Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAERAH
( Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung )
(Tesis)
Oleh
KARINA ARSILIYA
PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019
ABSTRACT
THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM, UTILIZATIONOF INFORMATION TECHNOLOGY, AND HUMAN RESOURCES COMPETENCY
ON REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTABILITY(Empirical Study on the Government of Bandar Lampung)
By
KARINA ARSILIYA
The purpose of this study is to predict, study and find out more about the influence of thegovernment's internal control system, the use of information technology and human resourcecompetencies on regional financial accountability.
The sampling technique of respondents in this study is based on the purposive sampling method.In this study, there are three independent variables and one dependent variable, data obtaineddirectly from 8 OPD Bandar Lampung City using a questionnaire instrument. This study usesdescriptive analysis method and the number of samples used was 86 respondents from the 96initial respondents submitted.
The results of this study indicate that the government's internal control system has a significantpositive effect on regional financial accountability, the use of information technology has not asignificant positive effect on regional financial accountability, and human resource competencehas no significant positive effect on regional financial accountability.
Keywords: Government Internal Control System, Utilization of Information Technology,Human Resources Competency and Regional Financial Accountability.
ABSTRAK
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITASKEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)
Oleh
KARINA ARSILIYA
Tujuan dari penelitian ini adalah guna dapat memprediksi, mengkaji sertamengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internpemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber dayamanusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini berdasakan padametode purposive sampling. Dalam penelitian terdapat tiga variabel laten bebasdan satu variabel laten terikat, data diperoleh langsung dari 8 OPD Kota BandarLampung dengan menggunaka instrumen kuisioner. Penelitian ini menggunakananalisis metode deskriptif dan metode sampel yang digunakan adalah sebanyak 86responden dari 96 responden awal yang diajukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintahberpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah,pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadapakuntabilitas keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruhpositif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan TeknologiInformasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan AkuntabilitasKeuangan Daerah.
PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAERAH
( Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung )
Oleh
KARINA ARSILIYA
Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Ilmu Akuntansi
Pada
Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Lampung
PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Juli 1990, sebagai anak
pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Achmad, S.E. dan Ibu Hj.
Marta Lena Sani, S.H.
Penulis menyelesaian pendidikan Taman Kanak-kanak di (TK) Kartini Bandar
Lampung pada tahun 1996, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Rawa Laut
( TELADAN) Bandar Lampung pada tahun 2002, Sekolah Menengah Pertama
(SMP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2005, dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2008.
Pada tahun 2012, Penulis mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, jurusan Akuntansi
di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
Pada tahun 2015, penulis melalui jalur regular terdaftar sebagai mahasiswa
pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Lampung. Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, penulis
dinyatakan lulus dalam ujian tesis, dengan bergelar Magister Sains Akuntansi.
PERSEMBAHAN
Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya
persembahkan karya ini untuk Keluargaku dan Almamaterku Tercinta
MOTTO
Kerjakanlah amal baik dan bertakwalah kepada Allah
(al-Baqarah:223)
Kebahagiaan itu bergantung pada dirimu sendiri
( Aristoteles )
SANWACANA
Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan
berkat dan Karunia- Nya sehingga penulis dapan menyelsaikan Tesis ini dengan
judul “ Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap
Akuntabilitas Keuangan Daerah ” disusun sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Pascasarjana Ilmu
Akuntansi di Universitas Lampung.
Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari
berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas
Lampung.
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D., selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi
Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas
Lampung sekaligus selaku Sekretaris Penguji. Terima kasih atas kritik dan
saran yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini
5. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., CA., CPA. selaku Pembimbing
Utama, yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan saran
yang membengun terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan dan
kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.
6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt. selaku Pendamping
Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya memberikan kritik dan
saran yang membengun terhadap tesis ini, serta untuk segala ilmu, bantuan
dan kesempatan yang telah Ibu berikan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Penguji utama.
Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun dalam proses
penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi,
yang tidak disebutkan namanya terimakasih atas ilmu dan wawasan yang
diberikan kepada penulis.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Lampung, terutama Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Mas Andri.
Terima kasih atas segala bantuannya.
10. Kepada Papa dan Mama ku tersayang, Uwak Nurita tersayang dan Ate
Yanti tercinta serta adikku semata wayang Annisa Aprilia tersayang terima
kasih atas segala dukungan, doa, pengorbanan, serta segala fasilitas yang
diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
11. Suamiku yang aku cintai Mainardi, S.E., terima kasih atas setiap kasih
sayangmu dan pengorbanan juga waktu yang selalu kau berikan untukku
dalam suka maupun duka.
12. Kepada mama dan papa mertuaku serta adik-adik iparku tersayang ( Amar,
Abi, dan Maulana) , terima kasih atas semua motivasi dan semangat yang
telah diberikan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Teman-teman seperjuanganku Atu Ninda, Kak Dika, Mba Uut, Mba Mai,
Susan, Enju, Ira terima kasih atas segala dukungan, bantuan, serta waktu
yang telah kita lalui bersama-sama.
14. Rekan kerjaku di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung khususnya di
Bagian Keuangan yang telah memberikan Support dan doa dalam
menyelesaikan studi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
memberikan bantuan, semangat, dan doanya.
Demikian kiranya yang dapat penulis sampaikan. Mohon maaf atas segala
sesuatu yang tidak berkenan. Semoga pembaca sekalian dapat memperoleh
manfaat dari tesis ini. Terima Kasih.
Bandar Lampung, 02 Juli 2019
Penulis,
Karina Arsiliya
DAFTAR ISI
HalamanHALAMAN JUDUL........................................................................................ i
DAFTAR ISI.................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL............................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv
BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ......................................................................................... 1
1.2. Perumusan Masalah ................................................................................. 8
1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 8
1.4. Manfaat Penelitian ................................................................................... 8
BAB. II KAJIAN PUSTAKA
2.1. Kerangka Teori.......................................................................................... 10
2.1.1. Teori Stakeholder............................................................................ 10
2.1.2. Teori Agensi.................................................................................... 11
2.1.3. Hubungan Keagenan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ......... 13
2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.................................................... 15
2.2.1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ...................... 17
2.2.2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah............................... 18
2.2.3. Penilaian Sistem Pengendalian Intern............................................. 19
2.2.4. Bentuk-Bentuk Pembinaan Sistem Pengandalian Intern ................ 25
2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi ........................................................... 25
2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia.......................................................... 27
2.5. Akuntabilitas Keuangan Daerah .............................................................. 30
2.6. Penelitian Terdahulu ................................................................................. 33
2.7. Pengembangan Hipotesis ......................................................................... 36
2.7.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Akuntabilitas Keuangan Daerah.................................................... 36
2.7.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah .......................................................................... 37
2.7.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah .......................................................................... 38
BAB. III METODOLOGI PENELITIAN3.1. Rancangan Penelitian ................................................................................ 40
3.2. Jenis Penelitian.......................................................................................... 40
3.2. Penentuan Sumber Data ........................................................................... 41
3.3.1. Sumber Data.................................................................................... 41
3.3.2. Populasi dan Sampel Penelitian..................................................... 41
3.3.3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 42
3.4. Rancangan Penelitian ............................................................................... 43
3.4.1. Akuntansi Keuangan Daeah (Y)..................................................... 43
3.4.2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( X1) ........ 44
3.4.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) ........................................ 45
3.4.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) ...................................... 45
3.5. Instrumen Penelitian ................................................................................. 46
3.6. Metode Analisa Data ................................................................................ 50
3.6.1. Uji Validitas.................................................................................... 50
3.6.2. Uji Reabilitas ................................................................................. 50
3.7. Uji Hipotesis ............................................................................................ 51
38. Evaluasi Hasil Regresi .............................................................................. 52
3.8.1. Nilai R2 (Koefisien Determinan) ................................................... 52
3.8.2. Uji F ............................................................................................... 52
3.8.3. Uji t ................................................................................................ 53
BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN4.1. Gambaran Umum Responden ................................................................... 54
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian ............................................................. 56
4.1.2. Deskripsi Responden ..................................................................... 56
4.2. Uji Kualitas Data ...................................................................................... 57
4.2.1. Uji Reabilitas ................................................................................. 57
4.2.2. Uji Validitas ................................................................................... 58
4.3. Uji Hipotesis ............................................................................................. 60
4.3.1. Koeefisien Determinan (R2) ......................................................... 60
4.3.2. Uji Kelayakan (Uji F). .................................................................... 61
4.3.3. Uji Signifikasi (Uji t). ..................................................................... 62
4.4. Pembahasan .............................................................................................. 65
4.4.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan
Daerah) .......................................................................................... 65
4.4.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah Daerah ...................................................... 67
4.4.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah Daerah....................................................... 68
BAB. V HASIL DAN PEMBAHASAN5.1. Kesimpulan ............................................................................................... 70
5.2. Keterbatasan Penelitian............................................................................ 71
5.3. Saran.. ....................................................................................................... 72
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Definisi Operasional Variabel ---------------------------------------------- 46
2. Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian dan Skala Pengukuran ------- 47
3. Daftar Karakteristik Responden --------------------------------------------- 56
4. Uji Reabilitas ------------------------------------------------------------------- 57
5. Uji Validitas Varibel Kualitas Akuntabilitas Keuangan --------------------------------
59
6. Uji Validitas Varibel Sistem Pengendalian Intern --------------------------------------------
59
7. Uji Validitas Varibel Pemanfaatan Teknologi Informasi -----------------------------------
59
8. Uji Validitas Varibel Kompetensi Sumber Daya Manusia-------------------------------------
60
9. Uji R Squere -------------------------------------------------------------------- 61
10. Anova----------------------------------------------------------------------------- 62
11 Uji Statistik t -------------------------------------------------------------------- 63
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ----------------------------- 14
2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ----------------------------- 15
3. Kerangka Konsep Penelitian ------------------------------------------------ 41
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tingkat kemajuan sektor publik di Indonesia saat ini sejalan dengan semakin
menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, yang ada
di pusat maupun di daerah. Dalam Konteks organisasi pemerintah daerah,
pengertian akuntabilitas publik ialah pemberian informasi dan disclosure bagi
aktivitas dan kinerja finansial pemerintah darah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan akuntabilitas keuangan tersebut. Dimensi akuntabilitas
publik terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program,
akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial
(keuangan). Berdasarkan tugas akuntabilitas finansial, khususnya didaerah,
pemerintah daerah berhak mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku
kepentingannya (Indriasari dan Nahartayo, 2008).
Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Pemerintah merevisi standar
akuntansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah
menggantikan PP No.24 tahun 2005. Dalam perubahan tersebut, standar
akuntabilitas pemerintah yang dulu berbasis kas menuju akrual (cash toward
accrual) akan berubah menjadi berbasis akrual (Accrual Basic). Tujuan perubahan
perubahan penerapan SAP berbasis akrual itu diharapkan dapat memperbaiki
permasalahan yang umum terjadi di intansi pemerintah daeah mengenai
2
akuntabilitas keuangan daerah yang buruk. Faktor - faktor yang mempengaruhi
akuntabilitas keuangan daerah yang ada di dalam penelitian ini adalah, faktor
yang pertama itu adalah yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan
pemerintah daerah yaitu adanya sistem pengendalian intern. Akuntabilitas
keuangan suatu daerah dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal
dalam institusi pemerintah daerah itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut
lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses
penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh
pemerintah daerah dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten. Suatu
sistem pengendalian intern tidak diperuntukkan guna menghapus semua peluang
terjadinya kesalahan atau kecurangan, melainkan suatu sistem pengendalian intern
yang benar bisa menekan tingkat kesalahan dan kecurangan dalam batasan layak,
maka pada saat kesalahan dan kecurangan terjadi maka akan segera dapat
diketahui dan diatasi.
Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah adalah
penerapan teknologi informasi pada setiap entitas di sektor swasta ataupun sektor
pemerintahan, teknologi informasi diterapkan pada suatu organisasi dengan
tujuan agar dapat menunjang kepentingan usahanya. Dampak perkembangan
teknologi informasi menyebabkan masyarakat yang semula tidak memiliki
sarana untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan
pemerintah, menjadi lebih mudah dan cepat. Sehingga tuntutan masyarakat akan
akuntabilitas pemerintah menjadi semakin tinggi (Nurhakim, 2014). Pengaruh
teknologi dalam proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara
komponen-komponen masyarakat itu sendiri sudah pasti lebih efektif dan dapat
3
dirasakan secara langsung oleh pemerintah yang mau tidak mau harus siap
memenuhi aspirasi masyarakat yang semakin tinggi tersebut. Sehingga dengan
tersedianya teknologi informasi yang terus berkembang diharapkan akan
membantu dalam proses pembuatan dan penyusunan pelaporan keuangan yang
berkualitas dan tepat waktu.
Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah yang
baik dihasilkan oleh sumber daya manusia. Menurut Roviyantie , 2011 “Laporan
keuangan merupakan sebuah produk yang seharusnya dihasilkan oleh bidang atau
disiplin ilmu akuntansi”. Oleh karena itu, kemampuan sumber daya manusia
sangat diperlukan, tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang baik sangat
mempengaruhi tingkat akuntabilitas keuangan daerah, sama halnya dengan entitas
pemerintah daerah. Agar dapat menghasilkan akuntabilitas keuangan daerah
yang baik maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan
berkompeten dalam akuntansi pemerinah keuangan daerah, bahkan organisasi
tentang pemerintah.
Dari semua hasil penelitian terdahulu terdapat adanya pengaruh positif semua
variabel x terhadap variabel y. Sehingga fenomena mengenai akuntabilitas
keuangan daerah sangat menarik untuk dikaji lebih jauh. Hal ini dikarenakan salah
satu target yang ingin diraih Kota Bandar Lampung sehubungan dengan agenda
reformasi birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kota
Bandar Lampung tahun 2013, yaitu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) agar dapat terus dipertahankan. Sehubungan dengan hal tersebut,
diharapkan kepada para OPD agar meningkatkan tertib pengelolaan keuangan dan
4
aset daerah serta mengembangkan sistem pengendalian internal yang optimal.
Akan tetapi kenyataan Kota Bandar Lampung masih banyaknya temuan
didapatkan BPK seperti penatausahaan keuangan, penatausahaan aset belum tertib
serta temuan kelemahan sistem pengendalian intern sehingga berdampak pada
akuntabilitas keuangan daerah kota Bandar lampung (Ambar Wahyuni, 2015) hal
itu juga senada dengan yang dikemukakan oleh tim auditor dan Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UP) Badan Inspektorat Kota
Bandar Lampung.
Melihat kondisi tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern belum
berjalan dengan baik di pemerintah daerah Kota Bandar Lampung karena masih
terjadi penyalahgunaan anggaran dan kecurangan lainnya. Dari kondisi ini harus
menjadi pertimbangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung untuk
meningkatkan pengendalian intern. Laporan keuangan pemerintah yang
disajikan harus berdasarkan SPIP yang memadai dan sesuai dengan SAP.
Semakin baik penerapan SPIP maka kualitas LKPD juga akan semakin meningkat
(Irwan, 2011). Menurut Mahaputra dan Putra , 2014. Sistem pengendalian intern
berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan
di SKPD Kabupaten Gianyar. Namun terdapat beberapa penelitian yang
menunjukan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Karmila
dkk (2014), menunjukan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap LKPD.
Sistem pengendalian intern akuntansi tidak mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
(Anggraeni dan Riduwan, 2014). Sementara itu menurut Manaf , 2014 Tidak
5
terdapat pengaruh pemahaman sistem pengendalian intern terhadap kualitas
laporan keuangan secara langsung.
Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah ASN (Aparat Sipil
Daerah) pemerintahan Kota Bandar Lampung itu sendiri. Kompetensi SDM
Tidak bisa di pungkiri merupakan faktor penting dalam sebuah pemerintahan,
sebagaiamana yang di kemukakan Indriasih, 2014 dalam penelitianannya
dikatakan bahwa kompetensi SDM merupakan faktor terpenting dalam
menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan
SPIP dan SAP adalah manusia. Kompetensi SDM Kota Bandar Lampung sudah
sangat memadai ini terlihat sudah tidak adanya lagi pegawai dengan tingkat
pendidkan SMA. Kapasitas sumber daya manusia , pemanfaatan teknologi
informasi, dan pengendalian intern akuntansi secara bersama-sama memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
daerah (Indriasari dan Nahartyo, 2016) Kualitas SDM berpengaruh positif
terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin
baik Kualitas SDM maka semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah (Anggraeni dan Riduwan, 2014.
Hasil penelitian yang belum mendukung adalah penelitian Karmila, Tanjung,
Darlis , 2014 memberikan bukti impiris bahwa kapasitas SDM tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena kondisi SDM di subbagian
akuntansi/tata usaha keuangan pada Pemerintah Provinsi Riau yang belum
mendukung. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas
6
LKPD (Syarifuddin, 2014) Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap
kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. (Fikri, Inapty, Martiningsih,
2015).
Di lihat dari ketersediaan jaringan teknologi dan informasi di Kota Bandar
Lampung masih kurang memadai, dapat terlihat dari ketersediaan laptop dengan
spesifikasi muatan ram 8 Gb sampai saat ini baru Bappeda Kota Bandar Lampung
yang menggunakannya. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi akuntabilitas
keuangan daerah dimana untuk aplikasi yang muatannya besar maka tidak dapat
mengakses karena tidak mencukupi kapasitasnya. Sistem informasi merupakan
seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan,
memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung
pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi Jogiyanto, 2007. Belum
optimalnya pemanfaatan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah (Indriasari dan
Nahartyo, 2008). Dilansir dari situs google scholar, penelitian yang di muat Jurnal
Perspektif Ekonomi Darussalam. Dimana hasil penelitian menunjukkan
penggunaan teknologi informasi yang diterapkan pada Satker di lingkungan
Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara cukup memberikan kontribusi bagi
terlaksananya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan penggunaan
teknologi informasi telah memberikan peluang pemanfaatan kepada berbagai
pihak untuk mendayagunakan, mengelola, mengakses informasi keuangan secara
efektif, efisien, akurat, andal dan tepat waktu. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian Hertati (2015), yang menyimpulkan bahwa penggunaan
teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan
7
keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Karmila dkk, 2014 yang
mengungkapkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan
terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Lain halnya dengan hasil penelitian
Prapto, 2010 yang berbeda dengan penelitian sebelummnya dimana ia
menemukan bukti impiris bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak
berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah
daerah, karena teknologi informasi yang tidak atau belum dimanfaatkan secara
optimal, kurangnya ketersediaan komputer yang memadai, penggunaan jaringan
internet yang belum optimal, serta pengimplementasian teknologi informasi yang
membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga implementasi teknologi
informasi menjadi sia-sia dan semakin mahal dan tidak dapat mendukung
penyajian pelaporan keuangan yang handal. (Anggraeni dan Riduan, 2014).
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh
terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Kota Semarang
(Setyowati dan Isthika, 2014).
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan
mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah daerah, pemanfaatan
teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dikaitkan dengan
akuntabilitas keuangan daerah yang kajiannya dibatasi hanya dari sisi
akuntabilitas keuangan daerah dan proses penyampaian hasil laporan keuangan
pemerintah daerah sampai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar
Lampung dengan Judul Penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber
Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah”.
8
1.2. Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas penulis membuat perumusan masalah sebagai
berikut :
1. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas keuangan daerah.
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif
terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap
akuntabilitas keuangan daerah.
1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan guna dapat memprediksi, mengkaji serta mengetahui
lebih lanjut seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah,
pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap
akuntabilitas keuangan daerah.
1.4. Manfaat Penelitian
a. Bagi penulis adalah agar menambah wawasan dan pengetahuan penulis
sehubungan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruhnya
terhadap pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia
dan akuntabilitas keuangan daerah.
b. Bagi akademisi akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan
literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya.
c. Bagi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung adalah guna memberikan
kontribusi dengan mengoptimalkan sistem pengendalian intern pemerintah,
9
pemanfaatan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten dalam
rangka mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien dan akurat dengan
hasil akuntabilitas keuangan daerah secara baik, mengamankan aset dan
mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Kerangka Teori
2.1.1. Teori Stakeholder
Stakeholders merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang
mempunyai hubungan dan bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat
langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholders
tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan
stakeholders, karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi
baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang
diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholders
bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeleminasi legitimasi
stakeholders (Adam C. H, 2002 dalam Hadi, 2011). Teori stakeholders
mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya
(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis
dan pihak lain).
Teori stakeholders pada dasarnya adalah teori bagi perusahaan sektor swasta.
Akan tetapi pada kenyataannya sudut pandang teori ini dapat diterapkan pada
sektor publik, dan sebagian pula diterapkan dalam konteks keputusan manajerial
dalam pemerintahan. Stakeholders pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
11
yang digunakan perusahaan swasta. Perusahaan swasta maupun publik harus
bersedia menyiapkan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting
yang terkait dalam organisasi kepada pemangku kepentingannya atau stakeholder.
Diharapkan melalui stakeholders theory pihak manajemen perusahaan akan
memasukkan nilai-nilai moralitas dalam setiap perencanaan dan pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usahanya. Berdasarkan penjelasaan
tersebut, semakin jelaslah bahwa stakeholders theory adalah suatu pendekatan
yang didasarkan atas bagaimana mengamati, mengidentifikasi dan
menjelaskan secara analitis tentang berbagai variabel. Variabel di sini adalah
sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi dan kompetensi
sumberdaya manusia yang dijadikan dasar dalam mengambil suatu keputusan
dan tindakan dalam menjalankan akuntabilitas keuangan daerah. Kemudian
dilakukan pemetaan terhadap hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan
pemerintahan. Dalam penelitian ini, analisis stakeholder diperlukan untuk
mengetahui peran masing–masing stakeholder yang merupakan semua aktor atau
kelompok yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh kebijakan, keputusan
dari sebuah tindakan program khususnya dalam mengetahui pengaruh
akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung.
2.1.2.Teori Agensi
Teori keagenan (agency theory) awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means
(1932) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yaitu adanya
hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak
yang menerima wewenang (agent) dalam bentuk kontrak kerja (nexus of contract)
yang telah disepakati (Pagalung, 2008). Lebih lanjut Pagalung, 2008 memaparkan
12
bahwa hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif,
eksekutif (pemerintah) adalah agent dan legislatif (para wakil rakyat yang duduk
di parlemen) adalah principal. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih
dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang arah dan
kebijakan umum serta prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman dalam
penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian
diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum
ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda). Dalam perspektif keagenan hal ini
merupakan bentuk kontrak (incomplete contract) yang menjadi alat bagi legislatif
sebagai sistem pengendalian intern pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan
anggaran oleh eksekutif.
Mardiasmo (2008) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai
kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1.
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi
(akuntabilitas vertikal) dan 2. pertanggungjawaban kepada masyarakat luas
(akuntabilitas horizontal).
Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam
organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori
keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen
13
mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-
wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan
para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu
hubungan keagenan (Irma Dian, 2014). Karena alasan itulah maka penelitian ini,
menggunakan teori agency agar dapat mengetahui keterlibatan antara dua pihak
yang saling mempunyai kepentingan berbeda di suatu perusahaan / organisasi
pemerintahan khususnya pemerintahan Kota Bandar Lampung.
2.1.3 Hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah
Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 menyebutkan bahwa
kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah, SKPKD dan OPD. Hubungan kepala
daerah sebagai prinsipal dan kepala SKPKD sebagai agen menyatakan bahwa
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala SKPKD selaku
PPKD.Kedudukan Pejabat PPKD adalah menerima wewenang dari kepala daerah
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat PPKD
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan
OPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO),
Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) (PP Nomor 71, Tahun 2010).
14
Gilardi, 2006 mengemukakan bahwa hubungan tersebut merupakan salah satu
bentuk hubungan pendelegasian (chains of delegation). Pendelegasian terjadi
ketika seseorang atau sekelompok orang/prinsipal memilih orang atau kelompok
lain/agen untuk melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan prinsipal
(Hasibuan, 2010). Hubungan pendelegasian antara kepala Daerah dengan SKPKD
dan OPD dalam pengelolaan keuangan Pemerintah daerah dapat dilihat pada
gambar 2 berikut:
Gambar 1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sumber: Permendageri Nomor 13 Tahun 2006
Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kewenangan kepala OPD
selaku pengguna anggaran, dilegasikan kepada pejabat-pejabat di lingkungan
OPD yang bersangutan. Pendelegasian tersebut digambarkan pada gambar. 2 di
bawah ini :
KEPALA DAERAH(Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah)
SEKRETARIS DAERAH(Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)
PPKD(Selaku Bendahara Umum Daerah)
KEPALA OPD(Pengguna Anggaran)
15
Gambar 2. Kekuasaan Penguna Angaran
Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
PPKD memiliki tugas untuk: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah; (2) menyusun rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD; (3) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah; (4) melaksanakan fungsi Bendahara Umum
Daerah (BUD); serta (5) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD. Kepala OPD selaku PA mempunyai
tugas : (1) menyelenggarakan penatausahaan atas pertanggungjawaban anggaran
pada OPD yang dipimpinnnya; (2) menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan OPD yang dipimpinnya, serta (3) mengawasi pelaksanaan anggaran
OPD yang dipimpinnya.
2.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2011 sistem pengendalian intern
merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
KEPALA SKPDSelaku Pengguna Anggaran
Kuasa PenggunaAnggaran
PPK - OPD
PPTK Bendahara
16
personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:
a. Keandalan pelaporan keuangan.
b. Efektifitas dan efisiensi operasi.
c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturanyang berlaku.
Manajemen bertanggungjawab untuk merancang dan menerapkan lima unsur
sistem pengendalian intern (elements of internal control) untuk mencapai tiga
tujuan pengendalian intern. Unsur-unsur tersebut menurut Agoes, Sukrisno. 2012
adalah lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktifitas pengendalian,
informasi dan komunikasi dan pemantauan. Pengendalian intern pemerintahan
diatur oleh Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian
intern pemerintah. Pada pasal 1 dijelaskan:
1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.
2. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sedangkan Romney et all, 2014 mengemukakan bahwa pengendalian internal
adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa
tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai, yaitu sebagai berikut:
1. Mengamankan aset-mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau
17
2. penempatan yang tidak sah.
3. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan
secara akurat dan wajar.
4. Memberikan informasi yang akurat dan reliabel.
5. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
6. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
7. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
8. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
2.2.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Hall, 2009 mengungkapkan bahwa ketidakberadaan atau kelemahan
pengendalian internal sering disebut sebagai eksposure dan dapat mengekspose
perusahaan ke satu atau lebih jenis resiko:
1. Penghancuran aktiva (baik fisik maupun informasi),
2. Pencurian aktiva,
3. Kerusakan informasi atau sistem informasi,
4. Gangguan sistem informasi.
Pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak, hanya dapat
memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan
dengan pencapaian tujuan pengendalian entitas yang dipengaruhi oleh
keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern, hal ini mencakup
kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat
salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat
manusiawi seperti kekeliruan atau kesalahan disamping itu pengendalian intern
18
dapat tidak efektif karena adanya kolusi antara dua orang atau lebih atau
manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Menurut Hall, 2009 setiap
pengendalian intern memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya, yang meliputi:
a. Kemungkinan kesalahan – tidak ada sistem yang sempurna.
b. Pelanggaran – personil dapat melanggar sistem melalui kolusi atau cara lain.
c. Pelanggaran managemen – pihak managemen dapat melanggar prosedur
pengendalian dengan secara pribadi menyimpangkan transaksi atau dengan
mengarahkan bawahan untuk melakukan hal tersebut.
d. Berubahnya kondisi-kondisi dapat berubah dengan berjalannya waktu
hinggapengendalian yang ada menjadi tidak berjalan.
2.2.2. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah mengacu pada unsur menyebutkan bahwan
sistem pengendalian intern pemerintah terdiri atas unsur sebagai berikut :
a. Lingkungan Pengendalian, menetapkan corak suatu organisasi,
Mempengaruhi kesadaran orang-orangnya. Lingkungan pengendalian
merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan
disiplin dan struktur.
b. Penaksiran Resiko adalah identifikasi dan analisis terhadap resiko yang
relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk
menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
c. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu
menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
19
d. Informasi dan Komunikasi adalah pengindentifikasian, penangkapan dan
pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan
orang melaksanakan tanggungjawab mereka.
e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian
intern sepanjang waktu.
Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan
pemerintah daerah yang dipimpinnya. Sistem pengendalian intern keuangan
daerah merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh
lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian
melalui audit dan evaluasi untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian
intern pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai
bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah
dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern yang
berlaku dalam entitas pelaporan merupakan faktor yang menentukan keandalan
laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut.
2.2.3. Penilaian Sistem Pengendalian Intern
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian intern adalah proses
20
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan
bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu
pada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan
pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: lingkungan pengendalian;
penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; serta
pemantauan.
Tidak berjalannya sistem pengendalian intern, memungkinkan terjadinya
penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan, yang menunjukkan
bahwa laporan keuangan belum memenuhi karakteristik yang berkualitas.
Penyimpangan juga sering ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan
pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan dan temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem
pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah
belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan
(BPK RI, 2014b). Oleh karena itu, dengan melihat temuan BPK tentang
kelemahan sistem pengendalian intern tersebut dapat disimpulkan bahwalaporan
keuangan pemerintah memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal
keandalaninformasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini senada
dengan pernyataan Hevesi, 2005 bahwa penyebab ketidakandalan dari laporan
21
keuangan adalah adanya masalah yang terkait dengan pengendalian internal
akuntansi.
Penilaian atas sistem pengendalian intern berguna untuk mengidentifikasi
prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk
terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan.
Penilaian atas sistem pengendalian intern dilakukan oleh pihak yang mempunyai
wewenang sebagai pengawas (auditor Inspektorat atau auditor Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan atau auditor Badan Pemeriksa
Keuangan).Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam pernyataan
standar pelaporan tambahan ketiga menyebutkan bahwa laporan atas
pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian intern
atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.
Kondisi yang dapat dilaporkan yang dirumuskan dalam Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian
yang layak, tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi,
pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem, tidak memadainya
berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva.
b. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan
aktiva, bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap
dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas
yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian, bukti
adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang orang yang
22
mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh
sistem tersebut, bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi
bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau
pembuatan rekonsiliasi tidak tepat waktu.
c. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat
kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut,
kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian
intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan
keuangan.
Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi
pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu
memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang
sebelumnya telah diketahui. Lebih lanjut di dalam melaporkan kelemahan
pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi
“kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendiri-sendiri atau secara
kumulatif merupakan kelemahan yang material dan menempatkan temuan
tersebut dalam perspektif yang wajar. Untuk memberikan dasar bagi pengguna
laporan hasil pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian dan konsekuensi
kondisi tersebut, hal-hal yang diidentifikasi harus dihubungkan dengan hasil
pemeriksaan secara keseluruhan. Didalam menyajikan temuan mengenai
kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus
mengembangkan unsur-unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab untuk membantu
manejemen yang diperiksa atau pihak yang berwenang dalam memahami
23
perlunya mengambil tindakan perbaikan. Pedoman dalam melaporkan unsur-
unsur temuan sebagai berikut:
a. Kondisi; memberikan bukti mengenai hal-hal yang ditemukan pemeriksa di
lapangan. Pelaporan lingkup atau kedalaman dari kondisi dapat membantu
pengguna laporan dalam memperoleh perspektif yang wajar.
b. Kriteria; memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan
hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.
Kriteria akan mudah dipahami apabila dinyatakan secara wajar, eksplisit, dan
lengkap, dan sumber dari kriteria dinyatakan dalam laporan hasil
pemeriksaan. Akibat; memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk
menjelaskan pengaruh dari perbedaan antara apa yang ditemukan pemeriksa
(kondisi) dan apa yang seharusnya (kriteria). Akibat lebih mudah dipahami
bila dinyatakan secara jelas, terinci, dan apabila memungkinkan, dinyatakan
dalam angka. Signifikansi dari akibat yang dilaporkan ditunjukkan oleh bukti
yang meyakinkan.
c. Sebab; memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi
sumber perbedaan antara kondisi dan kriteria. Dalam melaporkan sebab,
pemeriksa harus mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat
memberikan argumen yang meyakinkan dan masuk akal bahwa sebab yang
diungkapkan merupakan faktor utama terjadinya perbedaan.
Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan apakah sebab yang diungkapkan
dapat menjadi dasar pemberian rekomendasi. Dalam situasi temuan terkait
dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dimana
tidak dapat ditetapkan dengan logis penyebab temuan tersebut, pemeriksa tidak
24
diharuskan untuk mengungkapkan unsur sebab ini. Kemudian apabila memeriksa
mendeteksi adanya kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan
keuangan yang merupakan “kondisi yang dapat dilaporkan”, pemeriksa harus
mengkomunikasikan secara tertulis kelemahan tersebut kepada entitas yang
diperiksa melalui laporan tentang pengendalian intern.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan
pedoman tentang tata cara penilaian atas sistem pengendalian intern dilakukan
dengan proses sebagai berikut: pertama memahami sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: sistem dan prosedur penerimaan kas;
sistem dan prosedur pengeluaran kas; sistem dan prosedur akuntansi satuan kerja;
sistem dan prosedur akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD); sistem
dan prosedur penyusunan laporan keuangan. Kedua melakukan observasi dan
wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk
mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan
keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang
bersangkutan. Ketiga melakukan analisis atas resiko yang telah
diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji
yang material dalam penyusunan laporan keuangan. Keempat melakukan analisis
atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah
pelaksanaan pengujian SPI.Dalam rangka memperkuat dan menunjang
efektivitas sistem pengendalian intern perlu dilakukan upaya-upaya: (a).
Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah
termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pengawasan intern tersebut biasanya
25
dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, (b). Pembinaan
penyelenggaraan SPI pemerintah.
2..2.4. Bentuk-Bentuk Pembinaan Sistem Pengandalian Intern
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010, pembinaan penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah meliputi:
(a). Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,
(b). Sosialisasi,
(c). Pendidikan dan pelatihan SPIP,
(d). Pembimbingan dan konsultasi SPIP, dan
(e). Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah,
dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap tebentuknya sistem
pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan
secara lebih efektif melahirkan dua hal utama dalam pengertian e-government
yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi dan yang kedua adalah
tujuan pemanfaatannya (Nurhakim, 2014). Pemanfaatan teknologi informasi
merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro),
perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic
commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Indrajit, 2016).
26
Martin et all, 2005 dalam Suyanto, 2015 teknologi informasi merupakan
kombinasi teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk
mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk
melakukan transmisi informasi. Teknologi informasi memanfaatkan komputer
elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan,
memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara
aman. Seiring dengan kemajuan teknologi penerimaan teknologi informasi oleh
pemakai individual tidak lepas dari kepercayaan-kepercayaan pemakai terhadap
teknologinya, kepercayaan tersebut mempengaruhi perilaku individu terhadap
pemanfaatan teknologi (Jogiyanto, 2007). Selanjutnya menurut Lewis et all.,
2003 dalam Jogiyanto, 2007 individual – individual membentuk kepercayaan-
kepercayaan mengenai teknologi informasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor
individual juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan institusional dimana
mereka berinteraksi. Faktor sosial meliputi faktor keyakinan individual sendiri
dan faktor inovasi personal, faktor sosial adalah meliputi norma-norma sosial,
selanjutnya faktor institusional meliputi komitmen manajemen puncak dan
komitmen manajemen lokal. Penelitian Dedi, 2007 dalam Pramudiarta.R, 2015
mengenai peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor
publik menunjukkan hasil bahwa kemudahan dalam menggunakan teknologi
informasi tidak selalu memberikan hasil yang positif, dimana pegawai akan
menerima teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi hanya sekedar
alat bantu dan hiburan diwaktu kosong, sehingga penggunaan teknologi informasi
tidak secara maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan skill staf
dengan melakukan pelatihan teknologi informasi secara berkesinambungan dan
27
mengubah budaya face to face menjadi face to technology. Kondisi ini juga harus
didukung dengan kemudahan untuk memperoleh teknologi informasi dengan
harga yang terjangkau dan kemampuan teknologi yang baik.Hasil lainnya juga
menunjukkan walaupun pemerintah merasakan manfaat yang diperoleh dari
penggunaan teknologi informasi, tetapi tidak selalu berakhir dengan penggunaan
teknologi informasi. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya rendahnya
kemampuan sumber daya manusia, kurangnya dukungan pimpinan maupun
peraturan serta masih minimnya dana.
2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam sebuah organisasi,
disamping itu sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi yang
memadai dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Robbins, 2001 dalam Yustiono, 2015 menyebut kompetensi sebagai “ability, yaitu
kapasitas seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu
pekerjaan”. Selanjutnya (Robbins, 2001) dalam Yustiono, 2012 menjelaskan
bahwa: “Kemampuan individu dibentuk dari dua perangkat faktor, yaitu faktor
kemampuan intelektual dan faktor kemampuan fisik. Kemampuan intelektual
adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan
kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-
tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan”.
Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu karakteristik dari seseorang
yang memiliki suatu kemampuan khusus, keterampilan, pengetahuan, dan
memiliki suatu tanggung jawab. Menurut beberapa ahli yang mengatakan bahwa
28
kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai
kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak memiliki
pengetahuan dan perilaku yang baik maka dalam perkerjaannya akan terhambat
dan mengakibatkan adanya pemborosan baik dari segi waktu, uang, dan tenaga.
Sedangkan menurut Hutapea dan Thoha, 2011 menyatakan bahwa ada tiga buah
komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan dan
perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.
1. Pengetahuan
Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang tertentu. Informasi
yang dimiliki oleh seorang pegawai dapat digunakan untuk melaksanakan
pekerjaan dalam kondisi nyata. Berhasil atau tidaknya sebuah tugas akan
dipengaruhi oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai.
Maka dari itu pegawai yang memiliki pengetahuan cukup baik akan lebih
meningkatkan efisiensi kerja dalam melaksanakan tugasnya.
2. Keterampilan
Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik
dan maksimal, misalnya keterampilan sama dengan memahami dan memotivasi
orang lain baik secara individu maupun kelompok. Didalam melaksanakan
tugasnya, selain memiliki pengetahuan cukup pegawai juga perlu memiliki
keterampilan khusus. Keterampilan ini diperlukan untuk menduduki jabatan
tertentu, karena keterampilan ini diperlukan saat berkomunikasi, memotivasi
29
orang lain, maupun dalam menjalankan tugasnya agar terlaksana dengan mudah
dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan perusahaan atau sebuah instansi.
3. Perilaku/Sikap
Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.
Pegawai diharapkan memiliki sikap yang mendukung tujuan sebuah organisasi
dalam perusahaan. Apabila pegawai sudah memiliki sikap tersebut maka secara
otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. Pegawai akan merasa memiliki tanggung jawab penuh atas tugas
yg telah diberikan.
Sedangkan Widodo (2001) dalam Tantriani, 2012 menjelaskan kompetensi
sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal
pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Menurut Wibowo,
2007 kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan
suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta
didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Selanjutnya
kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau
perilaku ditempat kerja, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kemampuan dan
sikap, gaya kerja, kepribadian, nilai sikap, kepercayaan dan gaya kepemimpinan.
Lebih lanjut Wibowo, 2007 menjelaskan lima jenis karakteristik kompetensi
sebagai berikut: pertama Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan
atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong,
mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.Kedua
30
Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan
informasi. Ketiga Konsep Diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang.
Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif hampir
setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang. Keempat Pengetahuan adalah
informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik, pengetahuan adalah
kompetensi yang komplek.Kelima Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan
tugas atau mental tertentu.Kompetensi keterampilan kognitif termasuk berpikir
analitis dan konseptual.
2.5. Akuntabilitas Keuangan Daerah
Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance
yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk
melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat
dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan
efektif. Nurhakim, 2014 mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi informasi
membuka kesempatan yang luas antara politik, birokrasi dan masyarakat.
Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan kebijakan publik. Perubahan-perubahan yang telah dan sedang
terjadi menuntut terbentuknya suatu pemerintahan yang bersih, berwibawa,
transparansi dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Menurut
LAN dan BPKP (2000) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban
31
mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan
yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup
penerimaan, penyimpanan, pengeluaran oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas
dapat terwujud apabila terdapat komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi
pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara
konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Menurut The Oxford Advance
Learner’s Dictionary dalam LAN dan BPKP, (2000), Accountability is required
or expected to give an explanation for one action, dengan kata lain, dalam
akuntabilitas terkandung kewajiban tiga komponen tersebut menjadi indikator
dari akuntabilitas keuangan.
a. Penyajian/Pengungkapan
Diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi
gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan.
Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan
keuangan.
b. Integritas Keuangan
Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan
keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang
sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan
keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang
disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat
pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus
menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu
32
laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan
secara jujur.
c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk menyajikan dan
melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang
administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.
Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan pengendalian terutama
pencapaian hasil kepada pelayanan publik, disamping itu akuntabilitas merupakan
suatu evolusi kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik
masih berada dalam jalur otoritasnya atau sudah berada diluar jauh
tanggungjawab dan kewenangannya. Selanjutnya akuntabilitas juga berorientasi
kepada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dapat
menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Disamping itu yang tidak kalah penting adalah bahwa akuntabilitas harus jujur,
objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan managemen
instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik
pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa pengelolaan
keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah.Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam
Concepts Statement Nomor 1 Tentang Objectives of Financial Reporting dalam
Winidyaningrum, 2009 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar
pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat
33
untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan
penggunaannya.
Sedangkan yang dimaksud karakteristik adalah ukuran-ukuran normatif yang
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan
laporan akuntansi, yaitu: menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai kecukupan
penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan
informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi
mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan
dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan
pajak dan pinjaman, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2.6. Penelitian Terdahulu
Mahaputra & Putra (2014) melakukan penelitian dengan variabel dependen
kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel
independennya yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi
informasi, sistem pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan. Data
yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data
sekunder. Sumber data primer dengan menyebar kuesioner dan sumber data
34
sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi SKPD Kabupaten
Gianyar dan gambaran umum Kabupaten Gianyar. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi nonpartisipan.
Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independennya
yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem
pengendalian intern, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indiarsih, 2014 dalam penelitiannya
menggunakan variabel independen kompetensi sumber daya manusia berdasarkan
hasil uji simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD,
Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya secara parsial
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi
Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan yang dilakuan oleh
Indriasari dan Nahartyo 2008 Penelitian (2008) diama dalam peneliannya
menunjukkan hubungan nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya
manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi.
Kesimpulannya adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian
intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap
keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
35
Kemudian dalam penelitian Hertati, 2015 bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial
variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dengan arah
yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, artinya semakin tinggi
teknologi Informasi dimanfaatkan, maka kualitas laporan keuangan daerah akan
semakin baik. Hal tersebut didukung dengan tingginya tanggapan responden
terhadap indikator perangkat keras (hardware) yang dibuktikan dengan jawaban
responden Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok setuju, serta sudah
memanfaatkan, memelihara perangkat keras (Hardware) , serta perangkat lunak
(Software) yang tersedia sudah sesuai dengan spesifikasi dalam menyusun laporan
keuangan/ menyelesaikan tugas pimpinan. Pegawai bagian keuangan juga tetap
akan menjalankan tugas-tugasnya, baik ada campur tangan yang besar oleh
pimpinan maupun tidak ada.
Gambar 2.Model Kerangka Pemikiran
Hubungan antara Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan SistemPengendalian Internal., Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia.
Sistem PengendalianIntern Pemerintah (X1)
Pemanfaatan TeknologiInformasi (X2)
Kompetensi SDM (X3 )
AkuntabilitasKeuangan Daerah (Y)
36
2.7. Pengembangan Hipotesis
2.7.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap
Akuntabilitas Keuangan Daerah
Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja
sumber daya manusia suatu organisasi serta sangat berperan penting dalam
pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan (fraud). Permendagri No. 59
tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah
proses yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan yang mencukupi
dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dan
keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program
dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian
tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti
organisasi pemerintah. Rahmadani, 2015 menyatakan bahwa variabel
pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan daerah Kabupaten Pasaman Barat. Semakin baiknya pengendalian
internal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang
dihasilkan.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kembali
hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.
H1: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadapAkuntabilitas Keuangan Daerah.
37
2.7.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti
terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance). Maka dari itu pemerintah daerah
memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan
daerah. Pemerintah juga wajib menyalurkan informasi keuangan daerah kepada
pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi yang terus berkembang untuk meningkatkan kinerja setiap
pegawai serta membangun jaringan sistem informasi manajemen untuk
menyederhanakan akses antar unit kerja.
Menurut penelitian yang dilakukan Yuliani & Agustini, 2016 menunjukan bahwa
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian akuntansi
atau keuangan telah melakukan pengelolaan data transaksi keuangan dengan
menggunakan software yang sesuai dengan perundang-undangan. Laporan yang
dihasilkan berasal dari sistem informasi yang telah terintegrasi, dengan adanya
jadwal pemeliharaan secara teratur atau peralatan yang rusak didata dan
diperbaiki tepat pada waktunya.
Ha: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap AkuntabilitasKeuangan Daerah.
38
2.7.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah
Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi kinerja setiap pegawai dalam perusahaan maupun sebuah instansi.
Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus,
dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas yang sudah dibebankan
kepadanya. Dengan memiliki karakteristik tersebut, tugas yang dilaksanakan akan
semakin efisien dan meningkatkan kualitas kinerja seorang pegawai. PP Nomor
105 tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 membawa perubahan
sangat besar dan memberikan suatu pendekatan baru dalam prosesnya institusi
dalam melakukan pengelolaan dan penyusunan keuangan daerah. Perubahan yang
sudah melekat dan tertanam dalam PP Nomor 105 tahun 2000 adalah terkait
dengan perubahan dalam suatu sistem pembuatan anggaran, baik proses
pembentukan anggaran maupun bentuk dan struktur APBD yang telah
dibuat.Perubahan yang telah terjadi merupakan suatu perubahan yang bersifat
secara paradigmatik, sementara perubahan yang bersifat secara pragmatik dan
teknis operasional diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, yaitu terkait
dengan penatausahaan keuangan daerah.
Yendrawati, 2013 menyatakan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia
berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan terbukti. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin bagusnya suatu kapasitas sumber daya manusia
yang ada dalam sebuah institusi, maka kualitas informasi laporan keuangan juga
semakin bagus.
39
Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis dimaksudkan untuk
meneliti kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Ha: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadapAkuntabilitas keuangan daerah.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Dalam Penelitian ini diharpakan akan dapat mengukur dan menganalisis pengaruh
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi
(TI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Akuntabilitas Keuangan
Daerah. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bandar
Lampung. Penetapan hipotesis yang mengacu pada kajian teoritis dan empiris
adalah merupakan langkah selanjutnya. Variabel - variabel penelitian yang
dihasilkan dari hipotesis tersebut dilengkapi dengan instrumen penelitian. Teknik
pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner.
3.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah metode kuantitatif dan desain penelitian yang digunakan
adalah desain deskriptif guna mendeskripsikan variabel-variabel penelitian untuk
mencari pengaruh antar variabel penelitian (Sugiyono, 2013). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen, variabel independen adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP),Kompetensi SDM dan Pemanfaatan teknologi informasi sedangkan
variable dependen adalah akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan
pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung.
41
3.3. Penentuan Sumber Data
3.3.1 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer
merupakan informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang
berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:60).
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan bantuan instrumen kuesioner.
Metode kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap
akuntabilitas keuangan daerah Kota Bandar Lampung.
3.3.2 Populasi dan sampel penelitian
Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin di
investigasi oleh peneliti (Ihsanti, 2014). Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar
Lampung yang terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, dan sekretaris daerah
dengan total responden 86 responden yg berkaitan dengan pengelolaan keuangan
daerah.
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam pengambilan
sampel terhadap responden. Metode ini digunakan karena informasi yang akan
diambil berasal dari kriteria tertentu berdasarkan pertimbangan yang sengaja
dipilih peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang
melaksanakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari pejabat penatausahaan
keuangan (PPK), bendahara, dan staff penatausahaan keuangan di beberapa OPD
42
Kota Bandar Lampung. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai
berikut :
1. Pegawai yang mengelola bagian akuntansi atau tata usaha keuangan pada
OPD Kota Bandar Lampung.
2. Pegawai yang bekerja sebagai kepala bagian dan staff bagian akuntansi atau
pengelolaan keuangan pada OPD Kota Bandar Lampung.
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Jenis data
primer yaitu data diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam bentuk
pernyataan secara terstruktur. Teknik yang digunakan adalah dengan
menyebarkan kuesioner atau angket kepada setiap responden. Metode kuesioner
ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya
Manusia, sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap akuntabilitas keuangan
daerah Kota Bandar Lampung.
Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan secara
tertulis pada sebuah lembaran kertas kepada responden untuk dijawab apa adanya
sesuai dengan pendapat responden tersebut. Dalam penelitian ini kuesioner yang
digunakan adalah jenis kuesioner tertutup, dimana pada setiap pertanyaan atau
pernyataan yang disediakan oleh peneliti tidak diberikan kesempatan kepada
responden untuk memberikan jawaban selain jawaban yang telah disediakan.
43
Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden yang terkait
dengan memberikan tanda atas jawabannya pada angket yang sudah disediakan.
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen.
Variabel dependen yaitu variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi oleh variabel
independen, sedangkan variabel independen yaitu variabel bebas yang
mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
Akuntabilitas Keuangan Daerah, sedangkan variabel independen dalam penelitian
ini terdiri dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)
Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
berdasarkan karakteristik kualitatif tiga komponen dalam LAN dan BPKP,
(2000) yaitu :
a. Penyajian/Pengungkapan
Diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi
gambaran keadaan kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan.
Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan
keuangan.
b. Integritas Keuangan
Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan
keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang
sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan Integritas laporan
44
keuangan berguna sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang
disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar agar tidak membuat
pengguna salah arah. Oleh karena itu informasi yang digunakan harus
menggunakan istilah yang dapat dimengerti dan juga andal. Selain itu
laporan keuangan harus bisa disajikan secara terbuka dan digambarkan
secara jujur.
c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan untuk menyajikan dan
melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama dibidang
administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.
3.4.2 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( X1)
Penerapan SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang
memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan
pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Dimensi dan indikator dari
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Lingkungan Pengendalian,
Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan
Pemantauan. Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item pertanyaan
pada kuesiner yang mengacu pada penelitian (Irwan, 2011). yaitu:
a) Lingkungan pengendalian.
b) Penilaian risiko.
c) Aktivitas pengendalian.
d) Informasi dan komunikasi.
e) Pemantauan.
45
3.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)
Teknologi informasi yang semakin berkembang akan memudahkan sumber daya
manusia dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer dan jaringan
internet. Variabel ini diukur dengan menggunakan 9 item pertanyaan yang
berkaitan dengan ketersediaan komputer dan jaringan internet dalam
melaksanakan tugas pekerjaan dan sudah digunakan (perangkat), jaringan
internet yang sudah terpasang dan dimanfaatkan dengan baik, proses pengelolaan
keuangan dan akuntansi dilakukan secara komputerisasi (pengelolaan data
keuangan), adanya software pendukung, serta adanya jadwal pemeliharaan
peralatan (perawatan). Kriteria tersebut dijadikan pedoman dalam item-item
pertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian Indriasari & Nahartyo, 2016.
3.4.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)
Sumber daya manusia merupakan kemampuan setiap individu maupun kelompok
dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi
kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Terdapat
sebuah isu penting dalam implementasi sistem yang akan mempengaruhi kualitas
informasi akuntansi yaitu interaksi antara sumber daya manusia. Pengetahuan
(Knowladge). Keterampilan (Skill) dan Perilaku (Attitude) merupakan indikator
yang digunakan dalam penelitian ini yang indikatornya dijadikan pedoman dalam
item-item pernyataan pada kuesioner yang mengacu pada Hutapea dan Thoha,
2011.
46
Tabel. 1Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi Operasional SkalaSitemPengendalianInternPemerintah(SPIP)
Penerapan SPIP dimensi dan indikator dari Indikatoryang digunakan dalam penelitian ini yaituLingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko,Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi,dan Pemantauan. Kriteria tersebut dijadikan pedomandalam item-item pertanyaan pada kuesiner yangmengacu pada penelitian (Irwan, 2011).
Likert
PemanfaatanTeknologiInformasi (PTI)
Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihatberkaitan dengan ketersediaan komputer sudahdigunakan (perangkat), jaringan internet yang sudahterpasang dan dimanfaatkan dengan baik, prosespengelolaan keuangan dan akuntansi dilakukansecara komputerisasi (pengelolaan data keuangan),adanya software pendukung, serta adanya jadwalpemeliharaan peralatan (perawatan) . Kriteriatersebut dijadikan pedoman dalam item-itempertanyaan kuesioner yang mengacu pada penelitian(Indriasari & Nahartyo, 2016).
Likert
KompetensiSumberDayaManusia(SDM)
Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitianini adalah Pengetahuan (Knowladge). Keterampilan(Skill) dan Perilaku (Attitude) merupakan indikatoryang digunakan dalam penelitian ini yangindikatornya dijadikan pedoman dalam item-itempernyataan pada kuesioner yang mengacu pada(Hutapea dan Thoha, 2011).
Likert
AkuntabilitasKeuanganDaerah(AKD).
Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dimaksuddalam penelitian ini adalah berdasarkan karakteristikkualitatif tiga komponen dalam LAN dan BPKP,(2000) yaitu :1. Penyajian/Pengungkapan2. Integritas Keuangan3. Ketaatan Terhadap Peraturan
Likert
3.5. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel
dalam rangka mengumpulkan data. Dalam penelitian ini digunakan instrumen
penelitian berupa kuisioner atau angket. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-
indikator yang telah ditetapkan, berdasarkan pembatasan masalah dan kajian
teoritis sebelumnya, maka dapat ditentukan indikator variabel (Arikunto, 2010)
47
Indikator-indikator tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi butir-butir item
pernyataan.
Indikator variabel dependen (Y) akuntabilitas keuangan daerah (AKD) diperoleh
dari LAN BPKP, 2000 dengan 7 pertayaan., data variabel independen X1diperoleh dari Irwan, 2011 tentang SPIP dengan 10 item pertanyaan, untuk
variabel independen X₂ tentang TI diperoleh dari Indriasari & Nahartyo, 2016.
dengan 9 item pertanyaan.untuk variabel independen X₃ di peroleh dari Hutapea
dan Thoha, 2011 dengan 7 item pertayaan. Item pertanyaan yang digunakan
untuk mengukur masing- masing variabel penelitian sebagian telah dimodifikasi
dan dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut:
Tabel 2. Variabel, Dimensi, Indikator Penelitian dan Skala pengukuran.
Variabel Dimensi l Indikator Pertanyaan
Skala Keterangan
AkuntabilitasKeuangan(Y)
LAN BPKP,(2000)
1.Penyajian/pengungkapan
2.Integritas
3.Ketaatan padaperaturan
1.Laporan Keuanganmencakup semuatransaksi yangterjadi2.Laporan keuangandapat dibandingkan/andal3.Laporan keuanganbebas dari kesalahanmaterial4.Laporan KeuanganmenyajikanInfomasi
keuangan lengkap5.Laporan keuanganmenjadi Tolok ukur
kebutuhan parapengguna6 Penyusunanlaporan keuangantepat waktu danLengkap7. Pelaporanrealisasi pendapatantepat waktu
A 1-4
A 5-8
SkalaLikert
1-5
Item pertanyaannomor 5,6,7,8,9,dan 10 telahdimodifikasikarena penelitiingin lebihmenekankanpada entitaspelaporansedangkan padaitem pertanyaanpenelitiansebelumnyalebihkepada entitasakuntansi.
48
8. Pelaporanrealisasi belanjatepat waktu9.Laporan Keuangandisusun berdasarkanStandar AkuntansiPemerintahan10. LaporanKeuanganPemerintah Daerahdi review olehinspektorat11. LaporanKeuanganPemerintah Daerahdiaudit oleh BPK12. LaporanKeuanganPemerintah Daerahauditeddisampaikan kepadaDPR
A 8-12
PenerapanSPIP (X1)(PeraturanPemerintahNomor 60Tahun 2008)
1. LingkunganPengendalian
2. PenilaianResiko
3. AktivitasPengendalian
4. InformasidanKomunikasi
5. Pemantauan
1.Penegakan nilaiintegritas dan etika
2.KomitmenterhadapKompetensipegawai
3. Analisis resiko4. Identifikasi resiko
5. Kebijakan danMekanismepengendalian
6. Pengembangankegiatanpengendalian
7.Informasioperasional dankeuangan8.Implementasisistem
Informasi
9. Prosedur tindaklanjutdari hasiltemuan10.Temuandievaluasi,
ditanggapi dandilaksanakan
B 1-2
B 3-4
B 5-6
B 7-8
B 9-10
SkalaLikert1-5
Itempertanyaannomor 1 telahdimodifikasikarena adanyapenegakan nilaietika yang tepatsangatdiperlukan.
Itempertanyaannomor 2 telahdimodifikasikarena karenapendidikan danpelatihan sangatpenting untukmeningkatkankompetensipegawai.
49
PTI (X2)(Indriasari &Nahartyo,2016)
1. Perangkat
2. Pengelolaandatakeuangan
3. Perawatan
1.Jaringan internetterpasang dan
berfungsi2.Pemanfaatanjaringaninternet3. Komputer cukupMemadai
4.Pedoman danprosedurpemanfaatan teknologi5.Pemanfaatanaplikasisesuaidengankebutuhan6.Komputerisasiprosesakuntansi7.Integrasi sistem
informasi danlaporanManagerial
8. Pemeliharaanperalatanteknologiinformasi9. Pendataanperalatan danwaktuperbaikan
C 1-3
C 4-7
C 8-9
SkalaLikert1-5
Penambahanitempertanyaannomor4 tentangpedoman danprosedurpemanfaatanteknologiinformasi.
KompetensiSDM (X3)Hutapeadan Thoha(2011)
1.Pengetahuan
2.Keahlian
3. Perilaku
1.Uraian tugaspokoksesuaidengan fungsi2.Pengetahuantentangsiklusakuntansi3.Pengetahuantentangperaturanyang telahditetapkan4.Kemampuan
dalam menyusunlaporankeuangan
5.Pendidikan danpeatihan6.Mengedepankanetikadalam bekerja7.menolakterhadapintervensi yangdapatmenimbulkanpelanggaran
D 1-3
D 4-5
D 6-7
SkalaLikert1-5
Itempertanyaannomor 3 telahdimodifikasikarena penelitimengacu padaPP nomor 71tahun 2010sedangkanpadapenelitiansebelumnyamenggunakanPPnomor 24tahun2005
Itempertanyaannomor 4 telahdimodifikasikarena penelitiingin lebihmenekankan
50
pemahamantentangkomponenlaporankeuangan
Sumber Data, Diolah Tahun 2019
Untuk pernyataan, PenerapanSistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP),
Kompetensi Sumber DayaManusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi
(TI), dan akuntabilitas keuangan daerahmenggunakan alternatif jawaban yang
sama yaitu: 5 =Sangat Setuju (SS). 4 = Setuju (S), 3 = Netral (N), 2 = Tidak
Setuju (TS) , 1 = Sangat Tidak Setuju (STS).
3.6 Metode Analisa Data
3.6.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Pengumpulan data akan diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor dari
jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel, kemudian hasil
korelasi tersebut akan dibandingkan dengan nilai kritis (r tebel) pada taraf
signifikan 0,05. Uji validitas ini dapat digunakan untuk menghitung korelasi
secara parisial dari masing-masing indikator yang dibuat dari sebuah variabel
dengan total variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2013).
3.6.2 Uji Reabilitas
Menurut Ghozali (2013), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner
yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat
dikatakan reliabel atau andal yaitu dengan melihat jika jawaban dari seseorang
terhadap pertanyaan yang diajukan dapat konsisten dan stabil sesuai keyakinan
51
responden itu sendiri.. Program SPSS 23.0 for Windows yang digunakan
memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach
Alpha (α). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika cronbach’s alpha ≥
0,6 (Ghozali, 2013)
3.7 Uji Hipotesis
Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap
variabel independen (x) terhadap variabel dependen (Y) secara bersamaan
(Ghozali, 2013). Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang
diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:
Y = α + β ₁ X₁ + β ₂ X₂ + β ₃ X₃ + e.
Keterangan:
Y = Akuntabilitas Keuangan Daerah
α = Konstanta
β₁ β₂ β₃ β₄ = Koefisien regresi
X₁=Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)
X₃ = Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
e = Error
Sementara itu langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen adalah dengan uji koefisien determinasi (R2), Uji –F
dan Uji-t
52
3.8 Evaluasi Hasil Regresi
3.8.1 Nilai R2 (Koefisien Determinan)
Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa % pengaruh variabel
bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variable terikat (Y), Jika
nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam
menjelaskan variasi variabel dependen (Y) sangat terbatas. Begitu pula
sebaliknya, nilai R2 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen besar (Ghozali, 2013).
3.8.2 Uji F
Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang akan diteliti memiliki
nilai signifikan atau tidak signifikan. Pada uji ini digunakan hipotesis sebagai
berikut:
H0 : β1 = β2 = β3 = 0
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0
F-hitung =
Diamana:
R2
= Koefisien determinasi
k = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk
konstanta
n = Jumlah observasi
53
Jika F signifikansi (p < α, α = 5%, maka model regresi memiliki tigkat kesesuaian
model yang baik. Dan apabila nilai F signifikan ≥ (α) tingkat signifikansi 5%
maka model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang tidak baik.
3.8.3 Uji t
Uji t ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variable independen secara
invidual atau parsial terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Ketentuan
penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut :
Ho: Variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel
dependen (Y).
Ha: variabel independen (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
(Y).
Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2011) adalah dengan
menggunakan angka probabilitas signifikansi atau angka tingkat kepercayaan,
yaitu jika angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka H0 diterima.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) , Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI),
dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Akuntabilitas Keuangan
Daerah di Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Bedasarkan hasil analisis data
yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas keuangan daerah. Dimana hasil regresi menunjukkan bahwa
variabel sistem pengendalian intern hipotesis (H0) diterima dan (Ha1)
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern akan
berpengaruh meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang dihasilkan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan
teknologi informasi hipotesis (H0) diterima dan (Ha2) ditolak. Namun hasil
pengujian dalam penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi
oleh pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
kurang dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan dimungkinkan pemerintah yang
kurang siap dalam menerapkan sistem teknologi informasi dengan lebih baik.
Dalam proses pengelolaan keuangan/akuntansi hingga pembuatan laporan
71
keuangan masih belum semua terkomputerisasi atau masih ada yang masih
dilakukan secara manual.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Keuangan Daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kompetensi
sumber daya manusia dengan hipotesis (H0) diterima dan (Ha1) ditolak.
Dilihat dari pengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki setiap
pegawai pemerintahan Kota Bandar Lampung sudah amat mencukupi dimana
tidak ada lagi pegawai lulusan SMA serta sikap dan tanggung jawab setiap
pegawai terhadap tugasnya masing-masing. Deskripsi jabatan merupakan
dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan
yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik selain itu faktor internal diri pegawai itu sendiri yaitu dorongan dari
dalam diri (motif) dimana kurangnya reward atau penghargaan bagi pegawai
yang berkompeten, seolah tidak ada yang membedakan antara pegawai yang
berkompeten dengan yang tidak berkompeten sehingga mempengaruhi
karakteristik mental dan watak (sikap) seorang pegawai dalam bekerja.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut :
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada d e l ap an ( 8 ) O r gan i sas i
P e r an gk a t D ae r ah ( O PD ) d i Pemerintahan K o t a Ban d a r
Lam p u n g sehingga hasil penelitian yang bersifat umum, perlu
dilakukan penelitian kembali dengan objek penelitian yang lebih
besar.
72
2. Masih sedikitnya jumlah responden yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat
menambahkan jumlah responden.
3. Jabatan responden sebaiknya dikhususkan bagi pengelola keuangan
saja seperti Kepala Sub Bagian Keuangan atau paling tidak bendara,
sehingga dapat dipastikan mereka benar – benar mengerti, paham dan
mengusai tentang bagaimana akutansi dan keuangan.
4. Masih lemahnya pengetahuan dan keahlian responden di
beberapa instansi pemerintah daerah dalam proses penyusunan dan
penyajian laporan keuangan, hal ini disebabkan latar belakang
pendidikan yang kurang sesuai dan pelatihan yang belum
berkelanjutan.
5. Dalam pengujian validitas instrumen peneliti masih menggunakan
program SPSS, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat
menggunakan program lain yang lebih tepat untuk mengolah data
yang sifatnya variabel laten.
5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan diatas peneliti dapat memberikan beberapa saran yang
dapat dipertimbangkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu sebagai
berikut :
1. Mengharapkan bagi pegawai Kota Bandar Lampung, terutama pegawai yang
bertugas atau terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan akutansi
keuangan sebaiknya lebih dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan
tentang SAP melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
73
2. Bagi pemerintah daerah perlu menempatkan pejabat pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, bukan
berdasarkan hubungan kekerabatan dan kedekatan.
3. Perlu diperbanyaknya pengadaan belanja modal berupa komputer/laptop, baik
itu hardware maupun software, serta perbaikan sistem jaringan untuk
memenuhi kebutuhan instansi pemerintah Kota Bandar Lampung atas
teknologi informasi sebagai akses sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah dan lebih meperhatikan spesifikasi muatan ram pada laptop atau
komputer, karna semakin banyak aplikasi berbasis e-internet maka Ram yang
digunakan juga akan semakin besar.
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno. 2012. “Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan olehAkuntan Publik”. Jilid 1, Edisi 4, Jakarta: Salemba empat.
Afriansyah, Jazak. 2010. Memahami Leadership Gap Syndrome.www.kompas.com (diakses tanggal 5 Agustus 2019)
Amir, T. (2015). Merancang Kuesioner:Konsep dan Panduan untuk PanduanSikap, Kepribadian dan Perilaku. Jakarta: Penada Media Group.
Ataina, H. (2002). Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan: BerbagaiTeori dan Pendekatan yang Melandasinya. JAAI Vol.6 No.2, Des 2002 .
Wahyuni, Ambar. 2015. BPK Berikan Opini WTP atas Laporan Kuangan KotaBandar Lampung 2014. www://bandarlampung.bpk.go.id/?p=5519. Diakses 7April 2015.
Cozby, P. C. (2009). Method in Behaviour Research. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Darlis, 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan TeknologiInformasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan PelaporanKeuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau)Jurnal Ilmu – Ilmu Sosial. 4(3): 1-15.
Dolly,R (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap AkuntabilitasKeuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota se-Provinsi SumateraBarat). Skripsi Padang: Universitas Negeri Padang.
Dian, Irma (2014), Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem.Informasi Akuntansi ... Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publikdi Indonesia. Penerbit Salemba Empat
Fikri, Biana Adha Inapty, dan Martiningsih. 2015. PengaruhPenerapan StandarAkuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran AuditInternalterhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan SistemPengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating. Universitas MataramNTB
Gozali, I. (2006). Structural Equation Modeling; Metode Alternatif dengan PLS.Semarang: Badan Penerbit Undip.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19(Edisi Kelima). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
____________2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS.
21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar N. 2012. Basic Econometrics. McGraw-Hill, Inc. New York.
Hall, J. A. (2009). Konsep Pengendalian Internal. Dalam Accounting InformationSystem (hal. 181). Jakarta: Salemba Empat.
Hasibuan ( 2010 Hasibuan. ( 2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara.
Hertati Lesi. (2015). Competence of Human Resources, The Benefits of InformationTechnology on Value of Financial Reporting in Indonesia. Literatur : ResearchJournal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847(Online) Vol.6, No.8, (2015) : 1-8.
Hidayati, N. N. (2004). Pengaruh Public Governance Terhadap Kualitas Kinerja.Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 273.
Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2011. Kompetensi Komunikasi Plus:Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yangDinamis. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
IAI. (2001). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014. (2015). Jakarta: BadanPemeriksa Keuangan.
Indriasari, D., & Nahartyo, E. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengenalian Intern Akuntansiterhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studipada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir). E-JournalUniversitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas SumberDaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian InternAkuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah: StudiPada Pemerintaha Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir. SimposiumNasional Akuntansi XI, Pontianak.
Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and theEffectiveness of Government Internal Control Toward the Quality ofFinancial Reporting in Local Goverment. Research Journal of Financeand Accounting, 5(20), 38–47.
Irwan, D. 2011. “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ProvinsiSumatra Barat.” Tesis. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. 2016. Faktor-Faktor yangMempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diKabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Akuntansi Sektor Publik 98–109.
Mulyadi. 2010. Auditing, Sistem Pengendalian Intern dan LingkunganPengendalian Internal. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
Joe F. Hair, Cristian M Ringle and Marko Sarstedt. (2011). PLS- SEM: Indeed aSilver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice , 139-151.
Jogiyanto.(2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Penerbit Andi
Kawedar, W. (2009). Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern. JurnalAkuntansi dan Auditing .
Kemal Hidayah, Rustan A. (2015). Analisis Penerapan Unsur LingkunganPengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten KutaiKertanegara. Jurnal Burneo Administrator Vol. 11 No.1 , 72-99.
Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Lampung Timur. (2013). LampungTimur Dalam Angka. Sukadana: BPS Kabupaten Lampung Timur.
Komarasari, W. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, PemanfaatanTeknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi TerhadapKeterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD KabupatenBantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). Jurnal Akuntansi Sektor Publik1–12.
LAN, BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: LembagaAdministrasi Negara.
LAN-RI. (1999). Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.589/IX/6/Y/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
Mahaputra Putra.2014.Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KualitasInformasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah.Jurnal AkuntansiUniversitas Udayana, ISSN:2302-8556
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jogjakarta: UPPSTIMYKPN.
Mardiasmo. (2008). Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan KinerjaPemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Bisnisdan Akuntansi , 441.
Michael Armstrong, Angela Baron. (1998). Performance Management. London:Institute of Personal and Development.
Miftahul Ulum, Made Tirta, Dian Anggraini. (2014). Analisis Structural EquationModeling (SEM) untuk sampel Kecil dengan Pendekatan Partial LeastSquare (PLS). Prosiding Seminar Nasional Matematika (hal. 1-15).Jember: Universitas Jember.
Nuning Hindrani, Imam Hanafi, Tjahjanulin Domai (2012). SPIP dalamPerencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah ( Studi pada DinasKesehatan Kabupaten Madiun). Jurnal Wacana, Vol.15 No.3
Nur Azlina, Ira Amelia. (2014). Pengaruh Good Governance dan PengendalianIntern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. JurnalAkuntansi Universitas Jember , Vol. 12 No.2 Des.
Nurhakim, M. R. (2014). Implementasi e-Government dalam MewujudkanTransparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Indonesia. JurnalIlmu Administrasi Vol.XI No.3 , 403-422.
Pasoloran, O. (2001). Teori Stewardship : Tinjauan Konsep dan Implikasinyapada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Bisnis dan Akuntansi,419.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 59 tahun 2009 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah,http://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/.../permendagri-no-59-tahun-2009.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/postpp-no-56-tahun-2005-tentang-sistem-informasi-keuangan-daerah/--232-267-PP56_2005.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah2010, http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/postpp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintah/--232-267-PP71_2010.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternalPemerintah2008,http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/PP60Thn2008SPIP.pdf.
Rahardi, D. R. (2007). Peranan Teknologi Informasi dalam peningkatanpelayanan sektor publik. Seminar Nasional Teknologi.
Rahmadani, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, SistemAkuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, danSistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan KeuanganPemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Pasaman Barat, 2(2), 1–15.
Roviyantie, D. (n.d.) 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia danPenerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap KualitasLaporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi Sektor Publik (2), 1–27 .
Richardus Eko Indrajit (2016).Pengantar Sistem dan Teknologi formasi.:Preinexus
Riduwan. (2004). Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta.
Riduwan. (2002). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung:Alfabeta.
Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart. (2015). Sistem InformasiAkuntansi. Edisi ketigabelas, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
,Syarifuddin, Akhmad. Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Peran Audit Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan VariabelIntervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris PadaPemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis Vol. 14 NO.02, 2014.
Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. 2016. Faktor-Faktor YangMempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KotaSemarang. Jurnal Akuntansi Sektor Publik (1), 179–192.
Suyanto. (2005). Pengantar Teknologi Informasi untuk Bisnis. Yogyakarta:Penerbit Andi.
Sukmaningrum, T (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi InformasiLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada PemerintahKabupaten dan Kota Semarang). Tesis. Surakarta: UniversitasDiponegoro.
Umar, H. (2010). Desain Penelitian Managemen Strategik ; cara mudah menelitimasalah-masalah manajemen strategik untuk Tesis dan Praktik Bisnis.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Wibowo. (2007). Managemen Kinerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Widarjono, A. (2015). Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS,AMOS dan SMARTPLS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Winidyaningrum, C. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan PemanfaatanTeknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan KetepatwaktuanPelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel InterveningPengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di PemdaSubosukawonosraten). Tesis Surakarta:.Universitas Sebelas Maret.
Pramudiarta, (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, PemanfaatanTeknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap NilaiInformasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi pemerintahdaerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang danKabupaten Kendal). Skripsi Semarang: Univrsitas Diponegoro.
Yustiono, E. (2015). Konsepsi Kompetensi. Diambil kembali dari STIA LANBandung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara. (2004). Bandung: Citra Umbara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (2004).Bandung: Citra Umbara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara. (2006). Bandung: Fokusmedia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah. (2006)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang PedomanPelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (2008).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (2008).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 TentangPengelolaan Keuangan Daerah. (2006). Bandung: Fokusmedia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara .BPK RI.(2007).