Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi
Oleh:
THOMAS AQUINAS SALEM
NIM: 141324027
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
i
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH,
BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
DI PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi
Oleh:
THOMAS AQUINAS SALEM
NIM: 141324027
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
BIDANG KEAHLIAN KHUSUS PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2018
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan secara khusus untuk
kedua orang tua saya,
Goris Gatum dan Eriana Nganus
Kakek dan Nenek Saya,
Yosef Wagul dan Agata Mamut
serta adik-adik saya,
Maria Aventina Sartina dan Yulius Susanto
Almamater Tercinta,
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
v
MOTTO
Optimisme Adalah Strategi untuk membuat masa depan yang lebih baik.
karena kecuali jika anda percaya bahwa masa depan bisa menjadi lebih baik,
anda tidak akan melangkah dan mengambil tanggung jawab untuk
mewujudkannya.
By: Noam Chomsky
“Saya hanya bekerja, bekerja, bekerja dan bekerja. Tidak peduli penilaian
orang lain entah jelek, buruk, yang penting saya bekerja
By : Ir.H. Jokowi Dodo
“Jangan pernah menghindari hal yang sulit, justeru
Karena hal yang sulit membuat saya hebat dan mendekati pintu
kesuksesan serta mengerti arti dari sebuah perjuangan”
By: Thomas Aquinas Salem
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vi
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan bahwa dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya
tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang
disebutkan di dalam daftar pustaka sebagaimana layaknya penulisan karya ilmiah.
Yogyakarta, 25 Oktober 2018
Thomas Aquinas Salem
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :
Nama : Thomas Aquinas Salem
Nomor Mahasiswa : 141324027
Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan
universitas sanata dharma karya ilmiah saya yang berjudul :
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA
DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan
kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan,
mengalihkan bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data,
mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau dimedia
lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya maupun
memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis.
Demikian Pernyataan ini saya buat
dengan sebenarnya.
Dibuat di Yogyakarta
pada tanggal, 25 Oktober 2018
yang menyatakan
Thomas Aquinas Salem
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
viii
ABSTRAK
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA
DAERAH, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI NTT
PERIODE 2001-2016
Thomas Aquinas Salem
Universitas Sanata Dharma
2018
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.
Penelitian ini merupakan study exsplanatory. Data yang dikumpulkan merupakan
data sekunder, yang meliputi pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah,
tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM). Data dikumpulkan
dengan teknik dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik NTT.
Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pertumbuhan ekonomi daerah tidak
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM); 2) belanja daerah
berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM); 3) tingkat
kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM);
dan 4) pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan
berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, tingkat kemiskinan
dan indeks pembangunan manusia (IPM)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
ABSTRACT
THE EFFECT OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH, REGIONAL
EXPENDITURE , AND POVERTY THRESHOLD ON HUMAN
DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN THE PROVINCE OF NTT
YEAR OF 2001-2016
Thomas Aquinas Salem
Universitas Sanata Dharma
2018
This research aims to examine and analize the effect of regional economic
growth, regional expenditure, and poverty threshold on Human Development
Index(HDI)in the Provinceof NTT year of 2001-2016. This research is an
explanatory study. The data is a secondary data, covered regional economic
growth, regional expenditure, poverty threshold and Human Development Index
(HDI).The data collection technique is documentation which is from NTT Central
Bureau of Statistics (BPS-Statistics Indonesia). The data was analyzed using
multiple linear regression.
The results of data analysis showes that: 1) regional economic growth had
no effect on Human Development Index; 2) regional expenditure had a positive
effect on Human Development Index; 3) the poverty threshold had a negative
effect on Human Development Index; and 4) regional economic growth, regional
expenditure, poverty threshold had a positive effect on Human Developmen index
(HDI).
Keywords: regional economic growth, regional expenditure, poverty threshold
and human development index (HDI)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
x
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria dan
Allah Bapa didalam Surga, karena atas berkat dan kelimpahan rahmatnya, saya
dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN TINGKAT
KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI
PROVINSI NTT PERIODE 2001-2016”.
Penulisan skripsi ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan
Ekonomi BKK Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakrta.
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
atas segala bantuan dan petunjuk yang telah diberikan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. Y. Harsoyo, S.Pd., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Ig. Bondan Suratno, S.Pd., M.Si. selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ibu Dra. C. Wigati Retno Astuti, M.Si.,M.Ed. selaku Ketua Program Studi
Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan ekonomi.
4. Bapak Y.M.V. Mudayen, S.Pd., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah
banyak meluangkan waktu dalam memberikan membimbing sampai skripsi ini
selesai.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xi
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan
selama mengikuti perkuliahan kurang lebih empat tahun.
6. Bapak Aloysius Purwoko Sunu selaku tenaga administrasi pendidikan
ekonomi yang selalu membantu dan memberikan informasi akademik selama
proses perkuliahan di universitas sanata dharma kurang lebih empat tahun.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Goris Gatum dan Ibu Eriana Nganus yang sudah
memberikan motivasi dan semangat juang terhadap penulis selama menunjang
pendidikan tinggi di universitas sanata dharma Yogyakarta.
8. Bapak Alfonsus Bahan, S.Pd. dan Ibu Yustina Amung yang sudah
memberikan motivasi serta dukungan moral selama penulis menunjang
pendidikan tinggi di universitas sanata dharma yogyakrta.
9. Bapak Yosef Wagul dan Ibu Agata Mamut yang sudah memberikan motivasi
serta dukungan doa selama penulis menunjang pendidikan tinggi di
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
10. Bapak Heribertus Jani, S.Fil,. M.A. yang sudah memberikan motivasi dan
dukungan moral terhadap penulis dalam meyelesaikan karya ini serta
mendesak untuk terus bekerja hingga selesai dengan tuntas.
11. Klub Favorit Realmadrid FC yang terus penulis banggakan dengan pemian-
pemainya bintang seperti Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan yang sudah
memberikan warna baru dalam kehidupan penulis.
12. Sahabat saya Efrem, Vitus, Tarsi kam, Ron wugut, Rio Masar, Manuel,
Fortun, Teus yang sudah memberi support menyelesaikan skripsi ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xii
13. Teman-teman seperjuanganku pendidikan ekonomi angkatan 2014 yang
selalu bersama baik suka maupun duka selama belajar di prodi PE kurang
lebih empat tahun. Cipi, Naka,Vitus,Ardi, Angling, Anggi, Gery, Mei,
Yuliana, Wulaningsih, Andes, Nadia, Febri, Pandu, Utami, Febrita, Selfi,
Floren, Wawan, Asih, Sita, Warau, Intan, Maya, Veni Andar, Epin, Vedro,
Ika Heni, Sela, Vena, Retno, Dina, Eko, Grasia, Ijol, Nove, Risti, Lis, Suster
Regina, dan Ayu suprihatin.
14. Semua pihak yang penulis tidak bisa saya sebut satu persatu, dukungan dan
doa saya mengucapka terima kasih.
Penulis Menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan
dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran
demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai
mesti diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.
Yogyakarta, 25 Oktober 2018
Thomas Aquinas Salem
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN PERSTUJUAN DOSEN PEMBIMBING ......................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iv
HALAMAN MOTTO ............................................................................................. v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ................................................................ vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS ............................................................................ vii
ABSTRAK ........................................................................................................... viii
ABSTRACT ............................................................................................................. ix
KATA PENGANTAR ............................................................................................ x
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiii
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ xviii
DAFTAR TABEL ................................................................................................ xix
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xx
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xiv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................... 1
B. Batasan Masalah ........................................................................................ 11
C. Rumusan Masalah .................................................................................... 12
D. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 13
E. Manfaat Penelitian .................................................................................... 14
F. Variabel dan Definisi Operasional ........................................................... 15
BAB II KAJIAN PUSTAKA ............................................................................... 16
A.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ........................................................... 16
1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..................................... 16
2. IPM Sebagai Indikator Pembangunan ................................................. 19
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat IPM ................................ 22
4. Pengukuran dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 27
a. Komponen-komponen IPM ............................................................. 27
b. Aspek-Aspek Untuk Menghitung IPM ............................................ 31
c .Pengukuran dan Kategori IPM ....................................................... 34
B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah ..................................................................... 36
1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi ........................................................ 36
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .............. 38
3. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi .................................................... 39
4. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 41
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM ................................ 43
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xv
C. Belanja Pemerintah Daerah ........................................................................ 45
1. Definisi Belanja Daerah ....................................................................... 45
2. Penyusunan dan Penetapan APBD ..................................................... 46
3. Pengeluaran-Pengeluaran Pemerintah Daerah ..................................... 50
4. Pengaruh Belanja Daerah atau APBD Terhadap IPM ....................... 51
D. Tingkat Kemiskinan ................................................................................... 52
1. Definisi Kemiskinan ........................................................................... 52
2. Penyebab dan Indikator Kemiskinan ................................................... 55
3. Strategi Atau Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan .................. 57
4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM .................................... 59
E. Penelitian Terdahulu ............................................................................... 61
C. Kerangka Berpikir Teoritik dan Hipotesis ............................................... 61
BAB III Metode Penelitian .................................................................................. 65
A. Jenis Penelitian .......................................................................................... 65
B. Sumber dan Jenis Data .............................................................................. 65
C. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 66
D. Teknik Analisis Data ................................................................................ 66
E. Uji Prasyarat ............................................................................................. 68
1. Uji Normalitas ....................................................................................... 68
2. Uji Linearitas ......................................................................................... 69
F. Uji Asumsi Klasik .................................................................................... 70
1. Multikolinearitas ................................................................................... 70
2. Uji Heteroskedasitas .............................................................................. 70
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvi
3. Uji Autokorelasi .................................................................................... 71
G. Pengujian Hipotesis ................................................................................... 73
1. Rumusan Hipotesis ................................................................................ 73
2. Uji F ....................................................................................................... 74
3. Uji T ...................................................................................................... 75
4. Koefisien Determinasi ........................................................................... 76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 77
A.Deskripsi Data ............................................................................................... 77
1. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .................................... 79
2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah ............................................. 85
3. Deskripsi Belanja Pemerintah Daerah ................................................... 86
4. Deskripsi Tingkat Kemiskinan .............................................................. 88
B.Analisis Data .................................................................................................. 90
1. Uji Prasyarat Regresi .............................................................................. 90
a) Uji Normalitas .................................................................................... 90
b) Uji Linearitas ..................................................................................... 91
2. Uji Asumsi Klasik .................................................................................. 92
a) Uji Multikolinearitas .......................................................................... 92
b) Uji Heteroskedasitas .......................................................................... 94
c) Uji Autokorelasi ................................................................................. 96
3. Uji Kelayakan Model ............................................................................. 97
a) Uji F ................................................................................................... 97
b) Uji Regresi Berganda ......................................................................... 99
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xvii
c) Uji Koefisien Determinasi ................................................................ 102
C .Pembahasan ................................................................................................ 103
1). Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks pemangunan
Manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 .......................... 103
2). Pengaruh Belanja Daerah terhadap indeks pembangunan manusia
(IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 ......................................... 109
3). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pemangunan manusia
(IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 ......................................... 114
4). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Daerah, Belanja Daerah, dan tingkat
kemiskinan terhadap indeks Pembangunan manusia (IPM) di provinsi
NTT periode 2001-2016 ...................................................................... 118
BAB IV KESIMPULAN,SARAN DAN KETERBATASAN........................... 120
A. Kesimpulan .............................................................................................. 120
B. Saran ........................................................................................................ 120
C. Keterbatasan ........................................................................................... 124
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 125
LAMPIRAN – LAMPIRAN .............................................................................. 131
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xviii
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 4.1 Tingkat IPM di Provinsi NTT periode 2001-2016 .................. 79
Grafik 4.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi NTT .
Periode 2001-2016 ................................................................ 85
Grafik 4.3 Belanja Daerah di Provinsi NTT Periode 2001-2016 .............. 87
Grafik 4.4 Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT periode 2001-2016 ...... 89
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xix
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Data Penelitian ........................................................................... 78
Tabel 4.2 Dimensi dan indikator IPM ....................................................... 82
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Normalitas ....................................................... 90
Tabel 4.4 Hasil Linearitas .......................................................................... 91
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas .................................................................. 92
Tabel 4.6 Uji Heteroskedasitas .................................................................. 94
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi ......................................................................... 96
Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) ........................................... 98
Tabel 4.9 Uji Regresi Berganda .............................................................. 100
Tabel 4.10 Hasil Analisis R2 ................................................................... 102
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
xx
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Data Penelitian ..................................................................... 131
Lampiran 2 Statistik Durbin-Watson ....................................................... 132
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas ............................................................. 133
Lampiran 4 Hasil Uji Linearitas .............................................................. 134
Lampiran 5 Uji Multikoinearitas ............................................................. 134
Lampiran 6 Uji Heteroskedasitas ............................................................. 134
Lampiran 7 Uji Autokorelasi .................................................................. 135
Lampiran 8 Hasil Uji Simultan (Uji F ) ................................................... 135
Lampiran 9 Hasil Uji Regresi Berganda .................................................. 136
Lampiran 10 Hasil Analisis R2 ............................................................... 136
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian ........................................................... 137
Lampiran 12 Surat Bukti Penelitian dari BPS NTT 2018 ........................ 138
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Persoalan tentang indeks pembanguan manusia (IPM) sudah
menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemerintahan di setiap
negara. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu alat untuk
mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingginya indeks
pembangunan manusia mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah
dalam mewujudkan peningkatan kualitas manusianya (BPS, 2006-2010).
Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya
digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antara negara.
Oleh karena itu badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) menetapkan
suatu aturan standar pembangunan manusia (IPM) Atau Human
Development Indeks (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat
indikator yaitu, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama
sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup
merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka
melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi
pengetahuan dan pendidikan. Adapun indikator kemampuan daya beli
digunakan untuk mengukur dimensi standar hidup layak (BPS, 2016).
Indeks pembanguanan manusia (Human Development indeks (HDI)
menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan nasional.
Rendahnya indeks pembangunan manusia suatu Negara mengindikasikan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
kurang maksimalnya penyelenggara pemerintah daerah dalam menangani
kesejahteraan masyarakat. Angka IPM yang rendah disebabkan karena
rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduknya
yang di ukur berdasarkan empat indikator yang ditetapkan oleh PBB.
Melalui indeks pembangunan manusia dapat mengetahui perkembangan
kualitas penduduk atau sumber daya manusia setiap provinsi di Indonesia.
Untuk menentukan kemajuan suatu daerah sangat diperlukan sumber
daya modal melalui pemberdayaan sumber daya manusia, sebagai
penggerak prekonomian. Kualitas dan kesejateraan penduduk akan
berhubungan dengan pengelolaan aset dalam arti bahwa terpenuhinya
empat indikator yang ditetapkan oleh PBB untuk menilai keberhasilan
pembangunan manusia dapat menentukan keberhasilan pembangunan
yang diharapkan serta dapat di rasakan oleh semua lapisan masyarakat
dampak dari pembangunan. Dengan mengetahui tingakat IPM suatu
negara kemudian dapat di bandingkan dengan negara yang lain sebagai
salah satu cara untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu pemerintah
dalam satu periode tertentu terhadap kesejahteraan masyarakat.
Setiap tahun BPS nasional terbitkan tingkat IPM dari semua provinsi
yang ada di Indonesia. Tujuan diterbitkan nilai IPM setiap provinsi adalah
untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan kualitas
manusianya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sarana atau alat untuk
membandingkan ketercapaiaan IPM setiap provinsi di Indonesia. Setelah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
membandingkan dapat diketahui provinsi-provinsi dengan nilai IPM yang
rendah dan tinggi.
Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang di kategori
tertinggal dalam segala aspek. salah satunya adalah aspek IPM. IPM di
provinsi NTT setiap tahun meningkat cukup signifikan tetapi masih
tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi – provinsi yang lain
di Indonesia. Tinggi dan rendahnya IPM provinsi NTT diketahui dari data
publikasi BPS Indonesia pada tahun 2016. Dapat kita amati data dibawah
ini yang menunjukan bahwa indeks pembangunan manusia diprovinsi
NTT masih terbilang rendah:
Tabel 1.1
IPM Provinsi di Indonesia 2010 – 2016
Provinsi
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aceh 67.09 67.45 67.81 68.30 68.81 69.45 70
Sumatera Utara 67.09 67.34 67.74 68.36 68.87 69.51 70
Sumatera Barat 67.25 67.81 68.36 68.91 69.36 69.98 70.73
Riau 68.65 68.90 69.15 69.91 70.33 70.84 71.20
Jambi 65.39 66.14 66.94 67.76 68.24 68.89 69.62
Sumatera Selatan 64.44 65.12 65.79 66.16 66.75 67.46 68.24
Bengkulu 65.35 65.96 66.61 67.50 68.06 68.59 69.33
Lampung 63.71 64.20 64.87 65.73 66.42 66.95 67.65
Bangka Belitung 66.02 66.59 67.21 67.92 68.27 69.05 69.55
Kep. Riau 71.13 71.61 72.36 73.02 73.40 73.75 73.99
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
DKI Jakarta 76.31 76.98 77.53 78.08 78.39 78.99 79.60
Jawa Barat 66.15 66.67 67.32 68.25 68.80 69.50 70.05
Jawa Tengah 66.08 66.64 67.21 68.02 68.78 69.49 69.98
Di Yogyakarta 75.37 75.93 76.15 76.44 76.81 77.59 78.38
Jawa Timur 65.36 66.06 66.74 67.55 68.14 68.95 69.74
Banten 67.54 68.22 68.92 69.47 69.89 70.27 70.96
Bali 70.10 70.87 71.62 72.09 72.48 73.27 73.65
NTB 61.16 62.14 62.98 63.76 64.31 65.19 65.81
NTT 59.21 60.24 60.81 61.68 62.26 62.67 63.13
Kalimantan Barat 61.97 62.35 63.41 64.30 64.89 65.59 65.88
KalimantanTengah 65.96 66.38 66.66 67.41 67.77 68.53 69.13
KalimantanSelatan 65.20 65.89 66.68 67.17 67.63 68.38 69.05
Kalimantan Timur 71.31 72.02 72.62 73.21 73.82 74.17 74.59
Kalimantan Utara - - - 67.99 68.64 68.76 69.20
Sulawesi Utara 67.83 68.31 69.04 69.49 69.96 70.39 71.05
Sulawesi Tengah 63.29 64.27 65 65.79 66.43 66.76 67.47
Sulawesi Selatan 66 66.65 67.26 67.92 68.49 69.15 69.76
Sulawesi Tenggara 65.99 66.52 67.07 67.55 68.07 68.75 69.31
Sulawesi Barat 59.74 60.63 61.01 61.53 62.24 62.96 63.60
Maluku 64.27 64.75 65.43 66.09 66.74 67.05 67.60
Maluku Utara 62.79 63.19 63.93 64.78 65.18 65.91 66.63
Papua Barat 59.60 59.90 60.30 60.91 61.28 61.73 62.21
Papua 54.45 55.01 55.55 56.25 56.75 57.25 58.05
Sumber : Badan Pusat Statistika 2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa IPM atau Human
Development indeks (HDI) provinsi NTT dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2016 meningkat cukup signifikan yaitu 59.21%, 60.24%, 60.81%,
61.68%, 64.31%, 65.19%, 65.81% namun, angka masih tergolong rendah
jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia (BPS, 2016).
Provinsi NTT tidak jauh berbeda dengan Provinsi Papua, dan Papua Barat.
Tentu ini menjadi masalah yang harus dituntaskan oleh pemerintah
setempat, supaya Provinsi NTT tidak kalah saing dengan provinsi lain
yang ada di Indonesia. Dari tahun 2010 sampai tahun 2016 tingkat IPM
NTT berada dibawah rata-rata tingkat IPM nasional.
Tahun 2010, NTT mendapat peringkat 32, dengan persentase IPM
59,21 %. Peringkat ini merupakan peringkat kedua dari terakhir dari 33
Propinsi. Jika kita melihat persentase secara Nasional, Indonesia
memperoleh rata-rata IPM 66,53%. Artinya NTT memperoleh IPM
dibawah rata-rata indeks Nasional, dengan selisih 7,32 %.
Tahun 2011, NTT mendapat peringkat 31 dari 33 propinsi dengan
IPM 60, 24 %. Ada peningkatan IPM sebesar 1,03 %. IPM Nasional 67,09
%. Dengan demikian selisih IPM NTT dan Nasional 6,8%. Tahun
2012, NTT mendapatkan peringkat 31 dengan IPM 60,81%. IPM Nasional
67,7 %, maka selisih 6,89 %.
Tahun 2013, NTT memiliki IPM 61,68 % dengan peringkat 31 dari
34 propinsi. IPM Nasional 68,31 %, maka selisih IPM sekitar
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
6,63%. Tahun 2014, NTT memiliki IPM 62,26 % dengan peringkat 31.
IPM Nasional 68,9 %, dengan demikian selisihnya 6,64%.
Tahun 2015, NTT memperoleh peringkat 32 dengan IPM 62,67 %.
IPM Nasional 69,55 %, sehingga selisih IPM 6,88%. Tahun 2016, NTT
memperoleh peringkat 32 dengan IPM 63,13%. IPM Nasional 70,18 %,
maka selisih 7,05%.
Dari sisi distribusi ekonomi, kontribusi PDRB didominasi oleh
sektor pertanian 35% dan jasa-jasa 26%. Sementara itu sektor
angkutan, telekomunikasi dan industri pengolahan peranannya masing-
masing mengalami penurunan yakni 6,4 persen menjadi 5,7 persen, dan
1,8 persen menjadi 1,4 persen. Adapun sebagian besar penduduk
bekerja pada sektor pertanian 65%, dan jasa 11,5%. Beberapa sektor
yang mengalami penurunan antara lain berada di sektor pertanian dan
pertambangan masing-masing 12,58% dan 0,87%. (Bapenas NTT,
2016).
Pertumbuhuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator
keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Istilah pembangunan
sangat kompleks jika diterjemah dalam kehidupan rill. Tetapi dalam hal
ini, yang dipakai adalah pertumbuhan ekonomi yang kaitan dengan indeks
pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi dapat diukur dengan
adanya pertumbuhan yang dilihat dari perkembangan PDRB. Menurut
kuncoro (2006: 18), indikator- indikator kunci pembangunan adalah : 1)
indikator ekonomi yaitu PNB, PDB dan laju pertumbuhan ekonomi 2)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
indikator sosial yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), atau Human
Development Indeks (HDI).
Menurut Todaro (2004: 21) untuk mencapai sasaran yang di
inginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal
pokok yaitu; meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok
bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat, dan
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan
ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. Dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dibutuhkan
sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola segala asset yang
di miliki oleh daerah. Dengan sumber daya manusia yang baik dan
berkualitas akan menciptakan kesejahteraan masyarakat seperti yang di
amanatkan undang- undang dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan
masyarakat, serta dalam sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan
kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan
berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk (Yunitasari, 2007).
Menurut Todaro (2004) berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi tersebut diwujudkan dalam 3 komponen utama. Pertama,
akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru
yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau
sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yang
dalam pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara
baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu
pekerjaan.
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan pengorbanan
berupa biaya-biaya operasional yang biasa disebut dengan anggaran dan
belanja daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lepas dari
pengelolaan anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah, atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi relevan dan penting bagi
pemerintah daerah. APBD harus dikelola dengan baik dan dana yang
tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk dapat meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya tujuan daerah
yang telah ditetapkan dapat diketahui kinerja pemerintah daerah.
Belanja daerah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan indeks
pembangunan manusia (IPM) Human Development Indeks (HDI). Belanja
daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan alokasi
anggaran seperti anggaran untuk bidang pendidikan yaitu undang No 20
tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa 20% anggaran daerah
dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan sehingga setiap
masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang
layak dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dapat
mengurangi buta huruf atau melek huruf pada masyarakat. Hal ini tentukan
dapat memberikan dampak yang positif terhadap angka indeks
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
pembangunan manusia di daerah. Dengan anggaran belanja daerah dapat
memenuhi empat indikator yang ditetap oleh PBB untuk menilai indeks
pembangunan manusia dalam suatu negara. indikator yang ditetapkan oleh
PBB adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama
sekolah dan kemampuan daya beli.
Faktor kemiskinan dapat menghambat pembangunan nasional suatu
negara. Meningkatnya jumlah Penduduk miskin di suatu negara
mengindikasikan belum dilaksanakan secara maksimal usaha dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008: 25)
kemiskinan adalah situasi dimana pendapatan tahunan individu disuatu
kawasan tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang
dibutuhakan individu untuk dapat hidup layak dikawasan tersebut.
Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran tersebut digolongkan
miskin. Penduduk yang dikategorikan miskin, penduduk yang tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang bersifat substansi.
IPM mempunyai kaitan erat dengan tingkat kemiskinan di suatu
negara. Jumlah penduduk miskin di suatu negara meningkat akan
berpengaruh terhadap pemberdayaan peningkatan kualitas sumber daya
manusia dan berimplikasi pada indeks pembangunan manusia (IPM).
Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena
mencakup berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, budaya dan
aspek lainnya. Mencatat bahwa jumlah penduduk miskin diprovinsi NTT
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
setiap tahunnya meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2014 jumlah
penduduk miskin di NTT mencapai 994,68 orang sedangkan pada tahun
2015 jumlah penduduk miskin meningkat mencapai 1159,84 orang dan
pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 1149,92 orang.
Meskipun pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin berkurang tetapi
tidak terlalu banyak ketimbang dibandingkan kenaikan setiap tahunnya
(BPS, 2016).
Berdasarkan uraiaan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah,
Belanja Daerah dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan
Manusia di provinsi NTT Periode 2001 – 2016”
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
B. Batasan Masalah
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat IPM disuatu negara baik
dari segi makro mapun dari segi mikro sangat banyak tidak dapat dibahas
secara agregatif karena cakupan yang terlalu kompleks. Oleh karena itu
supaya pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang
sebenarnya, maka peneliti memberikan batasan masalah. Batasan masalah
ini memuat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat IPM di provinsi
NTT dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016. Rentang waktu
penelitian ini 16 tahun. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
IPM dalam penelitian ini adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi daerah yaitu tingkat PDRB merupakan nilai
tambahan bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah
tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di provinsi NTT dari tahun 2001-
2016.
2. Belanja daerah yaitu semua pengeluaran kas daerah dalam periode
tahunan anggaran tertentu yang menjadi beban daerah atau
pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan
pemerintah diatasnya.
3. Tingkat Kemiskinan yaitu Masyarakat NTT yang tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah
yang ingin disampaikan, yaitu:
1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks
IPM atau Human Development Indeks (HDI) di NTT Periode 2001-
2016 ?
2. Apakah ada pengaruh belanja daerah terhadap IPM atau Human
Development Indeks (HDI) di provinsi NTT periode 2001 – 2016 ?
3. Apakah ada pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM atau Human
Development Indeks (HDI) di provinsi NTT periode 2001 – 2016 ?
4. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah,
dan tingkat kemiskinan terhadap IPM di Provinsi NTT periode 2001-
2016 ?
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini disertai dengan tujuan penelitian yaitu;
1. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh pertumbuhan
ekonomi daerah terhadap IPM atau Human Development Indeks (HDI)
di provinsi NTT Periode 2001 – 2016.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh belanja daerah
terhadap IPM Atau Human Development Indeks (HDI) di provinsi
NTT Periode 2001 - 2016.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh tingkat
kemiskinan terhadap IPM atau Human Development Indeks (HDI) di
provinsi NTT Periode 2001 – 2016.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh pertumbuhan
Ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap IPM
di provinsi NTT periode 2001-2016.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
E. Manfaat Penelitian
1. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori,
minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh
pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan
terhadap IPM atau Human Development Indeks (HDI).
2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui
temuan penelitian ini adalah sebagai berikut;
a. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada pemerintahan daerah NTT sebagai pembuat kebijakan
ekonomi makro. Pemerintah daerah mendapatkan informasi yang
memadai dalam rangka mengatasi masalah IPM atau Human
Hevelopment Indeks (HDI).
b. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
penulis dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang pelajari saat kuliah
dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Bagi Fakultas
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan
perbandingan bagi pembaca yang sedang melakukan penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
F. Variabel dan Definisi Operasional
1. IPM atau Human Development Indeks (HDI) (Y) : Angka indeks
pembangunan manusia (IPM) diprovinsi NTT periode 2001 – 2016.
yang dinyatakan dalam empat indikator yang ditetapkan PBB yaitu
angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan
kemampuan daya beli masyarakat NTT yang dinyatakan dalam satuan
persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X1) : Tingkat produk domestik bruto
daerah (PDBD) di Provinsi NTT, dinyatakan dalam satuan persen.
3. Belanja daerah (X2) : Pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang dinyatakan
dalam miliran rupiah.
4. Tingkat kemiskinan (X3) : Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT
periode 2001 – 2016 yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu,
tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya substansial, memiliki
keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, serta tidak memiliki sumber
daya produksi yang di nyatakan satuan persen.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1. Definisi Indeks Pembangunan Manusia
Secara khusus, indeks pembangunan manusia mengukur capaiaan
manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung
berdasarkan data yang menggambarkan ke empat komponen yaitu;
angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek
huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaiaan pembangunan
dibidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap
sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya
pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili
capaiaan pembangunan untuk hidup layak. Sebagai ukuran kualitas
hidup, IPM di bangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi
tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan
layak (BPS, 2006-2007: 9).
IPM di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan posisi
Indonesia dalam urutan IPM di ASEAN menempati urutan keempat.
Namun, IPM di 33 provinsi di Indonesia masih mengalami perbedaan
yang signifikan (BPS, 2012). Berikut tabel indikator dan dimensi IPM.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
Dimensi Umur
Panjang Dan
Sehat
Pengetahuan Kehidupan
Yang Layak
Gambar 2.1
Indikator dan dimensi IPM
Sumber : Badan Pusat Statistik 2006
Berdasarkan gambar di atas dijelaskan indikator dan variabel-
variabel yang menentukan besarnya nilai IPM. Untuk dimensi umur
panjang dan sehat, digunakan indikator angka harapan hidup pada
saat lahir dengan indeks harapan hidup dapat menentukan tinggi
rendahnya angka IPM. Untuk dimensi pengetahuan indikator yang
digunakan angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS)
dengan indeks pendidikan dapat menentukan tinggi atau rendahnya
angka IPM. Untuk dimensi kehidupan yang layak indikator yang
digunakan adalah pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan (ppp
INDIKATOR
INDEKS
Angka
Harapan
Hidup Pada
Saat Lahir
Angka Melek Huruf
(LIT)
Rata-rata
lama
sekolah
(MYS)
Pengeluara
n Perkapita
rill Yang
disesuaikan
(PPP
Rupiah)
Indeks
Harapan
Hidup
Indeks Pendidikan
Indeks
pendapatan
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
(IPM)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
rupiah) dan indeks pendapatan dapat menentukan tinggi atau
rendahnya angka IPM.
Indeks pembangunan manusia menjadi suatu keharusan bagi
pemerintah untuk dipenuhi karena dalam indiaktor IPM sudah
mencakup semua akan kebutuhan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan. Keberhasilan dalam pembangunan bukan hanya diukur
dari tingkat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya
tetapi pembangunan akan sumber daya manusia menjadi langkah
yang strategis untuk kemajuan suatu negara. Mengingat manusia
bukan hanya sebagai objek dalam pembangunan tetapi juga sebagai
subjek untuk menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara.
Menurut UNDP (United Nations Development Programe) untuk
menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal
yang pokok untuk diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan,
kesinambungan, dan pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok
tersebut mengandung prinsip sebagai berikut:
a) Produktivitas yaitu Penduduk harus dimampukan untuk
meningkatkan produktivitas dan partisipasi penuh dalam proses
penciptaan pendapatan dan nafkah, Pembangunan ekonomi, dengan
demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan
manusia.
b) Pemerataan yaitu penduduk harus memiliki kesempatan atau
peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang
memperkecilkan kesempatan untuk memperoleh akses tersebut
harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari
kesempatan yang ada dan partisipasi dalam kegiatan produktifitas
yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
c) Kesinambungan yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi dan
sosial harus dipastikan tidak hanya generasi-generasi yang akan
datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalui
diperbaharui.
d) Pemberdayaan yaitu penduduk harus berpartisipasi penuh dalam
keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah)
kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil
manfaat dari proses pembangunan.
2. IPM atau Human Development Indeks (HDI) Sebagai Indikator
Pembangunan
Indikator pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan
untuk mengukur performa suatu negara dalam pencapaiaan
pembangunan, serta dapat membandingkan dengan Negara lain.
Evolusi yang terjadi pada makna Economic Development
mengakibatkan terjadinya evolusi pada alat ukurnya. Pada paradigma
tradisional, pembangunan ekonomi disama artikan dengan
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian digunakan pertumbuhan
gross national product (GNP) sebagai indikator pembangunan. Jumlah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
populasi negara yang bersangkutan belum masuk kedalam indikator
tersebut. Maka indikator alternatif, yang ternyata lazim digunakan
hingga kini adalah GNP perkapita.
Pada paradigma baru, pembangunan ditekankan sebagai proses
dimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan
distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal tersebut
menunjukan bahwa indikator pembangunan yang harus digunakan
tidak hanya indikator ekonomi seperti yang dijelaskan yaitu
pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengentasan
kemiskinan, berkurangnya pengangguran, melainkan indikator-
indikator lain seperti Human Development Indeks (HDI)/IPM dan
Physical Wuality Of Life Indeks (PQLI) . Owen (2003) berpendapat
bahwa hal terpenting dalam pembangunan suatu Negara adalah
pembangunan manusia, bukan pembangunan benda (the development
of people rather than the development of things) karena nilai balik rill
pembangunan manusia memberikan sumbangan lebih besar pada
pembangunan dibandingkan pada pembangunan benda (fisik).
Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh yang
menyentuh seluruh aspek , baik ekonomi, sosial, budaya dan hukum.
Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan
pembangunan, dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun
sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia
dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan di Indonesia
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
mengalami perkembangan yaitu paradigma pertumbuhan, paradigma
kesejahteraan, dan yang terakhir adalah paradigma yang terpusat pada
manusia. Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam
pencapaiaan pembangunan. Terpenuhinya sumber daya manusia dalam
arti keberhasilan menciptakan sumber daya manusia suatu negara akan
memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan dan
pertumbuhan untuk pencapaiaan pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan akhir dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan
masyarakat atau penduduk seperti yang tercakup dalam indikator
penghitungan indeks pembangunan manusia yaitu, angka harapan
hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-
rata lama sekolah mengukur capaiaan pembangunan dibidang
pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah
kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran
perkapita sebagai pendekatan pendapatan.
Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan
mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas
penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan
kreativitas masyarakat semakin baik. Dengan meningkatkan
produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan
mengelola sumber daya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi
(Brata, 2004).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
Pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia atau dalam ilmu
ekonomi lazim disebut mutu modal manusia (Ranis dan Stewart,
2006). Konsep mutu modal manusia sendiri mengacu pada suatu
komoditi yang dapat dihasilkan dan di akumulasikan, serta biaya untuk
menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan
hasilnya pada masa yang akan datang (Ananta, 1989). Peningkatan
kualitas modal manusia dapat tercapai apabila memperhatikan dua
faktor penentu yang seringkali disebutkan dalam beberapa literatur,
yaitu pendidikan dan kesehatan.
3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Tingkat IPM
Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat indeks pembangunan
manusia di provinsi NTT, yaitu:
a. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi berupa produk domestik bruto
(PDB) untuk tingkat nasional dan Produk domestik bruto daerah
(PDRBD) untuk tingkat daerah atau regional merupakan
keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu
negara pada periode tertentu. Sumber daya manusia (SDM) bagian
yang terpenting untuk pembangunan suatu wilayah. SDM yang
memadai dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dalam mengelola segala sumber daya yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
dimiliki daerah. Untuk menilai pembangunan terhadap sumber
daya manusia dapat diketahui melalui tingkat IPM.
Pertumbuhan ekonomi salah satu visi dari pembangunan
nasional. Salah satu indikator untuk mengetahui tinggi rendahnya
pertumbuhan ekonomi adalah tinggi atau rendahnya pendapatan
perkapita penduduk disuatu wilayah atau daerah tertentu.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan pengaruh
yang positif terhadap kesejahteraan penduduk melalui tingginya
daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik
yang sifatnya primer maupun yg sifatnya sekunder. Tinggi dan
rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh signifikan
terhadap tinggi atau rendahnya angka IPM. jika pendapatan
perkapita penduduk meningkat berimplikasi pada tingginya daya
beli masyarakat akan berpengaruh terhadap IPM khsususnya
indikator yang menentukan nilai IPM yaitu daya beli masyarakat
dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Tingkat daya beli
masyarakat dapat meningkatnya kesejahteraan penduduk melalui
terpenuhi kebutuhan untuk hidup yang layak.
Menurut hasil penelitian (Natalia, 2012) bahwa produk
regional domestik bruto (PDRB) Berpengaruh positif terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM). Menurut kusnet (Todaro,
2006) salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern
adalah tingginya pertumbuhan output perkapita. Meningkatnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi melalui tingkat
daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat
berpengaruh terhadap indikator IPM yaitu standar hidup layak
yang dihitung berdasarakn output perkapita.
b. Belanja daerah
Pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) merupakan
bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2002) yakni suatu tindakan
pemerintah untuk mengatur jalan perekonomian dengan cara
menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah
tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen anggaran
pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk
tingkat Provinsi atau regional.
Dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera
pemerintah membuat berbagai macam program pembangunan
ekonomi, aktivitas pemerintah dalam melakukan pembangunan
membutuhkan dana yang cukup besar. Pengeluaran pemerintah
mencerminkan kombinasi produk yang dihasilkan untuk
menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat
yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah.
Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran
yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit.
Tingginya belanja pemerintah daerah untuk pelayanan Publik
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
dalam hal pendidikan dan kesehatan dapat memberikan dampak
yang positif dan signifikan terhadap pemberantasan buta huruf
dan umur panjang melalui penyediaan fasilitas kesehatan yang
memadai. Hal ini akan berpengaruh terhadap angka IPM yaitu
pada indikator melek huruf dan harapan hidup penduduk.
Tingginya pengeluaran pemerintah untuk membiaya
penyediaan fasilitas umum daerah membuka peluang atau
berpotensi besar terhadap meningkatnya akses masyarakat untuk
melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dimaksud
adalah penduduk dengan mudah untuk melakukan pertukaran
barang maupun jasa antara kabupaten dalam propinsi sehingga
dapat terpenuhi semua kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian
(Natalia, 2012) bahwa APBD tidak berpengaruh signifikan indeks
pembangunan manusia.
c. Tingkat kemiskinan
Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan
atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk
dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan,
produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta
kesejahteraan hidupnya, yang menunjukan lingkaran
ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya
sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan
formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
konsekuensi terhadap pendidikan informal (Sumodiningrat, 1997).
Jika tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan,
kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya terpenuhi akan
berdampak postif atau negatif terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) dalam suatu negara.
Tingkat kemiskinan yang tinggi sangat berpengaruh
terhadap tinggi atau tendahnya angka IPM. Jumlah penduduk
miskin yang lebih besar dari total penduduk dari suatu negara
dapat memberikan dampak yang negatif terhadap angka IPM yang
diperoleh wilayah tertentu. Kemiskinan merupakan ke tidak
mampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yg
sifat primer maupun sekunder. Tujuan akhir dari pembangunan
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi
segala kebutuhan hidup baik sandang, pangan dan papan.
Kemiskinan menggambarkan minimnya pemberdayaan
masyarakat dalam meningkat sumber daya manusia sebagai
subjek dan objek dalam pembangunan nasional maupun regional.
Menurut hasil penelitian Amali (2017) bahwa tingkat kemiskinan
berpengaruh signifikan terhadap tinggi atau rendahnya tingkat
IPM.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
4. Pengukuran dan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
a. Komponen- Komponen IPM
1) Angka harapan
Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan
banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak
langsung (Indirect Estimation). Jenis data yang digunakan adalah
anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Paket
program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan
hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih
metode Trussel dengan model west, yang sesuai dengan histori
kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara di Asia
tenggara umummya (Preston 2004 dalam BPS, 2010: 86).
Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai
maksimun dan nilai minimun harapan hidup sesuai standar
UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk
penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun.
2) Tingkat pendidikan
Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi
pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal
ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (Mean
Years of Schholing) dan angka melek huruf. Pada proses
pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga,
kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai
indeks pendidikan sebagai salah satu pembentukan IPM. Rata-
rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan
oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan
formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua
batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Rata-
rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan
batas minimun 0 tahun.
Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau
huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek
huruf juga memberikan batasan yang di pakai sesuai dengan
kesepakatan beberapa Negara. Batas maksimun untuk angka
melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimun 0 (nol). Nilai
100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat
mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan
kondisi sebaliknya.
3) Standar Hidup Layak
Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar
hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak
menggambarkan tingkat kejahteraan yang dinikmati oleh
penduduk sebagai dampak semakin baiknya kondisi ekonomi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk
Domestik Bruto (PDB) rill yang disesuaikan, sedangkan BPS
dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata
pengeluaran perkapita rill yang disesuaikan dengan formula
atkinson.
𝐶 (𝐼) = 𝐶(𝑖) 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝐶(𝑖) < 𝑍
= 𝑍 + 2(𝐶(𝑖) − 𝑍) 12⁄ 𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑍 < 𝐶(𝑖) < 2𝑍
= 𝑍 + 2(𝑍) 1 2 + 3(𝐶(𝑖) − 2𝑍) 1 3 ⁄⁄ 𝐽𝑖𝑘𝑎 2𝑍 < 𝐶(𝑖) < 3𝑍
Keterangan :
C(i) = PPP dari nilai rill pengeluaran per kapita
Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter
sebesar Rp 549.500 Per kapita per tahun atau Rp 1.500
per kapita per hari
Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27
komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat pada tabel 2.1 . Batas
maksimun dan minimun perhitungan daya beli yang digunakan
dengan batas maksimun daya beli adalah sebesar Rp 732.720
sementara sampai tahun 1996 batas minimunnya adalah Rp
300.000.
Berikut yang menjelaskan Daya Beli dan aspek-aspek
penghitungan IPM:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
Tabel 2.2
Komoditi Kebutuhan Pokok Sebagai Dasar Perhitungan Daya
Beli (PPP)
Komoditi (1) Unit (2) Komoditi (3) Unit (4)
1. Beras Lokal Kg 15.Pepaya Kg
2. Tepung Terigu Kg 16.Kelapa Butir
3.Singkong Kg 17.Gula Ons
4. Tuna/Cakalang Ons 18.Kopi Ons
5.Teri Kg 19.Garam Ons
6. Daging Sapi Kg 20.Merica Ons
7.Ayam Kg 21.Mie Instan 80 Gram
8.Telur Butir 22.Rokok Kretek 10 Batang
9.Susu kental Manis 397 Gram 23.Listrik Kwh
10.Bayam Kg 24.Air Minum M3
11.Kacang panjang Kg 25.Bensin Liter
12.Kacang Tanah Kg 26.Minyak Tanah Liter
13. Tempe Kg 27.Sewa Rumah Unit
14. Jeruk Kg
(Sumber: BPS, 2010 : 88)
Dalam tabel di atas dapat dijelaskan komoditi kebutuhan
untuk mengukur daya beli masyarakat dalam menentukan tinggi
rendahnya IPM.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
b. Aspek- Aspek Untuk Menghitung IPM
Gambar 2.2
Aspek Penghitungan IPM
(Sumber: BPS, 2010 : 88)
Sebelum penghitungan, IPM setiap Komponen IPM harus
dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam
perhitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut :
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑋(𝑖) =X(i) − X(min)
X(maks) − X(min)
Keterangan :
X(i) = Komponen IPM Ke − i
X(min) = Nilai minimum dari komponen IPM ke i
X(maks) = Nilai maksimum dari komponen IPM Ke i
(Sumber : BPS,2006-2007)
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Umur panjang dan sehat: angka Harapan hidup
saat lahir
Kehidupan yang layak:
pengeluaran Ril per kapita yang
disesuaikan. Pengetahuan : angka melek
huruf dan rata-rata lama sekolah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
Sedangkan untuk menghitung indeks masing-masing komponen
IPM digunakan batas maksimun dan minimun seperti yang terlihat
pada berikut ini:
Tabel 2.3
Tabel Indeks Untuk Masing-Masing Komponen IPM
Komponen IPM (1) Maksimun
(2)
Minimun
(3)
Keterangan
(3)
1.Angka Harapan
Hidup (Tahun)
85 25 Standar UNDP
2.Angka Melek
Huruf (Persen)
100 0 Standar UNDP
3.Rata-Rata Lama
Sekolah
15 0 -
4.Daya Beli (Rupiah) 732.720 300.000 (1996)
360 (1999,dsb)
Pengeluaran
perkapita Rill
disesuaikan
Sumber:BPS, 2010
Keterangan :
1) Perkiraan maksimun pada akhir PJP II tahun 2018
2) Penyusaiaan garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan
baru.
Selanjutnya Nilai IPM dapat di hitung sebagai berikut :
𝐼𝑃𝑀𝑖 =1
3+ ∑ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠
i
X(i.j)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
Keterangan : Indeks 𝑋(𝑖.𝑗) = Indeks Komponen IPM Ke I
wilayah Ke-j
i = 1,2,3(urutan Komponen IPM)
j = 1,2 ….K(wilayah)
(sumber : BPS, 2006-2007)
Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu
kurun waktu digunakan ukuran reduksi shortfall pertahun.
Reduksi Shortfall menunjukan perbandingan antara capaiaan
yang telah ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100).
Semakin tinggi nilai reduksi Shortfall, semakin cepat
peningkatan IPM.
Reduksi Shortfall dihitung dengan:
𝑟 = [(𝐼𝑃𝑀𝑡+𝑛 − 𝐼𝑃𝑀𝑡
𝐼𝑃𝑀𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝐼𝑃𝑀𝑡 𝑋 100] 1 𝑛 ⁄ … 3
Keterangan : r = Reduksi Shortfall
t = tahun
n = selisih tahun antar-IPM
IPM𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙∶ = 100
(Sumber :BPS,2006-2007)
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui indeks
pembangunan suatu negara. untuk mewujudkan masyarakat yang
adil dan sejahtera, salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
serius adalah IPM. IPM sangat penting untuk keberhasilan suatu
negara. Mengingat manusia bukan hanya sebagai subjek tetapi juga
sebagai objek dalam usaha pembangunan. IPM yang tinggi
mengindikasikan keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan
manusia. Berbagai indikator yang digunakan sebagai salah satu
bentuk upaya dari penyelenggara pemerintah untuk
membandingkan seberapa besar kesejahteraan masyarakat dalam
suatu wilayah atau negara sebagai manifestasi pembangunan. Pada
dasarnya bahwa tujuan dari pembangunan melalui banyak
kebijakan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang
dituangkan dalam UUD 1945 dan pancasila sebagai dasar Negara
Indonesia.
c. Pengukuran dan Kategori IPM
Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang
telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat
menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara
terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development
Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka
IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka
hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang
semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status
pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga
golongan, yaitu:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35
1. IPM < 50 (rendah)
2. 50 ≤ IPM < 80 (sedang/menengah)
3. IPM ≥ 80 (tinggi)
IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata
sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan
kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan.
Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut (UNDP,2004 )
𝐼𝑃𝑀 =1
3(𝑌1 + 𝑌2 + 𝑌3) … … … … … … … … … … … … … … … … .2.1
Dengan penjelasan:
IPM =Indeks Pembangunan Manusia
Y1 = Indeks Harapan Hidup
Y2 = Indeks Pendidikan
Y3 = Indeks Standard Hidup Layak
Teori pembentukan IPM diukur dengan 3 dimensi, yaitu (UNDP,2004)
Berumur panjang dan sehat di tunjukan oleh harapan hidup ketika
lahir, yang dirumuskan menjadi Angka harapan hidup. Berdimensi
ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata
lama sekolah, kedua komponen tersebut membentuk Indeks
Pendidikan . Dimensi standar hidup layak ditunjukan oleh pengeluaran
riil perkapita, yang di lakukan dalam Indeks Pendapatan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36
B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita
dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena mengandung
unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu
pemakaiaan indikator pertumbuhan ekonomi biasanya dapat dilihat
dalam kurun waktu tertentu, misalnya selama pelita atau periode
tertentu (dekade). (widodo, 1990 : 35).
Menurut Kuznets (Todaro) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan
kapasitas dalam jangka panjang dari Negara atau daerah yang
bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi
penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau
dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaiaan- penyusaiaan
teknologi, institusi (kelembagaan) dan idelogis terhadap berbagai
tuntutan keadaan yang ada. Masing-masing dari ketiga komponen
pokok dari definisi di atas sangat penting untuk diketahui terlebih
dahulu. Simaklah ringkasannya sebagai berikut. 1) kenaikan output
secara berkeseimbangan adalah manifestasi atau perwujudan dari apa
yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan
untuk menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda
kematangan ekonomi (economi manurity) disuatu negara yang
bersangkutan. 2) perkembangan teknologi merupakan dasar atau
prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37
berkesinambungan, ini adalah suatu kondisi yang sangat diperlukan,
tetapi tidak cukup itu saja (jadi disamping perkembangan atau
kemajuan teknologi, masih dibutuhkan faktor-faktor lain), 3) guna
mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung didalam teknologi
baru, maka perlu diadakan serangkaiaan penyusaiaan kelembagaan,
sikap, dan idelogi. Inovasi dibidang teknologi tanpa dibarengin dengan
inovasi sosial sama halnya dengan lampu pijar tanpa listrik (potensi
ada, akan tetapi tanpa input komplemneternya maka hal itu tidak bisa
hasil apapun. Pengertian di atas selaras dengan pendapat, Boediono
(1999) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan
output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah
peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin
banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses
produksi, tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri,
misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok
modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya
perubahan pada teknologi produksi yang lama (Arsyad, 2010 : 96).
Menurut kuznet dalam (Todaro, 2004: 131) ada enem
karakteristik atau pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir
semua Negara yang sekarang menjadi negara maju yaitu: 1) tingkat
pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk, 2)
tingkat kenaikan total produktivitasnya faktor yang tinggi, 3) tingkat
transformasi struktural ekonomi yang tinggi, 4) tingkat transformasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38
sosial dan idelogi yang tinggi, 5) adanya kecenderungan negara-
negara yang mulai atau sudah maju perekomian untuk berusaha
menambah bagian-bagian lainnya sebagai daerah pemasaran dan
sumber bahan baku yang baru, 6) terbatas penyebaran pertumbuhan
ekonomi hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.
2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Daerah
Adapun faktor-faktor yang mempenagruhi pertumbuhan ekonomi
antara lain sebagai berikut :
a) Faktor sumber daya manusia
Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung pada sejauh
mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan
memilki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses
pembangunan.
b) Faktor sumber daya alam
Sebagian besar negara berkembang bertumpu pada sumber daya
alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun
demikian, sumber daya alam saja tidak cukup untuk menjamin
proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh
kemampuan sumber daya manusianya dalam megelola sumber
daya alam yang tersedia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39
c) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi
Perkembangan ilmu pengertahuan dan teknologi yang semakin
pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan.
d) Faktor budaya
Faktor budaya dapat berfungsi sebagai pendorong proses
pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambatan
pembangunan suatu negara.
e) Sumber daya modal
Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola
sumber daya alam dan meningkatkan kualitas IPTEK.
3. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi
a) Teori Pertumbuhan Adam Smith
Adam smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi
menjadi lima tahapan yang berurutan, yaitu, dimulai dari masa
perburuan, masa benernak, masa bercocok tanam, perdagangan
dan tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan
bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern
yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan
semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antara
pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang
pekerja sebagai salah satu input (masukan) merupakan titik
sentral pembahasan dalam teori Adam Smith. Dalam upaya
meningkatkan produktifitas tenaga kerja. Spesialisasi yang di
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40
lakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-
faktor pendorong yaitu: 1) peningkatan keterampilan kerja, dan
2) penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Spesialisasi
akan terjadi jika setiap pembangunan ekonomi telah menuju ke
sistem perekonomian modern yang dikapitalistik. Meningkatnya
kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup
masyarakat, mengharuskan masyarakat untuk tidak lagi
melakukan semua pekerjaan secara mandiri, namun lebih
ditekan pada spesialisasi untuk mengeluti bidang tertentu.
Menurut Adam Smith, proses pertumbuhan akan terjadi
secara simultan dan memilki hubungan keterkaitan satu dengan
yang lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada satu sektor
akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal,
mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan
memperluaskan pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan
ekonomi semakin pesat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan
ekonomi semakin signifikan. Proses pertumbuhan ekonomi
sebagai fungsi dan tujuan yang pada akhirnya tunduk pada
keterbatasan sumber daya ekonomi (Kuncoro, 2006).
b) Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik
Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik berkembang sejak
tahun 1950-an teori ini berkembang berdasarkan analisis-analisis
mengenai pertumbuhan ekonomi melalui pandangan klasik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
41
Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori
tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Solow ini
memenangkan hadiah nobel ekonomi tahun 1987 atas karyanya
tentang pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2004: 62).
Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada
penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk,
tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan
teknologi. Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang
mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap
mengalamai tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan
kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan
sepanjang waktu. Dengan kata, sampai dimana perekonomian
akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk,
akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 2004 : 62).
4. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui indikator
perkembangan PDB atau PNB (=GNP) dari tahun ketahun sebagai
berikut :
a. Produk Domestik Bruto (PDB) .
Produk domestik bruto (PDB) atau tingkat regional bruto
(PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun yang
dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan
alat ukur ekonomi yang tepat, karena belum dapat
mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya,
pada hal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh
setiap penduduk dinegara atau daerah yang bersangkutan.
Menurut Wibowo Widodo, (1990: 36) cara perhitungan
pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :
⍙PDB x =PDB x – PDB x − 1
PDB x − 1100%
Keterangan :
⍙ PDB x : Laju pertumbuhan ekonomi (Rate of Growth)
x : Tahun Tertentu
x-1 : Tahun Sebelumnya.
PDB : Produk Domestik Bruto
b. Produk Domestik Bruto Per kapita/ pendapatan perkapita
Produk Domestik Bruto Per kapita atau produk regional bruto
(PDRB), perkapita pada sekala daerah dapat digunakan sebagai
pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih
cepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara dari
pada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto
perkapita baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah
adalah jumlah PDB nasional maupun PDRB suatu daerah
dibagi dengan jumlah penduduk di negara manapun didaerah
yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43
PDRB rata-rata. Menurut Wibowo (1990 :36) perhitungan
pendapat perkapita sebagai berikut :
𝑛𝑃𝑥 =PDB x (RP)
P x
Keterangan :
nP : Nilai produktifitas bangsa per kapita
P : Jumlah penduduk
PDB : Produk domestik bruto
x : Tahun Tertentu
5. Pengaruh pertumbuhan daerah ekonomi terhadap IPM
Menurut Sukirno, (2002 :14), pertumbuhan ekonomi adalah
kenaikan PDB/PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih
besar atau kecil. Selanjut pembangunan ekonomi tidak semata-
mata di ukur berdasarkan PDB atau PDRB secara keseluruhan,
tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan
telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah
menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu
daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Apabila
tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga
terpaksa merubah pola konsumsi makanan pokok yang paling
murah dengan jumlah barang berkurang.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa
pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap beberapa
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44
indikator IPM yaitu daya beli masyarakat. Dengan pertumbuhan
ekonomi melalui distribusi pendapatan dapat mempengaruhi daya
beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam
memenuhi kebutuhan- kebutuhan untuk mencapai pada
kesejateraan masyarakat dalam suatu daerah (provinsi NTT).
Dengan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak yang
positif terhadap tingkat IPM pada suatu daerah melalui tinggi
rendahnya angka IPM.
Menurut Todaro, (2004: 212) pertumbuhan ekonomi yang
cepat dan distribusi pendapatan yang lebih merata bisa saja
sekaligus diraih, dan ada beberapa Negara yang mampu
membuktikannya. Pembangunan ekonomi dan distribusi
pendapatan harus berjalan secara bersama-sama. Pilihan yang
diambil adalah bukan strategi pembangunan yang memaksimalkan
pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang hasilnya hanya dinikmati
oleh segelintir orang kaya didalam suatu Negara atau daerah untuk
tingkat regional tertentu atau bukan juga strategi yang menitik
beratkan pada distribusi pendapatan yang lebih merata tetapi kedua
hal tersebut penting juga diraih secara bersama-sama.
Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dalam
suatu daerah akan memberikan dampak tertentu terhadap
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud sifatnya
multidimensi dan yang disoroti di sini adalah kesejahteraan yang di
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45
ukur berdasarkan tinggi rendahnya nilai IPM yang diperoleh oleh
suatu daerah atau wilayah tertentu dalam periode tertentu.
C. Belanja Pemerintah Daerah
1. Definisi Belanja Pemerintah Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Halim dalam
Parmawati, (2010) dalam rangka penyelenggaran pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi,
kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi
dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH,
DAU, dan DAK) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi. Tiga
sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui
APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat
melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
Menurut Darwanto, (2007) sejak diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang
disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan
dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka paradigma
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46
peyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Implikasinya
terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah
diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan
mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan
keuangan daerah.
Menurut Iswanto, 2009 dalam Parmawati, (2010), anggaran
pendapatan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja
pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja
(pengeluaran), pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten
dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu
satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujuan
dewan perwakilan rakayat daerah (APBD) sama dengan fungsi
dan tujuan penyusunan APBD, hanya dalam APBD ruang
lingkupnya yang berbeda, APBN berskala nasional sedangkan
APBD terbatas pada wilayah daerah dan pelaksanaannya
diserahkan pada kepala daerah atau gubernur/bupati/walikota, serta
sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. sementara itu, APBD
disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan dewan wakil
rakyat (DPR) daerah untuk menjalankan pemerintah daerahnya
masing-masing.
2. Penyusunan dan Penetapan APBD
Menurut UU no 17 tahun 2003 BAB IV pasal 16,
penyusunan dan penetapan APBD adalah :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47
a) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang
ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.
b) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan
anggaran pembelanjaan.
c) Pendapatan belanja daerah berasal dari pendapatan asli daerah,
dana pembangunan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
d) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis
belanja.
Menurut UUN No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 17,
penyusunan dan penetapan APBD adalah:
a) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggra
pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
b) Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah
dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.
c) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan
penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang
APBD.
Menurut UU No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 18,
penyusunan dan penetapan belanja daerah adalah :
a) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD
tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja
pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48
kepada PDRB selambat-lambatnya pertengahan juni tahun
berjalan.
b) DPRD membahas kebijakan umum APBD yang ditujukan oleh
pemerintah daerah dalam pembicaraan pendaluan RAPBD
tahun anggran berikutnya.
c) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati
dengan DPRD, pemerintahan daerah bersama dengan
perwakilan rakyat daerah membahas prioritas dan platform
anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan
kerja perangkat daerah.
Menurut UU no 17 tahun 2003 BAB IV pasal 19
penyusunan dan penetapan APBD adalah :
a) Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja
perangkat daerah selaku pengguna anggara menyusun rencana
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun
berikutnya.
b) Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah disusun dengan
pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
c) Rencana kerja yang dimaksud dalam ayat (1) disertai perkiraan
belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang
sudah disusun.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49
d) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2)
disampaikan ke DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD.
e) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan
kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan
penyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun
berikutnya.
f) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan
satuan kerja perangkat daerah diatur dengan peraturan daerah.
Menurut UU No 17 tahun 2003 BAB IV pasal 20,
penyusunan dan penetapan APBD adalah :
a) Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah
tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen
pendukung kepada DPRD pada minggu pertama bulan
oktober tahun sebelumnya.
b) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD,
dilakukan sesuai, dengan undang-undang yang mengatur
susunan dan kedudukan DPRD.
c) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
rancangan peraturan daerah tentang DPRD.
d) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan
peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50
lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
e) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit
organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.
f) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai
keperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.
3. Pengeluaran – Pengeluaran Pemerintah Daerah
a) Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar
yaitu, Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran pemerintah pusat
atau daerah yang diperlukan untuk melaksankan tugas biasa
pada dasarnya meliputi sebagai berikut :
a. Belanja pegawai yaitu gaji, pensiun, uang makan uang
jalan.
b.Belanja barang yaitu kertas, mobil, pemeliharaan gedung.
c. Pengeluaran ini diperinci per departemen dan per daerah
d. Bunga dan cicilan hutang yaitu dalam daerah dan luar
daerah.
b) Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran pemerintah daerah
yang tujuannya untuk memajukan kegiatan ekonomi dibidang
pertanian, perhubungan, kesehatan, pendidikan, perluasan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51
kesempatan kerja. Pengeluaran-pengeluaran pembangunan
tergolong investasi dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-
proyek pembangunan. Melalui pengeluaran ini pemerintah
daerah ikut serta dalam arus uang dan arus barang dan jasa dan
dengan demikian dapat mempengaruhi seluruh kegiatan
kehidupan ekonomi. Pengeluaran pemerintah kini telah mencapai
lebih dari 10% dari produk domestik bruto (Gilarso , 1992 : 189).
4. Pengaruh Belanja Daerah Atau APBD Terhadap IPM
Pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu
tergantung banyak faktor, diantaranya adalah jumlah penerimaan,
tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan
ekonomi jangka panjang serta perimbangan politik dan keamanan,
(Sukirno, 2002: 151). Pengeluaran pemerintah daerah dapat
dikelompokan menjadi dua yaitu : 1) pengeluaran untuk
pemeliharaan atau penyelenggraan roda pemerintahan sehari
meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi
(subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang
pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. 2) pengeluaran yang
bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan
baik sarana fidik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran
pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan
proyek.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52
Pengeluaran pemerintah dapat berimplikasi pada IPM suatu
daerah. Dengan belanja daerah dalam bentuk APBD dapat
menentukan keberhasilan pemerintah daerah untuk mewujudkan
kualitas masnusia. Pembangunan tidak hanya memprioritaskan
pada aspek fisik seperti yang dibayangkan pada umumnya tetapi
juga aspek manusia sebagai objek sekaligus subjek dalam
pembangun. Tujuan utama dari proses pembangunan yang
dirancangkan oleh setiap pemerintah daerah adalah untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera pemerintah daerah hanrus dapat
menjalankan fungsinya dan salah satunya adalah menciptakan
kualitas warganya melalui pendidikan, dan hidup yang layak.
D. Tingkat Kemiskinan
1.Definisi Kemiskinan
Menurut Supriatna, (1997) menyatakan bahwa kemiskinan
adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas
kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk
dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat
pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan
gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan
lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh
terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur
pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53
menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan
informal.
Lebih lanjut Emil Salim (dalam Supriatna, 1997: 82)
mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima
karakterisktik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak
memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai
kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan
kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya
rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai
fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan
tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang
memadai.
Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota
PBB bertitel "Poverty and Human Development' mengatakan
bahwa: "The case for human developemnt is not only or even
primarily an economic one. Less hunger, fewer child death,
and better change of primary education are almost universally
accepted as important ends in themselves" (pembangunan
manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi
yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan
secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna
meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54
Kotze (dalam Hikmat, 2004 ) menyatakan bahwa
masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik
untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada.
Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi
tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat
bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan
pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada
masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi
dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini
menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin
miskin.
Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang
tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang
hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya
lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila
ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat
kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak
terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer
dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset
pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder
berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan,
dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan,
perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55
relatif rendah. Soetrisno dalam kuncoro, (2006) menguraikan
bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya yang
hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan
faktor produksi dan penggunaan model pendekatan
pembangunan yang dianut oleh suatu negara.
2. Penyebab dan Indikator Kemiskinan
Menurut Todaro, (2006: 37) menyatakan bahwa
kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa
faktor yaitu: 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan
tingkat pendapatan 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh
negara berlainan, 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan
kualitas sumber daya manusia, 4) perbedaan peranan sektor
swasta dan negara 5) perbedaan struktur industri 6) perbedaan
derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan
kelembagaan dalam negeri.
Menurut Shrap, (1996 dalam kuncoro, 2006 :120)
penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama,
secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya
ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang dapat
menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk
miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang
terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul
akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56
sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitas yang
rendah, yang pada gilirannya, upah rendah. Ketiga, kemiskinan
muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab
kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan
(vicous circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidak
sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan
rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya
pendapatan berimplikasi pada proses pemenuhan kebutuhan
hidup untuk hidup yang layak dan sejahtera.
Ukuran kemiskinan berbeda-beda antara daerah yang satu
dengan daerah yang lain dan mengikuti perkembangan zaman.
Hal ini karena sangat tergantung kebiasaan atau adat, geografis
daerah, dan standar kebutuhan hidup. Indikator kemiskinan
atau garis kemiskinan di Indonesia bermacam-macam. BPS
menggunakan batas kemiskinan dengan indikator besarnya
rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi
kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan, (BPS,
2003) :
a. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, diguanakan patokan
sebanyak 2100 kalori perkapita perhari.
b. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimun bukan
makanan meliputi antara lain pengeluaran untuk
perumahan, sandang serta aneka kebutuhan barang dan jasa.
Sementara sajogyo mendasarkan garis kemiskinan pada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57
harga beras, yaitu sebagai tingkat konsumsi perkapita
setahun yang sama dengan beras, dalam artian konsumsi
tersebut ekuivalen derngan harga beras per orang pertahun.
Dapat digambarkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.4
Tingakat konsumsi perkapita
Keterangan Pedesaan Perkotaan
Melarat 180 270
Sangat miskin 240 360
Miskin 320 480
Resources : suseno, 2003: 126
3. Strategi Atau Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan
Menurut Arsyad, (2004 : 242), ada beberapa strategi atau
kebijakan dalam mengurangi kemiskinan yaitu sebagai berikut.
a) Pembangunan Pertanian
sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan
ekonomi dari pengurangan kemiskinan di Indonesia. Aspek dari
pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang
cukup besar bagi pengurangan kemiskinan terutama dipedesaan.
Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan pedesaan dan
mengurangi kemiskinan dihasilkan dari adanya revolusi
teknologi padi, termasuk pembangunan irigasi. Kontribusi lain
adalah dari program pemerintah untuk meningkatkan produksi
tanaman beras. Misalnya petani (diluar jawa) dibantu untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58
menanam karet, kelapa, dan sawit. Dan akhirnya pembangunan
diluar jawa berperan mengurangi kemiskinan dijawa melalui
permbangunan pertanian daerah-daerah transmigrasi.
b) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM)
Perbaikan akses terhadap konsumsi layanan sosial
(pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan
penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk
mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan
penduduk Indonesia. perluasan ruang lingkup dan kualitas dari
pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan sumber
investasi modal yang pada akhirnya akan meningkatkan
produktivitas golongan miskin tersebut. Pada waktu yang sama,
pelayanan – pelayanan tersebut secara langsung memuaskan
konsumsi pokok yang dibutuhkan merupakan suatu sasaran
kebijakan penting pula. Pelayanan – pelayanan pokok seperti air
bersih, tempat pembuangan sampah, perumahan dan lain-lainnya
pentingnya bagi golongan miskin.
Tanpa kemajuan dan perbaikan akses golongan miskin
terhadap pelayanan – pelayanan pokok tersebut, efektif dari
pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan bisa terganggu.
Oleh karena itu dibutuhkan kebijkan – kebijakan pembangunan
yang mengakomodasi penduduk yang sedang meningkat terutama
kelompok yang berpendapatan rendah, seperti penyediaan air
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59
bersih, pengelolaan pembuangan sampah, program perbaikan desa,
dan penyediaan perumahan yang murah bagi kelompok miskin.
c) Peranan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM)
LSM bisa memainkan peranan yang lebih besar di dalam
perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan.
Karena fleksbilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas
yang dibina, LSM – LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau
golongan miskin tersebut secara efektif ketimbang program –
program pemerintah. Keterlibatan SLM ini dapat meringankan
biaya finansial dan staf dalam mengimplemtasikan program padat
karya untuk mengurangi kemiskinan
4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPM
Mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi
untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan (World Bank).
Salah satu indikator pendidikan dapat dilihat dari tingkat IPM. IPM
merupakan indeks komprehensif sebagai ciri tingkat pembangunan
manusia disuatu daerah atau negara yang diukur dari tingkat
pendidikan, kesehatan dan umur panjang, serta pendapatan
(Yakunina RP & Bychkov GA) dalam Mirza, (2012). IPM menurut
BPS ada tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat,
pengetahuan dan standar hidup yang layak. Kesehatan datang
sebagai konsep dari bagian modal manusia sebagai bukti dampak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60
panjang pada pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang terjadi di
Inggris 200 tahun terakhir.
Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah sangat
mempengaruhi besar kecilnya indeks pembangunan suatu daerah
dalam periode tertentu. Tinggi indeks pembangunan manusia dapat
menjadi indikator untuk mengetahui seberapa besar usaha dari
pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang
merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Pemerintah daerah
dapat melakukan aktivitas pembangunan dengan memberdayakan
sumber daya manusia sebagai modal utama sebagai motor
penggerak. Dalam indikator IPM yang sudah ditetapkan BPS dan
UNDP sudah mencakup hal-hal yang dibutuhkan rakyat untuk
bertahan hidup seperti pengetahuan, layak hidup dan daya beli
masyarakat. Seperti yang dijelaskan supriadi (1997) diawal bahwa
penduduk yang dikategorikan miskin mencakup beberapa hal yaitu
tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan
gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran
ketidakberdayaan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61
E. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.5 Hasil Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul
penelitian
Variabel Metode Hasil Penelitian
1. Eka Pratiwi
Lumbantoruan
(2011)
Analisis
Pertumbuhan
Ekonomi Dan
Indeks
Pembangunan
Manusia (Ipm)
Provinsi-
Provinsi
Di Indonesia
Pertumbuhan
ekonomi
-Indeks
pembangunan
manusia
(IPM)
Kointegrasi
dan panel
Variabel
pertumbuhan
ekonomi tidak
berpengaruh
signifikan
terhadapIPM di
provinsi-provinsi
di Indonesia.
2. Ayunanda
Melliana dan
ismaini Zain
(2013)
Analisis
Statistika
Faktor yang
Mempengaruhi
IPM di
Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa
Timur
-Tingkat
Partisipasi
Angkatan
Kerja
- PDRB
Perkapita.
Regresi
data panel
-Variabel tingkat
partisipasi kerja
berpengaruh
signifikan
terhadap IPM.
-PDRB perkapita
berpangaruh
signifika,terhadap
IPM.
F. Kerangka Berpikir Teoritik dan Hipotesis
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas
(independent) yaitu partumbuhan ekonomi daerah, Belanja
daerah, dan Tingkat kemiskinan yang mempengaruhi Indeks
pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan landasan teori dan
uraiaan penelitian sebelumnya, maka disusun kerangka penelitian
sebagai berikut:
1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap IPM
Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi tingkat
IPM. Artinya tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi di
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62
suatu wilayah atau provinsi dapat mempengaruhi tinggi atau
rendahnya nilai IPM yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, salah satu bentuk keberhasilan pembangunan yang
mengartikan bahwa kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah atau
daerah tertentu sudah memberikan kontribusi yang positif
terhadap terciptanya kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi
pada tinggi rendahnya angka IPM. Berdasarkan penjelasan di
atas dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:
H1 : pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap
IPM.
2) Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap IPM
Belanja pemerintah daerah mempengaruhi IPM. Artinya
jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan publik (daerah). Besarnya jumlah anggran yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi serta
memberikan banyak pilihan kepada masyarakat dalam
meningkatkan kualitas hidup, serta dengan mudah mengakses
kebutuhan (pendidikan, kesehatan dll) yang harus dipenuhi
sehingga berimplikasi pada tinggi rendahnya angka IPM yang
dicapai. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan
hipotesis kedua sebagai berikut:
H2 : belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap IPM
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63
3) Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM
Tingkat kemiskinan yang tinggi mempengaruhi IPM. Artinya jika
jumlah penduduk miskin tinggi, menggambarkan kondisi hidup yang
kurang sejahtera serta mempengharuhi daya beli masyarakat terhadap
berbagai kebutuhan yang sifatnya substansi dan berimplikasi pada nilai
IPM. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan Hipotesis
sebagai berikut:
H3: tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM.
4). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dearah, belanja daerah, dan tingkat
kemiskinan terhadaap IPM.
Tingginya pertumbuhan ekonomi akan berdampak tingginya
kegiatan ekonomi masyarakat serta peran pemerintah daerah sebagai
titik sentral melalu kebijakan dan belanja pemerintah daerah, serta
memberantas tingkat kemiskinan yang berimplikasi pada tinggi
rendahnya IPM. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:
H4: pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat
kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat IPM.
Berikut kerangka penelitian sebagai berikut :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir dan Hipotesis
Dengan pertumbuhan ekonomi dapat memberikan kontribusi yang
positif terhadap IPM di NTT. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat
mensejahterakan masyarakat, melalui pemerataan pendpatan. Belanja
daerah yang tinggi diharapakan dapat mewujudkan tujuan pembangunan
nasional, melalui program dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan
masyarakat. Belanja daerah dapat membagikan kepada masyarakat melalui
tersedianya fasilitas yang dapat dinikmati bersama serta upaya untuk
memberdayakan masyarakat melalui kesempatan pendidikan, kesehatan,
dan hidup yang layak. Tingkat kemiskinan diharapkan tidak menjadi
penghambat dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas
sebagai aset utama dalam pembangunan di provinsi NTT.
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Pertumbuhan
Ekonomi
Belanja
Daerah
Tingkat
Kemiskinan
H1
H2
H3
H4
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah eksplanatori study yang mengkaji
keterkaitan sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. penelitian
eksplanatori study merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan
antara variabel dengan menggunakan kerangka berpikir terlebih dahulu
kemudian dapat di rumuskan dalam bentuk hipotesis. Tujuan dari
penelitian eksplanatori study adalah untuk menguji suatu teori atau
hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil
penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mengambil judul
“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pemerintah Daerah,
dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi NTT Periode 2001 – 2016”
B. Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh
dari pihak kedua (Riduan, 2004 dalam Barika, 2013). Penelitian ini
menggunakan data sekunder dari publikasi Badan Pusat statistik (BPS),
instansi, dan lembaga lain yang masih relevan dengan variabel yang
diteliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan
ekonomi daerah, Belanja daerah Tingkat kemiskinan, dan indeks
pembangunan manusia (IPM). Rentang waktu data yang digunakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66
penelitian ini adalah enam belas tahun mulai dari tahun 2001 sampai
dengan tahun 2016.
Jenis data adalah data times series (runtut waktu). Data time series
adalah data yang menggambarkan suatu perkembangan dari waktu ke
waktu atau periode secara historis.
C. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Instansi,
lembaga atau sumber lain yang masih berhubungan dan relevan dengan
penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara
kuantitatif regresi berganda.
D. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu
analisis regresi berganda (multiple regresion analisys). Analisis data
dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel dengan
bantuan perangkat lunak. Dari analisis diharapkan dapat digunakan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (Independent)
terhadap variabel terikat (dependent). Menurut Sugiyono (2012 : 275),
analisis berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud
meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen
(kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor
prediktor dimanipulasi (naik turunnya nilai).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67
Menurut Gujarati, 1999 (dalam noor (2014:62), analisis regresi
berkenan dengan studi ketergantungan satu variabel, variabel tidak bebas
pada satu atau lebih variabel lain, variabel yang menjelaskan
(Eksplanatory Variables), dengan maksud menafsir dan atau meramalkan
nilai rata-rata hitung (mean) atau rata-rata (populasi), variabel tak bebas,
dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap. Menurut Noor (2014),
analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara
kuantitatif dari perubahan nilai X terhadap perubahan Nilai Y. Dengan
kata lain, nilai variabel X dapat memperkirakan/memprediksikan nilai
variabel Y.
Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel
independen minimal dua . Jadi model regresi pada penelitian adalah :
Keterangan :
a : konstan
Y : Indeks pembangunan manusia (IPM)
X1 : Pertumbuhan ekonomi daerah
X2 : Belanja daerah (APBD)
X3 : Tingkat kemiskinan
e : standar error
Teknik analisis data regresi linear berganda dapat dilakukan dengan uji
prasyarat, dan uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis.
Y = a +b1X1+b2X2+b3X3+e
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68
E. Uji Prasyarat
Dalam analisis regresi linear berganda perlu dilakukan uji prasyarat, untuk
mengetahui persamaan regresi yang diperoleh benar-benar dapat
digunakan untuk memprediksi variabel dependen.
1. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi
sebuah data mengikuti atau mendeteksi distribusi normal, yakni
distribusi data bentuk lonceng (bell shaped). Data yang baik adalah
data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni data
tersebut tidak menceng kiri atau menceng kanan (Santoso 2002:34).
Uji normalitas juga digunakan untuk mendeteksi apakah dalam
sebuah model regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi
normal (Santoso, 2010:210). Salah satu asumsi untuk menganalisis
statistika adalah residual yang terdistribusi normal. Penggunaan uji
normalitas bertujuan untuk melihat kenormalan distribusi residual
dalam model regresi. Pengujian normalitas yang umum digunakan
adalah uji kolmogrov smirnov.
Kriteria yang digunakan untuk mengetahui data yang
digunakan tersebut normal atau tidak normal adalah : Apabila
perhitungan kolmogrov Smirnov lebih besar dari probabilitas (0,05),
maka data berdistribusi normal. Apa bila kolmogrov smirnov lebih
kecil dari probabilitas (0,05) maka data tidak berdistribusi normal.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
69
2. Uji Linearitas
Linearitas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel
dependen dengan variabel independen bersifat linear (garis lurus)
dalam range variabel independen tertentu (Santoso, 2002:43). Uji
lineraitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai
hubungan yang linear atau tidak. Uji tersebut digunakan sebagai
prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear (Kasmadi dan
Sunariah :2013).
Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji F. Uji
F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara
bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikansi berarti
hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil Uji F dapat
dilihat tabel Anova dalam kolom signifikansi. Jika menggunakan taraf
signifikansi 5% (0,05), nilai probabilitas < 0,05 maka dapat dikatakan
terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel
terikat. Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat
pengaruh signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas
terhadap variabel terikat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70
F. Uji Asumsi Klasik
Untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan, maka perlu
dilakukan pengujian apakah ada tidaknya penyimpangan terhadap uji
asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut :
1. Uji Multikolineritas
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji, apakah dalam regresi
ditemukan korelasi antara variabel bebas yang kuat atau tinggi. Untuk
menguji adanya kolinearitas ganda digunakan uji VIF dan Tolerance
(Noor, 2014:63).
Kriteria untuk mengetahui apakah terjadi tidaknya
multikolinearitas adalah : jika VIF lebih besar dari 5, maka terjadi
multikolinearitas. Jika VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi
multikolinearitas.
2. Uji Heteroskedasitas
Menurut Noor (2014:64), tujuan uji ini adalah untuk mengetahui
apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual
satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang memenuhi
persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari resudial satu
pengamatan kepengamatan yang lain tetap atau disebut
homokedastisitas. Penelitian ini akan di uji dengan menggunakan
metode korelasi spearmen. Untuk mendeteksi masalah heteroskedasitas
dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh spearmen.
Metode ini dapat digunakan untuk sampel besar maupun sampel kecil.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71
Menurut Singgah Santoso (2010) ada kriteria dalam uji korelasi dalam
spearman, yaitu :
a. Jika nilai sig < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
korelasi yang signifikan antara variabel yang dihubungkan.
b. Jika nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
korelasi yang signifikan antara variabel yang di hubungkan.
3. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah
regresi linear ada korelasi pada periode saat ini dengan periode
sebelumnya. Prasyarat analisis autokorelasi artinya prasyarat ini
menginginkan model yang di inginkan secara tepat menggambarkan
rata-rata variabel terikat dalam setiap observasi (Noor ,2014 :63).
Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung
autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson).
Prosedur uji yang dikembangkan oleh Durbin-Watson dapat dijelaskan
dengan model sederhana seperti:
𝑌1 = 𝛽𝜎 + 𝛽1𝑋1𝑡 + 𝑒𝑡
Menurut Singgah Santoso (2001) ada kriteria apakah ada autokorelasi
atau tidaknya dari masing-masing variabel :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
72
Tabel 3.1
Uji Statistik Durbin – Watson
𝑑 < 𝑑𝐿 Terdapat autokorelasi positif
𝑑 > 𝑑𝑢 Tidak autokorelasi +/-
𝑑𝐿 ≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑢 Daerah keraguan
𝑑 > 4 − 𝑑𝐿 Terdapat autokorelasi negatife
𝑑 < 4 − 𝑑𝑢 Tidak ada autokorelasi +/-
4 − 𝑑𝐿 ≤ 𝑑 ≤ −𝑑𝑢 Daerah keraguan.
Gambar 3.1 statistika D-W(Durbin –watson)
Auto Korelasi
Positif
dL
Ragu-Ragu
Du
Tidak Ada
Autokorelasi
2 4-du
Ragu-Ragu
4-dL
Autokorelasi
Negatife
4
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73
G. Pengujian Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang dibuat
berdasarkan teori-teori yang ada mengenai adanya hubungan antara
variabel independen dan dependen. Hipotesis yang dirumuskan adalah
Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis Alternatif (Ha). Pengujian hipotesis
dalam penelitian ini menggunakan Uji F dan Uji T, bertujuan untuk
menguji signifikansi pengaruh variabel bebas (pertumbuhan ekonomi
daerah, belanja pemerintah daerah dan tingkat kemiskinan) terhadap
variabel terikat Indeks pembangunan manusia (IPM) ).
1. Rumusan Hipotesis
a) Pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi NTT terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2001 - 2016
Ho : pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM) pada periode 2001 - 2016
Ha : pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) periode 2001 - 2016
b) Pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia
(IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016
Ho : belanja daerah tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di provinsi NTT perioide 2001 - 2016
Ha : belanja daerah berpengaruh terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 – 2016.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74
c) Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016.
Ho : Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di provinsi NTT 2001 - 2016 .
Ha : tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001– 2016.
2. Uji Keterandalan Model (Uji F)
Uji keterandalan model atau uji kelayakan model (Uji F)
merupakan tahap awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi
layak atau tidak. Layak (andal) adalah model yang diestimasi layak
digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variebl bebas
terhadap varaibel terikat. Nama uji ini disebut Uji F karena mengikuti
distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Annova. Uji F
dilakukan dengan membandingkan antara F tabel dan F hitung, dengan
taraf signifikansi 5%.
Ho : tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja
daerah dan tingkat kemiskinan, terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016.
Ha : terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, belanja
daerah dan tingkat kemiskinan, terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di provinsi NTT periode 2001 - 2016 .
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75
Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F adalah
▪ Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
▪ Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.
3. Uji Koefisien Regresi (Uji T)
Uji T dalam regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji
apakah parameter (koefisien regresi dan konstan) yang diduga untuk
mengestimasi persamaan/model regresi linear berganda sudah
merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat disini
adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas
dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi
dalam regresi linear meliputi intersep (konstan) dan slope (koefisen
dalam persamaan linear). Pada bagian ini, uji T difokuskan pada
parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi Uji T yang dimaksud
adalah Uji koefisien Regresi.
Ho : tidak ada pengaruh pertumbuahn ekonomi daerah, belanja daerah
dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)
di provinsi NTT periode 2001 - 2016
Ha : terdapat pengaruh pertumbuahn ekonomi daerah, belanja daerah
dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)
di provinsi NTT periode 2001-2016
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76
Kriteria pengujian hipotesis dalam menggunakan Uji T adalah:
a. Dengan membandingkan t hitung dan t tabel.:
▪ Jika t hitung > t tabel, maka Ho di terima dan Ha ditolak.
▪ Jika t hitung < t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima
b. Dengan membandingkan angka probabilitas signifikansi.
▪ Jika angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka, Ho
diterima dan Ha ditolak.
▪ Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho
ditolak dan Ha diterima.
4. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat
digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara
dua variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase
variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan
regresi yang dihasilkan. (Algifari,2011:45). Koefisien determinasi
menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
variabel terikat. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh
seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien
determinasi dapat diukur oleh R-Squard.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Deskripsi Data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan bagian dari upaya
pembangunan nasional melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih
baik. IPM adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki
manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan terpentingnya antara lain
umur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, dan mempunyai akses terhadap
sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (BPS, 2016).
Dalam tujuh tahun terakhir IPM di Provinsi NTT terjadi kenaikan cukup
signifikan yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Kenaikan secara
signifikan yaitu tahun 2010 tingkat IPM 59,21 %, tahun 2011 tingkat IPM
60,24 %, tahun 2012 tingkat IPM 60,81 %, tahun 2013 tingkat IPM 61,68 %,
tahun 2014 tingkat IPM 62,26 %, tahun 2015 tingkat IPM 62,27 %, dan tahun
2016 tingkat IPM 63,13 %.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series
berdasarkan laporan tahunan dari Badan Pusat Statsitik (BPS) Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT). Untuk mendeskripsikan dan menguji data variabel
terikat digunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan variabel
bebas digunakan data pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan
tingkat kemiskinan di Provinsi NTT periode 2001-2016. Berikut data
penelitiannya:
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78
Tabel 4.1
Data Penelitian
Tahun
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah (%)
Belanja
Pemerintah Daerah
(Miliar)
Tingkat
Kemiskinan
(%)
(Y) (X1) (X2) (X3)
2001 22,79 4,87 116.443.212,00 12,18
2002 21,20 3,96 170.694.543,00 11,09
2003 27,70 4,57 208.072.497,00 11,44
2004 38,59 4,77 214.274.550,00 11,16
2005 41,83 3,46 235.902.948,00 10,12
2006 47,36 5,08 238.131.107,00 13,14
2007 51,15 5,15 269.304.859,00 16,41
2008 53,60 4,84 290.897.546,00 16,18
2009 57,26 4,29 318.404.145,00 15,09
2010 59,21 5,23 319.304.144,00 13,57
2011 60,24 5,67 332.849.611,00 12,50
2012 60,81 4,46 370.291.244,00 12,21
2013 61,68 5,41 396.679.769,00 11,10
2014 62,26 5,05 430.692.536,00 11,68
2015 62,27 5,03 524.991.767,00 10,41
2016 63,13 5,18 575.624.703,00 9,17
Sumber: Badan Pusat Statistik NTT 2002-2017
Berikut ini akan dijelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang
digunakan dalam penelitian.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79
1. Deskripsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks pembangunan manusia (IPM) dalam penelitian dapat dilihat dari
data tingkat IPM Provinsi yang terdiri atas tiga indikator utama yaitu umur
panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak, dalam periode
2001-2016.
Grafik 4.1 Tingkat IPM di Provinsi NTT Tahun 2001-2016
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, data diolah 2018
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tingkat IPM di Provinsi
NTT setiap tahunnya meningkat cukup signifikan dari tahun 2001-2016.
Tingkat IPM terendah terjadi pada tahun 2002 dengan angka IPM 21,70
dan tingkat IPM tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan angka IPM
63,13. Tingkat IPM yang terus meningkat setiap tahunnya
menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan
22.7921.20
27.70
38.5941.83
47.3651.15
53.6057.2659.2160.2460.8161.6862.2662.2763.13
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tingkat IPM di Provinsi NTT Periode 2001-2016
Tingkat IPM
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80
masyarakat NTT mengalami perubahan ke arah yang positif. Namun
angka ini masih dianggap rendah jika dibandingkan tingkat angka IPM
Provinsi lain di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor
sebagai berikut.
Pertama, Faktor fasilitas pendidikan yang belum memadai. Hal ini
ditunjukkan dengan masih banyaknya sekolah mulai dari jenjang SD,
SMP, SMA yang ketersediaan fasilitasnya belum optimal. Menurut Dirjen
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di Provinsi
NTT tergolong tidak layak untuk mendukung kegiatan belajar dan
mengajar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
jenjang pendidikan dasar, sebesar 12% termasuk dalam kategori rusak
berat dan tidak layak, untuk sekolah menengah pertama sebesar 8% dan
untuk jenjang pendidikan menengah 7% belum memiliki sarana prasarana
yang cukup (Kompas.com).
Kedua, fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Rumah Sakit dan
Puskesmas jumlahnya sangat terbatas, dan terpusat di perkotaan sehingga
berimplikasi pada tingginya tingkat kematian. Menurut departemen
kesehatan NTT terdapat 128 Puskesmas rawat inap, 234 Puskesmas tidak
rawat inap, dan 41 Rumah Sakit. Tenaga medis terdapat 75 dokter
spesialis, 133 dokter gigi, 1 dokter spesialis gigi, dan 550 dokter umum
Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk NTT yang begitu
banyak yaitu 4.971.802 orang. Minimnya tenaga medis dan sarana yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81
tersedia secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang negative
terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi NTT (Departemen
kesehatan NTT).
Ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia masih kurang, yang
salah satu indikatornya dapat diketahui melalui banyaknya masyarakat
NTT yang menjadi TKI di luar negeri. Polda NTT mencatat sekitar 1.667
calon Tenaga Kerja Wanita asal NTT yang dikirim keluar negeri secara
ilegal dan menjadi korban Human Trafficking. Hingga tahun 2016 terdapat
37 warga NTT meninggal dunia ketika menjadi Tenaga Kerja Indonesia
yang bekerja di luar Negeri. Kemudian, dari hasil komparasi data yang
berbeda, menurut data Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), terdapat 44
korban meninggal asal NTT akibat tersangkut kasus perdagangan orang
(Polda NTT, 2016).
Berdasarkan kasus diatas dapat mengambarkan bahwa
pemberdayaan masyarakat di NTT masih sangat rendah dan kesadaran
pemerintah daerah dalam mengupayakan belum menunjukan solusi yang
tepat. Dengan itu pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat
besinergi khususnya dalam membuat kebijakan dan keputusan untuk
menentukan arah hidup masyarakatnya. Keputusan dan kebijakan yang
dimaksud khususnya yang berhubungan langsung dengan pemberdayaan
manusia seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan dan distribusi
pendapatan lebih merata setiap masyarakat tanpa membedakan golongan
tertentu.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82
Berikut data yang menggambar tingkat melek huruf, rata-rata lama
sekolah, dan angka harapan hidup yang menggambarkan indikator dan
dimensi IPM di Provinsi NTT dari tahun 2010 – 2016.
Tabel 4.2 Dimensi dan indikator IPM di NTT
Sumber: Badan Pusat statistik, NTT 2010 – 2016
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui ingkat angka harapan
hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kehidupan layak
(kemampuan daya beli). Angka harapan hidup dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2016 selalu mengalami peningkatan yang artinya bahwa
angka harapan hidup di provinsi NTT setiap tahun semakin baik. Tentu
hal ini terjadi karena kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sudah cukup
bagus, serta dapat memberikan dampak yang positif terhadap angka
harapan hidup yang merupakan representasi dari bidang kesehatan.
Angka melek huruf merupakan jumlah penduduk lebih dari 15
tahun keatas yang dapat membaca dan menulis. Dari tabel 2.1 diatas
Tahun Angka
Harapan
Hidup
(25-85 thn)
Angka Melek
Huruf
(0-100%)
Rata-Rata
Lama
Sekolah
(umur
0-15 tahun)
Kehidupan
Layak
(Rp 300.000 –
737,720)
2010 > 42 tahun 87,03 % 9,5 tahun Rp 6.615,00
2011 > 40 tahun 87.16 % 10,5 tahun Rp 6.678,00
2012 > 45 tahun 87,65 % 10,5 tahun Rp 6.785,00
2013 > 47 tahun 87,73 % 11,5 tahun Rp 6.899,00
2014 > 51 tahun 88,27 % 12 tahun Rp 6.934,00
2015 > 56 tahun 88,45 % 13.3 tahun Rp 7.003,00
2016 > 60 tahun 89,15 % 13,5 tahun Rp 7.122,00
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
83
dapat diketahui bahwa angka melek huruf setiap tahunnya mengalami
perubahan yang cukup signifikan. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun
2016 tingkat melek huruf rata-rata diatas 80%, yang artinya bahwa
masyarakat di provinsi NTT didominasi dengan penduduk dapat
membaca dan menulis. Penduduk yang dapat membaca dan menulis di
hitung dari umur 15 tahun keatas. Pemerintah daerah harus bersinergi
dengan masysrakat setempat sebagai subjek dan objek pembangunan
untuk terus meningkatkan perhatian khusus disektor pendidikan dengan
melaksanakan amanat dari undang-undang 20 tahun 2003 yang
mengatakan bahwa 20% APBD dialokasikan untuk kepentingan sektor
pendidikan sebagai sektor vital dalam upaya pembangunan manusia
sebagai modal dasar pembangunan dalam suatu daerah.
Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang ditempuh
oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan baik pendidikan formal
maupun pendidikan non formal. Dari data 4.2 diatas dapat diketahui
bahwa rata-rata lama sekolah setiap tahun meningkat cukup signifikan
yang artinya semakin banyak masyarakat yang menempuh pendidikan
setriap tahunnya. Kesadaran pentingnya pendidikan salah satu yang
diharapkan oleh setiap daerah sebagai upaya untuk memberantas
kebodohan sebagai sumber berbagai masalah sosial dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara seperti kemiskinan dan pengangguran.
Pendidikan menjadi salah satu alternatif mengupayakan pemberdayaan
manusia yang berkualitas dan bermutu dalam kehidupan berbangsa dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84
bernegara. Dengan itu pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan
dan sekaligus eksikutor kebijakan dapat memfasilitas segala bentuk
keperluan dalam pendidikan serta menjaga mutu lembaga pendidikan dan
menetapkan standar yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Kehidupan layak merupakan kemampuan individu masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan hidup khsusunya kebutuhan yang sudah
ditentukan oleh PBB dan BPS Nasional. Terdapat 27 kebutuhan yang
harus dipenuhi sebgai dasar kebutuhan masyarakat untuk
mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Untuk mengukur
kemampuan daya beli dapat diketahui melalui jumlah pengeluaran
perkapita dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam Rupiah.
Berdasarkan data 4.2 diatas dapat diketahui rata-rata pengeluaran
perkapita dalam periode tertentu yaitu dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2016. Rata- rata pengeluaran perkapita 600.000 dalam satu belan
dalam memenuhi segala bebutuhan baik yang sifat substansial maupun
kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti 27 barang dan jasa yang
ditentukan oleh BPS dan PBB. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan
mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan harga- harga
kebutuhan pokok dengan menentukan harga maksimun dan minimun
terhadap barang dan jasa sehingga baik konsumen dan produsen tetap
terjaga dan terlindungi. Kemampuan daya beli juga dapat memberikan
gambaran mengenai kemampuan masyarakat NTT untuk memperoleh
pendapatan dengan jumlah tertentu untuk memenuhi berbagai kebutuhan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85
dan keinginan. Tentu hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk
sebagai tujuan dari pembangunan.
2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kinerja yang
menggambarkan hasil pembangunan yang telah dicapai, khususnya dalam
bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan output
dalam jangka panjang yang dapat diukur dengan PDB untuk tingkat
Nasional, dan pada tingkat provinsi diukur dengan PDRB. Dalam penelitian
ini, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB dalam kurun waktu
enam belas tahun (2001-2016) yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
Berikut Grafik yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi di
NTT, berdasarkan pada PDRB provinsi:
Grafik 4.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTT
Tahun 2001-2016
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, data diolah 2018
4.87
3.964.57 4.77
3.46
5.08 5.154.84
4.29
5.235.67
4.46
5.415.05 5.03 5.18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi NTT
Periode 2001-2016
Pertumbuhan Ekonomi Daerah (satuan…
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86
Berdasarkan Grafik 4.2, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi
NTT tahun 2001-2016 sifatnya fluktuatif atau tidak stabil. Tingkat
pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2005 dengan tingkat
pertumbuhan sebesar 3,46%. Tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi
terjadi pada tahun 2011 yakni mencapai angka 5,67%. Naik turunnya
pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kinerja birokrasi
pemerintah daerah NTT serta partisipasi masyarakat dalam melakukan
kegiatan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan
Ekonomi di Provinsi NTT di dominasi oleh sektor pertanian, sektor
perikanan, dan sektor kehutanan mencapai 28.93% dan untuk pengeluaran
di dominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 73,93% (BPS NTT,
2016).
3. Deskripsi Belanja Pemerintah Daerah
Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah suatu rencana
kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan dan belanja
(pengeluaran) pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota
dalam mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, yang
dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Pada dasarnya fungsi dan tujuan penyusunan APBD sama
dengan fungsi dan tujuan penyusunan APBN. Namun dalam APBD ruang
lingkupnya berbeda. APBN berskala nasional sedangkan APBD terbatas
pada wilayah daerah dan pelaksanaannya diserahkan pada kepala daerah
atau gubernur dan bupati/walikota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87
daerah yang disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD
(Ismawanto, 2009: 27).
Tinggi atau rendahnya belanja daerah harus dapat mendorong dan
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan.
pemberdayaan terhadap sumber daya yang ada dapat mendorong tingkat
APBD suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
Grafik 4.3 Belanja Daerah di Provinsi NTT
Tahun 2001-2016
Sumber : Badan Pusat Statistik, NTT data dioleh 2018
Berdasarkan grafik IV.3 di atas, dapat diketahui bahwa belanja
daerah di Provinsi NTT setiap tahunnya meningkat secara signifikan dari
tahun 2001-2016. Pengeluaran pemerintah (Belanja Daerah) tertinggi
terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp
575.624.703,00.
0.00
100,000,000.00
200,000,000.00
300,000,000.00
400,000,000.00
500,000,000.00
600,000,000.00
700,000,000.00
MIL
YA
RA
N
Belanja Pemerintah Daerah di Provinsi NTT
Periode 2001-2016
Belanja Daerah (Realisasi…
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88
Besarnya pengeluaran pemerintah daerah dipengaruhi oleh
gencarnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini terjadi sebagai
realisasi kebijakan otonomi daerah yang memberikan kesempatan kepada
daerah untuk membangun dan memberdayakan sumber daya yang ada
sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengeluaran pemerintah
terendah terjadi pada tahun 2001 sebesar RP 116.442.212,00. Rendah
pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh sumber pendapatan
(mengandalkan sektor pertanian, sektor kehutanan, dan sektor perikanan)
dan belanja daerah yang masih terbatas, serta terjadi krisis perekonomian
pada tahun 1998 dan 1999 akan berdampak pada lesunya perekonomian
domestik.
4. Deskripsi Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah presentase
jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun
2001-2016. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang masih belum
teratasi sampai saat ini. di Provinsi NTT kemiskinan menjadi salah satu
sorotan utama terhadap performa pemerintah daerah. Berikut grafik tingkat
kemiskinan di NTT dengan menggunakan presentase.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89
Grafik 4.4 Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT
Tahun 2001-2016
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, data diolah 2018
Berdasarkan Grafik 4.4 di atas dapat diketahui bahwa tingkat
kemiskinan di Provinsi NTT sifatnya fluktuatif dalam arti bahwa tingkat
kemiskinan yang terjadi kadang naik dan kadang juga menurun. Tingkat
kemiskinan yang tinggi terjadi pada tahun 2007 dengan tingkat kemiskinan
16,18%. Hal ini dipengaruhi karena jumlah penduduk di Provinsi NTT
setiap tahunnya meningkat serta tidak diimbangi pembangunan yang merata
atau distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga berimplikasi pada
banyak masyarakat yang miskin. Tingkat kemiskinan yang rendah terjadi
pada tahun 2016 dengan tingkat kemiskinan 9,17%. Rendahnya tingkat
kemiskinan mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah untuk
mengurangi kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.
Rendahnya tingkat kemiskinan mengindikasikan keseriusan pemerintah
12.1811.0911.4411.16
10.12
13.14
16.4116.1815.09
13.5712.5012.21
11.1011.6810.41
9.17
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTT
Periode 2001-2016Tingkat Kemiskinan (Satuan
%)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90
untuk memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya
manusia yang lebih baik.
B. Analisis Data
1) Pengujian Prasyarat Regresi
Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu akan dilakukan
pengujian prasyarat regresi. Hal ini penting dilakukan karena untuk
mengetahui rumus “Regresi Linear Berganda” maka data-data yang
diperlukan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan
sebagai berikut:
a) Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual
terdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan data berdistribusi
normal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada output
(SPSS 23) di bawah ini:
Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 16
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 5,80438995
Most Extreme
Differences
Absolute ,166
Positive ,166
Negative -,137
Test Statistic ,166
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91
Berdasarkan output yang diperoleh dari tabel 4.3, dapat dilihat
bahwa nilai Asymp.sig(2-tailed) sebesar 0,200. Nilai Asymp. Sig (2-
tailed) sebesar 0,200 ini lebih besar dari nilai signifikansi (0,05), maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa data Indeks pembangunan manusia
(IPM), pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat
kemiskinan berdistribusi normal.
b) Uji Linearitas
Uji lineraitas digunakan untuk mengetahui apakah antara variabel
bebas dan terikat mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Hasil
pengujian linearitas dapat dilihat pada output SPSS 23.0 di bawah ini:
Tabel 4.4
Hasil Uji Linearitas
ANOVAa
Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b
Residual 505,364 12 42,114
Total 3249,256 15
a. Dependent Variable: IPM
b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,
Belanja_Daerah
Berdasarkan output tabel 4.4, diperoleh F hitung sebesar 21,718
dengan probabilitas sebesar 0,000. Setelah diketahui F hitung tersebut
kemudian dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan taraf
signifikansi 0,05 sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,41. jadi F hitung
sebesar (21,718) > F tabel (3,41) dengan itu dapat di simpulkan bahwa
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92
variabel pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat
kemiskinan memiliki hubungan yang linear dengan variabel indeks
pembangunan manusia.
Nilai prob F hitung (signifikansi) pada tabel di atas 0,000 lebih
kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (persen) sehingga dapat di
simpulkan bahwa model regresi linear yang di estimasi layak
digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi daerah, belanja
daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembanguanan
manusia di Provinsi NTT periode 2001-2016.
2) Uji Asumsi Klasik
Pengujian Asumsi Klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mendeteksi dan mengetahui ada tidaknya pelanggaran
dan penyimpangan dalam pengujian “Regresi Linear Berganda”
a) Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara
variabel bebas (independent). Hasil uji multikolinearitas dapat
dilihat output SPSS 23.0 berikut ini
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Pertumbuhan_ekonomi ,750 1,334
Belanja_Daerah ,704 1,420
Tingkat_Kemiskinan ,823 1,216
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93
Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk data variabel bebas
sebagai berikut:
1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X1)
Berdasarkan hasil output Collinearity Statistics
diperoleh VIF (Variance Iflations Factor) 1,334, berarti VIF
1,334 < 5. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa variabel
pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel bebas tidak
mempunyai hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau
dengan kata lain variabel pertumbuhan ekonomi daerah tidak
terjadi multikolinearitas.
2) Belanja Daerah (X1)
Berdasarkan hasil output Collinearity Statistics
diperoleh VIF (Variance Iflations Factor) 1,420, berarti VIF
1,420 < 5. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa variabel
belanja daerah sebagai variabel bebas tidak mempunyai
hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau dengan kata
lain variabel belanja daerah tidak terjadi multikolinearitas.
3) Tingkat Kemiskinan (X1)
Berdasarkan hasil output Collinearity Statistics
diperoleh VIF (Variance Iflations Factor) 1,216, berarti VIF
1,216 < 5. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa variabel
tingkat kemiskinan sebagai variabel bebas tidak mempunyai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94
hubungan atau korelasi dengan variabel lain atau dengan kata
lain variabel tingkat kemiskinan tidak terjadi multikolinearitas.
b) Uji Heteroskedasitas
Uji heteroskedasitas adalah bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi
persyaratan adalah ketika terdapat kesamaan varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut
homokedasitas. Dalam penelitian ini di uji dengan metode Korelasi
spearman.
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedasitas
Correlations
Unstandardized Residual
Spearman's rho Pertumbuhan_ekonom
i
Correlation
Coefficient ,182
Sig. (2-tailed) ,499
N 16
Belanja_Daerah Correlation
Coefficient ,203
Sig. (2-tailed) ,451
N 16
Tingkat_Kemiskinan Correlation
Coefficient ,168
Sig. (2-tailed) ,535
N 16
Unstandardized
Residual
Correlation
Coefficient 1,000
Sig. (2-tailed) .
N 16
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95
Pengujian heteroskedasitas dilakukan untuk data variabel bebas
sebagai berikut.
1) Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X1)
Berdasarkan output tabel 4.6 menunjukkan variabel
pertumbuhan ekonomi (X1) dengan nilai probabilitas (Sig)
0,499.Dengan demikian dapat membandingkan probabilitas
nilai sig 0,499 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel
pertumbuhan ekonomi dengan Indeks pembangunan
manusia tidak terjadi heteroskedasitas.
2) Belanja Daerah (X2)
Berdasarkan output tabel 4.6 menunjukkan variabel
belanja daerah (X2) dengan nilai probabilitas (Sig) 0,451.
Dengan demikian dapat membandingkan probabilitas nilai
sig 0,451 > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel belanja
daerah dengan Indeks pembangunan manusia tidak terjadi
heteroskedasitas.
3) Tingkat Kemiskinan (X1)
Berdasarkan output tabel 4.6 menunjukkan variabel
tingkat kemiskinan (X3) dengan nilai probabilitas (Sig)
0,535. Dengan demikian dapat membandingkan
probabilitas nilai sig 0,535 > 0,05. Hal ini menunjukan
variabel tingkat kemiskinan dengan Indeks pembangunan
manusia tidak terjadi heteroskedasitas.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96
c) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya
penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang
terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan
yang lain pada model regresi.
Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 ,919a ,844 ,806 6,48951 2,718
a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,
Belanja_Daerah
b. Dependent Variable: IPM
Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui Durbin-Watson (Dw)
hitung 0,718. Setelah diketahui selanjutnya Dw hitung
dibandingkan nilai dL dan Du ( dL = 4-1 = 3 dan du = 4-1=3)
dengan menggunakan menggunakan tingkat signifikansi (error)
5% (α = 0,05). Dengan n = 16, K= 4. Jadi nilai Dw 2,718 > Du
1,7277. Karena nilai Dw lebih besar dari Du yang artinya bahwa
tidak terjadi Autokorelasi positif maupun negatif.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97
3) Uji Kelayakan Model
a) Uji Keandalan Model
Uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukan kedalam model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. selain itu, juga
digunakan untuk mengetahui ketepatan model regresi yang dipilih.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji distribusi F, yaitu
dengan membandingkan F tabel dengan F htitung . Sehingga dapat
dilakukan Uji signifikansi dengan Hipotesis sebagai berikut:
Ho : Tidak ada pengaruh antara pertumbuhan ekonomi daerah,
belanja daerah dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-
2016.
Ha : Terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja
daerah dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-2016.
Kriteria Pengujian hipotesis dengan Uji F sebagai berikut:
Dari hasil regresi pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah,
Belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT Periode 2001-
2016 menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 5%).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98
▪ Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima,
artinya semua variabel bebas berpengharuh terhadap variabel
terikat.
▪ Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha di tolak,
artinya semua varaibel bebas tidak berpengaruh terhadap
variabel terikat.
Tabel 4.8
Hasil Uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b
Residual 505,364 12 42,114
Total
3249,256 15
a. Dependent Variable: IPM
b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,
Belanja_Daerah
Bersarkan output tabel 4.8, diperoleh F hitung sebesar
21,718 dengan Probabilitas sebesar 0,000. Hasil F hitung
dibandingkan dengan F tabel dengan menggunakan taraf
signifikansi 0,05 sehingga diperoleh F tabel 3,41. Jadi F hitung
21,718 > F tabel 3,41, maka Ho di tolak dan Ha diterima. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa, pertumbuhan ekonomi
daerah, Belanja daerah, dan tingkat kemiskinan berpengaruh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99
terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT
periode 2001-2016.
b) Uji Regresi Berganda
Uji regresi berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh
pengaruh satu variabel independen (bebas) secara individual
menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Hipotesis yang
digunakan adalah sebagai berikut:
Ha : Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah, Belanja
daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.
Ho : Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah,
Belanja daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.
Kriteria Pengujian Hipotesis:
▪ Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05; maka Ho ditolak
dan Ha diterima.
▪ Jika angka probabilitas signifikansi > 0,05; maka Ho diterima
dan Ha di tolak.
Ha : Variabel independen berpengaruh berpengaruh terhadap
dependen.
Ho : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen.
Model Persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
Keterangan :
a : konstan
Y : Indeks pembangunan manusia (IPM)
X1 : Pertumbuhan Ekonomi Daerah
X2 : Belanja Daerah
X3 : Tingkat Kemiskinan
e : eror term
Hasil Uji regresi linear berganda ditunjukan pada tabel IV.10 berikut:
Tabel 4.9
Hasil Regresi Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) -25,449 16,461 -1,546 ,148
Pertumbuhan_ekonomi 18,50 3,454 ,070 ,536 ,602
Belanja_Daerah 10,84E-
7 ,000 ,916 6,753 ,000
Tingkat_Kemiskinan -2,595 ,884 -,369 2,936 ,012
a. Dependent Variable: IPM
Hasil regresi berganda di atas dapat dibuat persamaan sebagai
berikut:
*Signifikansi di α = 5%
Y = - 25,449 + 18,50 X1 + 0,000001084 X2* – 2,595 X3* + e
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101
Berikut Hasil interprestasi berdaarkan persamaan hasil Uji regresi
linear berganda:
Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada tabel IV.10
dapat diketahui bahwa koefisien beta untuk konstanta sebesar -
25,449 dengan probabilitas 0,148, artinya tidak ada pengaruh
signifikan variabel-variabel diluar model penelitian terhadap indeks
pembangunan manusia.
Koefisien beta untuk pertumbuhan ekonomi daerah sebesar
18,50 dengan probabilitas 0,602. Hal itu mengandung arti bahwa
pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat
indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT periode 2001-2016.
Koefisien beta untuk belanja daerah sebesar 10,84E-7 atau
(0,000001084) dengan probabilitas 0,000. Hal itu mengandung arti
bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT Periode 2001-2016.
Koefisien beta 10,84E-7 atau (0,000001084) bermakna bahwa jika
belanja daerah di tingkat satu satuan maka, tingkat Indeks
pembangunan manusia meningkat sebesar 10,84E-7 (0,000001084).
Koefisien beta untuk tingkat kemiskinan sebesar -2,595
dengan probabilitas sebesar 0,000. Hal itu mengandung arti bahwa
variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan
terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi NTT periode
2001-2016. Koefisien beta sebesar -2,595 mengandung arti bahwa
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102
jika tingkat kemiskinan menurun satu satuan maka indeks
pembangunan manusia akan meningkat sebesar 2,595.
c) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa
besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel
dependen. Nilai koefisiensi determinasi dapat di ukur dengan R
square sebagai berikut:
Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 ,919a ,844 ,806 6,48951
a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi,
Belanja_Daerah
b. Dependent Variable: IPM
Berdasarkan hasil Uji koefisien determinasi dengan
menggunakan SPSS 23.0 dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar
0,844. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah,
belanja daerah dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama memiliki
pengaruh sebesar 84,4% (persen) terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 sedangkan 15,6%
(persen) dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel yang tidak
ada dalam penelitian ini.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
C. Pembahasan
1) Pengaruh Pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM).
Hasil pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh
pertumbuhan ekonomi daerah terhadap indeks pembangunan
manusia(IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016 tidak berpengaruh
positif dan signifikan. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial diperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,602 yang berarti lebih besar dari 0,05
(0,602 > 0,05). Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak yang
berarti pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi
NTT periode 2001-2016. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan
hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti yang menyatakan bahwa
pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh dan signifikan terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM).
Pertumbuhan ekonomi tidak pengaruh terhadap IPM sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu faktornya adalah sektor
ekonomi yang belum secara maksimal diberdayakan oleh pemerintah
daerah seperti sektor pertaniam, peternakan, dan pariwisata. Dengan
itu pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat belum memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan manusia di Provinsi
NTT periode 2001-2016. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104
perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat
pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami
pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor
produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya.
Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi
adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
berdasarkan harga konstan (Chalid dan Yusuf, 2014).
Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan
meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga IPM disuatu
daerah justru juga mengalami peningkatan. Dimana semakin tinggi
pendapatan nasional atau daerah maka semakin besarlah harapan untuk
pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap
tenaga kerja baru. Pendapatan yang tinggi tercermin dari tingginya
pendapatan perkapita dan tumbuh secara positif dan berarti. Maka
secara relative semakin baik pertumbuhan ekonomi, maka semakin
besarlah harapan untuk tidak menganggur sehingga akan mendorong
pemerataan pendapatan perkapita sehingga mendorong meningkatnya
indeks pembangunan manusia (Putong, 2009).
Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar
terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja
rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan
sekolah (UNDP, 1996: Ramirez dkk, 1998 dalam Ranis, 2006).
Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105
sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator
pembangunan manusia di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi
pendapatan, tingkat pendidikan serta sejauhmana peran perempuan
dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga.
Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat
dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran
rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi
turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi
cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan
pembangunan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ranis
(2006), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung
terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan
pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi
belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan
pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin.
Selain ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk,
distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah
tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan
pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau
terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga
mengalami keterbatasan keuangan. Akibatnya mengurangi
pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang
mengandung gizi baik (Ramirez et.al, 1998). Pengeluaran lebih banyak
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106
ditujukan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung
banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP, 1996). Dengan
demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan
menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih
baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong
mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar
dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota
keluarga.
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total output suatu
perekonomian. jika output tumbuh lebih cepat dari pada jumlah
penduduk, output per kapita meningkat dan standar hidup menjadi
lebih baik. ketika perekonomian tumbuh, perekonomian memproduksi
lebih banyak dari pada yang inginkan oleh masyarakat. Masyarakat
pedesaan dan agraris pun berubah menjadi masyarakat industri
modern akibat dari prtumbuhan ekonomi daerah yang meningkat
output perkapita. Artinya, melalui pertumbuhan ekonomi standar hidup
masyarakat akan lebih baik dari sebelumnya dan membawa perubahan
yang standar bagi kehidupan.
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Trifani, Fathorrazi dan Wibisono pada tahun 2015. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini
berarti tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak serta merta akan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107
meningkatkan indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.
Berdasarkan hasil uji t parsial bahwa Nilai t hitung pertumbuhan
ekonomi sebesar 1.558541 dengan tingkat probabilitas 0.1535 maka,
probabilitas t hitung lebih besar dari tingkat signifikansi (α = 5%),
yang artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan
Manusia di Jawa Timur priode 2001-2016.
Temuan dalam penelitian menenjukan bahwa pertumbuhan
ekonomi tidak selamanya berpengaruh terhadap IPM. Hal ini
tergantung pada aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan
pemerintah sebagai pembuat regulasi. Pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh dipengaruh oleh banyaknya masyarakat yang tidak
berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal
ini berakibat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh semua
golongan dalam masysarakat tetapi hanya menguntungkan orang atau
pihak yang berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
itu sendiri. Sehingga dalam penelitian ini, tidak ditemukan
pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap IPM.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Denni Sulistio Mirza pada tahun 2012 tentang Pengaruh
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks
pembangunan manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Hasil
penelitian menunjukan bahwa perumbuhan ekonomi berpengaruh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108
positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di jawa
tengah pada periode 2006-2009. Hal ini di tunjukan variabel
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan
elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap Indeks Pembangunan
Manusia yang artinya apabila pertumbuhan ekonomi mengalami
peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,153. Berpengaruh
pertumbuhan ekonomi terhadap IPM ditentukan regulasi yang dibuat
oleh pemerintah daerah seperti memberikan kebebasan kepada semua
masyarakat untuk berkontribusi terhdap peningkatan pertumbuhan
ekonomi daerah.
Penelitian lain yang tidak sejalan dengan hasil peneltian ini
adalah hasil peneltian yang dilakukan oleh Maulana, Ari Bowo pada
tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan
ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM). Hal ini terjadi karena sebagian besar
atau masyarakat berdominasi dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi
daerah. Serta distribusi pendapatan cukup merata sehingga semua
masyarakat merasakan dampak positif dari peningkatan pertumbuhan
ekonomi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
2) Pengaruh Belanja Daerah Terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM)
Hasil pengujian hipotesis yang kedua tentang pengaruh belanja
daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT
periode 2001-2016 menunjukan Bahwa pengaruh positif dan
signifikan. Pada kolom signifikansi menunjukan bahwa belanja daerah
memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05
(0,000 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. selain itu memiliki
nilai koefisiensi beta sebesar 0,916, yang artinya jika Belanja daerah
meningkat satu satuan, maka tingkat Indeks pembangunan manusia
juga akan naik sebesar 0,916. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa hasil regresi mendukung hipotesis yang ada yaitu belanja
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.
Tingginya pengeluaran pemerintah daerah secara spesifik
menyatakan bahwa bila belanja daerah naik maka secara rata-rata akan
menaikan semua komponen indeks pembangunan manusia yaitu
indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup
layak akan ada peningkatan relatif yang akhirnya meningkatkan nilai
IPM secara umum. Besar belanja daerah sangat menentukan
keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Pengeluaran belanja
daerah yang tinggi dapat mendorong pelayanan publik yang lebih baik
serta tersedianya akses kepada masyarakat dalam segala bidang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
110
kehidupan termasuk komponen-komponen dalam indeks pembangunan
manusia seperti pendidikan, harapan hidup dan standar hidup layak.
Belanja daerah mempunyai fungsi untuk membelanjakan segala bentuk
keperluan kolektif dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.
Dengan belanja daerah dapat tersedianya fasilitas pendidikan yang
memadai sehingga semua masyarakat dapat memperoleh pendidikan
yang layak dan menjadi pribadi yang cerdas, belanja daerah juga dapat
menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sehingga
mendapatkan pelayanan medis dan mengurangi angka kematian pada
suatu wilayah, belanja daerah dapat menyediakan berbagai akses bagi
masyarakat dengan menyediakan fasilitas seperti infrastruktur dan
masyarakat dengan mudah memperoleh infromasi terkait dengan
lowongan kerja dan semua hal-hal yang dapat meningkatkan standar
hidup dan berimplikasi pada tingginya daya beli masyarakat melalui
pendapatan yang diterima. Tingginya pendapatan masyarakat dapat
mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya beli sehingga semua
kebutuhan akan terpenuhi karena masyarakat mempunyai kemampuan
daya beli terhadap berbagai kebutuhan dan keinginan yang dibutuhkan
dalam kehidupan setiap harinya.
Besarnya belanja daerah secara langsung atau tidak langsung
dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat indeks pembangunan
manusia. Belanja daerah di Provinsi NTT berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa tinggi atau rendahnya realisasi belanja daerah oleh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111
pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan seperti otonomi daerah
tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya
angka IPM. Belanja daerah di Provinsi NTT setiap tahunnya rata-rata
meningkat ini menunjukan, tingginya belanja daerah untuk anggaran
publik sebagai upaya meningkatkan pembangunan pemberdayaan
sumber daya manusia yang diukur dengan angka indeks pembangunan
manusia dalam satu periode berjalan.
Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja,
standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU
32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Belanja daerah
dimaksudkan yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap,
belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja lain yang
berhubungan dengan pelayanan publik.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112
Menurut Sukirno (2002:151) jumlah pengeluaran pemerintah
dalam suatu periode tertentu tergantung banyak faktor, diantaranya
adalah jumlah penerimaan daerah, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi
jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan
pertimbangan politik dan keamanan. Pengeluaran pemerintah dapat
dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu :
• Aparatur daerah yaitu pengeluaran pemerintah untuk
pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari
meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi
(subsidi daerah dan subsidi harga), angsuran dan bunga utang
pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin
memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran
mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi
dan produktifitas, yang pada gilirannya akan menunjang
tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahapan pembangunan.
• Pelayanan publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah
modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana
fisik dan non fisik. Di bedakan atas pengeluaran pembangunan
yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.
pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang
ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan
sehingga anggaran selalu disesuaikan dengan dana yang di
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
113
mobilisasikan. Dana kemudian dialokasikan pada berbagai bidang
sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Pratowo tahun 2010. Belanja Daerah secara signifikan berpengaruh
positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Elastisitas
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dengan peningkatan
belanja daerah adalah sebesar 0,032. Apabila belanja daerah naik 1
persen, maka secara rata-rata Indeks Pembangunan Manusia akan
naik sekitar 0,032 persen. Belanja daerah berpengaruh terhadap IPM
sangat tergantung pada bagaimana pemerintah daerah dapat
mengalokasikan APBD terhdap berbagai sektor seperti sektor
pendidikan, sektor kesehatan dan sektor ekonomi sebagai upaya
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam penelitian ini
ditemukan terdapat pengaruh belaanja daerah terhadap IPM yang
artinya pemerintah daerah sejauh ini dapat menentukan prioritas dan
mengalokasikan APBD dengan baik dan sudah menunjukan
keberhasilan karena berpengaruh terhadap IPM.
Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil peneltian yang
dilakukan oleh Muliza, Zulham, Seftarita pada tahun 2017. Hasil
penelitian ini belum menemukan pengaruh belanja daerah untuk
sektor pendidikan dan belanja daerah untuk sektor kesehatan terhadap
indeks pembangunan manusia. Hal ini di pengaruhi karena masih
terjadi disparitas anggaran terhadap berbagai sektor prioritas yang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114
ditetapkan oleh pemerintah daerah aceh. Pengalokasian belanja
daerah belum menunjukan pengaruh terhadap IPM. Hal ini terjadi
karena pemerintah daerah belum dapat menentukan pengalokasian
terhadap berbagai sektor khsusunya sektor kesehatan dan sektor
pendidikan maupun sektor ekonomi. Oleh karena itu dalam penelitian
ini belum ditemukan pengaruh belanja daerah untuk bidang kesehatan
dan bidang pendidikan terhdap IPM daerah di provinsi aceh.
3) Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM)
Hasil pengujian hipotesis yang ketiga tentang pengaruh tingkat
kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di
Provinsi NTT periode 2001-2016 menunjukan bahwa ada
berpengaruh negatif dan signifikan. Pada Kolom signifikansi
menunjukan bahwa tingkat kemiskinan memiliki nilai signifikansi
sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05 (0,012 < 0,05), maka Ho ditolak
dan Ha diterima. Selain itu juga, memiliki koefisiensi beta sebesar -
0,369, yang artinya jika tingkat kemiskinan menurun satu satuan,
maka Indeks pembangunan manusia(IPM) akan naik sebesar 0,369.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) periode 2001-2016.
Kemiskinan merupakan masalah klasik yang bersifat kompleks
dan multidimensi sehingga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115
secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana
seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya, dalam hal sandang,pangan dan papan. Meningkatnya jumlah
penduduk miskin dapat berimplikasi pada menurunnya kualitas hidup
masyarakat dan berdampak pada kesejateraan masyarakat yang kurang
baik.
Chamber yang dikutip dalam Suradi (2007) mendefinisikan
kemiskinan sebagai “...suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan,
suatu keadaan minus (deprivation)”, bila dimasukkan dalam konteks
tertentu, hal itu berkaitan dengan “minimnya pendapatan dan harta,
kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan”. Kemudian
oleh Amartya Sen dalam Suradi (2007) mengungkapkan bahwa
terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka
menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan
ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam
mendidik anak-anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak-anak.
Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari
kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak
dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit
skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara
dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolute yang sama
digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis
kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116
antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana
menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam
menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya
ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US $ 1
perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk
dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US $ 2 perkapita per
hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas
tersebut. US dollar yang digunakan adalah US $ PPP (Purchasing
Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas
ini adalah garis kemiskinan absolut (BPS NTT, 2008).
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan absolut
dimana sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber
daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, penduduk hidup di
bawah pendapatan rill minimum atau dapat dikatakan hidup di bawah
kemiskinan Internasional. (Todaro dan Smith, 2006).
Jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya
lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata
sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga
investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu,
lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan
sumberdaya alam, di mana perkembangan sumberdaya alam itu
tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika tingkat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117
kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk
memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang
terbelakang dan buta huruf sehingga kemampuan untuk mengolah
sumberdaya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbengkalai
atau salah guna (Todaro dan Smith,2006).
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Dewi pada tahun 2017 tentang pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan
ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau.
Kemiskinan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di
Provinsi Riau. dari persamaan diketahui variabel kemiskinan
menunjukkan koefisien sebesar - 0,079 artinya jika terjadi kenaikan
kemiskinan sebesar 1% maka akan menurunkan IPM sebesar 0,079%
artinya setiap peningkatan Kemiskinan akan menurunkan prosentase
IPM di Provinsi Riau. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat
berpengaruh besar terhadap tingkat IPM. Kemampuan pemerintah
daerah untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan
seperti menyediakan lapangan kerja, mendorong masyarakat untuk
berwirausaha, dan menyediakan sarana kemudahan kredit sebagai
modal dalam membuka usaha masyarakat. Dalam penelitian ini
ditemukan bahwa tinggi atau rendah jumlah penduduk miskin dalam di
provinsi Riau dapat mempengaruhi tingkat IPM daerah.
Hasil penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini yaitu
penelitian yang dilakukan oleh (Mirza;2012) Hasil peneltian ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap
indeks pembangunan manusia (IPM). variabel kemiskinan
berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,208 terhadap Indeks
Pembangunan. Hal ini menunjukan bahwa apabila rasio kemiskinan
mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,208. Rendah tingkat
kemiskinan suatu daerah berdampak pada tingginya angka indeks
pembangunan manusia yang diperoleh atau sebaliknya tingginya angka
kemiskinan akan memberikan dampak yang buruk terhadap indeks
pembangunan manusia, karena banyaknya masyarakat tidak mampu
memenuhi berbagai kebutuhan yang merupakan komponen indeks
pembangunan manusia seperti pendidik, kesehatan dan daya beli yang
sangat minim dan masyarakat tidak sejahtera.
4) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Daerah,
Tingkat Kemiskinan terhadap IPM
Berdasarakan analisis di atas, akan di uraikan beberapa faktor
yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi
NTT periode 2001-2016. Pengaruh yang di timbulkan bisa positif atau
negatif yaitu apakah pengaruh dari tingkat pertumbuhan ekonomi
daerah, belanja daereah, tingkat kemiskinan tersebut dapat
meningkatkan atau tidak memberikan pengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas
dapat diketahui bahwa 84,4% angka IPM di Provinsi NTT dapat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119
dijelaskan atau dipengaruhi secara bersama-sama (serentak) oleh
tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat
kemiskinan. Namun, tingkat angka IPM tidak hanya dipengaruhi oleh
tiga variabel tersebut, tetapi sebesar 15,6% tingkat angka IPM
dipengaruhi oleh variabel lain.
Variabel pertama yaitu pertumbuhan ekonomi tidak ikut secara
signifikan mempengaruhi IPM di provinsi NTT periode 2001-2016.
Artinya bahwa Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya meningkat
secara signifikan tidak meningkatkan IPM. Varibael kedua belanja
daerah ikut berpengruh terhadap IPM. Semakin besar pengeluaran
yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai segala
keperluan kolektif atau infrastruktur yang dapat di nikmati oleh
masyarakat setempat secara signifikan dapat meningkatkan angka
IPM. Varibel Ketiga tingkat kemiskinan ikut berpengaruh terhadap
angka IPM. Semakin berkurangnya penduduk miskin, secara
signifikan meningkatkan angka IPM.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120
BAB V
KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut.
1. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak berpengaruh terhadap indeks
pembangunan manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.
2. Belanja daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.
3. Tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan
manusia (IPM) di Provinsi NTT periode 2001-2016.
4. Pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan
berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)
sebesar 84,4% sedangkan 15,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
B. Saran
Tingkat Indeks Pembangunan manusia di Provinsi NTT setiap
tahun meningkat secara signifikan namun tingkat IPM tersebut masih
tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat IPM di Provinsi lain di
Indonesia. Oleh karena itu pemerintah daerah provinsi NTT sebagai
pembuat kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan dapat membuat
keputusan yang tepat serta meningkat upaya akan pembangunan manusia
sebagai modal untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121
daerah sehingga pembangunan manusia tidak tertinggal dengan provinsi
lain yang ada di Indonesia. Berikut temuan penelitian serta hal-hal yang
dilakukan dalam pembangunan manusia.
1. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi
daerah belum berpengaruh terhadap indeks pembanguna manusia
(IPM) di Provinsi NTT, hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan
ekonomi daerah yang setiap tahunnya rata-rata meningkat tidak
membawakan dampak terhadap pembangunan indeks pembangunan
manusia. walaupun dalam penelitian ini belum menemukan pengaruh
antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan tingkat IPM, namun
pertumbuhan ekonomi tetap menjadi prioritas dalam mengukur
keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam
meningkatkan kegiatan ekonomi yang diukur melalui tingkat output
yang dihasil selama satu periode. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
berarti meningkatnya pendapatan perkapita setiap masyarakat yang
akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat serta
terpenuhinya segala kebutuhan seperti kesempatan pendidikan untuk
mengurangi buta huruf, jaminan kesehatan terhadap anggota keluarga
serta mengurangi angka kematian dan Kehidupan yang layak sebagai
mana mestinya seperti yang dimaksud dalam undang-undang dasar
1945 yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
Indonesia. Oleh kerena itu pemerintah daerah tetap meningkatkan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122
kegiatan ekonomi daerah dengan menyediakan fasilitas umum kepada
masyarakat untuk bisa memperlancarkan segala aspek kegiatan
ekonomi sehingga berdampak pada tingkat petumbuhan ekonomi yang
tinggi serta memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan
memberikan dapak yang positif juga terhadap indeks pembanguna
manusia.
2. Dalam penelitian ini juga ditemukan pengaruh positif belanja daerah
terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), hal ini mengindikasikan
bahwa tinggi atau rendahnya belanja daerah yang di anggarkan oleh
pemerintah daerah melalui persetujuan DPRD memberikan dampak
yang positif terhadap tingkat IPM di Provinsi NTT. Pemerintah daerah
harus menetapkan prioritas dalam penggunaan anggran belanja daerah
sehingga tepat sasaran. Belanja daerah untuk pendidikan melalui
penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai sangatlah penting
sebagai upaya mengurangi atau memberantas buta huruf. Belanja
daerah untuk bidang kesehatan melalui penyediaan fasilitas kesehatan
seperti rumah sakit, tenaga medis yang profesional, puskesmas dan
sebagainya sebagai upaya untuk mengurangi angka kematian. Belanja
daerah melalui penyediaan fasilitas umum seperti infrastruktur
sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi serta mempermudah akses
antara daerah.
3. Dalam penelitian ini juga ditemukan pengaruh positif tingkat
kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Hal ini
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123
mengindikasikan bahwa tinggi atau rendah kemiskinan di Provinsi
NTT memberikan dampak yang positif terhadap indeks pembangunan
manusia. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia
pemerintah daerah harus menekan angka tingkat kemiskinan yang
tinggi dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik yang
dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat seperti pendidikan,
kesehatan dan sebagainya. Menyediakan lapangan pekerjaan yang
lebih banyak, serta tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam arti
pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilki
oleh daerah untuk jadikan aset daerah dalam pembangunan melalui
otonomi daerah yang sudah lama di terapkan di Indonesia. Jika tingkat
kemiskinan dapat dikendalikan melalui kebijakan-kebijakan yang
dirancangkan oleh pemerintah daerah, tentu akan berdampak pada
meningkatnya angka indeks pembangunan manusia. Tingkat IPM yang
tinggi sebagai salah satu bentuk pencapaiaan pembangunan daerah.
4. Pertumbuhan ekonomi daerah, belanja daerah, dan tingkat kemiskinan
berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar
84,4% sedangkan 15,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini. Untuk penelitian selanjutnya disarankan di
tambahkan variabel-variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini
dengan tujuan dapat menemukan solusi terkait dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi
NTT. Masih banyak variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124
ini, sangat diharapan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel
yang lebih banyak seperti variabel Belanja daerah untuk pendidikan
seperti yang tertuang dalam undang-undang No 20 tahun 2003 yang
mengatakan bahwa pengalokasian untuk dana pendidikan minimal
20% dari APBN dan APBD. Salah satu Faktor penting dalam
komponen indeks pembangunan manusia adalah faktor pendidikan
yang diukur melalui angka melek huruf.
C. Keterbatasan
1. Ketersediaan data penelitian masih terbatas yaitu peneliti hanya dapat
memperoleh data dari tahun 2001-2016. Data penelitian untuk tahun
2017 dan 2018 belum ada pada publikasi BPS NTT. Oleh karena itu
peneliti gunakan data IPM, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat
Kemiskinan dari tahun 2001 hingga 2016 Sebagai data penelitian.
2. Sumber literatur sangat tergantung pada buku yang disediakan oleh
BPS Pusat maupun daerah. Buku yang disediakan kebanyakan
berbentuk PDF dari pada dalam bentuk buku cetak.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125
Daftar Pustaka
Algifari .2011. Analisis regresi: teori, kasus, dan solusi. Edisi ke dua.
Yogyakarta. BPFE
Ananta, A. 1989. Masalah dan Prospek Ekonomi Indonesia 1986/1987
dalam (ED) Moh. Arsyad Anwar. UI Press. Jakarta
Ali, Muhamad . 2017. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks
pembangunan manusia dan belanja langsung terhadap
kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi jambi. Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur penelitian :suatu pendekatan
praktik. Jakarta : Rineka Cipta
Arsyad, Lincolin . 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIM
YKPN
Badan pusat statistik (BPS),2012. Iindeks Pembangunan Manusia. Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS). 2003. Informasi Kemiskinan, dan Standar.
Jakarta
Badan pusat statistik (BPS). 2006. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS). 2006-2007. Indeks Pembangunan Manusia.
Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Jakarta
Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
NTT
Badan Pusat Statistik . 2006-2010. Indeks Pembangunan Manusia Jakarta
Badan Pusat statistik . 2016. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Atau Human Development Indeks (HDI) 2010-2017. Jakarta
Bank Dunia. 1990. Poverty and Human Development. Amerika Serikat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
126
Barika.2013.Pengharuh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah,
pengangguran, dan inflasi, terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi
Sumatra. Jurnal Ekonomi dan Rencana Pembangunan Vol 5(3), PP
23-76 .
Boediono. 1999. Pengantar ilmu ekonomi No. 4. Yogyakarta: BPFE.
BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001-2004. Indonesia Human Development
Report 2001-2004.BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP
Indonesia. Jakarta.
Brata, A. G. 2004. Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan
Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia.
Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
Darwanto, & Yustikasari, Y. 2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi,
pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap
pengalokasian anggaran belanja modal. Jurnal Akuntansi dan
Keuangan Sektor Publik, Vol 8, 1.
Dewi . 2017. Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Faculty of
Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia. JOM Fekon,
Vol.4 No.1 (Februari) 2017
Eka Parmawati. 2010. Kausalitas Penerimaan, Belanja dan PDRB
Kabupaten/Kota di Indonesia (Studi Kasus Periode 2001-2008).
Skripsi; Semarang, Program Sarjana Universitas Diponegoro.
Gilarso, T. 1992. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro.Yogyakarta :
Kanisius
Hafner, K.A. & Mayer-Foulkes, D., 2013. Fertility, economic growth, and
human development causal determinants of the developed lifestyle.
Journal of Macroe,conomics,38.(PA),pp.107–120.Availableat:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jmacro.2018.04.001
Hikmat, Harry, (2004). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit
Humaniora Bandung.
Kasmadi & sunariah. 2013. Panduan Modern Penelitian Kuantitatif.
Bandung : Alfabeta
Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah, dan
kebijakan. Yogyakarta: STIM YKPN
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127
Maria Yunitasari. 2007. Analisis Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi
dengan Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur. Skripsi;
Bogor, Program Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Nadia , Ayu Bakti. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks
pembangunan manusia di Indonesia periode 2008 – 2012. Jurnal
Ekonomi dan Keuangan Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012 ISSN
1411-0393
Nazir, M. 2014. Metode penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia
Noor, Juliansyah. 2014. Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan
Manajemen. Jakarta: PT Grasindo
Owens, R. G. 2003. Organization Behavior in Education. Englewood
Cliffs, Prentice Hall Inc. New Jersey.
Ranis, G. dan F. Stewart. 2006. Economic Growth and
HumanDevelopment in Latin America. Cepal No. 78. The UN
Economic
Santoso , singgah. 2010. Statistika parametrik :konsep dan aplikasi SSPS.
Jakarta: Elek Media Kamputindo.
Santoso, singgah. 2002. Statistik Multivarian: Buku Latihan Ssps. Jakarta
PT. Indeks
Susdiknas. 2003. Undang-undang republik indonesia Nomor 20 tahun
2003.
(http://www.mediafire.com/download/lyp98lna3lfpo23/UUSisdikna
s+no+20+tahun+2003.pdf.diakses 24 april 2018
Siregar H, Wahyuniarti D. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi
Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Jurnal Ekonomi
(JE) Vol .1(1), April 2018
Sugiyono . 2012. Statistika untuk penelitian. Bandung :Alfabeta. Persada.
Jakarta
Sukirno, S. 2002. Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran
Dari Klasik Hingga Keynesian Baru. PT Raja Grafindo Pustaka.
Jakarta
Sukirno, Sadono.2002. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
128
Sumodiningrat ,Gunawan (1997). Kemiskinan : Teori, Fakta dan
kebijakan, impac Edisi.
Supriatna , (1997). Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Rineka Cipta:
Bandung
Pratowo. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap
Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia
Universitas Sebelas Maret. Vol. 7, No. 22. (2002), hal. 113-122
Putong, Iskandar. 2009. Pengantar Mikro dan Makro Edisi 4. Jakarta:
Mitra Wacana M.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Anggaran Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Todaro, M. 2006. Pembangunan Ekonomi. Erlangga. Jakarta.
Todaro, M.P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi
kedelapan. Jakarta : penerbit Erlangga
UNDP. 1990 – 2009. Human Development Report. UNDP (On-line),
diakses tanggal 27 Januari 2018
United Nations Development Programe (UNDP) .2013. Human
Development Report 2013. Oxford University Press. New York.
Widodo, Suseno Triyanto.1990. Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan
Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Kanisisus
Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan
Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia,
Economics Development Analysis Journal, 1 (2) (2012), ISSN
2252-6560
Muliza, Zulham, Seftarita. 2017. Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan,
Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan Dan Pdrb Terhadap IPM
di Provinsi Aceh.Jurusan Ilmu Ekonomi, FEB UNSYIAH, Banda
Aceh. Volume 3 Nomor 1, Maret 2017 ISSN. 2502-6976
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
129
Mirza Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan
Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009.
Edaj 1 (1) ISSN 2252-6560.
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj
Maulana, Bowo Ari. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di
Indonesia 2007-2011. Journal of Economics and Policy.
Jejak 6 (2) (2013): 103-213. DOI:10.15294/jejak.v7i1.3596. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak
Ismawanto. (2009). Ekonomi 3: Untuk SMA dan MA Kelas XII.
Jakarta: Pusat Perbukuan, Deparrtemen Pendidikan
Nasional.
Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. 2014. Pengaruh Tingkat
Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum
Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Jurnal
Ekonomi Pembangunan Universitas Riau: Pekanbaru Vol
5(2), PB 32-58
Todaro, M. P & Smith, S. SC. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi
Sembilan Jilid 1. Jakarta: Erlangga
Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart, 1998. Economic Growth and
Human Capital. QEH Working Paper No. 18
Suradi. 2007. Ekonomi Pembangunan. Alfabeta. Bandung
Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
Sen, Amartya. 1992. “Inequality Reexamined”. Oxford University
Press Inc. New York. (On-line), diakses tanggal 24 Mei 2018
Trifani, Fathorrazi dan Wibisono. 2015. Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan
dan Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan
Manusia di Jawa Timur. artikel ilmiah mahasiswa irna, et.al
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130
https://ntt.bps.go.id/
https://www.bps.go.id/
http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/kunjungan-
kerja/nusa-tenggara-timur.pdf
https://regional.kompas.com/read/2017/10/01/10022721/bangun-
sarana-pendidikan-ntt-dapat-rp-156-miliar-dari-kemendikbud
http://ipm.bps.go.id/assets/files/ipm_2007_2008.pdf
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131
Lampiran 1. Data Penelitian
Tahun
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
Pertumbuhan
Ekonomi
Daerah (%)
Belanja
Pemerintah Daerah
(Miliaran)
Tingkat
Kemiskinan
(%)
(Y) (X1) (X2) (X3)
2001 22,79 4,87 116.443.212,00 12,18
2002 21,20 3,96 170.694.543,00 11,09
2003 27,70 4,57 208.072.497,00 11,44
2004 38,59 4,77 214.274.550,00 11,16
2005 41,83 3,46 235.902.948,00 10,12
2006 47,36 5,08 238.131.107,00 13,14
2007 51,15 5,15 269.304.859,00 16,41
2008 53,60 4,84 290.897.546,00 16,18
2009 57,26 4,29 318.404.145,00 15,09
2010 59,21 5,23 319.304.144,00 13,57
2011 60,24 5,67 332.849.611,00 12,50
2012 60,81 4,46 370.291.244,00 12,21
2013 61,68 5,41 396.679.769,00 11,10
2014 62,26 5,05 430.692.536,00 11,68
2015 62,27 5,03 524.991.767,00 10,41
2016 63,13 5,18 575.624.703,00 9,17
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT 2002-2017
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
132
Lampiran 2. Tabel Durbin-Watson (DW)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133
Lampiran 3 : Hasil Pengujian Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 16
Normal Parametersa,b Mean ,0000000
Std. Deviation 5,80438995
Most Extreme Differences Absolute ,166
Positive ,166
Negative -,137
Test Statistic ,166
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d
a. Test distribution is Normal.
Lampiran 4 : Hasil Uji Linearitas
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b
Residual 505,364 12 42,114
Total 3249,256 15
a. Dependent Variable: IPM
b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134
Lampiran Hasil 5 : Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1 Pertumbuhan_ekonomi
,750 1,334
Belanja_Daerah ,704 1,420
Tingkat_Kemiskinan ,823 1,216
a. Dependent Variable: IPM
Lampiran 6 : Hasil Uji Heteroskedasitas
Correlations
Unstandardized Residual
Spearman's rho Pertumbuhan_ekonomi Correlation
Coefficient ,182
Sig. (2-tailed) ,499
N 16
Belanja_Daerah Correlation
Coefficient ,203
Sig. (2-tailed) ,451
N 16
Tingkat_Kemiskinan Correlation
Coefficient ,168
Sig. (2-tailed) ,535
N 16
Unstandardized Residual Correlation
Coefficient 1,000
Sig. (2-tailed) .
N 16
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135
Lampiran 7: Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-
Watson
1
,919a ,844 ,806 6,48951 2,718
a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah
b. Dependent Variable: IPM
Lampiran 8 : Hasil Uji F
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 2743,891 3 914,630 21,718 ,000b
Residual 505,364 12 42,114
Total
3249,256 15
a. Dependent Variable: IPM
b. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136
Lampiran 9 : Hasil Regresi Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant)
-25,449 16,461 -1,546 ,148
Pertumbuhan_ekonomi 18,50 3,454 ,070 ,536 ,602
Belanja_Daerah 10,84E-7 ,000 ,916 6,753 ,000
Tingkat_Kemiskinan -2,595 ,884 -,369 2,936 ,012
a. Dependent Variable: IPM
Lampiran 10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 ,919a ,844 ,806 6,48951
a. Predictors: (Constant), Tingkat_Kemiskinan, Pertumbuhan_ekonomi, Belanja_Daerah
b. Dependent Variable: IPM
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139
Thomas Aquinas salem lahir di Raka, 28
Januari 1996, Manggarai Barat, Flores
Nusa Tenggara Timur. Menempuh
pendidikan dasar SDK Raka, lulus tahun
2008, menempuh pendidikan SMP
Sekolah Kemasyarakatan Ndoso,
Tentang Kec. Kuwus Kab. Manggarai Barat, lulus tahun 2011,
Menempuh pendidikan Atas SMAK St. Ignasius Loyola Labuan bajo
lulus pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Bidang
Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi, Lulus S1 tahun 2018. Penulis
anak pertama dari tiga bersaudara. Anak sulung dari Bapak Goris
Gatum dan Ibu Eriana Nganus.
Tentang Penulis
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI