Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
(Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang)
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Studi Akuntansi
Disusun Oleh:
ELSA NURFIRANTI
NIM. 311629367
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2019
3
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak di Kecamatan
Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak perlu diteliti untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
realisasi penerimaan PBB-P2. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yaitu
pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak. Seluruh variabel diteliti untuk
mengetahui pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2. Penelitian ini
menggunakan data primer yang didapat melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan
SPSS 20.
Metode analisis data dalam penelitian menggunakan regresi linear berganda.
Wilayah penelitian di Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Banyurojo Kabupaten
Magelang. Sampel yang digunakan sejumlah 100. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa variabel pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan
terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel sanksi berpengaruh tetapi tidak
signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
Kata kunci: kepatuhan, pajak, pengetahuan, kualitas, sanksi.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
4
ABSTRACT
This research was conducted to analyze taxpayer compliance in Mertoyudan
Subdistrict, Magelang Regency in paying for Rural and Urban Land and Building
Taxes (PBB-P2). Factors that influence taxpayer compliance need to be investigated
to assist Local Governments in increasing the realization of PBB-P2 revenues. This
study uses three independent variables, namely knowledge of tax, service quality and
tax sanctions. All variables were examined to determine the effect on compliance in
paying PBB-P2. This study uses primary data obtained through questionnaires and
analyzed using SPSS 20.
The method of data analysis in research uses multiple linear regression. The
research area is in Mertoyudan District and Banyurojo District, Magelang Regency.
The sample used amounted to 100. The results of the study showed that the knowledge
variable of tax and service quality had a significant effect on the awareness of
taxpayers, while the sanctions variable had an effect but not significant on the
awareness of taxpayers.
Keywords: compliance, tax, knowledge, quality, sanctions
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
5
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang akan terus
meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang baik dalam ekonomi, sosial,
hukum, budaya maupun politik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Proses
pembangunan tersebut membutuhkan dana yang besar dan sampai saat ini negara masih
mengandalkan pajak sebagai salah satu pendapatan tertinggi.
Pajak merupakan aspek penunjang pembangunan nasional yang sangat potensial,
tetapi hal tersebut belum menjadikan membayar pajak sebagai kesadaran secara
sukarela oleh masyarakat Indonesia. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia terbilang
masih rendah hampir meliputi seluruh daerah di Indonesia, walaupun setiap bulan
mengalami peningkatan tetapi penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah
dan belum mencapai target setiap tahunnya. Hal ini sudah semestinya menjadi prioritas
utama pemerintah dalam meningkatkan tax ratio yang masih rendah.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
6
Pajak di Indonesia berdasarkan penggolongannya dibagi menjadi dua jenis yaitu
Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat yang diwakili oleh
Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan dan Pajak Daerah merupakan pajak
yang dikelola pemerintah daerah yaitu pemerintah tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota yang diadministrasikan oleh Dinas/Badan Daerah setempat.
Berbagai bentuk Pajak Daerah antara lain:
1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Rokok
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Hotel
7. Pajak Restauran
8. Pajak Hiburan
9. Pajak Reklame
10. Pajak Penerangan Jalan
11. Pajak Parkir
12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
13. Pajak Air Tanah
14. Pajak Sarang Burung Walet
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
7
15. PBB Perdesaan dan Perkotaan
16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Pajak Daerah termasuk pendapatan devisa negara terbesar. Sebagaimana yang
disebutkan dalam UU No. 28 tahun 2009 yaitu “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Karena hal
tersebut maka sangat penting untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan. Sejak 1 Januari 2014 ketentuan pengalihan PBB-P2
dari pajak pusat menjadi pajak daerah sudah dilaksanakan. Sebelum adanya pengalihan
tersebut, PBB-P2 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya
mendapatkan bagi hasil sebesar 64,8%. Dengan adanya pengalihan PBB-P2 ini
diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment yang artinya
suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Sistem ini akan efektif apabila wajib pajak
memiliki kesadaran pajak, kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pembayaran pajak PBB-P2
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
8
wajib pajak dapat membayar dengan cara melalui petugas pemungut yang bertugas
untuk mencocokan data pada SPPT dengan data pada DHKP yang kemudian petugas
memberikan Tanda Terima Setoran (TTS) kepada wajib pajak, pembayaran melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk, dan pembayaran melalui tempat pembayaran
elektronik (Mardiasmo, 2016).
Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak masih tergolong
rendah, salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan perpajakan dan masih
lemahnya penegak hukum di Indonesia. Selain itu, wajib pajak kurang memahami
peraturan perpajakan karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
maupun karena memang peraturannya yang rumit dan terdapat penyalahgunaan
anggaran oleh oknum-oknum eksekutif dan legislatif yang berada diluar kendali DJP
sehingga menimbulkan stigma negatif pada wajib pajak.
Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya
untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam penagihan pajak dengan implementasi
fasilitas “host to host” yaitu pembayaran pajak berbasis web service, layanan tersebut
sebagai upaya untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan PBB-P2. Wali Kota
Magelang Sigit Widyonindito mengemukakan target pajak PBB-P2 tahun 2018
ditetapkan sebesar Rp 5,7 miliar dengan potensi pajak sebesar Rp 6.514 miliar. Jumlah
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga mengalami kenaikan sebanyak 297
objek pajak dari sebelumnya 36.001 pada tahun 2017 menjadi 36.298 pada 2018.
Upaya untuk mencapai target tersebut pemerintah daerah Kabupaten Magelang
melakukan optimalisasi yang dilakukan oleh petugas dengan tujuan agar capaian
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
9
pembayaran pajak dapat maksimal, seperti pemutakhiran data PBB-P2 secara parsial
kecamatan/kelurahan, rencana pengembangan digitalisasi peta blok PBB-P2 dan
penilaian kembali objek pajak PBB-P2.
Pajak bumi dan bangunan dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi
pemerintah kabupaten magelang dalam meningkatkan PAD. Hal tersebut ditunjukkan
dengan banyaknya lahan yang masih bisa dikembangkan. Terlebih obyek pajak bumi
dan bangunan memiliki bentuk fisik yang tidak dapat disembuyikan. Meskipun
demikian, pemerintah daerah kabupaten Magelang masih kesulitan menyadarkan
masyarakat dalam membayar PBB-P2. Hal tersebut dikarenakan setiap wajib pajak
memiliki berbagai faktor yang memengaruhi kesadaran untuk membayar PBB-P2.
Faktor-faktor tersebut yang seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah kabupaten
magelang sebagai awal kemajuan perpajakan.
Yusnidar (2015) melakukan penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi
kepatuhan membayar PBB-P2 dengan variabel pengetahuan perpajakan, kualitas
pelayanan, sanksi, dan penghasilan variabel berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan pajak. Mustofa (2011) melakukan penelitian menggunakan variabel
penghasilan yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa variabel penghasilan tidak
berpengaruh signifikan.
Perbedaan hasil penelitian di atas menarik penulis melakukan penelitian dengan
variabel yang sama, tetapi dengan jumlah sampel yang lebih besar dan dilakukan di
wilayah yang berbeda serta peneliti menambahkan solusi yang dilakukan pemerintah
daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
10
Penulis memberi judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan,
Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” (Studi Empiris pada Wajib Pajak
PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang).
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini berupa pertanyaan yaitu sebagai berikut:
1. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Magelang?
2. Apakah kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2 di Kabupaten Magelang?
3. Apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB-P2 di Kabupaten Magelang?
4. Apakah penghasilan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib ajak dalam
membayar PBB-P2 di Kabupaten Magelang?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari berbagai
pertanyaan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak wajib pajak mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Magelang.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
11
2. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Magelang.
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi penulis, penelitian ini dapat membuktikan jawaban atas permasalahan
sehingga dapat memenuhi tugas akhir dan menambah pengetahuan serta wawasan.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Magelang, penelitian ini dapat memberikan
saran positif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.
3. Bagi wajib pajak, dengan membaca penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran
wajib pajak untuk membayar PBB-P2 sehingga meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD).
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberkan wawasan tambahan dan bahan
referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab dengan beberapa sub bab
didalamnya. Berikut penjabarannya:
BAB I PENDAHULUAN
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
12
Pada bab I ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Pada bab II ini membahas tinjauan teori yang membangun pemahaman penelitian,
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan perumusan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Pada bab III ini menjabarkan metode penelitian yang digunakan, jenis populasi
dan pemilihan sampel, variabel-variabel penelitian dan alat analisis.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab IV ini membahas karateristik responden, uji deskriptif, pengujian
instrument penelitian, pengujian hipotesis, analisis regresi linier berganda dan
pembahasan hasil penelitian.
BAB V PENUTUP
Pada bab V ini menyampaikan kesimpulan keterbatasan penelitian, dan saran yang
ditujukan kepada penelitian selanjutnya, lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
13
BAB 2
TINJAUAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Teori
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Berdasarkan peratutan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang No. 10 tahun
2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/
atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan.
1.1 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak
atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan/ atau
memperoleh manfaat atas bangunan.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
14
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta
laut wilayah daerah. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman (Peraturan Pemerintah Daerah
Kabupaten Magelang No. 10 Tahun 2012, Pasal 4).
1.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang No 10 Tahun
2012 Pasal 3 menjelaskan bahwa objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik
dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan
tersebut.
b. Jalan tol
c. Kolam renang
d. Pagar mewah
e. Tempat olahraga
f. Taman mewah
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
15
g. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
h. Menara
Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang:
a. Digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan.
b. Digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan.
c. Digunakan untuk makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani
suatu hak.
e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik.
1.3 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah
NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek pajak tertentu
dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan Daerah. Penetapan besarnya NJOP
dilakukan oleh Bupati.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang No. 10 Tahun
2012 pasal 6 ditetapkan tarif PBB-P2 sebagai berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
16
1) Untuk NJOP Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih sebesar 0,2%.
2) Untuk NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1%.
3) Besarnya NJOPTKP berupa bangunan ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00
untuk setiap wajib pajak.
1.4 Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6
bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang bayar dalam STPD akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
B. Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh pengetahuan pajak wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PBB-P2.
Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas,
2008) pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan
manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang
baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia
berbentuk ideal, atau bersangkutan dengan masalah kejiwaan.
Suryadi (2006) dan Hardiningsih (2011) dalam penelitianya menyatakan bahwa
meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak
postif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penelitian yang
dilakukan Harianto (2006) dan Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
17
kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang
pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh
pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media
informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.
Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang
peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali
wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-
beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak
tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan.
Menurut Budiartha (2013) menyatakan bahwa kurangnya upaya wajib pajak
dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat
pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban
perpajakan.
Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat
dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya
pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh
dalam membayar pajak.
Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui
peraturan perpajakan baik tentang tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
18
mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.
Adanya pengetahuan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam
membayar pajak, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh sanksi dan hukuman. Wajib
pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar akan patuh karena mengetahui
manfaat membayar pajak tersebut yang akhirnya akan mereka nikmati. Berdasarkan
uraian di atas dapat disimpulkan suatu hipotesis sebagai berikut:
H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PBB-P2
2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2.
Kualitas pelayanan adalah pendayagunakan SDM dalam melakukan pelayanan
kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas tetapi tetap dalam batas standar
pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan terus menerus.
Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung
bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib
pajak. Untuk mewujudkan pelayanan baik, petugas pajak harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman dibidang perpajakan.Wajib pajak akan terdorong untuk
membayar PBB-P2 tepat waktu karena adanya sanksi yang akan dibayarkan lebih
banyak ketika mereka terlambat membayar pajak.
Rajif (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman, kualitas
pelayanan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pengusaha UKM
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
19
di Daerah Cirebon, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman, kualitas
pelayanan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan pajak pengusaha UKM di daerah Cirebon. Sedangkan menurut Jatmiko
(2006), fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan Sumber Daya Manusia
(SDM) sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Fiskus
diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (skill), pengetahuan
(knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan,
administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus
memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Zulaikhah (2013) menyatakan bahwa
kualitas pelayanan berpengaruh positif namun tidak terdukung. Kualitas pelayanan
merupakan penyebab eksternal karena berasal dari luar wajib pajak atau akibat dari
paksaan situasi. Persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan dari aparat pajak
akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan
yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan,
kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Jika kualitas
yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka
pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan. Berdasarkann uraian diatas dapat
disimpulkan suatu hipotesis sebagai berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
20
H2: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB-P2.
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang
melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan Perundang-
Undangan perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat
pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Zulaikhah (2012) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib
pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena
pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi
yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga
tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai
sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal
yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya
ketidakpatuhan.
Penelitian yang dilakukan oleh Budiartha (2013) menyatakan bahwa sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sejalan
dengan Mangoting (2012) dan Setiawan (2014) menyatakan salah satu unsur pajak
adalah bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang. Undang- Undang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
21
yang mengatur mengenai pajak dan berlaku di Indonesia disebut sebagai Undang-
Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sanksi perpajakan sangat diperlukan dalam sistem pajak agar wajib pajak patuh
akan kewajibannya membayar pajak. Pemerintah daerah harus mensosialisasikan
dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya
suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan,
maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan suatu hipotesis sebagai
berikut:
H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
22
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah
penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagain dan fenomena serta
hubungannya, tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan
model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data tersebut
berupa kuesioner yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang pernah membayar
PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 di Desa Mertoyudan dan
Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menjadikan
seseorang atau sesuatu sebagai sampel karena memiliki informasi yang diperlukan
untuk penelitian. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling yaitu pendekatan penyampelan berdasarkan kriteria-kriteria yang
telah ditentukan. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah wajib pajak PBB-
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
23
P2 di Desa Mertoyudan dan Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang dengan kriteria sebagai berikut:
1. Responden terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang.
2. Wajib pajak PBB-P2 berdomisili di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
3. Wajib pajak PBB-P2 pernah membayar PBB-P2.
C. Jenis Data dan Definisi Operasional Variabel
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh melalui cara menyebar kuesioner.
Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang
akan dijawab oleh responden, biasanya dalam alternatif jawaban didefinisikan dengan
jelas (Sekaran, 2006). Sumber data diperoleh dari BPKAD Kabupaten Magelang
berupa daftar wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang.
Kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan kuesioner. Wajib pajak diminta
memberi pendapat mengenai kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan akan diukur menggunakan skala Likert. Skala
Likert dengan nilai 1 sampai 5 digunakan dalam penelitian ini.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
24
Tabel 3.1
Penilaian Skala Likert
Keterangan Nilai
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Netral (N) 3
Tidak Setuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Jenis variabel didasarkan atas kajian teoritis dan empiris sebagai acuan kerangka
berpikir yang terdiri dari dua jenis variabel, yaitu:
1. Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pengetahuan pajak, kualitas
peayanan dan sanksi pajak. Berikut ini adalah uraian operasional setiap variabel:
a. Pengetahuan Pajak
Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami
tentang peraturan dan Undang-Undang tentang perpajakan serta tata cara perpajakan
dan menerapkannya dalam kegiatan perpajakan seperti menghitung pajak, membayar
pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Pengetahuan pajak menurut Caroline (2009)
adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak,
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
25
mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.
Pengetahuan pajak diukur dengan 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh
responden. Pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert, mulai dari
1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Jika wajib pajak sangat setuju dengan
pernyataan tersebut maka diasumsikan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan pajak
yang luas.
b. Kualitas Pelayanan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN)
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala
kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal
yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak wajib mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan di Indonesia.
Kualitas pelayanan diukur dengan 12 pertanyaan yang harus dijawab oleh
responden. Pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert, mulai dari
1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Jika wajib pajak sangat setuju dengan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
26
pernyataan tersebut maka diasumsikan bahwa wajib pajak sudah merasa terpenuhi
kebutuhan atas pelayanan pajaknya.
c. Sanksi Pajak
Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan
kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan
pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.
Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan.
Sanksi pajak diukur dengan 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.
Pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert, mulai dari 1 (sangat
tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Jika wajib pajak sangat setuju dengan pernyataan
tersebut maka diasumsikan bahwa dalam membayarkan pajak PBB-P2 wajib pajak
mempertimbangkan sanksi yang ada.
2. Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut
Rahayu (2010) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary
of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment , dimana wajib pajak
bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
27
akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Wajib pajak yang
mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan,
serta menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir merupakan indikator
kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui,
mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki
kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Kepatuhan wajib pajak diukur dengan 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh
responden. Pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert, mulai dari
1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Jika wajib pajak sangat setuju dengan
pernyataan tersebut maka diasumsikan bahwa wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan
dalam membayar pajak PBB-P2 tinggi.
Tabel 3.2
Definisi Operasional
No Variabel Dimensi Indikator Skala
Pengukuran
1. Kepatuhan
Wajib Pajak
Tingkat
kepatuhan
wajib pajak.
Satu pernyataan
mengenai tingkat
kepatuhan wajib pajak
dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)
Likert
2. Pengetahuan
Pajak
Tingkat
pengetahuan
pajak yang
dimiliki oleh
wajib pajak
Sepuluh pernyataan
mengenai tingkat
pengetahuan wajib
pajak tentang
pengetahuan
perpajakannya.
Likert
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
28
3.
Kualitas
Pelayanan
Tingkat
kualitas
pelayanan
yang
diperoleh
wajib pajak
Dua belas pernyataan
mengenai tingkat
kualitas pelayanan
yang diberikan oleh
petugas pajak kepada
wajib pajak.
Likert
4. Sanksi Pajak
Tingkat
pengetahuan
wajib pajak
terhadap
sanksi pajak
Sepuluh pernyatan
mengenai tingkat
pengetahuan dan
pengaruh wajib pajak
terhadap sanksi pajak
Likert
D. Instrumen Penelitian dan Alat Penguji Instrumen
1. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner digunakan untuk
mengukur tingkat pemahaman pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak.
Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel diukur dengan
menggunakan skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Peneliti
menggunakan kuesioner dari peneliti terdahulu (Satiti, 2015) yang kemudian
dikembangkan dan diuji kembali.
2. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
29
dilakukan dngan Pearson Correlation. Dengan total skor masing-masing variabel,
kemudian hasil korelasi dibandingan dengan nilai signifikan 0,05. Tinggi rendahnya
validitas instrumen akan menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Ghozali, 2011 hlm. 51).
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
1. Jika r hitung > r tabel (sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan
berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika r hitung < r tabel (sig. 0,05) atau r hitung negatif, maka instrumen atau
item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total
(dinyatakan tidak valid).
3. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator
dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Cronbach’s Alpha.
Hasil pengujian tersebut berupa nilai, yang dapat dikategorikan dalam sebuah tingkatan
penilaian yaitu:
1. Baik, bila koefisien Cronbach’s Alpha > 0,8
2. Diterima, bila koefisien Cronbach’s Alpha 0,6 < alpha < 0,8
3. Buruk, bila koefisien Cronbach’s Alpha < 0,6
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
30
Semakin tinggi nilai alpha, maka kuesioner tersebut semakin reliable. Apabila
kuesioner kurang dari 0,6 maka variabel tersebut harus dihilangkan (Ghozali, 2011
hlm. 45).
E. Metode Analisis Data
1. Analisis Deskriptif
Teknik analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan Kab.
Magelang. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui distribusi jawaban
responden. Uji deskriptif ini digunakan untuk mengetahui nilai minimum, maksimum,
mean, dan std. deviation.
2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui, menguji, serta memastikan
kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi yang baik
adalah model regresi yang berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, dan tidak
ada heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Algifari, 2017 hlm. 115).
3. Uji Normalitas
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
31
Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari persyaratan uji asumsi klasik. Uji
normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen
dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Tujuan uji
normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu
atau residual mengikuti distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang
memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
Untuk mengetahui apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak, dapat
dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogrov Smirnov. Uji Kolmogorov Smirnov
biasanya digunakan untuk menguji data yang diamati apakah berdistribusi tertentu.
Caranya membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh dengan tingkat signifikansi
yang ditentukan yaitu 0,05 atau 5%. Jika probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi
normal sedangkan jika probabillitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal
(Algifari, 2017 hlm. 119).
4. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas
dapat dilakukan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar
variabel independen dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Batasan
umum yang dipakai untuk menunjukan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai
tolerance > 0,1 atau < 10 (Algifari, 2017 hlm. 124).
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
32
5. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi
ketidaksamaan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Cara mendeteksi
ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Jika variasi dari
residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
terjadi heteroskedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili
berbagai ukuran. Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika koefisien variabel
independen memiliki tingkat signifikansi > 0,05 (Algifari, 2017 hlm. 131).
F. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak. Keempat hipotesis penelitian tersebut, diuji dengan menggunakan uji beda (t-
test) untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh positif terhadap
variabel dependen. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan uji simultan (uji F)
untuk mengetahui pengaruhnya secara bersama-sama.
1. Analisis Regresi Berganda
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
33
Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu
variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun secara
simultan. Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas, maka persamaan regresinya
adalah sebagai berikut:
Y = α + β1 Pengetahuan Pajak + β2 Kualitas Pelayanan + β3 Sanksi + e
Keterangan:
Y = Kepatuhan wajib pajak
α = Konstanta
β1 = Koefisien regresi pengetahuan pajak
β2 = Koefisien regresi kualitas pelayanan
β3 = Koefisien regresi sanksi pajak
e = Standard Error
Model regresi dapat dikatakan tepat untuk menggambarkan pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen apabila model regresi tersebut dapat memenuhi
uji asumsi klasik dan hasil uji model regresi signifikan. Hipotesi satu, dua dan tiga
terdukung apabila β masing-masing hipotesis secara statistik signifikan.
2. Uji t (Uji Parsial)
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
34
Uji statistik t bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh masing-masing
variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t
dengan tingkat signifikansi 5%. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan
nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan Ho
ditolak. Namun, jika sebaliknya maka Ha ditolak dan Ho diterima (Algifari, 2017 hlm.
77).
3. Uji F (Uji Simultan)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 atau 5%
untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitan ini diterima atau
ditolak, dilakukan dengan cara menguji nilai F. Kriteria suatu hipotesis diterima jika F
hitung > F tabel (Algifari, 2017 hlm. 80).
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
35
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
Data penelitian ini diperoleh melalui survei kepada wajib pajak di Desa
Mertoyudan dan Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Wajib pajak
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdapat di Desa
Mertoyudan dan Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Responden terdaftar sebagai wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang.
2. Wajib pajak PBB-P2 berdomisili di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten
Magelang.
3. Wajib pajak PBB-P2 pernah membayar PBB-P2.
Kuesioner disebar secara langsung sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan
Desember 2018. Peneliti memilih menyebar kuesioner kepada warga Perumahan Bumi
Prayudan Desa Mertoyudan dan warga Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan.
Ada 120 kuesioner didistribusikan kepada responden. Dari jumlah tersebut hanya
100 kuesioner yang dapat digunakan, sedangkan 20 kuesioner tidak dapat digunakan
karena tidak lengkap. Rincian tentang distribusi kuesioner disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1
Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
36
No Rincian Jumlah
1 Kuesioner yang terdistribusikan 120
2 Kuesioner yang tidak dikembalikan 12
3 Kuesioner yang dikembalikan 108
4 Kuesioner yang tidak lengkap 8
5 Kuesioner yang digunakan untuk analisis
penelitian 100
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018.
B. Statistik Deskriptif
1. Deskriptif Data Penelitian
Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk
tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Statistik deskriptif meliputi
karakteristik responden dan deskriptif variabel penelitian.
Tabel 4.2
Demografi Responden berdasarkan Gender
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
37
Desa Keterangan Jumlah Persentase
Warga Perumahan
Bumi Prayudan
Perempuan 12 12%
Laki-laki 25 25%
Warga Desa Banyurojo Perempuan 28 28%
Laki-laki 35 35%
Total 100 100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2018.
Tabel 4.2 menunjukkan demografi respoden berdasarkan gender, dimana
responden perempuan terdapat 40 orang (40%) dan responden laki-laki terdapat 60
orang (60%).
Tabel 4.3
Demografi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir
Keterangan Jumlah Persentase
SMA 68 68%
D3/S1 32 32%
Total 100 100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2018.
Tabel 4.3 menunjukkan demografi responden berdasarkan pendidikan terakhir
yaitu responden yang berpendidikan terakhir SMA terdapat 68 orang (68%),
responden yang berpendidikan terakhir D3/S1 terdapat 32 orang (32%).
Tabel 4.4
Demografi Responden Berdasarkan Penghasilan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
38
Penghasilan Jumlah Persentase
< Rp 2.500.000 36 36%
Rp 2.500.000 - Rp 5.000.000 40 40%
Rp 5.000.000 - Rp 7.500.000 20 20%
Rp 7.500.000 - Rp 10.000.000 4 4%
Total 100 100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2018.
Tabel 4.4 menunjukkan demografi responden berdasarkan penghasilan. Tabel
tersebut menunjukkan responden dengan penghasilan < Rp 2.500.000 terdapat 36
orang (36%), responden dengan penghasilan Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 terdapat 40
orang (40%), responden dengan penghasilan Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 terdapat 20
orang (20%), sedangkan responden dengan penghasilan Rp 7.500.000 – Rp 10.000.000
terdapat 4 orang (4%). Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang
berpenghasilan Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 paling dominan.
Tabel 4.5
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
39
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase
Pegawai Negeri Sipil 4 4%
Pegawai Swasta 18 18%
Wiraswasta 24 24%
Lainnya 54 54%
Total 100 100%
Sumber: Data primer yang diolah, 2018.
Tabel 4.5 menunjukkan demografi responden berdasarkan jenis pekerjaan.
Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebanyak 12 orang (12%), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta
sebanyak 15 orang (15), responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 19 orang
(19%) dan pekerjaan lainnya seperti perangkat desa, buruh.
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi
Variabel Penelitian Mean Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib
Pajak
42,05 4,352
Pengetahuan pajak 40,79 4,063
Kualitas Pelayanan 47,24 6,191
Sanksi 33,39 5,895
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
40
Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan hasil statistik deskriptif empat variabel
bahwa, variabel yang mempunyai rata-rata terendah (minimum) adalah variabel sanksi
dan nilai rata-rata tertinggi (maximum) adalah variabel kualitas pelayanan. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah kualitas
pelayanan.
Tabel 4.7
Tabel Analisis Deskripsi Penghasilan
Penghasilan Jumlah Jenis Pekerjaan
< Rp 2.500.000 36 Lainnya
Rp 2.500.000 - Rp 5.000.000 40 Lainnya
Rp 5.000.000 - Rp 7.500.000 20 Wiraswasta
Rp 7.500.000 - Rp 10.000.000 4 PNS
Total 100
a. Pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).
Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan demografi responden berdasarkan
penghasilan. Tabel tersebut menunjukkan responden dengan penghasilan < Rp
2.500.000 terdapat 36 orang (36%), responden dengan penghasilan Rp 2.500.000 – Rp
5.000.000 terdapat 40 orang (40%), responden dengan penghasilan Rp 5.000.000 – Rp
7.500.000 terdapat 20 orang (20%), sedangkan responden dengan penghasilan Rp
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
41
7.500.000 – Rp 10.000.000 terdapat 4 orang (4%). Tabel tersebut menunjukkan bahwa
responden yang berpenghasilan Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 paling dominan.
Berdasarkan penelitian responden dengan penghasilan paling dominan yaitu
penghasilan < Rp 2.500.000 dan penghasilan antara Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000
tergolong responden dengan pekerjaan lainnya seperti perangkat desa, buruh dan
pekerjaan lainnya yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Rata-rata responden
tersebut walaupun memiliki pekerjaan yang tergolong berpenghasilan kecil tetapi tidak
menyurutkan kepatuhannya untuk membayar pajak dengan alasan tidak merasa
terbebani untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) karena hanya dibayarkan setahun sekali dan dibantu dengan orang yang bekerja di
Kelurahan Desa Mertoyudan dan Desa Banyurejo dengan penyuluhan pembayaran
PBB-P2 dan membantu para wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan PBB-
P2.
Responden dengan penghasilan Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 terdapat 20 orang
(20%), sedangkan responden dengan penghasilan Rp 7.500.000 – Rp 10.000.000
terdapat 4 orang (4%), rata-rata responden tersebut memiliki pekerjaan sebagai
wiraswasta dan PNS. Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden dapat
disimpulkan bahwa kepatuhan dalam membayar pajak pada wajib pajak tersebut
tergolong sedang karena walaupun hampir semua wajib pajak tersebut membayarkan
PBB-P2 dengan tepat waktu tetapi masih ada beberapa wajib pajak yang tidak
membayarkan pajaknya tepat waktu dengan alasan wajib pajak tidak mengerti kapan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
42
tanggal jatuh tempo pembayaran pajak PBB-P2 tersebut, terdapat juga wajib pajak
yang beralasan bahwa tidak ada waktu untuk membayar PBB-P2 karena pekerjaannya
yang terlalu menyita waktu. Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa
faktor penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB-P2.
C. Uji Kualitas Data
1. Deskripsi Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner digunakan untuk
mengukur tingkat pemahaman pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak.
Pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel diukur dengan
menggunakan skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
Seperti yang sudah diuraikan di BAB III, peneliti menggunakan kuesioner dari
peneliti terdahulu (Satiti, 2015). Kuesioner tersebut diuji terlebih dahulu dengan
melakukan uji pilot. Uji pilot dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada
Mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta, uji tersebut memperoleh hasil valid tetapi
terdapat butir pertanyaan divariabel sanksi pajak yang menghasilkan data tersebut tidak
reliable sehingga peneliti memperbaiki kuesioner tersebut dengan cara menambahkan
butir-butir pertanyaan disetiap variabel, kemudian di uji kembali dengan menyebar
kuesioner kepada karyawan STIE YKPN Yogyakarta, uji pilot tersebut menghasilkan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
43
semua data valid dan reliable sehingga bisa digunakan untuk penelitian yang
sesungguhnya. Hasil uji instrumen secara lengkap terdapat di bagian lampiran.
2. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini
dilakukan dengan Pearson Correlation. Dengan total skor masing-masing variabel,
kemudian hasil korelasi dibandingan dengan nilai signifikan 0,05. Tinggi rendahnya
validitas instrumen akan menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Ghozali, 2011 hlm. 51).
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
1. Jika r hitung > r tabel (sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan
berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika r hitung < r tabel (sig. 0,05) atau r hitung negatif, maka instrumen atau
item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total
(dinyatakan tidak valid).
Berdasarkan pengujian yang dilakukan untuk variabel pada kuesioner menyatakan
hasil sebagai berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
44
Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel Komponen Rhitung Rtabel 5% Keputusan Uji
Kepatuhan
K1 0,541 0,1946 Valid
K2 0,601 0,1946 Valid
K3 0,644 0,1946 Valid
K4 0,590 0,1946 Valid
K5 0,576 0,1946 Valid
K6 0,604 0,1946 Valid
K7 0,577 0,1946 Valid
K8 0,645 0,1946 Valid
K9 0,645 0,1946 Valid
K10 0,704 0,1946 Valid
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
Dari hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada Tabel 4.8, dapat
diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid.
Hal ini dapat dilihat pada masing-masing item pernyataan yang mempunyai nilai r
hitung > r tabel (sig. 0,05). Sehingga seluruh item penyataan dapat disertakan dalam
pengujian selanjutnya.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
45
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan
Variabel Komponen Rhitung Rtabel
5% Keputusan Uji
Kualitas
Pelayanan
KP1 0,621 0,1946 Valid
KP2 0,699 0,1946 Valid
KP3 0,761 0,1946 Valid
KP4 0,685 0,1946 Valid
KP5 0,754 0,1946 Valid
KP6 0,689 0,1946 Valid
KP7 0,804 0,1946 Valid
KP8 0,739 0,1946 Valid
KP9 0,582 0,1946 Valid
KP10 0,687 0,1946 Valid
KP11 0,688 0,1946 Valid
KP12 0,706 0,1946 Valid
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
Dari hasil uji validitas kualitas pelayanan yang terdapat pada Tabel 4.9, dapat
diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid.
Hal ini dapat dilihat pada masing-masing item pernyataan yang mempunyai nilai r
hitung > r tabel (sig. 0,05). Sehingga seluruh item penyataan dapat disertakan dalam
pengujian selanjutnya.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
46
Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak
Variabel Komponen Rhitung Rtabel 5% Keputusan
Uji
Pengetahuan
pajak
P1 0,533 0,1946 Valid
P2 0,533 0,1946 Valid
P3 0,517 0,1946 Valid
P4 0,624 0,1946 Valid
P5 0,716 0,1946 Valid
P6 0,591 0,1946 Valid
P7 0,609 0,1946 Valid
P8 0,683 0,1946 Valid
P9 0,541 0,1946 Valid
P10 ,402 0,1946 Valid
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
Dari hasil uji validitas pengetahuan pajak yang terdapat pada Tabel 4.10, dapat
diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid.
Hal ini dapat dilihat pada masing-masing item pernyataan yang mempunyai nilai r
hitung > r tabel (sig. 0,05). Sehingga seluruh item penyataan dapat disertakan dalam
pengujian selanjutnya.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
47
Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak
Variabel Komponen Rhitung Rtabel
5% Keputusan Uji
Sanksi
S1 0,506 0,1946 Valid
S2 0,635 0,1946 Valid
S3 0,604 0,1946 Valid
S4 0,595 0,1946 Valid
S5 0,662 0,1946 Valid
S6 0,674 0,1946 Valid
S7 0,562 0,1946 Valid
S8 0,723 0,1946 Valid
S9 0,711 0,1946 Valid
S10 0,707 0,1946 Valid
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
Dari hasil uji validitas sanksi pajak yang terdapat pada Tabel 4.11, dapat
diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner penelitian dinyatakan valid.
Hal ini dapat dilihat pada masing-masing item pernyataan yang mempunyai nilai r
hitung > r tabel (sig. 0,05). Sehingga seluruh item penyataan dapat disertakan dalam
pengujian selanjutnya.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
48
Tabel 4.12
Ringkasan Hasil Uji Validitas
No. Variabel Valid Tidak Valid
1. Kepatuhan Wajib
Pajak
K1, K2, K3, K4,
K5, K6, K7, K8,
K9, K10
-
2. Pengetahuan Pajak P1, P2, P3, P4, P5,
P6, P7, P8, P9, P10 -
3. Kualitas Pelayanan
KP1, KP2, KP3,
KP4, KP5, KP6,
KP7, KP8, KP9,
KP10, KP11, KP12
-
4. Sanksi S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7, S8, S9, S10 -
Ringkasan hasil uji validitas pada Tabel 4.12, menunjukkan seluruh item
pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan
pajak dan sanksi pajak memiliki hasil yang valid. Sehingga item-item pernyataan dapat
digunakan dalam uji reliabilitas.
3. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator
dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang
terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.
Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Cronbach’s Alpha.
Hasil pengujian tersebut berupa nilai, yang dapat dikategorikan dalam sebuah tingkatan
penilaian yaitu:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
49
Reliabilitas suatu pengukuran menunjukan stabilitas dan konsistensi dari suatu alat
uji. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu
kuesioner dikatakan reliable apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran
terhadap subjek yang sama akan diperoleh hasil yang konsisten.
Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Cronbach’s Alpha.
Hasil pengujian tersebut berupa nilai, yang dapat dikategorikan dalam sebuah tingkatan
penilaian yaitu:
a. Baik, bila koefisien Cronbach’s Alpha > 0,8
b. Diterima, bila koefisien Cronbach’s Alpha 0,6 < alpha < 0,8
c. Buruk, bila koefisien Cronbach’s Alpha < 0,6
Semakin kecil nilai alpha menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliabel.
Semakin tinggi nilai alpha, maka kuesioner tersebut semakin reliable (Algifari, 2017
hlm. 96).
Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Rhitung Rtabel 5% Keterangan
Kepatuhan Wajib
Pajak 0,810 0,1946 Reliabel
Pengetahuan
Pajak 0,771 0,1946 Reliabel
Kualitas
Pelayanan 0,905 0,1946 Reliabel
Sanksi 0,832 0,1946 Reliabel
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
50
Berdasarkan Tabel 4.13 hasil uji reliabilitas di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel, karena
mempunyai nilai Cronbach’s Alpha (α) lebih dari 0,70 sehingga layak digunakan untuk
menjadi alat ukur instrumen pada penelitian ini.
D. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui, menguji, serta memastikan
kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi yang baik
adalah model regresi yang berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, dan tidak
ada heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Algifari, 2017 hlm. 115).
1. Uji Normalitas
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
independen maupun dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi
yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dibawah ini
merupakan gambaran uji normalitas (Algifari, 2017 hlm. 119).
Peneliti dalam melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov
Smirnov, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.
Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
51
Hasil Uji Normalitas
Parameter Hasil
Jumlah sampel data 100
Kolmogorov-Smirnov Z 0,710
Asymp.Sig.(2-tailed) 0,694
Berdasarkan Tabel 4.14 di atas diperoleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,694
lebih besar dari pada 0,05 yang berarti data terdistribusi secara normal. Dengan
demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.
2. Uji Multikolonieritas
Dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada
interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang
linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor
dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu
dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan
Tolerance, nilai Eigenvalue dan Condition Index, serta nilai standar error koefisien beta
atau koefisien regresi parsial (Algifari, 3017 hlm. 124).
Pengambilan Keputusan:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
52
Melihat nilai Tolerance
1. Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance > 0,10
2. Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance < 0,10
Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)
1. Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF < 10,00
2. Terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF > 10,00
Tabel 4.15
Hasil Uji Multikolonieritas
Variabel Independen Collinearity Statistics
Kesimpulan Tolerance VIF
Pengetahuan Pajak 0,702 1,425 Tidak terjadi
multikolonieritas
Kualitas Pelayanan 0,709 1,410 Tidak terjadi
multikolonieritas
Sanksi 0,794 1,259 Tidak terjadi
multikolonieritas
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai VIF adalah < 10,00. Dengan
nilai VIF dari variabel pengetahuan pajak sebesar 1,425, variabel kualitas pelayanan
sebesar 1,410 dan variabel sanksi sebesar 1,259. Sedangkan untuk nilai tolerance
0,10,00 < n < 1 dengan nilai tolerance dari variabel pengetahuan pajak sebesar 0,702,
variabel kualitas pelayanan sebesar 0,709 dan variabel sanksi sebesar 0,794. Jadi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
53
berdasarkan VIF dan tolerance dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak
mengandung multikolonieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi
ketidaksamaan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Cara mendeteksi
ada atau tidaknya heteroskedastisat dilakukan dengan uji Glejser. Jika variasi dari
residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak
terjadi heteroskedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili
berbagai ukuran. Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika koefisien variabel
independen memiliki tingkat signifikansi > 0,05 (Algifari, 2017 hlm. 131).
Tabel 4.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Independen Sig Kesimpulan
Pengetahuan Pajak 0,841 Tidak terjadi
heterokedastisitas
Kualitas Pelayanan 0,370 Tidak terjadi
heterokedastisitas
Sanksi 0,798 Tidak terjadi
heterokedastisitas
Sumber: Lampiran
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
54
Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan
pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pada model regresi tidak memiliki hubungan yang
signifikan dengan nilai mutlak residualnya. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai
signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi
ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.
E. Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu
variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun secara
simultan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas, maka persamaan regresinya
adalah sebagai berikut:
Y = α + β1 Pengetahuan Pajak + β2 Kualitas Pelayanan + β3 Sanksi + e
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
55
Tabel 4.17
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Variabel Koef. Regresi t hitung Sig. Keterangan
(constan) 15,259 4,040 0,000
Pengetahuan
Pajak
0,359 3,425 0,001 Signifikan
Kualitas
Pelayanan
0,215 3,14 0,002 Signifikan
Sanksi 0,06 0,886 0,378 Tidak
Signifikan
Adjusted R Square 0,335
R Square 0,355
F Hitung 17,643
Sig. F 0,000
N 100
Sumber: Data primer yang diolah SPSS 20 (2018)
Keterangan:
Y = Tingkat Kepatuhan
β1 = Pengetahuan Pajak
β2 = Kualitas Pelayanan
β3 = Sanksi Pajak
e = Standard Error
Berdasarkan hasil tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 15,259 + 0,359 (β1) + 0,215 (β2) + 0,060 (β3) + e
Hasil analisis dapat dinyatakan sebagai berikut:
1. Konstanta sebesar 15,259, menunjukkan besarnya tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
pada saat pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi sama dengan nol.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
56
2. β1 = 0,359, artinya apabila variabel kualitas pelayanan dan sanksi pajak sama
dengan nol, maka variabel pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2).
3. β2 = 0,215, artinya apabila variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak sama
dengan nol, maka variabel kualitas pelayanan akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2.
4. β3 = 0,060, artinya apabila variabel pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan
sama dengan nol, maka variabel sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2.
Tabel 4.17 menunjukkan bahwa besarnya adjusted R2 adalah 0,335 atau 33,5%.
Hal ini menjelaskan bahwa variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi
pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
sebesar 33,5%. Sedangkan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar
penelitian ini.
2. Uji t (Parsial)
Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk
menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini
secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Pada uji t, nilai t hitung
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
57
akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel
maka Ha diterima dan Ho ditolak. Namun, jika sebaliknya maka Ha ditolak dan Ho
diterima (Algifari, 2017 hlm. 77).
Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.17. Berdasarkan tabel tersebut hasil
menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
adalah pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan dengan nilai signifikan sebesar 0,001
untuk variabel pengetahuan pajak dan 0,002 untuk variabel kualitas pelayanan.
Sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 karena memiliki nilai signifikansi
diatas 0,05 yaitu 0,378.
Berdasarkan Tabel 4.17 maka tiga hipotesis alternatif yang diajukan dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:
a. Pengaruh pengetahuan pajak (β1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang. Hasil dalam penelitian menunjukkan variabel pengetahuan pajak
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
58
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari α = 0,05 (0,001 < 0,05) dan
koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,359.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
dikecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, maka H1 didukung.
b. Pengaruh kualitas pelayanan (β2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Hasil dalam penelitian
menunjukkan variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002
lebih kecil dari α = 0,05 (0,002 < 0,05) dan koefisien regresi bernilai positif sebesar
0,215.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di
kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, maka H2 didukung.
c. Pengaruh Sanksi (β3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Hasil dalam penelitian menunjukkan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
59
variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,378 lebih besar dari α = 0,05
(0,378 > 0,05) dan koefisien regresi sebesar 0,06. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, sehingga
H3 tidak berhasil didukung.
3. Uji Statistik F (Simultan)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap
variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 atau 5%
untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitan ini diterima atau
ditolak, dilakukan dengan cara menguji nilai F. Kriteria suatu hipotesis diterima jika F
hitung > F tabel (Algifari, 2017 hlm. 80).
Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.17. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai
F hitung sebesar 17,463 dan signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah nilai signifikan
0,05. Hal ini berarti bahwa variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi
pajak mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
60
F. Pembahasan
1. Pengaruh pengetahuan pajak (β1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang. Hasil dalam penelitian menunjukkan variabel pengetahuan pajak
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari α = 0,05 (0,001 < 0,05) dan
koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,359.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, maka H1 diterima. Hal tersebut
menunjukan bahwa semakin besar pengetahuan wajib pajak terhadap pajak maka
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat. Hasil penelitian
tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan Yusnindar (2015)
dengan judul Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam Melakukan Pembayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kec. Jombang
Kab. Jombang) bahwa responden memiliki pengetahuan dalam mengetahui peraturan
baik itu berupa tarif yang akan meraka bayar, tata cara pembayaran dan fungsi PBB-
P2 bagi pemerintah daerah atau kota. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada
objek penelitiannya.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
61
Peningkatan pengetahuan pajak tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib
pajak, karena semakin besar pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya membayar
pajak maka masyarakat akan semakin tergugah untuk membayar pajak. Selain itu,
perolehan pajak sendiri digunakan untuk membiayai peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat. Hasil penerimaan pajak memang tidak bisa dirasakan langsung oleh
masyarakat, tetapi dengan patuh membayar pajak maka ikut mendukung
penyelenggaraan pemerintah.
Peningkatan pengetahuan masyarakat tidak terlepas dari pendidikan formal yang
didapatkan melalui proses belajar, tetapi juga interaksi sosial baik secara langsung
maupun tidak langsung. Masyarakat secara langsung mendapatkan pengetahuan pajak
melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kelurahan setempat. Selain
itu, masyarakat dapat melihat iklan-iklan anjuran membayar pajak melalu media massa
atau media sosial. Di Kabupaten Magelang, pada masa pelaporan SPPT digalakkan
dengan baliho-baliho yang tersebar dibeberapa wilayah termasuk di Kecamatan
Mertoyudan untuk melaporkan SPPT dan membayar PBB-P2 tepat waktu. Hal ini
dirasakan mampu menambah pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya membayar
PBB-P2.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
62
2. Pengaruh kualitas pelayanan (β2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang. Hasil dalam penelitian menunjukkan variabel kualitas pelayanan
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari α = 0,05 (0,002 < 0,05) dan
koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,215.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, maka H2 diterima. Hal tersebut
menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan PBB-P2 maka kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2 akan meningkat. Hasil penelitian tersebut konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh Solihah (2015) dengan judul ”Pengaruh
Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar PBB-P2” (Studi Kasus di Desa Wangunharja Kecamatan
Lembang) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek
penelitiannya.
Kantor pelayanan PBB-P2 Kabupaten Magelang dilengkapi dengan fasilitas
yang cukup baik, terdapat fasilitas ruang tunggu dan bagian pelayanan terpadu
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
63
sehingga ketika menunggu, wajib pajak merasa nyaman. Wajib pajak juga menilai
petugas pajak dapat memberikan arahan yang baik ketika wajib pajak hendak
membayar PBB-P2. Petugas pajak berusaha membantu wajib pajak sesuai dengan
aturan yang berlaku. Wajib pajak akan merasa terbantu dan dipermudah dengan
pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.
Sistem pengantrian yang masih berlaku dalam pelayanan PBB-P2 ini tidak jarang
membuat wajib pajak merasakan pelayanan yang lamban. Hal tersebut membuat
beberapa wajib pajak menganggap bahwa membayar PBB-P2 merupakan hal yang
menyita waktu, terlebih kepada mereka yang bekerja. Hal tersebut perlu menjadi
koreksi bagi kantor pelayanan PBB-P2 untuk membuat sistem pembayaran yang lebih
efektif dan efisien.
3. Pengaruh sanksi pajak (β3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Y).
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Hasil dalam penelitian menunjukkan
variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,378 lebih besar dari α = 0,05
(0,378 < 0,05) dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,060.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh
tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
64
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, maka H2 tidak berhasil didukung. Hal
tersebut menunjukkan bahwa semakin ketat sanksi pajak terhadap pajak, belum tentu
kepatuhan membayar PBB-P2 akan meningkat, begitupun sebaliknya. Sanksi pajak
belum tentu menjadi faktor utama dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-
P2.
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Hananto (2015) yang berjudul Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Bumi
dan Bangunan mengungkapkan bahwa semakin baik sanksi maka semakin tinggi pula
kepatuhan wajib pajak dan denda sebesar 2% perbulan terhitung sejak tanggal jatuh
tempo ternyata tidak memberatkan wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa tidak ada
masalah jika membayar pajaknya setelah tanggal jatuh tempo, karena jika dihitung
denda 2% setiap bulannya tidak memberatkan kenaikan pajak yang tidak besar atau
kecil sekali sehingga tidak ada perbedaan antara membayar pajak sebelum dan sesudah
tanggal jatuh tempo. Sanksi yang tegas dan memberatkan nampaknya diperlukan dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB dimana pelaksanaan sanksi akan
memberikan efek jera pada wajib pajak sehingga tidak akan melalaikan kewajibannya
dan membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo. Namun, penelitian yang dilakukan
oleh Alam (2014) bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak
konsisten dengan hasil penelitian ini.Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin
berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan
perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi
pajak bisa merubah kebiasaan sesorang menjadi patuh membayar pajak. Wajib pajak
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
65
pasti akan jera bilamana terus menerus dikenai sanksi karena adanya tekanan mental
sebagai akibat pelanggaran pajak yang dibuatnya sendiri.
Responden dalam penelitian mengungkapkan bahwa tanpa adanya sanksi pajak,
mereka akan tetap membayar pajak karena hal tersebut menjadi tanggung jawab
mereka atas kepemilikan tanah dan atau bangunan. Wajib pajak membayar tepat waktu
bukan hanya menghindari sanksi denda yang berlaku, tetapi wajib pajak merasakan hal
tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk membayar PBB-P2 setiap tahunnya.
Wajib pajak merasa tidak terbebani untuk membayar denda sebesar 2% jika
mereka terlambat membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi
konsekuensi atas keterlambatan yang telah dilakukan. Meskipun demikian, wajib pajak
lebih memilih untuk membayar PBB-P2 tepat waktu daripada membayar denda.
Terbukti dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suprayitno selaku bidang
Pajak Bumi dan Bangunan di BPKAD Magelang bahwa selama ini belum ada yang
dikenakan sanksi administrasi. Kesukarelaan wajib pajak dalam membayar PBB-P2
tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sudah
baik.
4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
66
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan,
sanksi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar PBB-P2. Hal ini ditunjukkan dengan uji statistik F (simultan) dalam
penelitian ini mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai signifikansi tersebut
kurang dari 0,05.
Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi secara bersama-sama memiliki
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, hal ini
disebabkan karena ketiga faktor ini memilik keterkaitan. Wajib pajak memiliki
pengetahuan pajak dan memahaminya mengenai kapan pembayaran PBB-P2 tersebut
dibayarkan dan kapan tanggal jatuh temponya serta apa saja sanksinya jika PBB-P2
tersebut tidak dibayarkan, kemudian kualitas pelayanan yang terdapat dikantor
pelayanan pembayaran PBB-P2 juga mempengaruhi kepatuhan membayar pajak PBB-
P2 karena jika petugas pelayanan pajak PBB-P2 melayani wajib pajak dengan sopan
dan dapat menjawab pertanyaan atau keluhan dari wajib pajak maka wajib pajak akan
dapat memahaminya serta memperhatikan fasilitas yang terdapat dikantor pelayanan
PBB-P2 agar wajib pajak merasa nyaman.
BAB V
PENUTUP
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
67
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh pengetahuan pajak,
kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan” (Studi empiris pada wajib pajak
PBB-P2 di Kecamatan Mertoyudan), maka dapat disimpulan sebagai berikut:
1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.
3. Sanksi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan
Mertoyudan Kabupaten Magelang.
4. Pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi secara bersama-sama (simultan)
memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB-P2, hal ini disebabkan karena ketiga faktor ini memilik keterkaitan.
5. Koefisien determinasi (R square) sebesar 0,355. Besarnya angka koefisien
determinasi sama dengan 35,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa
pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sebesar 35,5%. Sedangkan
sisanya 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini .
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
68
6. Berdasarkan penelitian dan wawancara peneliti dengan Bapak Suprayitno selaku
bidang Pajak Bumi dan Bangunan di kantor BPKAD Magelang strategi yang
dilakukan oleh kantor BPKAD Magelang untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak adalah dengan membuat aksi menari dengan sebutan “Flashmob
Pembayaran PBB-P2, dengan memegang SPT PBB, ratusan masyarakat
menggelar aksi menari bersama-sama. Dalam kegiatan tersebut berhadiah
sebagai bentuk apresiasi wajib pajak yang membayar pajak lebih awal sebelum
jatuh tempo. Hadiah tersebut berupa TV LED 32 Inch, mesin cuci, kulkas,
sepeda, magic com, kipas angin, setrika dan sebagainya. Kegiatan ini rutin
dilakukan setiap tahunnya. Selain untuk mepercepat penarikan realisasi pajak
juga untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat akan pentingnya ketaatan dalam
membayar pajak tepat waktu, mengajak masyarakat segera melunasi pembayaran
PBB. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak
berupa implementasi fasilitas “host to host” yaitu pembayaran pajak berbasis
web service. Wajib pajak dapat membayar pajak melalui atm, transfer, internet
banking, maupun mobile banking. Detail pembayaran dikirim langsung antara
BPKAD Magelang dengan Bank Jateng. Layanan tersebut sebagai upaya untuk
mempercepat pembayaran juga untuk mengurangi kesalahan dalam
penghitungan pembayaran PBB-P2. Juga untuk memberikan kemudahan dan
pilihan-pilihan bagi wajib pajak dalam rangka menunaikan kewajiban membayar
pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan yang ada.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
69
B. Keterbatasan Penelitian
1. Jumlah responden yang terbatas yaitu hanya berjumlah 100 responden dari
seluruh populasi wajib pajak PBB-P2 yang ada di Kabupaten Magelang, karena
sulitnya mendapatkan responden yang bersedia mengisi kuesioner penelitian.
2. Penelitian dilakukan hanya di Desa Mertoyudan dan Desa Banyurojo Kecamatan
Mertoyudan Kabupaten Magelang, sehingga hasil penelitian tidak dapat
mewakili seluruh wilayah di Kabupaten Magelang.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu pengetahuan
pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak untuk mengukur pengaruh tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2). Keterbatasan variabel independen tersebut tidak dapat
mewakili seluruh faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB-P2. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square
sebesar 0,355 atau 35,5 % sedangkan 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain di
luar model regresi ini.
C. Saran
1. Bagi pelayan fiskus untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan
penyuluhan perpajakan di daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
karena mayoritas wajib pajak belum memahami tentang perpajakan.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
70
2. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan aparatur pajak melakukan sosialisasi
pajak kepada masyarakat sehingga lebih patuh dalam membayar PBB-P2 tanpa
adanya paksaan dari pihak lain.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah responden dari Desa lain di
Kecamatan Mertoyudan atau responden di daerah lain, sehingga hasil penelitian
dapat digeneralisasi secara luas.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini
dengan menambah faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2).
5. Kantor Pelayanan PBB-P2 dilengkapi dengan fasilitas yang lebih modern dan
menyediakan fasilitas lain yang memudahkan wajib pajak dalam membayar
PBB-P2.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Wahyu T. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan
Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
71
PRATAMA CILACAP Tahun 2018. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta.
Agustina, Asri,2009. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap
Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada
KPP Pratama. SNA. Palembang.
Agus, Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda,
Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis
Megister Akuntansi Universitas Diponegoro.
Algifari, 2015. Analisis Regresi. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
Alam, S. 2014. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Skripsi Fakultas
Ekonomi UIN Alaudin Makassar.
Budiartha, Ketut. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi
Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Hal. 345-357.
Carolina, Veronica. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep Teori dan Isu.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Faizin, Rizza. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di
Desa Mojoranu Kab. Bojonegoro).
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
72
Febryanne, Mandy. 2018. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional,
Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sleman dan
Sekitarnya)
Fikriningrum, Kurnia W. 2012 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. Skripsi
Fakultas Ekonomoni Universitas Diponegoro Semarang.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20.
Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan
Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1 Hal: 126-142.
Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank Semarang.
Hananto, 2015. Pengaruh SPPT, Sanksi, Pendapatan Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.
Harianto, Totok. 2006. Analisis Atas Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak
Terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Madiun. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jakarta.
Ilyas B, Wirawan dan Richard Burton. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat
Jateng.antaranews.com. 2018. Target PBB-P2 Kota Magelang Naik Jadi Rp 5,7M.
Diakses 17 Januari 2018. https://jateng.antaranews.com/berita/187976/target-pbb-
p2-kota-magelang-naik-jadi-rp57-miliar.
Jotopurnomo, Cindy. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan
Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
73
Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Kristen Petra.
Kusrini. 2006. Sistem Pakar Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi Milenium. Jakarta:
Prehallindo.
Lupiyoadi, 2006. Manajemen Pemasaran Jasa. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba
Empat.
Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Magelangkota.go.id. 2018. Ratusan Wajib Pajak Flashmob Pembayaran PBB-P2.
Diakses 10 Mei 2018. http://www.magelangkota.go.id/home/detail/100518ardi1
Musthofa, Khoirul. 2011. Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Tembalang Semarang
Tahun 2009. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Mangoting, Yenni. 2000. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif
Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Mei.Vol.1. No.1.
Martin, J dan Oxman, S. 2000. Building Expert Systems a tutorial, Prentice Hall, New
Jerse.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi
Perdesaan dan Perkotaan.
Rahadi, D. A. 2015. Pengaruh Keadilan dan Pengetahuan Pajak terhadap
Kepatuhan wajib Pajak. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
Malang.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
74
Rajif, Mohammad. 2011. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha Ukm Di Daerah
Cirebon. Artikel Ilmiah. Depok: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas
Gunadarma.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
Republik Indonesia, MENEG PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Riessyta, Gia. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan
Terhadap Motivasi Membayar PBB-P2 (Studi pada wajib pajak di Kelurahan
Airlangga Kota Surabaya).
Satiti, Hening. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib
Pajak dalam Mambayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Studi pada wajib pajak Kabupaten Klaten). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Gadjah Mada.
Setiawan, Agus. 2004. Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan UndangUndang
Pajak Terbaru. Yogyakarta: Andi Offset.
Sekaran, U. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis 1. Jakarta: Salemba Empat.
Suratno dan Purnama. 2004. Analisis Tingkat Kepuasan Wajib Pajak Terhadap
Kualitas Layanan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua Sinergi Kajian Bisnis
dan Manajemen, Vol. 7, No. 1, hlm. 69-87.
Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
75
Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib
Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Suatu Survei Di
Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. Vol. 4, No. 1, April 2006.
Solihah, 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi Kasus di Desa
Wangunharja Kecamatan Lembang). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Widyatama Bandung.
Tjahjono. 2005. Perpajakan Edisi Ketiga Cetakan Pertama. Yogyakarta: Akademi
Manajemen Perusahaan YKPN.
Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk
Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas
(Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga). Dalam Symposium Nasional
Akuntansi XIII Purwokerto 2010. Universitas Jenderal Soederman.
Yusnidar, Johan. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada wajb pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang). Skripsi Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Negeri
Surakarta.
Yanuesti, Ulfa. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kepuasan Wajib Pajak
Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di
Kec. Talun Kab. Blitar).
Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan
Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP pratama Cilacap).
Diponegoro Journal of Accounting.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
76
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id