Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF
PAJAK, DISKRIMINASI, KECURANGAN, KETEPATAN
PENGALOKASIAN, DAN MONEY ETHICS MENGENAI
PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP ETIKA
PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
NIA NOVIANI
B 200130294
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
i
ii
iii
1
PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK,
DISKRIMINASI, KECURANGAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN,
DAN MONEY ETHICS MENGENAI PERSEPSI WAJIB PAJAK
TERHADAPETIKA PENGGELAPAN PAJAK
(TAX EVASION)
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan,
sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan pengalokasian,
dan money ethics mengenai persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan
pajak.Jumlah sampel dalam penelitian adalah 130 wajib pajak orang pribadi.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dengan metode convenience
sampling. Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan
program SPSS 20. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan,
diskriminasi, dan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan
pajak, sedangkan variabel keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan
money ethics tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap etika penggelapan
pajak.
Kata Kunci:sistem perpajakan, diskriminasi, kecurangan, etika penggelapan
pajak(tax evasion)
ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the effect of justice, taxation system,
tax rates, discrimination, fraud, the accuracy of the allocation, and money ethics
regarding the perception of the taxpayer against the ethics of tax evasion.The
number of samples in the study were 130 individual taxpayers. The sampling
technique in the study by convenience sampling method.Analysis of the data in
this study aided by using SPSS 20. The data analysis method used is multiple
linear regression.The results showed that the variables of the system of taxation,
discrimination, and cheating a significant effect on the ethics of tax evasion, while
the variable justice, tax rates, the accuracy of the allocation, ethics and money
has no effect and no significant effect on the ethics of tax evasion.
Keywords: taxation, discrimination, fraud, ethics of tax evasion
1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang perlu menyusun dan
menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat baik berupa
pembangunan secara fisik maupun non fisik. Dalam rangka membiayai
pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah terus meningkatkan penerimaan
dari sektor pajak.
2
Belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya
Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi
perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat
penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), dan korupsi
pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap, yaitu selisih antara kewajiban
pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Untuk itu, meskipun
penerimaan pajak dari tahun ketahun semakin meningkat, tetapi tidak menutup
kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan
pajak yang dilakukan.
Fakta di lapangan menunjukkan dimana fenomena saat ini pendapatan
pemerintah dari sektor pajak belum maksimal. Pada tahun 2010 target penerimaan
pajak Rp 743 triliun, yang terealisasi hanya 97,3% atau sebesar Rp 723 triliun,
tahun 2011 target sebesar Rp 879 triliun, yang terealisasi hanya 99,4% atau
sebesar Rp 874 triliun, tahun 2012 dari 1.016 triliun yang ditargetkan hanya
terealisasi Rp 981 triliun atau 96,4% saja, di tahun 2013 pun sama target Rp 1.148
triliun yang terealisasi hanya Rp 1.077 triliun atau prosentasenya sebesar 93,8%,
target penerimaan 2014 sebesar Rp 1.246 triliun hanya terealisasi Rp 1.143 triliun
atau sebesar 91,7%. Hal ini membuktikkan bahwa upaya pemerintah untuk
meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak masih kurang. Masyarakat
masih beranggapan bahwa membayar pajak adalah sebuh beban yang dapat
mengurangi pendapatan mereka.
Berdasarkan data dari Dirjen Pajak, pada tahun 2011 ditemukan 23 kasus
dengan kerugian Rp194 miliar, tahun 2012 terdapat kasus dengan kerugian Rp
326 miliar, serta tahun 2013 ditemukan 20 kasus dengan kerugian negara
mencapai Rp 239 miliar. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa praktek penggelapan
pajak telah dilakukan dari tahun ketahun.
Menurut Hartman ( 2008:27), banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi
di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari
kegagalan etis/ethical failure. Semua orang (pada posisi manapun) di sebuah
institusi selalu menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis.
Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan
3
yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran
hukum WP terhadap tindakan tersebut.
2. METODE
2.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode convenience
sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan
memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk
diukurnya dan bersifat kooperatif. Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena
pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan
peneliti dalam penggumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.
2.2 Variabel Dependen
2.2.1 Etika penggelapan pajak
Etika penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak benar yang dilakukan
WP yang melanggar suatu peraturan dalam lingkup perpajakan yang dilakukan
WP terhadap kewajiban dalam perpajakan. Variabel ini diukur dengan instrumen
pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap
pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor
4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju
(TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
2.3 Variabel Independen
2.3.1 Keadilan
Menurut Siahaan (2010:112) keadilan adalah pemungutan pajak yang
dilakukan oleh negara sesuai dengan kemampuan membayar dan penghasilan WP.
Variabel ini diukur dengan instrumen pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan
lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5
untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),”
skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
2.3.2 Sistem Perpajakan
Menurut Jogiyanto (2005:5) system perpajakan merupakan keseluruhan
yang terpadu dari satu kegiatan perpajakan yang berkaitan satu sama lain untuk
4
mencapai tujuan dalam perpajakan itu sendiri. Variabel ini diukur dengan
instrument pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk
setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “SangatSetuju (SS),”
skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju
(TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
2.3.3 Tarif Pajak
MenurutAris (2014:17) tariff pajak adalah presentase untuk menghitung
besarnya pajak terutang (pajak yang harusdibayar), besarnya tariff dalam undang-
undang pajak tidak selalu ditentukan secara nilai persentase tetapi bias dengan
nilai nominal.Variabel inidiukur dengan instrument pengukuran dalam bentuk
kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau
jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor
3 untuk “Netral (N),” skor2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat
Tidak Setuju (STS).”
2.3.4 Diskriminasi
Menurut Danandjaja (2003:18) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak
seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya
bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras,
kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.Variabel ini diukur
dengan instrument pengukuran dalam bentuk kuesioner denganlima skala likert.
Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat
Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk
“Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
2.3.5 Kecurangan
Menurut Ardyaksa (2014:477) kemungkinan terdeteksinya kecurangan
adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan
pemeriksaan pajak.Variabel ini diukur dengan instrument pengukuran dalam
bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap pemilihan responden atau
jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor
3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat
Tidak Setuju (STS).”
5
2.3.6 Ketepatan Pengalokasian
Menurut Hastuti (2010:16) ketepatan pengalokasian merupakan tolok ukur
seberapa tepat APBN dialokasikan dalam pembangunan.Variabel ini diukur
dengan instrument pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert.
Untuk setiap pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat
Setuju (SS),” skor 4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk
“Tidak Setuju (TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
2.3.7 Money Ethics
Menurut Rosianti (2014:3) money ethics adalah seseorang yang memiliki
kecintaan sangat tinggi terhadap uang. Variabel ini diukur dengan instrument
pengukuran dalam bentuk kuesioner dengan lima skala likert. Untuk setiap
pemilihan responden atau jawaban diberi skor 5 untuk “Sangat Setuju (SS),” skor
4 untuk “Setuju (S),” skor 3 untuk “Netral (N),” skor 2 untuk “Tidak Setuju
(TS),” dan skor 1 untuk “Sangat Tidak Setuju (STS).”
2.4 Metode Analisis Data
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi
berganda yang bertujuan untuk menguji apakah keadilan, sistem perpajakan, tarif
pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan pengaloaksian, dan money ethics
berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Sebelum dilakukan uji hipotesis,
maka dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan
uji heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan uji f, uji determinasi
(R2) dan uji t. Setelah uji asumsi klasik dan uji ketetapan, maka selanjutnya
dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi sebagai berikut.
Y= β0 + β1 K+ β2 SP + β3 TP+ β4 DK + β5 KTK+ β6 KP+ β7 ME+
Keterangan:
Y = Tax Evasion
ß 0 = Bilangan konstanta
ß1 ... ß 4 = Koefisien arah regresi
K = Keadilan
SP = Sistem Perpajakan
TP = Tarif Pajak
6
DK = Diskriminasi
KTK = Kecurangan
KP = Ketepatan Pengalokasian
ME = Money Ethics
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Uji Validitas
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertnyaan untuk variabel
keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan, ketepatan
pengalokasian, money ethics dan etika penggelapan pajak mempunyai nilai
probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian berarti bahwa semua item
pertanyaan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid.
3.2 Hasil Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas mennjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari masing-
masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai
cronbach’s alpha dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60.
3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai Kolmogorov-
Smirnov dengan nilai signifikansi (p value) sebesar 0,912 > 0,05. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena
memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan data penelitian terdistribusi
secara normal. Hasil uji multikolinearitas menujukkan bahwa masing-masing
variabel bebas mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih
besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas
dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi. Hasil uji
heterokedastisitas bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap
variabel tidak mengandung adanya heterokedastisitas, sehingga memenuhi
persyaratan untuk analisis regresi.
7
3.4 Pembahasan
3.4.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,601 dengan p = 0,549.
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,601 < 1,658) dan probabilitas 0,549
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap
etika penggelapan pajak, sehingga H1 ditolak kebenarannya. Semakin tinggi
keadilan dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi WP dalam memandang
penggelapan pajak sebagai perilaku yang tidak etis
3.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 2,531 dengan p = 0,014.
Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,531 > 1,658) dan probabilitas 0,014
< 0,05, maka Ha diterima. Artinya sistem perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H2 diterima kebenarannya. Semakin
baik sistem perpajakan yang berlaku dalam suatu negara, maka semakin rendah
persepsi WP mengenai penggelapan pajak yang dianggap etis.
3.4.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,067 dengan p = 0,946.
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,067 < 1,658) dan probabilitas 0,946
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya tarif pajak tidak berpengaru signifikan terhadap
etika penggelapan pajak, sehingga H3 ditolak kebenarannya. Semakin tinggi tarif
pajak dalam suatu negara tidak mempengaruhi persepsi WP terhadap etika
penggelapan pajak.
3.4.4 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 3,720 dengan p = 0,000.
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (3,720 > 1,658) dan probabilitas 0,000
< 0,05, maka Ha diterima. Artinya diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap
etika penggelapan pajak, sehingga H4 diterima kebenarannya. Semakin banyak
bentuk diskriminasi dalam peraturan perpajakan yang berlaku, maka WP memiliki
persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis dilakukan.
8
3.4.5 Pengaruh Kecurangan Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar (-2,825) dengan p = 0,006.
Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (-2,825 > 1,658) dan probabilitas
0,006 < 0,05, maka Ha diterima. Artinya kecurangan berpengaruh signifikan
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H5 diterima kebenarannya. Semakin
baik terdeteksinya kecurangan, maka semakin tidak etis perilaku penggelapan
pajak.
3.4.6 Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,829 dengan p = 0,409.
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,829 < 1,658) dan probabilitas 0,409
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H6 ditolak kebenarannya. Semakin
pemanfaatan pajak untuk kepentingan publik dianggap tidak tepat oleh persepsi
WP, maka semakin tinggi penggelapan pajak.
3.4.7 Pengaruh Money Ethics Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Hasil penelitian menujukkan nilai thitung sebesar 0,642 dengan p = 0,523.
Oleh karena nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,642 < 1,658) dan probabilitas 0,523
> 0,05, maka Ha ditolak. Artinya money ethics tidak berpengaruh signifikan
terhadap etika penggelapan pajak, sehingga H7 ditolak kebenarannya. Semakin
rendah kecintaan seseorang terhadap uang, maka semakin rendah penggelapan
pajak dan tindakan tersebut tidak etis.
4. PENUTUP
4.1 Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajaka, diskriminasi,
kecurangan, berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan
keadilan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, dan money ethics tidak
berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak
4.2 Implikasi
Implikasi pada penelitian ini didasarkan dari kesimpulan bahwa pemerintah
harus lebih baik dalam mengawasi, mengakomodir, mendistribusikan dan
9
mengolah dana pajak yang ada, sehingga tercipta suatu keadaan yang harmonis
dan stabil dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.
4.3 Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan kuesioner, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden
dalam menjawab instrumen penelitian, selain itu, penelitian ini hanya menguji
pengaruh keadilan, sistem perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, kecurangan,
ketepatan pengalokasian, dan money ethics terhadap persepsi WP mengenai etika
penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari nilai adjusted R square hanya sebesar
24,9% jadi masih ada 75,1% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian dan ruang
lingkup penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Surakarta, sehingga hasil
penelitian ini kurang maksimal dan tidak dapat digeneralisasi.
4.4 Saran
Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta keterbatasan dalam penelitian,
sehingga saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 1. Pengukuran
variabel selain dengan menggunakan kuesioner, perlu diperkuat dengan
wawancara sehingga data yang diperoleh dari responden akan lebih valid. 2.
Penelitian berikutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang dapat
mempengaruhi persepsi WP terhadap etika penggelapan pajak seperti teknologi
dan informasi perpajakan, norma dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus. 3.
Penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lebih dari dari satu
KPP Pratama di luar kota Surakarta, agar hasil penelitian dapat digeneralisasi
untuk ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memperkuat validitas
eskternal yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.
DAFTAR PUSTAKA
Aris Abdul dan Mujiyati. 2014. “Perpajakan Kontemporer.” Muhammadiyah
University Press. Surakarta.
Ardyaksa dan Kiswanto.2004.”Pengaruh Keadilan, tarif pajak, ketepatan
pengalokasian, kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap
10
tax evasion.” AAJ Volume 3 Nomer 4 2014 ISSN (Online): 2252-6765.
http://www.journal.unnes.ac.id (diakses 5 Agustus 2016 pukul 17:33 WIB).
Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. “Persepsi WP: Dampak Pertentangan
Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya
Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem
Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang
Pribadi").”Kajian akuntansi.
Danandjaja, James. 2003. “Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan
Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera.”
Friskianti dan Handayani.2014.”Pengaruh Self Assesment system, keadilan,
teknologi perpajakan, dan ketidak percayaan kepada pihak fiskus terhadap
tindakan tax evasion.” AAJ Volume 3 Nomer 4 2014 ISSN (Online): 2252-
6765. http://www.journal.unnes,ac,id (diakses 11 Oktober 2015 pukul 17:11
WIB).
Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM
SPSS 19, Edisi 5”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Handayani dan Cahyonowati. 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.” Volume 3 Nomor 3
2014 ISSN (Online): 2337-3806. http://e-journal s-1.undip.ac.id (diakses 23
Oktober 2015 pukul 20:34 WIB).
Hilgard, Ernest Ropiquet, and Rita L. Atkinson. 1979. 7th Edition. Introduction to
Psychology. New [York : Harcourt Brace Jocanovich.
Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. “Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama:
Sebuah Studi Interpretatif .” Surabaya.
Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. “ Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost
of Debt”. PPJK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta: CV Andi.
Nickerson, Inge. 2009. “Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An
Ethics Scale pertaining To Tax Evasion”, Journal of Legal, Ethical and
Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.
11
Permatasari dan Laksito.2013.”Minimalisasi tax evasion melalui tarif pajak,
teknologi dan informasi perpajakan, keadilan, sistem perpajakan, dan
ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah.” ISSN (Online): 2337-
3806 Volume 2 Nomer 2 2013 1-10. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id
(diakses 30 Oktober 2015 pukul 17:31 WIB).
Pusposari dan Ningsih. 2014. “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas
Penggelapan Pajak.” Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya.
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rawls, John Bordley. 1971. A Theory of Justice. First edition. United State of
America : Harvard University Press.
Robbins, Stephen P., (2001). Organizational Behavior.9th Ed. Upper Saddle River
New Jersey 07458 : Prentice Hall International.
Republik Indonesia, Undang-UndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
manusia. Republik Indonesia, Undang-UndangNomor 16 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Resmi, Siti. 2009. “ Perpajakan Teori dan Kasus”, Jakarta, Salemba Empat.
Rosianti dan Mangoting.2014.”Pengaruh money ethics terhadap tax evasion
dengan intrinsic dan extrinsic religiosity sebagai variabel moderating.” Tax
& Accounting Review Vol. 4 No. 1 2014.
http://www.studentjournal.petra.ac.id (diakses 22 September 2015 pukul
13:40 WIB).
Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. 2003. Income, money ethic, pay satisfaction,
commitment, and unethical behavior: is the love of money the root of evil
for Hong Kong employees?Journal of Business Ethics, 46, 13-30.
