Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja

8/20/2019 Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja

1/102

Budi Mulyawan : Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada DinasKesejahteraan Sosial Kota Palembang ), 2009.USU Repository © 2009

Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap

Kinerja Organisasi

( Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )

DISUSUN

O

L

E

H

BUDI MULYAWAN

050903045

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2009


2/102


ABSTRAK

PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP

KINERJA ORGANISASI

( Study Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )

Nama : Budi Mulyawan

NIM : 050903045

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing :

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang sebagai salah satu dinas

pemerintahan yang berperan penting di kota Palembang, sampai saat ini Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang turut berpartisipasi aktif dalam

meminimalkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kota

Palembang dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial kotaPalembang tahun 2009. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang telah banyak

melakukan perubahan perubahan yang dinamis serta memberikan kontribusi yang besar pada masyarakat dengan selalu sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi

di kota Palembang. Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas makadiperlukannya suatu pemerintahan yang baik (good governance) dan juga kinerja

dari organisasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh good governance terhadap kinerja organisasi.

Good governance (X) adalah suatu konsep dalam penyelenggaraanmanajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan

demokrasi dan pasar yang efisien. Kinerja organisasi (Y) adalah hasil darikegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan organisasi.Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif.

Sedangkan teknik analisa data yang diginakan adalah teknik korelasi antarvariabel untuk membuktikan adanya pengaruh dari good governance terhadap

kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil penlitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan

meganalisa data yang diperoleh, maka hasilnya dikategorikan baik antara

pelaksanaan good governance terdap kinerja organisasi sebesar 0,563.

Bedasarkan uji hipotesis diperoleh nlai positif sebesar 5,409, hal ini berarti

terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan good governance terhadapkinerja organisasi sebesar 31,69%, sehingga hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh antara pelaksanaan good governance terhadap kinerja organisasi.

Keywords : Good Governance, Kinerja Organisasi, dinas KesjahteraanSosial Kota Palembang.


3/102


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan

nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyeleasikan skripsi yang berjudul

“Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi Kasus Pada

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ) ”

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diperlukan untuk melengakapi

persyaratan melengkapi gelar sarjana serta sebagai wahana untuk melatih diri dan

mengembangkan wawasan berfikir dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman

penulis dalam penelitian, pengumpulan literature, maupun penulisan karya ilmiah.

Namun berkat bimbingan dan arahan semua pihak, kesulitan yang ada dapat

diatasi dan karya ilmiah inipun dapat diselesaikan .

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakaih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA selaku Ketua Departemen Ilmu

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

3. Ibu Dra. Beti Nasution, M.Si, selaku Serkertaris Departemen Ilmu

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.


4/102


4. Bapak Drs. Karyono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah

memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian

skripsi ini.

5. Kepada Kak Mega dan Kak Emi serta Kak Dian selaku pegawai

pendidikan Fisip USU yang selalu membantu penulis dalam urusan

administrasi yang berhubungan dengan perkuliahan maupun skripsi.

6. Kepada seluruh pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang yang

telah membantu dan juga membimbing didalam pelaksanaan penelitian.

7. Untuk yang teristimewa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

kedua orang tua saya, Muhammad Arsyad Latief (Ayah) dan Umi Kalsum

(Ibu) yang telah memberikan kasih sayang dan banyak memberikan dukungan

dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Tiada kata-kata yang bisa

mengungkapkan betapa besar rasa terimakasih ananda sampaikan.

8. Untuk saudara-saudara saya Kak Tommy, Ayuk Fifin, Kak Momon, Mbak

Rini, Kak Adi, Kak Agus dan juga ke dua keponakan saya yang tercinta

Zilan Zolilan, dan Patih Malik dan juga kedua nenek saya dan kakek

tersayang Fatimah, Cahaya dan Latief , saya ucapakan terima kasih atas

dukungan materiil maupun sprituil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi

saya ini.

9. Untuk sahabat-sahabatku di Palembang Teddy, Gepeng, Ikik, Sono, Apis,

Apek, Sendy, Desty, Cicik, Anggok saya ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas semua dukungan dan semangat yang telah diberikan serta

persahabatan yang terjalin selama ini.


5/102


10. Untuk sahabat-sahabatku tercinta Fanie, Crismanto, Ula, Bajaj, Nelda,

Wiwid, Novan, Ester, Sabet, Rahmi, Iman dan teman-teman AN’05 serta

teman-teman kost Bang Ian, Bang Andy, Bang AL, dan Ricky terimakasih

sekali saya ucapkan atas dukungan dan semangat yang kalian berikan semoga

persahabatan kita abadi.

11. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapakan terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapakan terima kasih banyak atas semua pihak yang

terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya

satu-persatu.


6/102


DAFTAR ISI

ABSTRAK .................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................. v

DAFTAR TABEL .................................................................................. viii

LAMPIRAN .............................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Perumusan Masalah ................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 4

D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 4

E. Kerangka Teori .......................................................................... 4

1. Good Governance ............................................................... 5

1.1 Pengertian Governance .......................................... 5

1.2. Good Governance ................................................ 7

2. Kinerja Organisasi ............................................................ 12

2.1. Organisasi .......................................................... 12

2.2. Kinerja Organisasi .............................................. 19

3. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja

Organisasi ........................................................................ 26

F. Hipotesa .................................................................................. 27

G. Defenisi Konsep ...................................................................... 27

H. Defenisi Operasional............................................................... 28


7/102


I. Sistematika Penulisan ............................................................... 32

BAB II METODELOGI PENELITIAN ................................................ 33

A. Bentuk Penelitian ..................................................................... 33

B. Lokasi Penelitian .................................................................... 33

C. Populasi dan Sampel ................................................................ 33

1. Populasi…………………………………………………..33

2 Sampel ............................................................................ 33

D. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 34

E. Teknik Penentuan Skor ............................................................ 35

F. Teknik Analisa Data ................................................................. 36

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..................... 39

A. Sejarah Ringkas Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota

Palembang ............................................................................... 39

B. Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan Kota Palembang ................ 40

C. Struktur Organisasi .................................................................. 40

D. Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................... 44

BAB IV PENYAJIAN DATA PENELITIAN ........................................ 48

A. Deskripsi Data Identitas Responden .................................................... 48

B. Pelaksanaan Good Governance ..................................................... 52

C. Kinerja Organisasi ......................................................................... 68

D. Klasifikasi Data ............................................................................. 73

E. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap

Kinerja Organisasi ......................................................................... 75


8/102


BAB V ANALISA DATA ....................................................................... 80

A. Pelaksanaan Good Governance ...................................................... 80

B. Kinerja Organisasi ......................................................................... 81

C. Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap

Kinerja Organisasi ......................................................................... 81

BAB VI PENUTUP ................................................................................. 84

A. Kesimpulan ................................................................................... 84

B. Saran ............................................................................................. 85

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 86


9/102


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pedoman untuk memberikan interprestasi Koefisien Korelasi…37

Tabel 2. Distribusi Responden Beradarkan Jenis Kelamin………………48

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Kelompok Usia…………… ......49

Tabel 4 Distribusi Responden Menurut Pangkat/Golongan Pegawai........50

Tabel 5. Distribusi Pegawai Menurut Lama Berkerja…………………….50

Tabel 6. Dalam Membuat Suatu Kebijakan Melibatkan Masyarakat…….51

Tabel 7. Menerima Masukan-Masukan Dari Masyarakat………………..52

Tabel 8 Selalu Menindak Tegas Pegawai yang Melakukan Pelanggaran

Disipiln………………………………………………………….53

Tabel 9. Tegas Terhadap Pegawai/Pimpinan yang Menyalahgunakan

Wewenangnya……………………………… …………………..54

Tabel 10. Penerapan Hukum Yang Sama Secara Adil Terhadap Pegawai Staf

dan Pimpinan……………………………………………………55

Tabel 11. Sistem Komunikasi Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota

Palembang Dengan Masyarakat Seperti di Dalam Pelayanan….56

Tabel 12 Kebijakan yang dibuat oleh Dinas Kesejahteraan Kota Palembang

Demi Kepentingan Masyarakat…………………………………57

Tabel 13. Laporan Keuangan Dipublikasikan kepada Masyarakat………..58

Tabel 14. Masyarakat Dapat Mengakses Masalah-Masalah di Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang……………………….....59

Tabel 15. Membedakan Perempuan dalam Penempatan Posisi……………60

Tabel 16. Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efektivitas………..61


10/102


Tabel 17. Pelaksanaan Kerja Didasarkan pada Prinsip Efisiensi…………..62

Tabel 18. Membuat Peraturan Mengenai Kesejahteraan Sosial yang Memihak

pada Kepentingan Masyarakat …………………………………63

Tabel 19. Program Kerja yang dibuat Bertujuan Untuk Melayani Masyarakat

Sebaik Mungkin………………………………………………....64

Tabel 20. Pimpinan Mempunyai Visi dan Strategi untuk Mengembangkan

Pegawai………………………………………………………….65

Tabel 21. Hasil Pekerjaan Telah Mencapai Sasaran yang Diinginkan oleh

Organisasi……………………………………………………….66

Tabel 22. Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu…………………………67

Tabel 23. Menunda Pekerjaan……………………………………………...67

Tabel 24. Memberikan Pelayanan yang Optimal Kepada Masyarakat…….68

Tabel 25. Tanggap Terhadap Keluhan dan Keinginan Masyarakat………..69

Tabel 26. Klasifikasi Data Variabel Pelaksanaan Good Governance……...70

Tabel 27. Klasifikasi Data Variabel Kinerja Organisasi…………………...71

Tabel 28. Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien korelasi….77


11/102


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Penelitian

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarkat

Lampiran 3. Skor Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Good

Governance.

Lampiran 4 Skor Jawaban Responden Tentang Kinerja Organisasi

Lampiran 5 Koefisien Korelasi

Lampiran 6 Tabel nilai R Product Moment

Lampiran 7 Tabel Nilai-Nilai “t”

Lampiran 8 Permohonan judul Skripsi

Lampiran 9 Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 10 Undangan Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran 11 Jadwal Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran 12 Berita Acara Seminar Proposal Usulan Penelitian Skripsi

Lampiran 13 Daftar Hadir Peserta Seminar Proposal Usulan Penelitian

Skripsi

Lampiran 14 Surat Rekomendasi/Izin Penelitian dari FISIP USU

Lampiran 15 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari

Dinas Kesejahteraan Sosial kota Palembang.


12/102


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang menyebutkan bahwa asal muasal

krisis adalah kurangnya kualitas “governansi” atau governance kita. Baik disektor

pemerintah maupun disektor bisnis. Bertolak dari proses reformasi 1998 yang

menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel. Maka tuntunan akan adanya

pemerintahan yang baik (good governance) menjadi relevan berhubungan satu

dengan yang lainnya. Tujuan reformasi untuk penguatan peran masyarakat

dengan penerapan demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu

pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayahgunaan aparatur negara dengan

tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip

good governance.

Good governance dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service

disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek

terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik) agar good

governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan

komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Good


13/102


governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan intergritas,

profesional dan etos kerja dan moral yang tinggi dengan demikian penerapan good

governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara merupakan tantangan

tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan

Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam

penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna bertanggung jawab serta bebas KKN.

Hari ini konsep good governace untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun

demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidakberdayaan pemerintah

negara-negara berkembang dalam menghadapi eraglobalisasi yang penuh dengan

hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran

lebih besar dari sector swasta dan masyarakat sipil (rakyat).

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang adalah salah satu mitra

pemerintah sebagai mitra pemerintah Kota Palembang dalam penyelenggaraan

pemerintah kota serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentaralisasi. Maka

dalam rangka menciptakan good governance, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota

Palembang sangat berperan penting, dengan pengertian lain Dinas Kesejahteraan

Kota Palembang harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang

baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Mengingat bahwa kinerja dari

suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan


14/102


sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang

sangat penting.

Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi

apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan

tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak

organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai

informasi tentang kinerja dalam organisasinya

Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator

atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria

yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana

yang relatif lebih efektif diantara, alternatif alokasi sumber daya yang berbeda,

alternatif desain-desain organisasi yang berbeda, dan diantara pilihan-pilihan

pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang permasalahannya

adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.

Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus

dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya,

untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan

keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa

besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan

keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya

adalah seberapa besar efficiency pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu

dan seberapa besar effectivity process yang dilakukan untuk meraih keuntungan

tersebut.


15/102


Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pelaksanaan

Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi ( Studi pada Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang )”.

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat memudahkan dalam penelitian ini dan agar penelitian ini

memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dan data ke dalam

penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahannya. Adapun

permasalahan yang diajikan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Pengaruh

Pelaksanaan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi di Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang ?”

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai

tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Governance pada Dinas

kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas kerja pegawai pada Dinas

kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelaksaanaan Good Governance

terhadap efektifitas kerja pegawai pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota

Palembang.


16/102


D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari peneitian ini adalah:

1. Bagi penulis secara subjektif adalah sebagai suatu tahapan untuk melatih

dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis

dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif dan kritis melalui

suatu karya ilmiah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat

teruji dan berguna

2. Bagi mahasiswa lainnya sebagi khasanah ilmiah untuk penelitian lainnya.

3. Bagi FISIP-USU khususnya Departemen Ilmu Administrasi Negara

sebagai bahan referensi, bahan kajian dan bahan perbandingan bagi

mereka yang memerlukannya dan orang-orang yang tertarik dengan

pemasalahan ini.

E. Kerangka Teori

Adalah sebahagian konsep, defenisi dan kontruksi defenisi dan proposisi yang

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan

konsep. Kerangka teori merupakan landasan pemikiran untuk melaksanakan

penelitian dan teori digunakan untuk menjelaskan fenomena social yang menjadi

objek penelitian (Singarimbun, 1995:73).

Berdasarkan rumusan diatas maka, penelitian akan mengemukakan beberapa

teori, pendapat, ataupun gagasan yang akan dijadikan sebagai titik tolak atau

landasan berfikir dalam penelitian ini.


17/102


1. Good Governance

1.1. Governance

Konsep governance bukanlah konsep baru, konsep governance sama luasnya

dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang good governance

dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan , 2004 : 223) governance

merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah

government, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan

administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan.

Governance yang diterjemehkan menjadi tata pemerintahan adalah

penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-

urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencangkup seluruh

mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok

masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,

memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber

daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-

pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor

yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor

lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal

tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa

didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja

pada tingkat yang berbeda.

Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana

keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance difokuskan pada


18/102


faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan

implementasinya serta struktur formal dan informal yang disususun untuk

mendatangkan implementasi keputusan. Governance dapat digunakan dalam

beberapa konteks seperti coorporate governance, international governance,

national governance dan local governance.

Menurut Kooiman (Setyawan, 2004 : 224) mengatakan governance

merupakan serangkaian proses interaksi social politik antara pemerintah dengan

masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan

masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-

institusi melalui warga negara mengartikulasikan kepentingan-kepentingan

mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan

kewajiban legal mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga

pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi

manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu

bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak

berlandaskan pada pemerintahan hukum.

1.2. Good Governance

Istilah Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu

Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer

(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah).

Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority,

atau memerintah dengan kewenangan.


19/102


Pengertian good governance diatas merupakan suatu pemahaman atau pijakan

dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Good governance sebenarnya

mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau kepengarahannya yang baik

bukan kepemerintahan yang baik. Memang pemahaman ini mempunyai

perbedaan dengan pemahaman dasar di lingkungan kita selama ini, antara lain

yang diperkenalkan oleh lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasn

Keuangan dan Pembangunan.

Pengertian good governance menurut (Mardiasmo, 1998:18) adalah suatu

konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh

pemerintah yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip (Wahab,

2002 :34) menyebut good governance adalah suatu konsep dalam

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab

sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan

investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political

framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga

mensinonimkan good governance sebagi hubungan sinergis dan konstruktif

diantara Negara, sector dan masyarakat (Effendi, 1996:47)

Berkaitan dengan good governance, Mardiasmo (Tangkilisan, 2005:114)

mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk

menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan

yang baik. Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan

pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip


20/102


demokrasi, efesiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun

administrasi..

Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara adalah perlunya

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan

perpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan

pembagunan menurut dipraktekknanya prinsip good governance.

Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP), tata

pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi

guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan

mencangkup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan

kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,

menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-

perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa good governance adalah masalah

perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.

Menurut UNDP (United nation Development Program) mengemukakan

bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan

yang baik (good governance) adalah sebagai berikut

1. Partisipasi

Setiap orang atau setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan

harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan,

baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan

kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Partisipasi yang luas ini

perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat,

serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif


21/102


2. Aturan Hukum ( Rule of Law )

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan

ditegakkkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama tentang

aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparasi

Transparasi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi

berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara

bebas oleh mereka yang membutuhkannya, dan informasi harus dapat

disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat

digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi

4. Daya Tanggap (Responsivenes)

Seiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani

berbagai pihak yang berkepentingan (stake holders)

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintah yang baik (good governance) akan bertindak sebagai penegah

(mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai

konsesus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing

pihak, dan jika mungkin juga diberlakukan terhadap berbagai kebijakan

dan prosedur yang kan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (Equity)

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik

terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan efisiensi


22/102


23/102


pengambilan keputusan dan memperkuat keabsahan atau legitimasi atas

berbagai keputusan yang ditetapkan. Tingkat legitimasi keputusan yang

kuat pada gilirannya akan mendorong efektifitas pelaksanaanya.

Kelembagaan yang responsive harus transparan dan berfungsi sesuai

dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku agar

keberfungsiannya itu dapat bernilai dan berkeadilan.

Prinsip-prinsip diatas adalah merupakan suatu karakteristik yang harus

dipenuhi dalam pelaksanaan good governance yang berkaitan dengan kontrol dan

pengendalian, yakni pengendalian suatu pemerintahan yang baik agar cara dan

penggunaan cara sungguh-sungguh mencapai hasil yang dikendaki stake holders.

(Winarno, 2002:53) menyebutkan sebenarnya good governance berkenaan

dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanaan

tersebut berproses jadi prinsipnya adalah implementasi sudah sesuai dengan

rencana, apakah hasil yang diperoleh benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Berkaitan dengan pemerintah yang dikelola siapa saja yang mempunyai

kualifikasi profesional mengarah kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi

publik sehingga dalam penyelenggaraan good governance didasarkan pada kinerja

organisasi publik yaitu responsivitas (responsivinies), responsibilitas

(responsibility), dan akuntabilitas (accountability ).

Penerapan good governance kepada pemerintah adalah ibarat warga negara

memastikan bahwa mandat, wewenang, hak dan kewajiban telah dipenuhi sebaik-

baiknya. Disisi pula kita melihat bahwa arah kedepan good governance adalah

pemerintahan yang proposional, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh

para teknokrat, oleh siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu


24/102


mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang mampu mentransfer ilmu dan

pengetahuan menjadi skill dan dalam pelaksanaannya berdasarkan etika dan

moralitas yang tinggi.

Agenda selanjutnya adalah good governance sebuah upaya baik untuk

meningkatkan pemerintah disetiap tingkat, namun demikian, harus disadari tujuan

dari good governance untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik yang

bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan atau

penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Kinerja Organisasi

2.1. Organisasi

Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat.

Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya

tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan

disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut

Chester I. Barnard (1938) mengemukakan bahwa : “ Organisasi adalah system

kerjasama antara dua orang atau lebih”. James D. Mooney mengatakan bahwa :

Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Dimock, organisasi adalah organisasi adalah perpaduan secara sistematis

daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk

suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam

usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan).

Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap


25/102


organisasi harus memiliki tiga unsur dasar, yaitu :

1. Orang-orang (sekumpulan orang),

2. Kerjasama,

3. Tujuan yang ingin dicapai,

Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama

antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan

mendayagunakan sumber daya yang dimiliki Seperti telah diuraikan di atas

bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar, dan secara lebih rinci organisasi

memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal,

2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan

(interdependent part) yang merupakan kesatuan kegiatan,

3. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa;

pemikiran, tenaga, dan lain-lain,

4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,

5. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukan oleh para ahli, salah satunya

A.M. Williams yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap Government,

bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi

. 1. Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas.

Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan


26/102


demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya,

organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai

suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain,

memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain.

2. Prinsip Skala Hirarkhi.

Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari

pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat

mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban,

dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.

3. Prinsip Kesatuan Perintah.

Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung

jawab kepada seorang atasan saja.

4. Prinsip Pendelegasian Wewenang.

Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan

pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada

bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin

tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang

dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan,

melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa

minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi.

5. Prinsip Pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab


27/102


28/102


10..Prinsip Keseimbangan.

Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan

organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai

dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan

diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi

yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu

desa terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi

koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau

Surabaya.

11. Prinsip Fleksibilitas

Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan

sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena

adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi

mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya.

12. Prinsip Kepemimpinan.

Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan,

atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena

adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi

tersebut.

Jenis-Jenis Organisasi Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan

dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :


29/102


1. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan.

(1) bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada ditangan satu orang,

semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. (2)

bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri

dari beberapa orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh

dewan sebagai suatu kesatuan.

2. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan.

Bentuk organisasi ini meliputi; (1) organisasi lini atau bentuk lurus,

kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada

para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi, (2) bentuk lini

dan staff, dalam organisasi ini pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan

ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan

roda organisasi, (3) bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam

kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli

dibidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal.

3. Berdasarkan sifat hubungan personal, yaitu ;

(1) organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara resmi, seperti :

organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum (2) organisasi

informal, adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat

pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobby, dll.

4. Berdasarkan tujuan.

Organisasi ini dapat dibedakan, yaitu : (1) organisasi yang tujuannya

mencari keuntungan atau ‘profit oriented’ dan (2) organisasi sosial atau


30/102


‘non profit oriented

5. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, yaitu ;

(1) organisasi pendidikan, (2) organisasi kesehatan, (3) organisasi

pertanian, dan lain lain.

6. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, yaitu :

(1) Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan, (2)

Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik (3) Organisasi

yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja (4) Organisasi

pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain lain.

7. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat.

Organisasi ini meliputi; (1) Mutual benefit organization, yaitu organisasi

yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti

koperasi, (2) Service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya

dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank, (3) Business Organization,

organisasi yang bergerak dalam dunia usaha, seperti perusahaan-

perusahaan, (4) Commonwealth organization, adalah organisasi yang

kemanfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat umum, seperti

organisasi pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit, Puskesmas, dll

2.2. Kinerja Organisasi

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja"

yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.


31/102


Pengertian Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering

tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba

salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah

merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-

kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda

peringatan adanya kinerja yang merosot.

Konsep kinerja (Performance) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian

hasil atau degree of accomplishtment (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995).

Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan

sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang

sudah ditetapkan sebelumnya. Mengingat bahwa kinerja dari suatu organisasi itu

adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka

informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting.

Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi

apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan

tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak

organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai

informasi tentang kinerja dalam organisasinya.

Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator

atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria

yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana

yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda;


32/102


alternatif desain-desain organisasi yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan

pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang

permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.

Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus

dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya,

untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan

keuntungan dan barang yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa

besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan

keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya

adalah seberapa besar efisien pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan

seberapa besar efective yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.

Sementara itu ada indikator yang sering kali digunakan untuk mengukur

kinerja organisasi privat/publik seperti : work lood/demain, economy, efficiency,

effectiveness dan equity Sclim dan Wood ward (Keban, 1995:) productivity

(Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995).

Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai.

Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk

memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya sederhana

sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya,

karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja

organisasi publik.

Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi

publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995:1), “kesulitan dalam pengukuran


33/102


kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi

organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat

multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih

banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi

publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang

lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga

menjadi berbeda-beda”.

Kumorotomo (1995:36) menggunakan beberapa kriteria untuk dijadikan

pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antar lain adalah

berikut ini:

1. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi

pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan fakltor-faktor

produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

2. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut

tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai,

misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

3. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

4. Daya Tanggap


34/102


Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta,

organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara

atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria

organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan

secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini

Moeljarto (1997) (dalam W. Riawan Tjandra, 2005:44) menyatakan bahwa :

“Organisasi bukanlah sistem yang tertutup (close system)

melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk memberika

tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Pengaruhlingkungan dapat dilihat dari dua segi : pertama, lingkungan eksternal

yamg umumnya menggambarkan kekuatan yang berada diluar organisasi

seperti faktor organisasi politik, ekonomi dan sosial, kedua, adlah

lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan

iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Higgins (1985) (dalam Tjandra, 2005:44)

menyatakan bahwa:

“Ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitukapabilitas organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjuk padakondisi lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor srtatejik yaitu

kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuaninternal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki

keuntungan strategik dalam mencapai sasarannya: sedangkankelemahannya adalah situasi dan ketidak kemampuan internal yang

mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktortersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi”

Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal

organisasi antara lain :struktur organisasi, sumberdaya baik dana amupun tenaga,

lokasi, fasilitas yang dimiliki, intergritas seluruh karyawan dan intergritas seluruh

karyawan dan intergritas kepemimpinan. Jondisi kedua adalah ;ingkungan

eksternal, yang terdiri dari dua faktor eksternal yang membantu organisasi

mencapai atau bahkan nisa melampaui pencapaian sasarannya. Dalam mengamati


35/102


lingkungan eksternal, ada beberapa sector yang peka secara stratejik, artinya bisa

menciptkan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman.

Steers, 1980 (dalam Tjandra, 2005:45) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi dapat dikemukakan dalam empat

kelompok umum adalah :

1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Yangdimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relative tetap

sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan

sumber daya manusia. Struktur adalah cara unik untuk setiap organisasi,

menyusun orang-orangnya untuk menciptakan suatu organisasi. Dengandemikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya

desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cangkupan

perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, keputusan

mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokan untuk

menyelesaikan pekerjaan. Yang dimaksud dengan teknologi disini adalah

mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi

keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, temasukvariasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi,

variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuanteknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran.

2. Karakteristik lingkungan, mencangkup dua aspek yaitu : pertama adalahlingkungan eksternal, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-

batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam

organisasi (contoh: kondisi ekonomi dan pasar, peraturan pemerintah),

yang kedua adalah lingkungan intern, yang sebagai iklim organisasi

meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contoh: pekerja

sentries, orientasi pda prsetasi) yang sebelumnya telah ditujikan

mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas,

khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh :

sikap kerja, prestasi)

3. Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaanindividual antara pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Pekerja

yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dankemampuan yang berbeda-beda, variasi sifat manusia ini sering

menyebabkan prilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun merekaditempatkan diastu lingkungan kerja yang sama. Lagi pula perbedaan

individual ini dapat mempunayi pengaruh yang langsung terhadap dua

proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas.

Yaitu rasa keterkaitan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para

pekerja dengan majikannya, dan prestasi kerja individual. Tanpa rasa

keterkaitan dan prestasi efektivitas adalah mustahil.


36/102


4. Kebijakan dan praktek manajemen, peranan manajemen dalam prestasiorganisasi, meliputi variasi gaya kebijakan dan praktek kepemimpinan

dapat memperhatikan atau merintangi pencapaian tujuan. Peran manajer

memaikan peran sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan melalui

perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang ditujukankearah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk teknologi dan

lingkungan yang ada. Lagi pula adalah tanggung jawab mereka untuk

menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga para pekerja

dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil mengejar

sarsaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan

kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam

mengkoordinasikan orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak

hanya bertambah ulit, tapi juga menjadi semakin penting artinya.

Kinerja organisasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti

dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas maupun responsibilitas.

Berbagai literatur yang membahas kinerja organisasi pada dasarnya memiliki

kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil

yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu

konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan

fokus dan konteks penggunaannya

Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses

tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-

sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan

hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu organisasi.

Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama

diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan

organisasi. Sederhananya, kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi,

yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa


37/102


disebut sebagai manajemen.

Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi

selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-

proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagus apapun input yang

tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara

memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa

berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat

dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai

harapan atau tidak.

Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa proses manajemen yang

berlangsung tersebut, merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu

planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC) atau lebih detailnya lagi

adalah planning, organizing, staffing, directing, coordinating, regulating, dan

budgetting (POSDCoRB).

Mengingat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan

proses-proses manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja

organisasi juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas

proses manajemen dalam organisasi tersebut.

Analisis terhadap kondisi input dan proses-proses administrasi maupun

manajemen dalam organisasi merupakan analisis kondisi internal organisasi.

Selain kondisi internal tersebut kondisi-kondisi eksternal organisasi juga

mempunyai peran yang besar dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Penilaian


38/102


39/102


Pengelolaan dan pengendalian yang baik dari suatu organisasi dalam hal ini

organisasi publik menyangkut pencapaian tujuan organisasi secara bersama-sama

yaitu untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi,

pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrasi. Dengan

pengertian lain good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan

yang bersih, transparan, akuntabel oleh oragisasi-organisasi pemerintahan seperti

organisasi publik pemerintahan Kota Palembang yang mencangkup

kepemimpinan, struktur organisasi dan sumber daya manusianya.

Berdasarkan uraian diatas maka disebutkan bahwa apabila pemimpin

organisasi public, struktur organisasi dan sumberdaya manusianya baik maka akan

tercipta Good Governance yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi itu

sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan good governance akan

berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sehingga para stakeholders dalam hal ini

masyarakat luas dapat merasa terpuaskan akan hasil kinerja dari organisasi

tersebut.

F. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2005:70)

Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah ;

1. Hipotesis Alternatif (Ha) :


40/102


“Terdapat pengaruh antara pelaksanaan Good Governance terhadap

kinerja organisasi”.

2. Hipotesa Nihil (Ho) :

“Tidak terdapat pengaruh antara pelaksanaan Good Governance terhadap

kinerja organisasi”

G. Defenisi Konsep

Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang enjadi pusat

perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33) konsep teoritis diajukan untuk

menjawab permasalahan yang diteliti, maka perlu diadakan defenisi konsep.

Adapun konsep dari penelitian ini adalah :

a. Good Governance adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan

bernegara dimana pola sikap dan pola tindak perilakunya dilandasi prinsip-

prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan negara

(pemerintahan) yang kuat , pasar yang kompetitif, dan civil society yang

mandiri.

b. Kinerja Organisasi adalah . merupakan perilaku yang nyata yang

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan..

H. Defenisi Operasional


41/102


Defenisi operasioal adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya

mengukur suatu variiabel atau suatu informasi ilmiah yang sangat membantu

penelitian lain yang ingin menggunakan variable yang sama (Singarimbun,

1989:46). Defenisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah

dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator agar lebih memudahkan

operasionalisasi dari suatu penelitian.

1. Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Good

Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu :

a. Partisipasi Masyarakat

Yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan

keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga

perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi

menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan

mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara

konstruktif.

b. Tegaknya Supremasi Hukum

Yaitu penerapan hukum di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota

Palembang, kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang

bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi

manusia.

c. Transparansi

Yaitu keterbukaan, tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang

bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu


42/102


dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

d. Peduli pada Stakeholder

Adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha

melayani semua pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan

yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal

apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin,

konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau

mempertahankan kesejahteraan mereka.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil

sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-

sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas

Yaitu bagaimana kemampuan organissasi dalam membuat kebijakan dan

kegiatan Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang konsisten

dengan kehendak masyarakat banyak, serta adanya pertanggung jawaban

berupa laporan keuangan yang terbuka untuk tinjauan public.

i. Visi Strategis


43/102


Para pemimpin memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata

pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan

apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

2. Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Kinerja Organisasi ,yang

diukur berdasarkan indikatornya yaitu : :

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai

rasio antara input dengan output.

b. Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja

organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun

implisit (Lenvine, 1990).

e. Akuntabilitas


44/102


Akuntabilitas publik menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan

kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih

oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena

dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan

kepentingan rakyat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan

hasil penelitian ini secar singkat dapat diketahui sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, defenisi konsep, defenisi

operasional dan systematika penulisan

BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan

Sample teknik pengumpulan data, teknik penentuan skor dan teknik

Analisis data.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang objek atau lokasi penelitian yang

relefan dengan topik penelitian .


45/102


BAB IV PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi hasil data yang diperoleh dari lapangan dan atau berupa

dokumen yang akan dianalisis.

BAB V ANALISA DATA

Bab ini berisi tentang uraian data-data yang diperoleh setelah

melaksanakan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang

dilakukan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan analisa Kuantitatif

dengan maksud mencari pengaruh antara variable independent (X) dengan

variable devenden(Y). Dengan metode ini diharapkan dapat menjelaskan

fenomena yang ada berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kesejahteraan

Sosial Kota Palembang.

C. Populasi dan Sampel


46/102


1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Dalam

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Kantor Dinas

Kesejahteraan Kota Palembang yang jumlahnya sebanyak 65 orang.

2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2003:91). Jumlah pegawai Kantor Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Sebanyak 65 pegawai. Apabila populasi

lebih dari 100 maka sample yang diambil menggunakan rumus, tetapi apabila

populasi kurang dari 100 maka sample yang diambil adalah dari seluruh populasi

tersebut. Maka sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 65 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-

keterangan yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian

untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dat primer tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Pelaksanaan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena

yang berkaitan dengan fokus penelitian..


47/102


b. Metode Angket (kuisioner)

Yaitu teknik pengumpulan data melalui pemberian daftar pertanyaan

secara tertutup kepada responden yang dilengkapi dengan berbagi

alternative jawaban. Respondenya adalah pegawai Kantor Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

c. Metode Wawancara (interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukana pertanyaan-

pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian.

Respondenya adalah masyarakat yang berurusan dengan Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Palembang.

2. Pengumpulan Data Skunder

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui :

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai

literature seperti buku, majalah dan berbagai bahan yang berhubungan

dengan objek penelitian.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengkajian dan

penelaahan terhadap catatan tertulis maupun dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Skor

Untuk membantu dalam menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian,

maka penelitian ini menggunakan teknik penentuan skor. Teknik penentuan skor


48/102


yang akan digunakan adalah dengan skala ordinal untuk menilai jawaban

kuesioner responden. Adapun skor yang ditentukan untuk setiap pertanyaan

adalah :

1. Untuk alternative jawaban A diberi skor 5

2 Untuk alternative jawaban B diberi skor 4

3. Untuk alternative jawaban C diberi skor 3

4. Untuk alternative jawaban D diberi skor 2

5. Untuk alternative jawaban E diberi skor 1

Untuk mengetahui atau menentukan kategori jawaban responden dari masing-

masing variable apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah maka terlebih dahulu

ditentukan skala interval dengan cara sebagai berikut :

ilangan BanyaknyaB

ahSkorTerend ggiSkorTertin −

Maka diperoleh n = 80,05

15=

−

Sehingga dengan demikian dapat diketahui kategori jawaban responden

masing-masing variable yaitu :

Skor untuk kategori sangat tinggi = 4.25 – 5.00

Skor untuk kategori tinggi = 3.43 – 4.23

Skor untuk kategori sedang = 2.62 – 3.42

Skor untuk kategori rendah = 1.81 – 2.61

Skor untuk kategori sangat rendah = 1.00 – 1.80

Untuk menentukan jawaban responden tersebut tergolong sangat tinggi ,

tinggi, sedang, rendah, sangat rendah maka dari jumlah skor dari variable akan


49/102


50/102


variable yang satu, diikuti nilai variable yang lain dan kedua variable

memiliki hubungan positif.

c. Koefisien korelasi yang diperoleh negative (r = -) berarti kedua variable

negative dan menunjukan meningkatnya variable yang satu diikuti

menurunya variable yang lain.

Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi, sedang atau rendah antara

kedua variable berdasarkan nilai r (koefisien korelasi) digunakan penafsiran atau

interprestasi angka yang dikemukakan oleh Sugiyono {2005:214)

Tabel I. Pedoman untuk memberikan interprestasi Koefisien Korelasi

Interprestasi Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,1990,20 – 0,399

0,40 – 0,599

0,60 – 0,799

0,80 – 1,000

Sangat RendahRendah

Sedang

Tinggi

Sangat Tinggi

Dengan nilai r yang di peroleh maka dapat diketahui apakah nilai r yang

diperoleh berarti atau tidak dan bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel

korelasi. Tabel korelasi menentukan batas-batas r yang signifikan. Bila r tersebut

signifikan, artinya hipotesis kerja atau hipotesis alternative dapat diterima.

2. Untuk melihat hubungan variabel x dan y digunakan uji statistic t dengan

rumus :

2

2

r t

nr t

−

−=

(Sutrisno Hadi, 2001:365)

Kriteria pengujian adalah :

d. jika hargatabelhitung

t t < maka hipotesis alternative ditolak


51/102


e. jika harga tabelhitung t t > maka hipotesis alternative diterima.

3. Koofisien Determinant

Teknik ini di gunakan untuk mengetahui berapa persen besarnya pengaruh

variable bebas terhadap variable terikat. Perhitungan dilakukan dengan

mengkuadratkan nilai Koofisien Korelasi Product Moment (R) dan dikalikan

100%.

KP = (rxy) x 100%

Keterangan :

KP = Koofisien Determinant

Rxy = koofisien Korelasi Product Moment.antara x dan y


52/102


.BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Terletak di Jl. Merdeka

No.26 Palemabang merupakan Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kota

Palembang yang dari awal pembentukannya pada tanggal 20 Mei 1959

No.DP/5231959 telah banyak mengalami perubahan baik kelembagaan maupun

namanya, dan terakhir berdasarkan PERDA No. 9 Th 2008 menggunakan nama

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang .Pimpinan Satker adalah Kepala

Dinas, dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang, yaitu :

1. Bidang Pengolahan Data dan Penyuluhan

2. Bidang Pemberdayaan Sosial.

3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial..


53/102


Disamping itu Dinas Kesejahteaan Sosial Kota Palembang juga memiliki

5 (lima) Unit Pelaksana Tehnis Dinas, yaitu :

1. Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar

(PRPGOT).

2. Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN).

3. Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN).

4. Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT).

5. Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR)

B. Visi dan Misi Dinas Kesejahteraan Kota Palembang

Visi Dinas kesejahteraan Osial Kota Palembang Adalah Meminimalkan

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk mewujudkan

Kesejahteraan Sosial tahun 2008. Sedangkan Misi dari Dinas Kesejahteraan

Sosial Kota Palembnag adalah

1. Peningkatan kegiatan dan pengembangan UKS.

2. Peningkatan pembinaan PMKS.

3. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

4. Peningkatan Upaya Bantuan Sosial.

5. Peningkatan Upaya Kerukunan Sosial

Dengan adanya visi dan misi diatas maka diharapkan seluruh aparatur dan

pihak=pihak yang berkepentingan dapat mengenal, mengetahui peran dan

program-progran deni pencapaian hasil maksimal dimasa yang akan datang.

C. Struktur Organisasi


54/102


Struktur organisasi adalah merupakan hal yang sangat penting bagi

organisasi. Dengan adanya organisasi sebagai wadah kerjasama dari berbagai

orang atau pegawai untuk mencapai tujuan tertentu, maka setiap pegawai yang

berkerja dalam organisasi tersebut secara jelas akan mengetahui kedudukan dan

kewenangannya, tugas fungsi, serta tanggung jawabnya, sistem komunkasi dan

bagaiman system control dijalankan. Dengan demikian akan dapat diketahui oleh

pegawai apa yang harus dilaksanakan, dan kepada siapa dia harus bertanggung

jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga dari bagan struktur

organisasi tersebut akan diperoleh gambaran dari aktifitas secara keseluruhan dan

dari struktur organisasi dapat menunjukan dengan jelas arus dari wewenang dan

tanggung jawab masing-masing anggota organisasi sesuai dengan fungsinya tiap

jabatan dan terlihat jelas pembagian tugas masing-masing.

a. Kepala Dinas

b. Serkertariat

1) Sub Bagian Umum.

2) Sub Bagian Kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengolahan Data dan Penyuluhan

1) Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.

2) Seksi Penyuluhan.

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Lanjut Usia.

2) Seksi Pemberdayaan Karang Taruna dan Tenaga Kesejahteraan


55/102


Sosial.

3) Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dam Kesetiakawanan Sosial.

e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.

2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.

3) Seksi Pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial.

f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial.

1) Seksi Pembinaan dan Pembudayaan Organisasi Sosial.

2) Seksi Pendayagunaan Dana Sosial.

3) Seksi Bantuan Sosial dan Penanggulangan Korban Bencana.

Kepala Dinas juga di Bantu oleh Unit Pelaksana Teknis Sosial.

a. Kepala

b. Unsur Staff / Petugas Administrasi.

c. Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota

Palembang dapat dilihat dihalaman berikut..


56/102



57/102


D. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk melaksanakan segala usaha-usaha

dan kegiatan dibidang bimbingan dan perbaikan Sosial sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kebijaksanaan

yang digariskan oleh Gubernur , Kepal Daerah serta petunjuk-petunjuk

pelaksanaannya.

Tugas :

1) Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menggariskan kebijaksanaan

pelaksanaan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial, bantuan

so

Documents

Pengaruh Good Governance Terhdap Kinerja