Embed Size (px)
Citation preview
53
PENGARUH PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI DI RSUD
BLANGPIDIE ACEH BARAT DAYA
TESIS
Oleh
RUSLAN 117032059/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2013
PENGARUH PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI DI RSUD
BLANGPIDIE ACEH BARAT DAYA
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Minat Studi Administrasi Rumah Sakit pada Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara
OLEH
RUSLAN 117032059/IKM
PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN
2013
Judul Tesis : PENGARUH PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI DI RSUD BLANGPIDIE ACEH BARAT DAYA
Nama Mahasiswa : Ruslan Nomor Induk Mahasiswa : 117032059/IKM Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi : Administrasi Rumah Sakit Menyetujui
Komisi Pembimbing
(Dr. Yeni Absah, S.E, M.SiKetua
)
(Drs. Amru Nasution, M.Kes Anggota
)
Dekan
(Dr. Drs. Surya Utama, M.S
)
Tanggal Lulus : 26 Agustus 2013
Telah diuji pada Tanggal : 26 Agustus 2013
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua : Dr. Yeni Absah, S.E, M.Si Anggota : 1. Drs. Amru Nasution, M.Kes
2. Dr. Juanita, S.E, M.Kes 3. Siti Khadijah Nasution, S.K.M, M.Kes
PERNYATAAN
PENGARUH PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI DI RSUD
BLANGPIDIE ACEH BARAT DAYA
TESIS
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Medan, September 2013
Ruslan 117032059/IKM
ABSTRAK
Penerapan badan layanan umum daerah di rumah sakit memiliki otonomi
untuk mengelola anggaran pembiayaan rumah sakit, maka pelayanan kesehatan dirasakan lebih baik karena rumah sakit tidak perlu lagi menunggu aliran dana dari APBD untuk menyelenggarkaan pelayanan kesehatan sehingga diduga dapat meningkatkan kinerja pegawai administrasi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan BLUD (kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimum) terhadap kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangdipie Aceh Barat Daya. Jenis penelitian menggunakan metode survey dengan cross sectional study. Populasi adalah pegawai administrasi sebanyak 34 orang dan seluruhnya dijadikan sampel penelitian. Analisis data menggunakan uji regresi linier berganda pada tingkat kepercayaan α =0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis dan standar pelayanan minimal berpengaruh terhadap kinerja pegawai administrasi dengan p < 0,05.
Disarankan kepada pimpinan mengusulkan kebijakan baku tentang penerapan BLUD RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya sebagai acuan atau indikator serta pedoman dalam mengevaluasi penerapan BLUD dengan indikator kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis dan standar pelayanan minimal dan disosialisasikan, menyediakan faslitas telepon/komputerisasi dan serta merekrut tenaga calon pegawai baru berlatar belakang pendidikan akuntansi. memberikan kesempatan kepada pegawai yang belum pernah untuk mengikuti pendidikan dan merekrut tenaga calon pegawai baru berlatar belakang pendidikan akuntansi serta pengawasan/koordinasi dengan pemberitahuaan untuk melengkapi dan mengirimkan berkas-berkas untuk mendukung pengurusan administrasi di setiap bidang sebelum waktu yang dijadwalkan.
Kata kunci : Penerapan BLUD, Kinerja, Pegawai Administrasi
ABSTRACT
The application of Regional General Service Board (BLUD) in the autonomic hospital to manage the hospital financing budget resulted in a better health service because the hospital does not need to wait for the fund from the Regional Revenues and Expenditures Budget any more to organize the health service that it is estimated to be able to improve the performance of administrative staff
The purpose of this survey study with cross-sectional design was to find out and analyzed the influence of the application of BLUD (its ability to improve performance, pattern of governance, business strategic plan, minimum standard of service) on the performance of the administrative staff at Blang Pidie General Hospital, Aceh Barat Daya District. The population of this study was all of the 34 administrative staff and all of them were selected to be the samples for this study. The data obtained were analyzed through multiple linear regression tests at α = 0.05.
The result of this study showed that the ability to improve performance, pattern of governance, business strategic plan, minimum standard of service had influence on the performance of the administrative staff with p<0.05.
The management of Blang Pidie General Hospital is suggested to propose afixed policy on the application of BLUD with ability to improve performance, pattern of governance, business strategic plan, minimum standard of service and
socialized.
Keywords: BLUD Application, Performance, Administrative Staff
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan berkat-
Nya sehingga dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ”
Pengaruh Penerapan BLUD terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD
Blangdipie Aceh Barat Daya”.
Tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan
pendidikan Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi
Rumah Sakit pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
Medan.
Dalam menyusun tesis ini, penulis mendapat bantuan, dorongan dan
bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, D.T.M&H, M.Sc (CTM), Sp.A, (K) selaku Rektor
Universitas Sumatera Utara.
2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Sumatera Utara atas kesempatan penulis menjadi mahasiswa Program
Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Sumatera Utara.
3. Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera
Utara.
4. Dr. Yeni Absah, S.E, M.Si
5. Dr. Juanita, S.E, M.Kes dan Siti Khadijah Nasution, S.K.M, M.Kes selaku Tim
Penguji yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan perhatian selama
penulisan tesis.
selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Drs. Amru
Nasution, M.Kes selaku Anggota Komisi Pembimbing atas segala ketulusannya
dalam menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, saran dan
perhatian selama proses proposal hingga penulisan tesis ini selesai.
6. Direktur RSUD Blangdipie Aceh Barat Daya yang telah banyak membantu dan
memberikan dukungan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara
Medan.
7. Para dosen, staf dan semua pihak yang terkait di lingkungan Program Studi S2
Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Administrasi Rumah Sakit pada Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
8. Ucapan terima kasih yang tulus saya tujukan kepada orangtua Ayahanda
Idrus (Almarhum) dan Ibunda Nursidah (Almarhumah) serta keluarga besar yang
telah memberikan dukungan moril serta doa dan motivasi selama penulis
menjalani pendidikan.
9. Teristimewa buat Istri Tercinta Desy Fildayanti, dan Ananda Iqratul Rizkal, Ash-
Shabrudhyah dan Syaichul Al-Sadjada atas dorongan semangat hingga penulis
termotivasi untuk menyelesaikan studi S2 ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Universitas Sumatera Utara, atas bantuannya dan memberikan semangat dalam
penyusunan tesis.
Akhirnya saya menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu, saran dan
kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini, dengan
harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi penentu kebijakan di bidang administrasi
rumah sakit dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Medan, September 2013
Penulis
Ruslan 117032059/IKM
RIWAYAT HIDUP
Ruslan, lahir pada tanggal 09 Juni 1969 di Lhok Aman Kecamatan Meukek
Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, beragama Islam, bertempat tinggal di
Blangpidie Aceh Barat Daya. Menikah dengan Desy Fildayanti pada tanggal 7 Maret
1997 dan dikarunia 2 orang putra yaitu Iqratul Rizkal dan Syaichul Al-Sadjada serta
1 orang putri yaitu Ash-Shabrudhyah.
Pendidikan, SDN Lhok Aman (1983), SMPN II Blangpidie (1986). SMAN
Meukik (1989). D-III Keperawatan Departemen Kesehatan Banda Aceh (1992),
Sarjana Keperawatan Univeritas Negeri Syiahkuala Banda Aceh (2006) dan Tahun
2011 sampai sekarang menjadi mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat
Studi Administrasi Rumah Sakit IKM USU.
Penulis memulai karir sebagai pegawai negeri sipil di RSUD Yulidin Away
Tapak Tuan tahun 1995-2001. Kemudian penulis pindah ke RSUD Blangpidie Aceh
Barat Daya tahun 2002 sampai sekarang.
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK ......................................................................................................... i ABSTRACT ........................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ....................................................................................... iii RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... vi DAFTAR ISI ...................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xii BAB 1 PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1 1.2 Permasalahan ............................................................................. 11 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................ 11 1.4 Hipotesis ..................................................................................... 11 1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................... 12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .................................................................... 13
2.1 Kinerja ......................................................................................... 13 2.1.1 Kinerja Pegawai .............................................................. 13 2.1.2 Penialian Kinerja Pegawai .............................................. 13 2.1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai ........ 15
2.2 Rumah Sakit ................................................................................ 21 2.3 Badan Pelayanan Umum Daerah ................................................ 25
2.3.1 Pengertian, Tujuan dan Azas BLU/BLUD ...................... 25 2.3.2 Jenis dan Persyaratan BLU ............................................. 28 2.3.3 Standar dan Tarif Layanan .............................................. 32 2.3.4 Pengelolaan Keuangan .................................................... 34 2.3.5 Pola Tata Kelola .............................................................. 39 2.3.6
2.4 Landasan Teori ............................................................................ 41 Perubahan dan Pencabutan Status ................................... 40
2.5 Kerangka Konsep ........................................................................ 43
BAB 3 METODE PENELITIAN .............................................................. 44 3.1 Jenis Penelitian ........................................................................... 44 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................... 44 3.3 Populasi dan Sampel .................................................................. 44
3.3.1 Populasi ........................................................................... 44 3.3.2 Sampel ............................................................................. 45
3.4 Metode Pengumpulan Data ........................................................ 45 3.4.1 Data Primer ..................................................................... 45 3.4.2 Data Sekunder ................................................................. 46 3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas .......................................... 46
3.5 Variabel dan Definisi Operasional ............................................. 49 3.6 Metode Pengukuran ................................................................... 50 3.7 Metode Analisis Data ................................................................. 51
BAB 4 HASIL PENELITIAN .................................................................... 53
4.1 Gambaran RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ....................... 53 4.1.1 Sejarah RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ................ 53 4.1.2 Visi dan Misi ................................................................. 54
4.2 Karakteristik Responden ........................................................... 54 4.3 Analisis Univariat ..................................................................... 56
4.3.1 Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ..... 56 4.3.2 Kinerja Pegawai Administrasi ...................................... 66
4.4 Analisis Bivariat ........................................................................ 70 4.5 Analisis Multivariat ................................................................... 72
BAB 5 PEMBAHASAN ............................................................................... 78
5.1 Pengaruh Kesanggupan Meningkatkan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ................................................................................. 78
5.2 Pengaruh Pola Tata Kelola terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya………... 81
5.3 Pengaruh Rencana Strategis Bisnis terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya………... 83
5.4 Pengaruh Standar Pelayanan Minimal terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya 85
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN........................................................ 88
6.1 Kesimpulan ................................................................................. 88 6.2 Saran ............................................................................................ 88
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 90 LAMPIRAN ....................................................................................................... 93
DAFTAR TABEL No. Judul Halaman 3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian ............ 47 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ............................... 49 3.3 Pengukuran Variabel Penelitian .................................................... 51 4.1 Distribusi Karakteristik Responden .............................................. 55 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Kesanggupan Meningkatkan
Kinerja di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ............................ 57 4.3 Distribusi Kategori Kesanggupan Meningkatkan Kinerja di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ............................................. 59 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pola Tata Kelola di RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya ......................................................... 60 4.5 Distribusi Kategori Pola Tata Kelola di RSUD Blangpidie Aceh
Barat Daya ..................................................................................... 61 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ............................................. 62 4.7 Distribusi Kategori Rencana Strategis Bisnis di RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya ......................................................... 63 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ......................................... 65 4.9 Distribusi Kategori Standar Pelayanan Minimal di RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya ......................................................... 66 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja Pegawai
Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ................... 68 4.11 Distribusi Kategori Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya ......................................................... 69 4.12 Hubungan Penerapan BLUD Berdasarkan Kesanggupan
Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal dengan Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ................... 70
4.13 Tabulasi Silang Penerapan BLUD (Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal) dengan Kinerja Pegawai Administrasi ........ 71
4.14 Pengaruh Penerapan BLUD Berdasarkan Kesanggupan
Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ..... 73
DAFTAR GAMBAR
No. Judul Halaman 2.1 Struktur Organisasi BLUD RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya ........ 24 2.2 Kerangka Konsep ................................................................................. 43
DAFTAR LAMPIRAN
No. Judul Halaman
1 Kuesioner Penelitian .......................................................................... 93 2 Pengolahan Data ................................................................................ 100 3 Master Data ........................................................................................ 122 4 Surat Izin Penelitian dari Program Studi S2 Ilmu
KesehatanMasyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat USU............ 124 5 Surat Telah Selesai Meneliti dari RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya ................................................................................................... 125
.BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma
dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem
pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi
wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah,
terutama dalam pelaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta
untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa (Depkes RI,
2007).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah.
Dengan Pasal 68 dan 69 dari Undang-Undang tersebut, instansi pemerintah yang
tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan
pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas,
efisiensi dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan
Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh kongkrit yang menonjol dari
penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja).
Dari undang-undang tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Untuk dapat menjadi BLUD suatu instansi
harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, yang terkait
dengan penyelenggaran umum, persyaratan teknis yang terkait dengan kinerja
pelayanan dan kinerja keuangan, serta persyaratan administratif terkait dengan
terpenuhinya dokumen seperti tata kelola, rencana strategis bisnis, standar layanan
minimal, laporan keuangan pokok, dan laporan audit/bersedia untuk diaudit.
Penerapan badan layanan umum daerah rumah sakit merupakan bagian tak
terpisahkan dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran negara),
yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik
serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program sehingga petugas mampu
mengoptimalkan tanggungjawabnya.
Dalam menerapkan BLUD rumah sakit, sebagaimana dijelaskan Ilyas (2002
bahwa keberhasilan suatu rumah sakit ditentukan oleh faktor sumber daya manusia
atau petugas kesehatan dan sarana dan prasarana pendukung atau fasilitas kerja.
Faktor kemampuan petugas kesehatan sangat penting dalam melaksanakan pelayanan
kesehatan daripada sarana dan prasarana pendukung. Secanggih dan selengkap
apapun fasilitas pendukung yang dimiliki suatu organisasi kerja, tanpa adanya sumber
yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, maka rumah sakit tersebut belum
dapat berhasil mewujudkan visi, misi dan tujuan rumah sakit.
Pegawai administrasi di rumah sakit memegang peranan penting dalam
menyelenggarakan administrasi atau pengelolaan berbagai kebijakan yang
dirumuskan oleh pimpinan. Seperti yang diungkapkan oleh Azwar (1996) bahwa
tugas seorang administrator atau manajer di rumah sakit untuk merumuskan berbagai
keputusan dan penyelenggaraan administrasi sebagai acuan rumah sakit dalam
mencapai tujuan. Dalam hal ini prinsip-prinsip BLUD yang berorientasi administrasi
rumah sakit memegang peranan penting, sebagai sarana untuk mengukur kinerja
suatu rumah sakit yang baik.
Rumah sakit merupakan suatu unit usaha jasa yang memberikan jasa
pelayanan sosial di bidang medis klinis. Pengelolaan unit usaha rumah sakit memiliki
keunikan tersendiri karena selain sebagai unit bisnis, usaha rumah sakit juga nemiliki
misi sosial, di samping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung pada status
kepemilikan rumah sakit. Misi rumah sakit tidak terlepas dari misi layanan sosial,
namun tidak dipungkiri bahwa dalam pengelolaan rumah sakit tetap terjadi konflik
kepentingan dari berbagai pihak. Konflik kepentingan berbagai pihak ini dapat
bersumber dari klasifikasi organisasi rumah sakit atau lingkungan luar rumah sakit.
Selain itu, instansi rumah sakit semakin menjadi sorotan dan masyarakat
mulai banyak menuntut nilai yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan instansi
pemerintah. Tuntutan tersebut diutarakan karena masyarakat masih merasa belum
puas atas kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit.
Beberapa rumah sakit masih memiliki kualitas jasa layanan yang masih sangat
memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber daya baik
sumber daya finansial maupun sumber daya non finansial. Tuntutan peningkatan
kualitas jasa layanan membutuhkan berbagai dana investasi yang tidak sedikit.
Kenaikan tuntutan kualitas jasa layanan rumah sakit harus dibarengi dengan
profesionalisme dalam pengelolaannya. Operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai
tuntutan dari lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Tuntutan eksternal
antara lain adalah dari para stakeholder bahwa rumah sakit dituntut untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan biaya pelayanan kesehatan
terkendali sehingga akan berujung pada kepuasan pasien.
Tuntutan dari pihak internal antara lain adalah pengendalian biaya.
Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh
berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, perilaku ekonomis, sumber daya professional
dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan teknologi. Rumah sakit
kepemerintahan yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh
perkembangan tuntutan tersebut.
Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit
pemerintah sebagai pelayanan publik merupakan layanan jasa yang menyediakan
untuk kalangan menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani
masyarakat kelas menengah ke atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan
rumah sakit dituntut untuk secara mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan
biaya kesehatan ini menyebabkan fenomena tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan
karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen layanan kesehatan untuk kalangan
menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah diharapkan menjadi rumah
sakit yang murah dan bermutu. Rumah sakit pemerintah menghadapi dilema antara
misi melayani masyarakat kelas menengah ke bawah dan adanya keterbatasan sumber
dana, serta berbagai aturan dan birokrasi yang harus dihadapi. mengakibatkan rumah
sakit pemerintah mengalami kebingungan apakah rumah sakit dijadikan sebagai
lembaga birokrasi dalam sistem kesehatan ataukah sebagai lembaga pelayanan
kesehatan yang tidak birokratis.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka setelah melalui proses, Rumah Sakit
Umum Daerah Blangipide Aceh Barat Daya merupakan salah satu rumah sakit di
Kabupaten Aceh Barat Daya menerapkan status pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Barat
Daya Nomor 900/330/2011 tanggal 29 Desember 2011.
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya sebelum menjadi BLUD dana
operasional bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan
kegiatan yang dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Anggaran
biaya keuangan yang diprogramkan untuk kepentingan rumah sakit melalui
pengesahan dari lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Pengadaan barang dan jasa,
obat-obatan, sarana operasional kerja, alat kesehatan dan kegiatannya mengacu pada
RKA, apabila tidak sesuai dana tidak diperoleh atau dicairkan untuk biaya
operasional rumah sakit. Penghasilan rumah sakit merupakan sumber pendapatan
pemerintah daerah yang disetor setiap triwulan untuk dikelola pada tahun berikutnya.
Pembiayaan rumah sakit disesuaikan dengan besarnya pendapatan daerah. Pegawai
administrasi dalam menyelesaikan pertanggungjawaban pelayanan adminstrasi
sebelum BLUD diselenggarakan setiap triwulan, penyelesaian administrasi laporan
kegiatan kerja bulanan harus diselesaikan setiap tanggal 10 setiap bulan, dan
penyelesaian penyusunan laporan keuangan diselenggarakan setiap tahun, Setelah
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya setelah ditetapkan BLUD, maka terjadi
perubahan-perubahan ke arah yang lebih mempercepat hasil kerja pegawai
administrasi seperti menyelesaikan pertanggungjawaban pelayanan adminstrasi
diselenggarakan setiap bulan, penyelesaian administrasi laporan kegiatan kerja
bulanan harus diselesaikan setiap tanggal 1 setiap bulan, dan penyelesaian
penyusunan laporan keuangan diselenggarakan setiap bulan supaya dana yang
tersedia dapat segera dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal,
Manajemen RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya setelah ditetapkan BLUD,
maka pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan
sepenuhnya dikelola oleh rumah sakit. Setelah rumah sakit memiliki otonomi untuk
mengelola anggaran pembiayaan rumah sakit, maka pelayanan kesehatan dirasakan
lebih baik karena rumah sakit tidak perlu lagi menunggu aliran dana dari APBD
untuk menyelenggarkaan pelayanan kesehatan terutama penyediaan obat-obatan. Jika
dikaitkan dengan dana yang tersedia, belum dapat memenuhi atau mendukung
kegiatan/aktivitas rumah sakit. Pada umumnya dana tersebut lebih diutamakan untuk
penyediaan obat-obatan bagi pasien untuk mempercepat kesembuhan penyakit pasien.
Sedangkan biaya-biaya operasional rumah sakit lainnya masih disubsidi oleh
pemerintah daerah antara lain gaji petugas kesehatan, penyediaan fasilitas (alat-alat
kesehatan), ketersediaan alat-alat kantor, makan pasien, biaya peningkatkan SDM dan
biaya-biaya lainnya. Rumah sakit juga diberi azas pertanggung jawaban atas
pengelolaan keuangan dengan menyampaikan laporan keuangan setiap bulannya ke
Kantor Keuangan Pemda Aceh Barat Daya.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maka rumah sakit
menganggarkan dana 5% dari dana yang tersedia untuk peningkatan SDM petugas
kesehatan. Walupun jumlahnya sedikit, tetapi dana tersebut sangat bermanfaat untuk
meningkatkan keterampilan/kemampuan petugas kesehatan yang penerapannya
sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Kinerja perorangan (individual performance)
dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan
(corporate performance) mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena
kinerja suatu lembaga atau organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku
individu yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga berpengaruh terhadap output
dan outcome yang akan diraih oleh organisasi. Organisasi akan berhasil mencapai
tujuannya apabila perilaku-perilaku individu di dalamnya dapat diarahkan dan
dimotivasi untuk mencapai output tertentu (Ruky, 2002).
Kinerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh suatu
organisasi. Kinerja dalam suatu periode tertentu dapat dijadikan acuan untuk
mengukur tingkat keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan salah satu
faktor yang sangat penting bagi sebuah organisasi (Cahyono, 2000). Sistem
pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena
pengukuran kinerja dibuat dengan menetapkan reward dan punishment system (Ulum,
2009).
Rumah sakit sebagai instansi pemerintah dalam mengukur kinerjanya tidak
terlepas dari goood gavernance yaitu mampu mengendalikan suatu tata kelola yang
baik agar cara dan penggunaan cara mencapai hasil sesuai dengan kehendak stake
holders. Untuk itu penyelenggaraan good governance berkaitan dengan kinerja
pegawai administrasi dengan indikator yang sering digunakan antara lain kualitas,
kuantitas, ketetapan waktu, disipilin, efektifitas, komitmen kerja, insentif dan
tanggung jawab (Sutrisno, 2010: Prawirosentono, 1999).
Menurut Depkes RI (2005) bahwa indikator-indikator pelayanan rumah sakit
dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan
rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap
seperti nilai
Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya berkelas C. Berdasarkan data
jumlah kunjungan pasien tahun 2011 yaitu 5.141 orang dan tahun 2012 meningkat
menjadi 5.209 orang. Target pendapatan yang diperoleh rumah sakit sebelum menjadi
BLUD tahun 2011 yaitu Rp.13,7 milyar dengan target Rp.14,3 milyar. Kemudian
BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka Penggunaan Tempat Tidur).
Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya ditinjau dari nilai BOR tahun
2011 yaitu 48,4% dan meningkat menjadi 51% pada tahun 2012. Walaupun terjadi
peningkatan nilai BOR, namun hasil yang diperoleh belum mencapai target rumah
sakit (60%) dan nasional.(60%-85%).
setelah menjadi BLUD pada tahun 2012 target pendapatan yaitu Rp.15,8 milyar,
sedangkan realisasinya yaitu Rp. 16,4 milyar. Dengan demikian realisasi pendapatan
rumah sakit telah mencapai target sesuai yang ditetapkan (104%).
Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang pegawai administrasi yaitu pada
bulan Desember 2012 bahwa penerapan BLUD belum berjalan sesuai yang
diharapkan. Namun berdasarkan indikator kesanggupan pegawai administrasi dalam
meningkatkan kinerja belum mampu bersinergis dengan baik karena penyelesaian
laporan-laporan yang diselesaikan belum tepat waktu. Penerapan tata kelola di rumah
sakit seperti tata kerja belum dapat dikatakan sesuai bidang tugasnya karena adanya
pegawai administrasi berlatar belakang pendidikan keperawatan. Demikian juga
halnya akuntabilitas yang ditetapkan belum sesuai dengan hasil kerja pegawai dalam
menyampaikan laporan pertanggung jawaban bulanan tentang pelaksanaan kegiatan
rumah sakit. Bahkan transparansi informasi kesehatan bersifat situasional seperti
penerimaan pegawai baru karena kebutuhan tenaga yang harus ditanggulangi segera.
Penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan berupa program jangka pendek
maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala
yang ada belum terealisasi sepenuhnya atau belum dapat meminimalisasi kendala
seperti sistem informasi terpadu, dan birokrasi sistem rujukan yang tidak efektif
disebabkan kerjasama antara lini belum mendukung. Sedangkan kegiatan laporan
keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas penyelenggaraannya
belum tepat waktu. Dalam melaksanakan pengawasan keuangan badan layanan
umum, maka pihak Dinas Keuangan Aceh Barat Daya telah melakukan Audit pada
bulan Desember 2012.
Rumah sakit dalam menerapkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah
ditetapkan di setiap bidang organisasi dan petugas dalam bekerja belum sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini dapat dilihat dari keluhan-
keluhan pasien tentang kualitas pelayanan yang diterimanya seperti penyelesaian
administrasi pasien askes terkesan lambat dan kunjungan dokter yang tidak tepat
waktu.
Upaya rumah sakit dalam membina pegawai dilaksanakan berdasarkan
masing-masing profesi dengan pelaksanaan yang belum merata atau sebagian sudah
mendapatkan pelatihan. Pegawai administrasi telah mendapat pembinaan dengan
mengikuti pelatihan administrasi keuangan. Penempatan petugas juga belum sesuai
dengan latar belakang/kompetensi yang dimiliki seperti perawat menjabat sebagai staf
keuangan dan layanan informasi pada staf terkesan lambat.
Setelah RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya menjadi BLUD, tentunya
memiliki otonomi untuk memberdayakan sumber dana sendiri untuk dapat
mengoptimalkan kinerja rumah sakit, maka rumah sakit harus dapat mempertahankan
kriteria penilaian atau penerapan BLUD itu sendiri melalui peningkatan kinerja
pegawai administrasi. Apabila penerapan BLUD tersebut tidak dapat dipertahankan/
dilaksanakan, maka kementerian keuangan dapat mencabut status RSUD Blangpidie
Aceh Barat Daya sebagai BLUD penuh menjadi bertahap atau ditolak sehingga dapat
menyebabkan peningkatan kinerja rumah sakit kurang dapat dioptimalkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang
pengaruh penerapan BLUD (kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola,
rencana strategis bisnis dan standar pelayanan minimum) terhadap kinerja pegawai
administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dirumuskan permasalahan
sebagai berikut: bagaimana pengaruh penerapan BLUD (kesanggupan meningkatkan
kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimum)
terhadap kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya.
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan BLUD
(kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, standar
pelayanan minimum) terhadap kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangpidie
Aceh Barat Daya.
1.4 Hipotesis
Penerapan BLUD (kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola,
rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimum) berpengaruh terhadap kinerja
pegawai administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk
merumuskan kebijakan tentang badan layanan umum daerah terhadap kinerja
pegawai rumah sakit.
2. Bahan masukan bagi manajemen RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya dalam
pengambilan keputusan dalam meningkatkan kinerja pegawai administrasi yang
menyangkut status badan layanan umum daerah.
3. Bahan masukan bagi akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di
Fakultas Kesehatan Masyarakat khususnya Magister Kesehatan terutama
administrasi rumah sakit tentang kinerja pegawai administrasi.
4. Sebagai bahan referensi dalam penelitian akan yang dilakukan selanjutnya di masa
yang akan datang.
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kinerja
2.1.1. Kinerja Pegawai
Seseorang akan selalu mendambakan penghargaan terhadap hasil pekerjaanya
dan mengharapkan imbalan yang adil. Penilaiaan kinerja perlu dilakukan subyektif
mungkin karena akan memotivasi pegawai dalam melakukan kegiatannya. Disamping
itu pula penilaan kinerja dapat memberikan informasi untuk kepentingan pemberian
gaji, promosi dan melihat perilaku pegawai. Berbagai macam jenis pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai tentunya membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-
masing jenis pekerjaan tentunya mempunyai standar yang berbeda-beda tentang
pencapaian hasilnya.
Mangkunegara (2006) menyatakan kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui
hasil pekerjaan pegawai dan kinerja organisasi.
Bernardin (2003), mengartikan kinerja sebagai suatu catatan perolehan yang
dihasilkan dari tertentu dan kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Sehingga
apabila prestasi kerja atau produktivitas kerja pegawai setelah mengikuti
pengembangan, baik kualitas maupun kuantitas kerjanya meningkat, fungsi suatu
13
pekerjaan maka berarti metode pengembangan yang ditetapkan cukup baik
(Hasibuan, 2007).
Jusi dalam Moeljono (2003), beberapa indikator kinerja yang berdasarkan
produktivitas pelayanan nasabah adalah berupa etos kerja, keselarasan dengan
nasabah, kemampuan penanganan masalah yang dihadapi nasabah, kepuasan nasabah,
perhatian organisasi terhadap pegawai yang cakap/mampu dan dapat diberdayakan
(empowered), serta upaya peningkatan mutu, jasa dan proses yang dilakukan oleh
organisasi.
Menurut Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979, Daftar Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) meliputi unsur-unsur sebagai berikut a) Kesetiaan,
b) Prestasi kerja, c) Tanggung jawab, d) Ketaatan, e) Kejujuran, f) Kerjasama,
g) Prakarsa dan h) Kepemimpinan
2.1.2. Penilaian Kinerja Pegawai
Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel dalam suatu
organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan proses
yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk
mempertinggi kerja personel dalam organisasi. Penilaian kinerja adalah proses
penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu yang menilai hasil karya
yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen (Prihadi, 2004).
Beberapa syarat indikator kinerja menurut Adisasmita (2011) antara lain:
spesifik, dan jelas sehingga tidak memungkinkan kesalahan interpretasi, dapat diukur
secara objektif, relevan dengan aspsek-aspek kegiatan, dapat dicapai (realitas, penting
dan berguna), fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian dan efektif.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indikator kinerja
dikelompokkan ke dalam enam kelompok indikator kinerja yaitu inputs (masukan),
process (proses), output (keluaran), outcome (hasil), benefits (manfaat) dan impacts
(dampak).
Organisasi swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang
yang dihasilkan, atau mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan.
Sementara itu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kinerja organisasi
publik seperti work lood/demain, economy, efficency, effectiveness dan equaly
(Keban, 1995) dan productivity (Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995). Kumorotomo
(1995) menambahkan beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai
kinerja pelayanan publik, antara lain: efisensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap.
Proses manajemen kinerja pelayanan publik tidak terlepas dari dimensi seperti
akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas maupun responsibilitas. Berbagai
literatur yang membahas kinerja organisasi pada dasarnya memiliki kesamaan
substansi yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah
dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang
disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dari
konteks penggunaannya.
2.1.4. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Pegawai
Gibson (2003) menyatakan terdapat tiga kelompok variabel yang
mempengaruhi kinerja dan perilaku yaitu: (1) variabel individu, yang meliputi
kemampuan dan ketrampilan, fisik maupun mental, latar belakang, pengalaman dan
demografi, umur dan jenis kelamin, asal usul dan sebagainya. Kemampuan dan
ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu,
sedangkan demografi mempunyai hubungan tidak langsung pada perilaku dan
kinerja, (2) variabel organisasi, yakni sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur
dan desain pekerjaan, (3) variabel psikologis, yakni persepsi, sikap, kepribadian,
belajar, kepuasan kerja dan motivasi. Persepsi, sikap, kepribadian dan belajar
merupakan hal yang komplek dan sulit diukur serta kesempatan tentang
pengertiannya sukar dicapai, karena seseorang individu masuk dan bergabung ke
dalam suatu organisasi kerja pada usia, etnis, latar belakang, budaya dan ketrampilan
yang berbeda satu sama lainnya. Uraian dari variabel kinerja dapat dilihat sebagai
berikut:
1. Tanggungjawab adalah kesanggupan seorang petugas dalam menyelesaikan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada
waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau
tindakan yang dilakukannya (Murlis, 2006).
2. Inisiatif adalah prakarsa atau kemampuan seorang petugas untuk mengambil
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan
dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan, (Steers,
2005).
3. Jumlah pekerjaan, variabel ini berkembang berdasarkan kenyataan bahwa
pekerjaan itu berbeda-beda satu sama lain dimana beberapa diantaranya lebih
menarik dan menantang dibanding lainnya.
Menurut Muchlas (2006) terdapat 3 macam teori yang mendukung teori
karakteristik pekerjaan ini antara lain:
1. Persyaratan tugas: model karakteristik pekerjaan dan ciri persyaratan tugas dalam
organisasi itu.
2. Jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dibandingkan dengan hasil
yang seharusnya dicapai sesuai standar atau dibandingkan dengan hasil pekerjaan
orang lain.
3. Penilaian jumlah pekerjaan dilakukan menggunakan indikator: umpan balik dari
rekan, atasan, bawahan, orientasi waktu dan menghargai produk dengan insentif
yang sewajarnya.
4. Pemenuhan standar kerja: Brocklesby, J. And Cummings yang dikutip dalam
Eriyatno (2006) menyebutkan pemenuhan standar kerja merupakan proses
menghasilkan suatu kegiatan yang berjalan sempurna, seluruh pekerjaan
dilaksanakan secara rapi, sempurna, dapat diterapkan dan akurat. Indikator yang
dapat dipakai untuk menilai pemenuhan standar kerja dapat dinilai dari mutu
pekerjaan dengan cara: selalu menganalisis data, persiapan diri dalam bekerja,
motivasi pengembangan diri, patuh pada standar kerja yang ditetapkan, rapi,
tertib, tidak menghindari umpan balik, puas dengan perencanaan yang dapat
dikerjakan dan berusaha menjadi yang terbaik.
Prawirosentono (1999), faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai
adalah sebagai berikut:
a. Efektivitas dan Efisiensi
Dalam hubungan dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja
diukur oleh efektivitas dan efisiensi. Masalahnya adalah bagaimana proses
terjadinya efektivitas dan efisiensi organisasi. Dikatakan efektif bila mencapai
tujuan, dikatakan efisiensi bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai
tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. Artinya, efektivitas dari kelompok
(organisasi) bila tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan
yang direncanakan. Sedangkan efisiensi berkaitan dengan jumlah pengorbanan
yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Agar tercapai tujuan
yang diinginkan organisasi, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah hal
yang berkaitan dengan wewenang dan tanggungjawab para peserta yang
mendukung organisasi tersebut.
b. Otoritas dan Tanggungjawab
Dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggungjawab telah didelegasikan
dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih tugas. Masing-masing pegawai yang
ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan
tanggungjawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan dan
wewenang dan tanggungjawab setiap orang dalam suatu organisasi akan
mendukung kinerja pegawai tersebut. Kinerja pegawai akan dapat terwujud bila
pegawai mempunyai komitmen dengan organisasinya dan ditunjang dengan
disiplin kerja yang tinggi.
c. Disiplin
Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada
pada diri pegawai terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin meliputi
ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan
pegawai. Dengan demikian, bila peraturan atau ketetapan yang ada dalam
perusahaan itu diabaikan atau sering dilanggar, maka pegawai mempunyai disiplin
yang buruk. Sebaliknya, bila pegawai tunduk pada ketetapan perusahaan,
menggambarkan adanya disiplin yang baik.
Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu dijatuhkan kepada pihak
yang melanggar. Dalam hal seorang pegawai melanggar peraturan yang berlaku
dalam organisasi, maka pegawai bersangkutan harus sanggup menerima hukuman
yang telah disepakati. Masalah disiplin para pegawai yang ada di dalam organisasi
baik atasan maupun bawahan akan memberi corak terhadap kinerja organisasi.
Kinerja organisasi akan tercapai, apabila kinerja individu maupun kinerja
kelompok ditingkatkan. Untuk itu diperlukan inisiatif dari para pegawai dalam
melaksanakan tugas.
d. Inisiatif
Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreativitas dalam bentuk ide untuk
merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap inisiatif
sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan, kalau memang
individu atasan yang baik.
Bernadin dan Russel mengajukan enam kinerja primer yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja yaitu:
a. Quality merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan
mendekati kesempurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan.
b. Quantity merupakan jumlah yang dihasilkan misalnya jumlah rupiah, unit, dan
siklus kegiatan yang dilakukan.
c. Timeliness merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang
dikehendaki dengan memerhatikan koordinasi output lain serta waktu yang
tersedia untuk kegiatan orang lain.
d. Cost effectiveness merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber daya
organisasi (manusia, keuangan, teknologi dan material) dimaksimalkan untuk
mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit penggunaan
sumber daya.
e. Need for supervision merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat
melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang
supervisor untuk mencegah tindakan yang diinginkan.
f. Interpersonal impact merupakan tingkat sejauh mana pegawai memelihara harga
diri, nama baik dan kerjasama diantara rekan kerja dan bawahan (Sutrisno, 2010).
2.2. Rumah Sakit BLUD RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Rumah sakit juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan
yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan
untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan
dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif),
pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan
(rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta berkesinambungan
(Siregar, 2004).
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang
rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah khususnya berkaitan
dengan masalah kesehatan dan mengkoordinir secara komprehensif seluruh aspek
kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi aspek kesiapan tenaga, kinerja, mutu
pelayanan, dan peningkatan kualitas laporan.
1. Bagian Tata Usaha
Melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, penataan arsip organisasi dan tata laksana, hubungan
masyarakat dan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja
evaluasi dan laporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh Subbag
Umum dan Kepegawaian, Subbag Keuangan dan Subbag Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan.
a. Subbag Umum dan Kepegawaian
Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan
perlengkapan seluruh kerja.
b. Subbag Keuangan
Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan seluruh unit
kerja.
c. Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja,
analisa evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di rumah sakit.
2. Bidang Pelayanan Medis, mempunyai tugas
a. Melaksanakan pelayanan rujukan
b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan fasilitas
dan kegiatan pelayanan medis.
c. Menyusun kebutuhan alat-alat serta fasilitas pelayanan medis dan perawatan
medis.
d. Melaksanakan pelayanan pengawasan dan pengendalian penerimaan dan
pemulangan pasien.
e. Melaksanakan penyiapan logistik medis, keperawatan dan non medis.
f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnnya yang diberikan oleh direktur
sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bidang Pelayanan Medis dibantu oleh
Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap, Seksi Pelayanan Medis
Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Central.
3. Bidang Keperawatan, mempunyai tugas:
a. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan
keperawatan, melaksanakan etika keperawatan dan mengendalikan mutu
keperawatan.
b. Melaksanakan kegiataan pembinaan, pelaksanaan etika profesi keperawatan
serta merencanakan pengembangan sumber daya manusia.
c. Melakukan pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan,
pelayanan keperawatan dan standar keperawatan.
d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur
sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bidang Keperawatan dibantu oleh Seksi
Asuhan Keperawatan dan Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.
4. Bidang Penunjang Medik, mempunyai tugas
a. Melaksanakan penyusunan kebutuhan alat dan atau bahan untuk fasilitas
pelayanan penunjang medis.
b. Melaksanakan penyusunan, penyusunan dan pengembangan fasilitas
pelayanan penunjang medis.
c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur
sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam melaksanakan tugasnya kepala Bidang Penunjang Medis dibantu oleh
Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan serta Seksi Informasi
Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.
Untuk mencapai visi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya yaitu ”Menjadi Rumah Sakit Rujukan Barat-Salatan”
dan misi yaitu memberikan pelayanan sesuai standar dengan penuh tanggungjawab,
mendorong masyarakat untuk senantiasa hidup sehat dan memelihara serta
meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, maka
dibentuk struktur organisasi pada Gambar 2.1
Gambar. 2.1 Struktur Organisasi BLUD RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Sumber: Profil BLUD RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya, 2011
Direktur
Bag. Tata Usaha
Subbag
U
Subbag
K
Subbag
P
Bidang Pelayanan
M di
Bidang Penunjang
M di
Bidang
K
Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap
Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif, dan
Bedah Sentral
Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan
Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan
Seksi Asuhan
K
Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan
2.3. Badan Layanan Umum Daerah
2.3.1. Pengertian, Tujuan dan Azas BLU/BLUD
Pengertian atau definisi BLU diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu Badan Layanan Umum adalah instansi di
Iingkungan Permerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas. Pengertian ini kemudian diadopsi kembali dalam
peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Tujuan dibentuknya BLU adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal
68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Badan Layanan Umum dibentuk untuk
rneningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ditegaskan kembali dalam PP
No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dan Pasal 69 ayat (7) UU No. 1
Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwà BLU bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktek
bisnis yang sehat.
Sedangkan azas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2005, yaitu:
1) Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan
kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi
induknya;
2) Pejabat BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum
kepada pimpinan instansi induk;
3) BLU tidak mencari laba;
4) Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak
terpisah;
5) Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat..
Dari uraian definisi, tujuan dan azas BLU, maka dapat terlihat bahwa BLU
memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu
1) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan
Negara;
2) Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat;
3) Tidak bertujuan untuk mencari laba;
4) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi;
5) Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada
instansi induk;
6) Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara
langsung;
7) Pegawai dapat terdiri dan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil;
8) BLU bukan subyek pajak.
Sekalipun BLU dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan
produktivitas ala korporasi, namun berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 disebutkan
terdapat beberapa karakteristik lainnya yang membedakan pengelolaan keuangan
BLU dengan BUMN/BUMD, yaitu:
1) BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
2) Kekayaan BLU merupakan bagian dari kekayaan negara/daerah yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk rnenyelenggarakan
kegiatan BLU yang bersangkutan;
3) Pembinaan BLU instansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan
pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang
pemerintahan yang bersangkutan;
4) Pembinaan keuangan BLU instansi pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat
pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan
kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang
bersangkutan;
5) Setiap BLU wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
6) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan keuangan dan laporan kinerja
BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan RKA serta
laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah;
7) Pendapatan yang diperoleh BLU sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan
merupakan pendapatan negara/daerah;
8) Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk rnembiayai belanja yang
bersangkutan;
9) BLU dapat menerima hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BLU diatur dalarn
peraturan pemerintah..
2.3.2. Jenis dan Persyaratan BLU
Apabila dikelompokkan menurut jenisnya BLU terbagi menjadi 3 kelompok,
yaitu:
1 BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit,
lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain;
2 BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otoritas
pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan;
3 BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir,
dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai (PP No. 23 Tahun 2005).
Untuk menjadi sebuah BLU, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005, sebagai berikut:
1 Persyaratan substantif, apabila menyelanggarakan layanan umum yang
berhubungan dengan:
a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
b. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum dan/atau.
c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau
pelayanan kepada masyarakat.
2. Persyaratan teknis
a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan
ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan
oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya;
dan;
b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat
sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
3. Persyaratan administratif, yaitu:
Menurut peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
BLUD (PPK-BLUD) terdiri dari kesanggupan meningkatkan kineja, pola tata kelola,
rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan
laporan audit terakhir.
a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
b. Pola tata kelola
Indikator dari pola tata kelola terbagi atas; tata kerja, akuntabilitas dan
transparansi.
1) Tata kerja meliputi peraturan internal kepegawaian, perkembangan misi dan
strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, dan
pendayagunaan sumber daya manusia.
2) Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit kerja yang
bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
transparansi yaitu asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi agar dapat diterima secara langsung bagi yang membutuhkan
c Rencana strategis bisnis;
Untuk menilai rencana strategi bisnis yang mengajukan penerapan
PPK-BLUD, harus mengacu kepada rencana strategi Pemerintah Daerah yang
memuat
1) visi yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
2) misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
3) program strategis yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
atau mungkin timbul
4) pengukuran pencapaian kinerja yaitu pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan
disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
tercapainya kinerja
d. Laporan keuangan pokok
Untuk menilai laporan keuangan, maka terlebih dahulu harus dibagi atas:
1). Laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan, yaitu :
a). Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya ekonomi yang dikelola;
b). Menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja daerah.
2). Neraca yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3). Laporan arus kas yaitu dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan
dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non-anggaran yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas
selama periode tertentu.
4). Catatan atas laporan keuangan yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran,
neraca/prognosa neraca dan laporan arus kas, yang disertai laporan mengenai
kinerja keuangan.
e) Standar Pelayanan Minimum (SPM)
Penilaian SPM yang akan menerapkan PPK-BLUD, meliputi kualitas layanan,
pemerataan, kesetaraan layanan dan kemudahan memperoleh layanan.
f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
Dalam melakukan penilaian terhadap laporan audit terakhir atau pernyataan
bersedia untuk diaudit, maka indikator yang dinilai adalah laporan audit,
pernyataan bersedia diaudit.
2.3.3 Standar dan Tarif Layanan
Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur
layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat dan
bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi
oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang
diharapkan, standar layanan umum seyogianya memenuhi persyaratan specific,
measurable, attainble, reliable, and timely (SMART) .
Standar pelayanan minimum, baik yang ditetapkan oleh menteri, pimpinan
lembaga non kementerian atau lembaga negara maupun yang diusulkan sendiri oleh
instansi pemerintah yang menetapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan keseteraan
layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Sementara itu kualitas
layanan meliputi teknis pelayanan, proses layanan, tata cara dan waktu tunggu untuk
mendapatkan layanan. Kualitas layanan kesehatan tidak boleh dikesampingkan oleh
instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum. Ketika tidak terpenuhi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dapat
dicabut oleh Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010).
Sabarguna (2008) menyatakan ada beberapa aspek yang memengaruhi
kepuasan terhadap layanan kesehatan, yaitu:
a. Aspek kenyamanan, meliputi lokasi rumah sakit, kebersihan rumah sakit,
kenyamanan ruangan yang akan digunakan pasien, makanan yang dimakan
pasien, dan peralatan yang tersedia dalam ruangan.
b. Aspek hubungan pasien dengan petugas rumah sakit, meliputi keramahan petugas
rumah sakit terutama petugas kesehatan, informasi yang diberikan oleh petugas
rumah sakit, komunikatif, respontif, suportif, dan cekatan dalam melayani pasien.
c. Aspek kompetensi teknis petugas, meliputi keberanian bertindak, pengalaman,
gelar, dan terkenal.
d. Aspek biaya, meliputi mahalnya pelayanan, terjangkau tidaknya oleh pasien, dan
ada tidaknya keringanan yang diberikan kepada pasien.
Tarif layanan yang ditetapkan merupakan usulan yang memperoleh
persetujuan dari menteri, pimpinan atau pimpinan lembaga negara tempat badan
layanan umum itu bernaung. Namun, untuk menetapkan tarif layanan, terlebih dahulu
harus mempertimbangkan faktor-faktor, yaitu: a) Kontinuitas dan pengembangan
layanan, b) Daya beli masyarakat, c) Asas keadilan dan kepatutan dan, d).
Kompetisi yang sehat (Atmadja, 2009).
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, diharapkan tarif layanan
tidak memberatkan sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian positif bagi
penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Penilaian positif dari
masyarakak berarti kelangsungan keberadaan badan layanan umum untuk melakukan
pelayanan secara berkesinambungan.
2.3.4. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan badan layanan umum merupakan bagian integral dari
pengelolaan keuangan negara sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari
hukum keuangan negara. Ketika pengelolaan keuangan badan layanan umum terpisah
secara tegas dan pengelolaan keuangan negara berarti suatu penyimpangan atau
berlawanan dengan hukum keuangan negara. Menteri, pimpinan lembaga non
kementerian, atau pimpinan lembaga negara wajib mengarahkan agar pengelolaan
keuangan badan layanan umum yang berada dalam naungannya berpedoman pada
hukum keuangan negara (Saidi. 2008).
Meskipun badan layanan umum dapat melakukan pengelolaan keuangannya
berbeda dengan instansi pemerintah yang bukan badan layanan umum, tetap memiliki
keterikatan untuk tidak melanggar hukum keuangan negara. Jika pengelola keuangan
badan layanan umum dalam pengelolaannya menimbulkan kerugian negara, berarti
wajib mempertanggungjawabkan, baik di luar peradilan maupun melalui peradilan.
Pertanggungjawaban itu merupakan konsekuensi dari pengelolaan keuangan suatu
badan layanan umum yang menyimpang dan pengelolaan keuangan negara yang
dilakukan oleh pengelola yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum.
Menurut Saidi (2008) aspek yang penting diperhatikan dalam pengelolaan
keuangan BLU/BLUD yaitu:
1. Perencanaan dan penganggaran
Badan layanan umum menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan
dengan mengacu kepada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh
kementerian negara. Rencana bisnis dan anggaran memuat antara lain:
a. kondisi kinerja tahun berjalan.
b. asumsi makro dan mikro
c. target kinerja (output yang terukur)
d. analisis dan perkiraan biaya per output dan agregrat.
e. perkiraan harga, anggaran dan prognosa laporan keuangan.
2. Dokumentasi pelaksanaan anggaran
Anggaran yang dilaksanakan oleh badan layanan umum harus ditetapkan
dalam bentuk dokumen sehingga mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat. Dokumentasi pelaksanaan anggaran mencakup seluruh
pendapatan/biaya, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa atau
barang yang akan dihasilkan.
3. Pendapatan dan belanja
Pendapatan badan layanan umum adalah penerimaan dari anggaran
negara, pendapatan diperoleh dari jasa layanan, hibah terikat/tidak terikat,
hasil kerja sama dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya.
4. Pengelolaan kas, piutang dan utang
Dalam rangka pengelolaan kas, badan layanan umum menyelenggarakan
hal-hal antara lain:merencanakan penerimaan dan pengeluaran, melakukan
pemungutan pendapatan/tagihan, menyimpan kas dan mengelola rekening
bank, melakukan pembayaran, mendapatkan sumber dana untuk menutup
defisit jangka pendek dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
5. Pengelolaan Barang
Kewenangan pengadaan barang dan jasa oleh badan layanan umum
didasari pada prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktik bisnis
yang sehat.
6. Penyelesaian kerugian
Setiap kerugian negara pada BLU yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian
negara.
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara,
wajib mengganti kerugian tersebut.
7. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.
BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu
pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan
ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga. Laporan keuangan BLU
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga sesuai
standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh pemeriksa eksternal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
Menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab atas keberhasilan
pencapaian sasaran program berupa hasil (political accountability),
sedangkan pimpinan BLU bertanggungjawab atas keberhasilan
pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (operational accountability)
dan terhadap kinerja BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam
RBA.
8. Akuntabilitas kinerja
Pimpinan badan layanan umum mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja
operasional dan pengintegrasiannya dengan laporan keuangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Surplus dan defisit
Surplus anggaran BLU adalah selisih lebih antara pendapatan dengan
belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional
berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Estimasi surplus dalam tahun
anggaran berjalan diperhitungkan dalam RBA tahun anggaran berikut
untuk disetujui penggunaannya.
Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun
anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui Menteri/Pimpinan
Lembaga. Menteri Keuangan dapat mengajukan anggaran untuk menutup
defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBD tahun anggaran
berikutnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 disebutkan
indikator standar pelayanan minimum rumah sakit berdasarkan pelayanan
administrasi yaitu:
a. Tindakan lanjut hasil pertemuan tingkat direksi
Pelaksanaan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh peserta pertemuan terhadap
kesepakatan atau keputusan yang telah diambil sesuai dengan permasalahan pada
bidang-bidang masing-masing.
b. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
Akuntabilis kinerja adalah perwujudan kewajiban rumah sakit untuk
mempertangggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung
jawaban secara periode. Laporan Akuntabilitas kinerja yang lengkap adalah
laporan kinerja yang memuat pencapaian yang ada pada SPM, indikator-indikator
kinerja pada strategik bisnis rumah sakit dan indikator-indikator lain yang
dipersyaratkan oleh pemerintah daerah.
c. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
Usulan kenaikan pangkat dilakukan dua periode dalam satu tahun yaitu bulan
April dan Oktober.
d. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala
Usulan kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji secara periodek sesuai
peraturan kepegawaian yang berlaku (UU No. 8/1974, UU No. 43/1999) sehingga
tergambarnya kepedulian rumah sakit terhadap kesejahteraan pegawai.
e. Pegawai yang mendapat pelatihan minimal 20 jam bertahun
Pelatihan adalah semua kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang
dilakukan baik di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit yang bukan merupakan
pendidikan formal. Minimal pada pegawai 20 jam per tahun.
f. Cost recovery
Jumlah pendapatan fungsional dalam periode waktu tertentu dibagi dengan
jumlah pembelanjaan operasional dalam periode waktu tertentu sehingga
tergambar tingkat kesehatan keuangan di rumah sakit.
g. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
Laporan keuangan meliputi realisasi anggaran dan arus kas dan diselesaikan
sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
h. Kecapatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap.
Informasi tagihan pasien rawat inap meliputi semua tagihan pelayanan yang telah
diberikan. Kecapatan waktu tersebut adalah waktu mulai pasien dinyatakan boleh
pulang oleh dokter sampai dengan informasi tagihan diterima oleh pasien.
i. Kecepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepatan waktu.
Insentif merupakan imbalan yang diberikan .kepada karyawan sesuai dengan
kinerja pegawai yang dicapai dalam satu bulan.
2.3.5. Pola Tata Kelola
Menurut Atmadja (2009), penilaian pola tata kelola terdiri dari 3 aspek yaitu
1) tata kerja meliputi peraturan internal kepegawaian, perkembangan misi dan
strategis, pengelompokkan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan dan
pendayagunaan SDM, 2) akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada unit kerja, dan 3) Tranparansi yaitu asas
keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar dapat diterima
secara langsung bagi yang membutuhkan.
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 disebutkan bahwa perubahan status
dari BLU Penuh menjadi BLU Bertahap atau sebaliknya, dapat terjadi apabila BLU
yang bersangkutan mengalami penurunan atau peningkatan kinerja.
2.3.6. Perubahan dan Pencabutan Status
Ditjen
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan PK-BLU setiap periode melakukan
pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja BLU. Hasil dari pembinaan, monitoring,
dan evaluasi tersebut menjadi masukan dalam perubahan status BLU.
Pencabutan status BLU menjadi satker biasa apabila:
a. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi atau masukan dari tim
pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja BLU ;
b. Dicabut oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri teknis/pimpinan lembaga;
c. Berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan.
Apabila menteri/pimpinan lembaga teknis mengajukan usulan pencabutan
BLU, Menteri Keuangan membuat penetapan pencabutan penerapan PK-BLU paling
lambat tiga bulan sejak tanggal usulan tersebut diterima. Jika melebihi jangka waktu
tersebut, usulan pencabutan dianggap ditolak. Instansi pemerintah yang pernah
dicabut dari status PK-BLU dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PK-BLU.
2.4. Landasan Teori
Penerapan BLUD berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 yaitu
menyelenggarakan pelayanan umum, bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
Iayanan umum, tidak mencari laba, merencanakan tata kerja, anggaran dan laporan
BLU dan dilakukan dengan praktik bisnis yang sehat. Apabila kriteria asas ini tidak
dapat dipertahankan, maka RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya berstatus BLUD
penuh dapat dicabut atau berubah status menjadi BLUD bertahap ataupun ditolak,
sehingga dapat menghambat dana (finansial) yang dapat langsung dikelola melalui
laporan pertanggungjawaban. Kondisi ini juga berdampak terhadap pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
BLUD (PPK-BLUD) terdiri dari kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola,
rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan
laporan audit terakhir. Demikian juga penerapan BLUD merupakan salah satu faktor
yang turut menentukan kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya. Dalam penelitian penerapan BLUD dibatasi, laporan keuangan pokok dan
laporan audit terakhir karena kedua indikator ini hanya dapat dinilai oleh pegawai
keuangan saja.
Kinerja organisasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya berdasarkan prinsip
good governance dengan mengacu teori Gibson (2003) meliputi variabel individu,
organisasi dan psikologis. Variabel psikologis yaitu motivasi atau keinginan atau
dorongan pegawai dalam meningkatkan kinerja. Motivasi dalam penelitian adalah
kesanggpuan petugas administrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Variabel
organisasi terdiri dari variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan
desain pekerjaan, dan berefek tidak langsung terhadap prilaku dan kinerja individu.
Desain pekerjaan merupakan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja
seorang individu atau kelompok pegawai secara organisasional. Tujuannya adalah
untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi,
teknologi dan keperilakuan. Dalam hal ini aspek desain pekerjaan pegawai
administrasi RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya dikaitkan dengan penerapan BLUD
dengan indikator kesanggupan meningkatkan kinerja,
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya sebelum menjadi BLUD dana
operasional bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan
kegiatan yang dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Anggaran
biaya keuangan yang diprogramkan untuk kepentingan rumah sakit melalui
pengesahan dari lembaga eksekutif dan legislatif daerah sehingga dapat menghambat
kinerja pegawai adminstrasi. Setelah RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya BLUD,
pola tata kelola, rencana
strategis bisnis dan standar pelayanan minimal. Organisasi adalah wadah atau tempat
terselenggaranya administrasi dengan cara yang sistematis untuk memadukan bagian-
bagian yang saling tergantung menjadi suatu kesatuan yang utuh di mana
kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dilatih untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.
maka pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan
sepenuhnya dikelola oleh rumah sakit sehingga memungkinkan terjadi perubahan-
perubahan ke arah yang lebih mempercepat hasil kerja pegawai administrasi dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Ilyas (2001) menyatakan untuk menilai kualitas kerja SDM, perlu dilakukan
penilaian kerja dengan cara membandingkan hasil karya yang dilakukan personel
dengan standar prestasi kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dari hasil
penilaian ini ternyata personel yang bersangkutan masih jauh atau belum dapat
mencapai tolak ukur yang ditetapkan, maka salah satu penyebabnya adalah belum
sepenuhnya personel tersebut melaksanakan disiplin kerja, menunda-nunda pekerjaan
sehingga target penyelesaian pekerjaan tidak pernah tercapai. Sedangkan indikator
kinerja menurut produktivitas, efektivitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan
akuntabilitas (Tjandra, 2005; Dwiyanto, 1995).
2.5. Kerangka Konsep
Variabel Bebas Variabel Terikat
Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian
Penerapan Badan Layanan Umum (BLUD)
− Kesanggupaan meningkatkan kinerja
− Pola tata kelola − Rencana Strategis Bisnis − Standar Pelayanan Minimum
Kinerja Pegawai Administrasi
− Kualitas − Kuantitas − Efektifitas − Komitmen kerja T j b
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Menurut Singarimbun (1995),
survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data
yang dipelajari adalah data dari sampel, dengan pendekatan cross sectional study
dimana pengumpulan data variabel bebas dan data variabel terikat dilakukan secara
bersamaan untuk mengetahui pengaruh penerapan BLUD terhadap kinerja pegawai
administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di RSUD Aceh Barat Daya pada bulan Mei tahun
2013. Pemilihan RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya tersebut menjadi objek
penelitian karena rumah sakit telah menjadi badan layanan umum daerah pada tahun
2011.
3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai administrasi di RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya sebanyak 34 orang terdiri dari kepala bagian tata usaha
1 orang, kepala bidang sub bagian 3 orang, kepala bidang 3 orang, kepala seksi 6
orang dan staf 21 orang. Alasan pengambilan populasi adalah pegawai administrasi
berperan serta dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan dan melaksanakan
program-program kesehatan tentang BLUD di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya.
3.3.2 Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian atau seluruh populasi yang akan
diteliti. Jumlah sampel dalam penelitian diambil adalah seluruh pegawai administrasi
di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya sebanyak 34 orang.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai
berikut:
3.4.1 Data Primer
Data primer diperoleh menggunakan daftar pertanyaan (questionnaire) yang
diberikan kepada pegawai administrasi yang telah dipersiapkan berupa pertanyaan
penerapan BLUD dan kuesioner kinerja pegawai administrasi dinilai oleh atasan
masing-masing bagian. Direktur menilai kepala bagian tata usaha 1 orang dan 3 orang
kepala bidang pelayanan medis, bidang keperawatan dan bidang penunjang medis.
Kemudian kepala bagian tata usaha menilai 3 orang kepala subbag tata usaha umum,
sub bag perencanaan dan subbag keuangan. Kepala bidang pelayanan medis menilai
kepala seksi pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap, seksi pelayanan medis
rawat darurat, intensif dan bedah sentral. Kepala bidang penunjang medis menilai
kepala seksi penunjang medis, penelitian dan pengembangan dan seksi informasi
pemasaran sosial dan upaya rujukan. Kepala bidang keperawatan menilai kepala seksi
asuhan keperawatan dan seksi etika profesi dan logistik keperawatan, Sedangkan
kasubbag dan kasi menilai masing-masing stafnya.
3.4.2 Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari studi dokumentasi yang diperoleh dari bagian
administrasi rumah sakit berupa data cetak yang berupa aturan-aturan, laporan
kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian ini.
3.4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas
Instrument penelitian berupa kuesioner untuk pengumpulan data primer,
sebelum digunakan dalam penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan
reliabilitas terhadap 30 orang pegawai adminsitrasi yang diselenggarakan pada bulan
April 2013 di RSUD Yulidin Away Kabupaten Aceh Selatan.
1. Uji Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (instrumen) dalam mengukur suatu data
(Ghozali, 2005). Untuk mengetahui validitas suau instrument (dalam kuesioner)
dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor r-hitung masing-masing
pertanyaan dalam suatu variabel. Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson
Product Moment Correlation, dengan kriteria;
a. Bila r-hitung > r-tabel maka pertanyaan valid
b. Bila r-hitung < r-tabel maka pertanyaan tidak valid.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan Alpha Cronbach untuk
mengetahui konsistensi internal antar variabel dalam instrumen. Dengan kata lain, uji
reliabilitas akan mengindikasikan apakah instrumen-instrumen yang dipergunakan
dalam penelitian ini layak dan berkaitan atau tidak berkaitan. Dalam metode Alpha
Cronbach telah ditentukan bahwa jika nilai Alpha Cronbach mendekati 1, maka hal
ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan sudah sangat baik (reliable) atau
jawaban responden akan cenderung sama walaupun diberikan kepada responden
tersebut dalam bentuk pertanyaan yang berbeda (konsisten), sedangkan jika berada di
atas 0.8 adalah baik, tetapi bila berada di bawah nilai 0.6 tidak baik atau tidak reliabel
(Riduwan, 2008).
Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian didapat hasil pada
Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner Penelitian
No Variabel Butir Pertanyaan
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha
Keterangan
Kesanggupan Meningkatkan Kinerja 0,838 Reliabel 1 0,775 Valid 2 0,497 Valid 3 0,567 Valid 4 0,696 Valid 5 0,408 Valid 6 0,789 Valid 7 0,408 Valid Pola Tata Kelola 0,903 Reliabel 1 0,873 Valid 2 0,859 Valid 3 0,704 Valid 4 0,671 Valid 5 0,704 Valid
Tabel 3.1 Lanjutan
Rencana Strategis Bisnis 0,896 Reliabel 1 0,861 Valid 2 0,846 Valid 3 0,678 Valid 4 0,679 Valid 5 0,678 Valid Standar Pelayana Minimal 0,919 Reliabel 1 0,893 Valid 2 0,559 Valid 3 0,573 Valid 4 0,905 Valid 5 0,818 Valid 6 0,893 Valid Kinerja Pegawai Administrasi 0,908 Reliabel 1 0,832 Valid 2 0,614 Valid 3 0,656 Valid 4 0,749 Valid 5 0,423 Valid 6 0,796 7 0,461 8 0,824 9 0,590 10 0,638 11 0,749 12 0,423
Hasil uji validitas dan reliabilitas diperoleh nilai r > rtabel, (0,361) sehingga
seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Demikian dengan uji reliabilitas diperoleh
nilai r Cronbach Alpha > r (0,6), sehingga seluruh item pertanyaan dinyatakan
reliabel.
3.5 Variabel dan Definisi Operasional
Penerapan BLUD adalah penilaian pegawai administrasi terhadap pelaksanaan
badan layanan umum daerah meliputi kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata
kelola, rencana strategis bisnis, dan standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (BLU).
Kinerja pegawai administrasi adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap
pegawai administrasi sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya
di rumah sakit meliputi kualitas, kuantitias, efektifitas, komitmen kerja dan tanggung
jawab. Variabel penelitian dan definisi operasional pada Tabel 3.2. berikut.
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel Definisi Variabel Indikator Pengukuran Penerapan BLUD Kesanggupan meningkatkan kinerja (X1)
Penilaian pegawai administrasi terhadap kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan administrasi
Kemampuan pegawai administrasi dalam pelayanan admnistrasi kesehatan
Ord
Pola tata kelola (X2)
Penilaian pegawai administrasi terhadap tata kerja, akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan
a Tata kerja b Akuntabilitas c Transparansi
Ordinal
Rencana Strategis Bisnis (X3)
Penilaian pegawai administrasi tentang rencana kerja yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi
a Visi dan misi b Program strategis c. Pengukuran
pencapaian kinerja pelayanan
d. Pengukuran pencapaian kinerja keuangan
Ordinal
Tabel 3.2 Lanjutan
Standar Pelayanan Minimal (X4)
a Kualitas layanan b Pemerataan c. Kesetaraan layanan d. Kemudahan memperoleh layanan
Ordinal
Kinerja Pegawai Administrasi
Penilaian pimpinan terhadap perilaku nyata yang ditampilkan setiap pegawai administrasi sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya di rumah sakit setelah menjadi BLUD
a. Kualitas b. Kuantitas c. Efektifitas d. Komitmen kerja e. Tanggung jawab
Ordinal
3.6 Metode Pengukuran
Metode pengukuran yang digunakan untuk variabel bebas yaitu penerapan
BLUD adalah menggunakan skala Likert dengan option pilihan jawaban sangat
setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan variabel
terikat (kinerja pegawai administrasi) menggunakan skala Likert dengan alternatif
jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
Penggunan skala Likert karena penulis ingin melihat gambaran posisi responden atas
jawaban responden dalam kelompoknya (posisi relative) serta pengukurannya
sederhana dan mudah dibuat.
Tabel 3.3. Pengukuran Variabel Penelitian
Variabel Penelitian
Jumlah Pertanya
an
Alternatif Jawaban
Skor Nilai Skala Ukur
Penerapan BLUD Kehandalan
Kesanggupan meningkatkan kinerja (X1)
7 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak setuju
Sangat baik 31-35 Baik 25-30 Kurang Baik 19-24 Tidak Baik 13-18 Sangat Tidak Baik 7-12
Ordinal
Pola tata kelola (X2)
5 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak setuju
Sangat baik 25 Baik 20-24 Kurang Baik 15-19 Tidak Baik 10-14 Sangat Tidak Baik 5-9
Ordinal
Rencana Strategis Bisnis (X3)
5 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak setuju
Sangat baik 25 Baik 20-24 Kurang Baik 15-19 Tidak Baik 10-14 Sangat Tidak Baik 5-9
Ordinal
Standar Pelayanan Minimal (X4)
6 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak setuju
Sangat baik 26-30 Baik 21-25 Kurang Baik 16-20 Tidak Baik 11-15 Sangat Tidak Baik 6-10
Ordinal
Kinerja Pegawai Administrasi
12 Sangat setuju Setuju Kurang setuju Tidak setuju Sangat Tidak setuju
Sangat baik 51-60 Baik 41-50 Kurang Baik 31-40 Tidak Baik 22-31 Sangat Tidak Baik 12-21
Nominal
3.7. Metode Analisis Data
1. Analisa Univariat
Analisis univariat dilakukan untuk menjelaskan dan mengambarkan seluruh
variabel bebas yaitu penerapan BLUD (kesanggupan meningkatkan kinerja, pola
tata kelola, rencana strategis bisnis, dan standar pelayanan minimal) serta variabel
terikat yaitu kinerja organisasi dalam bentuk distribusi tabel frekuensi.
2. Analisa Bivariat
Analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel
bebas dan variabel terikat. Analisa bivariat menggunakan uji korelasi product
moment. Jika dalam analisis bivariat ternyata terdapat hubungan yang signifikan,
maka variabel bebas tersebut dilanjutkan ke dalam analisis multivariat.
3. Analisa Multivariat
Analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana variabel bebas secara
bersama-sama memengaruhi variabel terikat. Analisis multivariat dilakukan untuk
mengetahui pengaruh seluruh variabel independen yang signifikan pada uji bivariat
diuji secara bersama-sama terhadap variabel dependen menggunakan uji regresi linier
berganda (Sudigdo, 2002) dengan persamaan sebagai berikut:
Y = a + B1X1+B2X2 + B3X3 + B4X
Keterangan :
4
Y = Kinerja pegawai administrasi
a = Intercept/konstanta
B1, B2, B3, B4,
X
= Koefisien regresi
1
X
= Kesanggupaan meningkatkan kinerja
2
X
= Pola tata kelola
3
X
= Rencana strategis bisnis
4
Kriteria penilaian adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel
dependen dengan tingkat kepercayaan
= Standar pelayanan minimal
α =0,05.
BAB 4
HASIL PENELITIAN
4.1. Gambaran RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
4.1.1. Sejarah RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya merupakan Rumah Sakit
Pemerintah yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berdiri sejak tahun
2006, beralamat di JI. Kesehatan No. 93 Blangpidie, dengan Pelayanan Rawat Jalan-
Poliklinik Umum, Polillinik Gigi, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik Kesehatan
Ibu dan Anak, dan Poliklinik Bedah, serta pelayanan rawat inap dengan jumlah
tempat tidur 40. Pada tanggal 22 Mei tahun 2008 RSUD Aceh Barat Daya (ABDYA)
pindah ke Jl. Nasional Padang Meurante. Gedung Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya yang terletak di JI. Nasional Padang Meurante ini
dibangun pada tahun 2006 oleh Non Government Organization (NGO) bernama
KOICA yang berasal dan Korea Selatan. RSUD Abdya telah menempati bangunan
baru tersebut sejak tanggal 14 April 2008. RSUD ABDYA menjadi pusat rujukan
bagi fasilitas pelayanan kesehatan dibawahnya dalam lingkungan Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat Daya, yang terdiri dari 3 Puskesmas perawatan, 10 puskesmas
non perawatan 27 unit puskesmas pembantu dan 22 unit poskesdes.
RSUD ABDYA saat ini memiliki 100 TT yang terdiri dan Kelas III 60 TT,
Kelas II 30 TT, VIP 10 TT. Jumlah SDM RSUD ABDYA adalah 315 orang terdiri
dari 5 dokter spesialis, 1 dokter gigi dan 15 dokter umum. Tenaga Paramedis 142
orang, Analis 15 orang, Radiografer 14 orang, Apoteker 3 orang, serta pendukung
pelayanan dan manajemen sebanyak 120 orang.
4.1.2. Visi dan Misi
Visi RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya adalah menjadi rumah sakit rujukan
Barat Selatan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi adalah:
1. Memberikan pelayanan yang prima.
2. Meningkatkan sarana dan prasrana sesuai dengan standar.
3. Meningkatkan pengembangan SDM rumah sakit.
4. Menciptakan suasana kerja yang kondusif melalui kebersamaan, loyalitas dan
disiplin yang tinggi.
4.2 Karakteristik Responden
Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai
administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya berjumlah 34 orang. Karakteristik
responden terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan, jabatan, masa kerja dan unit
kerja yang beragam. Pada Tabel 4.1 diketahui distribusi umur responden lebih banyak
pada kelompok umur 36-45 tahun 17 orang (50%), disusul berumur 25-35 tahun 14
orang (41,2%) dan berumur 46-55 tahun 3 orang (8,8%). Responden berjenis
kelamin lebih banyak perempuan yaitu 21 orang (61,8%), selebihnya laki-laki 13
orang (38,2%). Responden berlatar belakang pendidikan lebih banyak SMA yaitu 19
orang (55,9%), disusul Sarjana yaitu 12 orag (35,3%), kemudian DI yaitu 2 orang
(5,9%) dan DIII yaitu 1 orang (2,9%). Responden bekerja dengan masa kerja lebih
banyak 5 sampai dengan 10 tahun dan di atas 10 tahun, masing-masing yaitu 12
orang (35,3%), selebihnya telah bekerja di bawah 5 tahun yaitu 10 orang (29,4%).
Responden dalam melaksanakan tujuan rumah sakit berdasarkan struktur organisasi
dibagi menjadi 4 bagian terdiri dari 15 orang (44,1%) bekerja di Bagian Tata Usaha,
8 orang (23,6%) bekerja di Bidang Penunjang Medis, 6 orang (17,6%) bekerja di
Bidang Pelayanan Medis dan sementara Bidang keperawatan 5 orang (14,7%).
Tabel 4.1 Distribusi Karakteristik Responden
No Karakteristik Responden n % Umur (tahun) 1. 25-35 14 41,2 2. 36-45 17 50,0 3. 46-55 3 8,8 Total 34 100,0 Jenis Kelamin
1. Perempuan 21 61,8 2. Laki-laki 13 38,2 Total 34 100,0
Pendidikan 1. SMA 19 55,9 2. D I 2 5,9 3. D III 1 2,9 4. Sarjana 12 35,3 Total 34 100,0 Jabatan 1. Kabag 1 2,9 2. Kasubbag 3 8,8 3. Kabid 3 8,8 4. Kasi 6 17,7 5 Staf 21 61,8 Total 34 100,0
Tabel 4.1 (Lanjutan)
Masa Kerja 1. < 5 tahun 10 29,4 2. 5-10 tahun 12 35,3 3. > 10 tahun 12 35,3 Total 34 100,0 Unit Kerja 1. Bag Tata usaha 15 44,1 2. Bid pelayanan medis 6 17,6 3. Bid penunjang medis 8 23,6 4. Bid keperawatan 5 14,7 Total 34 100,0
4.3. Analisis Univariat
4.3.1. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Pada penelitian ini pengukuran BLUD berdasarkan kesanggupan meningkatan
kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, dan standar pelayanan minimal.
1. Kesanggupan meningkatan kinerja
Hasil penelitian tentang penerapan BLUD di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya berdasarkan kesanggupan meningkat kinerja seperti tersaji pada Tabel 4.2
menunjukkan bahwa sebagian besar responden (64,7%) setuju dalam meningkatkan
kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi yang didukung dengan pengelolaan
keuangan sendiri. Responden menyatakan setuju dalam mendapat promosi jabatan
berstatus pegawai berprestasi dengan tanggung jawab yang lebih besar setelah rumah
sakit menjadi BLUD (47,1%). Responden menyatakan setuju diberikan kesempatan
yang sama setelah rumah sakit menjadi BLUD sesuai kebutuhan untuk mengikuti
pelatihan dalam meningkatkan kemampuan /keterampilan (67,6%) disebabkan
kemampuan bidang administrasi belum maksimal dikuasai. Responden menyatakan
kurang setuju dan setuju menambah waktu kerja di luar jam kerja untuk
menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggungjawab dengan insentif yang lebih
besar saat ini dibandingkan dengan sebelum BLUD (41,2%). Responden menyatakan
setuju mengikuti pelatihan/seminar di luar daerah untuk menambah wawasan dan
keterampilan dengan biaya yang lebih besar saat ini dibandingkan dengan sebelum
BLUD (52,9%). Responden menyatakan kurang setuju mempunyai peluang yang
sama dengan pegawai lain setelah rumah sakit menjadi BLUD dalam meningkatkan
kemampuan dan keterampilan (58,8%) karena keterbatasan dana sehingga pegawai
yang diberi pelatihan sesuai kebutuhan. Responden menyatakan kurang puas bekerja
dengan manajemen kerja rumah sakit saat ini dengan sistem mengelola dana
keuangan sendiri dalam meningkatkan kinerja (50.0%) disebabkan penghargaan tidak
pernah diberikan oleh pimpinan rumah sakit.
Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Kesanggupan Meningkatkan
Kinerja
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 1. Kemampuan untuk
mencapai tujuan organisasi yang didukung dengan pengelolaan keuangan sendiri
6 17,6 22 64,7 6 17,6 0 0,0 0 0,0 34 100
2. Promosi jabatan berstatus pegawai berprestasi dengan tanggung jawab yang lebih besar
2 5,9 16 47,1 12 35,3 4 11,8 0 0,0 34 100
Tabel 4.2 (Lanjutan)
No Kesanggupan Meningkatkan
Kinerja
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 3. Kesempatan
yang sama setelah rumah sakit menjadi BLUD sesuai kebutuhan untuk mengikuti pelatihan
3 8,8 23 67,6 7 20,6 1 2,9 0 0,0 34 100
4. Menambah waktu kerja di luar jam kerja sesuai tugas dan tanggungjawab dengan insentif yang lebih besar
1 2,9 14 41,2 14 41,2 5 14,7 0 0,0 34 100
5 Pelatihan/seminar di luar daerah untuk menambah wawasan dan keterampilan dengan biaya yang lebih besar
7 20,6 18 52,9 9 26,5 0 0,0 0 0,0 34 100
6 Peluang yang sama dengan pegawai lain dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan
2 5,9 8 23,5 20 58,8 4 11,8 0 0,0 34 100
7 Bekerja dengan manajemen kerja rumah sakit saat ini dengan system mengelola dana keuangan sendiri
0 0,0 15 44.1 17 50.0 2 5.9 0 0,0 34 100
Pada Tabel 4.3 diketahui responden lebih banyak sanggup dalam
meningkatkan kinerja untuk menerapkan BLUD di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya atau dikategorikan baik yaitu 19 orang (55,9%) dan selebihnya kurang sanggup
meningkatkan kinerja yaitu 15 orang (44,1%).
Tabel 4.3 Distribusi Kategori Kesanggupan Meningkatkan Kinerja di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Kategori Kesanggupan Meningkatkan Kinerja n (%) 1. Baik 19 55,9 2. Kurang Baik 15 44,1 Total 34 100
2. Pola Tata Kelola
Hasil penelitian tentang penerapan BLUD di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya berdasarkan pola tata kelola seperti tersaji pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa
responden menyatakan setuju dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan
peraturan internal kepegawai setelah rumah sakit menjadi BLUD (55,9%). Responden
menyatakan setuju dalam bekerja untuk mencapai misi dan strategis yang telah
ditetapkan didukung sarana yang lebih memadai setelah rumah sakit menjadi BLUD
(41,2%). Responden menyatakan setuju melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu
kepada misi dan strategis yang telah ditetapkan setelah rumah sakit menjadi BLUD
(55,9%). Responden menyatakan setuju apabila ditempatkan atau diangkat oleh
pimpinan rumah sakit berdasarkan prestasi pegawai setelah rumah sakit menjadi
BLUD (61,8%). Responden menyatakan kurang setuju dalam memperoleh informasi
sebagai hasil kebijakan-kebijakan dari pimpinan bersifat transparan setelah rumah
sakit menjadi BLUD (47,1%) disebabkan sistem informasi yang digunakan secara
manual sehingga bagian-bagian lainnya tidak mendapatkan informasi secara langsung
tetapi melalui proses pencarian informasi dari dokumen-dokumen rumah sakit dan
pegawai administrasi tidak seluruhnya terlibat dalam kegiatan rapat.
Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pola Tata Kelola di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Pola Tata Kelola
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 1. Melaksanakan
tugas dan tanggung jawab dengan peraturan internal kepegawai
10 29,4 19 55,9 5 14,7 0 0,0 0 0,0 34 100
2. Bekerja untuk mencapai misi dan strategis yang telah ditetapkan didukung sarana yang lebih memadai
10 29,4 14 41,2 10 29,4 0 0,0 0 0,0 34 100
3. Melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada misi dan strategis
13 38,2 19 55,9 2 5,9 0 0,0 0 0,0 34 100
4 Ditempatkan atau diangkat oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan prestasi pegawai
8 23,5 21 61,8 5 14,7 0 0,0 0 0,0 34 100
5 Memperoleh informasi sebagai hasil kebijakan-kebijakan dari pimpinan bersifat transparan
2 5,9 11 32,4 16 47,1 4 11,8 1 2,9 34 100
Pada Tabel 4.5 diketahui responden lebih banyak melaksanakan administrasi
pola tata kelola dalam menerapkan BLUD di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
baik yaitu 21 orang (61,8%) dan selebihnya penyelesaian administrasi pola tata kelola
kurang baik yaitu 13 orang (38,2%).
Tabel 4.5 Distribusi Kategori Pola Tata Kelola di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Kategori Pola Tata Kelola n (%) 1. Baik 21 61,8 2. Kurang Baik 13 38,2 Total 34 100
3. Rencana Strategis Bisnis
Hasil penelitian tentang penerapan BLUD di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya berdasarkan rencana strategis bisnis seperti tersaji pada Tabel 4.6 menunjukkan
bahwa responden menyatakan setuju bahwa dalam mencapai visi dan misi dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai standar dan didukung dengan
fasilitas dan sumber daya yang handal (73,5%). Responden menyatakan setuju atas
menerapkan potensi-potensi rumah sakit yang tertuang dalam rencana strategis
setelah rumah sakit menjadi BLUD (61,8%). Responden menyatakan setuju dalam
bekerja meminimalisasi kendala-kendala yang tertuang dalam rencana strategis untuk
mencapai rencana strategis setelah rumah sakit menjadi BLUD (41,2%) disebabkan
anggaran yang terbatas. Responden menyatakan setuju dalam menganalisis hasil
kegiatan pelayanan kesehatan tahun berjalan berdasarkan faktor internal dan eksternal
yang tertuang dalam rencana strategis untuk mencapai kinerja setelah rumah sakit
menjadi BLUD (58,8%). Responden menyatakan sangat setuju menyelesaikan
laporan kegiatan bulanan setiap tanggal 1 setiap bulan dengan tepat waktu setelah
rumah sakit menjadi BLUD (50%).
Tabel 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Rencana Strategis Bisnis
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 1. Untuk
mencapai visi dan misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat didukung dengan fasilitas dan sumber daya yang handal
2 5,9 25 73,5 5 14,7 2 5,9 0 0,0 34 100
2. Penerapan potensi-potensi yang tertuang dalam rencana strategis
6 17,6 21 61,8 6 17,6 1 2,9 0 0,0 34 100
3. Peminimalisasi kendala-kendala yang tertuang dalam rencana strategis untuk mencapai rencana strategis
8 23,5 14 41,2 11 32,4 1 2,9 0 0,0 34 100
4 Penganalisisan hasil kegiatan pelayanan kesehatan tahun berjalan berdasarkan faktor internal dan eksternal
5 14,7 20 58,8 9 26,5 0 0,0 0 0,0 34 100
Tabel 4.6 (Lanjutan)
No Rencana Strategis Bisnis
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 5 Penyelesaian
laporan kegiatan bulanan setiap tanggal 1 setiap bulan dengan tepat waktu
17 50,0 14 41,2 3 8,8 0 0,0 0 0,0 34 100
Pada Tabel 4.7 diketahui pegawai adminisrasi lebih banyak baik dalam
melaksanakan administrasi rencana strategis bisnis dalam menerapkan BLUD di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya yaitu 22 orang (64,7%) dan selebihnya
penyelesaian administrasi rencana bisnis yang kurang baik yaitu 12 orang (35,3%).
Tabel 4.7 Distribusi Kategori Rencana Strategis Bisnis di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Kategori Rencana Strategis Bisnis n (%) 1. Baik 22 64,7 2. Kurang Baik 12 35,3 Total 34 100
4. Standar Pelayanan Minimal
Hasil penelitian tentang penerapan BLUD di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya berdasarkan standar pelayanan minimal seperti tersaji pada Tabel 4.8
menunjukkan bahwa responden menyatakan kurang setuju dalam menyelesaikan
laporan bulanan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku yang sebelumnya
diberitahukan pimpinan pada akhir bulan kepada masing-masing unit setelah rumah
sakit menjadi BLUD (50%) disebabkan belum adanya format yang baku dalam
penyusunan laporan pertanggung jawaban bulanan. Responden menyatakan kurang
setuju dalam menyelesaikan administasi usulan kenaikan pangkat pegawai yang
dilakukan bulan April dan Oktober tepat waktu yang diberitahukan pimpinan pada
akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit setelah rumah sakit menjadi
BLUD (58,8%) disebabkan berkas-berkas terlambat dikirim ke bagian tata usaha.
Responden menyatakan kurang setuju dan setuju dalam menyelesaikan administasi
kegiatan untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan baik di rumah sakit ataupun di luar rumah
sakit tepat waktu yang diberitahukan pimpinan pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-
masing unit setelah rumah sakit menjadi BLUD (41,2%). Responden menyatakan kurang
setuju dalam menyelesaikan administasi gaji berkala pegawai tepat waktu yang
diberitahukan pimpinan pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit
setelah rumah sakit menjadi BLUD (47,1%) disebabkan adanya persyaratan
administrasi pegawai yang tidak lengkap untuk ditindak lanjuti.
Responden menyatakan setuju dalam menyelesaikan penyusunan laporan
keuangan sebelum tanggal 5 setiap bulan berikutnya yang diberitahukan pimpinan
pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit setelah rumah sakit menjadi
BLUD (61,8%). Responden menyatakan setuju dalam menyelesaikan administrasi tagihan
pasien rawat inap pada saat pulang dengan tepat waktu setelah rumah sakit menjadi BLUD
(58,8%).
Tabel 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Standar
Pelayanan Minimal
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 1. Penyelesaian
laporan bulanan tepat waktu diberitahukan pimpinan sebelumnya
3 8,8 12 35,3 17 50,0 2 5,9 0 0,0 34 100
2. Penyelesaian administasi usulan kenaikan pangkat pegawai bulan April dan Oktober tepat waktu diberitahukan pimpinan sebelumnya
2 5,9 10 29,4 20 58,8 2 5,9 0 0,0 34 100
3. Peyelesaian administasi mengikuti pelatihan di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit tepat waktu
4 11,8 14 41,2 14 41,2 3 8,8 0 0,0 34 100
4 Penyelesaian administasi gaji berkala pegawai tepat waktu diberitahukan pimpinan sebelumnya
4 11,8 11 32,4 16 47,1 3 8,8 0 0,0 34 100
5 Penyelesaian laporan keuangan sebelum tanggal 5 setiap bulan berikutnya yang diberitahukan pimpinan sebelumnya
9 26,5 21 61,8 4 11,8 0 0,0 0 0,0 34 100
6 Penyelesaian administrasi tagihan pasien rawat inap pada saat pulang dengan tepat waktu
8 23,5 20 58,8 6 17,6 0 0,0 0 0,0 34 100
Pada Tabel 4.9 diketahui pegawai administrasi lebih banyak melaksanakan
administrasi standar pelayanan minimal dalam menerapkan BLUD RSUD Blangpidie
Aceh Barat Daya kurang baik yaitu 15 orang (44,2%) dan selebihnya penyelesaian
administrasi standar pelayanan minimal yang baik yaitu 13 orang (38,2%) serta
penyelesaian administrasi . standar pelayanan minimal yang sangat baik yaitu 6 orang
(17,6%)
Tabel 4.9 Distribusi Kategori Standar Pelayanan Minimal di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Kategori Standar Pelayanan Minimal n (%) 1. Sangat Baik 6 17,6 2. Baik 13 38,2 3. Kurang baik 15 44,2 Total 34 100
4.3.2. Kinerja Pegawai Administrasi
Hasil penelitian tentang kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangpidie
Aceh Barat Daya seperti tersaji pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pimpinan
menyatakan setuju bahwa pegawai bersikap loyal dalam bekerja baik secara individu
maupun tim (67,6%). Pimpinan menyatakan setuju bahwa pegawai dalam bekerja
sama secara individu maupun tim dengan baik (76,5%) disebabkan perbedaan
persepsi diantara sesama pegawai. Pimpinan menyatakan setuju bahwa pegawai
dalam memeriksa hasil pekerjaan dilakukan secara berulang supaya tidak terjadi
kesalahan (50%). Pimpinan menyatakan kurang setuju bahwa pegawai melaksanakan
tugas dan tanggungjawabnya untuk memenuhi target perencanaan (67,6%)
disebabkan kerjasama antara lini belum efektif. Pimpinan menyatakan setuju bahwa
pegawai membuat laporan pertanggungjawaban kerja setiap tahun sesuai jadwal yang
ditetapkan (50%).
Pimpinan menyatakan setuju bahwa pegawai melaksanakan tugas
memanfaatkan waktu dengan baik (67,6%). Pimpinan menyatakan setuju bahwa
pegawai menerima tugas yang diberikan pimpinan berdasarkan
kemampuan/keterampilannya (70,6%). Pimpinan menyatakan kurang setuju bahwa
pegawai menerima semua macam penugasan yang diberikan sesuai tanggungjawab
(73,5%) disebabkan reward yang diberikan pimpinan kurang diperhatikan bagi
pegawai yang beban kerja melebihi dari jam kerjanya. Pimpinan menyatakan setuju
bahwa pimpinan memberikan dorongan atau motivasi kepada pegawai untuk
berprestasi (82,4%). Pimpinan menyatakan kurang setuju bahwa pegawai bekerja
melebihi waktu dari yang biasa untuk mencapai rencana strategis rumah sakit (50%)
karena tidak diberi insentif. Pimpinan menyatakan setuju bahwa pegawai mampu
mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan pimpinan (58,8%). Pimpinan
menyatakan kurang setuju bahwa pegawai bila melanggar disiplin, mau menerima
hukuman yang diberikan pimpinan (70,6%) disebabkan pimpinan menegakkan
displin belum merata ke semua pegawai administrasi.
Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja Pegawai Administrasi Berdasarkan Penilaian Pimpinan di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Kinerja Pegawai
Administrasi
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 1. Pegawai bersikap
loyal dalam bekerja baik
10 29,4 23 67,6 1 2,9 0 0,0 0 0,0 34 100
2. Pegawai bekerja sama dengan baik secara individu maupun tim
0 0,0 1 2,9 26 76,5 7 20,6 0 0,0 34 100
3. Pegawai memeriksa hasil pekerjaannya secara berulang
16 47,1 17 50,0 1 2,9 0 0,0 0 0,0 34 100
4. Pegawai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memenuhi target perencanaan
0 0,0 3 8,8 23 67,6 8 23,5 0 0,0 34 100
5 Pegawai membuat laporan pertanggungjawaban kerja setiap tahun sesuai jadwal
0 0,0 12 35,3 17 50,0 5 14,7 0 0,0 34 100
6 Pegawai melaksanakan tugas memanfaatkan waktu dengan baik
0 0,0 5 14,7 23 67,6 6 17,6 0 0,0 34 100
7 Pegawai menerima tugas yang diberikan pimpinan berdasarkan kemampuan/ keterampilannya
8 23,5 24 70,6 1 2,9 1 2,9 0 0,0 34 100
8 Pegawai bersedia menerima semua macam penugasan sesuai tanggung jawab
0 0,0 1 2,9 25 73,5 8 23,5 0 0,0 34 100
Tabel 4.10 (Lanjutan)
No Kinerja Pegawai
Administrasi
Sangat setuju Setuju Kurang
setuju Tidak setuju
Sangat tidak setuju
Total
n % n % n % n % n % n % 9 Pegawai
diberikan dorongan atau motivasi oleh pimpinan
5 14,7 28 82,4 1 2,9 0 0,0 0 0,0 34 100
10 Pegawai bersedia bekerja melebihi dari yang biasa
1 2,9 7 20,6 17 50,0 9 26,5 0 0,0 34 100
11 Pegawai bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan pimpinan
10 29,4 20 58,8 3 8,8 1 2,9 0 0,0 34 100
12 Pegawai mau menerima hukuman
0 0,0 2 5,9 24 70,6 8 23,5 0 0,0 34 100
Pada Tabel 4.11 diketahui responden melaksanakan tugas administrasi dalam
menerapkan BLUD RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya berkinerja kurang baik yaitu
19 orang (55,9%) dan selebihnya berkinerja baik yaitu 15 orang (44,1%).
Tabel 4.11 Distribusi Kategori Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
No Kategori Kinerja Pegawai Administrasi n (%) 1. Baik 15 44,1 2. Kurang Baik 19 55,9 Total 34 100
4.4. Analisis Bivariat
Variabel yang menjadi kandidat dalam uji multivariat yaitu penerapan BLUD,
terlebih dahulu dilakukan analisis bivariat menggunakan korelasi product moment.
Menurut Budiono (2002) variabel yang pada saat dilakukan penelitian dilakukan uji
Product Moment memiliki nilai p < 0,05 dan mempunyai kemaknaan secara substansi
dapat dijadikan kandidat yang akan dimasukkan ke dalam model multivariat.
Uji korelasi Product Moment digunakan untuk mengetahui hubungan
penerapan BLUD berdasarkan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola,
rencana strategis bisnis dan standar pelayanan minimal dengan kinerja pegawai
administrasi.
Tabel 4.12 Hubungan Penerapan BLUD Berdasarkan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal dengan Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Variabel Pearson Correlation Nilai p Kesanggupan Meningkatkan Kinerja
0, 421 0,013
Pola Tata Kelola 0, 494 0,003 Rencana Strategis Bisnis 0, 450 0,008 Standar Pelayanan Minimal 0, 462 0,006
Hasil uji statistik product moment diperoleh bahwa penerapan BLUD
berdasarkan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis
bisnis dan standar pelayanan minimal berhubungan dengan kinerja pegawai
administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya karena nilai p < 0,05.
Hasil tabulasi silang penerapan BLUD berdasarkan kesanggupan
meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis dan standar pelayanan
minimal dengan kinerja pegawai administrasi disajikan pada Tabel 4.13.
Tabel 4.13. Tabulasi Silang Penerapan BLUD (Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal) dengan Kinerja Pegawai Administrasi
Penerapan BLUD
Kinerja Pegawai Administrasi Total Baik Kurang Baik n % n % n %
Kesanggupan Meningkatkan kinerja Baik 13 68,4 6 31,6 19 100 Kurang Baik 2 13,3 13 86,7 15 100 Pola Tata Kelola Baik 13 61,9 8 38,1 21 100 Kurang Baik 2 15,4 11 84,6 13 100 Rencana Strategis Bisnis
Baik 13 59,1 9 40,9 22 100 Kurang Baik 2 16,7 10 83,3 12 100 Standar Pelayanan Minimal
Sangat Baik 4 66,7 2 33,3 6 100 Baik 9 69,2 4 30,8 13 100 Kurang Baik 2 13,3 13 86,7 15 100
Dari 19 orang responden yang menyatakan sanggup meningkatkan kinerja
dengan baik, 13 orang responden (68,4%) berkinerja baik, sementara 15 orang
responden yang menyatakan kurang sanggup meningktkan kinerja, 13 orang
responden (86,7%) berkinerja kurang baik. Dari 21 orang responden yang
menyatakan pelaksanaqn pola tata kelola dengan baik, 13 orang responden (61,9%)
berkinerja baik, sementara 13 orang responden menyatakan pola tata kelola dengan
kurang baik, 11 orang responden(84,6%) berkinerja kurang baik.
Dari 22 orang responden menyatakan menerapkan rencana strategis bisnis
dengan baik, 13 orang responden (59,1%) berkinerja baik, sementara 12 orang
responden menyatakan penerapan rencana strategis bisnis, 10 orang responden
(83,3%) berkinerja kurang baik. Dari 6 orang responden menyatakan penerapan
administrasi standar pelayanan minimal dengan sangat baik, 4 orang responden
(66,7%) berkinerja baik, sementara 13 orang responden menyatakan penerapan
administrasi standar pelayanan minimal baik, 9 orang (69,2%) berkinerja baik.
Sedangkan 15 orang responden menyatakan penerapan administrasi standar
pelayanan minimal kurang baik, 13 orang responden (86,7%) berkinerja kurang baik.
4.5 Analisis Multivariat
Berdasarkan analisis bivariat bahwa variabel penelitian yang dapat dilanjutkan
ke analisis multivariat oleh karena nilai p < 0,05 yaitu kesanggupan meningkatkan
kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis dan standar pelayanan minimal. Uji
statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap
dependen adalah regresi linier berganda serta untuk meramalkan seberapa jauh
variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen.
Tabel 4.14 Pengaruh Penerapan BLUD Berdasarkan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis dan Standar Pelayanan Minimal terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Coefficientsa
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig, B Beta 1 (Constant) 1,238 0,283 2,296 0,028
Kemampuan Meningkatkan Kinerja
0,521 0,332 2,291 0,029
Pola Tata Kelola 0,529 0,303 2,634 0,013 Rencana Strategis Bisnis 0,382 0,357 2,444 0,021 Standar Pelayanan Minimal 0,359 0,283 2,932 0,007
a, Dependent Variable: Kinerja R Square = 0,584
Tabel 4.14 diperoleh bahwa kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata
kelola, rencana strategis bisnis dan standar pelayanan minimal dengan nilai p<0,05.
Kondisi ini dapat diasumsikan bahwa kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata
kelola, rencana strategis bisnis dan standar pelayanan minimal berpengaruh terhadap
kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya.
Koefisien variabel kesanggupan meningkatkan kinerja 0,521, berarti setiap
peningkatan kesanggupan meningkatkan kinerja di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya akan mengakibatkan peningkatan kinerja pegawai administrasi sebesar 0,521.
Koefisien variabel pola tata kelola 0,529, berarti setiap peningkatan pola tata kelola di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya akan mengakibatkan peningkatan kinerja
pegawai administrasi sebesar 0,529. Variabel pola tata kelola dominan memengaruhi
kinerja pegawai administrasi.
Koefisien variabel rencana strategis bisnis 0,382, berarti setiap peningkatan
rencana strategis bisnis di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya akan mengakibatkan
peningkatan kinerja pegawai administrasi sebesar 0,382. Koefisien variabel standar
pelayanan minimal 0,359, berarti setiap peningkatan standar pelayanan minimal di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya akan mengakibatkan peningkatan kinerja
pegawai administrasi sebesar 0,359.
Nilai koefisien korelasi determinasi (R Square) sebesar 0,584 yang berarti
58,4% variasi variabel aspek penerapan BLUD mampu menjelaskan variabel terikat
yaitu kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya dan sisanya
sebesar 41,6% dipengaruhi variabel yang tidak teliti dalam penelitian ini. Persamaan
regresi yaitu :
Y = 1,238 + 0,521X1+0,529X2 + 0,382X3+0,359X
4
BAB 5
PEMBAHASAN
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya dalam penelitian dilihat berdasarkan empat aspek yaitu kesanggupan
meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategis bisnis dan standar pelayanan
minimal. Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 900/330/2011 tanggal
29 Desember 2011 masih dalam tahap sosialisasi. Status BLUD di rumah sakit
berlaku mulai bulan Desember 2011. Walaupun umur BLUD di rumah sakit masih
baru, namun pelaksanaan BLUD harus dipertahankan sebagai usaha untuk dapat
mengelola keuangan sendiri supaya pelayanan kesehatan dapat terselenggara lebih
baik lagi.
Hasil penelitian menunjukkan dari keempat aspek ini, tiga aspek yaitu
kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola dan rencana strategis bisnis dapat
dikatakan baik dengan masing-masing persentase yaitu, 55,9%, 61,8% dan 64,7%.
Sedangkan standar pelayanan minimal, penerapannya belum dapat dikatakan baik
(58,8%). Sebelum RSUD Blangpide Aceh Barat Daya menjadi BLUD, pengelolaan
keuangan di rumah sakit melalui rencana kegiatan anggaran kerja (RKA) melalui
pengesahan badan legislatif dan eksekutif.
5.1. Pengaruh Kesanggupan Meningkatkan Kinerja terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Kesanggupan meningkatkan kinerja merupakan penilaian atau pengakuan
pegawai administrasi untuk berikrar dalam meningkatkan kinerjanya. Kondisi ini
tentu didukung berbagai faktor seperti faktor dalam diri (minat, kemauan) maupun
luar dirinya seperti kebijakan-kebijakan rumah sakit.
Untuk mendukung kemampuan pegawai administrasi kearah lebih baik
berbagai upaya telah dilakukan rumah sakit melalui pelatihan/seminar khususnya
bagian keuangan. Namun demikian berdasarkan hasil penilaian dari masing-masing
pegawai administrasi bahwa pegawai belum bersedia menambah waktu kerja di luar
jam kerja saat ini dibandingkan dengan sebelum BLUD karena penambahan insentif yang
diberikan pimpinan tidak ada atau dana kesejahteraan untuk tugas tersebut tidak
tersedia (41,2%). Kondisi ini menyebabkan pegawai tidak berminat apabila ada tugas
yang dikerjakan di luar jam kerjanya. Pegawai juga menilai bahwa belum mempunyai
peluang yang sama dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan disebabkan
selain faktor finansial juga kebijakan pimpinan bahwa pelatihan/seminar yang diikuti
bagian bidang selain keuangan terbatas jumlahnya setiap tahun, seperti pengiriman
pegawai ke rumah sakit yang berkelas A dan rumah sakit pendidikan. . Berdasarkan
Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 29 Tahun 2011, disebutkan pegawai yang
mendapat pelatihan minimal 20 jam. Namun pelaksanaannya belum dapat diterapkan,
apalagi pegawai administrasi lainnya non keuangan, penyelenggaraan pelatihan/
seminar belum merata.
Pengembangan karir antara individu dan organisasi tergantung pada
kerjasama mereka ketika aktivitas pengembangan karir diimplementasikan. Suatu
sikap yang koperatif dan harmonis yang didedikasikan untuk pengembangan suatu
hubungan saling menguntungkan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi program
pengembangan karir. Tanpa suatu tingkat kerjasama yang tinggi, penggunaan yang
efektif dari aktivitas pengembangan karir menjadi terbatas dan pengembangan karir
sumber daya manusia secara keseluruhan menjadi hilang (Jerry, 1989).
Dari kondisi ini jelas dapat berdampak terhadap kepuasan pegawai terhadap
manajemen rumah sakit saat ini. Sesuai penilaian pegawai bahwa pegawai kurang
puas bekerja dengan manajemen kerja rumah sakit (67,6%). Namun apabila pimpinan
menilai keseluruhan aspek kesanggupan pegawai untuk meningkatkan kinerja dapat
dikatakan sudah baik (55,9%).
Dari ke empat unit kerja RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya bahwa unit yang
kurang dapat menerapkan kesanggupan meningkatkan kinerja adalah bagian Tata
Usaha karena unit kerja ini merupakan bagian sentral atau pusat pelayanan
administrasi di rumah sakit, dimana ruang lingkup kerjanya adalah mengumpulkan
dan mengolah data yang diberikan oleh unit-unit kerja lainnya. Apabila berkas-berkas
dari unit lainnya kurang lengkap, maka pegawai administrasi bagian tata usaha
bertanggung jawab untuk melengkapi atau meminta kembali kepada unit
bersangkutan.
Pendekatan motivasi oleh pemimpin dalam menciptakan iklim dapat membuat
pegawai merasa termotivasi kepemimpinan dan motivasi merupakan dua hal yang
tidak dapat dipisahkan, dalam kebanyakan hal motivasi seorang individu akan timbul
karena pengaruh pemimpin yang efektif. Jadi efektivitas kepemimpinan akan tampak
bagaimana dapat memotivasi anggotanya secara efektif untuk meningkatkan
produktivitas kerja pegawai.
Produktivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti
kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan tambahan, penilaian prestasi kerja
adil, rasional, dan obyektif, sistem imbalan dan berbagai faktor lainnya. sehingga
pegawai merasa puas dan terdorong untuk berusaha lebih kuat lagi meningkatkan
kemampuan/keterampilannya yang nantinya bertujuan untuk mencapai visi dan misi
perusahaan (Siagian, 2006).
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010, disebutkan bahwa pendayagunaan aparatur negara
pada dasarnya adalah pembinaan, penertiban dan penyempurnaan aparatur negara
baik dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, tatalaksana, dan
pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set),
dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik
lebih cepat tercapai. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan
berkesinambungan yang berujung pada pelayanan publik yang prima.
Hasil uji statistik menunjukkan penerapan BLUD berdasarkan kesanggupan
dalam meningkatkan kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai administrasi di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya. Hal ini disebabkan karena pegawai yang pada
umumnya telah bekerja di atas lima tahun tentunya memiliki pengalaman dalam
bidang administrasi. Pengalaman merupakan faktor penting bagi pegawai untuk
menyelesaikan tugas administrasi. Walaupun pegawai administrasi belum baik, hal
ini dapat disebabkan faktor pengawasan atau pengendalian terhadap seluruh bidang
administrasi belum berjalan secara optimal.
5.2. Pengaruh Pola Tata Kelola terhadap Kinerja Pegawai Administrasi di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya Pola tata kelola memuat berbagai peraturan internal rumah sakit yang di
dalamnya terdiri dari struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi-
fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia (pegawai). Prinsip pola tata kelola di
RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya menganut prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas dan independen.
RSUD Blangpidie sebelum menjadi BLUD prinsip tata kelola yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independen belum menjadi acuan bagi
pegawai dalam mencapai visi dan misi rumah sakit karena pegawai bekerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Penguatan aspek ini terbatas pada materi yang
ada dalam rencana strategis, tetapi setelah menjadi BLUD manajemen rumah sakit
harus lebih kooperatif dalam memberikan informasi ke seluruh unit kerja khususnya
dalam pengadaan biaya operasional setiap unit yang dapat diusulkan setiap bulannya.
Penerapan pola tata kelola administrasi rumah sakit sudah baik (61,8%)
diantaranya aspek tata kerja pelayanan administrasi dan akuntabilitas terhadap
pelayanan administrasi. Pegawai administrasi dalam bekerja bertujuan mencapai misi
dan strategis, karena tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan unsur-unsur
penerapan status pengelolaan keuangan sendiri. Petugas juga dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan peraturan internal kepegawai karena pegawai administrasi
sebagai pelaksana harian haruslah mengacu pada pedoman kerja yang telah
ditetapkan oleh pimpinan yang dimuat dalam struktur organisasi (job description).
Namun dalam perolehan informasi secara transparan belum berjalan dengan
baik. Kondisi ini juga terkait dengan faktor sarana rumah sakit saat ini belum bersifat
online atau arus informasi dari atas ke bawah menggunakan manual atau sebaliknya
sehingga memungkinkan keterlambatan informasi. Pegawai administrasi pada bidang
tugas masing-masing khususnya staf apabila ada kebijakan baru dan ingin
mengetahuinya harus bertanya kepada kepala bidang atau sub bagian karena
informasi tersebut jarang disosialisasiksn dan diberitahukan secara langsung kepada
para staf administrasi. Sesuai Penerapan Pola Tata Kelola RSUD Blangpidie Aceh
Barat Daya pada Pasal 4 disebutkan bahwa transparans yang harus diterapkan berazas
terbuka yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara
langsung dapat diterima bagi yang membutuhkanya sehingga dapat menumbuhkan
kepercayaan sesama pegawai administrasi.
Dari ke empat unit kerja RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya bahwa unit yang
kurang dapat menerapkan pola tata kelola adalah bagian Tata Usaha karena sebagai
pusat pelayanan administrasi, bagian tata usaha juga merupakan perencanaan,
pengelola, perlengkapan, penataan arsip organisasi dan tata laksana serta pelayanan
administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan rumah sakit. Jumlah pegawai di
bidang Tata Usaha adalah 15 namun belum mampu menerapkan pola tata kelola
dengan baik disebabkan sebagian pegawai belum mengikuti pelatihan-pelatihan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 99 Tahun 2007, disebutkan bahwa penilaian pola tata kelola menganut tata
kerja, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan asas keterbukaan yang dibangun
atas dasar kebebasan arus informasi agar dapat diterima secara langsung bagi yang
membutuhkan.
Hasil uji statistik menunjukkan penerapan BLUD berdasarkan pola tata kelola
berpengaruh terhadap kinerja pegawai administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat
Daya. Hal ini disebabkan karena pegawai yang pada umumnya tergolong usia
produktif (20-40), memiliki kondisi fisik yang mendukung serta mampu
menyumbangkan pemikiran-pikiran yang valid. Selain itu, dukungan lingkungan
kerja berupa gaya kepemimpinan yang baik, dalam hal ini pimpinan sebagai
motivator bagi pegawai administrasi, mau terlibat langsung dalam memberikan
arahan dan masukan kepada bawahan yang dirasa perlu untuk diarahkan sebagai
umpan balik dalam meningkatkan kinerja rumah sakit.
5.3. Pengaruh Rencana Strategis Bisnis terhadap Kinerja Pegawai
Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Rencana strategis bisnis di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya bertujuan
untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan adanya standar
pelayanan kesehatan selama lima tahun. Hasil penilaian tentang pelayanan
administrasi rencana strategis bisnis yang diselenggarakan pegawai administrasi
tergolong baik (64,7%). Pegawai administrasi dalam menyelenggarakan administrasi
untuk mencapai visi dan misi didukung fasilitas dan sumber daya handal (73,5%)
karena sarana operasional seperti alat tulis kantor sudah tersedia dengan baik dari
pendapatan rumah sakit. Faktor finansial merupakan faktor dominan dalam
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Demikian juga pegawai menganalisis hasil kegiatan administrasi pelayanan
kesehatan tahun berjalan berdasarkan faktor internal dan eksternal (58,8%). Maksud
faktor internal adalah sumber daya berupa aktivitas pendukung seperti kegiatan
manajerial yang sudah komputerisasi dan online di semua lini, sedangkan faktor
eksternal berupa terciptanya kekompakan dan kebersamaa dalam membangun mutu
pelayanan dan efisiensi keuangan di rumah sakit. Penyelesaian laporan rencana
strategis rumah sakit seperti laporan kegiatan bulanan setiap tanggal 1 setiap bulan
dengan tepat waktu setelah rumah sakit menjadi BLUD cukup baik karena sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan pimpinan dan sebelum tanggal yang ditetapkan
pimpinan telah memberitahukan sebelumnya jatuh tanggal yang ditetapkan untuk
melengkapi berkas-berkas administrasi seperti laporan bulanan.
Dari ke empat unit kerja RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya bahwa unit yang
kurang dapat menerapkan rencana strategis bisnis adalah bidang pelayanan medik dan
bagaian Tata Usaha karena jumlah tenaga di unit kerja belum memadai dibandingkan
dengan beban kerja saat ini dan pelatihan yang diselenggarakan rumah sakit belum
merata di setiap unit serta pegawai struktural berlatar belakang akuntansi tidak ada.
Hasil uji statistik menunjukkan penerapan BLUD berdasarkan rencana
strategis bisnis berpengaruh terhadap kinerja pegawai administrasi di RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya. Hal ini disebabkan pelaporan rencana strategis bisnis
rumah sakit berstatus BLUD berbeda dengan pelayanan administrasi rencana strategis
bisnis sebelum berstatus BLUD. Keadaan ini didukung bahwa administrasi penerapan
BLUD masih dalam tahap sosialisasi, dimana penilaiannya belum valid dan evaluasi
belum pernah dilakukan oleh pimpinan, sehingga berdampak terhadap kurang
optimalnya kinerja pegawai administrasi. Hal ini didukung dari penilaian pimpinan
tentang kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas belum memanfaatkan waktu dengan
baik.
5.4. Pengaruh Standar Pelayanan Minimal terhadap Kinerja Pegawai
Administrasi di RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya
Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur
layanan minimal yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal,
ditegaskan bahwa setiap unit kerja pelayanan dan administrasi rumah sakit menyusun
rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu
pelayanan tahunan yang dipimpin atau tiap-tiap bidang. Hasil penilaian pegawai
administrasi tentang standar pelayanan minimum dalam menyelesaikan laporan
bulanan kurang tepat waktu (50%) disebabkan pegawai memiliki kemampuan yang
belum merata dan juga faktor latar belakang pendidikan turut memengaruhi perilaku
tersebut. Demikian juga halnya pegawai administrasi dalam menyelesaikan usulan
kenaikan pangkat (58,8%), administrasi gaji berkala pegawai (47,1%) dan
administrasi kegiatan pelayanan pelatihan (41,2%) belum tepat waktu atau kurang
efektif disebabkan pada tanggal yang ditetapkan ada ditemukan berkas pegawai
rumah sakit kurang lengkap. Walaupun sebelum tanggal yang ditetapkan
pemberitahuan secara lisan sudah diberitahukan pihak bagian tata usaha. Informasi
dari pegawai administrasi yang mengurus kenaikan pangkat atau gaji berkala
seyogianya haruslah mempersiapkan berkas persyaratan sebelum mengusulkan ke
pimpinan. Jadwal pengurusan kenaikan pangkat dan gaji berkala prosedurnya saat ini
tidak berbeda ketika rumah sakit belum berstatus BLUD. Sedangkan berkas laporan
keuangan setiap bulannya dimajukan dari tanggal 10 setiap bulan menjadi tanggal 5
setiap bulan setelah BLUD.
Dari ke empat unit kerja RSUD Blangpidie Aceh Barat Daya bahwa unit yang
kurang dapat menerapkan administrasi standar pelayanan minimal adalah bagian tata
usaha dan pelayanan medis karena selain arus informasi bersifat manual (tidak
online), juga disebabkan fasilitas komunikasi seperti telepon di setiap unit kerja
belum tersedia, dimana pegawai administrasi menggunakan telepon sendiri.
Hasil uji statistik menunjukkan penerapan BLUD berdasarkan standar
pelayanan minimal berpengaruh terhadap kinerja pegawai administrasi di RSUD
Blangpidie Aceh Barat Daya. Hal ini disebabkan waktu penyelesaian administrasi
standar pelayanan minimal belum sesuai dengan penerapan BLUD sehingga kinerja
pegawai administrasi belum maksimal untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan. Selain itu, faktor pengawasan pimpinan yang kurang efektif, dimana
pimpinan kurang memantau pelayanan administrasi sebelum masa tenggang waktu.
Pimpinan seharusnya sudah mengevaluasi penyelesaian administrasi dengan
memberikan arahan supaya ketepatan penyelesaian administrasi standar pelayanan
minimal seperti penyelesaian gaji berkala, pengurusan kenaikan pangkat atau mutasi
tepat waktu. Kondisi ini diperkuat dengan hasil penilaian pimpinan tentang kinerja
pegawai bahwa pegawai kurang mendukung dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya untuk memenuhi target perencanaan. Pegawai administrasi juga belum
mampu untuk menerapkan atau menyelesaikan laporan tahunan sesuai jadwal yang
ditetapkan.
BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Ada pengaruh penerapan BLUD berdasarkan kesanggupanan meningkatkan
kinerja terhadap kinerja pegawai administrasi.
2. Ada pengaruh penerapan BLUD berdasarkan pola tata kelola terhadap kinerja
pegawai administrasi.
3. Ada pengaruh penerapan BLUD berdasarkan rencana strategis bisnis terhadap
kinerja pegawai administrasi.
4. Ada pengaruh penerapan BLUD berdasarkan standar pelayanan minimal terhadap
kinerja pegawai administrasi.
6.2. Saran
Pimpinan rumah sakit dalam memperbaiki kinerja pegawai administrasi
supaya status BLUD atau mutu pelayanan rumah sakit lebih optimal diharapkan agar:
1. Membuat kebijakan baku tentang penerapan BLUD RSUD Blangpidie Aceh
Barat Daya dengan indikator kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola,
rencana strategi bisnis dan standar pelayanan minimal sebagai pedoman dalam
mengevaluasi penerapan BLUD rumah sakit dan disosialisasikan kepada seluruh
pegawai administrasi.
98
86
2. Melakukan upaya-upaya mengoptimalkan pola tata kelola dengan menyediakan
arus komunikasi ke semua lini melalui komunikasi yang efektif dengan
menyediakan fasilitas telepon dan komputerisasi online di setiap unit kerja dan
mempertahankan gaya kepemimpinan yang turun langsung ke masing-masing
bidang dalam memberikan motivasi sebagai pendorong sehingga meningkatkan
semangat pegawai dalam meningkatkan kinerja.
3. Melakukan upaya-upaya peningkatan rencana strategis bisnis terkait mutu
pelayanan administrasi dengan memberikan kesempatan yang sama kepada
pegawai administrasi yang belum pernah mengikuti pendidikan dan merekrut
tenaga calon pegawai baru berlatar belakang pendidikan akuntansi.
4. Melakukan upaya-upaya mengefisiensikan standar pelayanan minimal dalam
pengurusan gaji berkala, kepangkatan dan administrasi lainnya dengan melakukan
koordinasi pada para pegawai administrasi di setiap unit kerja melalui
pemberitahuaan sebelum waktu yang ditetapkan untuk melengkapi dan
mengirimkan berkas-berkas untuk mendukung pengurusan administrasi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R., 2011
, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,. Graha Ilmu, Yogyakarta
Atmadja, A. P. S, 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori Kritik dan Praktik. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Azwar, 1996.
Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga, Jakarta.
Bernardin dan Russel, 2003, Human Resources Management, Mc Graw Hill, New York.
Cahyono, J. E. 2000. Menjadi Manajer Investasi Bagi Diri Sendiri. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama. Depkes RI, 2005. Indikator Kinerja Rumah Sakit, Direktorat Jenderal Pelayanan.
Medik, Jakarta.
.
______,2007. Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kesehatan, Jakarta.
Dwiyanto, 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik
, Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya, Fisipol UGM, Yogyakarta.
Eriyatno, 2003. I
lmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. IPB. Press,Bogor.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
Gibson, JL., Ivancevich, JM., Donnelly, JH., 2003. Organisasi: Perilaku Struktur
Proses, Edisi 5, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hasibuan, M. SP., 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
Jerry W, Gilley & Steven A, Eggland, 1989, Principle of Human Resource Development, Addison-Wesley Publishing Company.
Mangkunegara, AA., 2006. Evaluasi Kinerja SDM, Refika Aditama, Bandung. Moeljono, 2003, Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi, “Pengembangan
Budaya Korporasi
.” Elex Media Komputindo, Jakarta.
Muchlas, 2006. Perilaku Organisasi Jilid 2 Edisi 1, Magister Manajemen Rumah Sakit UGM, Yogyakarta.
Pemerintah DKI, 2007. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, 2011. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 900/330/2011 tanggal 29 Desember 2011 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD)
Prawirosentono, S., 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan, BPFE, Yokyakarta. Prihadi, S., 2004. Kinerja Aspek Pengukuran, Gramedia Pustaka, Jakarta. Repubkik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Jakarta. ______,2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, Jakarta. ______,2005, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ______,1979. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
______,2008. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit. Jakarta.
______,2010. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, Jakarta.
Riduwan. 2008. Metode dan Tehnik Menyusun Tesis. Cetakan Ketujuh, Alfabeta,
Bandung. Ruky, 2002, Sistem Manajemen Kinerja, Manajemen Kinerja,. Raja Gravindo
Persada, Jakarta.. Sabarguna, 2008. Pemasaran Pelayanan Rumah Sakit. Sagung Seto, Jakarta. Saidi, M. D., 2008. Hukum Keuangan Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Siregar, D. D., 2004, Manajemen Aset, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Sutrisno, E., 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta. Ulum, I, 2009. Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris. Graha Ilmu,
Yogyakarta.
.
Lampiran 1
PENGARUH PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI DI RSUD
BLANGPIDIE ACEH BARAT DAYA
No. Responden :
IDENTITAS RESPONDEN
Umur : ............ .......................................
Jenis Kelamin : ...................................................
Pendidikan : ....................
Jabatan : ...................................
Masa Kerja : ...........tahun
Unit Kerja :……………………….
Petunjuk pengisian kuesioner :
Berikan penilaian dengan melingkari pada jawaban yang saudara/i anggap paling sesuai dengan pendapat sdr/i
I. KUESIONER : PENERAPAN BLUD
A. Kesanggupaan Meningkatkan Kinerja
1. Saya berusaha meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi yang didukung dengan pengelolaan keuangan sendiri.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Saya mendapat promosi jabatan berstatus pegawai berprestasi dengan tanggung jawab yang lebih besar setelah rumah sakit menjadi BLUD.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
3. Saya diberikan kesempatan yang sama setelah rumah sakit menjadi BLUD sesuai kebutuhan untuk mengikuti pelatihan dalam meningkatkan kemampuan /keterampilan.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
4. Saya bersedia menambah waktu kerja di luar jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggungjawab dengan insentif yang lebih besar saat ini dibandingkan dengan sebelum BLUD.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
5. Saya bersedia mengikuti pelatihan/seminar di luar daerah untuk menambah wawasan dan keterampilan dengan biaya yang lebih besar saat ini dibandingkan dengan sebelum BLUD.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
6. Saya mempunyai peluang yang sama dengan pegawai lain setelah rumah sakit menjadi BLUD dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
7. Saya puas bekerja dengan manajemen kerja rumah sakit saat ini dengan system mengelola dana keuangan sendiri dalam meningkatkan kinerja.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
B . Pola tata kelola
1. Saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan peraturan internal kepegawai setelah rumah sakit menjadi BLUD
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Saya bekerja untuk mencapai misi dan strategis yang telah ditetapkan didukung sarana yang lebih memadai setelah rumah sakit menjadi BLUD.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
3. Saya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu kepada misi dan strategis yang telah ditetapkan setelah rumah sakit menjadi BLUD
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
4. Saya ditempatkan atau diangkat oleh pimpinan rumah sakit berdasarkan prestasi pegawai setelah rumah sakit menjadi BLUD
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
5. Saya memperoleh informasi sebagai hasil kebijakan-kebijakan dari pimpinan bersifat transparan setelah rumah sakit menjadi BLUD.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
C . Rencana Strategis Bisnis
1. Untuk mencapai visi dan misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai standar, Saya bekerja didukung dengan fasilitas dan sumber daya yang handal. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Dalam bekerja, Saya menerapkan potensi-potensi rumah sakit yang tertuang dalam rencana strategis setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
3. Dalam bekerja, Saya meminimalisasi kendala-kendala yang tertuang dalam rencana strategis untuk mencapai rencana strategis setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
4. Saya menganalisis hasil kegiatan pelayanan kesehatan tahun berjalan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang tertuang dalam rencana strategis untuk mencapai kinerja setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
5. Saya menyelesaikan laporan kegiatan bulanan setiap tanggal 1 setiap bulan dengan tepat waktu setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
D . Standar Pelayanan Minimum
1. Saya menyelesaikan laporan bulanan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku yang sebelum diberitahukan pimpinan pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Saya menyelesaikan administasi usulan kenaikan pangkat pegawai yang dilakukan bulan April dan Oktober tepat waktu yang diberitahukan pimpinan pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
3. Saya menyelesaikan administasi kegiatan untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan baik di rumah sakit ataupun di luar rumah sakit tepat waktu yang diberitahukan pimpinan pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
4. Saya menyelesaikan administasi gaji berkala pegawai tepat waktu yang diberitahukan pimpinan pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
5. Saya menyelesaikan penyusunan laporan keuangan sebelum tanggal 5 setiap bulan berikutnya yang diberitahukan pimpinan pada akhir bulan sebelumnya kepada masing-masing unit setelah rumah sakit menjadi BLUD. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
6. Saya menyelesaikan administrasi tagihan pasien rawat inap pada saat pulang dengan tepat waktu setelah rumah sakit menjadi BLUD . a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
II. KINERJA PEGAWAI ADMINISTRASI
A. Kualitas 1 Pegawai bersikap loyal dalam bekerja baik secara individu maupun tim.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2 Pegawai bekerja sama dengan baik secara individu maupun tim. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
3. Pegawai memeriksa hasil pekerjaannya secara berulang supaya tidak terjadi kesalahan.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
B. Kuantitias
1. Pegawai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memenuhi target perencanaan. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Pegawai membuat laporan pertanggungjawaban kerja setiap tahun sesuai jadwal yang ditetapkan. a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
C. Efektifitas
1. Pegawai melaksanakan tugas memanfaatkan waktu dengan baik.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Pegawai menerima tugas yang diberikan pimpinan berdasarkan kemampuan/ keterampilannya.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
D. Komitmen kerja
1. Pegawai bersedia menerima semua macam penugasan agar dapat tetap bekerja dengan rumah sakit sesuai tanggungjawab.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Pegawai diberikan dorongan atau motivasi oleh pimpinan rumah sakit untuk berprestasi.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
3. Pegawai bersedia bekerja melebihi dari yang biasa untuk mencapai rencana strategis rumah sakit
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
E. Tanggung jawab
1. Pegawai bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan pimpinan.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
2. Pegawai melaksanakan tanggung jawab, jika salah pegawai mau menerima hukuman yang diberikan pimpinan.
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Kurang setuju
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
Lampiran 4 HASIL SPSS Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N % Cases Valid 30 100,0
Excluded 0 a ,0 Total 30 100,0
a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items
,838 7
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
KM1 21,1000 16,714 ,775 ,783 KM2 21,4333 20,737 ,497 ,830 KM3 21,3333 19,885 ,567 ,820 KM4 21,2333 16,875 ,696 ,798 KM5 21,0333 20,447 ,408 ,842 KM6 21,0333 16,447 ,789 ,780 KM7 21,0333 20,447 ,408 ,842
Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N % Cases Valid 30 100,0
Excluded 0 a ,0 Total 30 100,0
a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items
,903 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
PT1 12,6000 12,869 ,873 ,858 PT2 12,6333 12,861 ,859 ,861 PT3 12,2000 13,614 ,704 ,894 PT4 12,5000 13,431 ,671 ,902 PT5 12,2000 13,614 ,704 ,894
Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N % Cases Valid 30 100,0
Excluded 0 a ,0 Total 30 100,0
a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items
,896 5
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
S1 12,5000 11,845 ,861 ,848 S2 12,5333 11,844 ,846 ,851 S3 12,1000 12,507 ,678 ,887 S4 12,3667 11,895 ,679 ,890 S5 12,1000 12,507 ,678 ,887
Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N % Cases Valid 30 100,0
Excluded 0 a ,0 Total 30 100,0
a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items
,919 6
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1 16,8667 16,947 ,893 ,886 P2 17,3000 20,769 ,559 ,930 P3 17,2333 20,530 ,573 ,929 P4 16,9667 16,585 ,905 ,884 P5 17,1000 19,403 ,818 ,900 P6 16,8667 16,947 ,893 ,886
Reliability Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N % Cases Valid 30 100,0
Excluded 0 a ,0 Total 30 100,0
a, Listwise deletion based on all variables in the procedure,
Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items
,908 12
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach's Alpha if Item Deleted
K1 38,6000 56,248 ,832 ,890 K2 38,9333 63,099 ,614 ,902 K3 38,8000 61,752 ,656 ,900 K4 38,6667 56,713 ,749 ,894 K5 38,5000 63,845 ,423 ,910 K6 38,4667 56,602 ,796 ,892 K7 38,4667 63,809 ,461 ,912 K8 38,5667 56,392 ,824 ,890 K9 38,9000 63,266 ,590 ,903 K10 38,7667 61,495 ,638 ,900 K11 38,6667 56,368 ,749 ,894 K12 38,5000 63,845 ,423 ,910
Analisis Univariat Frequency Table
Umur1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 25-35 14 41,2 41,2 41,2
36-45 17 50,0 50,0 91,2 46-55 3 8,8 8,8 100,0 Total 34 100,0 100,0
Jenis_kelamin
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Perempuan 21 61,8 61,8 61,8
Laki-laki 13 38,2 38,2 100,0 Total 34 100,0 100,0
Pendidikan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid SMA 19 55,9 55,9 55,9
D I 2 5,9 5,9 61,8 D III 1 2,9 2,9 64,7 Sarjana 12 35,3 35,3 100,0 Total 34 100,0 100,0
Jabatan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Kabag 1 2,9 2,9 2,9
Kasubbag 3 8,8 8,8 11,7 Kabid 3 8,8 8,8 20,5 Kasi 6 17,7 17,7 38,2 Staf 21 61,9 61,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
Masa_Kerja
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid > 5 tahun 10 29,4 29,4 29,4
5-10 tahun 12 35,3 35,3 64,7 > 20 tahun 12 35,3 35,3 100,0 Total 34 100,0 100,0
Unit_Kerja
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Bag Tata usaha 15 44,1 44,1 44,1
Bid pelayanan medis 6 17,6 17,6 61,7 Bid penunjang medis 8 23,6 23,6 85,3 Bid keperawatan 5 14,7 14,7 100,0 Total 34 100,0 100,0
Frequency Table
KMK2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Baik 19 55,9 55,9 55,9
Kurang baik 15 44,1 44,1 100,0 Total 34 100,0 100,0
PTK2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Baik 21 61,8 61,8 61,8
Kurang baik 13 38,2 38,2 100,0 Total 34 100,0 100,0
RSB2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Baik 22 64,7 64,7 64,7
Kurang baik 12 35,3 35,3 100,0 Total 34 100,0 100,0
SPM2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat Baik 6 17,6 17,6 17,6
Baik 13 38,2 38,2 55,9 Kurang baik 15 44,1 44,1 100,0 Total 34 100,0 100,0
KINERJA2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Baik 15 44,1 44,1 44,1
Kurang baik 19 55,9 55,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
Frequency Table Jawaban Kesanggupan Meningkatkan Kinerja
k1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 6 17,6 17,6 17,6
Setuju 22 64,7 64,7 82,4 Kurang setuju 6 17,6 17,6 100,0 Total 34 100,0 100,0
k2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 2 5,9 5,9 5,9
Setuju 16 47,1 47,1 52,9 Kurang setuju 12 35,3 35,3 88,2 Tidak setuju 4 11,8 11,8 100,0 Total 34 100,0 100,0
k3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 3 8,8 8,8 8,8
Setuju 23 67,6 67,6 76,5 Kurang setuju 7 20,6 20,6 97,1 Tidak setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
k4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 1 2,9 2,9 2,9
Setuju 14 41,2 41,2 44,1 Kurang setuju 14 41,2 41,2 85,3 Tidak setuju 5 14,7 14,7 100,0 Total 34 100,0 100,0
k5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 7 20,6 20,6 20,6
Setuju 18 52,9 52,9 73,5 Kurang setuju 9 26,5 26,5 100,0 Total 34 100,0 100,0
k6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 2 5,9 5,9 5,9
Setuju 8 23,5 23,5 29,4 Kurang setuju 20 58,8 58,8 88,2 Tidak setuju 4 11,8 11,8 100,0 Total 34 100,0 100,0
k7
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Setuju 15 44.1 44.1 44.1
Kurang setuju 17 50.0 50.0 94.1 Tidak setuju 2 5.9 5.9 100.0 Total 34 100.0 100.0
Jawaban Pola Tata Kelola
p1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 10 29,4 29,4 29,4
Setuju 19 55,9 55,9 85,3 Kurang setuju 5 14,7 14,7 100,0 Total 34 100,0 100,0
p2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 10 29,4 29,4 29,4
Setuju 14 41,2 41,2 70,6 Kurang setuju 10 29,4 29,4 100,0 Total 34 100,0 100,0
p3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 13 38,2 38,2 38,2
Setuju 19 55,9 55,9 94,1 Kurang setuju 2 5,9 5,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
p4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 8 23,5 23,5 23,5
Setuju 21 61,8 61,8 85,3 Kurang setuju 5 14,7 14,7 100,0 Total 34 100,0 100,0
p5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 2 5,9 5,9 5,9
Setuju 11 32,4 32,4 38,2 Kurang setuju 16 47,1 47,1 85,3 Tidak setuju 4 11,8 11,8 97,1 Sangat tidak setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
Jawaban Rencana Strategis Bisnis
r1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 2 5,9 5,9 5,9
Setuju 25 73,5 73,5 79,4 Kurang setuju 5 14,7 14,7 94,1 Tidak setuju 2 5,9 5,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
f2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 6 17,6 17,6 17,6
Setuju 21 61,8 61,8 79,4 Kurang setuju 6 17,6 17,6 97,1 Tidak setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
r3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 8 23,5 23,5 23,5
Setuju 14 41,2 41,2 64,7 Kurang setuju 11 32,4 32,4 97,1 Tidak setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
r4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 5 14,7 14,7 14,7
Setuju 20 58,8 58,8 73,5 Kurang setuju 9 26,5 26,5 100,0 Total 34 100,0 100,0
r5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 17 50,0 50,0 50,0
Setuju 14 41,2 41,2 91,2 Kurang setuju 3 8,8 8,8 100,0 Total 34 100,0 100,0
Jawaban Standar Pelayanan Minimum
s1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 3 8,8 8,8 8,8
Setuju 12 35,3 35,3 44,1 Kurang setuju 17 50,0 50,0 94,1 Tidak setuju 2 5,9 5,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
s2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 2 5,9 5,9 5,9
Setuju 10 29,4 29,4 35,3 Kurang setuju 20 58,8 58,8 94,1 Tidak setuju 2 5,9 5,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 4 11,8 11,8 11,8
Setuju 14 41,2 41,2 52,9 Kurang setuju 13 38,2 38,2 91,2 Tidak setuju 3 8,8 8,8 100,0 Total 34 100,0 100,0
s4
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 4 11,8 11,8 11,8
Setuju 11 32,4 32,4 44,1 Kurang setuju 16 47,1 47,1 91,2 Tidak setuju 3 8,8 8,8 100,0 Total 34 100,0 100,0
s5
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 9 26,5 26,5 26,5
Setuju 21 61,8 61,8 88,2 Kurang setuju 4 11,8 11,8 100,0 Total 34 100,0 100,0
s6
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 8 23,5 23,5 23,5
Setuju 20 58,8 58,8 82,4 Kurang setuju 6 17,6 17,6 100,0 Total 34 100,0 100,0
Jawaban Kinerja
ks1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 10 29,4 29,4 29,4
Setuju 23 67,6 67,6 97,1 Kurang setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
ks2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Setuju 1 2,9 2,9 2,9
Kurang setuju 26 76,5 76,5 79,4 Tidak setuju 7 20,6 20,6 100,0 Total 34 100,0 100,0
ks3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 16 47,1 47,1 47,1
Setuju 17 50,0 50,0 97,1 Kurang setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
kt1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Setuju 3 8,8 8,8 8,8
Kurang setuju 23 67,6 67,6 76,5 Tidak setuju 8 23,5 23,5 100,0 Total 34 100,0 100,0
kt2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Setuju 12 35,3 35,3 35,3
Kurang setuju 17 50,0 50,0 85,3 Tidak setuju 5 14,7 14,7 100,0 Total 34 100,0 100,0
ef1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Setuju 5 14,7 14,7 14,7
Kurang setuju 23 67,6 67,6 82,4 Tidak setuju 6 17,6 17,6 100,0 Total 34 100,0 100,0
ef2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 8 23,5 23,5 23,5
Setuju 24 70,6 70,6 94,1 Kurang setuju 1 2,9 2,9 97,1 Tidak setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
km1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Setuju 1 2,9 2,9 2,9
Kurang setuju 25 73,5 73,5 76,5 Tidak setuju 8 23,5 23,5 100,0 Total 34 100,0 100,0
km2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 5 14,7 14,7 14,7
Setuju 28 82,4 82,4 97,1 Kurang setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
km3
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 1 2,9 2,9 2,9
Setuju 7 20,6 20,6 23,5 Kurang setuju 17 50,0 50,0 73,5 Tidak setuju 9 26,5 26,5 100,0 Total 34 100,0 100,0
tg1
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Sangat setuju 10 29,4 29,4 29,4
Setuju 20 58,8 58,8 88,2 Kurang setuju 3 8,8 8,8 97,1 Tidak setuju 1 2,9 2,9 100,0 Total 34 100,0 100,0
tg2
Frequency Percent Valid Percent Cumulative
Percent Valid Setuju 2 5,9 5,9 5,9
Kurang setuju 24 70,6 70,6 76,5 Tidak setuju 8 23,5 23,5 100,0 Total 34 100,0 100,0
Analisis Bivariat Correlations
Correlations
KMK KINERJA KMK Pearson Correlation 1 ,421*
Sig, (2-tailed) ,013
N 34 34 KINERJA Pearson Correlation ,421 1 *
Sig, (2-tailed) ,013 N 34 34
*, Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed), Correlations
Correlations
PTK KINERJA PTK Pearson Correlation 1 ,494**
Sig, (2-tailed) ,003
N 34 34 KINERJA Pearson Correlation ,494 1 **
Sig, (2-tailed) ,003 N 34 34
**, Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed), Correlations
Correlations
RSB KINERJA RSB Pearson Correlation 1 ,450**
Sig, (2-tailed) ,008
N 34 34 KINERJA Pearson Correlation ,450 1 **
Sig, (2-tailed) ,008 N 34 34
**, Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed), Correlations
Correlations
SPM KINERJA SPM Pearson Correlation 1 ,462**
Sig, (2-tailed) ,006
N 34 34 KINERJA Pearson Correlation ,462 1 **
Sig, (2-tailed) ,006 N 34 34
**, Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed),
Crosstabs KMK2 * KINERJA2
Crosstab
KINERJA Total Baik Kurang baik
KMK Baik Count 13 6 19 % within KMK 68,4% 31,6% 100,0% % of Total 38,2% 17,6% 55,9%
Kurang baik Count 2 13 15 % within KMK 13,3% 86,7% 100,0% % of Total 5,9% 38,2% 44,1%
Total Count 15 19 34 % within KMK 44,1% 55,9% 100,0% % of Total 44,1% 55,9% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp, Sig, (2-
sided) Exact Sig, (2-
sided) Exact Sig, (1-
sided) Pearson Chi-Square 10,318a 1 ,001 Continuity Correctionb 8,204 1 ,004 Likelihood Ratio 11,183 1 ,001 Fisher's Exact Test ,002 ,002 Linear-by-Linear Association
10,014 1 ,002 N of Valid Cases 34 a, 0 cells (,0%) have expected count less than 5, The minimum expected count is 6,62, b, Computed only for a 2x2 table
PTK * KINERJA
Crosstab
KINERJA Total Baik Kurang baik
PTK Baik Count 13 8 21 % within PTK 61,9% 38,1% 100,0% % of Total 38,2% 23,5% 61,8%
Kurang baik Count 2 11 13 % within PTK 15,4% 84,6% 100,0% % of Total 5,9% 32,4% 38,2%
Total Count 15 19 34 % within PTK 44,1% 55,9% 100,0% % of Total 44,1% 55,9% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp, Sig,
(2-sided) Exact Sig, (2-
sided) Exact Sig, (1-
sided) Pearson Chi-Square 7,048a 1 ,008 Continuity Correctionb 5,288 1 ,021 Likelihood Ratio 7,590 1 ,006 Fisher's Exact Test ,013 ,009 Linear-by-Linear Association
6,841 1 ,009 N of Valid Cases 34 a, 0 cells (,0%) have expected count less than 5, The minimum expected count is 5,74, b, Computed only for a 2x2 table
RSB * KINERJA
Crosstab
KINERJA2 Total Baik Kurang baik
RSB Baik Count 13 9 22 % within RSB2 59,1% 40,9% 100,0% % of Total 38,2% 26,5% 64,7%
Kurang baik Count 2 10 12 % within RSB2 16,7% 83,3% 100,0% % of Total 5,9% 29,4% 35,3%
Total Count 15 19 34 % within RSB2 44,1% 55,9% 100,0% % of Total 44,1% 55,9% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp, Sig, (2-
sided) Exact Sig, (2-
sided) Exact Sig, (1-
sided) Pearson Chi-Square 5,668a 1 ,017 Continuity Correctionb 4,078 1 ,043 Likelihood Ratio 6,082 1 ,014 Fisher's Exact Test ,030 ,020 Linear-by-Linear Association
5,502 1 ,019 N of Valid Cases 34 a, 0 cells (,0%) have expected count less than 5, The minimum expected count is 5,29, b, Computed only for a 2x2 table
SPM * KINERJA
Crosstab
KINERJA Total Baik Kurang baik
SPM Sangat Baik Count 4 2 6 % within SPAM2 66,7% 33,3% 100,0% % of Total 11,8% 5,9% 17,6%
Baik Count 9 4 13 % within SPAM2 69,2% 30,8% 100,0% % of Total 26,5% 11,8% 38,2%
Kurang baik Count 2 13 15 % within SPAM2 13,3% 86,7% 100,0% % of Total 5,9% 38,2% 44,1%
Total Count 15 19 34 % within SPAM2 44,1% 55,9% 100,0% % of Total 44,1% 55,9% 100,0%
Chi-Square Tests
Value df Asymp, Sig, (2-sided) Pearson Chi-Square 10,329 2 a ,006 Likelihood Ratio 11,196 2 ,004 Linear-by-Linear Association 7,538 1 ,006 N of Valid Cases 34 a, 2 cells (33,3%) have expected count less than 5, The minimum expected count is 2,65,
Analisis Multivariat Regression
Variables Entered/Removedb Model Variables
Entered Variables Removed Method
1 SPM, PTK, KMK, RSBa
, Enter
a, All requested variables entered, b, Dependent Variable: KINERJA1
Model Summaryb Model
R R Square Adjusted R
Square Std, Error of the
Estimate Durbin-Watson
1 ,764a ,584 ,527 2,07491 2,171 a, Predictors: (Constant), SPM, PTK, KMK, RSB b, Dependent Variable: KINERJA1
ANOVAModel
b Sum of Squares df Mean Square F Sig,
1 Regression 175,383 4 43,846 10,184 ,000a Residual 124,852 29 4,305 Total 300,235 33
a, Predictors: (Constant), SPM1, PTK, KMK, RSB b, Dependent Variable: KINERJA1
Coefficientsa Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig, B Std, Error Beta 1 (Constant) 1,238 ,374 2,296 ,028
KMK ,521 ,227 ,283 2,291 ,029 PTK ,529 ,201 ,332 2,634 ,013 RSB ,382 ,157 ,303 2,444 ,021 SPM ,359 ,123 ,357 2,932 ,007
a, Dependent Variable: KINERJA1
Residuals Statistics
a
Minimum Maximum Mean Std, Deviation N Predicted Value 34,5661 46,4822 41,5882 2,30535 34 Residual -3,13925 3,78819 ,00000 1,94509 34 Std, Predicted Value -3,046 2,123 ,000 1,000 34 Std, Residual -1,513 1,826 ,000 ,937 34 a, Dependent Variable: KINERJA1
Charts
