Upload
phungkhuong
View
232
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS
MILITER JEPANG TERHADAP STABILITAS
KEAMANAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK TAHUN
2014 – 2017
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Muhammad Unggul Waskito
11141130000082
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H / 2018 M
ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG
TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK
TAHUN 2014 – 2017
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya
bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 20 Juli 2018
Muhammad Unggul Waskito
iiiiiiiii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Muhammad Unggul Waskito
NIM : 11141130000082
Program Studi : Hubungan Internasional
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG
TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK
TAHUN 2014 – 2017
dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.
Jakarta, 13 Juli 2018
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing
Ahmad Alfajri,MA Robi Sugara, M,Sc
NIP: NIP:
iviviv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG
TERHADAP STABILITAS KEAMANAN DI KAWASAN ASIA PASIFIK
TAHUN 2014 – 2017
Oleh:
Muhammad Unggul Waskito
11141130000082
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 8 Agustus 2018.
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.
Ketua, Sekertaris,
Ahmad Alfajri, MA Eva Mushoffa, MHSPS
Penguji I, Penguji II,
Adian Firnas, M.Si Inggrid Galuh M., MHSPS
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 8 Agustus 2018.
Ketua Program Studi Hubungan Internasional
FISIP UIN Jakarta
Ahmad Alfajri, MA
vv
ABSTRAK
Skripsi ini betujuan untuk menganalisis apa pengaruh yang ditimbulkan oleh
Jepang yang menganut prinsip pasifisme namun justru melakukan peningkatan
kapabilitas militer dalam berbagai bentuk, serta untuk menggambarkan kekuatan
militer yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti Cina, Korea
Utara, dan India. Teori yang digunakan adalah teori realism klasik untuk
memfokuskan bagaimana keadaan dunia internasional yang bersifat anarki dapat
mempengaruhi sebuah negara untuk memperkuat kapabilitas militernya sehingga
muncul ketidakpastian dalam proyeksi penggunaan kapabilitas militernya. Konsep
yang digunakan adalah security dilemma dan balance of power yang digunakan untuk
mengerucutkan pembahasan bagaimana prinsip pasifisme menjadi bias sehingga
memunculkan pengaruh bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.
Dalam skripsi ini ditemukan pengaruh dari peningkatan kapabilitas militer
Jepang. Pengaruh tersebut yaitu terjadi sebuah balance of power yang dilakukan oleh
Jepang di kawasan. Bentuk dari balance of power tersebut yaitu penguatan kerjasama
dalam bidang pertahanan dengan negara yang merupakan aliansi Jepang agar tidak
memunculkan dominasi dari suatu negara di kawasan yang mengganggu stabilitas
keamanan kawasan. Ketergantungan keamanan diantara negara-negara di kawasan
Asia Pasifik menyebabkan Jepang mengembangkan kapabilitasnya dalam bidang
pertahanan guna menyesuaikan kemampuan dalam melakukan kerjasama pertahanan
dengan aliansinya. Selain itu, ditemukan pula data bahwa terjadi security dilemma di
kawasan terlihat dari peningkatan kekuatan militer dari beberapa negara di kawasan
Asia Pasifik seperti Cina, India, dan Australia yang menghasilkan kesimpulan bahwa
Jepang memiliki pengaruh bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik atas
peningkatan kapabilitas militernya yang sejalan dengan reintepretasi konstitusi
Jepang mengenai pembatasan militer Jepang.
Keyword: Pasifisme Jepang, Balance of Power, Kapabilitas Militer, Security
Dilemma, Stabilitas Keamanan, dan Asia Pasifik.
vivi
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur selalu penulis ucapkan
kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada Nabi
Muhammad SAW,
Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa dukungan,
motiviasi, saran dan bantuan materi maupun immateri dari berbagai pihak. Sehingga,
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Keluarga penulis, Bapak Agus Suyanto dan Mamah Riza Wulandari, Adik
penulis Nimas Arum Puspitasari, dan Keluarga Besar Tebet BSD Ciputat
yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan, cinta, dan nasehat kepada
penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Robi Sugara, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas
waktu, saran, arahan, nasehat, motivasi dan kesabaran yang tak henti-hentinya
bapak berikan dalam membimbing penulis untuk pengerjaan skripsi ini.
3. Dosen-dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Terima kasih telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis selama
masa perkuliahan.
4. Teman seperjuangan bimbingan Pak Robi, Rizky Afif, Allysa Julia Shafira,
Lathifa Rulia Sa’diyah, Arkan Vicri P, Khaira Anisa, Putri Larasati. Teman-
teman sepermainan TKC 21, Chaerunisa Destiara, Bayu Kurniawan,
Muhammad Irfan MA, Ade Gunawan Putra, Edvin Dian Putra, Pandu
Kusuma, Pandya Fadil, Fairani Melda, Anisah Setiyaningsih, dan Leni Sintya
D. Terima kasih atas segala waktu yang diluangkan untuk mendengarkan
vii
keluh kesah penulis dan untuk doa serta dukungan yang diberikan selama
penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabati PMII Komfisip. Terima kasih telah menghidupkan
pengalaman penulis pada masa perkuliahan.
6. Seluruh teman-teman HI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2014 yang
tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan banyak
pengalaman bagi penulis pada masa perkuliahan.
Penulis berharap segala dukungan dan bantuan mendapatkan balasan dari
Allah SWT.
Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dangat diharapkan untuk
perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah
wawasan bagi setiap pembacanya serta bagi perkembangan studi Hubungan
Internasional.
Ciputat, 21 Juli 2018
Muhammad Unggul Waskito
viiiviiiviii
DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ........................................................ ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .................................................... iii
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ iv
ABSTRAK .............................................................................................................v
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi
DAFTAR ISI ...................................................................................................... viii
DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................x
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah .................................................................... 1
B. Pertanyaan Penelitian...................................................................9
C. Tujuan Penelitian ........................................................................9
D. Manfaat Penelitian .......................................................................9
E. Tinjauan Pustaka ........................................................................10
F. Kerangka Dasar Pemikiran.........................................................12
G. Metode Penelitian ......................................................................18
H. Sistematika Penulisan ................................................................20
BAB II Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang tahun 2014-2017
A. Penerapan Kebijakan Pertahanan Jepang sejak 2014 ............... 23
B. Perluasan Peran Militer Jepang di Kawasan Asia Pasifik .........28
C. Penguatan Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat ......31
BAB III Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer di Kawasan Asia
Pasifik 2014 -2017
A. Peta Kekuatan Militer Negara - Negara di Kawasan Asia Pasifik
........................................................................................................37
B. Peningkatan Anggaran Militer China, India, dan Australia.......44
C. Kerjasama Jepang dengan Negara di Asia Pasifik dalam Bidang
Militer .............................................................................................49
ixix
BAB IV Analisis Pengaruh Peningkatan Militer Jepang Terhadap
Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Pasifik
A. Peningkatan Kekuatan Militer Jepang sebuah Balance of Power
di kawasan Asia Pasifik .................................................................59
B. Peningkatan Kekuatan Militer Negara di Kawasan Asia Pasifik
Sebagai Sebuah Security Dilemma ................................................65
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ...............................................................................71
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... xiv
xx
DAFTAR SINGKATAN
JIMEX Japan India Maritime Exercise
ANZUS The Australia, New Zealand, United States Security Treaty
NDPG National Defense Program Guidelines
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
PLA People Liberation Army
PAP People Arm Police
CMC Central Military Commision
ICBM Intermediate-Range Ballistic Missile
MRBM Medium-Range Ballistic Missile
SRBM Short-Range Ballistic Missile
IRBM Intermediate-Range Ballistic Missile
KPA Korean People Army
ADMM ASEAN Defense Ministers Meeting
ATGM Anti-Tank Guided Missiles
MRSAM Medium-Range Surface to Air Missile
SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
JMSDF Japan Maritime Self Defense Force
ASW Anti Submarine Warfare
ACSA The Acquisition and Cross-Servicing Agreement
GSOMIA General Security of Military Information Agreement
MCM Maritime Communication Mechanism
CUES Code for Unplanned Encounters at Sea
ADIZ Air Defense Identification Zone
IJEPA Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement
xixi
DAFTAR TABEL
Tabel B.1 Anggaran Militer menurut Wilayah Periode 2014-2017 ................45
Tabel B.3.1. Distribusi Belanja Pertahanan India ............................................49
xii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 2.A.1 Poling Survei tentang Perubahan Konstitusi Jepang ...............24
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.A.1 Pembagian Wilayah Lima Teater Operasi (Five Theaters of Operations) Cina ..................................................................................................42
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Skripsi ini fokus pembahasannya pada pengaruh yang ditimbulkan oleh
peningkatan kapabilitas militer Jepang terhadap stabilitas keamanan di kawasan
Asia Pasifik. Pengaruh tersebut berupa peningkatan anggaran pertahanan dari
beberapa negara di kawasan Asia Pasifik seperti Cina, India, dan Australia.
Negara-negara tersebut melihat Jepang memiliki hubungan aliansi dalam bidang
pertahanan dengan Amerika Serikat sehingga peningkatan kapabilitas militer
Jepang dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Jepang
adalah negara yang membatasi kapabilitas militernya dikarenakan konstitusi
Jepang yang dikenal dengan prinsip pasifisme melarang adanya kekuatan militer.
Amerika Serikat turut ikut andil dalam perancangan konstitusi pasifis Jepang
karena Jepang kalah dalam perang dunia ke - 2.
Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia ke - 2
berusaha melumpuhkan kekuatan Jepang melalui demiliterisasi, yaitu
penghapusan kekuatan militer. Peruwujudan dari demiliterisasi Jepang tertuang
pada konstitusi baru Jepang yang dibuat oleh pihak Amerika Serikat dan diadopsi
oleh badan legislatif Jepang pada 1947. Isi dari konstitusi tersebut salah satunya
yaitu Pasal 9 seperti terkutip berikut ini:1
“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of
the nation and the threat or use of force as means of settling international
1 Rizki Roza. “Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan.”Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Seketariat Jenderal DPR RI 5.20 (Oktober 2013):5-8
2
disputes. To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea,
and air forces, as well as other war potential, will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.”
Pasal 9 konstitusi Jepang tersebut lebih dikenal dengan prinsip pasifisme.
Perubahan situasi politik internasional yang terjadi mengharuskan Jepang untuk
menyesuaikan prinsip pasifisme tersebut. Jepang melakukan transformasi
kebijakan pertahanan pada pertengahan 1990 berupa penguatan komitmen Jepang
terhadap Amerika Serikat dalam bidang pertahanan. Pada April 1996 Jepang
mengeluarkan Japan - United States Joint Declaration on Security,2 setahun
kemudian pada September 1997 diadopsi ke dalam U.S. - Japan Defense
Guidelines dan mengalami perkembangan menyesuaikan kebutuhan kedua negara
untuk menghadapi ancaman di kawasan maupun dunia internasional. Hal tersebut
menunjukan menurunnya implementasi dari pelaksanaan Pasal 9 konstitusi
Jepang.
Terbentuknya aliansi pertahanan Jepang dan Amerika bermula dari
kekalahan Jepang pada Perang Dunia 2 dan penandatanganan perjanjian
keamanan dengan Amerika Serikat pada 8 September 1951. Penandatanganan
tersebut menjadi penanda terbentuknya aliansi kedua negara. Amerika Serikat
menjadi penjamin keamanan nasional Jepang dengan mempertahankan keamanan
domestik Jepang. Kehadiran militer Amerika Serikat di Jepang diberikan
kekuasaan penuh untuk menjaga stabilitas kemanan di Jepang yang kemudian
mengalami perkembangan sehingga kekuatan militer Amerika Serikat hanya
dibutuhkan ketika keamanan Jepang memang berada dalam posisi terancam saja.
2 Tues Kindyana.“Kebijakan Jepang dalam Mengamankan Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan.” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, (2013):56
3
Pemerintah Jepang melakukan revisi sehingga pada 1954 Japan’s Self Defense
Force terbentuk dan mulai mengambil alih dalam menjaga keamanan nasional
Jepang.3 Dalam perkembangannya, Japan’s Self Defense Force mengalami
perluasan peran untuk menyesuaikan dengan dinamika stabilitas keamanan di
dunia internasional seperti melakukan patroli dengan menggunakan kapal
perangnya melintasi wilayah Laut Cina Selatan.
Faktor yang menyebabkan implementasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang
menurun terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal yaitu dilihat dari para pembuat kebijakan pertahanan sehingga
implementasi Pasal 9 tidak sepenuhnya berjalan dan faktor eksternal dilihat dari
ancaman yang muncul dan berdampak bagi Jepang maupun kawasan seperti
ancaman berupa aktifitas pengembangan nuklir Korea Utara dan kebangkitan
Cina.4
Stabilitas keamanan juga mempengaruhi Jepang dalam
mengimplementasikan Pasal 9 konstitusi Jepang. Selama beberapa dekade,
kawasan Asia Pasifik terbebas dari konflik berskala besar sehingga
memungkinkan negara-negara menikmati manfaat dari perairan di kawasan
tersebut. Namun, seiring meningkatnya permintaan barang dan pertumbuhan
ekonomi dari negara-negara di dunia khususnya yang memiliki kepentingan di
wilayah Asia Pasifik telah meningkatkan potensi munculnya konflik di kawasan.
3 La Ode Muhammad,” Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok.” Depatermen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin(2017):2 4 Yasuhiro Izumikawa.“Explaining Japanese Antimilitarism: Normative and Realist Constraints on Japan's Security Policy.”International SecurityThe MIT Press 35.2(2010):123-160
4
Potensi konflik dapat berupa ancaman seperti proliferasi senjata,
perdagangan manusia, pembajakan kapal, dan bencana alam. Hal tersebut dapat
menimbulkan tantangan keamanan yang signifikan. Tantangan keamanan yang
ada pada kawasan Asia Pasifik meliputi munculnya sengketa wilayah maritim dari
beberapa negara, percepatan moderenisasi militer di kawasan Asia Pasifik serta
ancaman dalam bidang maritim.5
Tantangan keamanan di kawasan Asia Pasifik juga datang dari Korea Utara
yang melakukan program proliferasi nuklir. Korea Utara keluar dari Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, yaitu sebuah perjanjian untuk tidak
melakukan proliferasi senjata nuklir dan melakukan tes nuklir pada 2003 yang
mengawali beragam tes nuklir Korea Utara dalam beberapa tahun setelahnya.
Aktifitas proliferasi nuklir Korea Utara mendorong berbagai pihak untuk
melakukan penyelesaian, salah satunya dengan terbentuknya six party talks, yaitu
perundingan enam negara meliputi Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Cina,
Rusia, dan Korea Utara.6 Jepang melihat tantangan keamanan berubah menjadi
sebuah ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan sehingga Jepang harus
meningkatkan kemampuannya dalam menjaga keamanan negaranya salah satunya
dengan memaksimalkan kerjasama pertahanan dengan aliansinya yaitu Amerika
Serikat.
5U.S Government, Asia-Pacific Maritime Security Strategy[majalah on-line] (the United States Department of Defense, 2015 diunduh pada 22 Oktober 2017):5- 14 https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A- P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF pukul 23.04 6 Renni Novia,”Kebijakan Keamanan Jepang terhadap Proliferasi Nuklir Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non-Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011),” Journal of International Relations Universitas Diponegoro2.2 (2016):116-126
5
Dinamika keamanan yang terjadi pada kawasan Asia Pasifik membuat
Jepang memperbaharui atau melakukan revisi terhadap kerangka kerjasama
aliansi pertahanan Jepang dan Amerika Serikat. Sebuah guidelines atau panduan
yang dijadikan sebagai acuan perjanjian kerjasama pertahanan Jepang dan
Amerika Serikat terbentuk pada 1997 direvisi pada 27 April 2015. Hasil revisi
tersebut berupa Japan - U.S. Security Consultative Committee atau “2+2
Meeting” yang memperbarui kerangka kerjasama secara umum dan arah
kebijakan bagi misi dan peran kedua negara serta secara spesifik menekankan
pada kerjasama keamanan dan pertahanan.7 Kerjasama pertahanan Jepang dan
Amerika Serikat terwujud melalui diadakannya latihan militer gabungan yang
melibatkan Jepang dan Amerika Serikat sebagai inisiator.
Pada Juli 2017, Jepang mengikuti latihan militer Malabar yang melibatkan
India dan Amerika Serikat. India menjadi tuan rumah dalam latihan militer
tersebut. Latihan militer Malabar pertama kali diadakan pada tahun 1992 yang
hanya melibatkan India dan Amerika Serikat. Selain latihan militer Malabar,
Jepang juga melakukan latihan militer lainnya dengan India seperti JIMEX di
Jepang dan Teluk Benggali.8
Selain dengan India, Jepang juga melakukan latihan militer Cope North
Guam dengan Australia yang juga diikuti oleh Amerika Serikat. Latihan militer
tersebut dimulai sejak 1999 dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
bertempur dari militer Australia serta mengembangkan interoperabilitas antara
7 La Ode ,Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok, 44. 8 Kishore Kumar Khera, “International Military Exercises: An Indian Perspective,” Journal of Defence Studies 11.3 (September 2017):17-40.
6
angkatan udara Amerika Serikat dan angkatan udara Australia dalam kegiatan
bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana alam (Humanitarian Assistance and
Disaster Relief).9
Penguatan kapasitas militer Cina di Laut Cina Selatan merupakan salah satu
tujuan Cina dalam menguatkan klaim mereka atas teritorinya yang mencakup
kawasan Laut Cina Selatan. Pada awal 2016, terdapat aktifitas pembangunan
fasilitas militer yang signifikan di wilayah dekat kepulauan Spratly. Pada Februari
2016 Cina memunculkan dua sistem rudal permukaan HQ-9 di Pulau Woody,
kepulauan Paracels. Aktifitas militer oleh Cina tersebut mengancam kebebasan
bernavigasi bagi negara yang ingin melakukan pelayaran melalui kawasan Laut
Cina Selatan. Meningkatnya ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan
mengakibatkan pemerintah negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya
Asia Tenggara memberikan respon seperti adanya penguatan kerjasama antar
negara di kawasan Asia Tenggara dengan Amerika Serikat.10
Selain di wilayah Laut Cina Selatan, Cina memiliki konflik sengketa teritori
berupa klaim atas kepemilikian pulau yaitu di Laut Cina Timur dengan Jepang.
Sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut Cina Timur antara Cina
dan Jepang telah berlangsung lama. Sengketa tersebut mengangkibatkan
meningkatnya ketegangan antara Cina dan Jepang. Kedua negara merupakan
kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Konfrontasi yang muncul diantara kedua
negara memicu kekhawatiran internasional terhadap stabilitas dan perdamaian di
9 “Cope North Guam: Japan-U.S.-Australia Joint Exercise in Guam” Japan Defense Focus Ministry of Defence and Self-Defense Forces 62 (Maret 2015) diakses pada 29 Oktober 2017http://www.mod.go.jp/e/jdf/no62/index.html 10“Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 20 Oktober 2017, tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2017.1271212
7
kawasan Asia yang nantinya berpotensi merugikan banyak pihak karena tidak
menutup kemungkinan terjadi sebuah konflik bersenjata di laut antara kedua
negara tersebut.11
Kondisi dimana negara hidup setara secara berdampingan tanpa ada otoritas
yang lebih tinggi menyebabkan rasa tidak aman muncul dari rasa saling curiga
dan ketakutan mendorong negara-negara untuk berkompetisi dalam mendapatkan
kekuatan yang lebih besar agar mereka merasa lebih aman. Cina melihat Jepang
sebagai negara di Asia Pasifik khususnya Asia Timur yang memiliki potensi
konflik terhadap negaranya. Kedekatan Jepang dengan Amerika Serikat dianggap
sebagai ancaman bagi Cina dalam hal pembangunan sistem pertahanan.Cina
menilai bahwa kebijakan Jepang telah bergeser dari kebijakan pertahanan lokal
mengarah pada kawasan dan dari bentuk pertahanan pasif menuju pertahanan
aktif.12
Australia melihat perubahan bentuk pertahanan Jepang melalui intepretasi
ulang pasal 9 konstitusi Jepang pada 2014 sebagai sebuah langkah Jepang untuk
menjadi “negara normal” yang dapat menggunakan kekuatan militer seperti
negara lainnya sehingga memungkinkan menguatkan hubungan Australia dan
Jepang.13 Pada 2014 Pemerintah India menaikan pengeluaran militer sebesar 12%
dalam anggaran tahunannya sehingga Jepang melihat India memiliki potensi besar
11 Rizki Roza, “Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan” Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Seketariat Jenderal DPRI RI4 (September 2012): 7. 12 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik” Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin1 (Januari 2015): 95-104. 13 Richard Keir, “The Australia-Japan Defence Relationship: improving interoperability at the operational level” Indo-Pacific Strategic Papers Centre for Defence and Strategic Studies (November 2015): 2.
8
untuk menjalin kerjasama militer, terlebih lagi dalam penjualan teknologi militer
yang dibeli oleh India. Produksi teknologi militer tersebut juga merupakan
peningkatan kapabilitas militer Jepang dalam peralatan militer.14
Perubahan yang dialami Jepang tidak terlepas dari adanya ancaman terhadap
keamanan Jepang. Bentuk lain dari peningkatan kapabilitas militer Jepang yaitu
Jepang diperbolehkan untuk mendukung aliansinya yaitu Amerika Serikat dalam
mencapai tujuan keamanannya seperti melakukan operasi di luar wilayah Jepang,
memberikan dukungan bersenjata kepada aliansi, memperluas jangkauan untuk
dukungan logistik, bertindak melalui jalan militer untuk mengamankan
perdamaian meskipun serangan yang muncul tidak diarahkan kepada Jepang, serta
mengurangi pembatasan peraturan untuk menggunakan kekuatan militer demi
melindungi aliansinya.15
Aktifitas Jepang dalam bidang militer tahun 2014 - 2017 sangat strategis
untuk diteliti karena usaha Jepang dalam menguatkan kapabilitas militernya
berjalan baik melalui kerjasama dan penyesuaian terhadap ancaman yang terjadi
di Asia Pasifik. Lalu, apa yang menjadi akibat dari peningkatan kapabilitas militer
Jepang bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik dimana Jepang
melakukan serangkaian latihan militer dan pengembangan peralatan militer.
Jepang menganut prinsip pasifisme dengan menerapkan konstitusi Pasal 9
sehingga peningkatan kapabilitas militer tersebut tidak sesuai dengan konstitusi
tersebut.
14 Maldini BM, “Kepentingan Jepang dalam Kerjasama Militer ke India”, skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasHasanudin(2017): 74. 15 Alix Valenti, “Big in Japan” Asian Military Review, diakses pada 18 Mei 2018, tersedia di: https://asianmilitaryreview.com/2017/09/big-japan/
9
B. Pertanyaan Penelitian
Dari pemaparan pernyataan masalah di atas, maka pertanyaan
penelitiannya adalah “Apa pengaruh peningkatan Kapabilitas Militer Jepang
terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjelaskan bagaimana prinsip pasifisme Jepang dapat
mengalami reintepretasi.
b. Untuk melihat apa pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan
kapabilitas militer Jepang bagi kawasan Asia Pasifik
c. Untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang
relevan
D. Manfaat Penelitian
a. Memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa hubungan
internasional, khususnya dalam kajian stabilitas keamanan khususnya
di kawasan Asia Pasifik.
b. Sebagai bahan pertimbangan untuk digunakan dalam penelitian
selanjutnya tentang kawasan Asia Pasifik.
1010
E. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustakayang pertama adalah Jurnal oleh Suci Lestari dan Tri
Joko Waluyo berjudul Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan
Militer di Darwin Australia Tahun 2011. Penempatan militer Amerika Serikat di
Darwin adalah salah satu realisasi dari pakta keamanan Australia, Selandia Baru,
Amerika Serikat (ANZUS). Amerika Serikat mendirikan pangkalan militer di
Darwin karena ingin mencegah pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik. Pengaruh
Cina di kawasan Asia Pasifik terlihat dari pengklaiman terhadap wilayah Laut
Cina Selatan oleh Cina.16
Persamaan penelitian ini dengan jurnal Suci ini adalah sama-sama
membahas mengenai stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik yang
dipengaruhi oleh peningkatan kapabilitas dari negara di kawasan. Oleh karena itu,
jurnal yang ditulis Suci diperlukan penulis untuk membantu menggambarkan
kondisi stabilitas di Asia Pasifik pada 2011.
Perbedaan penelitian ini dengan jurnal Suci terletak pada fokus
pembahasannya. Suci membahas bagaimana salah satu negara di kawasan Asia
Pasifik yaitu Australia melakukan kerjasama dalam bidang militer dengan
peletakan pangkalan militer Amerika Serikat di Darwin. Kerjasama antara
Australia dengan Amerika Serikat ditujukan untuk menjaga stabilitas keamanan di
kawasan Asia Pasifik dari adanya pengaruh peningkatan aktifitas Cina yang
mengancam stabilitas kawasan Asia Pasifik. Namun, Jurnal tersebut tidak
16 Suci Lestari, “Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan Militer di Darwin Australia Tahun 2011” Jom FISIPUniversitas Riau2 (Oktober 2015): 9.
1111
membahas kerjasama yang dilakukan Australia dengan Jepang, yang juga
merupakan salah satu aliansi dari Amerika Serikat.
Tinjauan pustaka yang kedua adalah Jurnal oleh Wildan Faisol berjudul
Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014. Jurnal Wildan
membahas tentang perubahan doktrin pertahanan Jepang dalam menghadapi
instabilitas keamanan di kawasan.
Persamaan penelitian ini dengan jurnal Wildan terletak pada pembahasan
mengenai perubahan kebijakan pertahanan Jepang dalam menghadapi instabilitas
di kawasan. Perubahan kebijakan pertahanan Jepang berupa perubahan peran
Jepang agar dapat beradaptasi dan melakukan kontribusi pada tatanan politik
internasional yang baru.
Perbedaan penelitian ini dengan jurnal Wildan terletak pada fokus
pembahasannya. Penelitian Wildan membahas mengenai kebijakan pertahanan
Jepang yang berubah menyesuaikan dengan munculnya instabilitas di kawasan.17
Sedangkan penelitian ini menganalisa pengaruh dari perubahan peningkatan
kapabilitas militer Jepang terhadap kawasan Asia Pasifik tahun 2014 - 2017.
Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu Jurnal oleh Ferri Devyanto berjudul
Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer Melaksanakan Misi Non-
Tempurdi Iraq Tahun 2004 - 2008. Jurnal Ferri membahas tentang penggunaan
instrumen militer Jepang untuk menyelesaikan sengketa internasional pada 2003.
Kerangka pemikiran yang digunakan dalam jurnal Ferri yaitu dilema aliansi yang
17 Wildan Faisol,” Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014” Jurnal 2015 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Jember (2015): 1-14
1212
menjelaskan mengenai kompleksitas bagi negara untuk menjaga komitmen dalam
aliansi.18
Persamaan penelitian ini dengan jurnal Ferri yaitu pembahasan mengenai
pengiriman pasukan militer Jepang keluar dari negara tersebut. Pengiriman
pasukan militer tersebut merupakan bentuk dari perluasan peran dari militer
Jepang.
Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yaitu terletak pada fokus
pembahasannya. Jurnal Ferri membahas tentang dilema aliansi yang dirasakan
Jepang sehingga pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menerjunkan
militer ke luar negeri dimana hal tersebut berlawanan dengan prinsip pasifisme
Jepang, sedangkan penelitian ini melakukan analisa bagaiman pengaruh dari
peningkatan kapabilitas militer Jepang berupa perluasan peran militer Jepang
dengan melakukan pengiriman militernya ke kawasan Asia Pasifik untuk
melakukan latihan militer gabungan.
F. Kerangka Dasar Pemikiran
Skripsi ini bermula dari asumsi dasar dalam pemikiran realisme.
Pandangan realis awal seperti Thucydides melihat perang dan konflik merupakan
sebuah bagian dari hubungan antar negara dan negara kecil sangat mungkin
dikuasai oleh negara yang lebih besar, seperti yang digambarkan dalam “The
18 Ferri Devyanto, ”Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer Melaksanakan Misi Non - Tempurdi Iraq Tahun 2004-2008” Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga3 (Maret 2014): 1-13.
1313
Melian Dialogue”19. Realisme percaya bahwa dalam dunia internasional terdapat
perebutan kekuasaan (power) dari masing masing negara melalui
kepentingannya.20
Realisme klasik berpendapat bahwa negara memiliki hasrat untuk
mendominasi negara yang lainnya dan mendorong mereka untuk berprilaku
agresif sehingga diperlukan adanya sebuah balancing untuk melawan negara
agressor.21
Power merupakan kunci untuk memahami bagaimana dunia internasional
bekerja dan bentuk utama dari power atau kekuatan yaitu kekuatan fisik atau
kekuatan militer.22 Pemikir realis berpendapat bahwa kapasitas militer dan
persekutuan merupakan dasar dari jaminan keamanan dan keduanya dapat
digunakan baik untuk mengakibatkan maupun untuk mencegah konflik.23
Kerjasama dalam pemikiran realisme dapat dilakukan apabila negara-
negara memilki musuh bersama yang disebabkan oleh munculnya sebuah dilema
keamanan.24 Dilema Keamanan atau Security Dilemma digambarkan sebagai
suatu keadaan dimana tindakan yang diambil oleh negara dalam rangka
memperkuat pertahanan dan keamanannya seperti meningkatkan kapabilitas atau
kekuatan militer ataupun membentuk sebuah aliansi dengan negara lain.
19 Viotti,P.R dan Mark V. Kauppi, International Relations Theory” 4th edition (New York: Pearson Education, Inc, 2010), 78-89. 20Jack Snyder, ”One World, Rival Theory” Foreign Policy No. 145Washingtonpost.Newsweek Interactive (2004): 55. 21Epica Mustika, “Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang”tesis Universitas Indonesia (2012): 20. 22 Jill Steans, dkk, An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes (London: Pearson Education, 2010), 57. 23Epica Mustika, “Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang”, 20. 24 Shiping Tang, ”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis” Security Studies,Taylor & Francis Group (2009): 588.
1414
Hal tersebut menyebabkan negara-negara di sekitarnya melakukan
respons. Respons tersebut dapat berupa tindakan serupa yang kemudian mampu
meningkatkan ketegangan hingga memungkinkan terciptanya konflik terutama di
suatu kawasan internasional.25
Menurut John Herz, Security Dilemma dalam Hubungan Internasional
adalah “gagasan struktural” dimana upaya–upaya yang diambil oleh sebuah
negara untuk menjaga kebutuhan keamanannya sendiri, terlepas dari apapun
niatnya cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara lain, terutama negara di
sekitarnya. Masing–masing negara yang mengambil tindakan tersebut
menganggap bahwa tindakan yang diambil hanya bersifat defensif dan tindakan
yang diambil oleh negara lain bersifat mengancam.26
Tindakan tersebut dapat berupa melakukan peningkatkan kekuatan militer
dan negara lain berupaya melakukan hal serupa sehingga memungkinan terjadinya
perlombaan senjata (arm race). Arm Race merupakan suatu kondisi abnormal
terutama dalam kaitan antara aspek refleksi negara atas persaingan secara politik
dan aspek perasaan saling takut terhadap potensi kekuatan militer negara lain.
Kondisi abnormal tersebut menjadi suatu konsep yang sulit dibedakan dengan
kondisi normal yaitu norma perilaku self defense.27
25La Ode ,Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok, 8. 26Roe, P.(1999).The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy? dalam La Ode, “Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang – Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok”Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin(2017): 9. 27 Barry Buzan, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relation (London: MacMillan Press, 1987), 136.
1515
Security Dilemma mampu memaksa negara membentuk atau memperkuat
aliansi. Aliansi merupakan salah satu pola kekuasaan dimana negara berusaha
mempertahankan kelangsungan hidup serta menciptakan peluang untuk
memajukan kepentingan nasionalnya melalui power yang dimiliki terhadap negara
lain yang memiliki kepentingan serupa28. Terdapat dua dilema yang dialami oleh
negara yang merasa terancam. Pertama yaitu dilema interpretasi dimana dilema
muncul dalam memahami tujuan dan kemampuan negara lain. Dilema interpretasi
merupakan kondisi ketika sebuah negara dihadapkan dengan masalah keamanan
yang didalamnya terdapat dua pilihan sulit atau lebih dalam mengartikan
kebijakan militer negara lain apakah kebijakan negara tersebut memiliki tujuan
hanya untuk pertahanan atau melakukan penyerangan. Kedua yaitu dilema
respon,dimana sebuah negara memiliki dilemma dalam memaknai tindakan
negara lain, apakah negara tersebut mampu untuk melakukan tindakan yang
mengancam keamanan atau tidak.29
Dalam Security Dilemma, peningkatan tingkat keamanan di suatu negara
menurunkan tingkat keamanan pada negara lainnya dan memungkinkan terjadinya
sebuah perlombaan senjata (Arm Race). Penyelesaian dari Security Dilemma
menurut Jervis dapat dilihat dari dua variabel yaitu apakah senjata dengan tujuan
28 Plano & Olton, R. (1990). Kamus Hubungan Internasional (3rd ed.). dalam La Ode, ”Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang – Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok”, 11. 29 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik”, 101.
Press, 2009) 87.
1616
bertahan dapat dibedakan dengan senjata untuk menyerang dan baik itu senjata
dengan tujuan bertahan maupun menyerang memiliki sebuah keuntungan.30
Jervis menjelaskannya melalui Four Worlds atau empat dunia. Dunia
pertama yaitu yang terburuk untuk negara status-quo dimana tidak ada jalan lain
untuk memperoleh keamanan tanpa membuat ancaman untuk yang lainnya,
keamanan melalui pertahanan sulit untuk didapatkan. Dunia kedua adalah kondisi
dimana terjadi security dilemma dikarenakan perilaku defensif ataupun ofensif
tidak dapat dibedakan dan sikap defensif cenderung memiliki keuntungan. Dunia
ketiga yaitu security dilemma mungkin tidak terjadi, yang ada hanya masalah
keamanan (Security Problem). Dunia keempat yaitu pembedaan antara sistem
ofensif dan defensif dapat mengeluarkan suatu negara dari kondisi security
dilemma.31
Selain security dilemma, dalam menjaga keamanannya sebuah negara juga
menggunakan strategi balance of power dimana negara mencari sebuah power
atau kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan atau balance of power mengacu pada
kecenderungan dari negara untuk menyesuaikan diri dengan negara yang lainnya
dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan ataupun meningkatkan
keamanannya.32
Menurut Walts, balance of power berlaku pada saat dua atau lebih negara
hidup berdampingan dalam sistem anarki tanpa ada negara yang superior yang
memberikan bantuan dengan tujuan melemahkan suatu negara ataupun menolak
30Il-Young Jeong,”Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan”The Journal of East Asian Affairs Institute for National Security Strategy 26 (2012): 140. 31Il-Young Jeong,”Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan”, 141. 32 Steve Smith, ed, Political Realism in International Theory (Cambridge: Cambridge University
1717
negara superior tersebut dalam penggunaan instrument apapun untuk menjalankan
tujuan mereka.33
Secara sederhana, definisi balance of power adalah sebuah mekanisme
yang berjalan untuk mencegah sebuah dominasi dari suatu negara dalam sistem
internasional. Mekanisme tersebut dapat juga merupakan fenomena alamiah yang
terjadi begitu saja atau juga dengan sengaja diciptakan. Balance of power sering
kali dilihat melalui kekuatan militer.34
Dougherty dan Pfalzgraff melihat terdapat empat prinsip dasar dari
perspektif balance of power. Pertama yaitu negara merupakan aktor penting
dalam sistem internasional yang terdiri dari negara berdaulat dan independen.
Kedua, kebijakan domestik dan luar negeri terpisah secara jelas dari kebijakan
nasional. Ketiga, politik internasional merupakan perebutan kekuasaan untuk
kekuasaan dalam lingkungan internasional yang anarkis. Keempat, negara
memiliki kemampuan yang berbeda dalam mencapai tujuan serta membela
kepentingannya.
Tujuan dari balance of power adalah mencegah meningkatnya kekuatan
sebuah negara yang dapat menjadikannya sebuah hegemoni, dan apabila usaha
balancing terwujud maka akan tercipta keseimbangan kekuatan. Terdapat tiga
perwujudan dari usaha balancing yaitu hard balancing, soft balancing, dan
asymmetric balancing.35 Hard Balancing adalah strategi balancing dengan
strategi meningkatkan kapabilitas militer dan membangun aliansi formal demi
33 Jack Donnelly, Realism and International Relations (Cambridge: Cambridge University University Press, 2004), 17. 34 Jill Steans, dkk, An Introduction to International Relations Theory: Perspectives and Themes, 61. 35 T.V. Paul, James J. Wirtz, dan Michael Fortmann, Balance of power, Theory and Practice in the 21st Century (California: Stanford University Press, 2004), 2.
1818
mengimbangi kemampuan militer lawan. Soft balancing adalah usaha balancing
dengan melakukan peningkatan kapasitas kemampuan senjata, latihan militer
bersama yang bersifat ad hoc dan bekerja sama dalam lembaga tingkat regional
maupun internasional. Asymmeetric balancing merupakan balancing dengan
menciptakan sebuah ancaman tidak langsung melalui aktor di luar negara
(subnational actors) seperti kelompok teroris untuk mencegah munculnya negara
hegemoni.36
Peningkatan kapabilitas militer Jepang akan mampu membuat kondisi
security dilemma bagi negara di kawasan Asia Pasifik. Konsep security dilemma
dapat menjelaskan apa pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan kapabilitas
militer Jepang dimana sebelumnya Jepang dikenal sebagai negara penganut
prinsip pasifisme. Kerjasama yang dilakukan Jepang dengan negara-negara di
kawasan Asia Pasifik dapat menjadi sebuah bentuk balance of power Jepang
terhadap negara yang berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Konsep balance
of power dapat menjelaskan pula pengaruh bagi stabilitas keamanan kawasan Asia
Pasifik.
G. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif dengan menggunakan teori dan konsep yang telah dipaparkan pada
bagian kerangka teoritis sebagai dasar acuan. Menurut Creswell, metode
penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan atau penelusuran untuk
36 .T.V. Paul, James J. Wirtz, dan Michael Fortmann, Balance of power, Theory and Practice in the 21st Century, 3
1919
mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.37 Gejala sentral tersebut
seperti masalah sosial yang dirasakan oleh sejumlah individu atau sekelompok
orang.38
Jenis penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menjelaskan
fenomena tertentu secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta
hubungannya.39 Subjek dalam penelitian ini diterangkan secara deskriptif untuk
melihat hubungan antar subjek yang terkait serta untuk menjawab pertanyaan
penelitian dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang
diperlakukan seperti dengan membaca, membandingkan, serta mencarikan
argument dari buku - buku, jurnal, artikel, dan media terkait apa pengaruh yang
muncul dari peningkatan kapabilitas militer Jepang. Setelah mendapatkan
informasi dan data terkait dengan tema skripsi ini, selanjutnya diolah secara
sistematis sesuai dengan urutan pembahasan dalam penelitian dan mengikuti buku
panduan penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2017. Model penulisan
penelitian ini mengacu pada buku Panduan Penyusunan Proposal dan Penulisan
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
37Jozef R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), 7. 38 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, (London: SAGE Publication,Inc), 68 39 Muhammad Idrus “Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif” dalam Victoriana Melati, “Penjualan Senjata Negara Demokrasi Liberal: Studi Kasus Amerika Serikat dan Prancis 2011-2015” skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2017):15.
2020
Hidayatullah Jakarta 2017. Penulisan catatan kaki yang digunakan yaitu format
turabian.
H. Sistematika Penulisan
Bab I : Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan
dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi
penelitian, serta sistematika tulisan. Tujuannya adalah untuk mengetahui
maksud dan tujuan dari penelitian ini.
Bab II : Perubahan Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014 - 2017
Bab ini berisi bagaimana penerapan kebijakan Jepang sejak adanya
intepretasi ulang pasal 9 konstitusi Jepang serta perluasan peran militer
Jepang di kawasan Asia Pasifik seperti penguatan kerjasama pertahanan
antara Jepang dan Amerika Serikat karena perluasan tersebut berpengaruh
kepada kawasan khususnya Asia Pasifik. Tujuannya adalah ingin
menjelaskan kebijakan pertahanan Jepang setelah adanya intepretasi pasal
9 konstitusi Jepang.
2121
Bab III : Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer di Kawasan Asia
Pasifik
Bab ini berisi pembahasan mengenai peta kekuatan militer dari
beberapa negara di kawasan Asia Pasifik serta kerjasama Jepang dengan
negara di Asia Pasifik dalam bidang militer. Tujuan dari bab ini ingin
melihat bagaimana kondisi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik dan
juga melihat apa pengaruh yang ditimbulkan oleh Jepang dalam melakukan
peningkatan kapabilitas militer.
Bab IV : Analisa Pengaruh peningkatan militer Jepang bagi kawasan
Asia Pasifik
Bab ini fokus terhadap analisis pengaruh dari peningkatan
kapabilitas militer Jepang bagi stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik
dengan menggunakan kerangka yang teori yang dipilih yaitu dilema
keamanan dan balance of power. Peningkatan kekuatan militer dari
beberapa negara di kawasan Asia Pasifik sangat berkaitan dengan security
dilemma serta balance of power yang terjadi di kawasan.
Bab V: Penutup
Kemudian bab terakhir ini berisikan sebuah kesimpulan dari
beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang mana tergambar
2222
penjelasan tentang apa pengaruh dari peningkatan kapabilitas militer Jepang
bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.
2323
BAB II
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2014 –
2017
Pada latar belakang telah dijelaskan mengenai peningkatan kapabilitas
Jepang yang sejalan dengan revisi dari pasal 9 konstitusi Jepang. Konsitusi
tersebut mewajibkan Jepang untuk melakukan demiliterisasi. Perubahan situasi
politik internasional mengharuskan Jepang untuk menyesuaikan konstitusi
tersebut. Salah satu perubahan yang dilakukan Jepang yaitu dengan merevisi
konstitusi Pasal 9 Jepang dengan melakukan reintepretasi dari konstitusi tersebut.
Selanjutnya, pada bab ini digambarkan bagaimana penerapan kebijakan
pertahanan Jepang sejak 2014 yang berkaitan dengan perluasan peran militer
Jepang di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, dibahas mengenai penguatan
kerjasama pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat.
A. Penerapan Kebijakan Pertahanan Jepang Sejak 2014
Sistem Internasional yang selalu berubah menyebabkan suatu negara
cenderung menyesuaikan kemampuannya dalam beradaptasi. Kemampuan
beradaptasi tersebut dapat muncul dikarenakan adanya suatu ancaman. Ancaman
tersebut baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi negara dalam
memperkuat sistem pertahanannya, tak terkecuali Jepang. Sejak Jepang
mengalami kekalahan pada Perang Dunia II dan tunduk pada Deklarasi Postdam,
Jepang memiliki konstitusi Pasal 9 yang menjadikan Jepang sebagai pemain pasif
dalam bidang militer. Kekuatan militer Jepang hanya berpusat pada pasukan
2424
tentara bela diri Jepang (Japan Self Defense Force) yang ditempatkan di beberapa
pulau di sekitar Jepang dan tidak mendapatkan izin untuk melakukan operasi di
luar negeri.40 Japan Self Defense Force merupakan pasukan bela diri yang
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dikarenakan Jepang harus
menerapkan konstitusi Pasal 9 sehingga kekuatan militer Jepang terbatas.41
Grafik 2.A.1 Poling Survei tentang Perubahan Konstitusi Jepang
Sumber: The Asahi Shimbun, 2017
Penduduk Jepang dalam survei yang dilakukan oleh The Ashasi Shimbun
pada 2 Mei 2017 memperlihatkan bahwa masyarakat Jepang menentang adanya
revisi dari konstitusi Jepang. Pada tahun 2016, hasil survei menunjukkan 55%
persen menyatakan bahwa melakukan perubahan pada konstitusi tidak diperlukan,
sementara 37% menjawab perlu adanya perubahan konstitusi. Setengah dari para
responden menentang adanya revisi apapun di bawah administrasi Abe, sementara
40Wildan Faisol,” Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014” Jurnal 2015 Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Jember (2015): 2. 41Rizki Roza. “Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap Kawasan”, 6.
2525
38% mendukung adanya revisi.42 Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat
Jepang mayoritas tidak menginginkan adanya revisi dari konstitusi Jepang.
Ultranasionalisme di Jepang yang begitu kuat menjadi faktor yang
mendukung adanya perubahan konstitusi Jepang. Fenomena tersebut telah
menjadi bagian dari sejarah Jepang dan sangat mempengaruhi pemikiran politik
dari para elit politik Jepang dan pembuat kebijakan yang membuat pengaruh bagi
masyarakat Jepang.43
Revisi yang dilakukan oleh Jepang bukanlah melakukan amandemen
melainkan yaitu berupa reintepretasi dari Pasal 9 konstitusi Jepang. Reintepretasi
dari Pasal 9 konstitusi Jepang dijelaskan dalam buku putih tahunan Jepang
(Annual White Paper Defense of Japan 2017) sebagai perubahan penafsiran atas
penggunaan kekuatan militer Jepang. Jepang diperbolehkan untuk mengambil
langkah mempertahankan diri ketika muncul ancaman dari negara lain terhadap
lingkungan sekitar Jepang dan berdampak pada kelangsungan hidup Jepang.
Ketika Jepang mendapatkan ancaman secara tidak langsung maka Pasal 9
mengizinkan Jepang untuk menggunakan kekuatan militernya dengan batas
minimum sebagai langkah mempertahankan diri.44
Abe melihat perlu adanya peningkatan kapabilitas militer. Jepang tidak
akan bertahan apabila tidak mengembangkan sektor militer Jepang. Anggaran
42 The Asahi Shimbun, “Poll: 50% Oppose Constitutional Revision; Those in Favor Rise to 41%”, The Asahi Shimbun, diakses pada 2 Februari 2018, tersedia di http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201705020045.html. 43 Michael Panton,”Politics, Practice and Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese Constitution” Asian-Pacific Law & Policy Journal 11 (2010): 196. 44 “Section 2: Constitution and the Basis of Defense Policy dalam Part II: Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance” Japan Ministry of Defense, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html
2626
belanja militer Jepang dinaikan secara berkala yang nantinya digunakan untuk
memproduksi atau membeli pesawat pengintai, rudal anti balistik ataupun senjata
lainnya.45 Alasan Abe untuk melakukan revisi dari kebijakan pertahanan salah
satunya adalah adanya ketegangan antara Jepang dan Cina di Laut Cina Timur
yaitu sengketa teritorial dan agresifitas Cina pada konflik Laut Cina Selatan.
Kewaspadaan atas pengaruh politik dan ekonomi yang meningkat serta
modernisasi militer Cina yang cenderung cepat. Keberadaan nuklir Korea Utara
juga menjadi pertimbangan Jepang dalam merevisi konstitusi. Jepang juga ingin
memberikan kontribusi lebih bagi aliansi Jepang dengan Amerika Serikat melalui
pelaksanaan Collective Self Defense yang memungkinkan militer Jepang
melindungi kapal Amerika Serikat dan membantu membersihkan ranjau di Teluk
Persia. 46
Konstitusi Pasal 9 Jepang melarang adanya penggunaan militer namun
setelah keluarnya perundang–undangan tahun 2015 memungkinkan Jepang untuk
berpartisipasi dalam collective security operations atau operasi keamanan kolektif
dan untuk pertama kalinya personel Self Defense Forces dapat terlibat dalam
sebuah pertempuran untuk mendukung Amerika Serikat saat melindungi Jepang
atau mendukung mitra keamanan yang lain saat mendapatkan serangan, seperti
contoh apabila kapal Amerika Serikat terkena serangan saat membantu melakukan
evakuasi warga Jepang dari sebuah konflik, maka Jepang dapat menggunakan
kekuatan militernya. Reformasi Jepang tersebut menunjukan keberlanjutan dan
45Joel Brinkley,”Conflicting Claims China, Japan, Taiwan on edge” World Affairs Sage Publication 176 (Februari 2014): 59. 46Srinivas Mazumdaru,”What Japan's defense policy revision means”, Deutsche Welle diakses pada 7 Februari 2018, tersedia di http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-
revision-means/a-18589489.
2727
bukan sebuah perubahan dimana dalam pola ketergantungan Jepang pada Amerika
Serikat atas keamanannya, Jepang dapat membantu lebih pada aliansinya yaitu
Amerika Serikat saat lingkungan keamanannya memburuk.47
Abe dikenal nasionalis dan sejak lama mengupayakan adanya perluasan
peran militer Jepang. Konstitusi Pacifist Jepang hanya mengizinkan Jepang untuk
memiliki kekuatan militer yang terbatas dan hanya untuk keperluan
pertahanan.Menurut Abe pembatasan tersebut sudah tidak relevan di tengah
kondisi di kawasan Asia Pasifik yang terus bergejolak. Stabilitas kawasan menjadi
hal yang harus diperhatikan oleh Jepang terlepas dari adanya naungan payung
keamanan Amerika Serikat. Perdana Menteri Abe memperjuangkan rancangan
undang-undang terkait perluasan peran militer Jepang yang pada akhirnya
mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi dengan hasil voting 148 suara
mendukung dan 90 suara menolak pada 19 September 2015. Keberhasilan
tersebut dikarenakan dominasi Partai Demokratik Liberal dan Koalisinya Partai
Komeito serta dukungan partai kecil baik di majelis rendah maupun majelis
tinggi. Undang – Undang pertahanan yang baru mengubah posisi Jepang yang
dikenal sebagai negara pasifis dan memungkinkan Jepang untuk mengirimkan
tentaranya ke luar negeri serta penghilangan hambatan geografis pada dukungan
logistik untuk pasukan dalam “situasi yang secara signifikan akan mempengaruhi
keamanan Jepang”. Selain itu, Jepang dimungkinkan memiliki peran yang lebih
aktif dalam operasi-operasi penjaga perdamaian di bawah bendera PBB.Melalui
Buku Putih Pertahanan Jepang 2014 Abe mengklaim perubahan kebijakan
47 Jennifer Lind, “Japan’s Security Evolution” Policy Analysis Cato Institute 788 (Februari 2016): 2.
2828
memang dibutuhkan dalam rangka memastikan kemampuan Jepang di tengah
tantangan-tantangan keamanan yang terus berkembang di kawasan, salah satunya
berkembang pesatnya kekuatan dan teknologi militer Cina.48
Dalam Defense Programs and Budget of Japan tahun 2017 Jepang
meningkatkan kapabilitas pertahananya dengan mengembangkan the Dynamic
Joint Defense Force berdasarkan National Defense Program Guidelines tahun
2014 serta Medium Term Defense Program tahun 2014-2018 yang disahkan oleh
kabinet pada 17 Desember 2013.49
Dynamic Joint Defense Force digunakan sebagai landasan untuk
perlindungan keamanan dan perdamaian Jepang. Pengembangan pertahanan
Jepang yang tertuang dalam National Defense Program Guidelines (NDPG)
memberikan pengaruh besar karena memungkinkan Jepang untuk dapat
beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang selalu berubah di sekitar Jepang
serta mewujudkan pengembangan kemampuan pertahanan yang lebih efisien
berdasarkan penilaian yang terdapat pada NDPG.50
B. Perluasan Peran Militer Jepang di Kawasan Asia Pasifik
Konflik Laut Cina Selatan menjadi salah satu konflik yang cukup besar
bagi kawasan Asia Tenggara dan juga Asia Pasifik. Jepang memiliki peran dalam
48 Rizki Roza,”Perluasan Peran Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik” Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi DPR RI 7 (September 2009): 6. 49 “Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2017 Budget Bill”, Japan Ministry of defense, diakses pada 26 Februari 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/290328.pdf 50 “Section 2: Building a Dynamic Joint Defense Force dalam Part II:Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S. Alliance”, Japan Ministry of defense diakses pada 26 Februari 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-1_web.pdf
2929
mendukung negara yang terlibat konflik tersebut seperti Vietnam. Jepang
menjanjikan enam kapal patroli kepada Vietnam pada kunjungan Perdana Menteri
Abe ke Asia Tenggara. Kapal patroli tersebut ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan Vietnam dalam penegakan hukum maritim terkait dengan konflik
Laut Cina Selatan. Jepang yang merupakan investor asing Vietnam terbesar
setelah Korea Selatan tidak memiliki klaim wilayah dalam konflik Laut Cina
Selatan.51
Wilayah Laut Cina Selatan memiliki peran besar dalam geopolitik karena
menjadi titik temu antara Cina dan negara – negara yang berada dalam wilayah
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam hal teritorial, keamanan,
dan sumber daya alam serta ketahanan energi. Persengketaan di wilayah tersebut
mencakup kedaulatan teritorial dan kedaulatan maritim. Wilayah Laut Cina
Selatan terdiri dari antara lain beberapa pulau kecil yang tersebar luas, namun
terdapat dua kelompok pulau yang banyak diperebutkan yaitu Kepulauan Spratly
dan Paracel. Selain itu, wilayah Laut Cina Selatan menjadi jalur pelayaran penting
dan seringkali disebut sebagai maritime superhighway karena merupakan salah
satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Setengah dari lalu lintas
supertanker dunia berlayar melalui jalur tersebut melewati Selat Malaka, Selat
Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang lewat bahkan lebih banyak dari
wilayah lalu lintas yang melewati Kanal Suez serta Kanal Panama.52
51 Mai Nguyen, ”South China Sea: Japan to supply new patrol boats to Vietnam” The Sydney Morning Herald, diakses pada 4 Februari 2018, tersedia di https://www.smh.com.au/world/south-
china-sea-japan-to-supply-new-patrol-boats-to-vietnam-20170117-gtsu10.html. 52 Athanasius.A, “Manuver Politik China dalam Konflik Laut China Selatan” Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia(Oktober 2011): 58.
3030
Jepang meningkatkan kehadirannya di kawasan Laut Cina Selatan pada
2016. Kehadiran tersebut berupa patrol udara dengan pesawat P-3C milik Jepang
dan melakukan pemberhentian di beberapa negara yang terlibat dalam sengketa
Laut Cina Selatan seperti Filipina dan Vietnam. Pesawat tersebut sebelumnya
digunakan untuk aktifitas pencegahan perompak di lepas pantai Somalia.53
Dukungan Jepang terhadap negara yang terlibat konflik di Laut Cina
Selatan lainnya yaitu Filipina. Jepang memberikan 10 kapal patroli kepada
Filipina untuk membantu Filipina dalam meningkatkan keamanan dan penegakan
hukum laut di Laut Cina Selatan. Kapal tersebut hanya dapat digunakan untuk
operasi keamanan laut dan tidak diperuntukkan untuk bertempur. Selain itu, kapal
– kapal tersebut juga digunakan untuk tujuan kemanusiaan seperti
penanggulangan bencana alam.54
Jepang mengalami security dilemma terhadap Cina dimana Jepang
menganggap Cina sebagai sebuah ancaman terhadap keamanannya. Anggapan
tersebut didasari oleh yang pertama adalah masalah Nasionalisme Cina dengan
menunjukkan sikap yang dianggap berlebihan mengakibatkan reaksi yang
cenderung menilai Cina agresif dalam berhubungan dengan negara di kawasan
Asia Timur terutama negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan
politik Cina di Selat Cina Selatan dan di Taiwan. Kedua, Cina telah berhasil
mengembangkan persenjataan canggih yang mampu mengimbangi persenjataan
pertahanan Jepang serta melakukan pengembangan mesin perang untuk tindakan
53 Prashanth Parameswaran. “Japan Eyes Bigger South China Sea Presence in 2016” The Diplomat diakses pada 291 Agustus 2018, tersedia di: https://thediplomat.com/2016/01/japan-eyes- bigger-south-china-sea-presence-in-2016/ 54 “Japan Gives Patrol Boat to Philippines” Khmer Times, diakses pada 4 Februari 2018, tersedia di http://www.khmertimeskh.com/news/28681/japan-gives-patrol-boat-to-philippines/
3131
yang bersifat offensive. Ketiga, kemajuan ekonomi dan industri yang dicapai Cina
sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dengan Jepang untuk mendapatkan
pasokan energi. Sementara itu, Cina merasakan kekhawatiran dengan kemajuan
teknologi militer Jepang dikarenakan yang pertama, kemampuan dan kemajuan
yang dimiliki oleh Jepang akan dengan mudah digunakan untuk membangun
mesin perang termasuk mengembangkan senjata nuklir. Kedua, pembangunan
mesin perang Jepang antara lain bertujuan untuk menghalangi setiap ambisi Cina
dalam membangun kekuatan lautnya dikarenakan Cina yakin bahwa Jepang juga
sedang membangun kekuatan angkatan laut dan udara. Ketiga, Jepang
diperkirakan sedang mempersiapkan kekuatan yang mampu mengimbangi
kemampuan militer Cina tenpa bantuan Amerika Serikat, terutama pada saat
Amerika Serikat mengurangi perannya di kawasan Asia Timur.55
C. Penguatan Kerjasama Pertahanan Jepang - Amerika Serikat
Kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dengan Jepang tertuang
pada sebuah panduan (guideline) yang pertama kali dikeluarkan pada 1978. Pada
1997, melalui joint statement yang dilakukan oleh komite konsultatif keamanan
(Security Consultative Comitte) panduan kerjasama pertahanan Amerika Serikat
dan Jepang resmi diperbarui dan dikeluarkan pada 23 September 1997. Jepang
dan Amerika Serikat melakukan pembaharuan panduan kerjasama pertahanan
untuk kedua kalinya dan dikeluarkan pada 27 April 2015.56
55 Abdul Irsan, Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia (Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 183. 56 “The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation”, Japan Ministry of Defens, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/
3232
Jepang pernah mengalami masa skeptis terhadap kesediaan Amerika
Serikat untuk melaksanakan komitmennya melindungi Jepang, yaitu pada masa
administrasi Abe. Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat
mengeluarkan pernyataan kuat tentang komitmen Amerika Serikat untuk
memenuhi kewajibannya dalam menjaga keamanan Jepang. Abe mengusulkan
reintepretasi dari konstitusi Jepang sebagai bentuk kemandirian Jepang apabila
Amerika Serikat tidak melakukan komitmennya untuk menjaga keamanan Jepang.
Jepang memiliki Self Defense Force yang melindungi Jepang dari ancaman, tidak
untuk melakukan pertempuran ataupun penyerangan. Penguatan Self Defense
Force dimungkinkan melalui kebijakan keamanan nasional. Abe mengusulkan
adanya sebuah Collective Self Defense untuk memperkuat kapabilitas militer
Jepang serta dapat menguatkan aliansi militernya dengan Amerika Serikat.57
Hubungan aliansi Jepang dan Amerika serikat bermula pada saat 8
September 1951 Jepang dan Amerika Serikat menandatangani U.S-Japan Security
Treaty dan menjadi salah satu bentuk dari kerjasama pertahanan antara Jepang dan
Amerika Serikat. Perjanjian pertahanan tersebut menjadikan kedua negara
beraliansi dan aliansi tersebut diperbaharui dengan pembentukan Mutual Security
Pact pada 1952 dan pada 1960 menjadi Treaty Mutual Cooperation and Security.
Perjanjian aliansi tersebut berisi kesepakatan Jepang menyediakan hak dasar
untuk menempati wilayah Jepang oleh Amerika Serikat sebagai ketentuan untuk
menjaga keamanan Jepang dari ancaman eksternal. Pasukan Amerika Serikat
berjumlah sekitar 53.000 tentara yang berada di Jepang dan lebih dari 50% berada
57Aaron Menenberg,”Collective Defense: Abe's New Security Plan” World Affairs Sage Publications177 (Oktober 2014): 68-72.
3333
di Okinawa.Tentara Amerika Serikat mendapatkan akses kepada 89 fasilitas di
Jepang.58
Kerjasama militer antara Jepang dan Amerika Serikat ditinjau kembali
pada 1970 dengan menghasilkan pemberlakuan diperbolehkannya Jepang
memiliki anggaran militer sebesar 1% yang sebelumnya hanya diperbolehkan
mengeluarkan anggaran militer tidak lebih dari 1% APBN Jepang. Hal tersebut
menunjukan bahwa Amerika Serikat memperbolehkan Jepang untuk mengubah
kebijakan pertahanannya agar lebih mandiri dan tidak sepenuhnya berlindung
pada militer Amerika Serikat.59
Guidelines Japan - U.S. Defense Cooperation terakhir diperbarui oleh
pemerintah Jepang dan Amerika Serikat dan dipublikasikan yaitu pada 2015.
Guidelines atau panduan tersebut merevisi panduan kerjasama pertahanan yang
sebelumnya menjadi kebijakan Jepang Proactive Contribution to Peace. Revisi
tersebut juga merefleksikan keputusan kabinet Jepang pada 1 Juli 2014 yang
merubah intepretasi dari konstitusi Jepang dan bertujuan untuk membuka
kemungkinan terwujudnya hak pertahanan kolektif, yang sebelumnya memiliki
keterbatasan karena Pasal 9 konstitusi Jepang. Konstitusi Jepang Pasal 9 menjadi
penghambat bagi kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat.
Perdana Menteri Abe bersikeras bahwa konstitusi Jepang yang lebih dikenal
58 Chanlett-Avery dan Rinehart, ” The U.S.-Japan Alliance. Congressional Research Service” dalam La Ode, ”Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan Pengaruh Tiongkok” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin (2017): 39. 59 Tsuneo Akaha, ”Japan Security After US Hegemony”, dalam Ahmad Despuriansyah, “Kepentingan Amerika Serikat dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Jepang Periode 2006-2012”, skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015): 28.
3434
dengan Pasifisme Jepang harus diperbaharui karena cenderung membatasi
kekuatan militer dan pasifisme tersebut sudah mengakar bagi kehidupan
masyarakat Jepang.60
Setelah mengeluarkan reintepretasi resmi mengenai Konstitusi Pasal 9
yang menyatakan Jepang dapat melakukan Collective Security, Perdana Menteri
Jepang Abe mengunjungi Washington dan menandatangani revisi lainnya dari
panduan kerjasama pertahanan (Guidelines for Defense Cooperation) antara
Jepang dan Amerika Serikat.61 Ancaman nuklir dan program misil Korea Utara
menjadi salah satu masalah yang membuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat
menguat. Nuklir Hwasong-14 milik Korea Utara dapat menjangkau 8.000 hingga
10.000 kilometer, sedangkan Hwasong-13 dapat menjangkau wilayah Florida
Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Jepang memiliki kemauan dan mampu
untuk menghentikan ancaman nuklir tersebut melalui langkah militer.62
Pada panduan pertahanan kerjasama Jepang dan Amerika Serikat 2015
membahas mengenai perluasan peran Amerika Serikat untuk membela Jepang.
Selain itu, guidelines atau pedoman tersebut juga memperdalam kerjasama
pertahanan bilateral dalam bidang intelejen serta pengembangan senjata. Personil
militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Jepang berjumlah kurang lebih 100
ribu personil lebih banyak dari negara aliansi Amerika Serikat lainnya, yaitu lebih
60Kamiya Matake,”Nothing New about Japan’s “Proactive Contribution to Peace”, The Japan Journal(November 2014), diunduh pada 5 Februari 2018, tersedia di www.japanjournal.jp/img/WP/1411e/1411e_24-25_Politics.pdf 61Jennifer Lind, “Japan’s Security Evolution”, 5. 62 Michinobu Yanagisawa,” Japan-U.S. alliance key to dealing with global threat from N. Korea”, The Japan News, diakses pada 2 Februari 2017, tersedia di: http://the-japan-
news.com/news/article/0004013252
3535
dari 39.000 personil.63 Panduan kerjasama pertahanan tahun 2015 juga membahas
mengenai peran lebih Jepang untuk aliansinya dalam mempromosikan kerjasama
keamanan baik dengan mitra regional maupun di seluruh dunia.64
Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump,
Amerika Serikat menguatkan kedekatan dengan aliansi di kawasan terlihat dengan
upaya Perdana Menteri Jepang Abe telah melakukan pertemuan dengan Trump
pada bulan November 2016 serta melakukan kunjungan resmi ke Gedung Putih
dua bulan kemudian. Pertemuan antara Abe dan Trump pada Februari 2017 telah
menaruh perhatian dari kedua negara pada sengketa maritim dengan
mengeluarkan pernyataan bersama (Joint Statement) mengenai pentingnya
kebebasan bernavigasi dan menentang segala bentuk upaya klaim maritim melalui
penggunaan paksaan serta kekerasan. Abe dan Trump mengingatkan negara yang
sedang dalam konflik maritim untuk menghindari tindakan militerisasi di pos
terdepan dan selalu bertindak sesuai dengan hukum internasional. Pada Maret
2017 Sekertaris Negara Amerika Serikat Tillerson mengunjungi Jepang untuk
lebih meyakinkan Jepang atas aliansi kedua negara.65
Amerika Serikat memperkuat komitmen dari aliansi Jepang – Amerika
Serikat, salah satu hal yang diperhatikan dalam langkah Trump adalah dengan
membantu Jepang dalam mempertahankan Kepulauan Senkaku yang di klaim
Cina masuk ke dalam wilayahnya sebagaimana dengan Pasal 5 dari perjanjian
(treaty) antara Jepang dan Amerika Serikat yang membahas tentang kewajiban
63 Bates Gill, ”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration”, Research Paper The royal Institute of Internasional Affairs (Juni 2017): 10. 64Jennifer Lind, “Japan’s Security Evolution”, 5. 65Bates Gill,”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration”, 12.
3636
Amerika Serikat untuk membantu mempertahankan Jepang dalam hal konflik di
luar wilayah Jepang.66
66Ko Hirano,”Trump’s Stance on Japan-U.S. Alliance Viewed as Key to Asia Stability,The Japan Times diakses pada 2 Februari 2018, tersedia di: https://www.japantimes.co.jp
3737
BAB III
PENGARUH PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER DI KAWASAN
ASIA PASIFIK 2014 - 2017
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai perubahan kebijakan
pertahanan Jepang yang sejalan dengan penguatan kerjasama pertahanan antara
Jepang dan Amerika Serikat dan perluasan peran militer Jepang di kawasan Asia
Pasifik. Terdapat beberapa negara yang memiliki potensi sebagai ancaman di
kawasan Asia Pasifik dan beberapa melakukan peningkatan kapabilitas
militernya. Selanjutnya, bab ini menggambarkan peta kekuatan militer negara –
negara di kawasan Asia Pasifik seperti peningkatan anggaran militer dari beberapa
negara di kawasan tersebut dan bagaimana Jepang melakukan kerjasama dalam
bidang militer dengan negara di kawasan Asia Pasifik.
A. Peta Kekuatan Militer Negara - Negara di Kawasan Asia Pasifik
Asia Pasifik merupakan kawasan yang mempertemukan kekuatan besar
seperti Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Cina. Asia Pasifik diposisikan sebagai
hub dari interaksi negara-negara tersebut maupun dengan negara-negara lain yang
beraa di kawasan tersebut baik secara bilateral maupun multilateral. Negara-
negara di kawasan Asia Pasifik berupaya menciptakan sebuah arsitektur
keamanan yang dinamis dan stabil untuk menjamin kepentingan nasional mereka
dikawasan tersebut.67 Menurut SIPRI, Cina, dan India merupakan negara yang
67 Angga Nurdin R, ”Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat” Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jendral Ahmad Yani Cimahi2 (Juli 2017): 132.
3838
memiliki mengeluaran militer paling besar di zona Asia dan Oceania.68Korea
Utara adalah negara yang saat ini muncul sebagai “negara senjata nuklir”
memiliki pengaruh atas stabilitas dan keamanan kawasan.69
A.1. Cina
Cina dengan penduduk kurang lebih berjumlah 1 milyar jiwa merupakan
salah satu negara yang memiliki pasukan terbesar baik secara fisik maupun
jumlah persenjataannya. Secara kekuatan fisik, jumlah militer yang dimiliki Cina
yaitu kurang lebih 2,5 juta yang tergabung ke dalam Angkata Bersenjata Republik
Rakyat Cina atau Tentara Pembebasan Rakyat (people’s liberation army/PLA).
Angkatan Bersenjata Cina terbagi dalam tiga unit yaitu People Liberation Army
(PLA), People Arm Police (PAP), dan pasukan cadangan serta milisi sipil.Secara
resmi PLA terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1927 ketika terjadi peristiwa
Nanchang.PLA terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara serta ditambah dengan
Corps Strategic Missile Forces yang bertugas secara khusus pada masalah
persenjataan nuklir.Semua bagian tersebut berada dibawah kendali Central
Military Commision (CMC).70
Cina meningkatkan belanja pertahanan pada tingkat yang tinggi. Pada
tahun 2000 anggaran pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah Cina adalah
14,6 milyar juta, tahun 2001 sebesar 17 miliar. Jumlah tersebut lebih besar
dibandingkan Korea Selatan dan Taiwan. Pada tahun 2002 anggaran yang
68Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf 69 See Seng Tan. “Chapter 1: Specters, Signposts, and the Search for Regional Order in East Asia” The National Institute for Defense Studies (2007): 15. 70 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur” Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim 7 (Juni 2010): 3.
3939
dialokasikan adalah 20 miliar dolar dan naik pada tahun berikutnya menjadi 22
miliar dolar. Cina mengalami defisit sebesar 38,7 miliar dolar akibat pengeluaran
persenjataan yang melebihi anggaran yang telah ditentukan namun anggaran
pertahanan Cina pada tahun tersebut meningkat menjadi 24,6 miliar dolar.
Peningkatan anggaran pertahanan Cina terus meningkat, pada 2008 pemerintah
Cina mengumumkan kenaikan kenaikan anggaran pertahanan menjadi 57,22
miliar dolar dan mencapai angka kurang lebih 70 miliar dolar pada tahun 2009.71
Pada China’s Defense White Paper buku putih pertahanan Cina tahun
2010 ditekankan bahwa Cina menginginkan stabilitas, merespons lingkungan
politik dan ekonomi global yang stabil dan juga memperluas persaingan militer.
Buku Putih Pertahanan Cina tahun 2013 yang berjudul the Diversified
Employment of China’s Armed Forces berbeda dari buku putih pertahanan Cina
yang sebelumnya.Buku putih pertahanan Cina tahun 2013 menjelaskan struktur
dari setiap bagian militer serta menekankan posisisnya di arena internasional
dengan membawa komitmen terhadap perdamaian. China’s Military Strategy
menjadi judul buku putih pertahanan Cina yang dikeluarkan pada 2015. Buku
tersebut membahas mengenai pandangan tentang tujuan Cina yang mirip seperti
buku putih pertahanan Cina sebelumnya dan menjelaskan pula hubungan antar
militer dengan mengedepankan sikap “pertahanan aktif”.72
Cina memiliki program modernisasi angkatan bersenjata sebagai upaya
peningkatan kemampuan militernya yang berfokus pada pembelian peralatan
71 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 3. 72 Anthony H. Cordesman, “Chinese Strategy and Military Modernization in 2017: A Comparative Analysis”, Center For Strategic & International Studies12 (Januari 2017): 109.
4040
tempur khususnya untuk angkatan udara dan laut serta peningkatan kemampuan
dari intercontinental ballistic missile (ICBM) dari PLA. Selain itu, Cina
mengembangkan kemampuan peluru kendali dalam kelas short-range ballistic
missile (SRBM), intermediate-range ballistic missile (IRBM) dan medium-range
ballistic missile (MRBM). Kekuatan dari peluru kendali dalam kelas tersebut
mampu mmberikan ancaman kepada negara - negara di kawasan Asia Timur serta
basis-basis militer Amerika Serikat yang berada di benua Asia.73
Kekuatan PLA didukung dengan peralatan militer yang mumpuni.
Helikopter serang PLA dilengkapi dengan amunisi yang dapat dikendalikan untuk
jarak tertentu dari sasaran yang dituju, sensor, data link untuk berkomunikasi,
serta peralatan elektronik yang digunakan untuk memperoleh informasi. Pada
2017, Cina meluncurkan peralatan militer dengan banyak variasi kemampuan
diantaranya kapal induk kedua CV-17, kapal angkut amphibi tipe 071 Yuzhao-
class, penangkal misil terpadu tipe 052D Luyang III-class destroyer, pesawat
penyerang tipe J-20 untuk pendukung kekuatan udara Cina, dan medium-range
ballistic missiles (MRBMs) tipe DF-16A yang dapat menempuh jarak sekitar
1000 Km.74
Kapabilitas nuklir, rudal serta kekuatan militer yang berpusat pada
angkatan laut dan udara telah ditingkatkan secara ekstensif dan cepat dalam
beberapa tahun terakhir.The Chinese People’s Liberation Army (PLA) sedang
73 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 8. 74 Michael, R. Danis, “USCC 2017 Annual Report: 2017 Report to Congress of the U.S-China Economic and Security Review Commission”, U.S. Government Publishing Office (November 2017), diunduh pada 7 Agustus 2018, tersedia di https://www.uscc.gov/Annual_Reports/2017- annual-report
4141
melakukan reformasi organisasi yang telah berjalan dengan cepat. Pada Desember
2015 Cina membentuk Angkatan Roket (The rocket Force), Pasukan Pendukung
Strategis (Strategic Support Force), dilanjutkan pada Januari 2016 Departemen
Umum yang menjadi markas besar seluruh PLA digantikan oleh 15 bagian
fungsional dibawah sebuah Komisi Militer Pusat (CMC). Satu bulan berikutnya
yaitu pada Februari, PLA menghapuskan tujuh wilayah militer (Seven Military
Regions) dan membuat baru menjadi “Lima Teater Operasi” (Five Theaters of
Operations). Rangkaian reformasi tersebut dirancang untuk membangun kekuatan
militer yang sanggup melaksanakan perang dan menghasilkan kemenangan,
namun Cina belum menetapkan tujuan jelas dan terinci mengenai penguatan
kapabilitas militernya.75
75 “Chapter 2 :Japan's Foreign Policy that Takes a Panoramic Perspective of the World Map, Diploamatic Bluebook 2017”. Diakses pada 6 Februari 2018, tersedia dihttp://www.mofa.go.jp/files/000290287.pdf
4242
Gambar 3.A.1 Pembagian Wilayah Lima Teater Operasi (Five Theaters of
Operations) Cina76
Sumber: 2017 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security
Review Commission, 2017
A.2. Korea Utara
Korea Utara telah menurunkan sekitar 70% kekuatan daratnya ke garis
Pyongyang-Wonsan dan beberapa pasukan telah dipersiapkan untuk membuat
serangan dari posisi aman di sekitar perbatasan bagian utara dari Garis Demarkasi
Militer (The Military Demarcation Line). Artileri 170 mm self propelled dan
peluncur roket 240 mm digunakan oleh Korean People’s Army (KPA).77
Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempat dan kelima pada tahun
2016 serta melakukan puluhan uji coba rudal balistik sepanjang tahun 2016 dan
awal 2017. Korea Utara diyakini memiliki ratusan rudal Nodong-1 yang mampu
76 “2017 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security Review Commission” U.S.- China Economic and Security Review Commission, diakses pada 21 Agustus 2018, tersedia di: https://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2017%20Executive%20Summary%20an d%20Recommendations_1.pdf 77Il-Young Jeong,”Solving The Security Dilemma Between North Korea and Japan”, 145.
4343
hingga mencapai Tokyo, Jepang.Pada Maret 2017, Korea Utara menembakan
setidaknya empat rudal balistik kearah barat laut Jepang dengan tiga diantaranya
mendarat di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Jepang sekitar 250 kilometer dari
pantai Jepang.78
A.3. India
Apabila dilihat dari segi kuantitas, India merupakan kekuatan militer yang
besar dengan lebih dari 1,3 juta pasukan baik itu laki-laki maupun perempuan
dengan tentara cadangan sebanyak satu juta personil. Angkatan Udara India
memiliki lebih dari 665 pesawat tempur yang mampu berperang dan 40 kapal
serta kapal selam termasuk kapal induk, kapal perang amfibi dan kapal selam
pembawa nuklir (nuclear submarines).79 Pembagian angkatan bersenjata India
meliputi Angkatan Darat Indi (Indian Army), Angkatan Laut India (Indian
Navy).Angakatan Udara India (Indian Air Force), dan Indian Coast Guard.80
Indian Army menjaga situasi keamanan dari datangnya ancaman eksternal
maupun internal, seperti situasi di Jammu & Kashmir, Hinterland, India bagian
timur utara, perbatasan India dengan Cina. Selain itu, Indian Army juga
melakukan kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang ramah (Friendly
Foreign Countries) seperti mengadakan training and joint exercise, mengikuti dan
ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) Plus. Perlalatan militer yang
78Bates Gill,”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages of the Trump Administration”, 13. 79 Iskander Rehman,”India: the Next Superpower?: the Military Dimensions of India's Rise” LSE IDEAS London School of Economics and Political Science(Mei 2012): 24. 80 “Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India” Ministry of Defense Government of India, diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report
4444
dimiliki oleh Indian Army meliputi Rocket System, Missiles, Howitzers serta
Ballistic Helmets, Anti-Tank Guided Missiles (ATGM), dan Rashtriya Rifles.81
Indian Navy memiliki peran diantaranya menjaga keamanan pesisir,
Operasi anti - pembajakan, Operasi luar negeri (Overseas Operations), serta
melakukan patroli terkoordinasi dengan Indian Ocean Region Littoral Navies.
Indian Air Force memiliki perangkat seperti helikopter jenis Apache dan
Chinook CH-47F, pesawat dengan jenis Rafale, C-130J, serta Tejas. Selain itu,
perangkat militer dengan spesifikasi presisi tinggi dan mematikan meliputi
Brahmos Surface to Surface Missile firing, MICA Air-To-Air Missile, Medium
Range Surface to Air Missile (MRSAM), Akash Missile System, serta radar
pertahanan udara.82
B. Peningkatan Anggaran Militer Cina, India, dan Australia
Istilah tentang anggaran atau pengeluaran belanja militer adalah
menjelaskan tentang keseluruhan pengeluaran suatu negara dalam bidang militer
(armed forces), kekuatan penjagaan perdamaian (peace keeping), anggaran dalam
kementrian pertahanan lainnya yang berkaitan dengan pertahanan. Pengeluaran
belanja militer meliputi kekuatan militer dalam latihan, dilengkapi dengan senjata
hingga masa diperlukan dalam melakukan operasi militer atau peperangan.83
Pengaruh eksternal yang menyebabkan suatu negara meningkatkan anggaran
81 Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report 82 Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report 83 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 4.
4545
militernya adalah munculnya konflik bersenjata dan aliansi-aliansi yang terbangun
antar negara. Konflik bersenjata tidak selalu diartikan sebagai pertempuran antar
negara secara terbuka, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai perlombaan
senjata, konflik wilayah, ancaman dan unjuk gigi kekuatan militer suatu negara
yang kemudian dapat disebut sebagai non combat conflict.84
Sejak 2007, anggaran militer dari negara-negara di kawasan Asia dan
kepulauan di wilayah Pasifik (Oceania) mengalami kenaikan. Tabel 1.2
menunjukan bahwa wilayah Asia Timur merupakan yang terbesar dalam kenaikan
anggaran, kemudian wilayah Asia Tengah dan Selatan, lalu Asia Tenggara.
Anggaran militer wilayah Oceania mengalami fluktuatif setiap tahunnya, seperti
dari tahun 2007 hingga 2010 mengalami peningkatan dan kemudian mengalami
penurunan hingga tahun 2013 kemudian meningkat kembali hingga 2016.85
Tabel B.1 Anggaran Militer menurut Wilayah Periode 2014-2017
2014 2015 2016 2017
Afrika 41,5 39,3 38,9 38,7
Amerika 694 682 675 676
Asia dan
Oceania
409
431
452
469
Eropa 314 324 335 327
Sumber: Stockholm International Peace Research Institute, 2017
84 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik”, 100. 85Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-regional-totals.pdf
4646
B.1. Cina
Peningkatan anggaran belanja militer Cina dapat disebabkan oleh dua
faktor yang mempengaruhinya. Pertama yaitu faktor internal berasal dari dalam
negeri seperti pertumbuhan ekonomi dan program modernisasi militer Cina.
Kedua yaitu faktor eksternal seperti munculnya ancaman keamanan stabilitas di
kawasan Asia Timur yang mempunyai pengaruh bagi Cina untuk mengambil
kebijakan meningkatkan anggaran belanja pertahanan serta militer. Ancaman
stabilitas tersebut berasal dari sengketa wilayah teritori perairan antara Cina
dengan beberapa negara lain seperti Jepang serta kehadiran aliansi Jepang-
Amerika Serikat dan juga pengalaman sejarah masa lalu diantara Cina dan Jepang.
Peningkatan anggaran pertahanan dan militer angkatan bersenjata Cina didasarkan
pada kesinambungan yang sama antara kebutuhan pertahanan dan pertumbuhan
ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan angkatan bersenjata Cina di masa
yang akan datang dengan mengutamakan modernisasi pertahanan dalam tubuh
angkatan bersenjata yang memiliki efesiensi tinggi dan pendanaan yang rendah.86
Dilihat dari anggaran militer, hampir setiap tahunnya Cina melakukan
peningkatan presentase anggaran persenjataan selalu diatas 10 persen.87 Menurut
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), terhitung dari 2015
Cina menaikan belanja militernya menjadi 214.093 juta dolar Amerika dan pada
2016 menjadi 225.713 juta dolar Amerika.88
86 Adi Joko P, “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Asia Timur”, 6. 87 Rezki Satris, “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik”, 98. 88Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf
4747
B.2. Australia
Menurut SIPRI, Australia mengalami peningkatan dalam anggaran
militernya. Terhitung dari tahun 2014, Australia mengalami peningkatan sekitar
dua ribu dolar Amerika pada 2015 dan mengalami peningkatan pada tahun
berikutnya menjadi sekitar 24371 juta dolar Amerika.89 Pada tahun 2012-2013
dan 2016-2017, Australia melakukan mengeluarkan sebesar 10,3 miliar dolar
Amerika kepada Foreign Military Sales untuk pengadaan sistem penunjang
seperti broadcasting and telecommunication contracts, engineering, research and
technology-based services contracts dan bahkan mengalokasikan setidaknya 500
juta dolar untuk penunjang informasi dan teknologi (IT). Australia juga
melakukan pembelian sekitar 815 juta dolar Amerika untuk kontrak peningkatan
GBU-52/B Small Diameter Bombs dan 360 juta dolar Amerika untuk ADF’s
helikopter berjenis MH-60R Multi-Mission.90 Australia melihat Jepang sebagai
kekuatan yang besar di Asia Utara dan sangat penting kontribusinya dalam
menjaga keamanan regional dan global.Australia menyambut baik usaha
peningkatan kapabilitas militer Jepang dalam memainkan peran yang lebih luas
dan berkontribusi lebih efektif pada stabilitas keamanan regional dan global.91
89Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf 90 Andrew Greene,“Australian Defence Force spends over $10 billion on US arms in four years” ABC news diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: http://www.abc.net.au/news/2017-12-28/us-
weapons-spend-tops-billion-dollar/9287170 91 “2016 Defence White Paper: Chapter Five” Australian Government Department of Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di: http://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-
Defence-White-Paper.pdf
4848
B.3. India
Anggaran pertahanan India mengalami kenaikan sebesar 6.2 persen pada
2017. Jumlah tersebut 12,78 persen dari total pengeluaran pemerintah yaitu
sebesar 21,47 lakh crore. Kenaikan tersebut lebih kecil dibandingkan angka
kenaikan tahun 2015 - 2016. Alokasi anggaran pertahanan pada 2016 sekitar 10,5
persen. Kenaikan pada tahun 2017 sebesar 9,14 persen.92 Menurut laporan
tahunan Menteri Pertahanan India 2016-2017, total anggaran pertahanan India
pada 2014 yaitu sebesar 218.694 crore, dan meningkat menjadi 237.045 crore dan
259.161 pada 2017.93 Pemerintah India menginginkan adanya moderninasi,
perluhasan, serta meningkatkan kemampuan operasional angkatan bersenjatanya.
India yang sebelumnya menempati posisi ke 6 dalam 15 negara dengan anggaran
militer tertinggi pada 2016, naik menjadi posisi ke 5 mengungguli Prancis.94
Peningkatan anggaran militer India disebabkan oleh kenaikan biaya
operasional angkatan bersenjata yang mencakup lebih dari 83 persen atau sekitar
Rs. 11,071 crore (rupee). Pada tabel persebaran dari alokasi belanja pertahanan
India dari tahun 2014 hingga 2017 cenderung digunakan untuk membayar gaji
92TNN & Agencies,”Union Budget 2017: Defence allocation gets 6.2 percent hike” The Times of India diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/union-budget-2017-defence-
allocation-gets-10-percent-hike/articleshow/56912761.cms 93 “Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India” Ministry of Defense Government of India, diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://mod.gov.in/documents/annual-report 94 “Trends in World Military Expenditure 2017” SIPRI Fact Sheet, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf
4949
dan tunjangan dari personil militer India sementara modernisasi serta perbaikan
perlengkapan militer India cenderung menurun.95
Tabel B.3.1. Distribusi Belanja Pertahanan India
Sumber: India’s Defence Budget 2017-18: An Analysis, 2017
C. Kerjasama Jepang dengan Negara di Asia Pasifik dalam Bidang Militer
Kebutuhan akan sebuah penciptaan keamanan dan stabilitas bagi kawasan
Asia Pasifik terlihat dari terjalinnya kerjasama yang dilakukan Jepang dengan
beberapa negara di kawasan Asia Pasifik.
95 Laxman K, ”India’s Defence Budget 2017-18: An Analysis” Institute for Defence Studies and Analyses 3, diakses pada 27 Februari 2018, tersedia di: https://idsa.in/issuebrief/india-defence-
budget-2017-18_lkbehera_030217
5050
C.1 Jepang – India
Perdana Menteri India Signgh’s melakukan kunjungan ke Jepang pada
bulan Oktober 2008 untuk melakukan pembicaraan mengenai pengadaan The
Joint Declaration on Security Cooperation between Japan and India yang
didalamnya terdapat beberapa perencanaan disalog tentang keamanan dan
pertahanan termasuk dialog “2+2”, dialog kebijakan pertahanan, military-to-
military talk, dan dialog kerjasama antar penjaga pantai. Jepang bergabung dalam
latihan Malabar bersama India dan sepakat untuk ikut dalam kesepakatan
kerangka pertahanan (Defense Framework Agreement) tentang peralatan dan
teknologi pertahanan serta keamanan dalam perlindungan informasi rahasia
militer. 96 Latihan Malabar juga melibatkan negara di luar Jepang dan India.
Latihan Malabar merupakan latihan Angkatan Laut bersifat trilateral yang
terdiri dari Amerika Serikat, India, dan Jepang. Pada mulanya latihan militer
tersebut dilakukan oleh India dan Amerika Serikat dan pada 2015 Jepang resmi
menjadi mitra tetap dalam latihan tersebut. Latihan Malabar pertama kali dimulai
pada 1992 yang berisikan beragam aktifitas seperti operasi tempur dan operasi
interdiksi maritim (Maritime Interdiction Operations Exercise).97 Pada tahun
2017 Australia ingin bergabung bersama Jepang dalam latihan malabar yang
bertempat di Teluk Bengal namun India menolak keikutsertaan Australia karena
96 “Japan-India Relations”,Ministry of Foreign Affairs of Japan diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html 97 “Military Exercise Feb to Nov 2008”India Defence Consultants Report and Analysis, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.indiadefence.com/MilEx.htm
5151
akan menimbulkan kecurigaan atas kolaborasi militer India dan Amerika Serikat
dari negara Cina.98
Latihan Malabar tahun 2017 diadakan di Samudra Hindia. Jepang dalam
latihan militer Malabar tersebut mengirimkan kapal Izumo milik Japan Maritime
Self Defense Force (JMSDF). Sebelum mengikuti latihan Malabar kapal Izumo
berhenti di Singapura, Indonesia, Filipina dan Sri Lanka.99 Latihan Malabar
berfokus pada keterampilan perang jarak jauh, subject matter expert and
professional exchanges, kombinasi operasi serangan kelompok (combined carrier
strike group operations), patroli maritim dan operasi pengintaian, surface and
submarine warfare, operasi medis, pengendalian kerusakan, special forces,
pengoperasian helikopter serta visit board search and seizure operations.100 Selain
itu, latihan tempur anti kapal selam (anti-submarine warfare/ASW) juga menjadi
salah satu agenda dalam Latihan Malabar 2017. Jepang mengandalkan helikopter
SH-60K dalam latihan ASW tersebut seperti pada Latihan Malabar 2014.101
98Saibal Dasgupta,”China Happy India not Joining Malabar Naval Exercise” Times of India, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di:http://timesofindia.indiatimes.com/world/china-happy-india-
not-joining-malabar-naval-exercise/articleshow/58931823.cms 99Nick Macfie, “China waits to hear why Japanese warship going to South China Sea” Reuter, diakses pada 22 Februari 2018, tersedia di: https://www.reuters.com/article/us-japan-navy-
southchinasea-china/china-waits-to-hear-why-japanese-warship-going-to-south-china-sea-
idUSKBN16L0UM?il=0 100 “India, US, Japan to Hold Joint Maritime Exercise”, Sputniknews Miltary & Intelligence, diakses pada diakses pada 22 Februari 2018, tersedia di: https://sputniknews.com/military/201706161054685906-india-us-japan-maritime-exercise/ 101 Shashank Joshi, “Malabar 17 Exercise: The China Subtext”, lowy Institute, diakses pada 17 April 2018 pada 17 April 2018, tersedia di https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/malabar-17-
exercise-china-subtext
5252
C.2 Jepang – Australia
Australia merupakan rekan penting bagi Jepang di kawasan Asia Pasifik.
Kedua negara merupakan aliansi dari Amerika Serikat. Jepang dan Australia telah
mensepakati beberapa kerjasama di bidang pertahanan seperti Japan - Australia
Bilateral Defense Cooperation and Exchange dan The Japan - Australia Joint
Declaration on Security Cooperation. Pertama kali Jepang mengikuti Joint
Declaration dalam bidang keamanan dengan Australia yaitu pada Japan -
Australia Summit Meeting yang dilaksanakan pada bulan Maret 2007.102
Pada joint declaration tersebut, kedua negara menjalin kerjasama melalui
tiga cara yaitu menciptakan kerangka kerja berdasarkan pada dialog kebijakan
serta pelatihan dan pertukaran dari setiap unit yang bersangkutan,
mengembangkan landasan hukum, dan membentuk dukungan non-partisipan
untuk kemajuan hubungan antara Australia dan Jepang.103
Pada Mei 2010 Jepang dan Australia menandatangani The Acquisition and
Cross-Servicing Agreement (ACSA) beserta kesepakatan proseduralnya dalam
pertemuan ketiga dari Japan-Australia Foreign and Defense Ministerial
Consultation (“2+2”) dan mulai berlaku sejak Januari 2013. ACSA membuka
asas resiprokal atas pemberian layanan dari pasukan beladiri Jepang (Self Defense
Force) dan juga Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force) dalam
102Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III Initiatives of Defense of Japan, Ministry of Japan diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html 103 Yusuke Ishihara, “Chapter 6: Japan-Australia Defense Cooperation in the Asia-Pacific Region” National Institute for Defense Studies Joint Research Series 10 (2014): 97.
5353
aktifitas operasi penjaga perdamaian, bantuan bencana internasional dan kegiatan
lainnya.104
Kerjasama dalam informasi antara Jepang dan Australia dilakukan pada
Mei 2012 dengan penandatanganan the Japan-Australia Information Security
Agreement yang mulai berlaku sejak Maret 2013. Selain itu, Jepang dan Australia
juga melakukan kerjasama dalam pertukaran sumber daya manusia yang
disepakati pada pertemuan menteri pertahanan Jepang dan Australia tahun 2012.
Personil dari Departemen Pertahanan Australia dikirim ke Kementerian
Pertahanan Jepang dalam rangka pengembangan kapasitas selama tiga bulan sejak
Juli 2013.105 Pada Oktober 2016, Jepang dan Australia bersama Amerika Serikat
menandatangani the Trilateral Information Sharing Arrangement. Kerjasama
tersebut meningkatkan keterbukaan informasi mengenai latihan pertahanan serta
operasi dari tiga negara untuk mendukung perdamaian dan stabilitas.106 Kerjasama
pertahanan bilateral antara Jepang dan Australia pada 2017 yaitu kedua negara
menandatangani the Australia-Japan Acquisition and Cross-Servicing Agreement.
Kesepakatan tersebut memfasilitasi dukungan logistik pertahanan dan kerjasama
dalam aktifitas seperti latihan gabungan dan operasi pemeliharaan perdamaian.107
104 “Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III Initiatives of Defense of Japan” Ministry of Japan, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html 105 “Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III Initiatives of Defense of Japan” Ministry of Japan, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html 106“Joint Statement Australia-Japan-US Defense Ministers’ Meeting” U.S. Department of Defense, diakses pada 20 Agustus 2018, tersedia di: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016-Australia-Japan-U-S-Trilateral- Information-Sharing-Arrangement-Signing.pdf 107 “Signing of the Australia-Japan Acquisition and Cross-Servicing Agreement” Department of Defence Ministers Australia, diakses pada 20 Agustus 2018, tersedia di:
5454
C.3 Jepang – Filipina
Jepang mengadakan latihan militer dengan Filipina yang bersamaan
dengan latihan militer antara Filipina dan Amerika Serikat pada 2015. Latihan
militer tersebut diselenggarakan di Provinsi Pulau Palawan, dekat Laut Cina
Selatan dan melibatkan kapal tempur angkatan laut USS Forth Worth dan pesawat
pengintai P-3 Orion. Kedua negara berlatih pengintaian penerbangan dan
melakukan simulasi kebakaran, pencarian dan pencegatan kapal serta aktifitas
bantuan kemanusiaan dan bencana alam.108
Berkembangnya kemitraan strategis kedua negara muncul ketika Jepang dan
Filipina menyatakan secara terbuka bahwa adanya kekhawatiran atas agresifitas
Cina di Laut Cina Selatan. Pada Maret 2016 Presiden Filipina Benigno Aquino III
mengumumkan Filipina melakukan patroli di wilayah laut yang diklaim oleh
Filipina dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan menerbangkan pesawat TC-90
dari Jepang. Kesepakatan transfer teknologi pertahanan antara Jepang dan Filipina
diawali pada penandatanganan perjanjian pada Februari 2016.109 Pada Oktober
2016, Jepang memberikan kapal terbang latih bermesin ganda TC-90 King Air
milik Japan Maritime Self Defense Force pada Filipina untuk digunakan sebagai
pesawat patroli maritim jarak pendek.110
https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/media-releases/signing-australia- japan-acquisition-and-cross-servicing 108Simone Orendain,”Filipina, AS, Jepang, Langsungkan Latihan Militer Bersama dekat Laut China Selatan” VOA Indonesia diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di:https://www.voaindonesia.com/a/filipina-amerika-jepang-langsungkan-latihan-militer-bersama-
dekat-laut-china-selatan/2832347.html 109“Jepang dan Filipina memperkuat ikatan pertahanan”APDForum, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://apdf-
magazine.com/id/jepang-dan-filipina-memperkuat-ikatan-pertahanan/ 110 “Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 13 Mei 2018, tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2017.1271212
5555
C.4 Jepang – Korea Selatan
Korea Selatan merupakan negara tetangga yang sangat penting bagi
Jepang. Kedua negara memiliki kepentingan strategis sebagai sekutu Amerika
Serikat. Kerjasama yang erat antara kedua negara dalam bidang keamanan
memiliki signifikansi yang besar bagi perdamaian dan stabilitas wilayah Asia
Pasifik. Pada Januari 2011 kedua negara bersepakat untuk bertukar pandangan
mengenai isi dari kesepakatan keamanan informasi (Information Security
Agreement). Pada bulan Oktober 2014 kedua negara menghadiri Seol Defense
Dialogue yang diselenggarakan di Korea Selatan. Pembicaraan mengenai dialog
keamanan dalam hal kebijakan keamanan dan kebijakan pertahanan pada tingkat
working - level antar kedua negara diadakan pada April 2015 sebagai yang
pertama dalam lima tahun terakhir. Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF)
mengadakan latihan bilateral penyelamatan (seacrch and rescue bilateral
exercise) di perairan barat Kyushu pada Desember 2013 yang selanjutnya
meningkatkan koordinasi antar JMSDF dengan Angkatan Laut Korea Selatan.111
Kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan juga beberapa kali melibatkan
Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat merupakan aliansi dari kedua
negara.Kerjasama ketiga negara terus berkembang. Pada Desember 2014 ketiga
negara menandatangani Japan - U.S. - ROK Information Sharing Agreement
among the Defense Authorities yang memungkinkan otoritas pertahanan dari
ketiga negara untuk berbagi informasi keamanan mengenai ancaman senjata
111 “Section 1 Defense Cooperation and Exchanges with Other Countries and Regions : Part III Initiatives to Protect the Lives and Property of the People as well as Securing the Territorial Land, Water and Airspace” Ministry of Japan, diakses pada 21 Februari 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html
5656
nuklir Korea Utara. Kerjasama terkait sebuah exercise Jepang, Amerika Serikat
dan Korea Selatan mengembangkan latihan pencarian dan penyelamatan (Search
and Rescue) yang sebelumnya hanya Jepang dan Korea Selatan menjadi tiga
partisipan dengan keikutsertaan Amerika Serikat pada Juli 2014.112 Pertemuan
bilateral antara Jepang dan Korea Selatan diadakan pada Mei 2015 dan menjadi
pertemuan kementrian pertahanan antara kedua negara yang pertama sejak 2011.
Kedua negara menyetujui adanya penguatan pertukaran pengetahuan pertahanan
serta mempromosikan kerjasama dalam lingkup Peacekeeping Operations,
counter-piracy operations lepas pantai Somalia dan di Teluk Aden serta bantuan
kemanusiaan dan bencana alam (HA/DR). General Security of Military
Information Agreement (GSOMIA) yang berisikan perjanjian bilateral untuk
berbagi informasi ditandatangani oleh kedua negara pada November 2016.113
C.6 Jepang - Indonesia
Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang berawal dari
perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Jepang pada April 1958. Kerjasama
tersebut selalu berkembang dengan menghasilkan banyak kesepakatan seperti “the
Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future” pada 2006 dan
Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada 2007.114
112 “Section 1 : Defense Cooperation and Exchanges with Other Countries and Regionsdalam Part III Initiatives to Protect the Lives and Property of the People as well as Securing the Territorial Land, Water and Airspace” Ministry of Japan, diakses pada 21 Februari 2018http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html 113Junya Nishino, ”Japan’s Security Relationship with the Republic of Korea” Center For Strategic & International Studies (2017): 2. 114 “Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang”, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 17 April 2018, tersedia di: https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx
5757
Jepang dan Indonesia mengadakan pertemuan 2+2 (two-plus-two) antara
menteri luar negeri dan menteri pertahanan pada 17 Desember 2015. Pertemuan
tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai pakta yang memungkinkan Jepang
untuk mengekspor beberapa senjata pertahanan dan teknologi ke Indonesia.
Teknologi dan senjata pertahanan tersebut salah satunya yaitu pesawat amfibi US-
2.115
Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama (Joint Statement)
yang terbagi menjadi area politik dan keamanan, kerjasama maritim, serta
kerjasama regional dan internasional. Pembahasan antara kedua menteri juga
berisi mengenai kesepakatan untuk mengadakan pertemuan serupa seperti
mengadakan dialog politik-militer (Politico-Military) dan dialog militer - militer
pada 2016 dengan tujuan meningkatkan komunikasi dan kerjasama di bidang
keamanan dan pertahanan.116
Kerjasama dalam bidang maritim antara Jepang dan Indonesia terkait
dengan sengketa Laut Cina Selatan sulit terjadi karena Indonesia memiliki
pengembangan hubungan ekonomi dengan Cina dan akan menimbulkan
kekhawatiran bagi Cina sehingga Indonesia lebih memilih untuk menghindari
kerjasama tersebut.117 Ekspor non-migas Indonesia ke Cina mengalami
pertumbuhan sebesar 49,67% pada 2017 dimana sebelumnya antara Januari
115 “Japan, Indonesia Hold First Two-Plus-Two Talks, Agree to Work Toward Transfer of Defense Weapons” The Japan Times, diakses pada 12 April 2018, tersedia di: https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/17/national/politics-diplomacy/japan-indonesia-hold-
first-two-plus-two-talks-agree-work-toward-transfer-defense-weapons/#.Ws9snohua00 116 “Joint Statement First Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial Meeting” Ministry of Defense, diakses pada 14 April 2018, tersedia di: www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/12/17_js_e.pdf 117 Malcolm Cook, “Japan Seeks Stronger Strategic Ties in Southeast Asia”, Perspective IssueISEAS- Yusof Ishak Institute 5 (Januari 2017): 6.
5858
hingga Juni 2016 ekspor non-migas sebesar US$ 6,1 miliar menjadi 9,1 miliar.
Neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok juga mengalami peningkatan
yaitu pada 2016 sebesar US$ -8.006 menjadi US$ -6.067.118
Indonesia memperketat penjagaan militer didekat Kepulauan Natuna
dalam rangka menjaga teritori Indonesia yang di klaim oleh Cina. Penjagaan
militer tersebut seperti meningkatkan kehadiran militer di wilayah Natuna dengan
memperluas pelabuhan difungsikan untuk angkatan laut guna mengakomodir
kapal besar serta memperluas pangkalan angkatan udara untuk mengakomodir
pesawat besar.119
118 “Monthly Trade Figures Indonesia” Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, diakses pada 16 Agustus 2018, tersedia di: www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf 119 “Indonesia, Long on Sidelines, Starts to Comfront China’s Territorial Claims” The New York Times, diakses pada 16 Agustus 2018, tersedia di: https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-south-china-sea-military- buildup.html
5959
BAB IV
ANALISIS PENGARUH PENINGKATAN MILITER JEPANG BAGI
KAWASAN ASIA PASIFIK
Bab ini berisikan analisis pengaruh peningkatan militer Jepang bagi
kawasan Asia Pasifik. Pembahasan yang dilakukan analisis yaitu mengenai
peningkatan kapabilitas militer Jepang juga memiliki kaitan dengan munculnya
security dilemma di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan tersebut juga merupakan
bentuk balance of power Jepang dalam menghadapi ancaman yang muncul bagi
stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Beberapa negara di kawasan Asia
Pasifik merasa perlu meningkatkan juga kapabilitas militernya karena Jepang
pernah menjadi sebuah negara dengan kekuatan militer yang sangat agresif pada
Perang Dunia II. Selain itu, munculnya potensi ancaman dari salah satu negara di
kawasan Asia Pasifik yang memiliki kekuatan militer besar juga menjadikan
negara lainnya di kawasan meningkatkan keamanannya.
A. Peningkatan Kekuatan Militer Jepang sebuah Balance of Power di
kawasan Asia Pasifik
Peningkatan kekuatan militer Jepang merupakan wujud dari normalisasi
militer yang dilakukan oleh Jepang. Hal tersebut salah satu yang
mempengaruhinya yaitu Cina. Cina menaikan anggaran militer secara perlahan,
terlihat dari 2014 hingga 2016 rata-rata kenaikan anggaran militernya sebesar
6060
138335 dolar Amerika.120 Hal tersebut menunjukan bahwa Cina dapat kapan saja
menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan.
Sejak 2014, Jepang menaikan anggaran militernya mulai dari 4,78 triliun
yen, 4,82 triliun yen pada 2015, 4,86 triliun yen pada 2016 dan 4,90 triliun yen
pada 2017. Lebih rinci lagi, kenaikan anggaran dalam bidang pertahanan Jepang
terjadi pada biaya pemeliharaan, pengembangan fasilitas serta penelitian dan
pengembangan. Terlebih lagi, anggaran dari setiap bagian Japan Self Defense
Force seperti Ground Self Defense Force (GSDF), Maritime Self Defense Force
(MSDF), dan Air Self Defense Force (ASDF) juga meningkat dari tahun 2014
hingga 2017.121
Menurut Waltz, disamping kondisi internasional yang anarki, stabilitas
tidak tergantung pada apakah sistem internasional berbentuk bipolar atau
multipolar, namun bergantung pada beberapa kutub konstan dalam sistem.
Bangkit dan jatuhnya kutub tersebut akan memicu perubahan dalam pengaturan
sistem internasional.122 Stabilitas keamanan dapat sewaktu-waktu terancam. Barry
Buzan mendefinisikan keamanan sebagai fenomena yang selalu memiliki
keterkaitan. Keamanan sebuah negara ataupun kawasan harus dipahami melalui
120Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf, 121 Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2017 Budget Bill”, Japan Ministry of defense, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/290328.pdf 122 Liselotte Odgaard, The Balance of Power in Asia-Pacific Security, (New York:Routledge, 2007), 15
6161
pemahaman pola saling ketergantungan keamanan diantara negara-negara
tersebut.123
Potensi ancaman terbesar bagi Jepang adalah Cina. Cina masuk dalam
prioritas utama ancaman keamanan bagi Jepang dari militer dan ekonomi.124
Usaha Jepang dalam mencegah ancaman dari Cina yaitu dengan mengembangkan
kapabilitas militernya melalui aliansi yang berpusat pada aliansi Jepang - Amerika
Serikat serta penguatan hubungan dengan Australia, India, dan negara anggota
ASEAN.125
Dalam keadaan dunia internasional yang anarki, Cina merupakan ancaman
bagi Jepang. Jika dibandingkan, kekuatan maritim antara Jepang dan Cina
terlampau cukup jauh pada 2015. Cina dengan total 303 armada tempur laut yang
terbagi dalam 79 armada tempur besar, 107 armada tempur kecil, 53 berjenis
kendaraan dua medan darat (amphibi) dan laut serta 64 kapal selam. Sedangkan
Jepang hanya berjumlah 67 armada dengan 46 armada tempur besar, 3 berjenis
amphibi, dan 18 kapal selam.126
Cina yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Jepang membuat
dibutuhkannya sebuah usaha balancing agar tidak menimbulkan sebuah hegemoni
dari satu negara. Balancing yang dilakukan Jepang meliputi Hard Balancing dan
Soft Balancing. Stabilitas keamanan akan terganggu dengan tidak seimbangnya
123Angga Nurdin, “Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat” Jurnal Hubungan Internasional Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi 2 (Juli 2017): 134. 124Xenia Dormandy. “Asia Pacific Security A Changing Role for the United States” Chatham House Report (April 2014): 15 125 Yoshikazu Watanabe, Masanori Yoshida, Masayuki Jironaka, The U.S.-Japan Alliance and Roles of The Japan Self-Defense Forces: Past, Present, and Future (Washington: Sasakawa Peace Foundation ,2016), 36. 126U.S Government, Asia-Pacific Maritime Security Strategy, 12.
6262
kekuatan antara Jepang dan Cina, maka dari itu Jepang cenderung mewujudkan
balance of power dikawasan dengan menggunakan instrument penguatan
kerjasama aliansi Jepang - Amerika Serikat. Selain dengan Amerika Serikat,
Jepang juga memiliki kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Asia Pasifik
seperti India, Australia, Korea Selatan, Filipina dan Indonesia. Bentuk dari
kerjasama tersebut seperti Japan - Australia Humanitarian Assistance and
Disaster Relief Joint Exercise pada 2016, Exercise Corp North Guam pada 2017,
Exercise Southern Jackaroo pada 2017, anti - submarine warfare exercise pada
2017, dan latihan Malabar.127 Kerjasama berupa latihan bersama tersebut
dilakukan oleh aliansi Jepang - Amerika Serika dengan negara di kawasan Asia
Pasifik. Hal tersebut termasuk ke dalam bentuk soft balancing yang dilakukan
Jepang karena berbentuk sebuah latihan militer bersama.
Selain melalui latihan bersama, Jepang juga meningkatkan patroli udara
pada 2016 di sekitar wilayah Laut Cina Selatan menggunakan pesawat P-3C.128
Kemunculan pesawat patrol P-3C tersebut memperlihatkan pergerakan Japan Self
Defense Force di kawasan, terlebih lagi untuk mengawasi eskalasi militer yang
dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Patroli tersebut dilakukan bersamaan dengan
patroli yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Apabila dilihat dari wilayah, Jepang telah memfasilitasi keberlangsungan
kehadiran Amerika Serikat di Asia Pasifik sehingga mendorong aliansi antara
127 “Chapter 2: Active Promotion of Security Cooperation” Defense of Japan 2017, diakses pada 20 Mei 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html 128 Prashanth Parameswaran. “Japan Eyes Bigger South China Sea Presence in 2016” The Diplomat diakses pada 291 Agustus 2018, tersedia di: https://thediplomat.com/2016/01/japan- eyes-bigger-south-china-sea-presence-in-2016/
63
kedua negara untuk menciptakan stabilitas bagi kawasan.129 Selain dihadapkan
dengan ancaman yang datang dari Cina, penguatan aliansi Jepang dengan
Amerika Serikat juga sebagai bentuk dari balance of power terhadap Korea Utara
yang meningkatkan kemampuan nuklirnya. Setidaknya dari Februari hingga
Oktober 2016 Korea Utara sudah melakukan lima kali uji coba rudal balistik
dengan berbagai tipe seperti Hwasong (KN), Scud ER, Nodong, Scud-C, dan
Unha-4. Klasifikasi dari rudal balistik tersebut juga bermacam-macam seperti
intercontinental ballistic missile (ICBM), intermediate-range ballistic missile
(IRBM), medium-range ballistic missile (MRBM), dan short-range ballistic
missile (SRBM).130 Penguatan aliansi tersebut tidak keluar dari prinsip pasifisme
Jepang.
Prinsip pasifisme cenderung membatasi kapabilitas militer Jepang termasuk
peran yang dimiliki Jepang dalam aliansi Jepang-Amerika Serikat. Setelah Jepang
melakukan reintepretasi prinsip pasifisme tersebut, kerjasama aliansi Jepang -
Amerika Serikat yang berpedoman pada sebuah guideline semakin diperluas
peran Jepang dengan adanya kebijakan Proacitve Contribution to Peace.131
Penguatan kerjasama tersebut juga merupakan bentuk dari peningkatan
kapabilitas militer Jepang selama reintepretasi Pasal 9 konstitusi Jepang. The
Guideline for Japan - U.S. Defense Cooperation yang dikeluarkan pada 2015
berisi panduan untuk aliansi kedua negara dalam bertindak dalam kerangka
129 Evelyn Goh, “How Japan Matters in The Evolving East Asian Security Order” Royal Institute of International Affairs 87 (Juli 2011): 900. 130 “Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 21 Mei 2018, tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/04597222.2017.1271212 131 Matake, “Nothing New About Japan’s Proactive Contribution to Peace”, 24.
6464
kerjasama pertahahan. Jepang dapat memainkan peran yang lebih luas dalam
melindungi wilayah udara, mencegah serangan rudal balistik, melindungi wilayah
maritim.Serta melindungi serangan yang terjadi di darat.132
Perang dapat terjadi apabila dalam suatu kawasan tidak terjadi balance of
power. Seperti dalam pemikiran Waltz yaitu perang dapat digunakan oleh negara
sebagai metode untuk memperoleh kebutuhan dasar dari negara seperti keamanan
dan karena keadaan internasional anarkis memungkinkan negara untuk berperang
meskipun tidak ada agresor terhadap negara tersebut.133 Peningkatan kapabilitas
militer Jepang digunakan sebagai penunjang pada penguatan kerjasama
pertahanan dengan Amerika Serikat sehingga Jepang dapat mewujudkan balance
of power di kawasan Asia Pasifik. Hal tersebut sejalan dengan asumsi pemikiran
realis yaitu negara pada dasarnya merupakan unit, sehingga dalam kondisi
internasional yang anarki dan tidak menawarkan perlindungan negara harus
melakukan upaya sendiri untuk meningkatkan keamanannya melalui kemampuan
relatif mereka.134
132 “The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation” Japan Ministry of Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di: http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html 133 Peter Toledo, “Classic Realism and the Balance of Power Theory” Glendon Journal of International Studies, diakses pada 16 Mei 2018, tersedia di: https://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/viewFile/35205/31924 134 Odgaard, The Balance of Power in Asia-Pacific Security, 14.
6565
B. Peningkatan Kekuatan Militer Negara di Kawasan Asia Pasifik Sebagai
Sebuah Security Dilemma
Security dilemma atau dilema keamanan merupakan ide teoritis dalam
hubungan internasional yang dikembangkan oleh tokoh pemikir seperti Herbert
Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis. Teori dilemma keamanan dalam model
spiral yang lebih luas merupakan teori perang dan perdamaian yang kuat dan
dilihat melalui interaksi. Menurut Herbert Butterfield, dilema keamanan dapat
mendorong negara berperang meskipun masing-masing dari mereka tidak
memiliki keyakinan untuk saling menyakiti. Butterfield mengemukakan proposisi
tentang dilema keamanan, pertama yaitu sumber utama dilema keamanan adalah
rasa takut, kedua dilema keamanan memerlukan ketidakpastian, ketiga dilemma
keamanan sejatinya muncul karena ketidaksengajaan, keempat dilema keamanan
menghasilkan hasil yang tragis, kelima dilema keamanan dapat diperburuk oleh
faktor psikologis, dan keenam dilema keamanan merupakan penyebab utama dari
segala konflik yang terjadi pada manusia.135
Jepang menimbulkan kekhawatiran bagi Cina terkait dengan sengketa Laut
Cina Selatan. Kekhawatiran tersebut dapat menciptakan ketegangan di wilayah
Laut Cina Selatan dan memperluas konfrontasi antar negara-negara yang memiliki
klaim atas wilayah Laut Cina Selatan.136 Jepang mengikuti latihan Malabar
(Malabar exercise) bersama India dan Amerika Serikat. Salah satu peralatan
militer Jepang yang diikutsertakan dalam latihan tersebut adalah kapal perang
Izumo. Kapal perang Izumo tersebut melakukan pemberhentian di empat negara
135 Shiping Tang,” The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, 590. 136 “Cina Tuding Jepang Ciptakan Ketegangan” BBC Indonesia, diakses pada 28 Februari 2018, tersedia di: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130709_cina_jepang
6666
sebelum mengikuti latihan Malabar dan melewati kawasan Laut Cina Selatan
dimana sedang terjadi ketegangan di kawasan tersebut.137 Hal tersebut sejalan
dengan proposisi Butterfield mengenai dilema keamanan yaitu dilema keamanan
muncul sejatinya dikarenakan ketidaksengajaan.
Rute yang dipilih oleh kapal perang Izumo Jepang dekat dengan wilayah
yang sedang di sengketakan sehingga muncul presepsi bahwa kapal perang
tersebut merupakan sebuah ancaman baru bagi pihak yang tidak memiliki
kepentingan yang sama dengan Jepang maupun salah satu negara yang terlibat
dalam sengketa. Spesifikasi dari kapal Izumo tersebut yaiu memiliki panjang 248
meter dan lebar 38 meter, lebih besar dari kapal dengan jenis sama yang beroprasi
di angkatan laut Spanyol dan Italia. Kapal tersebut juga memiliki sistem radar
terbaru dan mampu membawa sekitar 14 helikopter seperti MCH-101dan SH-60K
dengan kelengkapan untuk peperangan anti-kapal selam.138
Jepang membuat Cina khawatir akan keamanan dan posisinya di Laut Cina
Selatan. Kepulauan Spartly yang sudah dilakukan pengembangan berupa eskalasi
militer oleh Cina dikhawatirkan akan rentan terkena serangan apabila Jepang
ingin untuk melakukan serangan, seperti proposisi yang dinyatakan oleh
Butterfield mengenai ketidakpastian dalam dilema keamanan.
Menurut Jervis, inti dari argumen dilema keamanan adalah peningkatan
keamanan dari satu negara membuat negara lain merasa kurang aman, bukan
karena kesalahan penafsiran atas kesan permusuhan, namun dikarenakan sifat
137 Joseph Tse, ”Facing a New Arms in the Asia-Pacific” Taipei Times, diakses pada 28 Februari 2018, tersedia di: http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/03/26/2003667483 138 Matthew Gamble. “Japan’s Izumo-Class Helicopter Destroyer: An Aircraft Carrier in Disguise?” Center for International Maritime Security, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di: http://cimsec.org/japans-izumo-class-helicopter-destroyer-aircraft-carrier-disguise/24130
6767
anarki dari hubungan internasional.139 Apabila Cina mempresepsikan Jepang
sedang meningkatkan keamanannya dengan melakukan peningkatan kapabilitas
militernya seperti “mempamerkan” kekuatan armada kapal perang Izumo
miliknya, maka terjadi dilema keamanan bagi Cina. Kapal Izumo tersebut
membahayakan karena dapat dikatakan sebagai penghancur helikopter (helicopter
destroyer) serta juga merupakan kapal kombatan atau petarung di area permukaan
laut terbesar yang beroperasi dengan militer Jepang.140
Selain spesifikasi kapal Izumo, pengerahan kapal Izumo tersebut juga
menjadi hal yang baru bagi Angkatan Laut Jepang (Japan Maritime Self Defense
Force) dengan tujuan untuk melindungi aset dari aliansinya yaitu Amerika Serikat
dalam hal menguatkan kerjasama keamanan diantara kedua negara.141 Penguatan
aliansi yang terbentuk antara kedua negara tersebut memiliki kecenderungan
sebagai sebuah dilema keamanan bagi Jepang. Jepang melihat eskalasi kekuatan
militer yang dilakukan oleh Cina di Laut Cina Selatan sebagai sesuatu yang dapat
mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Konflik Laut Cina
Selatan dapat berubah menjadi sebuah perang meskipun terdapat ketidakpastian
dalam dilema keamanan tersebut. Menurut Butterfield, dilema keamanan dapat
139 Shiping Tang, ”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, 592. 140 Franz-Stefan Gady, ”Japan Maritime Self Defense Force to Send Largest Carrier to the South China Sea”, The Diplomat, diakses pada 17 April 2018, tersedia di: http://thediplomat.com/2017/03/japan-maritime-self-defense-force-to-send-largest-carrier-to-the- south-china-sea/ 141 Franz-Stefan Gady, ”Japan Dispatches Biggest Warship to Protect US Navy Vessel, Putting New Security Law to Work” The Diplomat, diakses pada 17 April 2018, tersedia di: http://thediplomat.com/2017/05/japan-dispatches-biggest-warship-to-protect-us-navy-vessel-
putting-new-security-law-to-work/
6868
mempengaruhi negara untuk melakukan peperangan meskipun kemungkinan
negara tersebut tidak memiliki tujuan untuk menyakiti satu sama lain.142
Naiknya tingkat anggaran militer dari negara-negara di kawasan Asia
Pasifik juga menunjukan bahwa negara-negara tersebut merasa tidak aman atas
menguatnya keamanan dan kapabilitas Jepang yang dikenal sebagai negara
penganut prinsip pasifisime. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang
memiliki peningkatan pada anggaran militernya dari periode 2014 hingga 2016
yaitu India, Korea Selatan, Cina, dan Australia.143
Pada 2014, Jepang melakukan reintepretasi Pasal 9 konstitusi Jepang
dengan tujuan untuk dapat memungkinkan Jepang melakukan collective self-
defense serta berpartisipasi dalam operasi keamanan kolektif Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB).144 Reintepretasi tersebut menjadikan Jepang lebih agresif dalam
menunjukan kapabilitas militernya meskipun dalam konteks lewatnya kapal
perang Izumo Jepang di kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki tujuan untuk
melakukan penyerangan terhadap aset militer Cina di kawasan tersebut yang
nantinya dapat menyebabkan instabilitas.
Bahkan, kekuatan militer Jepang menempati urutan ke 7 dari 133 negara
pada 2017. Total populasi Jepang yaitu 16.702.133 jiwa dengan total personil
militer sekitar 311.875 orang. Kekuatan pesawat udara (aircraft) Jepang
berjumlah 1.594 unit yang terbagi dalam beberapa jenis dan jenis pesawat udara
142 Shiping Tang,2009,”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, 591. 143Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-USD.pdf 144 Craig Martin, “Reinterpreting’ Article 9 Endangers Japan’s rule of law” Japan Times, diakses pada 11 Juni 2018, tersedia di: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/06/27/commentary/japan- commentary/reinterpreting-article-9-endangers-japans-rule-of-law/#.W4trCugzbIU
6969
terbanyak yaitu pesawat pengangkut (transport aircraft) sebanyak 481 unit. Aset
angkatan laut Jepang berjumlah 131 dengan jenis terbanyak yaitu kapal
penghancur (destroyer) sebanyak 42 unit. Jenis aset dari angkatan darat Jepang
terbanyak yaitu kendaraan tempur lapis baja (armored fighting vehicles) dengan
2.850 unit serta tank tempur sebanyak 700 unit.145
Kapal perang Izumo termasuk ke dalam aset angkatan laut Jepang.
Meskipun jumlah pesawat terbang Jepang terhitung banyak, Jepang lebih
menonjolkan pengembangan kekuatan militernya di aset angkatan laut Jepang
(Maritime Japan Defense Force). Hal tersebut dilakukan karena di kawasan Asia
Pasifik terdapat konflik teritorial yang berhubungan dengan wilayah kelautan
seperti pada sengketa Laut Cina Selatan, Pulau Dokdo, dan juga kepulauan
Senkaku.
Dilema keamanan menurut Herz digambarkan sebagai “gagasan
struktural” dimana sebuah negara melakukan upaya untuk menjaga kebutuhan
keamanan negaranya. Terlepas dari apapun niatnya, upaya tersebut memicu
ketidaknyamanan bagi negara lain terutama negara yang berada di sekitarnya.146
Menurut Nick Wheeler dan Ken Booth, persiapan militer suatu negara
dapat menciptakan sebuah dilema keamanan sehingga muncul ketidakpastian
dalam pandangan yang dihasilkan dari pihak lain apakah hal tersebut hanya
145 “2017 Japan military Strength” Global Fire Power, diakses pada 10 April 2018, tersedia di: https://www.globalfirepower.com/country-military-strength- detail.asp?country_id=japan#powerindex 146 Paul Roe, “The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a ‘Tragedy’?” Journal of Peace Research 36 (Maret 1999): 184.
7070
bertujuan untuk melakukan pertahanan atau bertujuan untuk melemahkan
keamanan pihak lain.147
Konflik teritorial di Laut Cina Selatan meningkat setelah Cina
melanjutkan pembangunan fasilitas militer yaitu tempat penampungan rudal
(missile shelters) serta fasilitas komunikasi radar di Fiery Cross, Mischief, dan
terumbu karang Subi pada gugusan kepulauan Spartly.148 Persiapan militer
tersebut menjadikan stabilitas keamanan di kawasan terancam karena dapat
sewaktu–waktu fasilitas tersebut digunakan oleh Cina melalui sikap agresif
terhadap negara lain.
Selain itu, pengembangan kekuatan nuklir Korea Utara juga merupakan
bentuk dari persiapan militer. Kemampuan dari nuklir Hwasong-13 dan Hwasong-
14 lebih dari 10.000 Km.149 Korea Utara terlihat memiliki tujuan untuk
melakukan pelemahan keamanan bagi negara-negara di kawasan Asia terutama
pada saat Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ditembakan dari Sunan
melewati Jepang dan mendarat di Samudra Pasifik 2.200 Km sebelah timur
wilayah Tanjung Erimo, Jepang.150
147 Paul Roe, “The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a ‘Tragedy’?”, 184. 148 “China Builds New Military Facilities on South China Sea Islands: Think Thank” CNBC, diakses pada 23 April 2017, tersedia di: https://www.cnbc.com/2017/06/30/china-builds-military-facilities-
south-china-sea-islands.html 149 Michinobu Yanagisawa, ”Japan-U.S. alliance key to dealing with global threat from N. Korea” The Japan News, 150 “North Korea: Ballistic Missile Launched Over Japan-as It Happened” The Guardian, diakses pada 24 April 2018, tersedia di: https://www.theguardian.com/world/live/2017/sep/15/north-korea-
launches-missile-over-japan-live-updates
7171
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Jepang merupakan negara yang menganut prinsip pasifisme dan diatur
dalam konstitusinya. Prinsip pasifisme tersebut membuat Jepang harus membatasi
kekuatan militer dan menjadi negara yang pasif dalam hal militer. Jepang hanya
diperbolehkan memiliki kekuatan militer untuk memenuhi kebutuhan pertahanan
dalam negeri Jepang. Prinsip pasifisme tersebut mengalami perubahan seiring
dengan kebutuhan Jepang untuk memperkuat pertahanannya. Munculnya ancaman
di kawasan juga mengharuskan Jepang menyesuaikan kemampuannya untuk
beradaptasi dalam hal pertahanan.
Jepang merevisi konstitusi pasifisme yang mengizinkan Jepang untuk
meningkatkan kapabilitas militernya.Revisi tersebut berupa reintepretasi dari
Pasal 9 konstitusi Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang diperlukan untuk
memperkuat pertahanan Jepang dari ancaman. Selain ancaman, Jepang juga
menginginkan adanya kontribusi lebih bagi Amerika Serikat yang merupakan
aliansinya dengan melaksanakan Collective Self Defense seperti membantu
Amerika Serikat dalam sebuah peperangan dan meringankan beban Amerika
Serikat dalam melindungi Jepang atau aliansi Amerika Serikat saat mendapatkan
serangan dari negara lain. Jepang melakukan pengembangan kapabilitas militer
7272
tersebut melalui National Defense Program Guidelines (NDPG) 2014 serta
Medium Term Defense Program 2014-2018.
Reintepretasi konstitusi pasifis menjadikan Jepang memperluas perannya
di kawasan Asia Pasifik. Ketegangan dalam konflik Laut Cina Selatan adalah
salah satu alasan dari perluasan tersebut. Pentingnya wilayah Laut Cina Selatan
mengharuskan Jepang turut andil dalam memberikan dukungan.Jepang
memberikan bantuan kepada negara-negara yang bersengketa dengan Cina pada
konflik Laut Cina Selatan.Bantuan tersebut seperti pemberian kapal patroli kepada
Vietnam dan Filipina. Terlebih lagi, keagresifan Cina dalam berhubungan dengan
negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya dan pengembangan
persenjataan bersifat offensive menimbulkan kekhawatiran di kawasan.
Amerika Serikat sebagai aliansi Jepang memiliki peran dalam
mempertahankan keamanan Jepang dan kawasan. Penguatan komitmen aliansi
Jepang-Amerika Serikat menjadi salah satu usaha yang dilakukan Jepang melalui
aliansinya untuk menciptakan stabilitas keamanan. Kerjasama pertahanan antara
kedua negara yang diikat melalui sebuah guidelines atau panduan memiliki
perubahan. Perubahan tersebut sejalan dengan reintepretasi konstitusi Pasal 9
Jepang yang menjadikan Jepang dapat melakukan Collective Security.
Peningkatan kapabilitas militer Jepang seperti melakukan reintepretasi
konstitusi Pasal 9 Jepang dan penguatan kerjasama aliansi Jepang - Amerika
Serikat memberikan pengaruh bagi kawasan Asia Pasifik. Negara di kawasan Asia
Pasifik seperti Cina, India, dan Australia melakukan peningkatan anggaran
7373
militernya selama periode 2014 hingga 2017. Selain itu, Jepang mulai melakukan
kerjasama pertahanan secara aktif dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik
seperti India, Australia, Filipina, dan Korea Selatan.
Keaktifan Jepang dalam meningkatkan kapabilitas militernya setelah
reintepretasi konstitusi Pasal 9 Jepang menimbulkan kekhawatiran dan juga
peluang bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Terlepas dari kehadiran
militer Cina yang menimbulkan ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan serta
Korea Utara yang melakukan poliferasi nuklir, Jepang juga menunjukan sebuah
tindakan aktif dalam hal militer seperti pengiriman kapal perang Izumo ke
wilayah Laut Cina Selatan.
Setelah dianalisis, terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan
kapabilitas militer Jepang yang notabennya menganut konstitusi pasifis bagi
stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Pertama, seperti pada asumsi teori
realisme bahwa kondisi internasional yang anarki, stabilitas tidak bergantung pada
bentuk bipolar atau multipolar namun pada bangkit dan jatuhnya sebuah kutub
atau negara yang stabil. Hal ini disebabkan negara atau kutub tersebut memiliki
pengaruh yang berasal dari kekuatan militer yang memiliki kekuatan lebih
dibandingkan yang lainnya sehingga menimbulkan sebuah ketidakseimbangan.
Ketidakseimbangan tersebut dalam realisme mengharuskan sebuah negara
untuk melakukan balance of power agar negera memperoleh kebutuhan
keamanannya. Bentuk balance of power dari Jepang yaitu peningkatan dari
kekuatan serta kapabilitas militernya sejalan dengan reintepretasi Pasal 9
7474
konstitusi Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang termasuk dialamnya
yaitu penguatan kerjasama pertahanan dalam aliansi Amerika Serikat. Kondisi
internasional yang anarkis juga memungkinkan negara untuk berperang meskipun
tanpa ada negara yang bersifat sebagai agresor terhadap negara lainnya.
Kedua, pengaruh yang ditimbulkan dari peningkatan kapabilitas militer
Jepang di Kawasan Asia Pasifik adalah sebagai security dilemma atau dilema
keamanan yang dialami beberapa negara seperti Cina, India, dan Australia.
Kehadiran militer Jepang di kawasan Laut Cina Selatan membuat Cina khawatir
karena sewaktu–waktu dapat menyerang wilayah yang di klaim oleh Cina. Selain
itu, tiga negara tersebut juga menaikan anggaran militernya yang digunakan untuk
mempekuat kekuatan pertahanan.
Jepang menaikan anggaran militernya mulai dari 4,78 triliun yen, 4,82
triliun yen pada 2015, 4,86 triliun yen pada 2016 dan 4,90 triliun yen pada 2017.
Jepang juga meluncurkan kapal perang Izumo dengan tipe penghancur helikopter
(helicopter destroyer) ke dekat wilayah Laut Cina Selatan. Hal tersebut diartikan
sebagai ancaman bagi Cina karena wilayah tersebut merupakan wilayah yang
disengketakan dan sewaktu-waktu Jepang dapat melakukan serangan apabila
dibutuhkan. Kapal Izumo Jepang memiliki memiliki kemampuan untuk
melakukan tindakan menyerang seperti dilengkapi dengan sistem radar terbaru
dan mampu membawa sekitar 14 helikopter seperti MCH-101dan SH-60K dengan
kelengkapan untuk peperangan anti-kapal selam.
xivxivxiv
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches. London: SAGE Publication,Inc, 2014.
Buzan, Barry. An Introduction to Strategic Studies: Military Technology
and International Relations. London: MacMillan Press, 1987.
Donnelly, Jack. Realism and International Relations (Cambridge:
Cambridge University University Press, 2004)
Irsan, Abdul. Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia. Jakarta:
Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
Odgaard, Liselotte. The Balance of Power in Asia-Pacific Security. (New
York:Routledge, 2007)
P.R, Viotti dan Mark V. Kauppi. International Relations Theory 4th
edition. New York: Pearson Education, Inc, 2010.
Paul. T.V, James J. Wirtz, dan Michael Fortmann. Balance of power,
Theory and Practice in the 21st Century (California: Stanford
University Press, 2004)
Raco, Jozef R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan
Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010)
Steans, Jill, dkk. An Introduction to International Relations Theory:
Perspectives and Themes (London: Pearson Education, 2010)
Smith, Steve. ed, Political Realism in International Theory (Cambridge:
Cambridge University Press, 2009)
Watanabe, Yoshikazu, dkk. The U.S.-Japan Alliance and Roles of The
Japan Self-Defense Forces: Past, Present, and Future.
(Washington: Sasakawa Peace Foundation ,2016)
B. Jurnal dan Artikel Jurnal.
Brinkley, Joel. ”Conflicting Claims China, Japan, Taiwan on edge”. World
Affairs Sage Publication 176 (Februari 2014)
xvxvxv
Cook, Malcolm. “Japan Seeks Stronger Strategic Ties in Southeast Asia”,
Perspective Issue ISEAS-Yusof Ishak Institute 5 (Januari 2017)
Cordesman, Anthony H. “Chinese Strategy and Military Modernization in
2017: A Comparative Analysis”. Center For Strategic &
International Studies Final edition (Januari 2017)
Devyanto, Ferri. ”Latar Belakang Jepang Mengirim Pasukan Militer
Melaksanakan Misi Non-Tempurdi Iraq Tahun 2004-2008”.
Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga
3 (Maret 2014)
Dormandy. Xenia. “Asia Pacific Security A Changing Role for the United
States” Chatham House Report (April 2014)
Faisol, Wildan. ”Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014”
Jurnal UNEJ Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (2015)
Gill, Bates. ”Pivotal Days US–Asia-Pacific Alliances in the Early Stages
of the Trump Administration”,Research Paper The royal
Institute of Internasional Affairs (Juni 2017)
Goh, Evelyn. “How Japan Matters in The Evolving East Asian Security
Order” Royal Institute of International Affairs 87 (Juli 2011)
Izumikawa, Yasuhiro. “Explaining Japanese Antimilitarism: Normative
and Realist Constraints on Japan's Security Policy”,
International Security The MIT Press 35 (2010)
Jeong, Il Young. ”Solving The Security Dilemma Between North Korea
and Japan”. The Journal of East Asian Affair Institute for
National Security Strategy 26 (2012)
Joko P, Adi. “Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya
Terhadap Keamanan di Asia Timur”, Jurnal Ilmu Politik
Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim 7 (Juni
2010).
Keir, Richard. “The Australia-Japan Defence Relationship: improving
interoperability at the operational level” Indo-Pacific Strategic
Papers Centre for Defence and Strategic Studies (November
2015)
Kumar Khera, Kishore. “International Military Exercises: An Indian
Perspective”. Journal of Defence Studies 11 (September 2017)
xvixvixvi
Lestari, Suci. “Alasan Amerika Serikat dalam Menempatkan Pangkalan
Militer di Darwin Australia Tahun 2011” Jurnal FISIP
Universitas Riau 2 (Oktober 2015)
Lind, Jennifer. “Japan’s Security Evolution”. Policy Analysis Cato
Institute 788 (Februari 2016)
Matake, Kamiya. ”Nothing New about Japan’s “Proactive Contribution to
Peace”, The Japan Journal (November 2014), diunduh pada 5
Februari 2018, tersedia di
www.japanjournal.jp/img/WP/1411e/1411e_24-25_Politics.pdf
Menenberg, Aaron. ”Collective Defense: Abe's New Security Plan”,World
Affairs Sage Publications 177 (Oktober 2014).
Novia, Renni. ”Kebijakan Keamanan Jepang terhadap Proliferasi Nuklir
Korea Utara Pasca Keluarnya Korea Utara dari Rezim Non-
Proliferasi Nuklir (Periode 2003-2011)” Journal of International
Relations Universitas Diponegoro 2 (2016).
Nugraha, Athanasius. “Manuver Politik China dalam Konflik Laut China
Selatan”. Jurnal Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia
(Oktober 2011)
Nurdin R, Angga. ”Dinamika Keamanan Kawasan Asia Pasifik dalam
Persaingan Kekuatan Maritim China dan Amerika Serikat”.
Hubungan Internasional Universitas Jendral Ahmad Yani
Cimahi 2 (Juli 2017)
Rehman, Iskandar. ”India: the Next Superpower?: the Military Dimensions
of India's Rise”. London School of Economics and Political
Science IDEAS (Mei 2012)
Roe, Paul. “The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a
‘Tragedy’?”. Journal of Peace Research 36 (Mar., 1999)
Roza, Rizki. “Implikasi Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang Terhadap
Kawasan”. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi
Seketariat Jenderal DPR RI 5 (Oktober 2013)
Roza, Rizki. “Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan
Stabilitas Kawasan”. Pengkajian Pengolahan Data dan
Informasi Seketariat Jenderal DPRI RI 4 (September 2012)
Roza, Rizki. ”Perluasan Peran Militer Jepang dan Perubahan Perimbangan
Kekuatan di Kawasan Asia Pasifik”. Pengkajian Pengolahan
xvii
Data dan Informasi Seketariat Jenderal DPRI RI 7
(September/2015)
Satris, Rezki. “Peningkatan Anggaran Persenjataan Militer China sebagai
Bagian dari Security Dilemma di Kawasan Asia Pasifik” Jurnal
Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 1 (Januari 2015)
Snyder, Jack. ”One World, Rival Theory”. Foreign Policy
Washingtonpost.Newsweek Interactive 145 (Desember 2004)
Tang, Shiping. ”The Security Dilemma: A Conceptual Analysis”, Security
Studies,Taylor & Francis Group (Oktober 2009)
Toledo, Peter. “Classic Realism and the Balance of Power Theory”
Glendon Journal of International Studies, diakses pada 16 Mei
2018, tersedia di:
https://gjis.journals.yorku.ca/index.php/gjis/article/viewFile/352
05/31924
C. Laporan, dan Penelitian
“2016 Defence White Paper: Chapter Five” Australian Government
Department of Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di:
http://www.defence.gov.au/WhitePaper/Docs/2016-Defence-
White-Paper.pdf
“2017 Report to Congress of the U.S.-China Economic and Security
Review Commission” U.S.-China Economic and Security
Review Commission, diakses pada 21 Agustus 2018, tersedia di:
https://www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2017%2
0Executive%20Summary%20and%20Recommendations_1.pdf
“Chapter 2 : Japan's Foreign Policy that Takes a Panoramic Perspective of
the World Map, Diploamatic Bluebook 2017” 2017. Ministry of
Foreign Affairs Japan. Diunduh pada 6 Februari 2018
(http://www.mofa.go.jp/files/000290287.pdf)
“Chapter 2: Active Promotion of Security Cooperation” Defense of Japan
2017, diakses pada 20 Mei 2018, tersedia di:
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html
“Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2017 Budget
Bill”, Japan Ministry of defense, diakses pada 26 Februari 2018,
tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/290328.pdf
xviiixviiixviiixviiixviii
“Joint Statement Australia-Japan-US Defense Ministers’ Meeting” U.S.
Department of Defense, diakses pada 20 Agustus 2018, tersedia
di: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016-
Australia-Japan-U-S-Trilateral-Information-Sharing-
Arrangement-Signing.pdf
“Monthly Trade Figures Indonesia” Kementrian Perdagangan Republik
Indonesia, diakses pada 16 Agustus 2018, tersedia di:
www.kemendag.go.id/files/mtf/2017-07-mtf.pdf
“Section 1 : Defense Cooperation and Exchanges with Other Countries
and Regions dalam Part III Initiatives to Protect the Lives and
Property of the People as well as Securing the Territorial Land,
Water and Airspace” Ministry of Japan, diakses pada 21
Februari 2018 http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2015.html.
“Section 2: Building a Dynamic Joint Defense Force dalam Part II:
Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S.
Alliance”, Japan Ministry of defense diakses pada 26 Februari
2018, tersedia di
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2016/DOJ2016_2-2-
1_web.pdf
“Section 2: Constitution and the Basis of Defense Policy dalam Part II:
Japan’s Security and Defense Policy and the Japan-U.S.
Alliance” Japan Ministry of Defense, diakses pada 19 Agustus
2018, tersedia di:
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2017.html
“The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation” Japan Ministry of
Defense, diakses pada 15 Mei 2018, tersedia di:
http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/shishin_20150427e.html
“Trends in World Military Expenditure 2017” SIPRI Fact Sheet, diakses
pada 19 Agustus 2018, tersedia di:
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-
05/sipri_fs_1805_milex_2017.pdf
Danis, R, Michael. “USCC 2017 Annual Report: 2017 Report to Congress
of the U.S-China Economic and Security Review Commission”.
U.S. Government Publishing Office (November 2017). Diunduh
pada 7 Agustus 2018, tersedia di
https://www.uscc.gov/Annual_Reports/2017-annual-report
Despuriansyah, Ahmad. “Kepentingan Amerika Serikat dalam Mendorong
Perubahan Kebijakan Pertahanan dan Kemanan Jepang Periode
xixxixxix
2006-2012” skripsi Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta (2015)
Epica Mustika,“Dilema Aliansi: Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang”,
tesis Universitas Indonesia 2012
Ishihara, Yusuke. “Chapter 6: Japan-Australia Defense Cooperation in the
Asia-Pacific Region” National Institute for Defense Studies
Joint Research Series 10 (2014) diakses pada 22 Mei 2017,
diunduh dari:
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/se
ries10/pdf/06.pdf
Kindyana, Tues. “Kebijakan Jepang dalam Mengamankan
Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan.” Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Yogyakarta, (2013)
La Ode Muhammad,” Strategi Pertahanan Jepang di Bawah Aliansi
Jepang-Amerika Serikat dalam Menghadapi Peningkatan
Pengaruh Tiongkok”, skripsi Depatermen Ilmu Hubungan
Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanudin 2017
Maldini BM, “Kepentingan Jepang dalam Kerjasama Militer ke India”,
skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin 2017
Melati, Victoriana. “Penjualan Senjata Negara Demokrasi Liberal: Studi
Kasus Amerika Serikat dan Prancis 2011-2015” skripsi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta 2017
Section 2 Promotion of Defense Cooperation and Exchanges : Part III
Initiatives of Defense of Japan, Ministry of Japan diakses pada
11 Februari 2018, tersedia di:
http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/2014.html
U.S Government, Asia-Pacific Maritime Security Strategy [majalah on-
line] (the United States Department of Defense, 2015 diunduh
pada 22 Oktober 2017):5-14
https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20
A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-
FINALFORMAT.PDF
xxxxxx
D. Artikel dan Berita
“China Builds New Military Facilities on South China Sea Islands: Think
Thank” CNBC, diakses pada 23 April 2017, tersedia di:
https://www.cnbc.com/2017/06/30/china-builds-military-
facilities-south-china-sea-islands.html
“Cina Tuding Jepang Ciptakan Ketegangan” BBC Indonesia, diakses pada
28 Februari 2018, tersedia di:
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130709_cina_jep
ang
“India, US, Japan to Hold Joint Maritime Exercise”, Sputniknews Miltary
& Intelligence, diakses pada diakses pada 22 Februari 2018,
tersedia di:
https://sputniknews.com/military/201706161054685906-india-
us-japan-maritime-exercise/
“Indonesia, Long on Sidelines, Starts to Comfront China’s Territorial
Claims” The New York Times, diakses pada 16 Agustus 2018,
tersedia di:
https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-
south-china-sea-military-buildup.html
“Japan Gives Patrol Boat to Philippines” Khmer Times, diakses pada 4
Februari 2018, tersedia di
http://www.khmertimeskh.com/news/28681/japan-gives-patrol-
boat-to-philippines/
“Japan, Indonesia Hold First Two-Plus-Two Talks, Agree to Work
Toward Transfer of Defense Weapons” The Japan Times,
diakses pada 12 April 2018, tersedia di:
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/17/national/politics-
diplomacy/japan-indonesia-hold-first-two-plus-two-talks-agree-
work-toward-transfer-defense-weapons/#.Ws9snohua00
“Jepang dan Filipina memperkuat ikatan pertahanan” APDForum, diakses
pada 11 Februari 2018, tersedia di: http://apdf-
magazine.com/id/jepang-dan-filipina-memperkuat-ikatan-
pertahanan/
“Joint Statement First Japan-Indonesia Foreign and Defense Ministerial
Meeting” Ministry of Defense, diakses pada 14 April 2018,
tersedia di: www.mod.go.jp/j/press/youjin/2015/12/17_js_e.pdf
xxixxixxi
“North Korea: Ballistic Missile Launched Over Japan-as It Happened” The
Guardian, diakses pada 24 April 2018, tersedia di:
https://www.theguardian.com/world/live/2017/sep/15/north-
korea-launches-missile-over-japan-live-updates
Dasgupta, Saibal. ”China Happy India not Joining Malabar Naval
Exercise” Times of India, diakses pada 11 Februari 2018,
tersedia di: http://timesofindia.indiatimes.com/world/china-
happy-india-not-joining-malabar-naval-
exercise/articleshow/58931823.cms
Gamble, Matthew. “Japan’s Izumo-Class Helicopter Destroyer: An
Aircraft Carrier in Disguise?” Center for International Maritime
Security, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di:
http://cimsec.org/japans-izumo-class-helicopter-destroyer-
aircraft-carrier-disguise/24130
Greene, Andrew. “Australian Defence Force spends over $10 billion on
US arms in four years” ABC news diakses pada 27 Februari
2018, tersedia di: http://www.abc.net.au/news/2017-12-28/us-
weapons-spend-tops-billion-dollar/9287170
Hirano, Ko. ”Trump’s Stance on Japan-U.S. Alliance Viewed as Key to
Asia Stability,The Japan Times diakses pada 2 Februari 2018,
tersedia di: https://www.japantimes.co.jp
Macfie, Nick. “China waits to hear why Japanese warship going to South
China Sea” Reuter, diakses pada 22 Februari 2018, tersedia di:
https://www.reuters.com/article/us-japan-navy-southchinasea-
china/china-waits-to-hear-why-japanese-warship-going-to-
south-china-sea-idUSKBN16L0UM?il=0
Martin, Craig. “Reinterpreting’ Article 9 Endangers Japan’s rule of law”
Japan Times, diakses pada 11 Juni 2018, tersedia di:
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2014/06/27/commentary/j
apan-commentary/reinterpreting-article-9-endangers-japans-
rule-of-law/#.W4trCugzbIU
Mazumdaru, Srinivas. ” What Japan's defense policy revision means”,
Deutsche Welle diakses pada 7 Februari 2018, tersedia di
http://www.dw.com/en/what-japans-defense-policy-revision-
means/a-18589489
Nguyen, Mai. ”South China Sea: Japan to supply new patrol boats to
Vietnam” The Sydney Morning Herald, diakses pada 4 Februari
2018, tersedia di https://www.smh.com.au/world/south-china-
xxii
sea-japan-to-supply-new-patrol-boats-to-vietnam-20170117-
gtsu10.html
Orendain, Simone. ”Filipina, AS, Jepang, Langsungkan Latihan Militer
Bersama dekat Laut China Selatan” VOA Indonesia diakses
pada 11 Februari 2018, tersedia di:
https://www.voaindonesia.com/a/filipina-amerika-jepang-
langsungkan-latihan-militer bersama-dekat-laut-china-
selatan/2832347.html
Parameswaran, Prashanth. “Japan Eyes Bigger South China Sea Presence
in 2016” The Diplomat diakses pada 291 Agustus 2018, tersedia
di: https://thediplomat.com/2016/01/japan-eyes-bigger-south-
china-sea-presence-in-2016/
Stefan Gady, Franz. ”Japan Dispatches Biggest Warship to Protect US
Navy Vessel, Putting New Security Law to Work” The
Diplomat, diakses pada 17 April 2018, tersedia di:
http://thediplomat.com/2017/05/japan-dispatches-biggest-
warship-to-protect-us-navy-vessel-putting-new-security-law-to-
work/
Stefan Gady, Franz. ”Japan Maritime Self Defense Force to Send Largest
Carrier to the South China Sea”, The Diplomat, diakses pada 17
April 2018, tersedia di: http://thediplomat.com/2017/03/japan-
maritime-self-defense-force-to-send-largest-carrier-to-the-south-
china-sea/
The Asahi Shimbun, “Poll: 50% Oppose Constitutional Revision; Those in
Favor Rise to 41%”, The Asahi Shimbun, diakses pada 2
Februari 2018, tersedia di
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201705020045.html
TNN & Agencies,”Union Budget 2017: Defence allocation gets 6.2
percent hike” The Times of India diakses pada 27 Februari 2018,
tersedia di: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-
business/union-budget-2017-defence-allocation-gets-10-percent-
hike/articleshow/56912761.cms
Tse, Joseph. ”Facing a New Arms in the Asia-Pacific” Taipei Times,
diakses pada 28 Februari 2018, tersedia di:
http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2017/03/2
6/2003667483
Yanagisawa, Michinobu. ” Japan-U.S. alliance key to dealing with global
threat from N. Korea”, The Japan News, diakses pada 2
xxiiixxiiixxiiixxiiixxiii
Februari 2017, tersedia di: http://the-japan-
news.com/news/article/0004013252
E. Website
“2017 Japan military Strength” Global Fire Power, diakses pada 10 April
2018, tersedia di: https://www.globalfirepower.com/country-
military-strength-detail.asp?country_id=japan#powerindex
“Annual Report 2016-17 Ministry of Defense Government of India”
Ministry of Defense Government of India, diakses pada 27
Februari 2018, tersedia di:
https://mod.gov.in/documents/annual-report
“Chapter 1: Specters, Signposts, and the Search for Regional Order in
East Asia” National Institute for Defense Studies, diakses pada
30 Juni 2018, tersedia di:
http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/joint_research/se
ries1/series1.html
“Chapter Six: Asia” The Military Balance, diakses pada 13 Mei 2018,
tersedia di: http://dx.doi.org/10.1080/.2017.1271212
“Cope North Guam: Japan-U.S.-Australia Joint Exercise in Guam” 2015.
Japan Defense Focus Ministry of Defence and Self-Defense
Forces, diakses pada 29 Oktober 2017, tersedia di:
http://www.mod.go.jp/e/jdf/no62/index.html
“Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang”, Kementrian Luar Negeri
Republik Indonesia, diakses pada 17 April 2018, tersedia di:
https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx
“Japan-India Relations”, Ministry of Foreign Affairs of Japan, diakses
pada 11 Februari 2018, tersedia di:
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html
“Malabar 17 Exercise: The China Subtext”, The Lowy Institute, diakses
pada 17 April 2018, tersedia di:
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/malabar-17-
exercise-china-subtext
”Japan’s Security Relationship with the Republic of Korea”, Center For
Strategic & International Studies, diakses pada 30 Juni 2018,
tersedia di https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
xxivxxivxxivxxiv
public/170401_Japan_ROK_0.pdf?jz3COYNovbBS2I2GlA8kO
FxsWWmSxzt1
”Politics, Practice and Pacifism: Revising Article 9 of the Japanese
Constitution” Asian-Pacific Law & Policy Journal, diakses
pada 19 April 2018, tersedia di
http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_11.2_panton.p
df
“Signing of the Australia-Japan Acquisition and Cross-Servicing
Agreement” Department of Defence Ministers Australia, diakses
pada 20 Agustus 2018, tersedia di:
https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-
payne/media-releases/signing-australia-japan-acquisition-and-
cross-servicing
“The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation”, Japan Ministry of
Defens, diakses pada 19 Agustus 2018, tersedia di http://www.mod.go.jp/e/d_act/anpo/
Laxman K, ”India’s Defence Budget 2017-18: An Analysis” Institute for
Defence Studies and Analyses 3, diakses pada 27 Februari 2018,
tersedia di: https://idsa.in/issuebrief/india-defence-budget-2017-
18_lkbehera_030217
Military Exercise Feb to Nov 2008” India Defence Consultants Report and
Analysis, diakses pada 11 Februari 2018, tersedia di:
http://www.indiadefence.com/MilEx.htm
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di:
https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-constant-2015-
USD.pdf.
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tersedia di:
https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-regional-
totals.pdf
Valenti, Alix. “Big in Japan” Asian Military Review, diakses pada 18 Mei
2018, tersedia di: https://asianmilitaryreview.com/2017/09/big-
japan/.