 80 9. Tersedianya sistem pengawasan emiten; 90 10. Terwujudnya kemudahan dan kelengkapan informasi pasar modal
dan lembaga keuangan; % 90
11. Terlaksananya proses persetujuan emisi yang lebih cepat, terstandar
dan terdata dengan baik; % 70
12. Terlaksananya penggabungan BEJ dan BES; % 100 13. Disempurnakanya peraturan mengenai menejemen resiko di PE; % 50 14. Terwujudnya kajian mengenai skema investor protection fund; % 15. Diterbitkannya pedoman akuntansi sebagai dasar penerapan pasar
modal berbasisis syariah; % 100
16. Dapat dipercepatnya perizinan produk pengelolaan investasi di bidang pasar modal terkait dengan pernyataan pendaftaran kredit investasi collected;
% 100
SASARAN 3 Terlaksananya good corporate governance dalam industri pasar modal melalui penginformasian indikator kesehatan perusahaan efek kepada publik (public disclosure) dan tersedianya standar profesi jasa .
Indikator Kinerja Satuan Target
17. Dapat diterbitkanya perubahan peraturan Menteri Keuangan tentang
pendanaan dan solvabilitas dana pensiun dan perubahan KMK; % 60
18. Dapat diterbitkanya peraturan pemerintah tentang pembiayaan dan bentuk badan penyelenggara program pensiun PNS dan pejabat negara;
% 60
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 36
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
19. Tersampaikanya hasil pemeriksaan kepada komite penetapan sanksi; % 100 20. Tersampaikanya berkas penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi; % 100 21. Terwujudnya peningkatan kepatuhan dana pensiun terhadap
peraturan di bidang dana pensiun; % 50
22. Diterbitkanya Laporan Hasil Pemeriksaan; % 54 23. Dapat disampaikanya izin akuntan publik; % 100 24. Dapat disampaikanya izin KAP; % 100 25. Dapat disampaikanya izin cabang KAP; % 100 26. Dapat disampaikanya izin penilai publik; % 100 27. Dapat disampaikanya izin UJP perorangan; % 100 28. Dapat disampaikanya izin UJP kerjasama; % 100 29. Dapat disampaikanya izin cabang UJP; % 100 30. Dapat disampaikanya izin PJP; % 100 31. Dapat disampaikanya izin cabang PJP; % 100 32. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan AP dan KAP; % 100 33. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan penilai dan UJP; % 100 34. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan atas kinerja AP dan KAP; % 100 35. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan atas kinerja penilai dan UJP; % 100 36. Terlayaninya permohonan register; % 100 37. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat atas kegiatan AP dan
KAP; % 100
38. Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat atas kegiatan penilai dan UJP;
% 100
MISI SOSIAL BUDAYA Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.
SASARAN 1 Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.
Indikator Kinerja Satuan Target
1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan fiskal secara langsung
maupun melalui media sebagai wujud komunikasi publik; % 100
2. Dipahaminya kebijakan penganggaran; % 100 3. Dipahaminya pedoman Anggaran Belanja Negara dalam Kerangka
Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja; % 100
MISI POLITIK Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.
SASARAN 1 Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 37
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
1. Diterbitkanya Perpres tentang DAU daerah Provinsi, dan
Kabupaten/Kota tahun 2008 dan PMK tentang rincian dana penyeimbang DAU tahun 2008;
% 100
2. Diterbitkanya Permenkeu tentang penetapan rincian alokasi dana penyesuaian Tunjangan Kependidikan tahun 2007 kepada daerah provinsi, kabupaten/kota;
% 100
3. Diterbitkanya Permenkeu tentang penetapan rincian alokasi Dana Tunjangan Kependidikan tahun 2008 kepada daerah, provinsi, kabupaten/kota;
% 100
4. Diterbitkanya Permenkeu tentang penetapan alokasi DAK tiap kabupaten/kota TA 2008;
% 100
5. Diterbitkanya PMK tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA; % 100 6. Diterbitkanya PMK pedoman umum dan petunjuk teknis Dana
Reboisasi; % 100
7. Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di bidang keuangan daerah TA 2007;
% 100
8. Ditetapkanya PMK tentang kapasitas fiskal tahun 2007; % 100 9. Tersusunya PMK mengenai pinjaman daerah dari pemerintah yang
dananya bersumber selain dari pinjaman luar negeri; % 100
10. Diterbitkanya profil kemampuan keuangan daerah; % 100 11. Disampaikanya Draft RPP tentang pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan kepada Menteri Keuangan; % 100
12. Terpenuhinya permintaan telaahan hukum dan tanggapan/pendapat hukum;
% 100
13. Terpenuhinya pengambilan keputusan yang tepat dan akurat; % 100 14. Terselenggaranya proses beracara di badan peradilan; % 100 15. Terpenuhinya kelancaran proses di Kejaksaan dan Kepolisisan; % 100 16. Dapat disetujuinya RUU menjadi UU oleh DPR; % 100 17. Tersampaikanya RUU tentang pengelolaan negara kepada Presiden; % 50 18. Tersampaikanya 11 (sebelas) RUU di bidang keuangan dan kekayaan
negara kepada Presiden; % 100
19. Tersampaikanya RPP pendirian LKBN Antara kepada Presiden; % 100 20. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan; % 100 21. Terlaksananya pertukaran informasi hukum antar unir eselon I di
lingkungan Departemen Keuangan dan instansi di luar Departemen Keuangan;
% 100
22. Terpenuhinya penambahan bahan-bahan perpustakaan hukum; % 100 23. Dapat ditetapkanya RPMK/RKMK.
MISI KELEMBAGAAN Memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksana yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 38
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
SASARAN 1 Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.
Indikator Kinerja Satuan Target
40. Dapat disampaikannya bahan masukan RKP bidang ekonomi tahun 2008 kepada Bappenas secara tepat waktu;
% 100
41. Ketepatan tindak lanjut rencana kerja Departemen Keuangan tahun 2008 yang telah ditetapkan;
% 100
42. Efektivitas atas pelaksanaan anggaran di lingkungan Departemen Keuangan;
% 100
43. Dapat dimanfaatkannya hasil EKPP untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya;
% PM
44. Diperolehnya pagu anggaran 2008; % Rp/juta
90 9.607.714,4
45. Tersusunya dokumen pelaksanaan anggaran bagian anggaran 15 (Departemen Keuangan)
% 100
46. Terpenuhinya kebutuhan dana yang dijukan BA 69 tahun 2007; % 100 47. Terpenuhinya permintaan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
Departemen Keuangan; % 100
48. Selesainya usulan Rancangan Perpres; % 50 49. Ditetapkanya KMK tentang penyempurnaan organisasi; % 100 50. Dapat disampaikanya rekomendasi hasil monitoring kepada pejabat
terkait;
51. Tersedianya informasi jabatan; % 100 52. Efektifnya Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan; % 100 53. Dapat diklarifikasikanya tentang temuan hasil audit di lingkungan
Sekretariat Jenderal; % 100
54. Tertatanya organisasi di lingkungan Departemen Keuangan; % 100 55. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas; % 100 56. Dapat ditetapkanya pedoman administrasi umum pada unit eselon I; % 100 57. Dapat diimplementasikanya hasil analisis beban kerja jabatan/unit; % 100 58. Dapat dievaluasinya kantor-kantor pelayanan yang memberikan
pelayanan terbaik; % 100
59. Dapat ditetapkanya kantor-kantor pelayanan yang memberikan pelayanan terbaik
% 100
60. Unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan dapat menyusun dan menyampaikan LAKIP tepat waktu;
% 100
61. Tersampaikannya Lakip Departemen Keuangan 2007 tepat watu; % 100 62. Tersusun dan tersampaikannya RKT dan PK Departemen Tahun 2007
tepat waktu; % 100
63. Terpenuhinya pelaksanaan Inpres V tahun 2004; % 100 64. Efektifitas jalannya organisasi; % 100 65. Diterbitkanya Keppres mutasi kenaikan pangkat; % 100 66. Dapat diterimanya hakl pegawai secara tepat waktu; % 100 67. Tersedianya metode Asessment Center yang siap diterapkan di
Departemen Keuangan; % 50
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 39
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
68. Tersedianya data base kepegawaian yang valid, up to date dan akurat; % 100 69. Terbitnya Keppres tentang pemberian tanda jasa; % 100 70. terpenuhinya pemberianpenghargaan atas kesetiaan dan prestasi PNS
dan pensiunan PNS Departemen Keuangan; % 100
71. Terselesaikany kasus-kasus pelanggaran disiplin; % 100 72. Dapat dibayarkannya uang pensiun kepada pensiunan PNS dan ahli
waris dan terlaksananya pemberhentian/beban tugas serta terselesaikanya Petikan II/peninjauan kembali/ ralat KMK pensiun;
% 100
73. Dapat disampaikanya Laporan BMN secara tepat waktu; % 100 74. Dapat dilaksanakanya proses dan tindak lanjut penghapusan BMN
tahun 2006; % 100
75. Terselenggaranya tertib administrasi umum di lingkungan Kantor Pusat Departemen Keuangan;
% 100
76. Terciptanya kondisi aman dan tertib dokumen/arsip serta efisiensi ruangan;
% 70
77. Terpenuhinya layanan dan sosialisasi di bidang teknologi informasi tahun 2007;
% 100
78. Efektivitas penggunaan kebijakan dan standar teknologi informasi; Unit 6 79. Terlaksananya pengelolaan administrasi jabatan fungsional pranata
komputer Departemen Keuangan tahun 2007. % 100
SASARAN 2 Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta tersedianya informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Menteri..
Indikator Kinerja Satuan Target
41. Dapat ditindaklanjutinya hasil pertemuan Menteri; % 100 42. Dapat disajikanya laporan hasil pemantauan kepada pimpinan; % 100 43. Dapat disajikanya hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan
Menteri; % 100
44. Dapat digunakanya hasil analisis Current Issue; % 100 45. Terwujudnya harmonisasi kebijakan reformasi pada uniot eselon I
pada Departemen Keuangan; % 100
46. Dapat disajjikanya informasi program dan kegiatan pada pimpinan; % 100 47. Dapat disajikanya klasifikasi data program dan kegiatan Menteri; % 100
SASARAN 3 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemeritahan yang memadai pada unit- unit kerja di lingkungan penyelenggara negara.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 40
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Satuan Target
48. Tersedianya bangunan prasarana lingkungan dan perlengkapan
gedung Departemen Keuangan tahun 2006 serta berfungsinya kembali gedung-gedung yang telah direhabilitasi
% 100
49. Tersedianya Sistem Informasi Keuangan secara terpadu. % 100
SASARAN 4 Terwujudnya E- Governance di Departemen Keuangan.
Indikator Kinerja Satuan Target
50. Terimplementasikanya aplikasi enterprise dan internal yang
terintegrasi; % 100
51. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan bagi Pimpinan Departemen Keuangan;
% 100
52. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai tahun 2007;
% 100
53. Terpenuhinya tenaga terampil di bidang teknologi informasi tahun 2007.
% 100
SASARAN 5 Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua unsur Departemen.
Indikator Kinerja Satuan Target
54. Terungkapnya penyimpangan yang telah merugikan negara dan/atau
yang dapat menyebabkan terhambatnya penerimaan hak negara. Rp/Miliar 1000
55. Jumlah penyetoran ke Kas negara yang telah dilaporkan; Rp/Miliar 77
SASARAN 6 Mendeteksi, menghentikan, dan meniadakan pemborosan serta penyelewengan keuangan negara di lingkungan Departemen.
Indikator Kinerja Satuan Target
56. Terbuktinya kasus KKN dari hasil pelaksaan investigasi 90 57. Jumlah penyetoran ke Kas negara yang telah dilaporkan Rp/Miliar 58. Ditindaklanjutinya rekomendasi penjatuhan sanksi sanksi 90 59. Tersedianya SDM BPPK yang siap digunakan orang 83 60. Terlaksananya kerjasama antar instansi paket 1
SASARAN 7 Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 41
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 P 42
Indikator Kinerja Satuan Target
61. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna atas pendidikan bagi auditor internal sektor publik.
orang 68
SASARAN 8 Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional.
Indikator Kinerja Satuan Target
62. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan Prodip III % 100 63. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi lulusan
Prodip III % 100
64. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan Prodip I % 100 65. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi lulusan
Prodip I % 100
SASARAN 9 Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.
Indikator Kinerja Satuan Target
66. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan diklat; % 100 67.Terselenggaranya Program S2/S3 Dalam Negeri/Luar
Negeri/Linkage; % 100
68. Terselenggaranya Short Course LN; % 100 69. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan Prodip IV
Akuntansi % 100
70. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi lulusan D III Khusus
% 100
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
43
PENETAPAN KINERJA
MISI FISKAL Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan serta mengelola kekayaan dan utang negara secara hati-hati (prudent), bertanggungjawab, dan transparan.
SASARAN 1 Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintah.
Program Kegiatan
1. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran;
1.1. Menyusun outline NK dan RAPBN 2008;
1.2. Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2007 periode Januari-Desember;
1.3. Menyusun bahan masukan RKP tahun 2008 di bidang ekonomi makro, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran, serta belanja negara;
1.4. Melakukan pembahasan masukan RKP tahun 2008 di bidang ekonomi makro dengan Bappenas;
1.5. Melakukan monitoring pelaksaan APBN 2007 Semester I;
1.6. Menyusun Laporan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II;
1.7. Menyediakan jawaban atas pertanyaan PA DPR-RI berkaitan dengan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II;
1.8. Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II;
1.9. Memberikan penjelasan selaku wakil pemerintah dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008 tentang Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro;
1.10. Menyiapkan jawaban Pemerintah atas Pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan tahap awal RAPBN 2008
1.11. Melakukan pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008;
1.12. Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
44
Program Kegiatan
1.13. Melakukan pembahasan dengan komisi XI DPR-RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008
1.14. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap akhir RAPBN 2008;
1.15. Melakukan pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap akhir dengan PA DPR-RI tentang NK dan RAPBN 2008;
1.16. Menyusun narasi penyusunan APBN 2007 dan perkiraan RAPBN 2008, serta RUU APBN 2008;
1.17. Menyiapkan bahan pidato Presiden pengantar NK dan RAPBN 2008;
1.18. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan fraksi-fraksi DPR-RI dalam rangka pemandangan umum NK dan RAPBN 2008;
1.19. Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan NK dan RAPBN 2008;
1.20. Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan NK dan RAPBN 2008;
1.21. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI dalam rangka pembahasan RAPBN 2008;
1.22. Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan pembicaraan tingkat I (pembahasan NK dan RAPBN beserta RUU APBN 2008);
1.23. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI berkaitan dengan kinerja dan Penganggaran Departemen Keuangan;
1.24. Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-Ri berkaitan dengan kinerja dan Penganggaran Departemen Keuangan;
1.25. Menyusun narasi APBN-P 2007 dan RUU APBN-P 2007;
1.26. Menyiapkan jawaban pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI berkaitan dengan APBN-P 2007;
1.27. Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan APBN-P 2007 beserta RUUnya;
1.28. Penyempurnaan APBN-P 2007; 1.29. Memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan IMF
dan Lembaga Internasional lainnya; 1.30. Penyusunan data base APBN 2007;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
45
Program Kegiatan
1.31. Menyusun Standar Biaya Anggaran Kementrian /Lembaga;
1.32. Menyusun Pedoman Penganggaran dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja;
1.33. Sinkronisasi data anggaran Pemerintah Pusat dan penyusunan nomenklatur SKPD;
1.34. Sinkronisasi data realisasi APP tahun 2006; 1.35. Pengembangan program RKA-KL.
SASARAN 2 Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien.
Program Kegiatan
1. Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Negara
1.1. Melakukan penyempurnaan NK dan APBN 2007 berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPR RI;
1.2. Melakukan penyempurnaan APBN-P 2006 berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah dan DPR-RI;
1.3. Menyusun pagu indikasi 2008 untuk Kementerian/Lembaga;
1.4. Melakukan persiapan penyusunan anggaran kementerian/lembaga/Pemerintah Pusat tahun 2008;
1.5. Penyusunan format satuan anggaran lampiran Perpres Tahun Anggaran 2008;
1.6. Menyusun/menyempurnakan regulasi di bidang pelaksanaan anggaran;
1.7. Melakukan penelaahan dan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran;
1.8. Menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan kas negara;
1.9. Menerbitkan SP2D dalam rupiah dan Valas; 1.10. Melaksanakan uji coba TSA pada KPPN; 1.11. Mengajukan aplikasi replenishment Rekening
Khusus.
SASARAN 3 Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
46
Program Kegiatan
1. Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
1.1 Menerbitkan Draft perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman dan perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman;
1.2 Menerbitkan Surat Permintaan Pencairan dana RDI ke Rekening BUN;
1.3 Menerbitkan Surat Penutupan perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman;
1.4 Melakukan analisis kelayakan terhadap usulan investasi;
1.5. Melakukan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan investasi;
1.6. Melakukan penilaian usulan penetapan investasi pemerintah menjadi PPK BLU;
1.7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BLU;
1.8. Menyusun dan mengembangkan Sistem Perbendaharaan;
1.9. Melakukan monitoring, evaluasi, dan audit sistem terkait dengan penerapan dan dukungan teknis;
1.10. Menyusun Peraturan Jabatan Fungsional Pengelola Perbendaharaan;
SASARAN 4 Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat guna dan tepat sasaran.
Program Kegiatan
1. Peningkatan efektivitas
Pengeluaran negara 1.1 Menyusun Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pengelolaan Barang Milik Negara; 1.2 Membuat PMK tentang penyelesaian asset bekas
asing Cina; 1.3 Membuat Permenkeu tentang Pengelolaan
Kekayaan Negara; 1.4 Menyusun Keppres tentang tim penyusunan BMN; 1.5 Menyusun Draft RPP/Perpres tentang Kekayaan
Negara lain-lain; 1.6 Menyusun PMK tentang Jabatan Fungsional Penilai; 1.7 Menyusun PMK tentang Penilaian; 1.8 Menyusun PMK tentang insentif Penilaian; 1.9 Menyempurnakan Daftar Komponen Bangunan
(DKPB); 1.10 Melakukan penilaian BMN di lingkungan
Departemen Keuangan;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
47
Program Kegiatan
1.11 Melaksanakan Inventarisasi PMN pada BUMN dan Perseroan Terbatas lainya;
1.12 Melaksanakan analisa tingkat Kesehatan BUMN dan PT Lainya;
1.13 Melaksanakan analisa kelayakan penyertaan modal pada BUMN;
1.14 Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara; 1.15 Melakukan Pembinaan Pengelolaan BMN; 1.16 Melakukan Inventarisasi peraturan terkait kekayaan
Negara; 1.17 Menyelenggarakan inventarisasi dan optimalisasi
Kekayaan Negara Potensial.
SASARAN 5 Meningkatnya dan terselamatkanya penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Program Kegiatan
1. Peningkatan Penerimaan dan
Pengamanan Keuangan Negara 1.1 Optimalisasi penerimaan perpajakan;
1.2 Pembuatan dasar hukum untuk Unit Data Processing Center;
1.3 Melaksanakan implementasi Data Processing Center (Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan);
1.4 Menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
1.5 Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan survey tingkat kepuasan WP atas kinerja pada Kanwil DJP Jakarta I;
1.6 Pembuatan peraturan mengenai pembebasab PPN atas Rumah Susun Sederhana dan Lapisan Bawah dan Menengah Bawah.
1.7 Mengoptimalkan penerimaan Bea Masuk dan Cukai;
1.8 Ekstensifikasi jalur prioritas; 1.9 Mendukung perbaikan nilai dengan kebijakan bea
dan cukai;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
48
Program Kegiatan
1.10 Mengembangkan sistem aplikasi pertukaran data “National Single Window” (NSW) untuk percepatan Time Release di KPBC Tanjung Priok;
1.11 Membangun Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) di Tanjung Priok dan Batam;
1.12 Memutakhirkan Data Base Harga (DBH) I Nasional berbasis komputer;
1.13 Mengembangkan Sistem Aplikasi Passanger Monitoring yang terkoneksi di 4 KPBC: Soekarno Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan Polonia;
1.14 Meningkatkan pertukaran informasi melalui RILO A/P;
1.15 Mengevaluasi Pelaksanaan PNBP pada Kementrian/Lembaga tahun 2007;
1.16 Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, dan Penyempurnaan Peraturan Pungutan Ekspor Tahun 2007;
1.17 Melakukan Diversifikasi PNBP dari kegiatan Usaha Panas Bumi;
1.18 Menyusun RPP atas Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP;
1.19 Melakukan penagihan kekurangan pembayaran Pajak/Pungutan Ekspor;
1.20 Menyelesaikan kewajiban perpajakan (PPh) kontraktor sektor non migas;
1.21 Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari hasil piutang negara;
1.22 Menyempurnakan peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara;
1.23 Menerbitkan pertimbangan asal usul penghapusan piutang macet;
1.24 Menerbitkan Surat Keputusan Pencegahan Perpanjangan I dan II, berakhir demi hukum, ijin sementara serta pencabutan pencegahan;
1.25 Melaksanakan penyelesaian kredit Eks BPPN; 1.26 Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang
berasal dari hasil Pelaksanaan Lelang; 1.27 Menyempurnakan peraturan Menteri Keuangan
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Balai Lelang PL.I dan II;
1.28 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Lelang;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
49
Program Kegiatan
1.29 Membangun Sistem Aplikasi Kekayaan Negara dan Penilaian;
1.30 Membuat sistem dan prosedur Laporan Penilaian Kekayaan Negara.
SASARAN 6 Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Program Kegiatan
1. Peningkatan Penerimaan dan
Pengamanan Keuangan Negara 1.1 Menyusun draft RPP tentang cara pemungutan
pajak daerah; 1.2 Monitoring pelaksanaan Perda tentang Pajak
Daerah dan retribusi daerah di 67 Kabupaten/Kota; 1.3 Percepatan penyelesaian evaluasi atas Raperda dan
Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah; 1.4 Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta
membatalkan Raperda dan Perda yang menghambat investasi;
1.5 Mengembangkan Sistem Informasi Sengketa Pajak (SISPA) yang terintegrasi, komprehensif dan modern.
SASARAN 7 Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang belanja negara.
Program Kegiatan
1. Peningkatan stabilisasi ekonomi
dan keuangan 1.1. Melakukan evaluasi kebijakan perpajakan dan
kepabeanan; 1.2. Melakukan pengkajian kebijakan belanja ke daerah; 1.3. Melakukan pengkajian besaran subsidi; 1.4. Melakukan analisis dan perhitungan resiko
dukungan pemerintah atas proyek infrastruktur; 1.5. Melakukan perumusan dan perhitungan besaran
contingent liability; 1.6. Melakukan pengkajian dan perhitungan resiko
BUMN; 1.7. Melaksanakan pengkajian tentang kebijakan belanja
pusat yang efektif dan efisien;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
50
Program Kegiatan
1.8. Melakukan pengkajian tentang isu-isu internasional yang berkembang pada forum/kerjasama sub regional, regional, multilateral dan bilateral;
1.9. Menyelenggarakan the ASEM Bali Initiative Workshop;
1.10. Melakukan koordinasi reformasi regulasi berdasarkan APEC-OECD Integrated Checklist;
1.11. Melakukan pengurusan administrasi dalam rangka kerjasama teknik luar negeri di lingkungan Departemen Keuangan;
1.12. Melakukan penyusunan Country Presentation Indonesia dalam sidang Lembaga Keuangan Multilateral;
1.13. Melakukan sosialisasi Fiscal Report on the Observance of Standards and Codes (ROCs) kepada pemerintah daerah;
1.14. Melakukan pemantauan ekonomi nasional dalam kerangka ASEAN Surveillance Process;
1.15. Melakukan koordinasi bidang jasa dalam menghadapi perdagangan bebes di bidang jasa;
1.16. Melakukan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan;
1.17. Melakukan kerjasama penelitian dengan universitas;
1.18. Melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
1.19. Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan angka asumsi dasar penyusunan RAPBN;
1.20. Melakukan pemantauan dan pengkajian perkembangan indikator ekonomi makro, sektor riil dan sektor fiskal;
1.21. Melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan dedikasi hubungan investor.
SASARAN 8 Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN).
Program Kegiatan
1. Pengelolaan Pembiayaan Utang 1.1. Penyusunan peraturan di bidang pengelolaan
PHLN;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
51
Program Kegiatan
1.2. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah;
1.3. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pinjaman Dalam Negeri;
1.4. Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan utang (SUN).
SASARAN 9 Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu.
Program Kegiatan
1. Pengelolaan Pembiayaan Utang 1.1. Pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; 1.2. Pengelolaan surat berharga negara; 1.3. Pengelolaan portofolio dan Resiko utang; 1.4. Pelaksanaan kajian pengembangan instrumen
pengembangan syariah; 1.5. Pelaksanan evaluasi, akuntansi dan setelmen utang.
SASARAN 10 Terselesaikanya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, dan terselesaikanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Program Kegiatan
1. Pembinaan Akuntansi Keuangan
Negara 1.1. Menyusun RUU PP APBN TA 2006;
1.2. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
MISI EKONOMI Mengatasi masalah-masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang dicita-citakan konstitusi.
SASARAN 1 Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
52
Program Kegiatan
1. Peningkatan Stabilisasi Ekonomi
dan Keuangan 1.1. Pemberian subsidi Listrik TA 2007;
1.2. Pemberian subsidi pupuk TA 2007; 1.3. Pemberian subsidi BBM TA 2007; 1.4. Menyusun PMK tentang Tata cara Penghitungan
dan Pembayaran Subsidi BBM.
SASARAN 2 Meningkatnya Ketahanan Lembaga Keuangan dan Pasar Modal
Program Kegiatan
1. Peningkatan stabilisasi ekonomi
dan keuangan 1.1. Pengembangan sistem pengawasan dini atas
kepatuhan reksa dana; 1.2. Melakukan penyusunan kriteria-kriteria penerapan
pengawasan berbasis resiko pada reksa dana; 1.3. Melakukan kerjasama dengan SROs untuk
melakukan: penyambungan jaringan Bappepam-LK dengan jaringan bersama SROs, penyempurnaan sistem pelaporan SROs kepada Bappepam-LK;
1.4. Bekerjasama dengan SROs yang sedang membangun sistem DRC SROs;
1.5. Implementasi sistem pelaporan elektronik emiten bekerjasama dengan BEJ;
1.6. Melakukan penyempurnaan Website Bappepam-LK serta mengitegrasikan dengan informasi publik yang ada di Sisitem Informasi Terpadu;
1.7. Menyusun rancangan Sistem Pendaftaran secara elektronik yang terintegrasi dengan Work Flow Management System Bappepam-LK;
1.8. Mendorong penerapan Program Peningkatan efisiensi dan daya saing bursa efek melalui penggabungan BEJ dan BES;
1.9. Menyusun Draft revisi peraturan No V.D.3 tentang Menejemen Resiko di PE;
1.10. Mempersiapkan skema Investor Protection Fund; 1.11. Menyusun standar akuntansi bagi penerapan pasar
modal berbasis Syariah;
1.12. Mengembangkan Umbrella Fund.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
53
SASARAN 3 Terlaksananya Good Corporate Governance dalam industri pasar modal melalui penginformasian indikator keehatan perusahaan efek pada publik (Public Disclosure) dan tersedianya standar profesi jasa.
Program Kegiatan
1. Pengembangan kelembagaan
keuangan 1.1. Melakukan kajian terhadap peraturan di bidang
dana pensiun; 1.2. Melakukan kajian terhadap pembiayaan dan bentuk
badan penyelenggara program pensiun PNS dan pejabat negara;
1.3. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di pasar modal;
1.4. Melakukan pemeriksaan terhadap dana pensiun; 1.5. Melakukan pemeriksaan di tempat perusahaan
asuransi dan Perusahaan Reasuransi; 1.6. Memproses permohonan izin akuntan publik; 1.7. Memproses izin kantor akuntan publik; 1.8. Memproses permohonan izin penilai publik; 1.9. Memproses permohonan izin usaha jasa penilai
publik; 1.10. Memproses permohonan izin perusahaan jasa
penilai; 1.11. Melakukan monitoring atas laporan kegiatan KAP; 1.12. Melakukan monitoring dan laporan kegiatan UJP
dan PJP; 1.13. Melakukan pemeriksaan atas kinerja akuntan
publik dan KAP; 1.14. Melakukan pemeriksaan atas kinerja penilai dan
usaha jasa penilai; 1.15. Memproses permohonan izin register akuntan
publik; 1.16. Memproses pelayanan dan pengaduan masyarakat
atas kegiatan akuntan publik dan KAP; 1.17. Memproses pelayanan dan pengaduan masyarakat
atas kegiatan penilai dan UJP.
MISI SOSIAL BUDAYA Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
54
SASARAN 1 Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.
Program Kegiatan
1. Pemantapan Pelaksanaan Sistem
Penganggaran 1.1. Sosialisasi Kebijakan fiskal;
1.2. Sosialisasi Kebijakan penganggaran ke Kementrian/Lembaga;
1.3. Sosialisasi pedoman Anggaran Belanja Negara dalam Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja;
MISI POLITIK Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi.
SASARAN 1 Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
Program Kegiatan
1. Peningkatan Efektivitas
Pengeluaran Negara 1.1. Menyusun kebijakan dan penghitungan DAU TA
2008; 1.2. Penyusunan RPMK tentang Penetapan Rincian
Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007;
1.3. Penyusunan RPMK Tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007;
1.4. Koordinasi pengalokasian DAK tahun 2008; 1.5. Penyusunan RPMK pengelolaan Dana Bagi Hasil
SDA; 1.6. Penyusunan RPMK pedoman umum dan petunjuk
teknis Dana Reboisasi; 1.7. Pelatihan penguatan aparatur pemerintah daerah di
bidang keuangan daerah TA 2007; 1.8. Penyusunan PMK tentang Kapasitas Fiskal Tahun
2007; 1.9. Menyusun rancangan PMK mengenai pinjaman
daerah dari pemerintah yang dananya bersumber selain dari pinjaman luar negeri;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
55
Program Kegiatan
1.10. Menyusun profil keuangan daerah; 1.11. Menyusun RPP Pengelolaan Dana Dekonsentrasi
dan Dana Pembantuan; 2. Peningkatan stabilisasi ekonomi
dan keuangan 2.1. Melakukan telaahan hukum, membuat resume dan
tanggapan/pendapat hukum; 2.2. Menelaah dan memberikan pendapat yuridis kasus
hukum; 2.3. Memberikan bantuan hukum terhadap perkara
gugatan perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen Keuangan;
2.4. Pendampingan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Departemen Keuangan dan Eks-BPPN yang diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan dan Kepolisian;
2.5. Mempercepat pembahasan 15 RUU di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan DPR;
2.6. Menyusun kembali RUU tentang pengelolaan kekayaan negara;
2.7. Mempercepat penyusunan 11 RUU di bidang keuangan dan kekayaan negara;
2.8. Mempercepat penyusunan RPP pendirian Perum LKBN Antara;
2.9. Menyimpulkan, mengolah, memonitor, mengevaluasi dan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara, mengelola perpustakaan hukum dan komputerisasi peraturan dalam rangka pemberian dan pelayanan informasi hukum dan evaluasi legal Drafting keputusan Menkeu dan penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2.10. Melakukan telaahan hukum dan memproses ketentuan yang bersifat pengaturan dan yang bersifat penetapan.
MISI KELEMBAGAAN Memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat yang akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksana yang rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial dan mempunyai integritas yang tinggi.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
56
SASARAN 1 Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.
Program Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pimpinan
Kenegaraan dan Kepemerintahan 1.1. Menyusun bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
di bidang ekonomi tahun 2008; 1.2. Menyusun Rencana Kerja Departemen Keuangan
(Renja K/L) tahun 2008; 1.3. Melakukan monitoring evaluasi perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran TA 2007 di lingklungan Departemen Keuangan;
1.4. Melakukan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2007;
1.5. Mengusulkan kebutuhan anggaran Departemen Keuangan TA 2008;
1.6. Menyusun dokumen pelaksanaan Anggaran Departemen Keuangan;
1.7. Mengajukan permintaan Anggaran BA 69 TA 2007; 1.8. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 1.9. Melakukan penataan kelembagaan Departemen
Keuangan sesuai analisis jabatan dan beban tugas serta berdasarkan perkembangan kebijakan mutakhir di bidang keuangan negara dan administrasi publik;
1.10. Monitoring organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan;
1.11. Mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Departemen Keuangan;
1.12. Menatausahakan dan mengevaluasi Laporan Hasil Audit Aparat Fungsional Pengawas dan tindak lanjutnya;
1.13. Menyusun Standar Prosedur Opersional (SOP) unit eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan;
1.14. Menyempurnakan pedoman administrasi umum di lingkungan Departemen Keuangan;
1.15. Mengkoordinasikan pengukuran beban dan prestasi kerja di lingkungan Dpertemen Keuangan;
1.16. Evaluasi mutu pelayanan pada kantor-kantor pelayanan di lingkungan Departemen Keuangan;
1.17. Memberikan penilaian pada kantor pelayanan percontohan di lingkungan Departemen Keuangan;
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
57
Program Kegiatan
1.18. Melaksanakan sistem AKIP di lingkungan Departemen Keuangan;
1.19. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Inpres V tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
1.20. Menyelesaikan KMK mutasi dan promosi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Departemen Keuangan;
1.21. Menyelesaikan usul mutasi kenaikan pangkat PNS di lingkungan Departeman Keuangan;
1.22. Menetapkan pilot project Assesment Center (AC); 1.23. Pengintegrasian SIMPEG Departemen Keuangan; 1.24. Mengusulkan pemberian piagam penghargaan
pensiun kepada pensiunan PNS Departem,en Keuangan;
1.25. Menyelesaikan proses penjatuhan hukuman disiplin dan hukuman lainya berupa pemberhentian dan pemberhentian sementara berdasarkan PP No 4 tahun 1966, PP No 30 tahun 1980, PP No 2 tahun 1979, dan PP No 11 tahun 2002;
1.26. Menyelesaikan usul pemberian pensiun PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP), janda/duda, bagian pensiun janda/duda/uang duka tewas/BT/MPP/memnuhi syarat 50/20, pemberhentian CPNS, uzur, pensiun eks-penerima uang tunggu;
1.27. Menyampaikan laporan BMN Semesteran, Tahunan, dan Buku Inventaris;
1.28. Menetapkan keputusan penghapusan barang milik/kekayaan negara;
1.29. Melaksanakan administrasi umum Departemen; 1.30. Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan dan
pengamanan dokumen/arsip di lingkungan Departemen Keuangan;
1.31. Memberikan layanan dan sosialisasi di bidang teknologi informasi;
1.32. Menyusun kebijakan, strategi dan pembakuan standar teknologi informasi.
SASARAN 2 Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta tersedianya informasi atas pelaksanan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Menteri.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
58
Program Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pimpinan
Kenegaraan dan Kepemerintahan 1.1. Mengkompilasi hasil pertemuan Menteri;
1.2. Pemantauan hasil pertemuan Menteri; 1.3. Melaksanakan analisis pelaksanaan program dan
kegiatan Menteri; 1.4. Melakukan analisis terhadap Current issue di bidang
keuangan negara; 1.5. Melakukan koordinasi terhadap program dan
kegiatan unit eselon I; 1.6. Mengelola data penyajian informasi program dan
kegiatan Menteri; 1.7. Menyusun klasifikasi data program dan kegiatan
Menteri.
SASARAN 3 Tersediamya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan administrasi kepemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.
Program Kegiatan
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara 1.1. Pembangunan, rehabilitasi gedung dan prasarana
lingkungan serta pengadaan perlengkapan sarana gedung.
SASARAN 4 Terwujudnya E-Governance Departemen Keuangan.
Program Kegiatan
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara 1.1. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem
informasi dan aplikasi; 1.2. Melanjutkan kegiatan pengembangan sistem
kolaborasi data dan informasi; 1.3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur
teknologi informasi; 1.4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai
di bidang teknologi informasi.
SASARAN 5 Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua unsur Departemen.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
59
Program Kegiatan
1. Peningkatan pengawasan dan
akuntabilitas Aparatur Negara 1.1. Melaksanakan audit berbasis resiko (Risk Based
Audit) auditan secara bertahap.
SASARAN 6 Mendeteksi, menghentikan dan meniadakan pemborosan serta penyelewengan keuangan negara di lingkungan unsur Departemen.
Program Kegiatan
1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Negara
1.1. Melakukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan temuan dan instruksi pimpinan;
1.2. Melakukan kerjasama antar instansi dan diklat di luar badan.
SASARAN 7 Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.
Program Kegiatan
1. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Negara
1.1. Melaksanakan rintisan pendidikan non gelar.
SASARAN 8 Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan standar nasional dan/ atau internasional.
Program Kegiatan
1. Pelaksanaan pendidikan
kedinasan 1.1. Menyelenggarakan Prodip III Akuntansi, Anggaran,
Pajak, Penilai/PBB, BC dan PPLN; 1.2. Menyelenggarakan Prodip I Anggaran, BC, Pajak,
PPLN.
SASARAN 9 Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 I
60
Program Kegiatan
1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya aparatur
1.1. Menyelenggarakan diklat prajabatan, diklat dalam jabatan (UD, UPKP, Kepemimpinan, fungsional dan penyegaran);
1.2. Menyelenggarakan rintisan pendidikan gelar; 1.3. Menyelenggarakan rintisan pendidikan non gelar; 1.4. Menyelenggarakan Prodip IV Akuntansi; 1.5. Menyelenggarakan Prodip III Khusus.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. EVALUASI KINERJA KEGIATAN
Departemen Keuangan mempunyai tugas dan fungsi yang merupakan
upaya-upaya untuk mencapai visi:
Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara
bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan
masyarakat, serta instrumental bagi proses
transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur
dan berperadaban tinggi
Untuk mewujudkan visi tersebut, Departemen Keuangan
melaksanakan 5 (lima) misi, yaitu : (1) misi fiskal; (2) misi ekonomi; (3)
misi sosial budaya; (4) misi politik; dan (5) misi kelembagaan. Dalam
tahun anggaran 2007 kinerja yang dicapai misi-misi tersebut adalah
sebagai berikut :
MISI FISKAL
Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, terpercaya dan
berkesinambungan serta mengelola kekayaan dan utang negara
secara hati-hati (prudent), bertanggung jawab, dan transparan
Misi fiskal merupakan fungsi utama Departemen Keuangan dalam
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Departemen Keuangan
melaksanakan fungsi: (i) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang penganggaran; (ii) Peningkatan pendapatan
negara dari sektor pajak, bea masuk dan cukai, dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP); (iii) Pelaksanaan urusan pemerintah di
bidang keuangan dan kekayaan negara; (iv) Pengelolaan Barang
Visi Departemen Keuangan Misi Fiskal Perwujudan fungsi misi fiskal
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 61
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Milik/Kekayaan Negara; (v) Pengelolaan Utang Pemerintah; (vi)
Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah; dan (vii) Kerjasama
Ekonomi dan Keuangan dengan Lembaga Keuangan Luar Negeri.
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penganggaran
Pelaksanaan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang anggaran terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu: (i) program
pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran; (ii) program
peningkatan efektivitas pengeluaran negara dan (iii) program
peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara; dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:
• Menyusun Outline NK dan RAPBN 2008 telah menghasilkan
Pedoman Penyusunan Outline NK dan RAPBN 2008 (100%);
• Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2007 periode Januari –
Desember menghasilkan data realisasi bulanan APBN 2007 (100%);
• Menyusun bahan masukan RKP tahun 2008 di bidang ekonomi
makro, pendapatan negara dan pembiayaan anggaran, serta
belanja negara telah menghasilkan konsep bahan masukan RKP
tahun 2008 bidang ekonomi makro, pendapatan negara dan
pembiayaan anggaran, serta belanja negara (100%);
• Melakukan pembahasan bahan masukan RKP tahun 2008 di
bidang ekonomi makro dengan Bappenas telah menghasilkan
kesepakatan tentang bahan masukan RKP tahun 2008 bidang
ekonomi makro (100%);
• Melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2007 Semester I
menghasilkan Exercise (100%);
• Menyusun Laporan Pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan
Prognosa Semester II menghasilkan sebuah buku Laporan
Semester I (100%);
• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI
berkaitan dengan pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan
Prognosa semester II menghasilkan sebuah buku Jawaban
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran Analisa kinerja kegiatan fungsi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 62
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pemerintah atas pertanyaan DPR(100%);
• Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan
pelaksanaan APBN 2007 Semester I dan Prognosa Semester II
menghasilkan kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan APBN
2007 semester I dan prognosa semester II(100%);
• Memberikan penjelasan selaku wakil pemerintah dalam rangka
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2008 tentang Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro menghasilkan
Penjelasan Menteri Keuangan tentang Pokok-pokok Kebijakan
Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro(100%);
• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI
dalam rangka pembicaraan pendahuluan tahap awal RAPBN 2008
menghasilkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR(100%);
• Melakukan Pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan
RAPBN 2008 menghasilkan kesepakatan PA DPR-RI dengan
Pemerintah (100%);
• Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI dalam
rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008 menghasilkan
Jawaban Menteri Keuangan atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI
(100%);
• Melakukan Pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI dalam rangka
pembicaraan pendahuluan RAPBN 2008 menghasilkan
kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR-RI
(100%);
Capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun
tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut:
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
REALISASI APBN-P 2007 (dalam miliar rupiah)
APBN % thd
PDB APBN-P % thd PDB Realisasi % thd
PDB
% thd APBN-
P A. Pendapatan Negara dan
Hibah 723.057,9 19,1 694.087,88 18,5 708.494,40 18,7 102,1
I. Penerimaan Dalam Negeri 720.389,0 19,1 690.264,56 18,4 706.790,60 18,7 102,4
1. Penerimaan Perpajakan 509.462,0 13,5 492.010,89 13,1 491.834,75 13,0 100,0
a. Pajak Dalam Negeri 494.591,6 13,1 474.550,95 12,6 470.905,95 12,5 99,2 b. Pajak Perdagangan
Internasional 14.870,4 0,4 17.459,94 0,5 20.928,79 0,6 119,9 2. Penerimaan Negara Bukan
Pajak 210.927,0 5,6 198.253,67 5,3 214.955,85 5,7 108,4
a. Penerimaan SDA 146.256,9 3,9 115.053,27 3,1 133.018,10 3,5 115,6
b. Bagian Laba BUMN 19.100,0 0,5 21.800,00 0,6 23.221,87 0,6 106,5
c. Surplus Bank Indonesia 0,0 - 13.669,3 0,4 13.669,3 0,4 100,0
d. PNBP Lainya 45.570,0 1,2 47.731,08 1,3 45.046,54 1,2 94,4
II. Hibah 2.669,0 0,1 3.823,32 0,1 1.703,80 0,0 44,6 B. Belanja Negara 763.570,8 20,2 752.373,18 20,0 757.244,82 20,0 100,6
I. Belanja Pemerintah Pusat 504.776,2 13,4 498.172,17 13,2 503.976,71 13,3 101,2
II. Transfer ke Daerah 258.794,6 6,8 254.201,01 6,8 253.268,11 6,7 99,6
1. Dana Perimbangan 250.342,8 6,6 244.607,81 6,5 244.007,16 6,5 99,8 2. Dana Otonomi Khusus
dan Peny 8.451,9 0,2 9.593,21 0,3 9.260,95 0,2 96,5 C. KeseimbanganPrimer 44.573,5 1,2 25.269,84 0,7 30.800,11 0,8 121,9 D. Surplus/Defisit Anggaran
(A-B) (40.512,9) (1,1) (58.285,3)
(1,5) (48.750,4)
(1,3) 83.6
E. Pembiayaan (I+II) 40.512,9 1,1 58.285,30 1,5 48.750,42 1,3 83,6
I. Pembiayaan Dalam Negeri 55.068,3 1,5 70.825,68 1,9 72.674,12 1,9 102,6 II. Pembiayaan Luar Negeri
(neto) (14.555,4) (0,4) (12.540,39)
(0,3) (23.923,7)
(0,6) 190,8
• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan PA DPR-RI
dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan tahap akhir RAPBN 2008
menghasilkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR RI
(100%);
• Melakukan Pembahasan dalam rangka pembicaraan pendahuluan
tahap akhir dengan PA DPR-RI tentang NK dan RAPBN 2008
menghasilkan kesimpulan pembicaraan pendahuluan antara PA
DPR-RI dengan pemerintah (100%);
• Menyusun Narasi Pelaksanaan APBN 2007 dan Perkiraan RAPBN
2008, serta RUU APBN 2008 menghasilkan NK dan RAPBN 2008
serta RUU APBN 2008 (100%);
• Menyiapkan bahan pidato Presiden pengantar Nota Keuangan dan
RAPBN 2008 menghasilkan bahan pidato dan lampirannya (100%);
• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan fraksi-fraksi
DPR-RI dalam rangka Pemandangan Umum NK dan RAPBN 2008
menghasilkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan DPR RI
Realisasi APBN 2007
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
(100%);
• Memberikan jawaban atas pertanyaan Komisi XI DPR-RI berkaitan
dengan NK dan RAPBN 2008 menghasilkan jawaban Menteri
Keuangan (100%);
• Melakukan Pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan
dengan NK dan RAPBN 2008 menghasilkan kesepakatan antara
Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR-RI (100%);
• Menyiapkan jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI
dalam rangka Pembahasan RAPBN 2008 menghasilkan Jawaban
Pemerintah (100%);
• Melakukan pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan
Pembicaraan Tingkat I (Pembahasan NK dan RAPBN beserta RUU
APBN 2008) menghasilkan kesepakatan atas NK dan RAPBN 2008
serta RUU APBN 2008 (100%);
• Memberikan jawaban atas pertanyaan komisi XI DPR-RI berkaitan
dengan kinerja dan penganggaran Departemen Keuangan
menghasilkan jawaban Menteri Keuangan (100%);
• Melakukan pembahasan dengan Komisi XI DPR-RI berkaitan
dengan kinerja dan penganggaran Departemen Keuangan
menghasilkan kesepakatan Menteri Keuangan dengan Komisi XI
DPR-RI (100%);
• Menyusun Narasi APBN-P 2007 dan RUU APBN-P 2007
menghasilkan APBN-P 2007 dan RUU APBN-P 2007 (100%);
• Menyiapkan Jawaban Pemerintah atas pertanyaan PA DPR-RI
berkaitan dengan APBN-P 2007 menghasilkan Jawaban
Pemerintah (100%);
• Melakukan Pembahasan dengan PA DPR-RI berkaitan dengan
APBN-P 2007 beserta RUU-nya menghasilkan kesepakatan atas
APBN-P 2007 dan RUU-nya (100%);
• Penyempurnaan APBN-P 2007 menghasilkan APBN-P yang telah
disempurnakan (100%);
• Memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan IMF dan Lembaga
Internasional lainnya menghasilkan Data/jawaban tertulis atas
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 65
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pertanyaan IMF dan Lembaga Internasional (100%);
• Menyusun Database APBN menghasilkan Laporan Tim (100%);
• Menyusun Standar Biaya menghasilkan PMK tentang Standar
Biaya dan Buku tentang Standar Biaya (100%);
• Menyusun Pedoman Penganggaran dalam kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja menghasilkan draft
pedoman penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka
menengah (MTEF) dan berbasis kinerja (100%);
• Sinkronisasi Data Anggaran Belanja Negara Pemerintah Pusat dan
penyusunan nomenklatur SKPD menghasilkan daftar nomenklatur
SKPD (100%);
• Sinkronisasi data realisasi APP Tahun 2006 menghasilkan Laporan
Akhir Realisasi APP Tahun 2006 (100%);
• Pengembangan Program Aplikasi RKA-KL menghasilkan 2 Paket
Program Aplikasi RKA-KL (50%);
• Melakukan penyempurnaan NK dan APBN 2007 berdasarkan hasil
kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah dengan DPR-RI
menghasilkan NK dan APBN 2007 yang telah disempurnakan
(100%);
• Melakukan penyempurnaan APBN-P 2006 berdasarkan hasil
kesepakatan dalam rapat kerja antara Pemerintah dengan DPR-RI
menghasilkan APBN-P 2006 yang telah disempurnakan (100%);
• Menyusun Pagu Indikasi 2008 untuk Kementerian/Lembaga
menghasilkan Pagu Indikasi 2008 (100%);
• Melakukan persiapan penyusunan anggaran
Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2008
menghasilkan petunjuk pengisian (100%);
• Penyusunan Format Satuan Anggaran Lampiran Perpres Tahun
2008 menghasilkan Konsep/Net Perpres dan Lampiran V (100%);
• Menyusun/menyempurnakan regulasi di bidang pelaksanaan
anggaran menghasilkan PMK tentang regulasi di bidang
pelaksanaan anggaran (500 %);
• Melaksanakan penelaahan dan penyelesaian dokumen
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 66
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pelaksanaan anggaran menghasilkan SP DIPA cicilan bunga
hutang (100%) dan surat revisi DIPA (100%);
• Menyusun petunjuk teknis tentang pengelolaan kas negara
menghasilkan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan TSA (75%),
Pengelolaan Kas Negara (100%), Pembayaran melalui rekening
khusus (131,25 %), dan Petunjuk Teknis tentang pengelolaan KUN
(140%);
• Menerbitkan SP2D dalam Rupiah dan Valas menghasilkan SP2D
sejumlah 4271 lembar (100%);
• Melaksanakan uji coba TSA pada KPPN menghasilkan
pelaksanaan uji coba pada 128 KPPN (100%);
• Mengajukan aplikasi replenishment Rekening Khusus
menghasilkan jumlah Rekening Khusus yang terisi kembali
(100%);
• Penyusunan Laporan Realisasi APBN menghasilkan (a) Buku
Merah sebanyak 48 buah (100%), (b) Buku Putih sebanyak 48 buah
(100%), dan (c) LKP dan saldo besi akhir Tahun Anggaran
sebanyak 8693 dokumen (101,73 %);
• Menerbitkan draft perjanjian penerusan pinjaman/pinjaman dan
perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman dengan
kinerja kegiatan sebanyak 8 draft (53,33 %) dan draft perjanjian
perubahan persyaratan penerusan pinjaman/pinjaman sebanyak
39 draft (139,29 5);
• Menerbitkan surat permintaan pencairan dana RDI ke rekening
BUN telah menghasilkan kinerja kegiatan Surat Permintaan
Pencairan Dana RDI ke Rekening BUN sebanyak 12 surat (100%);
• Menerbitkan surat penutupan perjanjian penerusan
pinjaman/pinjaman telah menghasilkan kinerja kegiatan Surat
Penutupan Perjanjian Penerusan Pinjaman/pinjaman sebanyak 64
surat (85,33%);
• Melakukan analisis kelayakan terhadap usulan investasi
menghasilkan 2 buah hasil analisis (40%);
• Melakukan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan investasi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 67
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
menghasilkan RBA sebanyak 2 buah (100%) dan hasil evaluasi
kinerja sebanyak 1 buah (50%);
• Melakukan penilaian usulan penetapan instansi pemerintah
menjadi PPK BLU menghasilkan KMK sebanyak 20 KMK (100%)
dan surat penolakan sebanyak 2 surat (100%);
• Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja BLU menghasilkan 1
laporan hasil monitoring (100%);
• Menyusun dan mengembangkan sistem Perbendaharaan. Kegiatan
ini menghasilkan output berupa Business process integrasi, Business
Intelligence Pelaporan, dan Sistem Extraction, Transfer, dan
Loading Data. Penyebab kegiatan tersebut belum terlaksana
karena pada tahun 2007 fokus kegiatan pengembangan sistem
perbendaharaan sebagian besar diprioritaskan pada kegiatan yang
lebih bersifat strategis, yaitu penyempurnaan Modul Penerimaan
Negara (MPN) dan kegiatan terkait pelaksanaan reformasi
birokrasi, yaitu pembentukan KPPN Percontohan (0%);
• Melakukan monitoring, evaluasi dan audit sistem terkait dengan
penerapan dan dukungan teknis menghasilkan 1 buah laporan
evaluasi (100%), 1 buah laporan monitoring (100%) dan 1 paket
pengembangan sistem DRC (100%);
• Menyusun peraturan Jabatan Fungsional Pengelola
Perbendaharaan. Penyebab kegiatan tersebut belum terlaksana
karena pembentukan suatu jabatan fungsional memerlukan proses
panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama, khususnya
terkait dengan penentuan fungsi yang memenuhi persyaratan
sebagai suatu jabatan fungsional. Berdasarkan hasil uji petik
terhadap fungsi-fungsi perbendaharaan baik di lingkungan
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menunjukkan
bahwa tidak semua fungsi tersebut saat ini layak dan memenuhi
syarat untuk dibentuk sebagai jabatan fungsional. Oleh karena itu,
pengembangan jabatan fungsional pengelola perbendaharaan
akhirnya diarahkan terhadap fungsi-fungsi yang memang secara
substantif memenuhi persayaratan sebagai jabatan fungsional.
• Menyusun draft RPP tentang cara Pemungutan Pajak Daerah,
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 68
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
menghasilkan draft RPP tentang cara pemungutan pajak daerah
(100%);
• Monitoring pelaksanaan Perda tentang pajak daerah dan retribusi
daerah di 67 Kabupaten/Kota (107,18 %);
• Percepatan penyelesaian evaluasi atas Raperda dan Perda tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menghasilkan buku laporan
(100%) ;
• Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta membatalkan Raperda
dan Perda yang menghambat investasi menghasilkan buku
laporan (100%).
Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, bea masuk dan
cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pelaksanaan fungsi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak,
bea masuk dan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
terdiri dari satu program, yaitu program peningkatan penerimaan dan
pengamanan keuangan negara, dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan meliputi :
Optimalisasi penerimaan perpajakan telah menghasilkan kinerja
kegiatan (a) penerimaan PPh (90,79%) terealisasi sebesar
Rp.194.735,60 miliar; (b) penerimaan PPN (102,06%) terealisasi
sebesar Rp.155.187,20 miliar; (c) penerimaan PBB (107,23%)
terealisasi sebesar Rp.23.619,10 miliar; (d) penerimaan BPHTB
(149,68%) terealisasi sebesar Rp.5.935,70 miliar; (e) penerimaan
Migas (118,08%) terealisasi sebesar Rp.44.004,40 miliar; (f)
penerimaan pajak lainnya (100,88%) terealisasi sebesar Rp.2.743,30
miliar. Dari total realisasi penerimaan tahun 2007 hampir seluruh
jenis pajak melebihi target penerimaan, kecuali penerimaan PPh
khususnya PPh Non Migas. Penurunan suku bunga dan
menurunnya pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan
besar nasional, berdampak kepada penerimaan PPh Non Migas
sehingga penerimaan pajak secara keseluruhan hanya mencapai
sebesar 98,55% atau Rp. 426.225,2 miliar rupiah.
Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, bea masuk dan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 69
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
KINERJA PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2007 (Miliar Rupiah)
No JENIS PAJAK
2007
APBN APBN-P % APBN-P thd APBN Realisasi
% Pencapai
an (1) (2) (3) (4) = (3):(2) (5) (6) = (5):(3)
1 PPh Non Migas 220.456,6 214.480,7 97,29% 194.735,6 90,79% 2 PPN & PPnBM 161.044,2 152.057,2 94,42% 155.187,2 102,06% 3 PBB 21.267,0 22.025,8 103,57% 23.619,1 107,23% 4 BPHTB 5.389,9 3.965,5 73,57% 5.935,7 149,68% 5 Pajak Lainnya 3.157,5 2.719,5 86,13% 2.743,3 100,88%
6 Penerimaan DJP Tanpa Migas
411.315,2 395.248,7 96,09% 382.220,8 96,70%
7 PPh Migas 41.241,7 37.267,5 90,36% 44.004,4 118,08%
8 Penerimaan DJP Termasuk Migas
452.556,9 432.516,2 95,57% 426.225,2 98,55%
Sumber data: LAKIP 2007 Direktorat Jenderal Pajak
Diagram Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2005 – 2007
• Pembuatan dasar hukum untuk unit Data Processing Unit telah
menghasilkan output PMK tentang unit Data Processing Centre
(100%)
• Melaksanakan implementasi Data Processing Center (Pusat
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (Pusat PD2P)) telah
menghasilkan kinerja kegiatan Data Processing Center (50%). Tidak
tercapainya implementasi Pusat PD2P dikarenakan pembentukan
PD2P baru dilaksanakan untuk wilayah kerja DKI Jakarta, dari
rencana 2 (dua) unit PD2P di Jakarta dan Surabaya. Penundaan
tersebut dimaksudkan agar implementasi Pusat PD2P untuk
wilayah DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik terlebih
dahulu, sebelum pembentukan unit PD2P di 3 (tiga) kota besar
Kinerja penerimaan perpajakan tahun 2007
0
25.000 50.000 75.000
100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000
PPh NonMigas
PPN & PPnBM
PBB BPHTB PajakLainnya
PPhMigas
Mili
ar R
upia
h
Realisasi 2005Realisasi 2006Realisasi 2007
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 70
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
lainnya (Surabaya, Medan dan Makassar);
• Menerapkan sistem administrasi perpajakan modern di sebagian
besar Kanwil telah menghasilkan kinerja kegiatan Kanwil
Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan
modern sebanyak 18 unit (66,67%) dari 27 unit Kanwil DJP yang
direncanakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern
pada 9 (sembilan) Kanwil DJP lainnya ditunda pelaksanaannya
pada tahun 2008, sesuai dengan kebijakan pimpinan dalam hal
pentahapan penerapan sistem administrasi modern pada KPP di
bawah Kanwil-Kanwil tersebut, dimana sebelumnya sistem
adminstrasi modern direncanakan akan terlebih dahulu
diterapkan pada seluruh Kanwil DJP sebelum diterapkan pada
KPP-KPP dibawahnya;
• Melaksanakan Survey Tingkat Kepuasan Wajib Pajak terhadap
Kinerja Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I (Jakarta Pusat),
bekerjasama dengan pihak ketiga (Nielsen dan disponsori oleh
TAMF-AusAid) yang dimulai pada bulan Desember 2006 dan
selesai pada bulan Mei 2007, telah menghasilkan kinerja kegiatan
data hasil survey (100%). Selain dilaksanakan survey di
lingkungan Kanwil DJP Jakarta I (Jakarta Pusat), dalam survey
tersebut dilakukan juga survey terhadap Wajib Pajak yang
terdaftar di KPP Madya Batam yang dibentuk tidak lama setelah
KPP Madya Jakarta Pusat. Survey tersebut telah menghasilkan
data yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan di
Direktorat Jenderal Pajak, khususnya kebijakan dalam
peningkatan kinerja KPP Pratama dan KPP Madya yang sebagian
besar baru terbentuk pada tahun 2005, 2006 dan 2007 dan KPP
Pratama yang akan dibentuk pada tahun 2008;
• Mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan perumahan
yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu berupa
rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun
sederhana serta membantu membangun dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang lingkungan pemukimannya
mengalami kerusakan akibat bencana alam, telah menghasilkan
kinerja kegiatan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak, bea masuk dan cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 71
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah
Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro,
Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang
atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (100%).
• Membangun Kantor Pelayanan Pajak Madya pada sebagian besar
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak telah menghasilkan kinerja
kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Madya dengan sistem
administrasi perpajakan modern sebanyak 28 unit (100%);
• Mengoptimalkan penerimaan bea masuk dan cukai telah
menghasilkan kinerja kegiatan (a) penerimaan bea masuk
(115,76%) sebesar Rp16,67 triliun dari rencana APBN-P sebesar
Rp14,40 triliun; (b) penerimaan cukai (106,24%) sebesar Rp44,62
triliun dari rencana APBN-P sebesar Rp42,00 triliun;
Realisasi dan Target Penerimaan Bea Masuk dan Cukai
Tahun 2007
No Jenis
Penerimaan Target Realisasi
Prosentase
Capaian/Target
1 Bea Masuk Rp. 14,40 triliun Rp. 16,67 triliun 115,76%
2 Cukai Rp. 42,00 triliun Rp. 44,62 triliun 106,24%
Total Rp. 56,40 triliun Rp. 61,29 triliun 108,67%
Sumber data: LAKIP 2007 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Perbandingan Penerimaan Bea Masuk dan Cukai
Tahun 2006 dengan 2007
No. Jenis Penerimaan Tahun 2006 Tahun 2007
Prosentase Kenaikan
(2007/2006)
1 Bea Masuk Rp. 12,14 triliun Rp. 16,67 triliun 137,31%
2 Cukai Rp. 37,77 triliun Rp. 44,62 triliun 118,14%
Total Rp. 49,91 triliun Rp. 61,29 triliun 122,80%
Sumber data: LAKIP 2007 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Penerimaan bea masuk dan cukai tahun 2007 Perbandingan penerimaan bea masuk dan cukai tahun 2006-2007
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 72
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Realisasi Penerimaan Bea Masuk Dan Cukai
Tahun 2003-2007 (dalam triliun)
No. Tahun Bea Masuk Cukai Total Realisasi
Target Realisasi Target Realisasi
1. 2003 11,3 10,800 26,100 26,400 37,200
2. 2004 11,84 12,44 28,44 29,17 41,616
3. 2005 16,59 14,92 32,25 33,26 48,177
4. 2006 13,58 12,14 38,52 37,77 49,91
5. 2007 14,40 16.67 42,00 44,62 61,29
Sumber data: LAKIP 2007 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Penerimaan bea masuk dan cukai tahun 2003-2007 Penerimaan bea masuk periode 2003 – 2007
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk
18,000
2004 2003
16,000
6,000
8,000
10,000 12,000
14,
Nila
i (M
iliar
rupi
ah) 000
Realisasi BM Target BM
4,000
2,000
-2005 2006 2007
Tahun
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 73
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Sumber data: LAKIP 2007 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• Ekstensifikasi jalur prioritas. Pada tahun 2007 hanya terdapat 21
buah permohonan untuk memperoleh jalur prioritas. Setelah
dilakukan penelitian, dari 21 permohonan akhirnya terpenuhi 10
importir yang mendapatkan surat keputusan sebagai importir jalur
prioritas. Terhadap 10 importir tersebut, 100% dilayani dengan
jalur prioritas secara lebih cepat;
• Mendukung perbaikan nilai investasi dengan kebijakan bea dan
cukai. Kebijakan DJBC yang dilakukan untuk perbaikan nilai
investasi antara lain dengan penyempurnaan Undang-Undang
Cukai, penerapan standar pelayanan publik, perubahan peraturan,
pemberian fasilitas, perubahan klasifikasi dan up-dating BTBMI.
Skep pemberian fasilitas di bidang pertambangan, industri dan
jasa hanya mencapai 1.310 dari 1.634 permohonan yang diajukan
setelah dilakukan analisis (memenuhi syarat dan ketentuan yang
berlaku). Pencapaian 65.5% (target 2.000 berkas, realisasi 1.310
berkas) bukan merupakan gambaran kinerja DJBC tetapi hanya
merupakan implikasi dari berkas permohonan yang diajukan.
Penerimaan cukai periode 2003 – 2007
Nila
i (M
iliar
Rup
iah)
Realisasi Cukai
Target Cukai
Tahun20072006200520042003
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
-
Target dan Realisasi Penerimaan Cukai
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 74
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Mengembangkan Sistem Aplikasi Pertukaran Data National Single
Window (NSW) untuk percepatan time release (100%). Penerapan
aplikasi NSW dapat mempercepat time release di KPU Tipe A
Tanjung Priok, walaupun demikian masih ada kendala pada
instansi-instansi terkait sehubungan dengan implementasi
teknologi informasi dan pertukaran data antar instansi.
• Membangun Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) di
Tanjung Priok dan Batam, menghasilkan kinerja kegiatan
terbentuknya 2 (dua) KPU BC dengan sistem administrasi
moderen (100%).
• Memutakhirkan Data Base Harga (DBH) I Nasional berbasis
komputer (100%);
• Mengembangkan sistem aplikasi passenger monitoring yang
terkoneksi. Sistem aplikasi passenger monitoring yang terkoneksi
baru diterapkan di KPPBC Soekarno hatta, Juanda, Ngurah Rai,
dan Polonia telah menghasilkan kinerja kegiatan MOU antara
DJBC, Ditjen Imigrasi dan Ditjen Perhubungan Udara (100%),
keberhasilan sistem ini bergantung kepada koordinasi instansi
terkait (Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Imigrasi, Ditjen Perhubungan
Udara, BNN, Airlines)dan baru terealisasi 25 %. Perbedaan sistem
antara DJBC dengan unit lain menghambat pertukaran data dalam
aplikasi passenger monitoring;
• Peningkatan pertukaran informasi melalui RILO A/P (Regional
Inteligence License Office Asia Pacific)
Terdapat tujuh berkas pertukaran data dan informasi melalui
RILO A/P dan Customs Enforcement network WCO, yaitu :
- Empat berkas data dan informasi mengenai hasil tangkapan
dan informasi penegakan hukum di negara-negara anggota
RILO A/P dan Customs Enforcement Network WCO,
- Tiga berkas data pelanggaran dan informasi penegakan hukum
yang dilakukan oleh DJBC untuk disampaikan kepada RILO
A/P dan Customs Enforcement Network WCO
Dari ketujuh berkas tersebut, semua berkas dapat digunakan
untuk keperluan analisis inteligen (indikator tren pelanggaran).
Analisa kinerja kegiatan fungsi penerimaan negara bukan pajak
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 75
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Walaupun demikian, DJBC tidak dapat memperoleh data dan
informasi terkait dengan profil pemasok barang impor dan profil
penerima barang yang di ekspor dari Indonesia, di Singapore,
Jepang, dan Hongkong;
• Mengevaluasi pelaksanaan PNBP pada Kementerian/Lembaga
telah menghasilkan kinerja kegiatan draft RPP dan PMK sebanyak
16 buah (320%);
• Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan
Peraturan Pungutan Ekspor Tahun 2007 menghasilkan Surat
Menteri Keuangan sebanyak 4 buah (100%);
• Melakukan diversifikasi PNBP dari Kegiatan Usaha Panas Bumi
menghasilkan Surat Permintaan Laporan Perhitungan dan
Pelaksanaan Penyetoran Bagian Pemerintah kepada Pengusaha
Panas Bumi sebanyak 16 Berkas (100%) dan Surat Permintaan
Pemindahbukuan Kewajiban Perpajakan dari Setoran Bagian
Pemerintah yang berasal dari Pengusaha Panas Bumi (31,25%);
• Menyusun RPP atas pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 1997
tentang PNBP menghasilkan RPP tentang Tatacara Penentuan
Jumlah, Pembayaran termasuk angsuran dan penundaan
pembayaran dan penyetoran PNBP yang Terutang (92,75%);
• Melakukan penagihan kekurangan pembayaran Pajak Pungutan
Ekspor menghasilkan Surat Menteri Keuangan sebanyak 63 buah
(63%);
• Menyelesaikan kewajiban perpajakan (PPh) Kontraktor Sektor
Migas menghasilkan :
- Surat Tagihan Denda sebanyak 25 berkas (208%)
- Laporan realisasi PPh sebanyak 12 berkas (100%)
- Surat permintaan laporan pajak sebanyak 1 berkas (50%)
- Surat permintaan SKPP sebanyak 4 berkas (67%)
Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP adalah :
- Kementerian/Lembaga yang belum sepenuhnya
melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor
1 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyampaian Rencana dan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 76
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Realisasi PNBP;
- Belum tersedianya database PNBP yang online, yang berakibat
penyampaian data realisasi PNBP tidak dapat disampaikan
secara tepat waktu;
- Terdapatnya masalah yang kompleks terkait dengan
pemantauan terhadap pengenaan, pemungutan, penyetoran
dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan
PNBP, penetapan tarif, ijin penggunaan dana PNBP, serta
sosialisasi kepada instansi terkait;
- Lemahnya sistem pengolahan data;
- Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait; serta
- Kurang tegasnya sanksi di bidang PNBP.
Upaya yang telah dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah
diatas adalah :
- Optimalisasi dan efektifitas pemungutan PNBP dengan cara
evaluasi terhadap perundang-undangan, sistem dan prosedur
yang berkaitan dengan penerimaan negara;
- Peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan
dan penyetoran PNBP yang dikelola oleh
Kementerian/Lembaga;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari hasil
pengurusan piutang negara telah menghasilkan kinerja kegiatan
realisasi pengurusan piutang negara PNDS Rp489,51 miliar
(55,59%) dan Biad PPN Rp37,81 miliar (74,44%) ;
• Menyempurnakan peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara telah merealisasikan
kinerja kegiatan berupa Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara (100%);
• Menerbitkan pertimbangan atas usul penghapusan piutang macet
telah merealisasikan kinerja kegiatan berupa surat persetujuan
penghapusan piutang macet (100%);
Realisasi pengurusan piutang negara
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 77
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Menerbitkan Surat Keputusan Pencegahan, Perpanjangan I dan II,
berakhir demi hukum, ijin sementara serta pencabutan
pencegahan telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa surat-
surat keputusan yang berkaitan dengan pencegahan (75%), dari
rencana 20 set, terealisasi sebanyak 15 set surat-surat yang
berkaitan dengan pencegahan;
• Melaksanakan penyelesaian kredit eks BPPN telah menghasilkan
kinerja kegiatan berupa surat/produk hukum pengurusan piutang
negara yang berasal dari asset eks BPPN (70%);
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari hasil
pelaksanaan lelang telah menghasilkan kinerja kegiatan realisasi
pelaksanaan lelang hasil bersih (HBL) semula ditargetkan Rp.
2.377,43 milyar terealisasi Rp2.596,79 miliar (109,23%), bea lelang
semula ditargetkan Rp.35.661,48 terealisasi Rp49,24 miliar
(138,08%);
• Menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang, Balai Lelang, Pejabat Lelang I dan II telah
menghasilkan kinerja kegiatan berupa Peraturan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Balai Lelang,
Pejabat Lelang I dan II (100%)
• Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap balai lelang
telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) SK ijin operasional balai
lelang sebanyak 3 buah (150%); (b) SK pencabutan ijin operasional
balai lelang tidak terealisasi (0%), merupakan kinerja kegiatan
yang bersifat prestasi mengingat tidak ada Balai Lelang yang
dicabut ijinnya, artinya operasional Balai Lelang telah sesuai
dengan ketentuan, dan sebagai bukti pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap Balai Lelang berjalan baik;
• Membangun Sistem Aplikasi Kekayaan Negara dan Penilaian telah
menghasilkan kinerja kegiatan yang semula ditargetkan 2 set,
terealisasi 1 set yaitu berupa Data Flow Diagram (DFD) Sistem
Aplikasi Kekayaan Negara dan Penilaian (50%);
• Membuat Sistem dan prosedur Laporan Penilaian Kekayaan
Negara telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa Sistem dan
Realisasi pelaksanaan lelang
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 78
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
prosedur Laporan Penilaian Kekayaan Negara (50%);
Pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang Keuangan dan Kekayaan
Negara
Pelaksanaan fungsi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang
keuangan dan kekayaan negara melalui program peningkatan
efektivitas pengeluaran negara, dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan meliputi :
• Melaksanakan inventarisasi Penyertaan Modal Negara (PMN)
pada BUMN dan PT lainnya telah menghasilkan kinerja kegiatan
berupa Data PMN pada BUMN dan PT lainnya (86,96%) dari
rencana 161 BUMN terealisasi 140 BUMN;
• Melaksanakan analisa tingkat kesehatan BUMN dan PT Lainnya
telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa data tingkat kesehatan
BUMN (0%), kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada
tahun 2007 karena Tim Evaluasi Kinerja BUMN baru dibentuk
pada 13 September 2007 sesuai Kep-59/KN/2007. Kegiatan ini
akan dilaksanakan pada tahun 2008;
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari analisa
kelayakan PMN pada BUMN dan PT Lainnya menghasilkan
kinerja kegiatan berupa data tingkat kelayakan PMN pada BUMN
dan PT Lainnya (100%). Kegiatan ini tidak terdapat dalam RKT
2007, akan tetapi mengingat kegiatan analisa tingkat kesehatan
tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2007 karena ada kendala
dalam pelaksanaannya, maka diganti dengan kegiatan
melaksanakan analisa kelayakan PMN pada BUMN dan PT
lainnya terkait dengan penyusunan LKPP tahun 2008;
Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara
Pelaksanaan fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara
melalui program peningkatan efektifitas pengeluaran negara , dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
• Menyusun Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan
Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara Analisa kinerja kegiatan fungsi Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara Pengelolaan Barang milik/kekayaan negara
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 79
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
barang milik Negara telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) PMK
tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Negara (BMN) (50%), (b) PMK tentang Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN (100%), (c) PMK
tentang Pelaksanaan Mengenai Sertifikasi BMN (0%), (d) PMK
mengenai Penatausahaan BMN (100%), (e) PMK mengenai
Kebijakan Teknis Pengawasan Pengendalian BMN (95%), (f) PMK
mengenai Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada
Pejabat/Pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN (0%), (g)
PMK mengenai Penggolongan dan Kodifikasi BMN (100%);
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari hasil
penyusunan PMK tentang Penyelesaian Aset Bekas Asing/Cina
(95%);
• Membuat PMK tentang Pengelolaan Kekayaan Negara telah
menghasilkan kinerja kegiatan Juklak dan Juknis Pengelolaan
Kekayaan Negara (100%);
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
penyusunan Keputusan Presiden tentang Tim Penertiban BMN
(100%), kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak terdapat
dalam RKT 2007, akan tetapi mengingat program penyusunan
LKPP yang non disclaimer harus selesai tahun 2008 mendorong
percepatan di bidang penertiban BMN.
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
penyusunan draft RPP/Perpres tentang Inventarisasi Kekayaan
Negara Lain-lain (75%);
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
penyusunan PMK tentang Jabatan Fungsional Penilai (50%);
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
penyusunan PMK tentang Penilaian (100%);
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
penyusunan PMK tentang Insentif Penilai (100%);
• Menyempurnakan Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB)
telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa DKPB yang
disempurnakan (100%);
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
Analisa kinerja kegiatan fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
penilaian BMN di lingkungan Departemen Keuangan telah
menghasilkan kinerja kegiatan berupa Laporan Penilaian (100%);
• Melaksanakan inventarisasi PMN pada BUMN dan PT lainnya
telah menghasilkan data PMN pada BUMN dan PT lainnya (89,6);
• Melaksanakan analisa tingkat kesehatan BUMN dan PT lainnya
tidak menghasilkan data tingkat kesehatan BUMN (0%), kegiatan
baru dapat dilaksanakan tahun 2008 sesuai dengan Kep-59/KN/
Tanggal 13 September 2007;
• Melaksanakan analisa kelayakan penyertaan modal pada BUMN
telah menghasilkan data tingkat kelayakan penyertaan modal
pada BUMN;
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
penatausahaan BMN telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa
Laporan BMN (300%), dari rencana 1 set laporan terealisasi 3 set
laporan, yaitu Laporan BMN Semester 1, Semester 2 dan Laporan
Tahunan;
• Merealisasikan pencapaian rencana kerja yang berasal dari
pembinaan pengelolaan BMN telah menghasilkan kinerja kegiatan
berupa laporan hasil pembinaan pengelolaan BMN Kementerian
Negara/Lembaga (100%);
• Menyelenggarakan inventarisasi peraturan terkait Kekayaan
Negara telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa laporan
inventarisasi peraturan perundangan di bidang Kekayaan Negara
(100%);
• Menyelenggarakan inventarisasi dan optimalisasi Kekayaan
Negara Potensial telah menghasilkan kinerja kegiatan berupa
laporan hasil inventarisasi dan optimalisasi tentang jumlah dan
nilai riil Kekayaan Negara Potensial (300%), dari rencana 1 buah
laporan dapat direalisasi 3 buah laporan;
Pengelolaan Utang Pemerintah
Pelaksanaan fungsi pengelolaan utang pemerintah melalui program
pengelolaan dan pembiayaan utang pemerintah, Program ini
bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan
Pengelolaan utang pemerintah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 81
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya
rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir, dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan meliputi :
• Penyusunan peraturan di bidang pengelolaan PHLN, yang
menghasilkan kinerja RUU PHLN sampai tingkat Menteri (100%)
dan RPP HLN sampai tingkat Tim (100%)
• Penyusunan peraturan Perundang-undangan di bidang
pembiayaan syariah telah menghasilkan RUU SBSN (100%), RPP
Perusahaan penerbit (100%), RPMK Penerbitan SBSN di Pasar
Perdana Dalam Negeri (100%), RPMK Penerbitan SBSN dalam
Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (100%)
• Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang pinjaman
dalam negeri telah menghasilkan RPP tentang pinjaman dalam
negeri (100%)
• Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan
Utang (SUN) telah menghasilkan Draft Peraturan terkait
Pengelolaan SUN (PP,Perpres,atau PMK) (166,67 %)
• Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri telah menghasilkan
Loan/Grand Agreement; Pinjaman Program (100%), Pinjaman
Proyek (100%), Kredit Ekspor (100%), Hibah(100%), Debt Swap
(100%), Dokumen/kearsipan PHLN (5 %)
• Pengelolaan Surat Berharga Negara telah menghasilkan
Pembiayaan APBN SBN (Netto); Penertiban Obligasi Negara
(116,67%), Penertiban SPN (37,5%), Penjualan ORI ( 66,67%),
Penjualan ON Valas (50%), Debt Switc/buyback (100%),
Penerbitan SUKUK (0 %), Koordinasi antar unit terkait (100%);
Sosialisasi SBN (100%); Pengembangan Pasar SBN (366,67%);
Laporan Tahunan Pengelolaan SBN (500%).
• Pengelolaan Portofolio dan Resiko Utang telah menghasilkan
rumusan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Panjang dan
menengah (100%), Rumusan Kerangka Kerja Manajemen Risiko
(100%); Portofolio Performance Monitoring (100%), Revisi Strategi
(0%), Evaluasi Penerapan Strategi Utang (0%); Rumusan mengenai
Restruksturisasi Portofolio Utang, Mekanisme Hedging,
Analisa kinerja fungsi pengelolaan utang pemerintah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 82
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pengkayaan Instrumen, Mekanisme Kredit Ekspor, dan
Standarisasi Terms & Condition Pinjaman Luar Negeri (80%);
Pelaksanaan pertemuan dengan analis makro ekonomi internal
dan eksternal Departemen Keuangan (133,33%), Pelaksanaan
pertemuan konsultasi dengan Lender (183,33%), pertemuan
dengan Regulator dan pelaku pasar terkait dengan pengelolaan
utang, pengembangan instrumen utang infrastruktur (141,67%).
• Pelaksanaan kajian pengembangan instrumen Pembiayaan Syariah
telah menghasilkan kajian penerbitan SBSN Ijarah (100%) dan
laporan Kajian SBSN Musyarakah (100%).
• Pelaksanaan evaluasi, akuntansi dan setelmen utang telah
menghasilkan nilai efektif penarikan PHLN Bilateral (66,61%),
Multilateral (72,19%), Eksport Credit (84,48%), Pinjamanprogram
(100%); Nilai pembayaran utang cicilan pokok utang dalam negeri
(74,19%), Bunga utang dalam negeri (94,36%), Cicilan pokok utang
luar negeri (98,91%), Bunga utang luar negeri (95,69%);
Penyusunan IT Strategy (100%); Pengembangan Aplikasi Decision
Support System (DSS) (100%); Pembangunan Sistem Sistem
Aplikasi Surat Perintah Membayar (SASPEM) (100%);
Pembangunan Aplikasi Analisis Support System (ASS) (100%);
Penyusunan Sistem Akuntansi Utang (100%); Pengembangan
Sistem Arsip Dokumen PHLN (33,68%); Laporan setelmen (100%);
Laporan Utang (91,89%), Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
proyek yang dibiayai PHLN (100%).
Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah
Pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban keuangan pemerintah terdiri
dari 2 (dua) program, yaitu (i) program pembinaan akuntansi
keuangan negara; (ii) program peningkatan stabilisasi ekonomi dan
keuangan; dengan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
• Melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (RUU PP APBN).
Penyusunan RUU ini dilakukan setelah penyusunan LKPP
(audited) yang menjadi bahan utama penyusunan RUU ini. Untuk
Pertanggungjawaban keuangan pemerintah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 83
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
tahun 2007 kegiatan penyusunan RUU PP APBN TA 2006
dilakukan bulan Juni 2007. Kegiatan ini selesai pada tanggal 26
Juni 2007 dengan ditandatanganinya surat Presiden RI Nomor R-
37/Pres/06/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Rancangan Undang-
Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun
Anggaran 2006. Output dari kegiatan ini adalah RUU PP APBN TA
2006. RUU PP ini telah disampaikan ke DPR. Namun demikian,
untuk penyelesaian RUU ini menjadi undang-undang sampai
akhir tahun 2007 belum selesai karena belum dibahas oleh DPR,
pembahasan direncanakan pada tahun 2008. Pembahasan yang
dilakukan oleh DPR adalah RUU PP APBN TA 2005 yang telah
berjalan sejak September 2006. Kegiatan ini selesai pada tanggal 27
November 2007 melalui Rapat Paripurna DPR-RI mengenai Hasil
Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2005. Hasil dari
kegiatan ini adalah Undang-Undang No. 46 Tahun 2007 tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2005. Dengan
demikian tingkat capaian kinerja berupa indikator sasaran yang
mencerminkan indikator outcomes, yaitu ”Terbitnya UU PP APBN
TA 2006” baru mencapai 50%, karena masih berbentuk RUU belum
menjadi Undang-Undang, sedangkan yang sudah selesai adalah
UU PP APBN TA 2005.
• Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah
menghasilkan LKPP tahun 2006 (100%)
• Melakukan Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
(SAPP) Berbasis Akrual.
Kegiatan ini merupakan pengembangan sistem yang sudah ada,
yaitu SAPP yang secara prinsip merupakan amanat Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
nantinya digunakan sebagai pedoman untuk penganggaran,
pengeluaran, penerimaan dan pelaporan pada seluruh tingkatan di
Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
Namun demikian kegiatan ini belum terlaksana secara sepenuhnya
disebabkan belum adanya Standar Akuntansi Pemerintahan yang
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 84
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
berbasis akrual sebagai acuan utama dalam mengembangkan
Sistem Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual. Sampai saat
ini Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur di dalam
PP Nomor 24 Tahun 2005 masih berbasis Cash Toward Accrual.
Produk dari pengembangan prosedur akuntansi dan pelaporan
keuangan yang berbasis accrual masih parsial, diantaranya adalah:
a. Posting Rule Accrual untuk transaksi-transaksi terkait akun-
akun neraca
b. Pedoman Akuntansi Belanja yang Masih Harus Dibayar
c. Pedoman Akuntansi Utang
• Menyusun Pedoman Akuntansi Pemda.
Kegiatan penyusunan pedoman akuntansi pemda didasari dengan
diterbitkannya PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan
Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Buletin Teknis SAP
Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah,
dan Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah yang dipandang perlu untuk
menyiapkan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang
komprehensif dan mudah dipahami dalam rangka pelaksanaan,
pembinaan, maupun pengawasan pengelolaan keuangan daerah
mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
anggaran, sampai pertanggungjawaban. Agar mudah dipahami,
modul-modul tersebut harus dilengkapi dengan ilustrasi yang
representatif. Pedoman ini meliputi Modul Perencanaan dan
Penganggaran Pemerintah Daerah serta Modul Penatausahaan
Keuangan Daerah termasuk menyusun Modul Akuntansi
Pemerintah Daerah yang sudah diselaraskan dengan standar
akuntansi pemerintahan. Namun demikian sampai akhir tahun
Analisa kinerja kegiatan fungsi pertanggungjawaban keuangan pemerintah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 85
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
2007, tingkat penyelesaian pedoman tersebut, khususnya terkait
dengan pedoman akuntansi pemerintah daerah belum selesai
sepenuhnya, baru sekitar 60%.
Disamping itu, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan
daerah juga telah dikembangkan aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah (SIMKD). Aplikasi SIMKD
direncanakan meliputi hampir seluruh siklus pengelolaan
keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan dan
penganggaran (penyusunan RKA-SKPD) sampai penyusunan
laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan laporan
keuangan pemerintah daerah, penyelesaian aplikasi SIMKD
mencapai 40%. Tahapan aplikasi yang telah rampung adalah
aplikasi perencanaan dan penganggaran (RKA-SKPD sampai
APBD) dan sebagian tahapan pelaksanaan anggaran;
• Melakukan evaluasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan (100%),
yang menghasilkan 2 buku yaitu buku hasil evaluasi kebijakan
pajak bumi dan bangunan dengan pola ekstensifikasi perpajakan
dan buku hasil evaluasi kebijakan dibidang fasilitas kepabeanan
untuk mendorong pengembangan dunia industri;
• Melakukan pengkajian kebijakan belanja ke daerah (100%), yang
menghasilkan laporan hasil analisis terhadap kesiapan daerah atas
rencana penghapusan kebijakan holdharmless dalam perhitungan
DAU ke daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
• Melakukan pengkajian besaran subsidi (100%) yang menghasilkan
laporan hasil penelitian kebijakan program RASKIN, kebijakan
stok dan harga beras nasional dan revitalisasi pertanian,
rekomendasi besaran alpha BBM sebagai bahan perhitungan
subsidi BBM dan laporan hasil analisis efektivitas kebijakan
pemberian kompensasi BBM;
• Melakukan analisis dan perhitungan risiko dukungan pemerintah
atas proyek infrastruktur (100%), yang menghasilkan 3 berkas
yaitu Rekomendasi dalam rangka penyusunan dan penerbitan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.02/2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 86
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditandatangani pada
tanggal 15 Maret 2007, Rekomendasi dalam hal pemberian
persetujuan ijin prinsip atas pemberian dukungan pemerintah
untuk jalan tol JORR II dan Rekomendasi dalam rangka
penyusunan dan penerbitan PMK tentang pemberian jaminan
penuh untuk pembangunan pembangkit listrik yang
menggunakan batubara sebagai pelaksanaan dari Peraturan
Presiden nomor 91 tahun 2007. Selain itu, dalam rangka
pengelolaan risiko fiskal untuk infratruktur yang lebih baik;
• Melakukan perumusan dan perhitungan besaran contingent
liabilities liability (100%), yang menghasilkan 1 berkas Besaran
contingent liability dalam rangka penyusunan NK & RAPBN;
• Melakukan pengkajian dan perhitungan risiko BUMN (100%),
yang menghasilkan 1 berkas Hasil pengkajian dan mitigasi atas
risiko BUMN berupa kajian kebijakan privatisasi BUMN dalam
rangka pengelolaan risiko BUMN;
• Melaksanakan pengkajian tentang kebijakan belanja pusat yang
efektif dan efisien (100%), yang menghasilkan 2 laporan yaitu :
laporan hasil kajian efektivitas dan efisiensi belanja
kementerian/lembaga tahun 2007 dan laporan hasil evaluasi dana
dekonsentrasi T.A. 2005-2007.
• Melakukan perumusan rekomendasi kebijakan ekonomi dan
keuangan, yang menghasilkan 11 buku laporan kebijakan di
bidang ekonomi dan keuangan (100%), yaitu buku analisis
Ekonomi Makro, analisis Sektor Keuangan dan Pengelolaan Utang,
pengelolaan Basis Data Statistik; pengembangan dan evaluasi
model perkembangan berbagai variabel fiscal sustainability,
pengembangan dan evaluasi model perkembangan berbagai
variabel besaran ekonomi makro lainnya, monitoring dan
kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi, pengembangan
Sistem Informasi, studi Kebijakan Pengembangan Sektor-sektor
Unggul dalam Rangka menggerakkan Sektor Riil dan Perluasan
Kesempatan Kerja, penyusunan instrumen analisis investasi dan
Perdagangan, studi perilaku harga pokok pada sektor industri
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 87
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
manufaktur dalam rangka identifikasi faktor-faktor penyebab
inflasi, studi kebijakan perdagangan intra-industri Indonesia
dengan beberapa negara Asia;
• Melakukan kerjasama penelitian dengan universitas, yang
menghasilkan 5 buah buku laporan penelitian dengan 5
universitas (100%), dimana hasil penelitian tersebut sebagai bahan
pendukung perumusan kebijakan fiskal. Penelitian tersebut
dilakukan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
(UNDIP) dengan judul penelitian: Kajian efektivitas dan efisiensi
distribusi minyak tanah bersubsidi, Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
(UI) dengan judul penelitian: Kesiapan sektor jasa dalam
menghadapi liberalisasi perdagangan ASEAN framework
agreement on services, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan judul penelitian:
Perhitungan penerimaan bea masuk berdasarkan kebijakan tarif
dalam skema umum dan skema Free trade area (FTA) dan evaluasi
dampak kebijakan tarif bea masuk dalam ASEAN-China Free
Trade area dan ASEAN-korea Free trade Area terhadap
pendapatan negara, kerjasama dengan Lembaga Penelitian,
Pengabdian pada Masyarakat, dan Pengkajian Ekonomi – Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD) dengan judul
penelitian: Pengembangan dan penyempurnaan MODFI:
penyempurnaan koefisien, parameter dan tampilan model Modfi
dalam rangka penyusunan asumsi dasar nota keuangan dan
RAPBN 2008, kerjasama dengan Prasetya Mulya Business School
dengan judul penelitian: Metode evaluasi risiko fiskal dalam
kerjasama penyediaan infrastuktur jalan tol model Perpres
67/2005
• Melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-
pokok kebijakan fiskal, yang menghasilkan 1 buku kerangka
ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (100%).
• Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan angka asumsi
dasar penyusunan RAPBN, yang menghasilkan 2 buku besaran
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 88
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat bunga
dan harga minyak (100%).
• Melakukan pemantauan dan pengkajian perkembangan indikator
ekonomi makro, sektor riil dan risiko fiskal yang menghasilkan 12
kali (setiap bulan) Early Warning System (EWS) perkembangan
indikator ekonomi makro, sektor riil dan risiko fiskal (100%).
• Melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan dedikasi hubungan
investor, yang menghasilkan 1 buku laporan tentang kondisi
perekonomian indonesia (100%) yang dengan laporan ter.sebut
diharapkan dapat meningkatkan rating Indonesia di mata investor.
Kerjasama Ekonomi dan Keuangan dengan Lembaga Keuangan
Luar Negeri
Pelaksanaan fungsi kerjasama ekonomi dan keuangan dengan
lembaga keuangan luar negeri melalui program stabilisasi ekonomi
dan sektor keuangan, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
meliputi:
• Melakukan pengkajian tentang isu-isu internasional yang
berkembang pada forum/kerjasama subregional, regional,
multilateral dan bilateral (100%) yang menghasilkan 16 Indonesian
positioning paper atas isu-isu internasional yang berkembang
pada forum/kerjasama subregional, regional, multilateral dan
bilateral.
• Menyelenggarakan the ASEM Bali Initiative Workshop (100%),
yang menghasilkan terselenggaranya workshop tentang
optimalisasi remittance melalui institusi Microfinance sehingga
terjalin kerjasama antara microfinance, bank komersial dan
penyedia jasa keuangan internasional.
• Melakukan koordinasi reformasi regulasi berdasarkan APEC-
OECD integrated checklist (100%), yang menghasilkan 1 berkas
laporan reformasi regulasi dalam rangka perdagangan bebas
kawasan Asia-Pasifik.
Kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan luar negeri Analisa kinerja kegiatan kerjasama ekonomi dan keuangan dengan lembaga keuangan luar negeri
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 89
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Melakukan pengurusan administrasi dalam rangka kerjasama
teknik luar negeri di lingkungan departemen keuangan, yang
menghasilkan administrasi pegawai ke Luar Negeri sebanyak 450
orang (100%), Seleksi tenaga ahli Indonesia sebagai eksekutif ADB
sebanyak 10 orang (100%), Administrasi konsultan asing (expert)
sebanyak 10 kali (100%), Pendampingan kunjungan misi asing
sebanyak 10 kali (100%), seminar/capacity building sebanyak 3
kali dari yang direncanakan sebanyak 10 kali (30%).
• Melakukan penyusunan country presentation Indonesia dalam
sidang lembaga keuangan multilateral. Kegiatan ini menyediakan
informasi mengenai kondisi perekonomian Indonesia melalui
forum Lembaga Keuangan Multilateral berupa Country
presentation sebanyak 4 berkas (100%), General Statement
sebanyak 4 berkas (100%), Joint Publication sebanyak 4 berkas
(100%) dan position paper sebanyak 12 berkas (100%).
• Melakukan sosialisasi fiscal report on the observance of standards
and codes (ROSCs) kepada pemerintah daerah. Kegiatan fiscal
ROSCs ini ditujukan untuk mencapai transparansi fiskal,
direalisasikan dengan menyelengarakan sosialisasi sebanyak 10
kali (100%) dan pencetakan buku ROSC's sebanyak 1000 buah
(100%). Adapun seminar tidak dapat direalisasikan sebagaimana
rencana.
• Melakukan pemantauan ekonomi nasional dalam kerangka
ASEAN Surveillance process. Kegiatan ini ditujukan untuk
menyediakan informasi pemantauan dini perekonomian nasional
dan regional (ASEAN Surveillance Process) yang direalisasikan
dengan menerbitan 3 berkas Economic Review and Surveillance
Report (75%).
• Melakukan koordinasi bidang jasa dalam menghadapi
perdagangan bebas di bidang jasa. Kegiatan ini ditujukan untuk
mencapai koordinasi antara kesiapan dunia usaha dengan
kebijakan di bidang jasa. Direalisasikan dengan melaksanakan
perjanjian antar negara di bidang jasa (78.13%), merumuskan
kebijakan di bidang jasa (75%), sosialisasi (25%), penyelenggaraan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 90
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
sidang internasional (100%), study cost and benefit sektor jasa
(100%).
MISI EKONOMI
Analisa kinerja kegiatan fungsi
Mengatasi masalah ekonomi bangsa serta secara proaktif senantiasa
mengambil peran strategis dalam upaya membangun ekonomi
bangsa, yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju
masyarakat yang dicita-citakan konstitusi
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Departemen Keuangan
melaksanakan fungsi: (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang Lembaga Keuangan; (ii) Pengembangan Pasar Modal.
Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lembaga
Keuangan
Pelaksanaan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
Lembaga Keuangan, terdiri dari 4 (empat) program, yaitu (i) program
peningkatan stabilisasi ekonomi dan keuangan (ii);program
peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara; (iii)
program peningkatan efektivitas pengeluaran negara; dan (iv)
program pengembangan kelembagaan keuangan, dengan kegiatan
yang telah dilaksanakan meliputi:
• Pemberian Subsidi Listrik TA 2007 menghasilkan terlaksananya
proses pembayaran subsidi listrik sebanyak Rp 33,97 Triliun dari
Rp 39,27 Triliun. Angka ini merupakan alokasi pagu anggaran
(baru) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan (84,21%).
Realisasi pembayaran masih bersifat sementara s.d. tanggal 28
Desember 2007, yang finalnya masih menunggu audit;
• Pemberian subsidi pupuk TA 2007 menghasilkan terlaksananya
proses pembayaran subsidi pupuk sebanyak Rp5,06 Triliun dari
Rp6,80 Triliun (angka yang tercantum dalam APBN-P) (74,41%).
Realisasi pembayaran masih merupakan angka sementara s.d.
tanggal 19 Desember 2007, yang finalnya menunggu hasil audit;
• Pemberian subsidi BBM Tahun 2007 menghasilkan terlaksananya
Misi Ekonomi Fungsi misi ekonomi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 91
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
proses pembayaran subsidi BBM sebesar Rp83,80 triliun dari
jumlah Rp55,60 triliun (APBN-P) (150,72%). Besarnya subsidi BBM
dikarenakan adanya kenaikan harga minyak mentah yang
signifikan sehingga menyebabkan kenaikan harga pada produk;
• Menyusun PMK tentang Tatacara Penghitungan dan Pembayaran
Subsidi BBM menghasilkan sebuah PMK (100%);
• Melakukan perumusan kebijakan di bidang perpajakan,
kepabeanan dan PNBP (100%), yang menghasilkan rekomendasi
besaran target penerimaan negara sebanyak 1 berkas sebagai
bahan penyusunan Nota Keuangan; dan menghasilkan 24 PMK di
bidang perpajakan, kepabeanan, dan PNBP yaitu:
- PMK Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-
China Free Trade Area (FTA),
- PMK Nomor 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package
(EHP) Asean-China Free Trade Area (AC-FTA),
- PMK Nomor 08/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Early Harvest Package
(EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area (FTA),
- PMK Nomor 28/PMK.011/2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.10/2006 Tentang
Keringanan Bea Masuk Atas Impor Chassis Bus Dengan Mesin
Terpasang Untuk Pembuatan Bus Angkutan Umum dan
Completely Knock Down (CKD) Untuk Pembuatan Angkutan
Komersial,
Analisa Kinerja
- RALAT PMK 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas
Barang Impor,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan
- PMK Nomor 34/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk
Atas Impor Bahan Baku Untuk Pembuatan Komponen
Kendaraan Bermotor,
- PMK Nomor 41/PMK.011/2007 tentang Pemberian Pembebasan
Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku dan Bagian Tertentu Untuk
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 92
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pembuatan Bagian Alat-alat Besar Serta Bagian Tertentu Untuk
Perakitan Alat-alat Besar oleh Industri Alat-alat Besar,
- PMK Nomor 53/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA),
- PMK Nomor 61/PMK.011/2007 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.02/2005 tentang
Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif
Pungutan Ekspor,
- PMK Nomor 75/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA),
- PMK Nomor 83/PMK.02/2007 tentang 30 JULI 2007 Perubahan
Keenam Atas PMK Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan
Jenis Barang Ekspor Tertentu Dan Besaran Tarif Pungutan
Ekspor,
- PMK Nomor 85/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea
Masuk Atas Impor Hot Rolled Coil,
- PMK Nomor 93/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Atas Impor Beras,
- PMK Nomor 94/PMK.011/2007 tentang Perubahan Ketujuh
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005
Tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran
Tarif Pungutan Ekspor,
- PMK Nomor 110/PMK.011/2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006
Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor,
- PMK Nomor 118/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Dibayar Oleh Pemerintah Atas Penyerahah Minyak Goreng
Curah di Dalam Negeri,
- PMK Nomor 131/PMK.011/2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2007 tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free
Trade Area,
- PMK Nomor 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Common
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 93
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Effective Prefential Tariff (CEPT),
- PMK Nomor 134/PMK.04/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005 tentang
Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau,
- PMK Nomor 135/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka Aisp Untuk Negara-
Negara Baru Asean,
- PMK Nomor 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea
Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi Serta Panas Bumi,
- PMK Nomor 178/PMK.011/2007 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Untuk
Kegiatan Usaha Eksplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta
Panas Bumi,
- PMK Nomor 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Atas Impor Platform Pengeboran Atau Produksi
Terapung Atau Dibawah Air,
- PMK Nomor 180/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Atas Impor Beras.
• Melakukan pengkajian fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai dan
PNBP (100%), yang menghasilkan 4 berkas hasil pengkajian
fasilitas perpajakan, kepabeanan, cukai dan PNBP;
• Melakukan analisis kebijakan perpajakan, kepabeanan, cukai dan
PNBP (100%), yang menghasilkan 4 buku yaitu : buku hasil
analisis kebijakan perpajakan, buku hasil analisis waktu pelayanan
kepabeanan (customs time release study), buku hasil analisis
pentarifan cukai hasil tembakau dan buku hasil analisis potensi
penerimaan negara dari dividen;
• Memproses permohonan izin akuntan publik menghasilkan 22
surat KMK izin praktek akuntan publik (91,67%);
• Memproses izin Kantor Akuntan Publik (KAP) menghasilkan 27
surat KMK izin usaha KAP (90%) dan 11 surat KMK izin usaha
cabang KAP (45,83%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 94
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Memproses permohonan izin penilai publik menghasilkan 32 surat
KMK izin penilai publik (128%);
• Memproses permohonan izin usaha jasa penilai menghasilkan
KMK izin UJP perorangan (183,33%)dan KMK izin UJP kerjasama
(266,67%);
• Melakukan monitoring atas Laporan Kegiatan KAP menghasilkan
kajian pemantauan dan pendataan kegiatan AP dan KAP (100%);
• Melakukan monitoring dan laporan kegiatan UJP dan PJP
menghasilkan kajian pemantauan dan pendataan kegiatan penilai
dan UJP (94,44%);
• Melakukan pemeriksaan atas kinerja akuntan publik dan KAP
menghasilkan LHP 76,92%);
• Melakukan pemeriksaan atas kinerja penilai dan UJP
menghasilkan LHP (116,67%);
• Memproses permohonan izin Register Akuntan Publik
menghasilkan sertifikat atau piagam register (118,71%);
• Memproses pelayanan dari pengaduan masyarakat atas kegiatan
akuntan publik dan KAP menghasilkan analisis dan pelaksanaan
pemeriksaan (100%);
• Memproses pelayanan dan pengaduan masyarakat atas kegiatan
penilai dan UJP menghasilkan analisis pemeriksaan (100%).
Pengembangan Pasar Modal
Pelaksanaan fungsi pengembangan pasar modal, terdiri dari 2 (dua)
program, yaitu (i) program stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan,
(ii) pengembangan kelembagaan keuangan, dan (iii) Penyelenggaraan
Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan meliputi:
• Mengembangkan Sistem Pengawasan Dini atas Kepatuhan Reksa
Dana telah menghasilkan kinerja kegiatan Sistem Pengawasan Dini
Pengembangan pasar modal
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 95
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
atas Kepatuhan Reksa Dana (100%);
• Melakukan Penyusunan Kriteria-kriteria Penerapan Pengawasan
Berbasis Risiko pada Reksa Dana telah menghasilkan kinerja
kegiatan Standar Kriteria Pengawasan Berbasis Risiko pada Reksa
Dana (100%);
• Melakukan kerjasama dengan Self Regulatory Organisation (SROs)
untuk melakukan a) Penyambungan jaringan Bapepam-LK dengan
jaringan bersama SROs; b) Penyempurnaan sistem pelaporan SROs
kepada Bapepam-LK telah menghasilkan kinerja kegiatan
Integrasi jaringan Bapepam-LK dengan jaringan SROs (100%);
• Melaksanakan kerjasama dengan SROs yang sedang membangun
sistem Disaster Recovery Center (DRC) SROs telah menghasilkan
kinerja kegiatan Back-up System (100%);
• Melakukan implementasi sistem pelaporan elektronik emiten
bekerjasama dengan BEJ telah menghasilkan kinerja kegiatan
Sistem e-reporting (100%);
• Melakukan penyempurnaan website Bapepam-LK serta
mengintegrasikan dengan informasi publik yang ada di Sistem
Informasi Terpadu telah menghasilkan kinerja kegiatan website
portal (100%);
• Menyusun rancangan sistem pendaftaran secara elektronik yang
terintegrasi dengan work flow management system Bapepam-LK
telah menghasilkan kinerja e-Registration System (100%);
• Mendorong penerapan program peningkatan efisiensi dan daya
saing bursa efek melalui penggabungan BEJ dan BES telah
menghasilkan kinerja kegiatan a) Hasil Kajian (100%), b) RUPS
persetujuan merger (100%);
• Menyusun draft revisi peraturan No.V.D.3 tentang Manajemen
Risiko di Perusahaan Efek telah menghasilkan kinerja kegiatan
draft revisi peraturan mengenai manajemen risiko di Perusahaan
Efek No.V.D.3 (80%). Tidak tercapainya target yang direncanakan
disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang
langsung menangani proses revisi peraturan tersebut, disamping
bertambahnya materi baru yang akan dimasukkan dalam draft
Analisa kinerja kegiatan fungsi pengembangan pasar modal
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 96
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
revisi pengendalian internal tersebut;
• Mempersiapkan skema investor protection fund telah menghasilkan
kinerja kegiatan berupa Hasil Kajian (100%). Skema investor
protection fund merupakan suatu skema yang dibangun untuk
memberikan perlindungan kepada investor atas penyalahgunaan
harta nasabah (efek dan dana) yang disimpan pada Perusahaan
Efek atau dalam hal Perusahaan Efek dilikuidasi. Tujuan dari
pembentukan skema tersebut adalah untuk meningkatkan
perlindungan kepada investor dan kepercayaan publik terhadap
pasar modal Indonesia;
• Melakukan kajian standar akuntansi bagi penerapan pasar modal
berbasis syariah telah menghasilkan kajian sebagai informasi
tentang standar akuntansi bagi penerapan pasar modal berbasis
syariah (100%);
• Mengembangkan umbrella fund telah menghasilkan kinerja
kegiatan berupa dua Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor IV.B.1
dan IV.B.2 terkait dengan Pernyataan Pendaftaran produk Kredit
Investasi Kolektif (KIK) (100%);
• Melakukan kajian terhadap peraturan di bidang Dana Pensiun
telah menghasilkan kinerja kegiatan dokumen hasil kajian
terhadap pendanaan dan pengelolaan dana pensiun (100%);
• Melakukan kajian terhadap pembiayaan dan bentuk badan
penyelenggara program pensiun PNS dan Pejabat Negara telah
menghasilkan kinerja kegiatan hasil kajian terhadap pembiayaan
dan bentuk badan penyelenggara program pensiun PNS dan
Pejabat Negara (0%). Tidak tercapainya target kinerja kegiatan
sesuai yang telah direncanakan disebabkan adanya instansi lain
(Kementerian PAN) yang juga merupakan pengawas Program
Pensiun PNS dan Pejabat Negara sudah melakukan kajian ke arah
tersebut (RPP Bentuk Badan Penyelenggara Program Pensiun PNS
dan Pejabat Negara). Oleh karena itu, Bapepam-LK melakukan
usulan perubahan kegiatan dari yang semula adalah “Kajian
Terhadap Pembiayaan dan Bentuk Badan Penyelenggara. Dengan
demikian maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 97
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap Pihak yang
melanggar peraturan perundang-undangan di Pasar Modal telah
menghasilkan kinerja kegiatan berupa a) Laporan Hasil
Pemeriksaan (100%) dan b) Berkas Penyidikan (20%);
• Melakukan pemeriksaan terhadap Dana Pensiun telah
menghasilkan kinerja kegiatan Laporan Hasil Pemeriksaan Dana
Pensiun (245%);
• Melakukan pemeriksaan di tempat perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi telah menghasilkan kinerja kegiatan Kertas
Kerja Pemeriksaan (61,11%). Tidak tercapainya target sebagaimana
yang direncanakan disebabkan oleh kurangnya jumlah Sumber
Daya Manusia yang direncanakan akan dilaksanakan oleh 15
orang, namun kenyataannya hanya 10 orang. Hal ini dikarenakan
terdapat tenaga pemeriksa yang melakukan tugas belajar ke luar
negeri. Kekurangan SDM tersebut mempengaruhi jumlah Laporan
Keuangan dan Laporan Operasional yang hanya terealisasi
sebanyak 33 buah (61%) dari rencana semula 54 buah laporan.
MISI SOSIAL BUDAYA
Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya dan modern
Departemen Keuangan mengemban misi ini dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang finansial yang
disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Departemen Keuangan
melaksanakan fungsi :
Sosialisasi Kebijakan Fiskal
Pelaksanaan fungsi sosialisasi kebijakan fiskal dilaksanakan melalui
program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan secara langsung maupun melalui
media sebagai wujud komunikasi publik berupa pelaksanaan
sosialisasi di 6 lokasi berbeda (75%, tidak terealisasi dari yang semula
direncanakan sebanyak 8 kali, dikarenakan keterbatasan waktu),
kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan melalui website fiskal (100%)
Misi Sosial Budaya Sosialisasi kebijakan fiskal
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 98
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
dan website tarif (100%).
Sosialisasi Kebijakan penganggaran
Pelaksanaan fungsi sosialisasi kebijakan penganggaran ke
Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan melalui program
pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran dengan kegiatan
berupa sosialisasi untuk 70 orang (100%);
Sosialisasi Pedoman APBN
Pelaksanaan sosialisasi pedoman APBN dalam kerangka Jangka
Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja dilaksanakan melalui program
pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran dengan kegiatan
berupa sosialisasi untuk 700 orang (100%).
MISI POLITIK
Mendorong proses demokratisasi fiskal dan ekonomi yang berarti
penyiapan peraturan dan perundang-undangan baik fiskal maupun
ekonomi yang sesuai dengan/dan mendukung demokrasi
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Departemen Keuangan
melaksanakan fungsi: (i) penyiapan perumusan kebijakan di bidang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan (ii)
koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
Penyiapan Perumusan Kebijakan di Bidang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Pelaksanaan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui
program peningkatan efektivitas pengeluaran negara, dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
• Penyusunan Kebijakan dan Perhitungan DAU TA 2008 telah
menghasilkan kinerja diterbitkannya Perpres tentang DAU Daerah
Sosialisasi kebijakan penganggaran Sosialisasi pedoman APBN Misi politik Perwujudan fungsi misi politik Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 99
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2008 dan Draft PMK tentang
Rincian Dana Penyeimbang DAU Tahun 2008 (100%);
• Penyusunan RPMK tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana
Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 telah
menghasilkan kinerja Permenkeu tentang Penetapan Rincian
Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun 2007
Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (100%);
• Penyusunan RPMK tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana
Tunjangan Kependidikan Tahun 2008 telah menghasilkan kinerja
Permenkeu tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Tunjangan
Kependidikan Tahun 2008 Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten,
dan Kota (100%);
• Koordinasi Pengalokasian DAK TA 2008 telah menghasilkan
kinerja Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan alokasi
DAK tiap Kab/Kota TA 2008 (100%);
• Penyusunan RPMK Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA telah
menghasilkan kinerja PMK Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA
(100 %);
• Penyusunan RPMK Pedoman umum Dana Reboisasi telah
menghasilkan PMK Pedoman Umum dan Juknis Dana Reboisasi
(100%);
• Pelatihan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah di
bidang keuangan daerah tahun anggaran 2007 menghasilkan
kinerja terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas Aparatur
Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah TA 2007 dengan
jumlah peserta 165 Orang (100%);
• Penyusunan PMK tentang Kapasitas Fiskal tahun 2007, telah
menghasilkan PMK tentang Kapasita Fiskal Tahun 2007 (100%);
• Menyusun rancangan PMK mengenai Pinjaman Daerah dari
Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
menghasilkan kinerja rancangan PMK mengenai Pinjaman Daerah
dari Pemerintah yang Dananya bersumber selain dari Pinjaman
Luar Negeri (50%), masih belum memenuhi target dikarenakan
Analisa kinerja kegiatan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang primbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 100
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
masih menunggu harmonisasi tugas antar Direktorat P3 Ditjen
Perbendaharaan dengan Direktorat PHKD Ditjen Perimbangan
Keuangan;
• Menyusun Profil Kemampuan Keuangan Daerah, telah
menghasilkan kinerja Profil Kemampuan Keuangan Daerah
(100%);
• Menyusun RPP Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan, telah menghasilkan kinerja Draft RPP tentang
Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (100%).
Koordinasi dan Pelaksanaan Perumusan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara
Pelaksanaan fungsi koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara
terdiri dari 1 (satu) program yaitu program peningkatan stabilisasi
ekonomi dengan keuangan, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
meliputi :
• Melakukan telaahan hukum, membuat resume dan
tanggapan/pendapat hukum menghasilkan 87 surat Menteri
Keuangan (44,85%);
• Memberikan bantuan hukum terhadap perkara gugatan perdata
dan tata usaha negara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
Departemen Keuangan menghasilkan Surat Kuasa Khusus
(143,13%), Jawaban (99,24%), Duplik (100,76%), bukti-bukti (100%),
keterangan saksi (30,30%), kesimpulan (40,15%), Memori
Banding/MB (43,48%), Kontra MB (27,27%), Memo Kasasi/MK
(88,89%), Kontra MK (40%), Memori peninjauan kembali/MPK
(55,56%), dan kontra MPK (66,67%);
• Pendampingan pejabat dan mantan pejabat di lingkungan
Departemen Keuangandan eks BPPN yang diperiksa sebagai saksi
di Kejaksaan dan Kepolisian menghasilkan surat tugas sebanyak
84 berkas (120%)
• Mempercepat pembahasan 15 (lima belas) Rancangan Undang-
Koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara Analisa kinerja kegiatan fungsi koordinasi dan pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 101
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Undang di bidang keuangan dan kekayaan negara dengan DPR
telah menghasilkan kinerja kegiatan (1) UU tentang Perubahan
APBN tahun 2007 oleh DPR, (2) UU tentang pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBN Tahun 2005 oleh DPR, (3) UU tentang
APBN Tahun 2008 oleh DPR (100%), (4) UU tentang OJK oleh DPR,
(5) UU tentang Perubahan UU Nomor 2/1992 tentang Usaha
Perasuransian oleh DPR, (6) UU tentang Penyempurnaan UU No.
8/1998 tentang Pasar Modal oleh DPR, (7) UU tentang Perubahan
UU Nomor 11/1992 tentang Dana Pensiun oleh DPR, (8) UU
tentang Perubahan kedua UU Perbankan oleh DPR, (9) UU tentang
Perubahan UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh
DPR, (10) UU tentang Perubahan UU No. 34/2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah oleh DPR, (11) UU tentang Surat
Berharga Syariah Negara oleh DPR tidak terealisasi (0)%, (12) UU
tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2006
oleh DPR (20%), (13) UU tentang Perubahan UU No. 7/1983
tentang Pajak Penghasilan oleh DPR (30%), (14) UU tentang
Perubahan UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan, (15) UU tentang Perubahan UU No. 11/1995 tentang
cukai.
• Memberikan informasi mengenai perundang-undangan dan
kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan Negara telah
menghasilkan kinerja kegiatan Jumpa Pers/liputan pers,
direncanakan 60 frekwensi terealisasi 62 frekwensi; Wawancara,
direncanakan 12 frekwensi terealisasi 18 frekwensi; TV Talk dan
Radio Talk, direncanakan 4 frekwensi terealisasi 4
frekwensi;Seminar, diskusi, sarasehan, direncanakan 5 frekwensi
terealisasi 10 frekwensi; Pameran, direncanakan 1 frekwensi tidak
terealisasi (0%); Pelayanan Unjuk Rasa, terealisasi 8 frekwensi;
Pelayanan Delegasi/Tamu Asing dan Domestik, direncanakan 6
frekwensi terealisasi 9 frekwensi; Pelayanan Kegiatan
Kewartawanan, direncanakan 15 frekwensi terealisasi 13
frekwensi; Pers/Publik Room, direncanakan 1 frekwensi terealisasi
1 frekwensi;
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 102
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Menyusun kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Pengelolaan Kekayaan Negara, direncanakan penyusunan
terhadap 1 berkas RUU tersebut sampai dengan tahap
pembahasan tingkat Interdep/Eselon I (50%). Akan tetapi realisasi
pelaksanaan terhadap penyusunan RUU tersebut, telah sampai
dengan tahap Interdep/Eselon I (100% dari rencana), bahkan telah
dipresentasikan dihadapan Menteri Keuangan dan mendapatkan
arahan agar dikaji ulang dan disusun kembali.
• Mempercepat penyusunan 11 (sebelas) RUU di bidang keuangan
dan kekayaan negara telah menghasilkan kinerja kegiatan : (1)
RUU tentang pengurusan piutang negara tidak terealisasi (0)%, (2)
RUU tentang lelang (0)%, (3) RUU tentang PHLN (100%), (4) RUU
tentang Akuntan Publik (100%), (5) RUU tentang Indonesian
Financial Safety Net (100%), (6) RUU tentang pengampunan pajak
(100%), (7) RUU tentang perubahan UU No. 24/1999 tentang SUN
(0%), (8) RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
(100%), (9) RUU tentang perubahan UU No. 14/2002 tentang
pengadilan pajak (100%), (10) RUU tentang Obligasi
syariah/SUKUK (100%), dan (11) RUU tentang pencetakan uang;
• Mempercepat penyusunan RPP Pendirian Perum LKBN Antara
menghasilkan RPP pendirian Perum LKB Antara (100%);
• Mengumpulkan, mengolah, memonitor, mengevaluasi, dan
meneliti peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan
kekayaan negara, mengelola perpustakaan hukum dan
komputerisasi peraturan dalam rangka pemberian dan pelayanan
informasi hukum dan evaluasi legal drafting Keputusan Menkeu
dan penyelenggaraan sistem jaringan dokumentasi dan informasi
hukum menghasilkan entry data katalog peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan/bahan pustaka hukum sebanyak
172 berkas (125,55%), bukti pinjaman peraturan perundang-
undangan Menkeu yang bersifat mengatur/bahan pustaka hukum
sebanyak 300 berkas (100%),entry data abstrak peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan sebanyak 211 berkas
(422%), entry data komputerisasi peraturan perundang-undangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 103
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
sebanyak 172 SK (125,55%), dan surat Sekjen tentang hasil evaluasi
legal drafting sebanyak 70 berkas (140%);
• Melakukan telaahan hukum dan memproses ketentuan yang
bersifat pengaturan dan yang bersifat penetapan menghasilkan 311
berkas Rancangan KMK/PMK (103,67%).
MISI KELEMBAGAAN
Senantiasa memperbaharui diri (self reinventing) sesuai dengan
aspirasi masyarakat, perkembangan mutakhir teknologi keuangan
dan administrasi publik, serta pembenahan dan pembangunan
kelembagaan di bidang keuangan yang baik dan kuat sehingga
akan memberikan dukungan dan pedoman pelaksanaan yang
rasional dan adil, dengan didukung oleh pelaksana yang potensial
dan mempunyai integritas yang tinggi
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Departemen Keuangan
melaksanakan fungsi: (i) Peningkatan daya guna di bidang
kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan kinerja semua
satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan; (ii)
Peningkatan pengawasan intern; (iii) Pengembangan sistem informasi
keuangan bagi semua satuan organisasi di lingkungan Departemen
Keuangan. (iv) Peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM
serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya;
Peningkatan Dayaguna di Bidang Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan serta Peningkatan Kinerja Semua Satuan
Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan
Pelaksanaan fungsi peningkatan daya guna di bidang kelembagaan
dan ketatalaksanaan serta peningkatan kinerja semua satuan
organisasi di lingkungan Departemen Keuangan, terdiri dari 2 (dua)
program yaitu : (i) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan
dan kepemerintahan; (ii) program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur negara, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
Misi Kelembagaan Perwujudan fungsi misi kelembagaan Peningkatan dayaguna di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan kinerja semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 104
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Menyusun Bahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di bidang
ekonomi tahun 2008.
Indikator kinerja baik inputs maupun outputs capaian targetnya
100%, sehingga secara signifikan capaian target pada outcomes
sebesar 100%, dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut.
• Menyusun Rencana Kerja Departemen Keuangan (Renja KL) tahun
2008.
Dari 4 indikator pada inputs, indikator kinerja ’SDM’ tingkat
capaian targetnya di bawah 100 % (90,91%) hal ini dikarenakan
jumlah personel yang terlibat pada kegiatan ini bertambah 1 orang,
sehingga secara signifikan capaian target pada outcomes sebesar
100% dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut.
• Melakukan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran tahun 2007 di lingkungan Departemen
keuangan.
Untuk indikator kinerja inputs yang terealisir melebihi 100%
adalah ‘DIPA’, realisasi pada tahun 2007 ini sebanyak 259 bila
dibandingkan dari rencana yaitu 178 sehingga pencapaian
targetnya menjadi 145,51%. Hal ini dikarenakan adanya
penambahan unit-unit lingkup Departemen Keuangan. Outputs
terealisir 100%. Outcomes secara signifikan outcomes terealisir
100%. Dalam kegiatan ini tidak ada hambatan yang berarti.
• Melakukan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Departemen
Keuangan TA 2007.
Sama seperti kegiatan sebelumnya, untuk inputs indikator kinerja
yang terealisir melebihi 100% adalah ‘DIPA’, realisasi pada tahun
2007 ini sebanyak 259 bila dibandingkan dari rencana yaitu 178
sehingga pencapaian targetnya menjadi 145,51%. Hal ini
dikarenakan adanya penambahan unit-unit lingkup Departemen
Keuangan. Outputs terealisir 100% dan secara signifikan outcomes
terealisir 100% dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut.
Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan dayaguna di bidang kelembagaan dan ketalaksanaan serta peningkatan kinerja semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 105
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Mengusulkan kebutuhan anggaran Departemen Keuangan TA
2007.
Kegiatan ini baik inputs maupun outputsnya terealisir sebesar
100% sehingga outcomes pada kegiatan ini terealisasi melebihi
100%, dan tidak ditemui hambatan yang berarti dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut.
• Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Departemen
Keuangan.
Indikator kinerja inputs untuk SDM capaian rencana tingkat
capaian sebesar 50% hal ini terjadi dikarenakan adanya
penambahan personel yang terlibat. Realisasi Outputs ‘DIPA
Departemen Tahun 2008’ meningkat menjadi 21 berkas dari yang
direncanakan sebesar 12 berkas, hal ini dikarenakan pada tahun
2008 DIPA Departemen terdiri dari BPPK sebanyak 4 DIPA, DJPB
sebanyak 3 DIPA, DJBC sebanyak 6 DIPA dan ditambah dengan
setiap unit eselon I selain Setjen. Secara signifikan untuk Outputs
‘DIPA Setjen Tahun 2008’ realisasinya sebesar 5 berkas, hal ini
karena ada penambahan unit yang memiliki DIPA sendiri, yaitu
Setjen (termasuk Biro-biro), Pushaka, PPAJP, PIP, dan Sekretariat
Pengadilan Pajak. Outcomes terealisir sebesar 100% dan tidak
mengalami kendala yang berarti.
• Mengajukan permintaan anggaran BA 69 Tahun 2007.
Indikator kinerja inputs untuk SDM capaian rencana tingkat
capaian sebesar 50% hal ini terjadi dikarenakan adanya
penambahan personel yang terlibat. Secara signifikan indikator
kinerja pada outputs dan outcomes terealisir sebesar 100%, hal ini
dapat diartikan bahwa usulan dari unit eselon I terealisir
semuanya.
• Menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca berdasarkan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Kegiatan ini baik inputs maupun outputsnya terealisir sebesar
100% sehingga pencapaian rencana tingkat capaian outcomes
sebesar 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan
yang berarti.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 106
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Melakukan penataan kelembagaan Departemen Keuangan sesuai
hasil analisis jabatan dan beban tugas serta berdasarkan
perkembangan kebijakan mutakhir di bidang keuangan negara
dan administrasi publik telah menghasilkan kinerja kegiatan
berupa (a) usul penyempurnaan organisasi kepada Presiden
(100%); (b) usul penyempurnaan organisasi kepada Menpan
(120%); dan (c) Keputusan Menteri Keuangan tentang
penyempurnaan organisasi (600%). Hal ini merupakan output
tambahan di luar target yang ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan ;
• Monitoring organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
menghasilkan laporan hasil monitoring (100%);
• Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan di lingkungan
Departemen Keuangan telah menghasilkan kinerja kegiatan (a)
18940 uraian jabatan yang disusun(100%) , (b) 27 peringkat jabatan
(grade) (100%), (c) 1 SK penetapan grade (100%), (d) SK Menkeu
tentang 19 uraian jabatan (158,33%). Hal ini merupakan output
tambahan di luar target yang ditetapkan sebagai hasil pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan ;
• Menatausahakan dan mengevaluasi Laporan Hasil Audit (LHA)
Aparat fungsional pengawasan dan tindak lanjutnya
menghasilkan 1 surat sesjen tentang tindak lanjut LHP (100%) dan
hasil audit yang telah ditatausahakan dan dievaluasi (100%);
• Menyusun Standar Prosedur Operasi (SOP) unit eselon I di
lingkungan Departemen Keuangan menghasilkan (a) usulan
konsep SOP dari unit eselon I (100%), (b) konsep SOP unit eselon I
(100%), (c) usulan persetujuan SOP unit-unit eselon I kepada TRBP
(100%), (d) persetujuan SOP unit eselon I oleh TRBP (100%).
Seluruh penyusunan SOP dari 12 unit Eselon I terealisasi, dengan
rincian: telah dievaluasi 7281 SOP dan 5175 SOP dari 12 unit
Eselon I telah mendapat persetujuan TRBP, sisanya masih dalam
proses perbaikan oleh Eselon I masing-masing. Hal ini juga
merupakan output tambahan di target yang ditetapkan sebagai
hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan;
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 107
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Menyempurnakan pedoman administrasi umum di lingkungan
Departemen Keuangan menghasilkan kinerja kegiatan: (a) usulan
konsep penyempurnaan administrasi umum dari unit eselon I
(283,33%), (b) rancangan penyempurnaan administrasi umum dari
unit eselon I (283,33%), dan (c) pedoman administrasi umum yang
telah disempurnakan (283,33%);
• Mengkoordinasikan pengukuran beban dan prestasi kerja di
lingkungan Departemen Keuangan telah menghasilkan
pengukuran beban kerja jabatan/unit pada 12 unit (300%). Hal ini
merupakan output tambahan di luar target yang ditetapkan
sebagai hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Depkeu;
• Evaluasi mutu pelayanan pada kantor-kantor pelayanan di
lingkungan Departemen keuangan menghasilkan evaluasi
perbaikan mutu pelayanan masyarakat (75%);
• Memberikan penilaian pada Kantor Pelayanan Percontohan di
lingkungan Departemen Keuangan telah menghasilkan kinerja
kegiatan SK Menkeu tentang penerima penghargaan kantor
pelayanan percontohan terbaik di lingkungan Departemen
Keuangan (100%);
• Melaksanakan Sistem AKIP di lingkungan Departemen Keuangan
telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) hasil evaluasi LAKIP; (b)
LAKIP Departemen tahun 2007 (100%); (b) Rencana Kinerja
(Tahunan tahun 2008 (100%); (c) PK Departemen tahun 2008
(100%).
• Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Inpres 5 tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi menghasilkan 11
matrik indikator kinerja, 119 pejabat yang disosialisasi, 2 paket
data informasi yang diberikan, dan 3 kali frekwensi yang diikuti;
• Menyelesaikan KMK mutasi dan promosi jabatan eselon II, III di
lingkungan Departemen dan eselon IV di lingkungan Sekretariat
Jenderal telah menghasilkan indikator kinerja kegiatan yaitu:
KMK mutasi/promosi sebanyak 60 KMK terealisasi, sesuai dengan
usulan yang ada. Namun demikian ada beberapa kendala, salah
satunya adalah kurang lengkapnya bahan usulan yang diajukan,
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 108
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
sehingga perlu koordinasi dengan instansi terkait;
• Menyelesaikan usul mutasi kenaikan pangkat Gol.I/b s.d. Gol.
II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal dan b Gol. III/a s.d. Gol.
IV/b di lingkungan Departemen Keuangan telah menghasilkan
indikator kinerja kegiatan yaitu: Form usul mutasi kenaikan
pangkat, Surat pengantar mutasi kenaikan pangkat, dan SK mutasi
kenaikan pangkat masing-masing dengan nilai capaian diatas
100%. Hal ini karena banyaknya usulan mutasi kenaikan pangat
yang diusulkan. Namun demikian, semuanya dapat diselesaikan
tepat waktu, karena adanya Tim Kerja Bersama dalam
penyelesaian Kenaikan Pangkat antara Departemen Keuangan c.q
Biro Sumber Daya Manusia dengan pihak Luar (BKN);
• Menetapkan Pilot Project Assesment Centre (AC). Pada tahun 2007
telah disusun kamus kompetensi jabatan Departemen Keuangan,
standar kompetensi jabatan untuk 196 jabatan Eselon II dan 448
jabatan Eselon III beserta metode dan alat ukurnya, dan telah
dilakukan assessment terhadap 196 pejabat Eselon II dan 231
pejabat Eselon III;
• Mengusulkan formasi pegawai Departemen Keuangan Tahun
2007, telah menghasilkan indikator kinerja kegiatan yaitu: usul ke
BKN dan usul revisi, dengan nilai capaian masing-masing (100%).
Hal ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
• Pengintegrasian SIMPEG Departemen Keuangan telah
menghasilkan Pencapaian Rencana Tingkat Capaian yaitu
tersedianya Data base Kepegawaian yang valid, up to date, dan
akurat sebesar 90%. Kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan
konversi data dari unit eselon I yang mempunyai kantor vertikal
di daerah tidak optimal. Hal ini karena adanya kendala dalam
bidang teknologi jaringan, manajemen data, dan Sumber Daya
Manusia yang ada. Solusi yang diusulkan adalah akan
dikembangkan aplikasi kepegawaian yang seragam (sistem yang
terintegrasi) dengan sistem data terpusat (data base) yang akan
dilakukan pada tahun 2008;
• Mengusulkan pemberian piagam penghargaan pensiun kepada
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 109
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
pensiunan PNS Departemen Keuangan telah menghasilkan
indikator kinerja kegiatan yaitu 100% sesuai dengan usulan yang
masuk di Biro Sumber Daya Manusia;
• Menyelesaikan proses penjatuhan hukuman disiplin dan hukuman
lainnya berupa pemberhentian dan pemberhentian sementara
berdasar PP No.4 Tahun 1966, PP No.30 Tahun 1980, PP No.32
Tahun 1979, dan PP No.11 Tahun 2002 telah menghasilkan
indikator kinerja kegiatan berupa KMK Pemberhentian sebanyak
109 buah sesuai dengan jumlah usulan yang ada. Hal ini didukung
dengan bertambahnya Sumber Daya Manusia sebanyak 7 orang
sebagai implikasi dari reorganisasi di lingkungan Biro Sumber
Daya Manusia;
• Menyelesaikan usul pemberian pensiun PNS yang mencapai batas
usia pensiun (BUP), Janda/duda, bagian pensiun janda/
duda/uang duka tewas/BT/MPP/memenuhi syarat 50/20,
pemberhentian CPNS, uzur, pensiun ex. Penerima uang tunggu
telah dapat dilaksanakan 100% meskipun yang menangani
masalah ini telah berubah sebagai implikasi dari reorganisasi di
lingkungan Biro Sumber Daya Manusia. Terkait dengan output
berupa KMK Pensiun/ Pemberhentian/Bebas Tugas/Petikan
II/SK Peninjauan Kembali/Ralat SK Pensiun jumlahnya tidak
sebesar yang direncanakan, sebab sebagian output dimaksud
bukan merupakan output Biro Sumber Daya Manusia;
• Menyampaikan Laporan BMN Semesteran, Tahunan dan Buku
Inventaris Departemen. Presentase pencapaian kegiatan ini baik
inputs maupun outputsnya terealisir sebesar 100% sehingga
pencapaian rencana tingkat capaian outcomes sebesar 100%.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada hambatan yang berarti.
• Menetapkan keputusan penghapusan barang milik/kekayaan
negara. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian pada
outputs sebesar 80 %, hal ini dikarenakan belum
disosialisasikannya PMK Nomor 96/PMK.01/2007 kepada seluruh
satker vertikal di lingkungan Depkeu di daerah, sehingga terdapat
beberapa usulan yang belum sesuai dengan ketentuan.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 110
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Pembangunan, rehabilitasi gedung dan prasarana lingkungan
serta pengadaan perlengkapan sarana gedung menghasilkan
prasarana lingkungan dan perlengkapan gedung yaitu:
penyelesaian gedung Kantor Pusat Depkeu Tower I dan
pembangunan Tower II seluas 23,470 m2, ;pengadaan Meubelair,
Kegiatan perawatan gedung kantor pusat (rekondisi gedung-
gedung tua di lingkungan kantor pusat Sekretariat Jenderal,
pengadaan alat Pengolahan Data untuk mendukung kegiatan
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, pembangunan
Gedung di Daerah, perawatan/Rehabilitasi Gedung, pengadaan
perlengkapan sarana Gedung di Daerah, pembangunan prasarana
Lingkungan di lingkungan Setjen (100%), DJP (100%), DJBC
(83,72%), DJKN (100%), DJPB (100%) dan BPPK (100%). Indikator
kinerja ‘dana’, pencapaian rencana tingkat capaian tidak mencapai
100% (60,37%). Hal ini terlihat dari realisasi yang lebih kecil bila
dibandingkan dengan target yang direncanakan. Kondisi tersebut
disebabkan adanya efisiensi realisasi penggunaan dana bagi
pembangunan, prasarana lingkungan dan pembangunan gedung.
Di samping itu ada beberapa rencana pembangun gedung yang
nilai penyediaan dananya cukup besar, namun tidak dapat
dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan antara lain keterlambatan
diterimanya keputusan tentang penghapusan gedung lama yang
akan digunakan untuk membangun gedung baru.
• Melaksanakan administrasi umum Departemen telah
menghasilkan kinerja kegiatan : LD surat masuk via kotak pos
(66,25%), LD surat masuk di TU Sekjen (96,77%), LD surat masuk
TU Menteri (91,35%), LD verbal masuk SJ (99,10%), LD verbal
masuk Menteri (110,90%), LD surat dan verbal Staf Ahli (130,67%).
Kegiatan tersebut di atas, pada umumnya mengalami penurunan
kecuali kegiatan Staf Ahli Menteri Keuangan karena adanya
kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen
Keuangan.
Surat keluar Sekjen (198,75%), Surat keluar Menteri (93,00%),
Keputusan Menteri (43,12%), Instruksi dan lain-lain (60,14%).
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 111
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dibandingkan dengan tahun yang lalu kegiatan tersebut rata-rata
sebanding, sedangkan hambatan yang dihadapi adalah alamat
penyampaian surat dengan alamat tujuan seringkali berubah-
ubah, dan untuk mengatasinya dilakukan pemberitahuan melalui
telepon.
• Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pengamanan
dokumen/arsip Kantor Pusat Departemen Keuangan, telah
menghasilkan kinerja kegiatan:
a. Arsip yang tertata (100%).
b. Arsip yang diusulkan untuk dihapuskan (0%).
c. Arsip yang diusulkan diserahkan (0%).
d. Dokumen dalam Mikrofilm (50%).
e. Sistem jaringan kearsipan (78,57%).
Untuk kegiatan pemusnahan dan penyerahan arsip belum
terlaksana karena terbatasnya waktu pelaksanaan (tahun
berjalan) bersamaan dengan tugas –tugas dalam Tim Koordinasi
(aset-aset BPPN) sedangkan hambatan yang dihadapi adalah
terutama dokumen eks BPPN dan BBO/BBKU yang diserahkan,
Daftar Pertelaan Arsip kurang dan belum tersusun sesuai
klasifikasinya. Untuk mengatasi hambatan tersebut diusahakan
perencanaan penyusunan Daftar Pertelaan Arsip (DPA) secara
bertahap. Dibandingkan tahun lalu kegiatan yang sama tidak
mengalami perubahan berarti.
• Mengkompilasi hasil pertemuan Menteri, dengan kinerja kegiatan :
a. Inputs : Jadwal Pertemuan, direncanakan sebanyak 500 kali,
dengan asumsi, setiap hari ada pertemuan Menteri sebanyak 2
kali. Sehingga dalam satu tahun 500 kali pembulatan dari
perhitungan (2 X 5 hari kerja X 52 minggu), terealisasi 307 kali.
Realisasi dibawah perencanaan, hal ini antara lain disebabkan
karena : Tahun 2007 merupakan tahun pertama Pusat
Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) menyusun RKT, sehingga
belum memiliki acuan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun
2007 banyak hari libur, tahun 2007 Menteri Keuangan sering ke
luar negeri, tidak semua pertemuan Menteri didampingi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 112
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pushaka, diantaranya Rapat DPR, Rapat di Kantor Presiden,
Rapat di Kantor Wakil Presiden dan Rapat di luar Departemen
Keuangan.
b. Outputs : Notulen/Risalah direncanakan sebanyak 400 buah
dengan perhitungan 80% dari pertemuan menteri (500)
dibuatkan notulen/risalah. Realisasi Notulen/Risalah yang
dihasilkan Pushaka adalah 262 buah.
Tidak tercapainya target tersebut antara lain disebabkan
karena :
1. Tidak semua pertemuan menteri dibuatkan risalah, antara
lain Courtesy call, pertemuan di ruang tamu
2. Hanya pertemuan di Depkeu atau Depkeu sebagai host
(tuan rumah) saja yang dibuatkan notulen/risalah.
Matrik Tindak Lanjut yang direncanakan pada tahun 2007
adalah 52 buah. Asumsi yang mendasari perencanaan tersebut
adalah setiap minggu hanya satu buah Matrik Tindak Lanjut
yang dihasilkan Pushaka. Realisasi dalam tahun 2007 sebanyak
163. Perbedaan tersebut disebabkan karena matrik tindak
lanjut dibuat per pertemuan, meskipun tidak semua
pertemuan dibuat notulen/risalah maupun matrik tindak
lanjut.
d. Outcomes : Pencapaian target tahun 2007 “dapat
ditindaklanjutinya hasil pertemuan Menteri” sebesar 100%.
Realisasi yang tercapai adalah sebesar 96,1 %.
Dari 163 Matrik Tindak Lanjut, dihasilkan 688
tindakan/keputusan yang harus ditindaklanjuti oleh peserta
rapat pimpinan (unit eselon I). Dari 688 tindakan tersebut,
masih terdapat 27 tindakan yang belum selesai ditindaklanjuti
oleh Eselon I (masih dalam proses). Dengan demikian hanya
sebanyak 661 tindakan yang sudah diselesaikan oleh unit
eselon I atau 96,1 % (661/688).
• Pemantauan Hasil Pertemuan Menteri
Target yang ditetapkan dalam tahun 2007 adalah 52 Laporan hasil
pemantauan. Setiap minggu melaporkan hasil pemantauan
terhadap tindakan yang yang harus ditindaklanjuti oleh unit
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 113
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Eselon I sesuai target, dengan nilai capaian 100%.
• Melakukan Analisis Terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Menteri Pertemuan.
Telah dihasilkan kinerja kegiatan Menteri terealisasi 2 buah
laporan hasil analisis mengenai :
a. Reformasi Manajemen Keuangan Negara,
b. Potret Kebijakan Moneter,
sesuai target dengan nilai capaian 100%.
• Melakukan Analisis Terhadap Current Issue di bidang keuangan
negara, telah dihasilkan 6 buah laporan hasil analisis, dengan nilai
capaian 100%, yaitu :
a. Uang Luar Negeri Pemerintah : Upaya Menurunkan Beban dan
Mitigasi Resiko
b. Treasury Single Account
c. Cash Forecasting
d. Brief Sheet mengenai “Pelayanan Terpadu Satu Pintu”
e. Analisis Kebijakan Fiskal Pembebasan Bea Masuk untuk Impor
Chassis Engine Busway dengan Bahan bakar Gas
f. Analisis Draft Peraturan Menteri Keuangan Tentang
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman
Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di
Daerah-Daerah Tetentu.
• Melakukan koordinasi terhadap program dan kegiatan unit
Eselon I.
Telah melakukan 2 kali pertemuan koordinasi dengan unit eselon
I, sesuai target yang direncanakan.
• Mengelola data penyajian informasi program dan kegiatan
Menteri.
Telah memiliki database program dan kegiatan yang bersumber
dari hasil pertemuan menteri keuangan dan program kerja unt
eselon I.
• Menyusun klasifikasi data program dan kegiatan.
Telah memiliki data yang berisi klasifikasi data program dan
kegiatan menteri keuangan, terealisasi satu paket sesuai targt
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 114
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
dengan nilai capaian 100%.
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Bagi Semua Satuan
Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan
Pelaksanaan fungsi pengembangan sistem informasi keuangan bagi
semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
melalui (a) program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan
kepemerintahan dan (b) program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur negara, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
• Memberikan layanan dan sosialisasi di bidang teknologi informasi,
telah menghasilkan kinerja kegiatan : Portal dan Web Depkeu
(100%), Fasilitas akses internet / intranet (200%), Solusi masalah TI
(100%), Layanan hosting (100%), Layanan e-mail (100%), Sistem
Aplikasi Helpdek (100%), Sosialisasi Kolaborasi (100%), Sosialisasi
Sistem Informasi Persuratan (100%), Sosialisasi Sistem Informasi
Kepegawaian (100%), Sosialisasi Sistem Informasi Hukum (100%),
Sosialisasi Sistem Informasi Keuangan (100%), Sosialisasi
Pembinaan jabatan Fungsional Pranata Komputer (100%),
Sosialisasi Penerapan TI, (100%);
• Menyusun kebijakan, strategi dan pembakuan standar teknologi
informasi, telah menghasilkan kinerja kegiatan : Kebijakan TI
(100%), Pembakuan Standar TI (100%), Penyusunan SOP (ITSM,
ITPM, dan ISMS) dalam pelaksanaan CSP (100%);
• Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di
lingkungan Departemen Keuangan, telah menghasilkan kinerja
kegiatan : Rapat Penilaian (150%) , KMK Penetapan Angka Kredit
(150%);
• Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan
aplikasi, telah menghasilkan kinerja kegiatan : Sistem Aplikasi
Administrasi Persuratan (100%) , Sistem Aplikasi Kepegawaian
(100%), Sistem Informasi Hukum (100%), Sistem Informasi
Keuangan (100%), Sistem Aplikasi Administrasi Jabatan
Fungsional Pranata Komputer (100%);
Pengembangan sistem informasi keuangan bagi semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan Analisa kinerja kegiatan pengembangan sistem informasi keuangan bagi semua satuan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 115
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
• Melanjutkan pengembangan Sistem Kolaborasi Data dan
Informasi, telah menghasilkan kinerja kegiatan : Pembangunan
Data Repository (100%), Pembangunan Business Intelligent System
(100%), Portal Sistem Informasi Depkeu (100%);
• Membangun dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi,
telah menghasilkan kinerja kegiatan : Instalasi Lanjutan pada GKN
(121%), Pemasangan dan Setting Core GKN (125%), Pemasangan
dan Setting Server GKN (92%) , Wireless DJKN Kwitang -
Lapangan Banteng (100%) , Wireless GKN Denpasar dan
Semarang (100%), Pemasangan VPN IP pada DJP dan DJBC
(100%), Management Server untuk Platform Unix (100%),
Optimalisasi Sistem Sekuriti Jaringan (100%), Perangkat
pendukung TI (200%), Perangkat Lunak GKN dan DJKN (100%),
Perangkat keras GKN, kampus STAN, Kantor Pusat Depkeu
(100%);
• Kegiatan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai di
bidang teknologi informasi dengan Indikator kinerja kegiatan
meningkat dengan nilai capaian sebesar 136% yaitu telah
terdidiknya pegawai sebanyak 30 orang dari 22 orang yang
direncanakan.
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan SDM serta
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Lainnya
Pelaksanaan fungsi peningkatan pembinaan dan pengembangan
SDM serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya, melalui
(a) program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur dan
(b) program pelaksanaan pendidikan kedinasan; dan (c) program
penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
• Melakukan kerjasama antar instansi dan diklat di luar badan
menghasilkan lulusan diklat access training (14,29%), lulusan
diklat di luar badan (103,45%), lulusan diklat pengembangan
widyaiswara (80%), lulusan spamen (50%);
• Melaksanakan rintisan pendidikan non gelar menghasilkan 55
Peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 116
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
orang lulusan diklat bagi auditor internal (80,88%)
• Menyelenggarakan diklat di lingkungan Departemen Keuangan
telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) lulusan diklat teknis
(75,35%) terealisasi sebanyak 3.936 orang; (b) lulusan diklat
fungsional (77,18%) terealisasi sebanyak 301 orang; (c) lulusan
diklat penyegaran (79,35%) terealisasi sebanyak 853 orang;
• Menyelenggarakan diklat penjejangan karir di lingkungan
Departemen Keuangan telah menghasilkan kinerja kegiatan (a)
lulusan diklat prajabatan (139,22%) sebanyak 2.105 orang; (b)
lulusan diklat UD I (108,78%) sebanyak 2.032 orang; (c) lulusan
diklat UPKP (78,44%) sebanyak 2.110 orang; (d) lulusan diklat
pimpinan (112,83%) sebanyak 765 orang;
• Menyelenggarakan program diploma di lingkungan Departemen
Keuangan telah menghasilkan kinerja kegiatan (a) lulusan D III
2005/2006 (99,23%) sebanyak 900 orang; (b) lulusan D IV
2005/2006 (100%) sebanyak 133 orang;
• Pembinaan kerjasama pendidikan tinggi luar negeri telah
menghasilkan kinerja kegiatan calon peserta program beasiswa S2
(100%) sebanyak 57 orang. Seleksi mahasiswa S2 untuk kuliah
dalam dan luar negeri untuk tahun anggaran 2006 dapat
terlaksana karena sumber dana yang diperoleh dari pinjaman luar
negeri telah diperoleh. Pelaksanaan seleksi calon telah
dilaksanakan diakhir tahun 2006. Calon mahasiswa S2 tersebut
akan kuliah di tahun 2007.
• Mengirimkan SDM mengikuti diklat bidang perpajakan,
kepabeanan dan cukai, teknologi informasi, pengadaan barang
dan jasa, bahasa inggris, penataran hakim, dan diklat pimpinan
serta ESQ training menghasilkan 30 orang SDM yang terdidik di
bidang perpajakan, 30 orang SDM di bidang kepabeanan dan
cukai, 15 orang SDM di bidang teknologi informasi, 17 orang di
bidang pengadaan barang dan jasa, 34 orang di bidang bahasa
inggris, serta 100 orang yang mengikuti ESQ training.
Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan pembinaan dan pengembangan SDM serta peningkatan pengelolaan sumber daya lainnya
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 117
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Peningkatan Pengawasan Intern
Pelaksanaan fungsi pengawasan intern terdiri dari 1 (satu) program,
yaitu : program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur,
dengan 2 kegiatan, yaitu :
• Melaksanakan audit berbasis risiko
Selama tahun 2007, telah dilaksanakan kegiatan audit berbasis
risiko atas 439 obyek pemeriksaan (OP) dengan mengoptimalkan
pemanfaatan indikator kinerja input berupa 27.794 hari-orang
pemeriksaan (97,23%) dan dana sebesar Rp16.803.325.879,00.
Kegiatan audit terdiri atas audit rutin, audit tematik, audit
serentak pengadaan barang dan jasa, serta audit spot check pada
Ditjen Bea dan Cukai. Pemanfaatan indikator input sedikit di
bawah 100% dan tidak ada catatan penting mengenai hal ini.
Dari kegiatan audit tersebut dihasilkan output berupa pelaksanaan
audit sebanyak 439 kali; executive summary sebanyak 18 buah
(72%); SHA sebanyak 155 buah (62%) dan LHA sebanyak 337 buah
(67,4%). Kurang tercapainya indikator output terutama
pelaksanaan audit dan jumlah LHA/KKA dikarenakan hal-hal
sebagai berikut:
- Pelaksanaan audit yang mencapai 87,8 % lebih disebabkan
kepada keterbatasan waktu dan jumlah tenaga audit. Pada
audit serentak pengadaan barang dan jasa audit, pelaksanaan
audit tidak dapat menyentuh lebih banyak lagi pengadaan
barang dan jasa karena audit harus dilakukan pada akhir
tahun anggaran. Pada akhir tahun anggaran tersebut auditor
juga sedang pada ‘peak’ puncak kesibukan pelaksanaan audit
lainnya. Dimasa depan tentu penjadwalan pelaksanaan audit
harus mendapat perhatian lebih serius.
- Penerbitan executive summary yang mencapai 72%, LHA yang
mencapai 67,4 % dan SHA mencapai 62 % berkaitan dengan
waktu pelaksanaan audit. Audit pengadaan barang dan jasa,
yang prosentase jumlah auditnya paling tinggi, dilakukan pada
akhir tahun anggaran sehingga pelaporannya (LHA, SHA, dan
executive summary) baru bisa terbit pada tahun 2008. Di
Peningkatan pengawasan intern Kinerja audit Analisa kinerja kegiatan fungsi peningkatan pengawasan intern
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 118
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
samping itu memang terdapat kendala internal yaitu banyak
penyelesaian penyusunan laporan audit yang melampaui
batas standar yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian, kurang tercapainya indikator output
diimbangi dengan pancapaian indikator outcomes yang relatif
memadai. Hal ini terlihat dari terungkapnya penyimpangan yang
merugikan negara dan/atau dapat menghambat penerimaan hak
negara sebesar Rp789,65 miliar dan US$8,230.00 atau 78,99% dari
target yang direncanakan, dan penyetoran ke kas negara yang
telah dilaporkan sebanyak Rp62 miliar atau 80,52% dari target
yang ditetapkan.
Untuk mengatasai hambatan atau kelemahan perlu di ambil
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) yang lebih lagi
memperhatikan kondisi yang ada sehingga RKT dapat
mencerminkan secara konkrit hal-hal yang akan dilaksanakan
pada tahun mendatang.
b. Kegiatan perencanaan audit perlu memperhatikan
ketersediaan jumlah auditor dengan memperhatikan waktu
yang digunakan untuk pendidikan, cuti, dsb. Juga perlu
diantisipasi perubahan auditan yang berlangsung sangat cepat.
c. Penjadwalan kegiatan audit yang lebih merata sepanjang tahun
dan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran khususnya
untuk audit pengadaan barang dan jasa.
d. Mengingatkan kembali standar waktu penyelesaian
penyusunan laporan audit sehingga hasil audit lebih up-to-
date baik melalui langkah pembinaan oleh atasan langsung
maupun melalui Komite Pengawas Kualitas Audit (KPKA).
• Melakukan investigasi atas dugaan penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang berdasarkan pengaduan masyarakat,
pengembangan temuan dan instruksi pimpinan.
Selama tahun 2007, telah dilakukan pelaksanaan audit investigasi
dengan memanfaatkan dana sebesar Rp1.106.840.000,00 dan 6.661
hari-orang (143% dari target), dengan data sebanyak 44 berkas
(88%) serta program investigasi pengembangan sebanyak 44 buah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 119
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
(88%). Adanya inefisiensi pemanfaatan input yaitu waktu-SDM,
disebabkan karena peningkatan waktu yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan investigasi agar diperoleh hasil investigasi yang
memadai. Sedangkan berkaitan dengan input data yang mencapai
88,0 % lebih disebabkan oleh faktor eksternal yaitu sedikitnya
jumlah pengaduan yang diterima dan layak untuk dilakukan
audit.
Ditinjau dari pencapaian output, pelaksanaan audit investigasi
yang direncanakan sebanyak 50 kali telah terealisasi sebanyak 44
kali (88%). Target penerbitan LHA/SHA/KKA sebanyak 50 buah,
telah terealisasi penerbitan LHA sebesar 34 (68% dari rencana),
SHA 32 buah (64% dari rencana), dan KKA 34 berkas (68% dari
rencana).
Pelaksanaan audit investigasi yang tidak mencapai target
disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- Terbatasnya jumlah pengaduan yang diterima dan layak
dilakukan audit. Audit investigasi menerima input dari:
pengaduan secara langsung, pengembangan temuan, maupun
perintah pimpinan. Pada tahun 2007 jumlah pengaduan secara
yang dapat dilakukan investigasi menurun dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan sosialisasi unit
dan kegiatan investigasi yang masih perlu dilakukan lebih
banyak lagi.
- Pada awal tahun 2007 beberapa tenaga investigator
diperbantukan untuk melaksanakan audit pengadaan barang
dan jasa. Hal ini tentu berpengaruh terhadap jumlah
investigasi yang dapat dilakukan.
- Tidak tercapainya target penerbitan LHA/SHA/KKA
disebabkan karena tidak tercapainya target pelaksanaan audit
investigasi dan penerbitan LHA untuk sebagian audit
investigasi yang belum terbit. LHA yang belum terbit tersebut
disebabkan dua hal: pelaksanaan audit investigasi yang terjadi
pada (mendekati) akhir tahun dan keterlambatan penerbitan
LHA. Hal ini menyebabkan juga terjadinya perbedaan realisasi
antara penerbitan LHA/KKA dengan penerbitan SHA.
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 120
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Evaluasi Kinerja Sasaran
Dari pelaksanaan kegiatan audit investigasi dan pemanfaatan
indikator input telah dihasilkan beberapa indikator outcomes,
yaitu terbuktinya kasus KKN dari hasil pelaksanaan investigasi
(111%), jumlah penyetoran ke kas negara yang sudah
dilaporkan (4,43%), dan ditindaklanjutinya rekomendasi
penjatuhan hukuman disiplin (50%). Kekurangan pencapaian
beberapa indikator outcomes terutama terkait dengan tindak
lanjut hasil audit investigasi dikarenakan Inspektorat Jenderal
tidak memiliki wewenang dalam mengatur maupun
memerintahkan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil
investigasi. Inspektorat Jenderal hanya melakukan monitoring
atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit investigasi. Selain
itu, pengembalian kerugian negara melalui prosedur dan
mekanisme yang harus dipatuhi sehingga tidak dapat
direalisaskan dalam tempo yang singkat.
Untuk mengatasi beberapa hambatan tersebut serta untuk
memperbaiki kinerja ke depan, Itjen mengambil langkah-langkah
strategis sebagai berikut:
- Menggiatkan sosialisasi keberadaan unit dan kegiatan
investigasi sehingga diharapkan semakin banyak pengaduan
dari masyarakat yang layak untuk ditindak lanjuti dengan
investigasi.
- Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan akan lebih sering
melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
investigasi.
- Meningkatkan supervisi secara berjenjang untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan invetigasi.
B. EVALUASI KINERJA SASARAN
MISI FISKAL
Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh)
sasaran misi fiskal, dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 121
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Analisa kinerja sasaran misi fiskal
1. Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal
namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong
perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan
pemerintah, telah menghasilkan kinerja sasaran :
a. Tersusunnya exercise proyeksi realisasi APBN 2007 (100%);
b. Tersedianya data realisasi bulanan APBN 2007 (100%);
c. Tersusunnya konsep bahan masukan RKP tahun 2008 di
bidang ekonomi makro, pendapatan negara dan pembiayaan
anggaran serta belanja negara (100%);
d. Ditetapkannya kesepakatan tentang bahan masukan RKP
tahun 2008 bidang ekonomi makro (100%);
e. Tersusunnya I-Account (100%);
f. Disampaikannya Laporan Semester I dan prognosa Semester
II pelaksanaan APBN 2007 kepada DPR (100%);
g. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang pelaksanaan
APBN 2007 Semester I dan prognosa Semester II (100%);
h. Terpenuhinya kesepakatan antara DPR-RI dengan
pemerintah (100%);
i. Disampaikannya penjelasan Menteri Keuangan tentang
pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
kepada PA DPR-RI (100%);
j. Disampaikannya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI
(100%);
k. Dilaksanakannya kesepakatan antara PA DPR-RI dengan
pemerintah (100%);
l. Disampaikannya jawaban Menteri Keuangan dalam rangka
pembicaraan pendahuluan kepada Komisi XI DPR-RI (100%);
m. Ditetapkannya kesepakatan antara Menteri Keuangan
dengan Komisi XI (100%);
n. Disampaikannya jawaban pemerintah kepada PA DPR-RI
(100%);
o. Dilaksanakannya kesimpulan pembicaraan pendahuluan
antara PA DPR-RI dengan Pemerintah (70%);
p. Disampaikannya NK dan RAPBN 2008 beserta RUU-nya
kepada DPR-RI (100%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 122
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
q. Disampaikannya bahan pidato Presiden pengantar NK dan
RAPBN 2008 kepada Menteri Keuangan (100%);
r. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang NK dan
RAPBN 2008 kepada DPR-RI (100%);
s. Disampaikannya jawaban Menkeu tentang NK dan RAPBN
2008 kepada Komisi XI DPR-RI (100%);
t. Ditetapkannya kesepakatan antara Menteri Keuangan
dengan Komisi XI DPR-RI (100%);
u. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang RAPBN 2008
kepada PA DPR-RI (100%);
v. Ditetapkannya UU APBN 2008 (100%);
w. Disampaikannya jawaban Menteri Keuangan kepada Komisi
XI DPR-RI (100%);
x. Ditetapkannya kesepakatan Menteri Keuangan dengan
Komisi XI DPR-RI (100%);
y. Disampaikannya APBN-P 2007 dan RUU-nya kepada DPR-RI
(100%);
z. Disampaikannya jawaban pemerintah tentang APBN-P 2007
kepada PA DPR-RI (100%);
aa. Ditetapkannya UU APBN-P 2007 (100%);
bb. Tersusunnya APBN 2007 yang telah disempurnakan (100%);
cc. Tersedianya data/jawaban atas pertanyaan IMF dan lembaga
internasional lainnya (100%);
dd. Tersedianya database APBN yang akurat (100%);
ee. Terlaksananya pengalokasian anggaran sesuai dengan
standar biaya yang fair dan obyektif (100%);
ff. Tersusunnya draft pedoman Anggaran Belanja Negara dalam
Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja
(100%);
gg. Tersedianya nomenklatur SKPD seluruh Provinsi,
Kabupaten/Kota (100%);
hh. Tersedianya data laporan pendahuluan realisasi APP tahun
2006 sebagai data sumbangan Perhitungan Anggaran Negara
2006 (100%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 123
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
ii. Tersedianya program aplikasi RKA KL sesuai kebutuhan
(50%);
2. Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas
pembangunan secara efisien, telah menghasilkan kinerja sasaran :
a. Tersusunnya NK dan APBN 2007 yang telah disempurnakan
(100%);
b. Tersusunnya APBN Perubahan 2006 yang telah
disempurnakan (100%);
c. Tersedianya pagu indikasi 2008 (100%);
d. Tersusunnya perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga
(100%);
e. Tersedianya anggaran Kementerian/Lembaga (100%);
f. Terselesaikannya penyusunan/penyempurnaan regulasi di
bidang pelaksanaan anggaran (100%);
g. Terselesaikannya dokumen pelaksanaan anggaran (100%);
h. Tersedianya petunjuk teknis mengenai pengelolaan kas
negara secara optimal (90%);
i. Diterbitkannya SP2D secara benar dan tepat waktu (100%);
j. Terlaksananya mekanisme pelaksanaan TSA (100%);
k. Tersedianya Rekening Khusus yang dapat digunakan (107%);
l. Tersedianya laporan realisasi APBN tepat waktu, akurat dan
akuntabel (100%);
3. Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah, telah
menghasilkan kinerja sasaran :
a. Terselesaikannya penerbitan draft perjanjian penerusan
pinjaman/pinjaman dan perubahan persyaratan penerusan
pinjaman (100%);
b. Terlaksananya penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana
RDI ke Rekening BUN (100%);
c. Terlaksananya penerbitan Surat Penutupan perjanjian
penerusan pinjaman /pinjaman (100%);
d. Tersedianya hasil analisis terhadap usulan investasi (100%);
e. Ditetapkan Instansi Pemerintah yang mengajukan untuk
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 124
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
menerapkan PPK BLU (100%);
f. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja
BLU (100%);
g. Terwujudnya operasional sistem perbendaharaan yang
terpadu (0%);
h. Tersedianya sistem jaringan komputer serta infrastruktur
dan perangkat komputer yang update dan terpelihara
(100%);
i. Tersusunnya peraturan jabatan fungsional pengelola
perbendaharaan 2006 (Audited) (0%);
4. Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara yang tertib, tepat
guna dan tepat sasaran, telah menghasilkan kinerja sasaran:
a. Tersusunnya PMK mengenai pengelolaan barang milik
negara (100%);
b. Tersusunnya Permenkeu tentang penyelesaian aset berkas
asing/cina Tersusunnya peraturan jabatan fungsional
pengelola perbendaharaan 2006 (Audited) (95%);
c. Tersusunnya juklak dan juknis Pengelolaan Kekayaan
Negara (100%);
d. Tersusunnya Keppres tentang penerbitan BMN (100%);
e. Tersusunnya RPP/ Perpres tentang inventarisasi Kekayaan
Negara lain-lain (75%);
f. Terwujudnya PMK tentang jabatan fungsional penilai (50%);
g. Terlaksananya tugas-tugas dibidang penilaian (100%);
h. Terwujudnya PMK tentang insentif Penilaian (Appraisal
Fee) (100%);
i. Adanya standar/ sarana yang mempermudah penilaian
bangunan (100%);
j. Tersedianya nilai BMN di lingkungan Departemen Keuangan
sebagai masukan dalam LKPP (90%);
k. Tersedianya data PMN pada BUMN dan PT lainnya sebagai
bahan LKPP (90%);
l. Terlaksananya analisis tingkat kesehatan BUMN dan PT.
Lainnya (0%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 125
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
m. Terlaksananya analisis tingkat kelayakan penyertaan modal
pada BUMN (100%);
n. Terlaksananya penatausahaan barang Milik Negara (100%);
o. Terlaksananya Pembinaan Kementerian Negara Lembaga
(100%);
p. Terlaksananya inventarisasi peraturan perundangan
dibidang kekayaan negara (100%);
q. Terinformasikannya jumlah dan nilai riil kekayaan negara
(48%);
5. Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara terutama
penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan
mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek
keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam
dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, telah
menghasilkan kinerja sasaran :
a. Tercapainya penerimaan negara di bidang perpajakan sesuai
yang diamanatkan oleh APBN 2007 (98,55%) sebesar
Rp.426.225.30 miliar;
b. Tersedianya dasar hukum untuk Unit Data Processing Center
(100%);
c. Tersedianya unit untuk pengolahan data (100%);
d. Tersedianya KPP dengan sistem Administrasi Modern
(111,76%);
e. Dapat disimpulkan persepsi masyarakat mengenai kinerja
DJP sebagai bahan untuk membuat kebijakan (100%);
f. Tersediannya peraturan mengenai pembebasan PPN atas
rumah susun sederhana untuk lapisan bawah dan lapisan
menengah bawah (100%);
g. Tercapainya target penerimaan negara Bea masuk dan Cukai
(111%);
h. Terlayaninya importir yang mendapat jalur prioritas secara
lebih cepat (100%);
i. Tersedianya fasilitas untuk peningkatan investasi di bidang
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 126
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kepabeanan dan cukai (100%);
j. Tercapainya percepatan pelayanan dan peningkatan
pengawasan kepabeanan (100%);
k. Kantor Pelayanan Utama (KPU BC) dengan sistem
administrasi Kepabeanan dan Cukai Modern (100%);
l. Data Base Harga (DBH) I Nasional (100%);
m. Tersedianya sistem pengawasan penumpang yang integratif
untuk perlindungan masyarakat (31,25%);
n. Tersedianya kelengkapan data untuk keperluan analisis
intelejen (indikator tren pelanggaran) (100%);
o. Dapat diusulkannya draft RPP dan diterbitkannya PMK
(320%);
p. Dapat diterbitkannya PMK (75%);
q. – Terlaksananya pembayaran setoran bagian pemerintah oleh
pengusaha panas bumi (137,11%)
- terlaksananya pembayaran kembali PPN kepada pengusaha
panas bumi dan pembayaran PBB (92,75);
r. Meningkatnya kepatuhan instansi pemerintah dan wajib
bayar PNBP dan memberikan kepastian hukum (100%);
s. Tercapainya target PNBP dari Pajak Ekspor (980,59%);
t. Penerimaan PPh migas (118,06%);
u. Tercapainya target pengurusan piutang negara (65,01%);
v. Tersedianya peraturan Menkeu tentang PPN (100%);
w. Meningkatnya BKPN yang dapat diselesaikan (100%);
x. Meningkatnya PNDS 5% pertahun (29%);
y. Terlaksananya penyelesaian kredit macet Ex. BPPN (20%);
z. Tercapainya target pelaksanaan lelang (123,65%);
aa. Terpenuhinya kebutuhan peraturan dalam pelaksanaan
lelang (90%);
bb. Efektifitas balai lelang (100%);
cc. Terbangunnya sistem aplikasi kekayaan negara dan
penilaian (100%);
dd. Tersedianya informasi nilai kekayaan negara secara tepat
waktu dan akurat (50%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 127
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
6. Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang
sesuai dengan kemampuan fiskal daerah
a. Tersampaikannya draft RPP tentang tata cara pemungutan
pajak daerah dan retrribusi daerah (100%);
b. Dapat diketahui Perda tentang Pajak daerah dan Retribusi
Daerah di 67 Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku (100%);
c. Terselenggaranya percepatan penyelesaian evaluasi atas
Raperda dan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (100%);
d. Terselenggaranya identifikasi dan mengevaluasi serta
membatalkan Raperda dan Perda yang menghambat
Investasi (100%);
e. Berfungsi SISPA yang terintegrasi, komprehensif, dan
modern (100%);
7. Terwujudnya research based policy yang representatif di bidang
belanja negara, telah menghasilkan kinerja sasaran:
a. Tersedianya hasil evaluasi kebijakan perpajakan dan
kepabeanan (100%);
b. Tersedianya kajian efektivitas dan efisiensi kebijakan belanja
ke daerah (100%);
c. Tersedianya hasil kajian di bidang kebijakan subsidi (100%);
d. Tersedianya hasil analisi dan perhitungan risiko dukungan
pemerintah atas proyek infrastruktur (100%);
e. Tersedianya hasil perhitungan besaran contingent liability
(100%);
f. Tersedianya hasil perhitungan risiko BUMN (100%);
g. Tersedianya bahan bahan kebijakan belanja pusat yang
efektif dan efisien (100%);
h. Tersedianya hasil pengkajian isu-isu ekonomi dan keuangan
dalam kerangka kerjasama internasional (100%);
i. Terjalinnya kerjasama antara microfinance, bank komersial
dan penyedia jasa keuangan internasional (100%);
j. Tercapainya reformasi regulasi yang terintegrasi dalam
rangka perdagangan bebas kawasan Asia-Pasifik (100%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 128
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
k. Terselenggaranya bantuan teknik dalam rangka kerjasama
luar negeri (100%);
l. Tersedianya informasi kondisi perekonomian indonesia
melalui forum lembaga keuangan multilateral (100%);
m. Tercapainya transparansi fiskal melalui fiscal ROSCs (100%);
n. Tersedianya informasi pemantauan dini perekonomian
nasional dan regional (ASEAN Surveillance Process) (100%);
o. Tercapainya koordinasi antara kesiapan dunia usaha dengan
kebijakan di bidang jasa (100%);
p. Tersedianya rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan
(100%);
q. Tersedianya hasil penelitian universitas yang mendukung
perumusan kebijakan fiskal (100%);
r. Tersedianya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok
kebijakan fiskal yang optimal (100%);
s. Ditetapkannya angka asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi,
kurs, tingkat bunga dan harga minyak sebagai dasar
penyusunan RAPBN (100%);
t. Tersedianya EWS untuk mengetahui perkembangan
indikator ekonomi makro, sektor riil dan risiko fiskal (100%);
u. Meningkatnya rating indonesia (100%);
8. Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN
melalui Pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), telah
menghasilkan kinerja sasaran:
a. – Tersusunnya draft RUU-PHLN pada tingkat Menteri (100%);
- Terselesaikannya draft RPP HLN pada tingkat tim (100%);
b. Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di
bidang pembiayaan syariah (75%);
c. Tersedianya landasan hukum dalam rangka penerapan
instrumen utang pinjaman dalam negeri (0%);
d. Tersusunya Draft peraturan terkait pengelolaan SUN (100%).
9. Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal
sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu, telah
menghasilkan kinerja sasaran:
a. Tersusunnya materi PHLN yang tidak merugikan pemerintah
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 129
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
(100%);
b. Tertatanya dokumen/arsip PHLN (5,26%);
c. Terlaksananya pembiayaan APBN melalui pengelolaan
portofolio SBN (100%);
d. Terlaksananya koordinasi antar unit terkait pengelolaan SBN
(100%);
e. Terselenggaranya Sosialisasi SBN (100%);
f. Terselengaranya pengembangan pasar SBN (100%);
g. Tersusunnya laporan terkait pengelolaan SBN (100%);
h. Tercapainya tujuan dan sasaran strategi pengelolaan utang
jangka panjang dan menengah (50%);
i. - Tersedianya portofolio Performance Monitoring (50%);
- Tersedianya rumusan revisi strategi utang (0%);
- Tersedianya hasil evaluasi penerapan strategi utang (0%);
j. Tersedianya rumusan mengenai restrukturisasi portofolio
utang, mekanisme hedging, pengkayaan instrumen,
mekanisme kredit ekspor, dan standardisasi terms & condition
pinjaman luar negeri (80%);
k. - Tersedianya informasi dan masukan mengenai berbagai
asumsi indikator makro ekonomi sebagai bahan penyusunan
strategi pengelolaan utang (100%);
- Tersedianya informasi dan masukan mengenai lending
strategy dari lender sebagai bahan penyusunan strategi
pengelolaan utang (100%);
- Tersedianya informasi dan masukan mengenai kebijakan dari
berbagai regulator terkait dengan pengelolaan utang,
pengembangan instrumen dan infrastruktur (100%);
l. Terlaksananya kajian pengembangan instrumen pembiayaan
syariah (100%);
m. Terlaksannya optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas
penggunaan pinjaman (100%);
n. Meningkatnya tertib administrasi pembayaran pinjaman
(100%);
o. Meningkatnya Sistem Penatausahaan dan Akuntansi Pinjaman
secara tertib dan teratur (100%).
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 130
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
10. Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah
(SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual,
dan terselesaikannya laporan akuntansi pemerintah pusat, telah
menghasilkan kinerja sasaran:
a. Terbitnya UU PP APBN TA 2006 (100%);
b. Tersedianya LKPP Tahun 2006 (Audited) (100%).
MISI EKONOMI
Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran
misi ekonomi, dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:
1. Mengurangi beban masyarakat sesuai dengan kemampuan
keuangan negara, telah menghasilkan kinerja sasaran:
a. Terlaksananya proses pembayaran subsidi listrik TA 2007
(84,21%);
b. Terlaksananya proses pembayaran subsidi pupuk TA 2007
(74,41%);
c. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007
sebesar Rp 83,80 triliun dari jumlah Rp 55,60 triliun (APBN-
P) (150,72%), besarnya subsidi listrik dikarenakan adanya
kenaikan harga minyak mentah yang signifikan sehingga
terjadi menyebabkan kenaikan harga pada produk;
d. Terlaksananya proses pembayaran subsidi BBM TA 2007
(100%), berupa PMK yang mengatur tentang Tata Cara
Proses Penghitungan dan Pembayaran Subsidi BBM.
2. Meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal,
telah menghasilkan kinerja sasaran:
a. Tersedianya data dan informasi yang mendukung
dilaksanakannya pengawasan atas reksa dana (100%);
b. Diterapkannya pengawasan berbasis resiko pada industri
reksa dana (100%);
c. Tersampaikannya data secara elektronik dari SRO’s (BEJ,
BES, KPEI, KSEI) kepada Bapepam-LK (66,67%);
Misi ekonomi Analisa kinerja sasaran misi ekonomi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 131
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
d. Tersedianya back-up system bagi data elektronik Bapepam-
LK (62,50%);
e. Tersedianya sistem pengawasan emiten (100%);
f. Terwujudnya kemudahan dan kelengkapan informasi pasar
modal dan lembaga keuangan (100%);
g. Terlaksananya proses persetujuan emisi yang lebih cepat,
terstandar, dan terdata dengan baik (100%);
h. Terlaksananya penggabungan BEJ dengan BES (100%);
i. Disempurnakannya peraturan mengenai manajemen resiko
di PE (60%);
j. Terwujudnya kajian mengenai skema investor protection fund
(100%);
k. Diterbitkannya pedoman akuntansi sebagai dasar penerapan
pasar modal berbasis syariah (100%);
l. Dapat dipercepatnya perizinan produk pengelolaan investasi
di bidang pasar modal terkait dengan Pernyataan
Pendaftaran Kredit Investasi Kolektif (KIK) ((100%).
3. Terlaksananya good corporate governance dalam industri pasar
modal melaui penginformasian indikator kesehatan perusahaan
efek kepada publik (public disclosure) dan tersedianya standar
profesi jasa, telah menghasilkan kinerja sasaran:
a. Dapat diterbitkanya Perubahan Menteri Keuangan tantang
pendanaan dan solvabilitas dana pensiun dan perubahan
Keputusan Menteri Keuangan (0%)
b. Dapat diterbitkanya Peraturan Pemerintah tentang
pembiayaan dan bentuk badan penyelenggara program
pensiun PNS dan pejabat Negara (0%)
c. Tersampaikanya Hasil Pemeriksaan kepada Komite
Penetapan Sanksi (100%);
d. Tersampaikanya berkas penyidikan kepada Kejaksaan
Tinggi (100%)
e. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Dana Pensiun
terhadap Peraturan di bidang Dana Pensiun (160%);
f. Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (75,93);
g. Dapat disampaikannya izin akuntan publik (91,67%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 132
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
h. Dapat disampaikannya izin KAP (100%);
i. Dapat disampaikannya izin cabang KAP (100%);
j. Dapat disampaikannya izin penilai publik (128%);
k. Dapat disampaikannya izin UJP perorangan (183,33%);
l. Dapat disampaikannya izin UJP kerjasama (266,67%);
m. Dapat disampaikannya izin cabang UJP (100%);
n. Dapat disampaikannya izin PJP (100%);
o. Dapat disampaikannya izin cabang PJP (0%);
p. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan AP dan KAP
(100%);
q. Efektifnya analisis pemantauan dan pendataan penilai dan
UJP (94,44%);
r. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan (76,92%);
s. Efektifnya hasil temuan pemeriksaan (116,67%);
t. Terlayaninya pemohonan register (118,71%);
u. Terpenuhinya pelayanan pengaduan (100%);
v. Terpenuhinya pelayanan pengaduan (100%)
MISI SOSIAL BUDAYA
Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran
misi sosial budaya yaitu terwujudnya aparatur negara yang
profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum
dan pembangunan, dengan pencapaian kinerja sasaran yaitu:
a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan fiskal secara
langsung maupun melalui media sebagai wujud komunikasi
publik (91,67%);
b. Dipahaminya kebijakan penganggaran (100%);
c. Dipahaminya Pedoman Anggaran Belanja Negara dalam
Kerangka Jangka Menengah (MTEF) dan berbasis kinerja
(100%).
MISI POLITIK
Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran
Misi Sosial Budaya
Analisa kinerja sasaran misi sosial budaya Misi Politik
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 133
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
misi politik yaitu dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut:
1. Tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara, telah menghasilkan kinerja sasaran :
a. Diterbitkannya Perpres tentang DAU daerah kabupaten/kota
Tahun 2008 dan Permenkeu tentang Rincian Dana
Penyeimbang DAU Tahun 2008 (100%);
b. Diterbitkannya Permenkeu tentang Penetapan rincian
Alokasi Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Tahun
2007 kepada daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (100%);
c. Diterbitkannya Permenkeu tentang Penetapan rincian
Alokasi Dana Tunjangan Kependidikan Tahun 2007 kepada
daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (100%);
d. Diterbitkannya Permenkeu tentang Penetapan Alokasi DAK
tiap Propinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2008 (100%);
e. Diterbitkannya PMK Pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA
(100%);
f. Diterbitkannya PMK Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis
Dana Reboisasi (100%);
g. Terselenggaranya pelatihan penguatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah di bidang keuangan daerah TA 2007
(100%);
h. Ditetapkannya PMK tentang Kapasitas Fiskal Tahun 2007
(100%);
i. Tersusunnya PMK mengenai pinjaman daerah dari
Pemerintah yang dananya bersumber selain dari pinjaman
luar negeri (100%);
j. Diterbitkannya Profil Kemampuan Keuangan Daerah (100%);
k. Disampaikannya Draft RPP tentang Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi (100%);
l. Terpenuhinya permintaan telaahan hukum dan
tanggapan/pendapat hukum (100%);
m. Terpenuhinya pengambilan keputusan yang tepat dan akurat
(0%);
n. Terselenggaranya proses beracara di badan Peradilan (100%);
o. Terpenuhinya kelancaran proses pemeriksaan di
Analisa kinerja sasaran misi politik
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 134
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Kejaksaan/Kepolisian (100%);
p. Dapat disetujuinya RUU menjadi UU oleh DPR (40,33%);
q. Tersampaikannya RUU tentang Pengelolaan Kekayaan
Negara kepada Presiden (100%);
r. Tersampaikannya 11 (sebelas) RUU di bidang keuangan dan
kekayaan negara kepada Presiden (72,73%);
s. Tersampaikannya RPP Pendirian Perum LKBN Antara
kepada Presiden (100%);
t. Terpenuhinya permintaan peraturan perundang-undangan
(100%);
u. Terlaksananya pertukaran informasi hukum antar unit eselon
I di lingkungan Departemen Keuangan dan instansi di luar
Departemen Keuangan (100%);
v. Terpenuhinya penambahan bahan-bahan perpustakaan
hukum (100%);
w. Dapat ditetapkannya RPMK/RKMK (100%).
MISI KELEMBAGAAN
Dalam mewujudkan misi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan)
sasaran misi kelembagaan, dengan pencapaian kinerja sasaran sebagai
berikut:
1. Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam
melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan:
a. Dapat disampaikannya bahan masukan RKP bidang ekonomi
tahun 2008 kepada Bappenas secara tepat waktu (100%);
b. Ketepatan tindaklanjut Rencana Kerja Departemen Keuangan
Tahun 2008 yang telah ditetapkan (100%);
c. Efektivitas atas pelaksanaan anggaran di lingkungan
Departemen Keuangan (100%);
d. Dapat dimanfaatkannya hasil Evaluasi Kinerja Proyek
Pembangunan (EKPP) untuk perencanaan anggaran tahun
berikutnya (100%);
e. Diperolehnya pagu anggaran tahun 2008 (167,77%);
f. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian
Misi Kelembagaan Analisa kinerja sasaran misi kelembagaan
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 135
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Anggaran 15 (Departemen Keuangan) (100%);
g. Terpenuhinya kebutuhan dana yang diajukan BA 69 tahun
2007 (100%);
h. Terpenuhinya permintaan Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca Departemen Keuangan (100%);
i. Selesainya usulan rancangan Perpres (100%);
j. Ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan tentang
Penyempurnaan Organisasi (600%);
k. Dapat disampaikannya rekomendasi Hasil Monitoring
kepada pejabat terkait (100%);
l. Tersedianya informasi jabatan (100%);
m. Efektifnya Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan (100%);
n. Dapat diklarifikasikannya tentang temuan hasil audit di
lingkungan Sekretariat Jenderal (100%);
o. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas (100%);
p. Dapat ditetapkannya pedoman administrasi umum pada unit
eselon I (283,33%);
q. Kantor-kantor operasional di lingkungan Departemen
Keuangan dapat melaksanakan pelayanan dengan baik
(100%);
r. Dapat ditetapkannya kantor-kantor pelayanan yang
memberikan pelayanan terbaik (100%);
s. Dapat diimplementasikannya Hasil Analisis Beban Kerja
Jabatan/unit (300%);
t. Unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Keuangan
dapat menyusun dan menyampaikan LAKIP tepat waktu
(100%);
u. Tersampaikannya LAKIP Departemen Keuangan Tahun 2007
tepat waktu (100%);
v. Tersusun dan tersampaikannya RKT dan PK Departemen
Keuangan Tahun 2007 tepat waktu (100%);
w. Terpenuhinya pelaksanaan Inpres 5/2004 (98,33%);
x. Efektivitas jalannya organisasi (100%);
y. Diterbitkannya Keppres mutasi kenaikan pangkat (100%);
z. Dapat diterimanya hak pegawai secara tepat waktu (100%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 136
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
aa. Tersedianya metode assessment yang siap diterapkan di
Departemen Keuangan (100%);
bb. Tersedianya database kepegawaian yang valid, up-to-date,
dan akurat (90%);
cc. Dapat diterbitkannya Keppres tentang pemberian tanda jasa
(100%);
dd. Terpenuhinya pemberian penghargaan atas kesetiaan dan
prestasi PNS dan pensiunan PNS Departemen Keuangan
(100%);
ee. Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin (100%);
ff. Dapat dibayarkannya uang pensiun kepada pensiunan PNS
dan ahli waris dan terlaksananya pemberhentian/beban
tugas, serta terselesaikannya Petikan II/Peninjauan
Kembali/Ralat KMK Pensiun (100%);
gg. Dapat disampaikannya laporan BMN secara tepat waktu
(100%);
hh. Dapat dilaksanakannya proses dan tindak lanjut
penghapusan BMN tahun 2006 (100%);
ii. Terselenggaranya tertib administrasi umum di lingkungan
Kantor Pusat Departemen Keuangan (98%);
jj. Terciptanya kondisi mana dan tertib dokumen/arsip serta
efisiensi ruangan (100%);
kk. Terpenuhinya layanan dan sosialisasi di bidang teknologi
informasi tahun 2007 (107%);
ll. Efektivitas penggunaan kebijakan dan standar teknologi
informasi (100%);
mm. Terlaksananya pengelolaan administrasi jabatan fungsional
Pranata Komputer Departemen Keuangan tahun 2007
(150%).
2. Terwujudnya harmonisasi dan sinergi kebijakan serta tersedianya
informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi
Prioritas Menteri:
a. Dapat ditindaklanjutinya hasil pertemuan Menteri (96,10%);
b. Dapat disajikannya laporan hasil pemantauan kepada
pimpinan (100%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 137
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
c. Dapat digunakannya hasil analisis pelaksanaan program dan
kegiatan Menteri (100%);
d. Dapat digunakannya hasil analisis current issue (100%);
e. Terwujudnya harmonisasi kebijakan reformasi pada unit
eselon I di lingkungan Departemen Keuangan (100%);
f. Dapat disajikannya informasi program dan kegiatan pada
pimpinan (100%);
g. Dapat disajikannya informasi program dan kegiatan pada
pimpinan (100%).
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit
kerja di lingkungan penyelenggaraan negara, telah menghasilkan 1
(satu) kinerja sasaran yaitu tersedianya bangunan, prasarana
lingkungan dan perlengkapan gedung Departemen Keuangan
tahun 2007 serta berfungsinya kembali gedung-gedung yang telah
direhabilitasi (100%).
4. Terwujudnya E-Government di Departemen Keuangan
a. Terimplementasikannya aplikasi enterprise dan internal yang
terintegrasi (100%);
b. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk
mendukung pengambilan keputusan bagi pimpinan
Departemen Keuangan (100%);
c. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi yang memadai
tahun 2007 (100%);
d. Terpenuhinya tenaga terampil di bidang teknologi informasi
tahun 2007 (136,36%);
5. Mencegah secara dini kemungkinan terjadi dan terulangnya
kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas semua
unsur departemen
a. Terungkapnya penyimpangan yang telah merugikan negara
dan/atau yang dapat menyebabkan terhambatnya
penerimaan negara (78,97%);
b. Jumlah penyetoran ke kas negara yang sudah dilaporkan
(80,52%).
6. Mendeteksi, menghentikan, dan meniadakan pemborosan serta
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 138
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
penyelewengan keuangan negara di lingkungan departemen
a. Terbuktinya kasus KKN dari hasil pelaksanaan investigasi
(111,11%);
b. Jumlah penyetoran ke kas negara yang sudah dilaporkan
(4,40%);
c. Ditindaklanjutinya rekomendasi penjatuhan sanksi (50%);
d. Tersedianya SDM BPPK yang siap digunakan (48,19%);
e. Terlaksananya kerjasama antar instansi (0%).
7. Terwujudnya kesempurnaan diklat di bidang pengawasan dan
akuntabilitas aparatur negara, telah menghasilkan 1 (satu) kinerja
sasaran yaitu terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna atas
pendidikan bagi auditor internal sektor publik (80,88%).
8. Tertibnya kelembagaan pendidikan kedinasan dan meningkatnya
kualitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan sesuai dengan
standar nasional dan/atau internasional
a. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan
prodip III (100,24%);
b. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi
lulusan prodip III (96,43%);
c. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan
prodip I (137,01%);
d. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi
lulusan prodip I (13,89%)
9. Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas
dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan
a. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan
diklat (69,25%);
b. Terselenggaranya program S2/S3 dalam negeri/luar
negeri/linkage (101%);
c. Terselenggaranya Short Course LN (0%);
d. Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa lulusan
prodip IV Akuntansi (100%);
Terpenuhinya kebutuhan instansi pengguna berupa potensi
lulusan D III Khusus (91,79%);
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 139
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 140
C. ASPEK KEUANGAN Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan program di
lingkungan Departemen Keuangan berasal dari mata anggaran belanja
pegawai, belanja barang dan belanja modal sampai dengan bulan
Desember tahun 2007, dengan perincian sebagai berikut :
Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan
Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2007
(dalam ribuan rupiah)
Sumber Dana Pagu
Realisasi
Sisa Anggaran Ket
Rp % 1. Belanja
Pegawai 2. Belanja
Barang 3. Belanja
Modal
2.258.006.290
3.414.395.491
4.187.284.849
1.795.271.564
1.982.580.385
2.738.874.158
462.734.726
1.431.815.106
1.448.410.691
20,49
41,93
34,59
JUMLAH 9.859.686.630 6.516.726.107 3.342.960.523 33,91
Keterangan :
Pagu anggaran setelah mendapatkan anggaran belanja tambahan
(ABT).
Realisasi pembayaran atas dana yang tersedia secara keseluruhan
semula ditargetkan sebesar Rp9.859.686.630 direalisasikan sebesar
Rp6.516.726.107berarti terdapat efisiensi dalam penggunaan yaitu
sebesar Rp3.342.960.523 atau sebesar 33,91%.
BAB IV PENUTUP
BAB IV
PENUTUP
LAKIP Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2007
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan guna
mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2007,
disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Departemen Keuangan
pada tahun 2007 menghadapi penuh tantangan, dalam kondisi
ekonomi yang berkembang secara perlahan dan mulai pulih dari
pengaruh krisis bencana alam yang melanda Indonesia. Selain itu,
banyaknya tuntutan yang harus diakomodasikan dalam berbagai
kebijakan, program, dan kegiatan sehingga seluruh aparatur
Departemen Keuangan dituntut untuk dapat bertindak lebih cepat,
tepat, dan akurat terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
Dalam rangka menjamin terlaksananya visi dan misi yang
telah dicanangkan, seluruh insan keuangan berusaha sekuat tenaga
mensukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan. Kendala lain yang dihadapi adalah
terbatasnya kemampuan keuangan negara, sehingga berbagai
kebutuhan akan sarana dan prasarana memerlukan pengaturan yang
lebih baik, tepat, dan transparan dengan menetapkan berbagai skala
prioritas, sehingga dapat dicapai indikator yang diharapkan.
Pelaksanaan tugas Departemen Keuangan tahun 2007
ditetapkan dalam 5 (lima) misi yang operasionalnya dilaksanakan
melalui 24 sasaran, 12 program dan 275 kegiatan.
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
kinerja Departemen Keuangan tahun 2007 tingkat pencapaiannya ada
yang sesuai dengan rencana (100%), ada yang melampaui target yang
direncanakan (lebih dari 100%), dan ada pula yang belum
` LAKIP disusun berdasarkan Inpres 7/1999 Kendala yang dihadapi
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 141
BAB IV PENUTUP
tercapai/lebih rendah dari target yang direncanakan.
Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan, dan untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan
datang, arah kebijakan fiskal dalam jangka menengah masih akan
dititikberatkan pada langkah-langkah pemantapan konsolidasi fiskal
guna menjaga keseimbangan fiskal (fiscal sustainability) perlu diadakan
penetapan strategi sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang
menunjang pelaksanaan tugas fungsi Departemen Keuangan
sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dan non
pajak dapat ditingkatkan;
2. Mengembangkan pasar sekunder atas obligasi negara sebagai
alternatif sumber pembiayaan dalam negeri untuk mengatasi
defisit anggaran;
3. Selalu mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dengan
mengupayakan kelembagaan di lingkungan Departemen
Keuangan senantiasa dievaluasi dan disempurnakan sejalan
dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan
tugas;
4. Meningkatkan integritas SDM melalui penerapan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas sehingga
tercapai pelayanan prima;
5. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk
meningkatkan manajemen keuangan dan kekayaan negara dalam
mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat
cepat;
6. Meningkatkan kualitas SDM agar mampu dalam menghadapi
tuntutan reformasi di segala bidang dan dalam rangka memasuki
era globalisasi serta menghadapi perdagangan bebas (AFTA).
Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan baik kepada seluruh pihak
yang terkait mengenai tugas fungsi Departemen Keuangan, serta
dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada
periode berikutnya. Secara internal harus dijadikan motivator untuk
Strategi tahun mendatang
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 142
BAB IV PENUTUP
LAKIP DEPARTEMEN KEUANGAN 2007 143
lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu
menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan
perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Departemen Keuangan
dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan
pelayanan yang profesional dan prima.
Diharapkan pula, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan
akan dapat dievaluasi sehingga pelaksanaan selanjutnya akan
berjalan dengan lebih baik.
MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI