MEDIAIND@NESIAo Selasa 0 Rabu 0 Kamis 0 Jumat

4 5 6 7 8 9 10 1120 21 22 23 24 25 26

o Mar OApr OMei OJun OJul 0 Ags

o Sabtu 0 Minggu12 13 14 15 16

27 ~ 29 30 31

8Sep OOkt ONov ODes

UU BHP dan Prospek- - - . """~ - -

PengelolaanPendldik"an~Tinggi...- ;:0::-_ -.- _~ ~__

Oleh Tatang MuttaqinA JS :::urtln University-Australia

<; 'ektoratAgama dan PendidikanBappenas

O AYA saing nasional sang at diten-tukan oleh kemampuan mengem-bangkan iImu pengetahuan,melakukan inovasi teknologi, dan

mendorong program penelitian dan pengem-bangan untuk melahirkan penemuan-pene-muan baru yang bermanfaat bagi pengembang-an ekonomi berbasis pengetahuan, Dalamkonteks ini, lembaga pendidikan tinggi me-nempati posisi sangat penting dan strategiskarena berperan daIam (1) ~elahirkan tenagakerja terlatih, kompetitif, dan profesionaI, (2)mengembangkan iptek sebagai instrumenpokok di era globalisasi ekonomi, dan (3)meningkatkan kemampuan mengaksesperkembangan ilmu pengetahuan di tingkatglobal dan mengadaptasinya menurut kontekslokal (World Bank 2002).

Menurut World Competitiveness Report,

-serta hngKungan oIsmsl1ClSlOnal}, menem':-patkan Indonesia pada urutan ke-19 di an taranegara-negara anggotaAPEC, jauh di bawahSingapura yang berada di posisi ke-2, Taiwanke-6, Korea Selatan ke-9, dan Malaysia ke-lO.Sementara itu, Thailand menempati urutanke-ll, China ke-13, Vietnam ke-16, dan Fil-ipina ke-17.

Dengan posisi peta kekuatan persaingandi tingkat dunia seperti ini, tidak ada pilihanlain bagi bangs a Indonesia untuk memper-cepat peningkatan daya saing nasional mela-lui penyelenggaraan pendidikan tinggi yangberkualitas.

Education Supplement - QS World Univer-sity Rankings (2005-2008), yait).J UGM, ITB,UI, Undip, Unair, IPB, serta UI;\'ibraw.

Relevansi pendidikan tinggi juga belummenunjukkan hasil yang sig{lifikan yangditandai adanya kecenderungan peningkatanpengangguran lulusan PT, dari sekitar183.629pada 2006 menjadi 409.~90 pada 2007.Demikian halnya dengan perolehan patendan publikasi internasional yang belummenunjukkan peningkatan si'gnifikan jikadibandingkan dengan jumlah pendudukIndonesia yang demikian besar. Pada 2006,perolehan paten sebanyak :Upaten danmengaIami sedikit peningkatiln menjadi 15paten pada 2007. Adapun pub(ikasinterna-sional baru mencapai 21 art*el pada 2006dan 30 artikel pada 2007 (Ditjen Dikti Dep-diknas,2007).

Seiring dengan terjadinya perubahan da-lam ketatanegaraan, otonoII)i PT kembalimenjadi pilihan terbaik untuk)hengembang-kan perguruan tinggi salah satunya melaIuiPP nomor 61 / 1999 tentang Perguruan TinggiBadan Hukum Milik Negara, (PT-BHMN).

Potret pengelolaan pendldikan tinggiKerangka Pengembangan Pendidikan

Tinggi Jangka Panjang (2003-2010) difokus-kan untuk menjawab tiga isu strategis yaitu(1) daya saing nasional melalui keunggulan(excellence) serta eqriity dan social responsibil-ity, (2) otonomi perguruan tinggi melaluireformasi peraturan (legal reform) dan struk-tur pendanaan (junding structure), serta (3)kesehatan 'organisasi dengan meningkatkanpengembangan kapasitas dan kerja sarnakelembagaan (capacity building and institu-tiolJalcooperatiOlI).

Berbagai upaya pemerintah dan masyarakatdalam membangun pendidikan tinggi telahmenunjukkan hasiI yang cukup menggembira-kan yang ditunjukkan dengan semakin me-ningkatoya angka partisipasi kasar (APK)pada jenjang pendidikan tinggi yang pada2007 telah mencapai 17,26%atau sekitar 4,375juta mahasiswa telah tertampung dalamsistem pendidikan tinggi nasional (Depdik-nas,2007).

Meskipun demikian, keberhasilan tersebuttampaknya belum mampu melampaui APKPT di negara ASEAN lainnya, seperti Thai-land 42,7%, Malaysia 32,5%, dan Filipina28,1°10.Bila ditilik dari sisi kualitas, sudahmenunjukkan peningkatan yang ditandaidengan adanya tujuh PTN yang masuk WorldTop Universities versi The Times Higher;;;;:;I___

berdasarkan growth competitiveness index(GCl) yang mencakup tiga indikator (teknolo-gi, lembaga-lembaga pubIik, dan Iingkunganmakroekonomi), posisi Indonesia bertenggerdi peringkat ke-69 pada 2004 dan membaikdi 2007 menjadi peringkat ke-54. Malaysiasemakin menanjak dari nomor 31 pad a 2004menjadi nom or 21 pad a 2007. Merujuk lapo-ran '(lng sarna, berdasarkan business com-

pet 'lessmdex (BCl)yang mencakup duaind , :or (stral~gL dan operasi p~rusahaan

Dalam pelaksanaannya,otonomi PT bukan tanpamasalah, apalagi di era tran-sisi saat ini dengan setiapperubahan senantiasamelahirkan berbagaiekses dan berbagaiketidakakuratan

penafsiran yang~pada akhirnva ber-

- --. -- - K lip i n 9 Hum Q5 Un p Qd 2009

- - - - -- - - -

~n-biaya sosial yang cukuptinggi.

Kesan inilah yang me-nguat ketika Undang-Un-dang No 9/2009 tentang Ba-dan Hukum Pendidikan (UUBHP) ditetapkan pada 17 Desem-ber 2008. Sejatinya undang-undangitu ditujukan untuk memperkuat oto-nomi penyelenggaraan pendidikan, tetapidalam ranah publik dimaknai sebagai usahalepas tangan pemerintah sehingga menjadikontroversi yang berkelanjutan. Pada jenjangpendidikan dasar dan menengah, UU terse-but merupakan kelanjutan dari manajemenberbasis sekolah / madrasah (school basedmanagement)yang merupakan bentuk oto-nomi manajemen pendidikan pada satuanpendidikan.

Semen tara itu, pad a jenjang perguruantinggi, UU tersebut menjadi landasan oto-'nomi perguruan tinggi yang merupakankemandirian perguruan tinggi untuk menge-lola sendiri lembaganya.

Kelahiran UU BHP sejalan dengan perkem-bangan masyarakat yang semakin menuntutlayanan yang lebih baik dan responsif denganpengelolaan perguruan tinggi dituntut untukmeningkatkan kualitas layanannya. Hal itusemakin dirasakan dengan semakin terbu-kanya persaingan dalam penyediaan jasapendidikan tinggi.

Setidaknya ada tiga model pengelolaanperguruan tinggi negeri yang berkembangsaat ini. Pertama pola PTN konvensionalyang selama ini dilakukan PTN denganmengacu pada UU No 2/1989 ten tang SistemPendidikan Nasional dan PP No 60/1999ten tang Pendidikan Tinggi. Kedua, pol aBHMN dengan mengacu pada UU No 2/1989tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No61/1999 ten tang Perguruan Tinggi BadanHukum, dan PP 152-155/2000 untuk empatPTN, yaitu Universitas Indonesia (VI), Insti-tut Teknologi Bandung (lTB), Universitas

~ -Gadjah Mada (UGM), dan Institut PertanianBogor (IPB). Pada tahap selanjutnya Univer-sitas Sumatera Utara (USU), UniversitasPendidikan Indonesia (UP!), dan UniversitasAirlangga (Unair) menyusul menjadi PTBHMN. Ketiga, pola badan layanan umumyang bersandar pada UU No 2/1989 dan UUNo 20/2003 ten tang Sistem Pendidikan Na-sional dan UU No 1/2004 ten tang Perbenda-haraan Negara serta PP No 60/1999 dan PPNo 23/2005 ten tang Pengelolaan KeuanganBLU. Universitas Diponegoro (Undip) danUniversitas Padjadjaran (Unpad) adalahpenganut model BLU ini.

Keanekaragaman model pengelolaan per-guruan tinggi di Indonesia merupakansebuah respons perguruan tinggi terhadapperkembangan di dalam masyarakat. Kebera-gaman respons perguruan tinggi juga terjadidi berbagai negara.

Setidaknya ada empat model perguruantinggi yang berkembang saat ini yaitu (1)model corporatisation universities seperti yangterjadi di Australia, Malaysia, dan ]epang, (2)model entrepreneurial universities seperti diSingapura, (3) model autonomousuniversities

_ ~I?erti yang dicoba _dilak'!:!,kanIndonesia dan

Thailand, dan (4) model people-founded uni-versities sebagaimana yang diterapkan diChina dan Vietnam. Keempat model tersebutmemiliki keunggulan dan kekurangan mas-ing-masing sehingga sangat tergantungdengan konteks dan dinamika stakeholder-nya.

Dalam upaya memfasilitasi pengaturanpengelolaan pendidikan, termasuk pendidik-an tinggi sebagaimana tersurat dalam UU No20/2003 ten tang Sistem Pendidikan Na-

sional Pasal 53ayat (1) dan (2), di penghujung2008 pemerintah bersama DPR menetapkanUU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pen-didikan (BHP) yang secara bertahap menun-tut konvergensi pengelolaan perguruan

tinggi.Kehadiran UU BHP sejatinya bisa men-jadi instrumen untuk memperkuat

otonomi PT sehingga kemandirianpengelolaan PT benar-benar di-

laksanakan secara transparandan akuntabel. Pengelo-

laan PT yang transparandan akuntabel akan

mampu memperkuatkepercayaan

(trust) stakehold-er terhadap

PT se-

hingga civitasacademica dapat fokusmemperkuat kualitaslayanannya.

Seperti halnya otonomidan desentralisasi pe-merintah daerah, oto-nomi PT melalui BHPjuga bisa menimbulkankeruwetan baru apa-bila pemerintah, da-lam hal ini Departe-men Pembina PTN

tetap ambigu da-lam memetakanan tara tug as, ke-wenangan, dan pem-biayaan. Salah satukeruwetan desentralisasikepemerintahanadalah kar-

ena pemerintah pusat menyerahkan tang-gung jawab dan kewenangannya kepadapemerintah daerah, sedangkan pembiayaan-nya tetap dipegang pemerintah pusat seh-ingga muncul adagium 'melepas kepalasambil memegang buntut'. Jika pelimpahantersebut benar-benar dilaksanakan dan

diberikan dukungan sumber daya dan super-visi yang memadai, penguatan pengelolaansatuan penyelenggara pendidikan benar-benar akan menjadi kenyataan. Satuan pe-nyelenggara pendidike:h yang kokoh akanmenjadi prasyarat (qonditiosinequanon)unh~kmenyelenggarakan pendidikan yangberkualitas.

EBET

----