Upload
nguyenphuc
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH PENGEMBANGAN JAMINANKESEHATAN BALI MANDARATERHADAP KEBERADAAN JAMINANKESEHATAN TINGKAT KABUPATEN DI BALI DANUPAYA PENCAPAIAN UNIVERSAL COVERAGE
Pande Putu Januraga, PSIKM FK Unud
Latar belakang
Bahan dan Cara Penulisan
Literature review Berbagai artikel tentang Jamkesda dan SJSN Berbagai paper tentang JKBM, JKJ, dan Askes Mandiri
dari seminar Laporan evaluasi JKBM dan data dari Dinas Kesehatan
Provinsi Bali
analisis terhadap kebijakan JKBM dan alternatif kebijakanyang sesuai bagi masalah pembiayaan dan pelayanankesehatan yang muncul akibat penerapan kebijakan tersebut
Hasil dan Pembahasan
Kebijakan JKBM (rencana pengembangan)
Sumber: Dinkes Bali
Kebijakan JKBM (saat ini, realita)
yankes (paripurna)
TIM KOORDINASI (LINSEK)TIM PENGELOLA (LINPROG)
PESERTA ber-KTP dan atau
KK
Subsidi
BANSOS
RS Indera RS Jiwa
PEMDA PROV DAN KAB/KOTA
HIBAH
RSUD KAB/KOTAPUSKESMAS
BPDKlaim FFS
181 miliar untuk 2,5 juta penduduk selama
1 tahun
Perbandingan dengan jamkesda lain
JKJ Askes Mandiri JKBMDasar hukum Perda SK Bupati Peraturan Gubernur
Penyelenggara Bapel JKJ PT Askes Tim koordinator danpelaksana
Sumber pembiayaan APBD dan Premi Premi APBD, sharing antara provinsi dankabupaten/kota
Sifat kepesertaan Wajib Sukarela Wajib
Sasaranprogram/cakupankepesertaan
Seluruh penduduk Jembrana
Penduduk Tabanan yang belum memiliki jaminan
Seluruh pendudukBali yang belummemiliki jaminan
Cakupan layanan Paripurna Paripurna Paripurna
Penyedia layanan Pemerintah dan swasta
Pemerintah Pemerintah
Cara pembayaranprovider
FFS Kapitasi FFS
Pengaruhnya bagi Jamkesda lain
Askes MandiriTabanan
JKJ
JKBM
JKBM
Hambatan dalam integrasi
Perbedaan penyelenggaraan Waktu sosialisasi dan eksekusi program yang
singkat
Pengabaian prinsip koordinasimanfaat dan portabilitas layanan, khususnya pada program JKJ
Upaya pencapaian universal coverage
Rawat jalanPuskesmas
Rawat inapPuskesmas
Rawat jalanRS
Rawat inapRS
UGD RS
Januari 73.369 622 9.768 2.710 2.324
Februari 99.728 298 12.005 3.865 3.169
Maret 73.369 229 14.072 5.040 4.452
Positif:1. Peningkatan cakupan
layanan2. Keadilan pembiayaan
Waspada:1. Overutilisasi subsidi2. Penurunan kualitas layanan3. Hambatan pengembangan
program
Rekomendasi
Pengembangan Badan Pelaksana PERDA Partisipasi masyarakat = premi
Bertahap sesuai kelompok pendapatan + pengembangan paket layanan
Dimulai dari Jembrana melalui JKJ integrasi program pembagian peran masyarakat, kabupaten, provinsi
Model pembayaran kapitasi dan INA-DRG (pengalaman Askes dan Jamkesmas)
Terimakasih pada:Putu Ayu IndrayathiKetut SuarjanaPutu Dwi AdhiAyu SuryaniElfira Nacia
Matur Suksma