PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA … · kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga

Proceedings SNEB 2014 hal: 1

PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,

KEADILAN PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN PAJAK, DAN

TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION OLEH

WAJIB PAJAK

(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung)

Alifia Syahrina

1), Dudi Pratomo

2) 1)Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom

Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257

email: [email protected] 2)Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom

Jl. Telekomunikasi, Terusan Buah Batu, Bandung 40257

email: [email protected]

Abstrak - Saat ini pemerintah berupaya menangani tingginya tingkat tax evasion dengan melakukan pemeriksaan

pajak yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan, meningkatkan keadilan pajak, mengalokasikan pajak dengan tepat, dan mengembangkan teknologi sistem perpajakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi

sistem perpajakan terhadap tax evasion oleh Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif bersifat kausalitas dengan metode survey.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan di Wilayah Kota Bandung. Jumlah sampel dalam

penelitian ini sebanyak 400 Wajib Pajak Badan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif

dan regresi linear berganda

Berdasarkan hasil penelitian, secara parsial, terdapat pengaruh yang signifikan antara kemungkinan terdeteksinya

kecurangan, keadilan pajak, dan ketepatan pengalokasian pajak terhadap tax evasion. Sedangkan tidak terdapat

pengaruh yang signifikan antara teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion. Sedangkan secara simultan

terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak, dan

teknologi sistem perpajakan terhadap tax evasion.

Kata Kunci : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, Teknologi

Sistem Perpajakan, dan Tax Evasion


I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Dalam rangka membiayai pelaksanaan

pembangunan nasional, pemerintah terus

meningkatkan penerimaan khususnya dari sektor non

migas dimana yang menjadi andalan adalah

penerimaan dari sektor pajak. Sistem pemungutan

pajak merupakan salah satu elemen penting yang

menunjang keberhasilan pemungutan pajak. Seiring

dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di

bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai

menerapkan self assessment system dimana Wajib

Pajak berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT (Surat

Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak

terutang, dan menyetorkan kewajibannya.

Dengan menganut self assessment system

pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada

Wajib Pajak. Namun, penerimaan pajak di Indonesia

pada kenyataannya masih rendah dan belum

mencapai apa yang ditargetkan. Fakta di lapangan

menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat

ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak

belumlah maksimal, bisa dilihat dari penjelasan

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak, A. Fuad Rachmany, yang memaparkan bahwa realisasi

penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan

(www.ANTARAnews.com), berikut target dan

realisasi pada lima tahun terakhir:

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Secara

Nasional

Tahun Target

Penerimaan

Pajak

Realisasi

Penerimaan

Pajak

Persentase

Penerimaan

Pajak

2008 609,2

triliun

641 triliun 105,2%

2009 651,9

triliun

641,3

triliun

98,4%

2010 743,3

triliun

723,3

triliun

97,8%

2011 878,6

triliun

873,7

triliun

99,4%

2012 995,2

triliun

916,2

triliun

92,06%

Sumber: (APBN-P 2008, 2009, 2010, 2011 dan

2012)

Salah satu indikasi tidak tercapainya target

penerimaan pajak yaitu adanya praktik penggelapan

pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh Wajib

Pajak. Berbagai statement bermunculan, diantaranya

masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan

semua penghasilannya, serta kasus kerjasama

penggelapan pajak antara petugas pajak dengan

Wajib Pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012).

Saat ini pemerintah berupaya untuk menangani

kecurangan dalam perpajakan yaitu degan cara

melakukan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan pajak ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan

yang dilakukan oleh Wajib Pajak semakin besar.

Selain itu keadilan dalam perpajakan juga

mempengaruhi seseorang untuk melakukan tax

evasion. Wajib Pajak akan menganggap pajak

bersifat adil apabila pajak yang dikenakan sebanding

dengan kemampuan membayar dan manfaat yang

diterima (Waluyo dan Ilyas, 2007:13).

Ketepatan pengalokasian pajak oleh pemerintah

juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan

tax evasion. Dengan banyaknya kasus korupsi pajak dan belum meratanya fasilitas umum membuat

Wajib Pajak cenderung untuk meminimalkan pajak

yang harus dibayarkan. Modernisasi layanan

perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan

menggunakan teknologi yang mempermudah

pembayaran dan pelaporan pajak diharapkan

menurunkan tax evasion yang dilakukan oleh Wajib

Pajak.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan

judul “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya

Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan

Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem

Perpajakan terhadap Tax Evasion oleh Wajib

Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan yang

terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung)”.

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah

diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat

dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kemungkinan terdeteksinya

kecurangan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung?

2. Bagaimana keadilan pajak menurut persepsi

Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah

Kota Bandung?

3. Bagaimana ketepatan pengalokasian pajak

menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP

Pratama Wilayah Kota Bandung?

4. Bagaimana teknologi sistem perpajakan

menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP

Pratama Wilayah Kota Bandung? 5. Bagaimana Tax Evasion menurut persepsi


Kota Bandung?

http://www.antaranews.com/



kecurangan, keadilan pajak, ketepatan

pengalokasian pajak, dan teknologi sistem

perpajakan mempengaruhi tax evasion secara

parsial menurut persepsi Wajib Pajak Badan di

KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?




perpajakan mempengaruhi tax evasion secara

simultan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah

dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Untuk menganalisis kemungkinan

terdeteksinya kecurangan menurut persepsi


Kota Bandung.

2. Untuk menganalisis keadilan pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung.

3. Untuk menganalisis ketepatan pengalokasian

pajak menurut persepsi Wajib Pajak Badan di

KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

4. Untuk menganalisis teknologi sistem

perpajakan menurut persepsi Wajib Pajak

Badan di KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung.

5. Untuk menganalisis tax evasion menurut

persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

6. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan

terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak,

ketepatan pengalokasian pajak, dan teknologi

sistem perpajakan terhadap tax evasion secara

parsial menurut persepsi Wajib Pajak Badan di

KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

7. Untuk menganalisis pengaruh kemungkinan



sistem perpajakan terhadap tax evasion secara

simultan menurut persepsi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Pajak

Rahmat Soemitro, dalam Resmi (2011:1),

mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada

kas Negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.

2. Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2000 pengertian wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Badan

adalah sekumpulan orang atau modal yang

merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

dan bentuk usaha tetap.

3. Tax Evasion

Menurut Rahayu (2010:149) tax evasion adalah

cara illegal untuk tidak membayar pajak dengan

melakukan tindakan menyimpang (irregular act)

dalam berbagai bentuk kecurangan (frauds) yang dilakuakn dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

4. Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:52) pemeriksaan

adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan

lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peratruran

perundang-undangan perpajakan.

5. Keadilan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:13) yang dimaksud keadilan pajak adalah apabila pajak yang

dikenakan kepada Orang Pribadi ataupun Badan

seharusnya sebanding dengan kemampuannya

membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan

manfaat yang diterimanya.

6. Ketepatan Pengalokasian Pajak

Menurut Sari dan Dwinuri (2009) yang

dimaksud dengan ketepatan pengalokasian pajak

yaitu pemanfaatan dana pajak yang tercantum

dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke

masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang

diberikan pemerintah. 7. Teknologi Sistem Perpajakan

Menurut Pandiangan (2007:34) modernisasi

administrasi perpajakan modern dapat berjalan

dengan baik apabila didukung dengan aspek

teknologi informasi sistem perpajakan. Teknologi

sistem perpajakan yaitu proses pembaharuan

dibidang teknologi informasi yang berkaitan

dengan sistem administrasi perpajakan.

1.2. Kerangka Pemikiran


Gambar 1

Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis Penelitian 1. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan

berpengaruh secara negatif signifikan terhadap

tax evasion menurut persepsi wajib pajak

badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

2. Keadilan pajak berpengaruh secara negatif

signifikan terhadap tax evasion menurut

persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung.

3. Ketepatan pengalokasian pajak berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tax evasion

menurut persepsi wajib pajak badan di KPP

Pratama Wilayah Kota Bandung.

4. Teknologi sistem perpajakan berpengaruh

secara negatif signifikan terhadap tax evasion

menurut persepsi wajib pajak badan di KPP

Pratama Wilayah Kota Bandung.

5. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan,

keadilan pajak, ketepatan pengalokasian pajak,

dan teknologi sistem perpajakan berpengaruh

secara negatif signifikan terhadap tax evasion

menurut persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung.

2.4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian

deskriptif verifikatif bersifat kausalitas. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

survey. Teknik analisis data yang digunakan adalah

analisis regresi linier berganda. Sumber data dalam

penelitian ini adalah sumber data primer yang

diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan, yaitu Wajib Pajak

Badan yang terdaftar di KPP Pratama pada Kota

Bandung.

2.5. Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Independen

Variabel independen menurut Sugiyono (2010:4), merupakan variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel

independen dalam penelitian adalah Kemungkinan

Terdeteksinya Kecurangan (X1), Keadilan Pajak

(X2), Ketepatan Pengalokasian Pajak (X3), dan

Teknologi Sistem Perpajakan (X4). Kemungkinan

terdeteksinya kecurangan diukur dengan

menggunakan indikator pemeriksaan terhadap

interpretasi undang-undang yang tidak benar,

pemeriksaan terhadap kesalahan hitung,

pemeriksaan terhadap penggelapan secara khusus

dari penghasilan, pemeriksaan terhadap

pemotongan dan pengurangan beban pajak yang

tidak sesungguhnya. Keadilan pajak diukur dengan menggunakan indikator benefit principle dan ability

principle. Ketepatan pengalokasian pajak diukur

dengan indikator perbaikan jalan yang rusak,

pembangunan jalan tol, penyelenggaraan

pendidikan nasional, pemeliharaan kesehatan

masyarakat, penanggulangan bencana alam, dan

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan teknologi sistem perpajakan diukur

dengan indikator e-Registration, e-SPT, e-Filling,

dan e-Payment.

2. Variabel Dependen (Y) Variabel dependen adalah variabel yang menjadi

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2007:116).

Variabel dependen pada penelitian ini adalah tax

evasion (Y) yang diukur dengan indikator Kondisi

lingkungan, Pelayanan fiskus yang mengecewakan,

Tarif pajak yang terlalu tinggi, Sistem administrasi

perpajakan yang buruk.

2.7. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama pada Kota

Bandung yaitu KPP Pratama Bandung Bojonegara,

KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama

Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Karees,

dan KPP Pratama Bandung Tegallega sebanyak

49.273 Wajib Pajak Badan.

Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung

dengan menggunakan rumus Slovin sehingga

menghasilkan jumlah sampel sebanyak 400 Wajib

Pajak Badan. Metode pengambilan sampling yang

digunakan di dalam penelitian ini adalah accidental

sampling, yaitu mengambil responden sebagai sampling secara kebetulan, yaitu siapa saja yang

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat

digunakan sebagai sampel bila orang yang

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data yaitu

adalah WP Badan dengan kode SPT 1771 dan

1771S.

2.8. Uji Validitas dan Reliabilitas Uji validitas menurut Sekaran (2006:84)

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu butir pertanyaan. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel

untuk degree of freedom (df) = n – 2 dan alpha =

0,05. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan bernilai


positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator

tersebut dinyatakan valid.

menurut Arikunto (2006:178) Uji reliabilitas

dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen

alat ukur yang digunakan (kuesioner) dapat

diandalkan atau dapat mengukur jawaban

responden secara konsisten. Skala pengukuran

menurut Ghozali dalam (2008:42) dikatakan

mempunyai reliabilitas jika angka Cronbach’s

Alpha memenuhi nilai minimal Alpha 0, 6.

2.9. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2012:94) langkah pertama

yang harus dilakukan adalah menentukan skor ideal

yang digunakan untuk menghitung skor untuk

menentukan rating scale dan jumlah seluruh

jawaban. Untuk menghitung skor ideal digunakan

rumus sebagai berikut:

Skor Kriterium = Nilai skala x Jumlah responden

Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian

dihitung menggunakan persentase persetujuan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para

responden menggunakan rumus sebagai berikut:

P = 𝑓

𝑛 x 100%

keterangan:

P : Persentase

f : Frekuensi dari setiap jawaban angket

n : jumlah skor ideal

Dari hasil persentase dapat dilihat bagaimana variabel x dan variabel y dalam penelitian ini

menurut persepsi Wajib Pajak Badan.

2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini digunakan tiga buah alat uji

asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji

multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Mengingat penelitian ini menggunakan empat

variabel bebas, maka persamaan regresinya sebagai

berikut :

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε

Keterangan: Y = Tax Evasion

β0 = Bilangan Konstanta

β1…β4 = Koefisien arah regresi

X1 = Kemungkinan Terdeteksinya

Kecurangan

X2 = Keadilan

X3 = Ketepatan Pengalokasian

X4 = Teknologi Sistem Perpajakan

4.Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik t Pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara

individu dalam menerangkan variasi variabel

dependen.

b. Uji Statistik F

Pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen/terikat.

5. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen.

III. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif dari

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Untuk pertanyaan pada variabel kemungkinan

terdeteksinya kecurangan, WP Badan yang

terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung yang diteliti sebanyak 81,29%

menyetujui pernyataan yang dipaparkan. Hal

ini menunjukkan bahwa WP Badan yang

terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung akan membayar pajak sesuai dengan

yang seharusnya karena dilakukan pemeriksaan

atas pajak yaitu pemeriksaan atas interpretasi

Undang-Undang Perpajakan yang salah, pemeriksaan terhadap kesalahan hitung,

pemeriksaan terhadap penggelapan secara

khusus dari penghasilan, dan pemeriksaan

terhadap pemotongan dan pengurangan beban

pajak yang tidak sesungguhnya sehingga

apabila hendak melakukan kecurangan,

kemungkinan hal tersebut terdeteksi akan

semakin tinggi. Sedangkan 18,71% Wajib

Pajak yang tidak menyetujui pertanyaan yang

dipaparkan menyatakan bahwa mereka akan

tetap membayar pajak sesuai dengan yang sesungguhnya walaupun tidak dilakukann

pemeriksaan pajak karena pajak merupakan

kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh

setiap Wajib Pajak.

2. Untuk pertanyaan pada variabel keadilan pajak,

WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung yang diteliti sebanyak

81,45% menyetujui pernyataan yang

dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa

menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di

KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak

yang dikenakan kepada WP Badan masih belum adil baik dari segi manfaat yang

didapatkannya sekalipun itu manfaat jangka

panjangnya maupun dari segi kemampuan WP

Badan dalam membayar beban pajak yang

ditanggungnya. Sedangkan 18,55% WP Badan

yang tidak menyetujui pertanyaan yang

dipaparkan menunjukkan bahwa menurut

mereka pajak yang telah dikenakan kepadanya

telah adil karena sesuai dengan kemampuannya

dalam membayar dan telah dirasakan

manfaatnya. 3. Untuk pertanyaan pada variabel ketepatan

pengalokasian pajak, WP Badan yang terdaftar

pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

yang diteliti sebanyak 81,58% menyetujui


pernyataan yang dipaparkan. Hal ini

menunjukkan bahwa menurut Wajib Pajak

Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah

Kota Bandung, pajak yang telah dipungut oleh

pemerintah belum dialokasikan dengan tepat

untuk fasilitas umum dan kesejahteraan

masyarakat luas. Sedangkan sebanyak 18,42%

WP Badan yang tidak menyetujui pertanyaan

yang dipaparkan menunjukkan bahwa menurut

mereka pajak telah dialokasikan dengan tepat

oleh pemerintah. 4. Untuk pertanyaan pada variabel teknologi

sistem perpajakan, WP Badan yang terdaftar

pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

yang diteliti sebanyak 76,7% menyetujui

pernyataan yang dipaparkan. Hal ini

menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang


Bandung belum menggunakan fasilitas

teknologi yang disediakan oleh Dirjen Pajak

untuk mempermudah sistem administrasi dan

pembayaran pajak karena mereka belum 5. mengetahui dengan jelas fasilitas teknologi

yang disediakan oleh Dirjen Pajak dan

bagaimana cara menggunakannya. Sedangkan

23,3% WP Badan yang tidak menyetujui

pertanyaan yang dipaparkan menunjukkan

bahwa mereka telah menggunakan fasilitas

tersebut untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya.

6. Untuk pertanyaan pada variabel tax evasion,

WP Badan yang terdaftar pada KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung yang diteliti sebanyak 82,45% menyetujui pernyataan yang

dipaparkan. Hal ini menunjukkan bahwa

menurut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di

KPP Pratama Wilayah Kota Bandung saat ini

banyak terjadi penggelapan pajak. Mereka

akan melakukan penggelapan pajak jika

kondisi lingkungan mereka juga melakukan

penggelapan pajak. Selain itu pelayanan fiskus

yang mengecewakan juga dapat mendorong

mereka untuk melakukan penggelapan pajak.

Hal ini juga dapat terjadi jika didukung dengan

tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak terlalu tinggi, di samping itu juga sistem

administrasi pajak yang buruk yaitu terlalu

membingungkan dan tidak transparan dapat

mendorong Wajib Pajak Badan untuk

melakukan penggelapan pajak. Sedangkan

17,55% responden yang tidak menyetujui

pertanyaan yang dipaparkan menunjukkan

bahwa penggelapan pajak disebabkan bukan

oleh kondisi lingkungan, tarif pajak yang

tinggi, pelayanan fiskus yang mengecewakan,

dan sistem administrasi yang buruk tetapi karena faktor lainnya.

3.2. Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Sunyoto (2012:119) uji normalitas

digunakan untuk melihat apakah nilai residual

terdirtribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini,

uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Berdasarkan hasil perhitungan yang

dilakukan dengan SPSS, penulis memperoleh hasil

uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 2

Uji Normalitas

Sumber: Output SPSS (2014)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 8,

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asympt.

Sig 2-tailed) sebesar 0,124. Dapat dilihat bahwa

nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, sehingga

dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat

ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara

variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi

linear berganda. Berdasarkan hasil perhitungan

yang dilakukan dengan SPSS, penulis memperoleh

hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 400

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation

.44229433

Most Extreme Differences Absolute .059

Positive .059 Negative -.035

Kolmogorov-Smirnov Z 1.179

Asymp. Sig. (2-tailed) .124

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Tabel 3

Uji Multikolonieritas


Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai

Tolerance ketiga variabel lebih dari 0,1 dan nilai

VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa variabel independen yang digunakan dalam

penelitian ini bebas dari Asumsi multikolinearitas

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk

melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode

scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai

prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Hasil

uji heteroskedastisitas melalui uji korelasi

Spearman’s rho adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas di atas

menunjukkan variabel-variabel independen tidak

berkorelasi dengan residual, yaitu tingkat

signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

linear berganda dan model regresi layak dipakai

untuk memprediksi nilai variabel dependen.

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 4.657 .253 18.444 .000 KTK -.100 .042 -.119 -2.389 .017 .807 1.239

KP .161 .053 .167 3.038 .003 .661 1.513

KPP .287 .052 .283 5.466 .000 .747 1.338

TSP .033 .045 .035 .741 .459 .924 1.083

a. Dependent Variable: TE

Correlations

KTK KP KPP TSP Unstandardized Residual

Spearman

's rho

KTK

Correlation Coefficient 1.000 .443** .233** .233** -.059

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .239

N 400 400 400 400 400

KP

Correlation Coefficient .443** 1.000 -.432** -.141** .040

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .004 .425

N 400 400 400 400 400

KPP

Correlation Coefficient .233** -.432** 1.000 -.234** .040

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .422

N 400 400 400 400 400

TSP

Correlation Coefficient .233** -.141** -.234** 1.000 .017

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 . .730

N 400 400 400 400 400

Unstandardized Residual

Correlation Coefficient -.059 .040 .040 .017 1.000

Sig. (2-tailed) .239 .425 .422 .730 .

N 400 400 400 400 400

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



3.3. Koefisien Determinasi

Tabel 5

Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2014)

Berdasarkan output pada Tabel 10, diperoleh

angka R square sebesar 20,7%. Ini menunjukkan

bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen

mencapai 20,7%. Dengan kata lain variasi variabel

bebas yang digunakan dalam model mampu

menjelaskan variasi variabel tax evasion sebesar

20,7%. Sedangkan variabel lain yang

mempengaruhinya sebesar 79,3% yang tidak

dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.4. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tabel 6

Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

1. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya

Kecurangan (X1) terhadap Tax Evasion (Y)

secara Parsial

Berdasarkan tabel 4.23 dari hasil pengolahan

software SPSS, diperoleh tingkat signifikans

variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan

(X1) sebesar 0,017 lebih kecil dari α = 0,05, dengan

t hitung > t tabel yaitu -2,389 > 1,966, sehingga

dapat disimpulkan bahwa H0,1 ditolak dan H1,1

diterima, hal ini berarti kemungkinan terdeteksinya

kecurangan secara parsial memiliki pengaruh

signifikan terhadap tax evasion. Hal ini dapat

dilihat sebanyak 81,29% WP Badan menyetujui pernyataan yang dipaparkan.

Hal ini menunjukkan bahwa WP Badan yang

terdaftar pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

akan membayar pajak sesuai dengan yang

seharusnya karena dilakukan pemeriksaan atas

pajak yaitu pemeriksaan atas interpretasi Undang-

Undang Perpajakan yang salah, pemeriksaan

terhadap kesalahan hitung, pemeriksaan terhadap

penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan

pemeriksaan terhadap pemotongan dan

pengurangan beban pajak yang tidak sesungguhnya

sehingga apabila hendak melakukan kecurangan, kemungkinan hal tersebut terdeteksi akan semakin

tinggi. Hal itu menyebabkan tingkat penggelapan

pajak yang akan mereka lakukan menjadi rendah

atau tidak dilakukan sama sekali. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian Ayu dan

Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa

kemungkinan terdeteksinya kecurangan

berpengaruh negatif signifikan terhadap tax

evasion.

2. Pengaruh Keadilan Pajak (X2) terhadap Tax

Evasion (Y) secara Parsial


software SPSS, diperoleh tingkat signifikansi

variabel keadilan pajak (X2) sebesar 0,003 lebih kecil dari α = 0,05, dengan t hitung > t tabel yaitu

3,038 > 1,966, sehingga dapat disimpulkan bahwa

H0,2 ditolak dan H1,2 diterima, hal ini berarti

keadilan pajak secara parsial memiliki pengaruh

signifikan terhadap tax evasion. Hal ini dapat

dilihat sebanyak 81,45% WP Badan menyetujui

pernyataan yang dipaparkan.

Hal ini menunjukkan bahwa menurut Wajib

Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung, pajak yang dikenakan

kepada WP Badan masih belum adil baik dari segi

manfaat yang didapatkannya sekalipun itu manfaat jangka panjangnya maupun dari segi kemampuan

WP Badan dalam membayar beban pajak yang

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

1 .455a .207 .199 .445

a. Predictors: (Constant), TSP, KP, KTK, KPP b. Dependent Variable: TE

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 4.657 .253 18.444 .000

KTK -.100 .042 -.119 -2.389 .017

KP .161 .053 .167 3.038 .003

KPP .287 .052 .283 5.466 .000

TSP .033 .045 .035 .741 .459



ditanggungnya. Hal tersebut menyebabkan 3.

lakukan semakin tinggi. Hasil pengujian hipotesis

ini sejalan dengan hasil penelitian Permatasari dan

Laksito (2013) yang menyatakan bahwa keadilan

pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap

tingkat tax evasion.

3. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pajak

(X3) terhadap Tax Evasion (Y) secara Parsial

Berdasarkan tabel 4.23 dari hasil pengolahan software SPSS, diperoleh tingkat signifikansi

variabel ketepatan pengalokaisan pajak (X3) sebesar

0,000 lebih kecil dari α = 0,05, dengan t hitung > t

tabel yaitu 5,466 > 1,966, sehingga dapat

disimpulkan bahwa H0,3 ditolak dan H1,3 diterima,

hal ini berarti ketepatan pengalokasian pajak secara

parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap tax

evasion. Hal ini dapat dilihat sebanyak 81,58% WP

Badan menyetujui pernyataan yang dipaparkan


Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung, pajak yang telah dipungut

oleh pemerintah belum dialokasikan dengan tepat

untuk fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat

luas. Hal tersebut menyebabkan kemungkinan

penggelapan pajak yang akan mereka lakukan

menjadi tinggi. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan

dengan hasil penelitian Ayu dan Hastuti (2009)

bahwa pengaruh ketepatan pengalokasian pajak

oleh pemerintah berpengaruh secara negatif

signifikan terhadap tax evasion.

4. Pengaruh Teknologi Sistem Perpajakan (X4)

terhadap Tax Evasion (Y) secara Parsial


software SPSS, diperoleh tingkat signifikansi

variabel teknologi sistem perpajakan (X4) sebesar

0,459 lebih besar dari α = 0,05, dengan t hitung < t

tabel yaitu 0,741 < 1,966, sehingga dapat

disimpulkan bahwa H1,4 ditolak dan H0,4 diterima,

hal ini berarti teknologi sistem perpajakan secara

parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

tax evasion. Hal ini dapat dilihat sebanyak 76,7% WP Badan menyetujui pernyataan yang dipaparkan.


Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung, pajak yang telah dipungut

oleh pemerintah belum menggunakan fasilitas

teknologi yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk

mempermudah sistem admnisitrasi dan pembayaran

pajak. Sistem teknologi perpajakan yang disediakan

untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya yang diharapkan oleh

Dirjen Pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi tingkat penggelapan pajak

kenyataannya tidak digunakan oleh Wajib Pajak

sehingga keberadaan fasilitas teknologi perpajakan

tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang

banyak terjadi saat ini. Hasil pengujian hipotesis

pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Ayu

dan Hastuti (2009) yang menyatakan penggunaan

teknologi tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap tingkat tax evasion yang dilakukan oleh

Wajib Pajak.

3.5. Pengujian Secara Simultan (Uji F) Tabel 7

Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

Sumber:

Hasil Pengolahan Data (2014

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 20.427 4 5.107 25.843 .000b

Residual 78.054 395 .198

Total 98.481 399


b. Predictors: (Constant), TSP, KP, KTK, KPP


Berdasarkan output pada Tabel 12, diperoleh nilai

F hitung sebesar 25.843. Dengan menggunakan

tingkat keyakinan 95%, α = 5%, df 1 (jumlah

variabel-1) atau 5-1 yaitu sebesar 4, dan df 2 (n-k-

1) atau 400-4-1 yaitu sebesar 395, maka diperoleh

F tabel sebesar 2,39. Karena F hitung > F tabel, maka H0,5 ditolak dan H1,5 diterima. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya



perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap

tax evasion.

IV. KESIMPULAN

4.1. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan,

Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian

Pajak, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Tax

Evasion Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan

yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung

Berikut ini adalah bagaimana kemungkinan

terdeteksinya Kecurangan, keadilan pajak,

ketepatan pengalokasian pajak, teknologi sistem

perpajakan, dan tax evasion menurut persepsi wajib

pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama wilayah

Kota Bandung:

a. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan

menurut persepsi WP Badan yang terdaftar di

KPP Pratama Wilayah Kota Bandung tinggi dengan persentase sebesar 81,29%.

b. Keadilan Pajak menurut persepsi WP Badan

yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung dirasa masih belum adil sebagian

yaitu dengan persentase sebesar 81,45%.

c. Ketepatan pengalokasian pajak oleh

pemerintah menurut persepsi WP Badan yang


Bandung dirasa masih belum tepat yaitu

dengan persentase sebesar 81,58%.

d. Teknologi sistem perpajakan menurut persepsi

WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung masih belum

dimanfaatkan dengan baik yaitu dengan

persentase sebesar 76,7%.

e. Tax evasion menurut persepsi WP Badan yang


Bandung masih dalam tingkat yang tinggi

yaitu dengan persentase sebesar 82,45%.

4.2. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya

Kecurangan (X1), Keadilan Pajak (X2),

Ketepatan Pengalokasian Pajak (X3), dan

Teknologi Sistem Perpajakan (X4) terhadap Tax

Evasion (Y) secara Parsial

Berikut ini adalah pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen secara parsial:

a. Variabel kemungkinan terdeteksinya

kecurangan (X1) secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap tax evasion dan

menunjukkan arah hubungan yang negatif.

b. Variabel keadilan pajak (X2) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap tax evasion

dan menunjukkan arah hubungan yang positif.

c. Variabel ketepatan pengalokasian pajak (X3)

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

tax evasion dan menunjukkan arah hubungan yang positif.

d. Variabel teknologi sistem perpajakan (X4)

secara parsial tidak berpengaruh signifikan

terhadap tax evasion karena teknologi sistem

perpajakan belum digunakan oleh WP Badan

di Wilayah Kota Bandung.

4.3. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya

Kecurangan (X1), Keadilan Pajak (X2),

Ketepatan Pengalokasian Pajak (X3), dan

Teknologi Sistem Perpajakan (X4) terhadap Tax

Evasion (Y) secara Simultan Secara simultan, variabel kemungkinan



sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap tax evasion. Kemampuan

variabel-variabel independen ini dalam

menjelaskan variasi variabel dependen mencapai

20,7%. Sedangkan variabel lain yang

mempengaruhinya sebesar 79,3% tidak

dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.4. Saran

1. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

a. Menambahkan variabel lain untuk mengukur

tax evasion yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Badan yang terdaftar pada KPP Pratama

Wilayah Kota Bandung, seperti tarif pajak dan

diskriminasi pajak.

b. Apabila ingin lebih fokus untuk meneliti

pengaruh teknologi sistem perpajakan terhadap

tax evasion, sebaiknya peneliti lebih fokus

kepada WP Badan yang telah menggunakan

fasilitas teknologi sistem perpajakan.

2. Saran Kepada KPP Pratama Wilayah Kota

Bandung dan Pemerintah

a WP Badan di Kota Bandung akan membayar

pajak karena adanya pemeriksaan pajak. Hal

ini mengindikasikan kesadaran akan membayar

pajak yang rendah. Oleh karena itu baik pihak

KPP dan pemerintah diharapkan meningkatkan

sosialisasi pentingnya pajak kepada

masyarakat.

b. Pemerintah seharusnya lebih adil dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan

kemampuan WP dalam membayar.

c. Pemerintah selain mengalokasikan pajak untuk

subsidi BBM dan gaji aparatur Negara tetapi

seharusnya juga untuk membangun fasilitas

umum dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas.


d. Pihak KPP Pratama Kota Bandung harus lebih

meningkatkan sosialisasi mengenai teknologi

sistem perpajakan kepada Wajib Pajak.

REFERENSI Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu

Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka

Cipta.

Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. (2009).

Persepsi Wajib Pajak: Dampak

Pertentangan Diametral pada Tax Evasion

Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan

Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem

Perpajakan, dan Kecenderungan Personal

(Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). Jurnal

Kajian Akuntansi Vol. 1 No.1, Unika

Soegijapranata, Semarang.

Ayu, Stephana Dyah. (2011). Persepsi Efektifitas

Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan

Pajak. Jurnal Seri Kajian Ilmiah Vol. 14

No. 1, Unika Soegijapranata, Semarang.

Basri, Surya, Fitriasari, Novriyan, dan Tania.

(2012). Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor

Yang Mempengaruhinya (Studi pada Wajib

Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Tampan Pekanbaru). Jurnal Seminar Nasional Akuntansi 088-PPJK-19,

Universitas Riau, Pekanbaru.

Bungin, Burhan. (2010). Metodologi Penelitian

Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan

Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial

Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.

Candra, Wibisono, dan Mujilan. (2013).

Modernisasi Sistem Administrasi

Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol.

1 No. 1, Universitas Katolik Widya

Mandala, Madiun.

Ghozali, Imam (2011). Aplikasi Analisis

Multivariate Dengan Program SPSS.

Semarang: BP Universitas Diponegoro

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. (2002).

Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta:

BPFE

Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011.

Yogyakarta: Andi.

McGee, Simon, dan Annie. (2008). A comparative

Study on Perceived Ethics of Tax Evasion:

Hong Kong Vs The United States. Journal of

Bussiness Ethics, Hong Kong Baptist

University dan Barry University, Hong Kong

dan United States.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3)

tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Nasehudin, Toto Syatroni dan Nanang Gozali.

(2012). Metode Pendekatan Kuantitatif.

Jakarta: Pustaka Setia.

Nickerson, Pleshko, dan McGee. (2009).

Presenting The Dimensionality Of An Ethics

Scale Pertaining To Tax Evasion. Journal of

Legal, Ethical, and Regulatory Issues Vol.

12 No. 1, Florida National University.

Pandiangan, Liberti. (2007). Modernisasi &

Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta:

Elex Media Komputindo.

Pardiat. (2008). Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra

Wacana Media.

Permatasari, Inggrid dan Herry Laksito. (2013).

Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif

Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan,

Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan

Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang

Pribadi di Wilayah KPP Pratama

Pekanbaru Senapelan). Diponegoro Journal

Of Accounting Vol. 2 No. 2, Universitas Diponegoro, Semarang.

Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Priyatno, Duwi. (2012). Cara Kilat Belajar

Analisis Data dengan SPSS 20. Yogyakarta:

Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan

Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahman, Arif. (2013). Panduan Akuntansi dan

Perpajakan. Jakarta: TransMedia Pustaka.

Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan,

Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai

Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

Skripsi Program Studi Ekonomi Akuntansi,

Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, Jakarta.


Resmi, Siti. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus.

Jakarta: Salemba Empat.

Riduwan. (2007). Metode & Teknik Menyusun

Proposal Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sadhani, Djazoeli. (2005). Perpajakan Indonesia

Buku Satu Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba

Empat.

Sanusi, Anwar. (2011). Metodologi Penelitian

Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Sari, Diana dan Retno Dwinuri. (2009). Studi

Deskriptif Mengenai Pengetahuan

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Di

Widyatama Tentang Manfaat Pajak. Jurnal

Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol. 9 No. 7, Universitas Widyatama, Bandung.

Sekaran, Uma. (2006). Research Method for

Business. 4Th edition. New York: John

Willey.

Siahaan, Marihot Pahala. (2010). Hukum Pajak

Elementer: Konsep Dasar Perpajakan

Individu. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Administrasi.

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). Statistika Untuk Penelitian.

Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis

(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

R&D). Cetakan ke-15. Anggota Ikatan

Penerbit Indonesia (IKAPI). Bandung:

Alfabeta.

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2012).

Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,

Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib

Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

(Tax Evasion). Jurnal Simposium Nasional

Akuntansi XV No.672PAN-SNA15VII2012,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunyoto, Danang. (2012). Analisis Validitas &

Asumsi Klasik. Yogyakarta: Gava Media.

Waluyo. (2009). Perpajakan Indonesia. Jakarta:

Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. (2007). Perpajakan

Indonesia Edisi ke 7. Jakarta: Salemba

Empat

www.antaranews.com (08 Desember 2013)

www.pajak.go.id (02 Desember 2013)

www.stabilitas.co.id (14 Februari 2014)

Zain, Mohammad. (2007). Manajemen Perpajakan.

Jakarta: Salemba Empat

http://www.antaranews.com/

http://www.pajak.go.id/

http://www.stabilitas.co.id/

Documents

PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA … · kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya, lembaga