Pengaruh Regulasi Atas Profesi Akuntansi

  • Upload
    chila01

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 Pengaruh Regulasi Atas Profesi Akuntansi

    1/5

    Akuntan Publik merupakan salah satu dari sekian profesi yang ikut mendukung

    perkembangan perekonomian. Profesi ini sangat berperan dalam peningkatan

    kualitas dan kredibilitas informasi keuangan suatu entitas. Dalam era liberalisasi

    seperti sekarang ini terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Akuntan Publik

    yang sangat besar, mulai dari entitas yang berorientasi laba (perusahaan)

    sampai entitas nir laba (LSM), mulai dari entitas yang menggunakan standar

    akuntansi keuangan komersial (SA) sampai entitas yang menggunakan standar

    akuntansi pemerintah (SAP). Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk

    senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, sehingga dapat

    memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban keper!ayaan publik

    dengan baik.

    "ntuk melindungi kepentingan masyaraka pengguna dan juga profesi Akuntan

    Publik itu sendiri dalam pemberian jasa, maka diperlukan adanya seperangkat

    undang#undang yang mengatur profesi Akuntan Publik, "ndang#"ndang yang

    ada saat ini yaitu "ndang#"ndang $omor. %& 'ahun *& tentang Pemakaian+elar Akuntan, dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada

    pada saat ini dan tidak mengatur hal#hal yang mendasar bagi profesi Akuntan

    Publik.

    eistimeaan dari -en!ana "ndang#"ndang Akuntan Publik ini, yaitu mengatur

    mengenai jasa pelayanan yang merupakan hak ekslusif bagi Akuntan Publik,

    yaitu jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi

    pengguna atas hasil ealuasi atau pengukuran informasi keuangan dan non

    keuangan berdasarkan suatu kriteria. Selain mengatur mengenai profesi Akuntan

    Publik, "ndang#"ndang ini juga mengatur mengenai antor Akuntan Publik

    ( AP ) yang merupakan adah bagi Akuntan Publik dan bentuk usaha AP yang

    sesuai dengan profesi Akuntan publik, yaitu independensi dan tanggung jaab

    profesional terhadap hasil pekerjaannya. (.ristek .go.id)

    Adapun substansi regulasi -"" tersebut adalah sebagai berikut / 'ujuan "ndang

    "ndang Akuntan Publik, etentuan "mum, -egulator Profesi, Asosiasi Profesi,

    0asa Akuntan Publik dan antor Akuntan Publik, 1entuk 1adan "saha antor

    Akuntan Publik, Pendirian dan Pengelolaan antor Akuntan Publik, Peri2inan

    Akuntan Publik dan antor Akuntan Publik3 Penamaan antor Akuntan Publik,

    eajiban Akuntan Publik dan antor Akuntan Publik, 4ak Akuntan Publik dan

    antor Akuntan Publik, 'anggungjaab Akuntan Publik dan antor AkuntanPublik, Daluarsa 'untutan 4ukum, Larangan Akuntan Publik dan antor Akuntan

    Publik, 5ndependensi, Pemeriksaan Akuntan Publik dan antor Akuntan Publik,

    erjasama antor Akuntan Publik dan antor Akuntan Publik Asing, Sanksi

    Administratif dan Pidana, etentuan Perdata, etentuan Pidana atas Akuntan

    Publik, antor Akuntan Publik, Pihak 'erasosiasi. Ada beberapa hal yang menarik

    dalam -"" tersebut /

    6 Di!antumkannnya sanksi pidana kepada Akuntan Publik

    Pasal 7% ayat () mengatur tentang pengenaan sanksi pidana apabila akuntan

    publik melakukan atau terlibat atau memberikan keterangan palsu, dokumenpalsu,manipulasi data.

  • 7/25/2019 Pengaruh Regulasi Atas Profesi Akuntansi

    2/5

    Pasal 7% ayat (8) mengatur tentang pengenaan sanksi pidana kepada akuntan

    publik yang tidak mematuhi standar profesi akuntan publik dan ketentuan

    lainnya dan merugikan bagi pihak lain

    6 Perijinan Akuntan Publik Asing

    Pasal 9 dan Pasal % ayat (&) mengatur tentang akuntan publik asing, yang mana

    menempatkan akuntan publik asing mempunyai hak dan keajiban yang sama

    termasuk dalam hal memperoleh klien di 5ndonesia, bahkan pengaturannya lebih

    mudah bila dibandingkan dengan akuntan publik lokal.

    6 Proses untuk menjadi Akuntan Publik

    Proses menjadi Akuntan Publik disederhanakan dan basis !alon Akuntan Publik

    diperluas, Dengan ketentuan tersebut berarati gelar :PA (!erti;ed publi!

    a!!ountant) dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus ujian :PA tanpa

    memandang dia lulusan jurusan apapun < tidak harus dari jurusan akuntansi.

    55. Pembahasan

    Sebagaimana telah diumumkan oleh Pemerintah dan Dean Perakilan -akyat

    -epublik 5ndonesia (DP- -5) baha saat ini omisi =5 DP- -5 telah mulai

    pembahasan terhadap -"" Akuntan Publik yang diajukan oleh Pemerintah

    kepada DP- -5 dan -"" tersebut telah menjadi agenda Prolegnas Prioritas tahun

    8>>. "" Akuntan Publik akan menegaskan peran penting profesi akuntan publik

    di $egara ini dan melengkapi "" yang telah ada yang menyebutkan peranan

    akuntan publik, seperti /

    6 "" $o. %& th. *& tentang Pemakaian +elar Akuntan, pasal &3

    6 "" $o. th. 8 tentang Dana Pensiun, pasal *8 ()3

    6 "" $o. th. * tentang Perseroan 'erbatas, pasal * ()3

    6 "" $o ? th. * tentang Pasar Modal, pasal 7& () dan pasal 773

    6 "" $o. > th. ? tentang Perbankan, pasal %A3

    6 "" $o. 8% th. tentang 15, penjelasan pasal %> ()3

    6 "" $o. 8 th. 8>>? tentang Dana ampanye

    'erdapat beberapa hal yang krusial dalam -"" Akuntan Publik tersebut, yang

    mempunyai pengaruh !ukup luas terhadap pengembangan profesi akuntansi di

    5ndonesia.

    Adapun hal krusial tersebut adalah /

    A. Sanksi pidana kepada Akuntan Publik

    Pasal 7% ayat () mengatur tentang pengenaan sanksi pidana apabila akuntan

    publik melakukan atau terlibat atau memberikan keterangan palsu, dokumen

    palsu,manipulasi data, sedangkan pasal 7% ayat (8) mengatur tentang

  • 7/25/2019 Pengaruh Regulasi Atas Profesi Akuntansi

    3/5

    pengenaan sanksi pidana kepada akuntan publik yang tidak mematuhi standar

    profesi akuntan publik dan ketentuan lainnya dan merugikan bagi pihak lain.

    5katan profesi, seperti dalam press release (5AP5/8>>) sangat keberatan

    terhadap ketentuan dalam pasal 7% ayat () karena perbuatan#perbuatan

    tersebut telah diatur dalam "4P, sehingga akan berdampak mun!ulnyaduplikasi aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan

    interpretasi atas suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian.

    0uga terhadap pasal 7% ayat (8), karena tidak sesuai dengan karakteristik profesi

    akuntan publik dan beberapa alasan lainnya, yaitu/

    . 1aha seorang akuntan publik bukanlah kuasi $egara, kuasi Pemerintah, atau

    pejabat publik yang diberikan keenangan atas nama publik atau $egara

    sehingga produk akuntan publik bukan merupakan legal binding sehingga tidak

    sebanding apabila dikenakan sanksi pidana.

    8. 1aha produk dari pekerjaan akuntan publik adalah suatu opini atau pendapat

    akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan atau informasi keuangan

    dimana opini tersebut merupakan suatu bentuk keyakinan memadai (reasonable

    assuran!e) dan bukan merupakan suatu pernyataan kebenaran absolut (mutlak)

    atas laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya. Produk akuntan publik

    tersebut bukan akta otentik sebagaimana dikeluarkan oleh pejabat publik.

    %. 1aha standar profesi dan kode etik yang digunakan oleh akuntan publik

    adalah bukan merupakan produk hukum yang termasuk dalam jenis dan hirarki

    perundang#undangan sebagaimana dimaksud dalam "" $o.> 'ahun 8>>&

    tentang Pembentukan Perundangundangan karena standar profesi dan kode etik

    ditetapkan oleh asosiasi profesi.

    &. 1aha standar profesi akuntan publik adalah suatu a!uan yang digunakan

    dalam menjalankan profesinya dimana dalam pelaksanaanya banyak

    menggunakan professional jugdement dan berbasis sampling, oleh karena itu

    pengaturannya berbeda dengan ketentuan hukum yang sifatnya pasti dan tidak

    menimbulkan keragu#keraguan.

    *. 1aha dengan adanya ketentuan tersebut dan sifat serta karakteristik jenis

    pekerjaan akuntan publik maka dikhaatirkan akan raan timbulnyakriminalisasi terhadap profesi akuntan publik.

    1. Perijinan Akuntan Publik Asing

    5katan profesi berkeberatan terhadap pengaturan akuntan publik asing

    sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal % ayat (&) -"" Akuntan Publik.

    Pengaturan akuntan publi! asing tersebut lebih bersifat untuk mengakomodir

    kepentingan untuk memenuhi kesepakatan @' dan kesepakatan liberalisasi

    jasa akuntansi dikaasan ASBA$ 8>* sebagaimana telah ditandatanganinyaCASBA$ M-A rameork on A!!ountan!y Seri!esE oleh $egaranegara ASBA$

  • 7/25/2019 Pengaruh Regulasi Atas Profesi Akuntansi

    4/5

    tahun 8>>?, daripada untuk memberikan perlindungan terhadap akuntan publik

    lokal (5AP5/8>>).

    1egitu -"" disyahkan, ratusan bahkan ribuan Akuntan Publik asing akan

    membanjiri5ndonesia, lambat lain Akuntan Publik lokal akan menjadi minoritas

    dan akhirnya akan menjadi penonton di negeri sendiri, 4al ini dimungkinkan

    karena jumlah akuntan di $egara tetangga sudah !ukup banyak bila

    dibandingkan dengan 5ndonesia (tabel 8). Sungguh suatu hal yang

    memprihatinkan.

    :. Proses untuk menjadi Akuntan Publik

    Proses menjadi Akuntan Publik disederhanakan dan basis !alon Akuntan Publik

    diperluas, Dengan ketentuan tersebut berarati gelar :PA (!erti;ed publi!

    a!!ountant) dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus ujian :PA tanpa

    memandang dia lulusan jurusan apapun (tidak harus dari jurusan akuntansi).

    -en!ana "ndang#"ndang ini juga mendapat reaksi sangat keras dari kalangan

    perguruan tinggi dan akademisi. Salah satunya dari Prof. Dr. Musli!h Anshori

    (Dekan akultas Bkonomi "niersitas Airlangga) yang mengatakan baha

    CApakah hanya sebegitu mudahnya menjadi akuntan (publik)E, meskipun ada

    mekanisme penambahan ? SS untuk jurusan akuntansi, 8 SS untuk jurusan

    ekonomi, dan 7 SS untuk jurusan studi lain. 4arusnya -"" mengakomodir

    bagaimana profesi akuntansi ini bisa menarik minat para sarjana akuntansi untukterjun menekuninya.

    555. esimpulan

    Profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung

    terujudnya perekonomian yang sehat, e;sien dan transparan. Peranan Akuntan

    Publik tersebut terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi

    keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik

    mengemban keper!ayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan

    keuangan suatu entitas. Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia

    usaha,dalam era liberalisasi perdagangan dan jasa, kebutuhan pengguna jasa

    Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas

    informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam

    pengambilan keputusan ekonomis.

    "ntuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi

    Akuntan Publik, maka diperlukan suatu undang#undang yang mengatur praktik

    profesi Akuntan Publik. Sampai saat terbentuknya "ndang#"ndang ini, di

    5ndonesia belum ada undangundang yang khusus mengatur mengenai praktik

    profesi Akuntan Publik. "ndang#undang yang saat ini ada dan masih berlaku

    adalah "ndang#"ndang $omor %& tahun *& tentang Pemakaian +elar Akuntan.Pengaturan mengenai praktik profesi Akuntan Publik dalam "ndang#"ndang

  • 7/25/2019 Pengaruh Regulasi Atas Profesi Akuntansi

    5/5

    $omor %& tahun *& tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat

    ini,karena "ndang#"ndang $omor %& tahun *& tidak mengatur hal#hal yang

    mendasar dalam praktik profesi Akuntan Publik. leh karena itu disusunlah

    "ndang#"ndang tentang Praktik Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal

    mendasar dalam praktik profesi Akuntan Publik. "ndang#"ndang ini disusun

    dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik, mendukung perekonomian

    yang sehat, e;sien dan transparan, memelihara integritas profesi Akuntan

    Publik, serta melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan

    standar dan kode etik profesi.

    $amun demikian, dalam penyusunan -en!ana "ndang "ndang Akuntan Publik

    ditenui adanya pasal#pasal krusial yang dikhaatirkan akan berdampak buruk

    bagi pengembangan akuntansi di 5ndonesia. Pasal pasal krusial tersebut antara

    lain / pasal 7% ayat dan ayat 8 mengenai sanksi pidana bagi Akuntan Publik,

    hal ini dikhaatirkan semakain mengurangi minat generasi muda untuk terjun

    menjadi Akuntan publik yang saat ini sudah sangat rendah.

    Pasal 9 dan Pasal % ayat (&) tentang perijinan Akuntan Publik Asing yang dirasa

    begitu mudah, akan menggusur keberadaan Akuntan Publik lokal. 4al ini

    dimungkinkan karena jumlah Akuntan Publik di beberapa negara ASBA$ sangat

    banyak, sehingga meraka akan melakukan ekspansi ke 5ndonesia, disamping itu

    adanya potensi an!aman terhadap kepentingan keamanan negara ketika

    Akuntan Publik Asing tersebut memeriksa industry strategis negara.

    Pasal krusial lain adalah persayaratan untuk menjadi Akuntan Publik begitu

    mudah, karena tidak mensyaratkan harus dari jurusan akuntansi, hal ini menjadi

    preseden buruk bagi pengembangan jurusan akuntansi di 5ndonesia.