Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI PASAR PANDEGLANG
KABUPATEN PANDEGLANG
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Pada Program Studi Administrasi Publik
Oleh
Vika Kartika
NIM 6661132054
ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, Maret 2018
ABSTRAK
Vika Kartika. NIM. 6661132054. 2018. Skripsi. Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Program
Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Dr.Agus Sjafari M.Si. dan
Pembimbing II : Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si
Pengelolaan retribusi pelayanan pasar ini sangat penting dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang ini dilatarbelakangi
oleh permasalahan banyak para pedagang tidak membayar sesuai dengan Perda
No 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Penelitian ini dilakukan untuk
memperoleh data mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan adalah teori
Manajemen Keuangan Daerah dari Mahmudi (2010 :17-18). Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknis analisis data
menurut Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
perluasan basis penerimaan belum ada pengembangan, tidak ada peningkatan,
tidak ada penambahan objek retribusi baru dan juga tidak meningkatnya tarif
retribusi pelayanan pasar, adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh
pedagang dan petugas, kurangnya pengawasan, transparansi dan akuntabilitas
belum terwujud, prosedur administrasi retribusi lebih mudah dan sederhana,
sehingga belum maksimal dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Saran peneliti yaitu Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini melakukan sosialisasi kepada
para pedagang guna memberikan kesadaran dalam membayar retribusi pelayanan
pasar demi tercapainya target retribusi pelayanan pasar sehingga dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kata Kunci : Pengelolaan, Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRACT
Vika Kartika. NIM. 6661132054. 2018. Script. Management Retribution of
Market Service in Pandeglang Traditional of Pandeglang Regency. Public
Administration Department. Social and Politics Faculty. A State of Sultan
Ageng Tirtayasa University. Advisor I : Dr. Agus Sjafari, M.Si. and Advisor II :
Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si
Management of retribution of market service is very important in increasing the
Local Original Income (PAD). In the research on the Management Retribution of
Market Service in Pandeglang Traditional of Pandeglang Regency is motivated by
the problems of many traders do not pay in accordance with Regulation No 10 of
2011 on Public Service Levies. This research was conducted to obtain data on
Retribution Management Service Market in Pandeglang Traditional of
Pandeglang Regency. The theory used is the theory of Regional Financial
Management from Mahmudi (2010 : 17-18). The method used in this research is
qualitative descriptive. Technical data analysis in this study using an interactive
model in data analysis according to Miles and Huberman. The results of this
study indicate that the expansion of the revenue base has not been developed,
there is no increase, no addition of new retribution objects nor the increase of
market service retribution rates, the existence of deviant behavior by traders and
officers, lack of supervision, transparency and accountability has not
materialized, the administrative procedure of retribution is easier and simpler, so
it is not maximal in the Management Retribution of Market Service in Pandeglang
Traditional of Pandeglang Regency. The researcher recommends that the
Department of Industry, Trade and ESDM of Pandeglang Regency socialize to the
traders to give awareness in paying retribution of market service for the
achievement or market service retribution target so as to increase Local Original
Income (PAD).
Keywords : Management, Retribution of Market Services
MAN JADDA WAJADA
Sesuatu akan menjadi kebanggaa,
Jika sesuatu itu dikerjakan,
Dan bukan hanya dipikirkan.
Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan,
Jika kita awali dengan bekerja untuk mencapainya,
Bukan hanya menjadi impian.
Skripsi ini kupersembahkan :
Ibu, Bapak, adik-adikku dan seluruh keluargaku
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat,
berkah, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta
salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.
Kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang selalu berusaha untuk
beristiqomah untuk menjadi umat-Nya. Dan atas berkat dan rahmat-Nya pula,
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang”. Hasil dari skripsi ini tentunya tidak lepas
dari bantuan banyak pihak yang telah mendukung peneliti. Maka dengan
ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-
pihak sebagai berikut:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Rahmawati, S.Sos, M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
ii
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Listyaningsih, S.Sos, M.Si. Ketua Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Dr. Arenawati, M.Si. Sekretaris Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Dr. Agus Sjafari, M.Si. Dosen Pembimbing I peneliti di Program Studi
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sultas Ageng Tirtayasa.
9. Yeni Widyastuti M.Si. Dosen Pembimbing II peneliti sekaligus Dosen
Pembimbing Akademik di Program Studi Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
10. Semua Dosen Jurusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
11. Staff Jurusan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
12. Bapak H. Yuhana S. E sebagai Kepala bidang Pengembangan dan
Penataan Pasar yang telah membantu dan memberikan data yang
dibutuhkan peneliti untuk penelitian selama ini secara transparan dan
responsif.
13. Bapak Aip Somahmud S.E sebagai Kepala Seksi Penataan Pasar yang
telah membantu dan memberikan data yang dibutuhkan peneliti untuk
penelitian selama ini.
iii
14. Orangtuaku yang senantiasa memberikan dorongan, bantuan, dan
dukungan serta doa yang ikhlas bagi anaknya. Dan merekalah yang tanpa
lelah mendampingiku hingga sekarang, orangtuaku merupakan alasan
terbesarku untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Terimakasih untuk adikku-adikku tercinta yang selalu memberikan
dorongan semangat dan mengerti ketika kesulitan dalam menyusun
skripsi.
16. Teman-temanku terimakasih atas tawa dan dukungannya selama 3 tahun
terakhir ini menjadi sahabat sekaligus saudara terbaikku.
17. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan telah membantu
peneliti selama pembuatan skripsi ini. Terimakasih, semoga kita semua
selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin.
Selain itu, peneliti menyadari pula banyaknya kekurangan dari apa yang
dipaparkan dan dibahas dalam skripsi ini. Maka dari itu, peneliti, dengan segala
keterbukaan, kerendahan hati, dan kelapangan dada, bersedia menerima segala
masukan, baik itu berupa saran, ataupun kritik yang dapat membangun peneliti
dalam melangkah dan memutuskan, serta karya yang lebih baik dan bermanfaat
lagi di kemudian hari.
Serang, Maret 2018
Peneliti
iv
DAFTAR ISI
Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR ……………………………............….......... i
DAFTAR ISI ……………………..…………...….......……. ……... iv
DAFTAR TABEL ………………………….........………………… ix
DAFTAR GAMBAR ……………........………………………….... xii
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………................. xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah ….......……....………...…. 1
1.2. Identifikasi Masalah …...……..…….............…...…. 15
1.3. Batasan Masalah….…………………..……………. 15
1.4. Rumusan Masalah……….………...................…….. 15
1.5. Tujuan Penelitian ………………..………….......…. 16
1.6. Manfaat Penelitian ….………………..……………. 16
1.7. Sistematika Penulisan ............................................... 17
v
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN SUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1. Landasan Teori ……………………...……………… 21
2.1.1 Definisi Manajemen ................................................... 21
2.1.1.1 Pentingnya Manajemen.......... ........... 23
2.1.1.2 Tujuan Manajemen............................ 24
2.1.1.3 Fungsi Manajemen............................. 25
2.1.1.4 Karakteristik manajemen dalam
menjalankan perannya....................... 26
2.1.2 Definisi Pengelolaan.................................................... 27
2.1.3 Manajemen Keuangan Daerah..................................... 28
2.1.4 Konsep Retribusi Daerah............................................. 35
2.1.5 Konsep Retribusi Pelayanan Pasar.............................. 40
2.1.6 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar.............................. 41
2.1.7 Fungsi Pemerintah....................................................... 42
2.2. Penelitian Terdahulu ……………………….……….. 45
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian ……….………......... 49
2.4. Asumsi Dasar ……...……..…………........................ 51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian ….................. 52
3.2 Fokus Penelitian.......................................................... 52
3.3 Lokasi Penelitian......................................................... 53
vi
3.4 Variabel Penelitian...................................................... 53
3.4.1 Definisi Konsep............................................. 53
3.4.2 Definisi Operasional...................................... 55
3.5 Instrumen Penelitian.................................................... 55
3.6 Informan Penelitian …………………………............ 57
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data......................... 59
3.7.1 Teknik Pengumpulan Data............................. 59
3.7.2 Teknik Analisis Data...................................... 64
3.8 Uji Keabsahan Data................................................... 66
3.8.1 Triangulasi..................................................... 66
3.8.2 Membercheck................................................. 67
3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian..................................... 68
3.9.1 Lokasi Penelitian............................................ 68
3.9.2 Jadwal Penelitian ……...……....................... 68
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian........................................ 69
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Pandeglang.... 69
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian,Perdagangan
dan ESDM Kabupaten Pandeglang................ 73
4.1.2.1 Kedudukan......................................... 73
4.1.2.2 Tugas.................................................. 74
4.1.2.3 Fungsi................................................. 74
vii
4.1.2.4 Visi..................................................... 75
4.1.2.5 Misi.................................................... 76
4.1.2.6 Struktur Organisasi............................ 77
4.1.3 Gambaran Umum Keadaan Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang................................... 82
4.2 Deskripsi Data............................................................ 84
4.2.1 Daftar Informan Penelitian............................ 84
4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian.............................. 86
4.2.2.1 Perluasan Basis Penerimaan.............. 86
4.2.2.2 Pengendalian atas Kebocoran
Pendapatan ........................................ 99
4.2.2.3 Peningkatan Efisiensi Administrasi
Retribusi............................................. 115
4.2.2.4 Transparansi dan Akuntabilitas.......... 123
4.3 Pembahasan.............................................................. 131
4.3.1 Perluasan Basis Penerimaan.......................... 132
4.3.2 Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan..... 133
4.3.3 Peningkatan Efisiensi Administrasi
Retribusi……………………………………. 135
4.3.4 Transparansi dan Akuntabilitas...................... 136
4.3.5 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat
Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang................................... 137
viii
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan......................................................................... 141
5.2 Saran....................................................................... ……... 143
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1.Perkembangan PAD Kabupaten Pandeglang Tahun 2012-
2016................................................................................. 4
Tabel 1.2. Kriteria Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten PandeglangTahun 2012-
2016................................................................................. 5
Tabel 1.3. Jumlah Pasar di Kabupaten Pandeglang dan Tarif Retribusi Pasar
Grosir dan/ atau Perkotaan............................................... 8
Tabel 1.4 Jumlah seluruh pedagang di Pasar Kabupaten
Pandeglang....................................................................... 9
Tabel 1.5 Rekapitulasi Data Pasar Rakyat Kabupaten Pandeglang Dinas
Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang
UPT Pasar Pandeglang........................................................ 10
Tabel 1.6 Target Retribusi Pasar Pemerintah Se Kabupaten Pandeglang
Per Tahun…........................................................................ 11
Tabel 1.7 Wajib Retribusi di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang....................................................................... 12
Tabel 1.8. Jumlah Pedagang, Jumlah Kios, Los, dan PKL................ 13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu...........……………………………... 48
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian .................................................. 58
x
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara......................................................... 63
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian .............................................................. 68
Tabel 4.1 Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis
Kelamin............................................................................. 79
Tabel 4.2 Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis
Kelamin............................................................................. 80
Tabel 4.3 Daftar Informan Penelitian ............................................... 85
Tabel 4.4 Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar
Pandeglang ........................................................................ 87
Tabel 4.5 Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Pandeglang………………………………………... 89
Table 4.6 Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ........................................ 92
Tabel 4.7 Rekapitulasi Target Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang
Tahun 2016 - 2017.............................................................. 99
Tabel 4.8 Rekapitulasi Penerimaan PerBulan Pasar Pandeglang …. 103
Tabel 4.9 Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis
Kelamin .............................................................................. 126
Tabel 4.10 Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis
xi
Kelamin .............................................................................. 127
Tabel 4.11 Perhitungan atas Hasil Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Pandeglang................................................................. 130
Table 4.12 Rekapitulasi Pembahasan .............................................. 139
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Hubungan antara manajemen dengan peranan keterampilan
dan proses manajemen .................................................... 27
Gambar 2.2 Siklus Manajemen Pendapatan Daerah ......................... 31
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir ......................................................... 50
Gambar 3.1 Model Interaktif dalam Analisis data Menurut Miles and
Huberman ....................................................................... 64
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang ........................................... 81
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Pandeglang ...... 83
Gambar 4.3 Jenis Objek Retribusi..................................................... 91
Gambar 4.4 Surat Teguran untuk yang menunggak/tidak membayar
Retribusi Pasar...................................................................... 110
Gambar 4.5 Bentuk Pembinaan ke Para Pemungut dan Pedagang dengan
Sosialisasi......................................................................... 113
Gambar 4.6 Prosedur Retribusi.......................................................... 117
Gambar 4.7 Bentuk Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar ............... 118
xiii
Gambar 4.8 Bukti Penerima Pedagang Pembayaran Retribusi Pelayanan
Pasar Harian ................................................................. 120
Gambar 4.9 Jumlah Komputer di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang........................................ 128
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
LAMPIRAN 1 Surat Penelitian
LAMPIRAN 2 Tabel
LAMPIRAN 3 Gambar
LAMPIRAN 4 Membercheck
LAMPIRAN 5 Riwayat Hidup Peneliti
LAMPIRAN 6 Perda dan Dokumen lain yang relevan
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduk terpadat keempat
di dunia dengan jumlah 261.890.872 jiwa menurut Badan Pusat Statistik Tahun
2017, maka sangat perlu peningkatan pembangunan untuk menopang
kesejahteraan penduduknya. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan adalah
pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan
pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya
pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam
struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu
negara. Untuk mencapai dari pembangunan ekonomi tersebut, maka
pembangunan harus didasarkan pada kas daerah yang bersangkutan dengan
menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik
yang ada.
Otonomi daerah membawa paradigma sistem pemerintahan sentralisasi
menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keluasan kepada daerah dalam
mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggungjawab untuk mengurus
semua urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi
wilayahnya. Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi
yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini adalah wajar,
paling tidak untuk dua alasan.
2
Dua alasan ini adalah intervensi Pemerintah pusat yang terlalu besar di
masa yang lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas
pemerintahdaerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan
demokrasi di Daerah. Arahan dan statutory requirement yangterlalu besar dari
Pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung
mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan
sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Tuntutan pembelian otonomi itu juga munculsebagai jawaban untuk
memasuki era otonomi daerah yang membawa peraturan baru pada semua aspek
kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Di era seperti ini, dimana
globalization cascade sudah semakin meluas, pemerintah akan semakin
kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan
internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan (Mardiasmo, 2004:3-6).
Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah yang menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik otonomi yang
nampaknya akan memberikan harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat
mengembangkan diri. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah baik
berupa kebijakan otonomi daerah maupun desentralisasi fiskal, menuntut
pemerintah daerah Kabupaten untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam
membiayai kegiatan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah.
Pemberian otonomi daerah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
3
Salah satu penyelenggaraan otonomi daerah adalah kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sebagai modal untuk
penyelengaraan segala urusan pemerintah. Hal ini sesuai dengan hak dan
kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diwujudkan dalam
bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk
pendapatan, belanja, dan pembiyaan daerah yang dikelola dalam sistem
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan
secara efesien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada
peraturan perundang-undangan.
Otonomi dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional, artinya
pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan dan sumber daya
nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pemerintah daerah memberikan wewenang kepada setiap daerah untuk menggali
sumber keuangan sendiri secara mandiri, sehingga ketergantungan pada pusat
harus seminimal mungkin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus bisa menjadi
bagian keuangan daerah terbesar dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama
dalam sistem pemerintahan yang diperlukan untuk memenuhi belanja rutin
termasuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan daerah.
Pembangunan-pembangunan di setiap daerah, baik di bidang pendidikan,
bidang kesehatan, bidang pekerjaan, sumber daya alam, sumber daya manusia,
bidang usaha dan bidang-bidang lainnya, maka pemerintah daerah harus
mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri untuk
4
membiayai kegiatan pembangunan tersebut yang dilakukan di setiap daerah.
Karena tujuan pembangunan untuk tercapainya tujuan negara hal ini tercantum di
Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV bahwa “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Berdasarkan
hal itu, perlu adanya upaya peningkatan pendapatan daerah, salah satunya dalam
hal peningkatan retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Menurut Mardiasmo (2002 : 132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah. Tingginya pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, di Kabupaten Pandeglang
Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel I.I
Perkembangan PAD Kabupaten Pandeglang Tahun 2012-2016
Tahun Target Realisasi %
2012 64.030.250.800,00 54.048.393.635,00 84.41
2013 77.266.767.753,00 80.520.587.139,00 101.24
2014 133.616.950.725,38 140.046.902.014,24 104.81
2015 152.738.318.922,38 163.921.272.579,00 107.32
2016 193.616.153.452,39 198.750.877.114,00 102.65
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Data
diolah, 2017)
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat dari realisasi
pendapatan daerah yang terus berkembang setiap tahunnya. Perkembangan
5
Pendapatan Asli Daerah tentu didukung oleh pendapatan daerah yang berasal dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan
daerah yang mendukung Perkembangan Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi
daerah. Salah satu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan melalui
Retribusi Pelayanan Pasar dengan peraturan daerah yang menentukan struktur dan
besarnya tarif retribusi pelayanan pasar. Meningkatnya retribusi pelayanan pasar
akan memberikan kontribusi kepada Daerah dan mempengaruhi peningkatan
pendapatan daerah melalui retribusi pelayanan pasar pada Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Pandeglang. Berikut adalah Kontribusi Pendapatan Retribusi
Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai
berikut :
Tabel 1.2
Kriteria Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2012-2016
Tahun Retribusi
Pelayanan
Pasar
Pendapatan Asli
Daerah
Kontribusi
2012 652.019.000,00 54.048.393.635,00 1.20%
2013 1.115.451.000,00 80.520.587.139,00 1.38%
2014 776.802.000,00 140.046.902.014,24 0.55%
2015 835.511.000,00 163.921.272.579,00 0.50%
2016 821.253.000,00 198.750.877.114,00 0.41%
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (Data
diolah, 2017)
Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD cenderung mengalami
penurunan. Hal Ini diketahui bahwa pendapatan yang berasal dari retribusi
6
pelayanan pasar belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap
PAD Kabupaten Pandeglang.
Peningkatan Retribusi Daerah belum tentu memberikan pengaruh
terhadap peningkatan kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah,
akan tetapi penurunan dari setiap kontribusi retribusi daerah diatas diikuti dengan
kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglang yang mengalami
kenaikan cukup signifikan, namun yang perlu diperlu diketahui bahwa kontribusi
dari masing-masing retribusi daerah yang sangat kurang berkontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012-2016.
Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, atau toko di kawasan pasar
dan tempat pedagang umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar
yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar
hewan.
Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
oleh Dinas Pendapatan Daerah yang berpedoman pada peraturan daerahnya
masing-masing. Di Kabupaten Pandeglang pelaksanaan pemungutan pajak daerah
oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang dan retribusi
pelayanan pasar oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah salah satunya adalah
retribusi pelayanan pasar yang pelaksanaan pemungutannya dilaksanakan oleh
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang yang diatur
dalam peraturan daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
7
Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha, dimana jenis retribusi jasa umum dalam Peraturan daerah ini meliputi :
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5. Retribusi Pelayanan Pasar
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyetoran KakusKendaraan Bermotor
9. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
10. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi bahasan dalam
penelitian ini, yakni Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang. Kabupaten
Pandeglang termasuk Kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki banyak
sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, sehingga pemerintah daerah
dituntut untuk mengembangkan daerahnya melalui peningkatan dan penggalian
sumber-sumber penerimaan atau sumber-sumber dana yang potensial yang berasal
dari daerah. Hal ini ditujukan agar pemerintah daerah mampu mendanai sendiri
segala urusan pembangunan yang ada di daerah dan dapat membelanjai urusan
rumah tangganya. Pemilihan kabupaten ini sebagai objek penelitian didasarkan
atas pertimbangan bahwa Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu yang
termasuk kabupaten tertinggal di Provinsi Banten padahal Kabupaten Pandeglang
merupakan Kabupaten yang memiliki potensi sumber-sumber yang melimpah
yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi daerah.
Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pandeglang menjadi sumber PAD
yang cukup berarti, dan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Pandeglang
8
disumbang dari beberapa pasar yang ada di Kabupaten Pandeglang termasuk
Pasar Pandeglang yang menjadi lokus peneliti. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat
pada Tabel 1.1 dibawah ini :
Tabel 1.3
Jumlah Pasar di Kabupaten Pandeglang dan Tarif Retribusi pelayanan
Pasar Grosir dan / atau Pertokoan
Kelas
Pasar
Jenis Bangunan Tempat
/ Fasilitas
Tarif Retribusi
/Bulan / M2
Tarif
Retribusi /
Harian (Rp)
Keterangan
A
Toko / Kios 25.000 3.000 1.Pasar Pandeglang
2. Pasar Menes
3. Pasar Labuan
4. Pasar Panimbang Los
Pelataran Pasar oleh :
- Pedagang Kaki Lima
- Gerobak Jajanan dan
sejenisnya
2.000
Pedagang keliling /
MobilBox
5.000
B
Toko / Kios 12.500 2.000 1. Pasar Cibaliung
2. Pasar Cipeucang
3. Pasar Saketi
4. Pasar Bojong
5. Pasar Picung
Los
Pelataran Pasar oleh :
- Pedagang Kaki Lima
- Gerobak Jajanan dan
sejenisnya
1.000
Pedagang keliling /
MobilBox
3.000
C
Toko / Kios 7.500 2.000 1. Pasar Carita
2. Pasar Pagelaran
3. Pasar Sodong
4. Pasar Cibitung
5. Pasar Cikeusik
Los
Pelataran Pasar oleh :
- Pedagang Kaki Lima
- Gerobak Jajanan dan
sejenisnya
1.000
Pedagang
keliling/MobilBox
2.000
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang (2016)
Pasar Pandeglang merupakan salah satu pasar yang ada di Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten, tepatnya berada di Jln. Ahmad Yani Plaza
Pandeglang Kecamatan Pandeglang. Pasar Pandeglang merupakan pusat kegiatan
9
jual beli bagi Pandeglang dan sekitar Kabupaten Pandeglang mulai dari
masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas. Sebagai
Pasar tradisional terbesar di Kabupaten Pandeglang, maka tak heran banyak
penjual dan pembeli tidak hanya berasal dari Kecamatan Pandeglang bahkan ada
yang dari luar Kabupaten Pandeglang.
Pasar Pandeglang secara administratif berada di bawah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT). Selain itu, lokasi pasar Pandeglang juga cukup strategis
dan tempatnya mudah diakses. Pasar Pandeglang menyediakan tiga jenis tempat
usaha yaitu kios, los dan PKL.
Data pedagang yang ada di Pasar Kabupaten Pandeglang Pandeglang
untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.4
Jumlah seluruh pedagang di Pasar Kabupaten Pandeglang
No Nama Pasar Jumlah Kios Jumlah
Los/PKL
Jumlah
Pedagang
1 Pasar Pandeglang (Badak
& Plaza)
511 399 910
2 Pasar Labuan 138 132 270
3 Pasar Bojong 45 42 87
4 Pasar Panimbang 136 106 191
5 Pasar Menes 153 193 285
6 Pasar Saketi 50 57 56
7 Pasar Cipeucang 41 99 127
8 Pasar Picung 75 127 127
9 Pasar Carita 21 9 22
10 Pasar Cibaliung 88 65 153
11 Pasar Sodong 17 - 14
12 Pasar Rancaseneng 16 - 16
13 Pasar Cibitung 20 - -
Jumlah 1.122 1.380 2.040
Sumber : Disperindag dan ESDM UPT Pasar Pandeglang, (Data Diolah, 2017)
10
Potensi retribusi di Pasar Pandeglang cukup besar sebagai salah satu
sumber pendapatan retribusi daerah. Berdasarkan hasil observasi di lapangan
didapatkan data objek retribusi pelayanan pasar di Pasar Pandeglang yaitu jumlah
Kios, Los dan PKL yang ada di Pasar Pandeglang, yaitu Kios 1251 unit, Los 271
unit dan PKL 279 unit. Jumlah tersebut tentu dapat memberikan pendapatan yang
cukup besar bagi kas daerah. Daftar jumlah kios, los dan PKL di Pasar
Pandeglang untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.5
Rekapitulasi Data Pasar Rakyat Kabupaten Pandeglang
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang
UPT Pasar Pandeglang
Jenis
Pelayanan
Pasar
Jumlah Jumlah
pedagangan
Luas
Pasar
Status
Pasar
Kondisi
Fisik
Pasar
Hari
Pasar
Kios 1251 511 10300 Pemerintah Kurang
Baik
Setiap
Hari Los 271 213
PKL 279 186
Sumber : Disperindag dan ESDM UPT Pasar Pandeglang, (Data Diolah, 2017)
Pasar Pandeglang juga dilengkapi dengan fasilitas listrik, mushola, toilet,
area parkir dan tempat penampung sampah. Selain itu, kios dan los di Pasar
Pandeglang ini bentuk fisik berbentuk gedung, sehingga tertata rapih dan
terlindungi dari terguyur hujan dan terik matahari. Adapun jenis dagangan di
pasar Pandeglang ini bermacam-macam, seperti pakaian, alat olahraga, sembako,
gudang kosmetik, optik, salon dan kebutuhan lainnya.
Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Pandeglang perolehan retribusi
11
pelayanan pasar di Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun yaitu untuk lebih
jelas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.6
Target Retribusi pelayanan Pasar Pemerintah SeKabupaten Pandeglang Per
Tahun
Tahun 2016-2017
Nama
Pasar
Target 2016 Realisasi
2016
Sisa Target Target 2017 Realisasi
2017
Sisa Target
Pandeglang 617.280.000 586.448.000 30.832.000 671.280.000 620.579.000 50.701.000
Labuan 146.300.000 109.389.000 36.911.000 146.300.000 102.802.000 43.498.000
Panimbang 176.700.000 163.586.000 13.114.000 182.700.000 173.630.000 9.070.000
Cibaliung 81.570.000 63.533.000 18.037.000 81.570.000 81.572.000 (2000)
Cipeucang 42.072.000 42.072.000 0 42.072.000 39.368.000 2.704.000
Saketi 26.376.000 24.283.000 0 26.376.000 23.505.000 2.871.000
Bojong 29.688.000 29.382.000 306.000 29.688.000 29.688.000 0
Picung 54.360.000 51.839.000 2.521.000 54.360.000 43.432.000 10.928.000
Carita 11.940.000 11.940.000 0 11.940.000 11.563.000 377.000
Sodong 1.920.000 1.920.000 0 1.920.000 1.920.000 0
Menes 177.293.000 50.000.000 127.293.000 177.294.000 50.940.000 126.354.000
Cikeusik 19.260.000 19.260.000 0 19.260.000 13.000.000 6.260.000
Kubang
Bale
15.354.000 15.354.000 0 15.354.000 13.000.000 2.354.000
Batu 6.882.000 6.844.500 38.000 6.882.000 1.200.000 5.682.000
Agro 5.382.000 5.382.000 0 5.382.000 5.382.000 0
Kadu Bera 5.160.000 5.020.000 140.000 5.159.000 5.159.000 0
Sumber : Disperindag dan ESDM UPT Pasar Pandeglang, (Data Diolah, 2017)
Jumlah tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit. Pasar Pandeglang dan
Daerah Kabupaten Pandeglang secara umum kehilangan potensi retribusi
pelayanan pasar. Namun, dibalik semua itu tentu dikarenakan ada permasalahan
yang melatarbelakangi kenapa pengelolaan retribusi pelayanan pasar tersebut
tidak maksimal. Permasalahan tersebut tentu harus diatasi agar pengelolaan
retribusi pelayanan pasar di Pasar Pandeglang dapat tergali secara maksimal dan
melebihi target yang ditentukan oleh Disperindag dan ESDM Kabupaten
Pandeglang tersebut, sehingga dapat menambah pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang yang digunakan untuk belanja rumah tangga daerah.
12
Pertama yang ada dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar
Pandeglang diantaranya yaitu Banyak para wajib retribusi pelayanan pasar
(pedagang) di Pasar Pandeglang tidak membayar kewajibannya (retribusi) sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Tabel 1.7
Wajib Retribusi di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang
Jenis
Pelayanan
Pasar
Jumlah Pedagangan Jumlah
pedagang
Aktif Non
aktif
jumlah Tarif
(Rp/Hari)
Tarif
(Rp/Bulan)
910
Kios 511 740 1251 3.000 25.000
Los 213 58 271 2.000 20.000
PKL 186 93 279 2.000 20.000
Sumber : Disperindag dan ESDM UPT Pasar Pandeglang, (Data Diolah, 2017)
Peraturan yang dimaksud adalah Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 10
tahun 2011 baik dalam hal jenis objek retribusi maupun tarif retribusi yang harus
dibayar sesuai tarif yang ditentukan sesuai peraturan perda. Misalnya untuk
kategori kelompok A/ Pasar Pandeglang untuk kios ditetapkan tarif retribusinya
adalah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah), los tarif retribusinya Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah), PKL tarif retribusinya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pedagang
keliling / Mobil Box tarif retribusinya adalah Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah),namun kebanyakan para wajib retribusi pasar (pedagang) hanya
membayarkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan pedagang juga maunya tarif
retribusi semuanya dipukul rata yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Ini seperti yang
13
diungkapkan oleh Bapak Opik selaku Wakil Koordinator Pasar dan diperkuat oleh
kasmin selaku koordinator pasar, “yang menjadi salah satu hambatannya adalah
pedagang kurang patuh dalam membayar retribusi pasar yang sesuai dengan tarif
yang diperuntuhkannya sesuai jenis dagangan dan mereka juga meminta agar tarif
retribusi dipukul rata yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah). (Wawancara : 27 April
2017, di UPT Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang).
Kedua, Banyaknya kios dan los yang tidak terpakai / non aktif. Terkadang
pedagang memiliki sewa kios 2 sampai 3 kios, namun hanya membayar untuk 1
kios. Karena yang dipakai untuk jual beli hanya 1 kios, selebihnya untuk
menyimpan stok jualan. Sehingga kios ini ibarat nya sama dengan kios yang tidak
terpakai/non aktif. Dengan begitu, ini dapat mengurangi pendapatan penerimaan
retribusi pasar di Pasar Pandeglang. Kondisi tersebut mengakibatkan Pasar
Pandeglang dan Daerah Kabupaten Pandeglang menjadi kehilangan potensi
retribusi pasar. Apabila semua kios, los maupun PKL terisi semua dan para
pedagang membayar seluruh kios yang mereka sewa, maka akan berdampak baik
bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Dapat
dilihat dari Tabel berikut :
Tabel 1.8
Jumlah Pedagang, Jumlah Kios, Los, dan PKL
TIPE PASAR
LUAS PASAR
JUMLAH KIOS
JUMLAH LOS
JUMLAH PKL
JUMLAH PEDAGANGAN
KIOS LOS PKL
2 3 4 5 6 7 8 9
A 10300 1251 271 279 511 213 186
Sumber : Disperindag dan ESDM UPT Pasar Pandeglang, (Data Diolah, 2017)
Ketiga adalah Kurangnya pengawasan yang dilakukan aparatur dalam
proses pemungutan retribusi pasar di Pasar Pandeglang. Pengawasan ini sangat
14
penting guna tidak adanya kecurangan didalam pemungutan retribusi pasar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aip Somahmud sebagai Kasi
penataan pasar, menyatakan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh
petugas pemungut retribusi pasar. Apa yang disetorkan dan dipungut tidaklah
sesuai, dimana pemungutan yang dilakukan tidak memberikan kartu tanda
pembayaran. Sudah jelas uang yang dipungut iniakan masuk kantong sendiri dan
merugikan pemerintah/pengelola retribusi. (wawancara Tanggal 27 Agustus
2017).
Keempat Belum adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk
membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah, padahal dengan
adanya dukungan Teknologi Informasi ini akan sangat membantu sekali dalam
mempermudah dan mempercepat dalam pekerjaan pegawai di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Pak Andi Kusnardi, SE selaku Kepala Dinas, menyatakan
bahwa di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini
masih manual mulai dari penarikan, penyetoran ke bagian keuangan dan
penyetoran ke BPKD Kabupaten Pandeglang melalui Bank BJB. (hasil
wawancara Tanggal 12 September 2017)
Sehingga dilihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang tidak berjalan dengan baik, maka perlu ada solusi untuk
menangani masalah tersebut.
15
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti mencoba
mengidentifikasikan permasalahan yang terkait dengan yaitu Pengelolaan
Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Yakni
sebagai berikut :
1. Banyak para wajib retribusi pelayanan pasar (pedagang) di Pasar
Pandeglang tidak membayar kewajibannya (retribusi) sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan
2. Banyaknya kios dan los yang tidak terpakai / non aktif
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan aparatur dalam proses
pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Pandeglang
4. Belum adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun
Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah hanya pada
ruang lingkup permasalahan yaitu Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat
dirumuskan Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut
“Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang.?”
16
1.5. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitan mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang, diharapkan akan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang
dilaksanakan, serta mengembangkan teori-teori yang telah ada.
b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti
maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian
secara mendalam mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan
Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
2. Manfaat Praktis
Secara Praktis di harapkan dengan adanya penelitian ini
pemerintah dapat lebih tegas dalam mengatasi masalah mengenai
pemungutan retribusi pelayanan pasar sehingga dapat mendorong
masyarakat (pedagang) agar dapat lebih memahami dan mengetahui
Pentingnya membayar Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang.
17
1.7 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menggambarkan ruang lingkup kedudukan
permsalahan yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif,
dari ruang lingkup yang paling umum hingga memasuki ke masalah
yang lebih spesifik, yang relevan dengan judul skripsi.
1.2.Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah akan memperjelas aspek permasalahan yang
muncul dan berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Identifikasi
masalah dapat diajukan dalam bentuk pernyataan atau pernyataan.
1.3.Batasan Masalah
Batasan masalah akan lebih mempersempit masalah yang akan diteliti,
sehingga obyek penelitian, subjek penelitian, lokus penelitian, hingga
periode penelitian secara jelas termuat.
1.4.Rumusan Masalah
Bagian ini peneliti mengidentifikasi masalah secara implisit dengan
tepat atas aspek yang akan diteliti seperti terdapat dalam latar belakang
masalah dan pembatasan masalah.
1.5.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian akan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin
dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan
yang sudah dirumuskan sebelumnya.
18
1.6.Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian akan menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari
diadakannya penelitian ini.
BAB II DESKRIPSI TEORI
2.1.Deskripsi Teori
Dalam deskripsi teori dijelaskan bahwa didalamnya terdapat opini-
opini dari berbagai sumber yang kemudian disesuaikan dengan
pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara
teratur dan rapih yang digunakan untuk merumuskan hipotesis.
Dengan mengkaji berbagai teori, maka kita akan memiliki konsep
penelitian yang jelas.
2.2.Penelitian Terdahulu
Penelitan terdahulu adalah kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti
sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, skripsi,
tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Jumlah jurnal yang digunakan
minimal 2 jurnal.
2.3.Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran sebagai kelanjutan
dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca,
mengapa peneliti mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam
hipotesis. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti kerangka
berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur
19
pikir peneliti serta kaitan antar variabel yang diteliti. Bagan tersebut
disebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian.
2.4.Asumsi Dasar Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada,
yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya. Hipotesis ini di rumuskan
berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1.Metodologi Penelitian
Metodologi penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam
penelitian ini.
3.2.Fokus Penelitian
Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian
penelitian yang akan dilakukan.
3.3.Lokasi Penelitian
Menjelaskan tempat (lokus) penelitian dilakukan. Menjelaskan tempat
penelitian serta alasan pemilihannya.
3.4.Variabel Penelitian
3.4.1. Definisi Konseptual memberikan penjelasan konsep dari
variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti
berdasarkan kerangka teori yang digunakan.
3.4.2. Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau
variabel penelitian dalam menjabarkan fenomena yang akan
diteliti.
20
3.5.Instrumen Penelitian
Instrument penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan
jenis alat pengumpul data yang digunakan.
3.6.Informan Penelitian
Informan Penelitian menjelaskan tentang informan yang akan
memberikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
3.7.Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Menjelaskan tentang analisis beserta rasionalitas yang sesuai dengan
sifat data yang diteliti.
3.8.Tempat dan Waktu
Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian dilaksanakan.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
Lampiran
Berisi mengenai daftar dokumen yang menunjang data penelitian
21
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Landasan Teori
Pada bab ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang mendukung
masalah dalam penelitian ini, yang berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi
panduan dalam penelitian. Teori yang akan digunakan adalah beberapa teori yang
mendukung masalah penelitian ini mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan
Pasar Pandeglang di Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah teori Manajemen,
Pengelolaan, retribusi pelayanan pasar.
2.1.1 Definisi Manajemen
Menurut Haiman dalam Manullang (2004:3) Manajemen adalahfungsi
untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha
individu untuk mencapai tujuan bersama.
Menurut R. Terry dalam Amirullah and Budiyono (2004:7)
“Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan
untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”.
Sedangkan Menurut Hasibuan (2011:1)
“Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturam
dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi
manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan
tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul
beberapa pertanyaan bagi kita”.
22
1. Apa yang diatur ?
Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari
men, money, methods, materials, machines, and market, disingkat
dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses
manajemen itu.
2. Kenapa harus diatur?
Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan
terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.
3. Siapa yang mengatur?
Yang mengatur adlah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya
melalui instruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses
manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya.
4. Bagaimana mengaturnya?
Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi
manajemen ( perencanaan, engorgansasian, pengarahan, dan
pengendalian = planning, organizing, directing, and controlling).
5. Dimana harus diatur?
Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan
"alat" dan "wadah" (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas
proses manajemen dalam mencapai tujuannya.
Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi
hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin
dicapai itu adalah pelayanan dan atau laba (profit).
Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat dan wadah”
saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen dan
organisasi ini baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari,
dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.
Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
Andrew F. Sikula
Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan,
pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya
23
yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa
secara efisien.
G.R Terry
Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang
dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah
ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber
lainnya.
Harold Koontz dan Cyril O’Donnel
Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan
orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah
aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan,
pengarahan, dan pengendalian.
Jadi, dari pengertian diatas mengenai manajemen dapat disimpulkan
bahwa Manajemen adalah suatu proses yang mengatur kegiatan orang lain terdiri
dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengendalian untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
2.1.1.1 Pentingnya Manajemen
Dalam Hasibuan (2011 : 3), pada dasarnya kemampuan manusia itu
terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak
terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam
melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan
tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini
maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu
organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat
diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.
24
Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab :
1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan
pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya.
2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan
baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua
potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan
memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.
Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua
kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, pemerintahan
dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang baik maka pembinaan kerja sama
akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan mencintai, sehingga tujuan
optimal akan tercapai. Begitu pentingnya peranan manajemen dalam kehidupan
manusia mengharuskan kita mempelajari, menghayati, dan menerapkannya demi
hari esok yang lebih baik.
2.1.1.2 Tujuan Manajemen
Menurut Hasibuan (2011 : 17) pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan
selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berupa materi dan nonmateri dari
hasilkerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (business organization)
atau pelayanan/pengabdian (public organization) melalui proses manajemen itu.
Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu rencana (plan),
karena itu hendaknya tujuan ditetapkan "jelas, realistis, dan cukup menantang"
25
untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang dimiliki. Jika tujuan jelas,
realistis, dan cukup menantang maka usaha-usaha untuk mencapainya cukup
besar. Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu mudah atau terlalu muluk maka
motivasi untuk mencapainya rendah.
2.1.1.3 Fungsi Manajemen
Menurut Hasibuan (2011 : 37-38) Manajemen oleh para penulis dibagi
atas bebarapa fungsi. Pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah :
a. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur;
b. Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam;
c. Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.
Pembagian fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen,
diantaranya yaitu :
1. Menurut G.R Terry
a. Planning
b. Organizing
c. Actuating
d. Controlling
2. Menurut Henry Fayol
a. Planning
b. Organizing
c. Commanding
d. Coordinating
e. Controlling
3. Menurut DR. S.P Siagian
a. Planning
b. Organizing
c. Motivating
d. Controlling
e. Evaluating
4. Menurut Luther Gullick
a. Planning
b. Organizing
c. Staffing
d. Directing
e. Coordinating
26
f. Reporting
g. Budgeting
5. Menurut Harold Koontz & Cyril O'Donnel
a. Planning
b. Organizing
c. Staffing
d. Directing
e. Controlling
Jadi keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari
manajemen yang dilakukan. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya
baik dan teratur, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat
dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Serangkaian tahapan
kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya
tujuan kegiatan atau pekerjaan.
2.1.1.4 Karakteristik manajemen dalam menjalankan perannya
(Reksohadiprodjo, 2005 : 1.4) antara lain :
1. Hubungan antar pribadi sebagai simbol andalan, pemimpin dan
penghubung.
2. Pemberi informasi sebagai pusat pemantau, penyebar berita dan
penyambung lidah/wakil anggota; dan
3. Pengambil keputusan sebagai wiraswasta pengendali gangguan,
pengalokasi sumber daya dan musyawarah.
Di dalam rangka menjalankan perannya serta mengimplementasikan
fungsi-fungsi manajemen harus memiliki keterampilan tertentu, yaitu :
1. Manajemen bawah harus lebih banyak memiliki keterampilan teknis,
sedikit keterampilan konseptual;
2. Manajemen menengah harus lebih banyak memiliki keterampilan
konseptual daripada manajemen bawah dan sedikit keterampilan
teknis;
3. Manajemen puncak terutama harus berketerampilan konseptual dan
sedikit keterampilan teknis.
27
Kalau kita adakan pertemuan (matching) antara peringkat, peranan,
keterampilan dan proses manajemen maka dapat diperoleh situasi seperti terdapat
dalam :
Gambar 2.1
Manajemen Peran Keterampilan Proses
Peringkat Wawasan Manajemen Manajemen Manajemen
Puncak Umum Pengambilan Konseptual Perencanaan
Lini Keputusan Pengorganisasian
Staf
Menengah Informasional Manusiawi Pengarahan
Fungsional Pengkoordinasian
Bawah Hubungan Teknis Pengawasan
Pribadi
Gambar 2.1 Hubungan antara manajemen dengan peranan keterampilan dan
proses manajemen (Reksohadiprodjo, 2005 : 1.4)
2.1.2 Definisi Pengelolaan
Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian atau usaha yang dilakukan
oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai
tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat beberapa perbedaan-
perbedaan, hal ini disebabkan oleh para ahli meninjau pengelolaan dari segi
fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu
kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut
mengandung pengertian dan tujuan yang sama (Sari, 2014 :41) dalam Parhani
(2016 :48).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengelolaan adalah
“(1) proses, cara, perbuatan mengelola; (2) proses melakukan kegiatan
tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain; (3) proses yang
28
membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; (4) proses
yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di
pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.
Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011 : 21) pengelolaan sama
dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan
usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk
mencapai suatu tujuan.
Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa :
“Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi
merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen,
seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien”.
Jadi, menurut beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, peneliti
menyimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu proses, perencanaan,
pengendalian dan pemanfaatam semua sumber daya yang berkelanjutan untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien..
2.1.3 Manajemen Keuangan Daerah
Manajemen keuangan sektor publik (pemerintah pusat dan daerah) secara
sederhana didefinisikan, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan
dan bagaimana pemerintah mengalokasikannya (how to get fund and how to
allocate the fund). Sejak era reformasi, khususnya reformasi dalam pengelolaan
keuanga daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan
pendanaan dari sumber pendapatan asli daerah. Upaya peningkatan penerimaan
dari pendapatan asli daerah (PAD) perlu mendapat perhatian yang serius dari
pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, maksudnya
29
agar daerah tidak terlalu mengandalkan atau menggantungkan harapan pada
pemerintah pusat, tetapi harus mampu mandiri sesuai dengan cita-cita otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab, (Halim, 2016 : 164).
Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah,
(Mardiasmo, 2004 :104). Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan
pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua
komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah
dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.
Dalam Mahmudi (2010 : 14) tahapan siklus manajemen pendapatan daerah
adalah identifikasi sumber, administrasi, koleksi, pencatatan atau akuntansi, dan
alokasi pendapatan.
Identifikasi Sumber Pendapatan
Pada tahap identifikasi kegiatan yang dilakukan berupa pendataan sumber-
sumber pendapatan termasuk menghitung potensi pendapatan. Identifikasi
pendapatan pemerintah, meliputi :
1. Pendataan objek pajak, subjek pajak, dan wajib pajak
2. Pendataan objek retribusi, subjek retribusi, dan wajib retribusi
3. Pendataan sumber penerimaan bukan pajak
4. Pendataan lain-lain pendapatan yang sah
5. Pendataan potensi pendapatan untuk masing-masing jenis pendapatan
Administrasi Pendapatan
Administrasi pendapatan sangat penting dalam siklus manajemen
pendapatan sebab tahap ini akan menjadi dasar untuk melakukan koleksi
pendapatan. Pada tahap administrasi pendapatan, kegiatan yang dilakukan
meliputi :
1. Penetapan wajib pajakdan retribusi
2. Penentuan jumlah pajak dan retribusi
3. Penetapan Nomor Pokok Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi
4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi
30
Koleksi Pendapatan
Tahap koleksi pendapatan meliputi penarikan, pemungutan, penagihan dan
pengumpulan pendapatan baik yang berasal dari wajib pajak daerah dan retribusi
daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat maupun sumber lainnya. Khusus
untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat digunakan beberapa
sistem, antara lain :
1. Self assessment system
2. Official assessment system, dan
3. Joint collection
Selfassessment system adalah sistem pemungutan pajak daerah yang
dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak daerah. Dengan
sistem ini wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan
membayarkan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) atau
unit kerja yang ditetapkan pemerintah daerah. Official assessment system adalah
sistem pemungutan pajak yang nilai pajaknya ditetapkan oleh pemerintah dalam
hal ini ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota melalui penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menunjukkan
jumlah pajak atau retribusi terutang. Wajib pajak atau retribusi daerah selanjutnya
berdasarkan SKP-Daerah dan SKR tersebut membayarkan pajak/retribusi
terutangnya melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu
pada masing-masing instansi pemungut, atau bisa juga pembayaran dilakukan
melalui bank, kantor pos atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah daerah.
Sementara itu, joint collection system adalah sistem pemungutan pajak daerah
yang dipungut oleh pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah daerah. contoh
joint collection system adalah pemungutan pajak penerangan jalan oleh PLN,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor oleh Pertamina, dan sebagainya.
Pencatatan (Akuntansi) Pendapatan
Setelah dilakukan pengumpulan pendapatan, tahap berikutnya adalah pencatatan
pendapatan ke dalam sistem akuntansi. Pada prinsipnya setiap penerimaan
pendapatan harus segera disetor ke rekening kas umum daerah pada hari itu juga
atau paling lambat sehari setelah diterimanya pendapatan tersebut. Untuk
menampung seluruh sumber pendapatan perlu dibuat satu rekening tunggal
(treasury single account), dalam hal ini rekening kas umum daerah. Tujuan
pembuatan satu pintu untuk pemasukna pendapatan adalah untuk memudahkan
pengendalian dan pengawasan pendapatan. selanjutnya penerimaan pendapatan
tersebut dibukukan dalam buku akuntansi, berupa jurnal penerimaan kas, buku
pembantu, buku besar kas, dan buku besar penerimaan per rincian objek
pendapatan. Kemudian buku catatan akuntansi tersebut akan dirimgkas dan
dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pemerintah daerah harus memastikan
bahwa pemda telah membangun sistem akuntansi pendapatan yang baik, sehingga
tidak ada pendapatan daerah yang tidak dicatat dalam sistem akuntansi pemda.
Untuk itu, dengan sistem akuntansi pendapatan yang baik maka tidak perlu lagi
31
terdapat dana nonbudgeter yang dipermasalahkan transparansi dan
akuntabilitasnya.
Alokasi Pendapatan
Tahap terakhir siklus manajemen pendapatan adlag alokasi pendapatan, yaitu
pengambilan keputusan untuk menggunakan dana yang ada untuk membiayai
pengeluaran daerah yang dilakukan. Pengeluaran daerah meliputi pengeluaran
belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, maupun untuk pembiayaan
pengeluaran yang eliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah,
pembayaran utang, dan pemberian pinjaman daerah.
Gambar 2.2
Siklus Manajemen Pendapatan Daerah
Sumber : Mahmudi (2010 : 14)
Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan teori Manajemen Keuangan
Daerah dari Mahmudi (2010:17-18) mengatakan pada dasarnya terdapat beberapa
prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun
sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu :
Identifikasi Pendapatan
Administrasi Pendapatan
Koleksi Pendapatan
Akuntansi Pendapatan
Alokasi Pendapatan
1. Identifikasi sumber pendapatan
2. Menghitung basis pendapatan (revenue basis)
3. Pendataan objek, subjek, dan wajib pajak/retribusi
4. Menghitung potensi masing-masing sumber pendsaapatan
1. Penetuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi
2. Penetapan Nomor Pokok
Pajak Daerah
dan Nomor
Pokok Wajib
Retribusi
3. Penerbitan
Surat
Ketetapan
Pajak Daerah
dan Surat
Ketetapan
Retribusi
1. Pengumpulan pendapatan dalam rekening kas umum daerah
2. Pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah
3. Pelaporan pendapatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah, meliputi belanja operasi dan belanja modal
2. Penetapan jumlah alokasi pendapatan untuk pembiayaan daerah
1. Dihitung dan dipungut oleh petugas (official assessment system)
2. Dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak/retribusi (self assessment system)
3. Dipungut oleh
pihak ketiga
yang ditunjuk
pemda
32
Perluasan Basis Penerimaan
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun
perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan
merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang
dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan.
Untuk memperluas basis, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara
berikut :
1. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi dan menjaring wajib pajak/retribusi
baru.
2. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi
3. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi
4. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek pajak/retribusi
Pengendalian atas Kebocoran Pendpatan
Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan
pengawasandan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus
diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena
penghindaraan pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan
liar, atau korupsi petugas. Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa
langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Melakukan audit, baik rutin maupun insidental
2. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah
3. Memberikan penghargaan yang memadai bagi masyarakat yang taat pajak dan
hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya
4. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan
pendapatan
Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan
Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki
kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar pajak karena alasan
rumitnya mengurus pajak. Demikian pula investor yang ingin berinvestasi di
daerah sering kali enggan masuk ke daerah karena hambatan birokrasi termasuk
administrasi pajak yang berbelit-belit dan berbagai pungutan di daerah. Terdapat
beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan
efisiensi administrasi pajak, yaitu sebagai berikut :
1. Memperbaiki prosedur administrasi pajak sehingga lebih mudah dan sederhana
2. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi
dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam
membayar pajak.
33
Transparansi dan Akuntabilitas
Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah
transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas
maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin
baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas inimemang membutuhkan
beberapa persyaratan.
1. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk membangun Sistem
Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
2. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai
3. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan
daerah
Sumber penerimaan daerah yang diatur menurut Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, sebagaimana dikutip dari Mahmudi (2010 : 62-64) sumber
dan klasifikasi Pendapatan Daerah dan Kabupaten/Kota yaitu :
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Pengambilan Bahan Galian C
7) Pajak Parkir
8) Pajak Air Bawah Tanah
9) Pajak Sarang Burung Walet
10) Pajak Lingkungan
b. Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c) Retribusi Biaya KTP dan Akte Catatan Lahir
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f) Retribusi Pelayanan Pasar
g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i) Retribusi Penggantian Alat Cetak Peta
j) Retribusi Pelayanan Pendidikan
2) Retribusi Jasa Usaha
34
3) Retribusi Perizinan tertentu
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dippisahkan bagian laba
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerja sama dengan
pihak ketiga.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
a. Dana Bagi Hasil
1) Bagi Hasil Pajak
2) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Pasal1 angka 18), ( Halim, 2016 : 164). Sumber pendapatan asli
daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Pasal 6 ayar 1).
PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain
penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah .
Manajemen pendapatan/ penerimaan daerah sangat erat kaitannya dengan
kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Potensi fiskal
daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan
yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan
daerah sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen pendapatan yang digunakan.
pada dasarnya terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan pemerintah
daerah dalam membangun sistem manajemen daerah (Mahmudi, 2010 : 17), yaitu
:
1. Peluasan basis penerimaan;
2. Pengendalian atas kebocoran pendapatan;
35
3. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan;
4. Transparansi dan akuntabilitas
2.1.4 Konsep Retribusi Daerah
Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain
dibandingkandengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan
langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan
semata-mata untuk mendapatkan prestasi pemerintah misalnya pembayaran uang
kuliah, karcis masuk terminal, kartu langganan.
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan. Untuk tatacara pemungutannya retribusi tidak
diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya
dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu mereka tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa
bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah
(STRD) (Waluyo, 2010 : 7).
Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Marsyahrul, 2005 : 2).
Terkait retribusi daerah, penjelasan pada Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur prinsip-
prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik
36
Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis
retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo,
2011 :14). Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuankepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh seorang pribadi atau badan. Jasa Usaha adalah
jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, peneliti
menyimpulkan bahwa retribusi adalah iuran rakyat sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu ke kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang
dapat dipaksakan) yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Objek Retribusi Daerah (Mardiasmo, 2011 :16-17) dibagi menjadi tiga golongan,
yaitut :
37
1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.
1. Retribusi jasa umum (Samudra, 2015 : 280 – 284)
1. subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan.
2. wajib retribusi jasa umumadalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayarana retribusi, termasuk
pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.
3. objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan pemerintahdaerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatna umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.
4. jenis retribusi jasa umum adalah
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Jenis retribusi sebagaimana dimaksud diatas dapat saja dipungut apabila
potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijkan nasional/daerah untuk
memberikan pelayanan tersebut secara cuma-Cuma.
a. Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di
puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,
38
rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang
sejenis yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali
pelayanan pendaftaran.
b. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan
persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah,
meliputi pengambilan/pengumpulan, pengangkutan,dan penyediaan serta
pembuangan sampah dilokasi yang telah disediakan untuk
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri, dan
sampah perdagangan.
c. Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Akta
Catatan Sipil meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta kelahiran, akta
penyesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing,
dan akta kematian.
d. Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat meliputi
penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, sewa tempat
pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola
pemerintah daerah.
e. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan
pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah
daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
g. Objek Retribusi Pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian
kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.
h. Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan
pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat
penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah
daerah terhadap alat-alat pemadam kebaran, alat penanggulangan
kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan / atau
dipergunakan oleh masyarakat.
i. Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang
dibuat oleh pemerintah daerah.
j. Objek Retribusi Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau
penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
k. Objek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan
limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerh dalam
bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
l. Objek Retribusi Pelayanan Tera adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur,
takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan
terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
m. Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
39
n. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi dengan memerhatikan aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum.
Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan menurut Abut (2005 : 2)
sebagai berikut :
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara
untuk membiyai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk publik
saving yang merupakan sumber utama untuk membiyai publik investment.
Ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah :
1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuasaan Undang-Undang serta
aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi
individu oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiyai
publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu fungsi
mengatur. Contoh pajak : PPh, PPN, PBB.
Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang
dapat dipaksakan yang dapat prestasi kembalinya secara langsung, misalnya
pembayaran uang sekolah, uang kuliah, pembayaran abodemen air minum, aliran
listrik, yang penerapannya berlaku umum.
Sedangkan sumbangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan/dibayarkan
oleh masyarakat kepada pemerintah yang adapat dipaksakan dan bersifat khusus
atau prestasi pemerintah tertentu saja. Oleh karena itu, maka hanya golongan
penduduk tertentu dan penduduk itulah yang diwajibkan membayar sumbangan.
Contohnya Pajak kendaraan bermotor yang hasilnya ditujukan untuk pembuatan
40
atau pemeliharaan jalan yang bermanfaat bagi pemilik dan pemakai kendaraan
tersebut.
Perbedaan pajak, retribusi dan sumbangan selanjutnya adalah unsur
paksaan pada pajak dan sumbangan bersifat yuridis, artinya akan membawa akibat
hukum untuk pelanggarnya, dengan perbedaan bahwa pada pajak sifat
memaksanya jauh lebih kuat daripada sumbangan. Sedangkan dalam retribusi
unsur paksaannya bersifat ekonomis sehinga pada hakikatnya diserahkan kepada
pihak yang berkepentingan untuk membayarnya atau tidak. Misalnya setiap orang
bebas untuk mengikuti pendidikan tetapi apabila tidak membayar uang
kuliah/sekolah, maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti
pendidikan.
2.1.5 Konsep Retribusi Pelayanan Pasar
Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas
pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Fasilitas yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah tersebut dapat berupa pelataran/halaman, los dan kios. fasilitas
ini disediakan bagi pedagang, tidak termasuk fasilitas pasar yang disediakan oleh
Perusahaan Daerah (PD). Pedagang yang menggunakan fasilitas pasar Pemerintah
Daerah dibebankan pembayaran retribusi pasar, besaran tarif retribusi yang
dibayar diukur menurut tingkat penggunaan jasa. (Harun, 2003 : 27).
Mahmudi, 2010 : 73 Retribusi pelayanan pasar adalah
“pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat pedagangan
umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang
dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar
hewan”..
41
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana
berupa perataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan
Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan
fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pedagang yang berupa pelataran, kios, los
dan tempat lain yang mendukung berjalannya proses jual beli.
2.1.6 Potensi Retribusi Pelayanan Pasar
Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada namun belum didapat
atau diperoleh di tangan (Mahmudi, 2010 : 48). Untuk mendapatkan atau
memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumber
daya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi, untuk potensi pajak
perlu dilakukan upaya pajak (tax export). Karena potensi tersebut sifatnya masih
tersembunyi, maka perlu diteliti besrnya potensi pendapatan yang ada. Analisis
potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi
terkait dengan pendapatan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan merupakan bagian dari upaya mengenali potensi pendapatan.
Potensi pendapatan suatu daerah dengan daerah lain berbeda-beda
disebabkan oleh faktor demografi,ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan
lingkungan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan
kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan
menjadi empat, yaitu:
1. Memiliki potensi dan kemampuan yang tinggi
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelola rendah
42
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang
tinggi
4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola yang rendah.
2.1.7 Fungsi Pemerintah
Menurut Rosdiana dan Irianto (2014 : 32-44) dari segi ekonomi,
pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, dalam mengatasi masalah inefisiensi
dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan penghasilan
dan kekayaan kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat yang adail dan
makmur. Selain itu, pemerintah juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah
yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian dan menjaga/menjamin
tersedia lapangan kerja (memperkecil tingkat penganguran) serta penjaga
stabilitas harga. Fungsi tersebut oleh Musgrave dan Musgrave disebut sebagai
fiscal function. Secara lebih rinci fungsi kebijakan fiskal yang dijalankan oleh
pemerintah adalah :
1. Fungsi Alokasi
Jika pasar tidak mau memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan
masyarakat luas, maka pada saat itulah seharusnya pemerintah melakukan
intervensi dengan cara memproduksi menyediakan barang/jasa tersebut. Fungsi
ini disebut dengan fungsi alokasi. Terkait dengan fungsi alokasi, Musgrave
menyatakan bahwa :
“The provision for social goods, or the process by which total resource
use is divided between private and social goods and by which the mix of
social goods is chosen. This provision may be terned the allocation
function of budget policy. Regulatory policies, which may also be
considered a part of the allocation function, are not included here because
they are not primarily a problem of budget policy.”
43
a. Kegagalan Pasar dan Eksistensi Barang Publik
Kegagalan pasar menurut Brown dan Jackson adalah situasi di mana
kondisi untuk mencapai solusi pasar yang efisien tidak bisa tercapai.
Brown dan Jackson mendefinisikan kegagalan pasar sebagai :
Market failure refers to those situations in which the conditions necessary
to achieve the market efficient solution fail to exist or are contravened in
one way or another.
Menurut mereka ada beberapa faktor yang menyebabkan pasar gagal
mencapai outcome yang efisien, yaitu : (a) the existence of public goods and
externalities;(b) the presence of decreasing costs/increasing returns to scale as in
the monopoly and other forms of imperfect competation; (c) incomplete
information; (d) uncertainty.
Kegagalan pasar yang umumnyaterjadi di semua negara adalah kegagalan
dalam penyediaan/memproduksi barang-barang publik (public goods). Hal ini
sering juga disebut dengan Failureof Provision. Karena itu sudah menjadi tugas
pemerintah untuk menyediakan public goods tersebut.
b. Kriteria Barang Publik
Barang publik mendefinisikan sebagai barang yang tidak akan ada
(tersedia) dalam sistem pasar bebas (“..goods that would not be provided in a pure
free-market system”). Ada dua alasan mengapa barang publik ini tidak tersedia di
pasar bebas yang murni, yaitu jika setiap pertambahan jumlah orang yang
menikmatinya tidak menambah biaya variabel (nonrivalry) dan sulit untuk
melakukan pembatasan terhadap orang yang memanfaatkan barang/jasa tersebut
(non-excludability).
44
2. Fungsi Distribusi
Hanya negara yang bisa “memaksa” golongan masyarakat kaya untuk
menyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai
dengan kemampuannya (ability to-pay). Hasil pemungutan pajak tersebut
digunakan pemerintah/negara menjalankan fungsi distribusi.
Melalui pemungutan pajak, negara bisa menyediakan pelayanan kesehatan
yang murah dan pendidikan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
Negara juga bisa memberikan subsidi atas pengadaan rumah murah dan barang-
barang kebutuhan pokok lainnya. Inilah yang disebut dengan fungsi distribusi,
yang oleh Musgrave di definisikan sebagai adjustment of the distribution of
income and wealth to ensure conformance with what society considers a “fair” or
“just” state of distribution.
3. Fungsi Stabilisasi
Musgrave menyatakan bahwa fungsi stabilisasi pemerintah dilakukan
dengan menggunakan kebijakan anggaran sebagai alat untuk menjaga agar tingkat
tenaga kerja tetap tinggi, tingkat stabilisasi harga yang pantas/layak, pertumbuhan
ekonomiyang tepat, dengan mempertimbangkan dampaknya bagi perdagangan
dan keseimbangan pembayaran.
The use of budget policy as a means of maintaining high employment, a
reasonable degree of price level stability, and an appropriate rate of
economic growth, with allowances for effects on trade and on the balance
of payments. We refer to all these objectives as the stabilization function.
4. Fungsi Regulasi
Eksternalitas negatif produsen tidak sepenuhnya menanggung biaya-biaya
yang timbul akibat limbah pabrik yang berbahaya, yang merupakan akses proses
produksi suatu barang. Dalam beberapa kasus masyarakat menanggung biaya atas
45
efek samping tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka pemerintah juga yang harus
bertanggung jawab untuk menanggulangi hal tersebut. Asap pabrik sebagai akses
proses produksi besi, dapat mencemarkan udara. Jika tidak ada intervensi
pemerintah, produksi besi secara besar-besaran akan memperburuk polusi udara
dan bisa menyebabkan penyakit gangguan pernapasan. Pasar tidak menangani
masalah sekompleks itu dan pasar tidak mempunyai otoritas untuk membatasi
dampak buruk tersebut dan menghukum atau setiap orang/badan yang
melakukannya. Hal ini yang dikategorikan kegagalan pasar karena faktor
eksternalitas. Musgrave mendefinisikan eksternalitas sebagai :
situations where consumption benefits are shared and cannot be limited to
particular cinsumers, of where economic activity results in social costs which are
not paid for the producer or the consumer who causes them.
Oleh karena itu negara yang harus berfungsi sebagai Regulator, antara lain
dengan mengharuskan pengusaha membuat analisis mengenai dampak
lingkungan, membuat tempat pembuangan limbah atau dengan melalui
pemungutan pajak. Dalam mengatasi eksternalitas negatif, para ekonom umumnya
lebih menganjurkan instrumen pemungutan pajak karena dianggap lebih efisien
untuk mengurangi polusi dibandingkan jika pemerintah hanya membuat regulasi
mengenai polusi.
2.2 Penelitian Terdahulu
Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan
berkorelasi, dalam melakukan penelitian yang berjudul : "Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang" ini, peneliti
46
melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
sebagai rujukan bahasan didalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan
tersebut dapat membentuk kerangka dasar berfikir dalam melakukan kajian.
Dalam hal ini, peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya sebagai
pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai pertimbangan
penelitian, peneliti mencatumkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu
merupakan kajian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Beberapa
penelitian yang peneliti baca diantaranya :
" Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang" yang dilakukan oleh Melda Litiani mahasiswa studi Ilmu Administrasi
Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh permasalahan rendahnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD karena masih banyak
wajib pajak hotel yang tidak membayar pajak, kurangnya pengawasan serta terbatasnya
saran dan prasarana guna menunjang kinerja pegawai di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pandeglang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
seberapa besar tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitumenggunakan
deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori dari
mahmudi (2010 : 17) yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu perluasan basis penerimaan,
pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi
pendapatan,transparansi dan akuntabilitas. Dalam analisa data menggunakan t-test satu
sampel dimana hasil perhitungan t hitung -1,719 < t tabel 1,669 dan hasil perhitungan
persentase diperoleh 62% dari nilai hipotesis 65% maka Ho diterima dan Ha ditolak.
Sehingga hasil penelitian tingkat pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Pandeglang masih kurang baik. Diharapkan Dispenda Pandeglang melakukan
47
perluasan basis penerimaan dan terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak guna
memberikan kesadaran dalam membayar pajak.
Sementara itu, berdasarkan penelitian yang lainnya yakni "Analisi
Pengelolaan Retribusi Pasar yang Efektif dan Efisien serta Kontribusinya terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Malang" yang
dilakukan oleh Ulfiah Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas
Kanjuruhan Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengeolaan
Retribusi Pasar secara efektif dan efisien selama tahun anggaran 2009 sampai
2013 dan untuk mengetahui besarnya kontribusi Retribusi Pasar terhadap
Pendapatan Asli Daerah selama tahun anggaran 2009 sampai 2013. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif
yang artinya untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Pasar. Teknik pengumpulan
data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Data yang digunakan adalah
realisasi Retribusi Pasar dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang
tahun anggaran 2009 sampai 2013. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu analisis efektivitas bila hasilnya sama dengan 100 persen maka dikatakan
efektif, analisis efisiensi bila hasilnya antara 20 sampai 85 persen maka hasilnya
efisien, dan analisis kontribusi bila hasilnya antara 40,10 sampai 50,00 persen
maka dikatakan baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas
retribusi pasar Kabupaten Malang tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan sangat
efektif yaitu dengan rata-rata 102,87 persen. Tingkat efisiensi retribusi pasar
Kabupaten Malang tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan sangat efisien yaitu
dengan rata-rata 5 persen. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Malang menunjukkan masih sangat kurang atau rendah
yaitu rata-rata 3,02 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini :
48
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
“Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Pandeglang" yang dilakukan oleh Melda
Litiani mahasiswa studi Ilmu Administrasi
Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Tahun 2017
“Analisi Pengelolaan Retribusi Pasar
yang Efektif dan Efisien serta
Kontribusinya terhadap Pendapatan
Asli Daerah (Studi Kasus Pada
Pemerintah Kabupaten Malang"
yang dilakukan oleh Ulfiah Program
Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Kanjuruhan Malang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa besar tingkat
pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang.. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.
Peneliti menggunakan teori Manajemen
Keuangan Daerah dari Mahmudi
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengelolaan Retribusi Pasar
secara efektif dan efisien selama tahun
anggaran 2009 sampai 2013 dan untuk
mengetahui besarnya kontribusi Retribusi
Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah
selama tahun anggaran 2009 sampai 2013.
Hasil penelitianmenunjukan bahwa tingkat
pengelolaan pajak hotel di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang masih kurang
baik, dalam analisa data menggunakan t-test
satu sampel dimana hasil perhitungan t
hitung -1,719 < t tabel 1,669 dan hasil
perhitungan persentase diperoleh 62% dari
nilai hipotesis 65% maka Ho diterima dan
Ha ditolak.”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat efektivitas retribusi pasar
Kabupaten Malang tahun 2009 sampai 2013
menunjukkan sangat efektif yaitu dengan
rata-rata 102,87%. Tingkat efisiensi yaitu
dengan rata-rata 5%. Kontribusi retribusi
pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Malang menunjukkan masih
sangat kurang atau rendah yaitu rata-rata
3,02%.
Persamaan peneliti dengan penelitian
terdahulu yakni menggunakan tori
Manajemen Keuangan Daerah dari
Mahmudidan analisa penelitian secara
deskriptif.
Persamaan peneliti dengan penelitian
terdahulu yakni menggunakan metode
penelitian yang sama yaitu kualitatif dan
analisanya secara deskriptif.
perbedaannya adalah menggunakan metode
penelitian ini metode kuantitatif dan peneliti
menggunakan metode kualitatif serta
perbedaan yang lain yaitu lokus penelitian.
Perbedaannya yaitu penelitian ini
menggunakan teori analisis sedangkan
peneliti menggunakan teori Manajemen
Keuangan Daerah dari Mahmudi
(Sumber : Peneliti 2017)
Dengan demikian, persamaan dengan penelitian ini dengan kedua
penelitian terdahulu diatas dapat dijadikan konsep bagi peneliti dalam menyusun
penelitian ini dan dalam membuat analisis. Penelitian terdahulu juga dapat
49
dijadikan bahan bacaan bagi peneliti, agar penelitian ini dapat disusun lebih baik
dari penelitian terdahulu.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang
menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan
pustaka dan hasil penelitian yang relevan (Usman, 2009 : 34). Kerangka berfikir
menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono (2012:60) kerangka berfikir merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor
yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
Otonomi daerah membawa paradigma sistem pemerintahan sentralisasi
menjadi desentralisasi, yaitu dengan memberikan keluasan kepada daerah dalam
mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggungjawab untuk mengurus
semua urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi
wilayahnya, salah satunya mengurus PAD masing-masing. Untuk meningkatkan
PAD, maka pemerintah daerah melakukan pengelolaan sumber-sumber PAD yang
diantarnya Pengelolaan Retribusi pelayanan pasar.
Untuk menjawab masalah yang ada dalam penelitian mengenai
“Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang”, maka peneliti menggunakanTeori Manajemen Keuangan Daerah
dari Mahmudi (2010 : 17-18). Pemilihan Teori Manajemen Keuangan Daerah dari
Mahmudi ini mampu menjawab masalah di dalam penelitian ini dan juga menjadi
rujukan pembahasan hasil penelitian.
50
Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan
antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan
paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.
Kerangka berfikir merupakan intisari dari penulisan Bab 1 (satu) sampai
dengan bab 5 (lima). Dalam penelitian ini kerangka berfikir yang dibuat oleh
peneliti adalah sebagai berikut :
Gambar 2.3
Kerangka Berpikir Penelitian
(Sumber: Peneliti 2017)
(sumber : Peneliti 2017)
Pengelolaan retribusi pasar di pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang berjalan dengan baik
Masalah dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang :
1. Banyak para wajib retribusi pelayanan pasar (pedagang) di
Pasar Pandeglang tidak membayar kewajibannya (retribusi)
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
2. Banyaknya kios dan los yang tidak terpakai / non aktif
3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan aparatur dalam proses
pemungutan retribusi pasar di Pasar Pandeglang
4. Belum adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) untuk
membangun Sistem Sistem Informasi Manajemen
Pendapatana Daerah.
Teori Manajemen Keuangan Daerah dari Mahmudi
(2010 : 17-18) yaitu :
1. Perluasan Basis Penerimaan
2. Pengendalian atas Kebocoran Pendpatan
3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang berjalan dengan
baik
51
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan tinjauan
pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Pada
penelitian ini yang membahas mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang dilakukan untuk menganalisis fenomena
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang.
Berdasarkan asumsi dasar pemikiran yang dipaparkan serta observasi
awal yang peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka peneliti membuat
suatu kerangka pemikiran sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dengan
menggunakan Teori Manajemen Keuangan Daerah dari Mahmudi (2010 : 17-18)
Oleh Karena itu, peneliti berasumsi bahwa Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang dikatakan terkelola
dengan tidak baik dikarenakana adanya permasalahan yang timbul.
52
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan,
karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi
pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian
tersebut. Tujuan suatu penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah.
Dalam penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan pasar di
Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan teknik deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif
adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal
seperti apa adanya.Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk memilih satu
objek penelitian untuk dikaji secara mendalam dan bukan hanya membuat peta
secara umum dari objek penelitian tersebut Irawan (2006:4).
Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu ingin
mengetahui lebih mendalam mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
3.2 Fokus Penelitian
Penelitian ini berjudul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang
di Kabupaten Pandeglang. Fokus dalam penelitian ini adalah pada Pengelolaan
Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang di Kabupaten Pandeglang, yang ruang
lingkupnya atau bahasannya adalah manusia.
53
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan judul
penelitian yaitu Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini mengenai
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang, maka teori yang digunakan yaitu :
1. Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian
yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang
telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya.
2. Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua
sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau
menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.
3. Manajemen keuangan sektor publik (pemerintah pusat dan daerah) secara
sederhana didefinisikan, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber
pendapatan dan bagaimana pemerintah mengalokasikannya(how to get fund
and how to allocate the fund) (Halim, 2016 : 164).manajemen keuangan
daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan
54
daerah dan manajemen pengeluaran daerah, (Mardiasmo, 2004
:104).Manajemen pendapatan/ penerimaan daerah sangat erat kaitannya
dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi fiskal
daerah.Potensi fiskal daerah adalah kemampuan daerah dalam menghimpun
sumber-sumber pendapatan yang sah. Berhasil tidaknya pemerintah daerah
dalam memperoleh pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh sistem
manajemen pendapatan yang digunakan(Mahmudi, 2010 : 17).
4. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
(Mardiasmo, 2011 :14).
5. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa
pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan
untuk pedagang.
6. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan pasar adalah
pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat pedagangan
umum yang disediakan oleh pemerintah daerah
7. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada namun belum didapat
atau diperoleh di tangan (Mahmudi, 2010 : 48).
8. Potensi retribusi pasar atau pelayanan pasar adalah Potensi retribusi
pelayanan pasar yang ada namun belum tergali secara maksimal.
55
3.4.2 Definisi Operasional
Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini mengenai
Manajemen Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang maka teori yang digunakan yaitu teori Manajemen
Keuangan Daerah dari Mahmudi (2010:17-18) adalah sebagai berikut :
1. Perluasan Basis Penerimaan
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan
maupun perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis
penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan
melalui kebijakan. Yang dimaksud perluasan basis penerimaan adalah
memperluas sumber penerimaan.
2. Pengendalian atas Kebocoran Pendpatan
Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah daerah harus
melakukan pengawasandan pengendalian yang memadai. Sumber-
sumber kebocoran harus diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran
pendapatan bisa disebabkan karena penghindaraan pajak (tax
avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), pungutan liar, atau
korupsi petugas.
3. Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan
Efisiensi administrasi pajak sangat berpengaruh terhadap
peningkatan kinerja penerimaan daerah. Masyarakat yang sebenarnya
sudah memiliki kesadaran membayar pajak bisa jadi enggan membayar
pajak karena alasan rumitnya mengurus pajak. Demikian pula investor
yang ingin berinvestasi di daerah sering kali enggan masuk ke daerah
karena hambatan birokrasi termasuk administrasi pajak yang berbelit-
belit dan berbagai pungutan di daerah.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan
daerah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya
transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian
manajemen pendapatan daerah akan semakin baik. Selain itu,
kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan.
3.5 Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2009 : 59) mengatakan bahwa dalam penelitian
kualittaif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.
56
Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2009:61-62) peneliti sebagai instrumen
penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari
lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi
penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes
atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami
dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering
merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh.
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan
segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan,
perbaikan atau pelakan.
7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang bersifat
kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar
dapat diolah secra statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak
dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang
menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain,
57
bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat
kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.
Menurut Irawan (2006 : 17) satu-satunya instrumen terpenting dalam
penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dapat menggunakan alat-
alat tersebut untuk mengumpulkan data seperti rekaman dan kamera. Tetapi alat-
alat tersebut benar-benar tergantung kepada peneliti yang menggunakannya..
3.6 Informan Penelitian
Penentuaninforman dalam penelitianmengenai Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar Pandeglang di Kabupaten Pandeglang adalah dengan
menggunakan teknik Purposive (sampel bertujuan), yaitu merupakan metode
penetapan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan
dengan informasi yang dibutuhkan.
Penentuan informan yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah
bagaimana menentukan key informan (informan kunci) atau situasi sosial tertentu
yang syarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.
Dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang di Kabupaten
Pandeglang ini peneliti mencari dan mengumpulkan informai yang dibutuhkan
melalui informan yang telah ditentukan, namun peneliti tidak menutup
kemungkinan jika nantinya dalam proses pengerjaan hasil penelitian dalam
penelitian ini, peneliti menemukan/mendapatkan informan lain yang mampu
memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan peneliti. Adapun yang
menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
58
Tabel 3.1
Data Informan Penelitian
Kode
Informan Informan Keterangan
I1
I1-1
Pemerintah :
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang
1. Kepala Dinas
Key Informan
I1-2 2. Kepala Bidang Pengembangan dan
Penataan Pasar
I1-3 3. Kasi Pentaan Pasar
I1-4 4. Kepala UPT Pasar Pandeglang
I1-5 5. Koordinator Pasar Pandeglang
I1-6 6. Petugas Pemungut Retribusi
I2
I2-1
Pedagang (Wajib Retribusi) Pasar
Pandeglang
1. Bendahara UPT Pasar
Secondary
Informan
I2-2 2. Pedagang
(Sumber : Peneliti 2017)
Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan sesuai dengan fokus
penelitian guna mendapatkan data yang mendukung dalam penelitian ini.
Penetuan key infoman dan secondary informan ini berdasarkan dengan teknik
yang digunakan yakni teknik Purposive (sampel bertujuan), yaitu merupakan
metode penetapan informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu
disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan.
Peneliti memilih informan kunci yang pertama adalah Kepala Dinas,
karena Kepala Dinas merupakan jabatan tertinggi yang memiliki tugas pokok
59
menyusun rencana, melaksanakan program, mengkoordinasikan pelaksanaan
melaksanakan pembinaan sampai dengan menyampaikan laporan hasil evaluasi.
Pemilihan Kepala UPT Pasar Pandeglang, karena bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam
pelaksaan kerja. Dan pemilihan Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan
Pasar, karena Kepala Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar mempunyai
tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan dan
penataan pasar dan retribusi pasar. Pemelihan Kasi Pentaan Pasar, karena Kasi
Pentaan Pasar melaksanakan Penataan Pasar. Pemilihan Petugas Pemungut
Retribusi, karena bertanggungjawab dalam memungut dari satu pelatan ke
pelataran selanjutnya yang terkena tarif retribusi pelayanan pasar. Dan pemilihan
Koordinator Pasar Pandeglang, karena bertanggung jawab kepada Kepala UPT
dalam pengawasan pemungut retribusi pasar.
Berdasarkan pemilihan informan diatas, alasan peneliti menentukan key
informan dengan secondary informan ini adalah untuk memperkuat penelitian,
menjawab permasalahan yang ditemukan peneliti dilapangan dan data yang
dibutuhan dalam penelitian ini.
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.7.1 Teknik pengumpulan data
Menurut Sugiyono (2009: 62) Teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,
60
maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.
Menurut Sugiyono (2009: 63-85), berikut adalah teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu :
1. Observasi
Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
Marshall (1995) menyatakan bahwa “through observation, the researcher
learn about behavior and the meaning attached to those behavior.”Melalui
observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.
Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi
berpartisipasi (participant observation), observasi yang secara terang-
terangan dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan
observasi yang tak berstruktur (unstructured observation). Untuk
memudahkan pemahaman tentang bermacam-macam observasi, maka dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1) Observasi partisipatif
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang
yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data
penelitian. Sambil melakukan pengamatan, penelitiikut melakukan apa
yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.
Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih
lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap
perilaku yang nampak.
2) Observasi terus terang atau tersamar
Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data
menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang
melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal
61
sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti
juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk
menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih
dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka
peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi.
3) Observasi tak terstruktur
Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak
berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan
berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah
penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka
observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan
pedoman observasi.
Metode observasi yang digunakan pada penelitian kualitatif dengan judul
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang yaitu observasi terus terang atau tersamar.
2. Wawancara
Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut “ a meeting of
two persons to exchange information and idea through question and
responses, resulting in communication and joint construction of meaning
about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua
orang untuk bertukar informsi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam.
62
Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan tekniki observasi
partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi,
peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya.
Esterberg (2002) mengemukakan beberpa macam wawancara terbagi
menjadi tiga yaitu:
1. Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan
data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui
informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan
data yang telah menyiapkan instrument penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan teknik yang alternatif jawabannya pun
telah disiapkan.
2. Wawancara Semi Struktur
Wawancara dalam pelaksanaannya lebih bebas dari pada
wawancara terstruktur yaitu narasumber diminta pendapat dan
ide-idenya karena tujuan wawancara ini untuk menentukan
permasalahan secara lebih terbuka.
3. Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk pengumpulan datanya.
Metode wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif dengan judul
Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang yaitu wawancara mendalam (in-depth interview).
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
63
Data dokumentasi digunakan peneliti untuk memperkuat hasil temuannya
atau wawancara, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip yang berguna selain
melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh dari fakta
yang tersimpan dalam bentuk catatan harian, arsip foto, hasil rapat dan jurnal
kegiatan yang tersimpan.
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara
Dimensi Indikator Subdimensi Keterangan
Manajemen
Keuangan
Daerah dari
Mahmudi
(2010:17-
18)
Perluasan
Basis
Penerimaan
5. Mengidentifikasi pembayar pajak/retribusi
dan menjaring wajib pajak/retribusi baru.
6. Mengevaluasi tarif pajak/retribusi
7. Meningkatkan basis data objek pajak/retribusi
8. Melakukan penilaian kembali (appraisal) atas
objek pajak/retribusi
I1-1,I1-2, I1-
3, I1-4, I1-5
Pengendalian
atas
Kebocoran
Pendapatan
5. Melakukan audit, baik rutin maupun
insidental
6. Memperbaiki sistem akuntansi penerimaan
daerah
7. Memberikan penghargaan yang memadai
bagi masyarakat yang taat pajak dan hukuman
(sanksi) yang berat bagi yang tidak
mematuhinya
8. Meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai
yang terlibat dalam pemungutan pendapatan
I1-1, I1-2, I1-
3, I1-4 I1-
5,I1-6,I1-7,
I2-1- I2-11
Peningkatan
Efisiensi
Administrasi
Pebdapatan
4. Memperbaiki prosedur administrasi pajak
sehingga lebih mudah dan sederhana
5. Mengurangi biaya pemungutan pendapatan
6. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak,
seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak
ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan
dan kenyamanan dalam membayar pajak.
I1-1,I1-2, I1-
3,I1-4,I1-5,
I1-6,I1-7, I2-
1- I2-11
Transparansi
dan
Akuntabilitas
4. Adanya dukungan Teknologi Informasi (TI)
untuk membangun Sistem Informasi
Manajemen Pendapatan Daerah
5. Adanya staf yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang memadai
6. Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan
entitas pengelola pendapatan daerah
I1-1, I1-2, I1-3,
I1-4, I1-5, I1-6,
I1-7, I2-1- I2-11
(Sumber : Peneliti, 2017
64
3.7.2 Teknik Analisis data
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan
dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. dalam hal
ini Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 246) mengemukakan
bahwa aktivitas dalam analiis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan coclusion
drawing/verification prosesnya sebagai berikut :
Gambar 3.1
Model interaktif dalam analisis data Menurut Miles and Huberman
sumber : Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012:247)
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan
melakukan kegiatan secara terus menerus. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu
Data collection
Data
reduction
Data display
Conclusions:drawin
g/verifying
65
yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum, selama dan sesudah
pengumpulan data.
1. Data Collection (Pengumpulan Data)
Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang
sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan (Sugiyono, 2012 :
103). Tahapan dalam penelitian ini merupakan tahapan penelitian yang
penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka
proses penelitian akan berlangsung sampai penelitian mendapatkan
jawaban dari perumusan masalah yang ditetapkan.
2. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan. Reduksi data dibantu dengan peralatan elektronik seperti
komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu
(Sugiyono, 2012 : 247) .
3. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini
Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of
display data for qualitative research data in the past has been
narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa
yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2012 : 249).
4. Conclusion Drawing/Verification
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal
pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti hubungan-hubungan,
mencatat keteraturan, pola-pola, dan menarik kesimpulan.Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian
kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum
pernah ada (Sugiyono, 2012 : 252-253).
66
3.8 Uji Keabsahan Data
Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. ada empat
kriteria yang digunakan, yaitu Derajat kepercayaan (credebility), Keteralihan
(transferbility), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmbality).
Dalam penelitian kualitatif dimana uji keabsahan data terhadap data dilakukan
dengan cara :
3.8.1 Triangulasi
Tujuan bnerada dilapangan adalah untuk mengeksplorasi data/informasi,
sehingga diperlukan kaidah-kaidah untuk mendapatkan informasi yang banyak dn
akurat. Informasi yang diperoleh harus memenuhi syarat objektivitas sehingga
peneliti hrus melakukan triangulasi dalam mendapat/menggali informasi.
Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara, dan berbgai waktu (Satori dan Komariah, 2010 : 94-95). Sedangkan
menurut Maleong (2005 : 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dengan demikian terdapat
triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono,
2012 : 273-274). Pada penelitian ini digunakan dengan triangulasi sumber dan
triangulasi teknik, yaitu sebagai berikut:
1. Triangualsi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
67
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan
cara mengecek dta kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.
Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi
teknik. Dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pada
penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan sesuai dengan
permasalahan yang ada di lapangan.
3.8.2 Membercheck
Menurut Sugiyono (2012 : 276)Memberceck adalah proses pengecekan
data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan Memberceck adalah
untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang
diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan telah disepakati oleh
para pemberi data berarti datanya data tersebut valid. Jadi tujuan memberceck
adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan
laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
Pelaksanaan memberceck dapat dilakukan setelah satu periode
pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.
Setelah data disepakati bersama, maka para pemberi data diminta untuk
mendatangani, supaya lebih otentik. selain itu juga sebagai bukti bahwa peneliti
telah melakukan memberceck.
68
3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.9.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang; dan UPT Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang.
2.9.2 Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa
lama akan dilakukan (Sugiyono, 2012 : 286). Jadwal penelitian merupakan
tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian
tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang di Kabupaten
Pandeglang adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
No Kegiatan
Penelitian
Waktu Penelitian
2016 2017 2018
Okt Nov Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Feb Mar
1 Pengajuan
Judul
2 Perizinan dan
Oservasi
3 Pengumpulan
data dan
wawancara
4 Bimbingan
Bab
I-III
5 ACC Seminar
Proposal
6 Penyusunan
Bab IV-V
7 ACC Skripsi
8 Sidang
Skripsi
(Sumber : Peneliti, 2017)
69
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.4 Deskripsi Obyek Penelitian
4.4.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 (delapan)
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa yang
Pembentukannya melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dimana status
Keresidenan Banten, Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Banten. Luas
Wilayah Kabupaten Pandeglang 2.747 ( 274.689,91 ha) atau sebesar 29,98%
dari luas Provinsi Banten dengan panjang pantai mencapai 307 (230) Km. Secara
geografis terletak antara 6°21'-7°10' Lintang Selatan dan 104°48'-106°11' Bujur
Timur, dengan batas wilayah:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak.
Dataran di Kabupaten Pandeglang sebagian besar merupakan dataran
rendah yakni di daerah bagian tengah dan selatan, dengan variasi ketinggian
antara 0-1.778 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan luas sekitar 85,07 % dari
luas wilayah Kabupaten. Secara umum perbedaan ketinggian di Kabupaten
70
Pandeglang cukup tajam, dengan titik tertinggi 1.778 m diatas permukaan laut
(dpl) yang terdapat di Puncak Gunung Karang pada daerah bagian utara dan titik
terendah terletak di daerah pantai dengan ketinggian 0 m dpl.
Daerah pegunungan pada umumnya mempunyai ketinggian ± 400 m dpl,
dataran rendah bukan pantai pada umumnya memiliki ketinggian rata-rata30 m
dpl dan daerah dataran rendah pantai umumnya mempunyai ketinggian rata-rata 3
m dpl. Kemiringan tanah di Kabupaten Pandeglang bervariasi antara 0-45%;
dengan alokasi 0-15% areal pedataran sekitar pantai selatan pantai selat sunda;
alokasi 15-25% areal berbukit alokasi tersebar; dan alokasi 25-45% areal
bergunung pada bagian Tengah dan Utara.
Di Pandeglang terdapat 6 gunung yaitu : Gunung Karang (1.778 mdpl),
Gunung Pulosari (1.346 mdpl), Gunung Aseupan (1.174 mdpl), Gunung Payung
(480 mdpl), Gunung Honje (620 mdpl) dan Gunung Tilu (562 mdpl). Curah hujan
diatas 3.000 mm/tahun terjadi di sekitar Stasion Penakar Hujan yang berada di
sekitar Kecamatan Menes, Labuan, Cibaliung, Mandalawangi dan Kecamatan
Jiput. Puncak hari huja berada pada bulan November-Februari. Sedangkan bulan
kering berada pada bulan Mei-September. Berdasarkan rata-rata curah hujan per
tahun, menurut klasifikasi koppen-Kabupaten Pandeglang termasuk kedalam
iklim Af (Ilkim Hujan Tropis) sedangkan apabila dilihat berdasarkan Zone
Agroklimat Oldeman termasuk kedalam Zone A1.
Kabupaten Pandeglang ditinjau dari segi geologi memiliki beberapa jenis
batuan yang meliputi Alluvium, Undieferentiated (bahan erupsi gunung berapi),
71
Diocena, Piocena Sedimen, Miocena Lemistone dan Mineral Deposit. Sedangkan
beberapa jenis tanah yang ada di Kabupaten Pandeglang yaitu Aluvial, Grumosol,
Mediteran, dan Latosol.
Keadaan geomorfologi, topografi dan bentuk wilayah secara bersama-
sama akan membentuk pola-pola aliran sungi yang ada. Pola aliran sungai di
Wilayah Kabupaten Pandeglang pada umumnya berbentuk dendritik. Arah aliran
sungai-sungai di Wilayah ini dibedakan menjadi dua, sehingga membentuk dua
daerah aliran sungai yaitu daerah aliran dari arah Timur yang bermuara di Selat
Sunda dan daerah aliran dari arah Utara yang bermuara di Samudera Indonesia.
Wilayah Kabupaten Pandeglang mengalir 14 sungai yang berukuran
sedang sampai besar. Sungai – sungai tersebut adalah Sungai Cidano, Sungai
Cibungur, Sungai Cisanggona, Sungai Ciliman, Sungai Cihonje, Sungai
Cipunagara, Sungi Cisumur, Sungai Ciseureuhan, Sungai Cijaralang, Sungai
Cikadongdong, Sungai Ciseukeut, Sungai Cimara, Sungai Cibaliung, dan Sungai
Cicanta. Dari ke-14 sungai tersebut terbagi dalam 6 (enam) Daerah Aliran Sungai
(DAS) antara lain :
1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidano
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cibungur
4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliman
5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimandiri
72
6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeruh
Kabupaten Pandeglang secara administratif terbagi atas 35 Kecamatan, 13
Kelurahan dan 326 Desa dengan Kecamatan Pandeglang sebagai Ibu Kota
Kabupaten Pandeglang, memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam format
sosial politik- ekonomi Provinsi Banten saat ini, dimana Kabupaten Pandeglang
merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang
cukup besar yang harus dioptimalkan oleh Provinsi Banten yang lahir pada era
reformasi. Kondisi struktur ekonomi di Kabupaten Pandeglang masih ada
kesenjangan struktur ekonomi wilayah antara Pandeglang bagian utara dengan
bagian selatan, dimana Pandeglang bagian selatan yang sebagian besar
penduduknya berusaha di bidang pertanian masih belum terbangun, sehingga
tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya masih rendah, hal itu merupakan
tantangan dan menjadi bagian integral dari tuntutan pembangunan ekonomi
wilayah.
Secara umum pembangunan wilayah Kabupaten Pandeglang belum
dilakukan dengan bertumpu pada dua strategi pokok yaitu;
1. Optimalkan potensi sumber daya wilayah
2. Menguatkan sekaligus mendayagunakan posisi strategis wilayah
Kabupaten Pandeglang.
Dengan demikian salah satu konsentrasi strategis yang penting
dikembangkan bagi Kabupaten Pandeglang adalah optimalisasi pendayagunaan
73
potensi dalam ragam menumbuhkembangkan pembangunan dunia usaha yang
diarahkan kepada tujuan pembangunan sentra industri potensial, yaitu:
1. Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasisi pada keragaman
sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal
3. Meningkatkan daya saing produk dan ekspor hasil olahan
4. Mengembangkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesempatan kerja
dan kesempatan berusaha secara adil.
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang
Sebagai salah satu perangkat Daerah yang memiliki peran strategis (ujung
tombak) dalam peningkatan usaha di bidang Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM sesuai dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 49 Tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Perindustrrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, maka
Dinas Perindustrrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan sebagai
berikut :
4.1.2.1 Kedudukan
Dinas Perindustrrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang,
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
74
4.1.2.2 Tugas
Dinas Perindustrrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
perindustrian, perdagangan, dan pertambangan.
Untukmelaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perindustrrian,
Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan
dan esdm
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perindustrian, perdagangan dan esdm
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian,
perdagangan dan esdm
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4.1.2.3 fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Dinas
Perindustrrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
mempunyai fungsi :
1. Menyusun perencanaan bidang perindustrian, perdagangan dan
ESDM;
2. Merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan
dan ESDM;
75
3. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM;
4. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas
pelaksanaan kegiatan bidang Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM;
5. Melakukan kegiatan penatausahaan Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM;
6. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4.1.2.4 Visi
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana masyarakat
beserta Pemerintah Kabupaten Pandeglang membawa dan
menempatkan diri pada suatu tatanan berbangsa dan bernegara yang
madani.
Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang untuk Tahun 2016-2021 adalah : “ Terwujudnya Daerah
Industri yang Berdaya Saing dan Perdagangan yang Tumbuh dan
Berkualitas dengan Pemerataan Infrastruktur Energi melalui
Harmonisasi Agrobisnis, Maritimbisnis, dan Wisatabisnis”.
76
4.1.2.5 Misi
Misi merupakan hal-hal yang harus diemban dan dilaksnakan oleh
suatu organisasi dalam menjabarkan dan mencapai visi yang telah
ditetapkan. Berdasarkan visi yang ditetapkan di atas, maka Dinas
Perindustrian, Perdgangan dn ESDM Kabupaten Pandeglang pada
Tahun 2016-2021 mengemban misi sebagai berikut :
1. Keragaman produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai
tambah ekonomi masyarakat melalui pengembangan IKM;
2. Pemantauan Harga Sembako dan Pelayanan Metrologi Legal
Daerah;
3. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam
perekonomian daerah;
4. Meningkatkan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
5. Menguatkan struktur industri melalui penumbuh kembangan
industri hulu dan antara yang berbasis sumberdaya alam;
6. Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadapenergi
melalui pemerataan infrastruktur energi dan pemanfatan potensi
pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. Penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai Sarana
Pengendalian Persediaan Stok Gabah Daerah;
77
8. Pemerataan Pembangunan melalui Pengembangan Sarana dan
Prasarna Penunjang Perekonomian Daerah dengan Revitalisasi
Pasar Rakyat;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik
(pasar rakyat);
10. Mengoptimalisasikan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) dan
pasar lelang;
11. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
12. Meningkatkan perlindungaan konsumen melalui pemberdayaan
konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, dan tertib ukur;
13. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
pertambangan dan energi;
14. Mendorong persinergian keanekargaman potensi pertambangan
dan energi untuk percepata pembangunan.
4.1.2.6 Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM memiliki susunan organisasi berdasarkan
uraian jabatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 33
Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
2. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
78
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Perindustrian, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
membawahi :
1. Kepala Seksi Industri Aneka dan Hasil Hutan;
2. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin Tekstil, Alat
Transportasi, Telematika;
3. Kepala Seksi ESDM.
4. Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
membawahi :
1. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
2. Kepala Seksi Distribusi dan Promosi;
3. Kepala Seksi Perlindungan Konsume dan Klemetrologian.
5. Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang dan membawahi :
1. Kepala Seksi Pengembangan Pasar;
2. Kepala Seksi Penataan Pasar;
3. Kepala Seksi Retribusi Pasar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
yang terbentuk dari pemekaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
79
tentang Organisasi Perangkat Daerah, memiliki jumlah personil yang
sangat minim karena personil yang ada sebelumnya harus dibagi
dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Adapun jumlah Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang sebanyak 38 orang, Tenaga Kontrak
Kerja (TKK) sebanyak 9 orang dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS)
sebanyak 45 orang, sebagai penunjang keberhasilan program-program
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai berikut :
Tabel 4.1
Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah
SD 4 - 4
SLTP 4 - 4
SLTA 41 16 57
D1 1 - -
D2 - - -
D3 - 1 1
S1 12 11 20
S2 2 - 1
S3 - - -
Jumlah 33 18 51
Sumber : Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang (2017)
80
Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan para
pegawai di lingkungan Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang belum
baik dikarenakan pegawai masih didominasi berpendidikan SLTA. Sedangkan
jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan per jenis kelamin adalah sebagai
berikut :
Tabel 4.2
Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
I 3 0 3
II 11 1 12
III 12 7 19
IV 4 0 4
Jumlah 30 8 38
Sumber : Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang (2017)
Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa para pegawai di lingkungan
Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang dilihat berdasarkan
pangkat/golongan ini didominasi golongan III yang tentunya sangat menunjang
keberhasilan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang
untuk mencapai sebuah pembangunan daerah.
Adapun struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang dapat digambarkan sebgai berikut :
81
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
Sumber : Peneliti (2017)
Kepala Dinas
Andi Kusnardi, SE
Bidang Perdagangan
H. Utom Bustomi S, SE
Bidang
Pengembangan dan
Penataan Pasar
Sekretaris
Rd. Saeful Arief,
S.Sos, M.Si
Bidang Perindustrian dan
ESDM
H. Yadi Mulyadi, SE
Seksi Pengembangan
Pasar
Zaenal Arief, ST
Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian
Neneng Suryati, S. IP
Seksi Bimbingan Usaha
dan Sarana Perdagangan
Nanang Suherman, SE
Seksi Industri dan Hasil
Hutan
Tober Nababan Kelompok
Jabatan
Fungsional
Seksi Industri Logam,
Mesin Tekstil, Alat
Transportasi, Telematika
Ine Herlina, ST
Seksi Distribusi dan
Promosi
Nanang Suherman, SE Seksi Penataan dan
Pemeliharaan Pasar
Aip Somahmud
Sub Bagian
Keuangan,
Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan
Dede Anwar Hidayat,
SE
Seksi Perlindungan
Konsumen dan
Kemetrologian
Iriyanti Indriasari, ST
Seksi Retribusi Pasar
Linda Yulia, S. Sos
Seksi ESDM
Rafiudin, S. Ag
UPT Pasar UPT Kemetrologian
82
4.1.3 Gambaran Umum Keadaan Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang
Pasar Pandeglang merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tepatnya berada di Jl. A. Yani –
Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Pasar Pandeglang
merupakan salah satu pusat kegiatan jual beli bagi masyarakat Pandeglang dan
sekitarnya mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat
menengah ke atas. Sebagai pasar tradisional, Pasar Pandeglang memegang
peranan yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam
kegiatan perekonomian rakyat terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Ruang lingkup pasar di Pasar Pandeglang cukup luas, mengingat Pasar
Pandeglang merupakan pasar tradisional yang terbesar yang ada di Kabupaten
Pandeglang. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi Pasar Pandeglang untuk
menarik konsumen dan mengembangkan Pasar Pandeglang menjadi pasar
tradisional percontohan. Ruang lingkup pasar yang dimaksud yaitu diantaranya
masyarakat sekitar wilayah Pasar Pandeglang.
Pasar Pandeglang secara administratif berada di bawah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang, Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pasar Pandeglang untuk Pasar Pandeglang, Pasar Cipeucang, dan
Pasar Batu. Pasar Pandeglang merupakan pasar tradisional terbesar yang ada di
UPT Pasar Pandeglang. Selain itu, lokasi Pasar Pandeglang strategis dan
83
tempatnya mudah diakses. Luas Pasar Pandeglang adalah 10.300 M². Berikut ini
adalah struktur organisasi UPT Pasar Pandeglang sebagai berikut :
Gambar 4.2
Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Pandeglang
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Andi Kusnardi, SE
NIP :
Sumber : UPT Pasar Pandeglang (2017)
Fasilitas yang ada di Pasar Pandeglang yaitu berupa deretan kios, los,
PKL, lahan parkir, kantor UPT Pasar Pandeglang, tempat penampung sampah,
toilet dan mushola. Fasilitas yang dikelola oleh Disperindag dan ESDM
Kabupaten Pandeglang, UPT Pasar Pandeglang yaitu fasilitas berupa tempat
Penanggung jawab Pasar
M. Kasmin Hajiji, SE
NIP : 19700720 200212 1 001
Staf Administrasi
Rodiyah, SP
TKS
Ade Rahmawati
TKS
Petugas Salar Retribusi
Kamim
PNS
Fahrudin
TKK
Arif Rahman
TKK
RD. Sudrajat
TKK
Roni
TKS
Josep Runtu Ramu
TKS
Petugas Sewa Kios
Ropik
TKS
84
berjualan yang saat ini terdiri dari kios, los dan PKL. Kemudian untuk fasilitas
kebersihan dan keamanan dikelola oleh Dinas terkait. Sumber dana untuk
keamanan dna kebersihan Pasar Pandeglang berasal dari pedagang yang
membayar retribusi kebersihan dan keamanan yang dikenakan tarif oleh Dinas
terkait.
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Daftar Informan Penelitian
Penelitian yang berjudul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
Pandeglang di Kabupaten Pandeglang ini, pada metode kualitatif sebagai
metode primer, teknik pemilihan informan yaitu menggunakan teknik
Purposive (bertujuan). Adapun informan yang peneliti tentukan
merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang
dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan tersebut merupakan
orang-orang yang memang pekerjaannya berkecimpung atau berurusan
dengan permasalahan yang diteliti.
Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat
dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang, mulai dari
Kepala Dinas Perindutrian, Perdagangan dan ESDM, Kepala Bidang
Pengembangan dan Penataan Pasar, Kasi Penataan Pasar, Kepala UPT
Pasar, Koordinator Pasar, Bendahara, Pemungut Retribusi dan Para
Wajib Retribusi (pedagang). Adapun nama-nama informan penelitian
dengan judul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang yaitu sebagai berikut :
85
Tabel 4.3
Daftar Informan Penelitian
Kode Nama Informan Jabatan Keterangan
I1-1 Andi Kusnardi, SE Kepala Dinas. Disperindag dan
ESDM Kabupaten Pandeglang
Key
Informan
I1-2 H.Yuhana, SE Kabid Pengembangan dan
Penataan Pasar
Key
Informan
I1-3
Aip Somahmud, SE Kasi Penataan Pasar Key
Informan
I1-4
Nanang Soeherman, SE Kasi Bimusardag dan Plt. Kepala
UPT Pasar
Key
Informan
I1-5
M. Kasmin Hajiji, SE Koordinator Pasar/ Penanggung
jawab Pasar
Key
Informan
I1-6
Rony Kurniawan Pemungut Retribusi Key
Informan
I1-7 Arif Pemungut Retribusi Key
Informan
I2-1 Ade Rahmawati Bendahara UPT Pasar Secondary
Informan
I2-2 H. Fahruroji, SE Kabid Perbendaharaan dan Kas
Daerah BPKD Pandeglang
Secondary
Informan
I2-3
Irfan Mudin Wajib Retribusi Pasar Plaza Atas Secondary
Informan
I2-4
Suardi Wajib Retribusi Pasar Plaza Atas Secondary
Informan
I2-5
Hj. Neni Heryati Wajib Retribusi Pasar Plaza
Bawah
Secondary
Informan
I2-6
Ani Riani Wajib Retribusi Pasar Plaza
Bawah
Secondary
Informan
I2-7
Sugiarto Wajib Retribusi Pasar Plaza
Bawah
Secondary
Informan
I2-8
Edo Wajib Retribusi Pasar Badak Atas Secondary
Informan
I2-9
Nisma Wajib Retribusi Pasar Badak Atas Secondary
Informan
I2-10
H.Maman Wajib Retribusi Pasar Badak
Bawah
Secondary
Informan
I2-11
Alvin Wajib Retribusi Pasar Badak
Bawah
Secondary
Informan
I2-12
Elas Wajib Retribusi Pasar Badak
Bawah
Secondary
Informan
Sumber : Peneliti (2017)
86
4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian
Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta
yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang
peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Manajemen Keuangan Daerah dari
Mahmudi (2010 : 17-18), dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur atas
komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan
pengelolaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang di Kabupaten
Pandeglang ini dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang dibantu dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pandeglang.
Penelitian mengenai Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang di
Kabupaten Pandeglang ini menggunakan teori Manajemen Keuangan Daerah dari
Mahmudi (2010 : 17-18) yang meliputi Perluasan Basis Penerimaan,
Pengendalian atas Kebocoran Pendpatan, Peningkatan Efisiensi Administrasi
Pendapatan, Transparansi dan Akuntabilitas. Dalam deskripsi hasil penelitian ini
akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan disesuaikan
dengan masing-masing komponen dari teori Manajemen Keuangan Daerah dari
Mahmudi (2010 : 17-18).
4.2.2.1 Perluasan Basis Penerimaan
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun
perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan
87
merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang
dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan.
Tabel 4.4
Rekapitulasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang(2017)
Untuk memperluas basis, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan
cara berikut :
Untuk mengidentifikasi dan menjaring subjek atau objek retribusi baru
adalah yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat penerimaan retribusi
pasar berasal dari wajib retribusi yang memanfaatkan objek retribusi atau fasilitas
pasar. Selama ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang belum menambah objek retribusi baru dan tidak merubah objek
retribusi, yang dilakukan sejauh ini hanya mengacu kepada Perda Nomor 10 tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini pun diperkuat oleh Pernyataan I1-1,
sebagai berikut :
“Kalau objek/subjek retribusi sampai dengan saat ini sementara yang
dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang masih seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada penambahan
objek retribusi baru. Itu seperti sewa pasar baik pasar perkotaan maupun
pasar tradisional kepada para pedagang gitu yah. Nah untuk pasar desa itu
kita bekerjasama dengan desa setempat semacam bagi hasil lah. Jadi untuk
saat ini belum ada penambahan objek maupun subjek retribusi, cuman kita
Jenis
Retribusi
Target Terget
perbulan
Target
Perhari
Jumlah Sisa Target %
Pelataran/
Mobil Box
27.000.000 2.700.000 90.000 25.296.000 1.704.000 94%
Los/Kaki
Lima
259.920.000 25.992.000 866.400 226.614.000 33.306.000 87%
Kios 216.000.000 21.600.000 720.000 183.609.000 32.391.000 85%
88
baru mau merencanakan untuk meningkatkan tagihan/tarif retribusi.”(hasil
wawancara pada tanggal 12 September 2017 pukul : 08.24 WIB).
Berdasarkan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini mengacu ke Perda Kabupaten
Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga tidak
ada penambahan objek/ subjek retribusi baru, dan yang ada di pasar hanya kios,
los dan PKL yang disediakan tempatnya oleh Pemerintah Daerah. Mengakibatkan
kurang maksimalnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD. Untuk
meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar yaitu dengan meningkatkan
tarif retribusi. Hal ini kemudian diperjelas oleh I1-3 sebagai berikut:
“selama ini belum ada pengembangan, tidak ada peningkatan dan tidak
ada penambahan. ini berarti existsing, untuk saat ini hanya mengacu dari
Perda Nomor 10 Tahun 2011. Ini akan sulit untuk meningkatkan
pendapatan retribusi pelayanan pasar apabila subjek maupun objek
retribusi tidak ada penambahan objek retribusi, terkecuali kita menaikan
tarif retribusinya.” (hasil wawancara pada tanggal 06 September 2017
pukul: 11.30 WIB).
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan arahan survey ke lapangan
yang diberitahukan oleh I1-3 mengenai jenis bangunan objek retribusi, di
Kabupaten Pandeglang memiliki 3 objek retribusi yang ditetapkan dan disediakan
tempatnya oleh Pemerintah Daerah.
Diperkuat oleh pernyataan I1-2 sebagai berikut :
“Belum ada penambahan, keinginan kita ada pengembangan dan
penambahan. Kita yah kalau pedagang mungkin ada penambahan yah,
penambahan yah tidak permanen, pedagang rata-rata dari dulu segitu.
Kalau untuk objek ini belum ada penambahan karena sudah dari
pemerintahnya, kita sih keinginan ada penambahan, pengembangan.
Kadang kita mau ada penambahan juga takut tidak mempengaruhi
peningkatan pendapatan, dikarenakan yang ada saja banyak yang kosong,
tetapi di tempati jadi kaya semacam gudang pakaian pedagang itu. Dan
89
seharusnya tetap bayar sewa tempat maupun salar retribusi yag dipakai,
meskipun untuk gudang penyimpanan baju, tetapi hanya yang mereka
buka untuk jualan, itu pun hanya kadang bayar 1000/2000 per hari.” (hasil
wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul : 10.00 WIB).
Berdasarkan pernyataan I1-2 menjelaskan bahwa belum ada penambahan
objek retribusi baru dan wajib retribusi yang bertambah hanya bersifat sementara.
Apabila jumlah kios, los dan PKL ini terisi semua maka potensi yang dihasilkan
juga sangat besar. Berikut perhitungan peneliti terkait potensi retribusi pelayanan
pasar:
Table 4.5
Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Jenis
Pelayanan
Pasar
Jumlah Pedagangan Jumlah
Pedagang
Pendapatan
Retribusi
Pertahun Aktif Non
aktif
Jumlah Tarif
(Rp/Hari)
Kios 511 740 1251 3.000 910 586.448.000
Los 213 58 271 2.000
PKL 186 93 279 2.000
Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Pasar 815.850.000
Potensi Retribusi Pelayanan Pasar yang hilang 229.402.000
Sumber : Peneliti (2017)
Berdasarkan tabel di atas dari hasil perhitungan peneliti berdasarkan
rumus dari (Mahmudi, 2010 : 73 ) mengenai perhitungan potensi retribusi pasar
umum, menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh Dinas Perindustrian,
Perdangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini kehilangan potensi retribusi
pelayanan pasar di Pasar Pandeglang, dikarenakan dari jumlah yang aktif ini para
pedagang tidak membayar sesuai tarif yang telah ditentukan di Perda Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Para pedagang juga yang
90
memiliki/sewa 2 kios ini hanya membayar 1 kios yang digunakan untuk berjualan
dan itu pun tidak membayar sesuai dengan tarif yang di Perda Nomor 10 Tahun
2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Padahal sudah jelas di barang kuasi yang
berupa karcis itu tertera jumlah yang harus di bayarkan, namun kenyataannya para
pedagang tetap saja tidak membayar salar kios sesuai tariff, sehingga ini
merugikan pemerintah dalam pendapatan penerimaan retribusi pelayanan pasar di
Pasar Pandeglang.
Pernyataan I2-8 sebagai berikut :
“saya membayar 2000 perhari untuk 2 toko itu nantinya dikasih karcis gitu
sebagai tanda bukti, saya dikasih karcis yang merah mudatapi tidak perhari
sih dikasih karcisnya.”(hasil wawancara pada tanggal 07 November 2017
pukul :14.05 WIB)
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa pembayaran salar yang
diberikan hanya Rp.2000/harinya untuk 2 toko yang disewanya. Padahal
seharusnya untuk pembayaran salar berupa kios yang tertera di Perda No 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp. 3000/hari untuk satu
kios.
Sesuai dengan pernyataan I2-11 sebagai berikut:
“Alhamdulillah saya mah bayar saja, saya memiliki 2 toko membayar 2000
perhari untuk salar.” ( hasil wawancara pada tanggal 07 November 2017
pukul :14.20 WIB ).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam pembayaran salar untuk
perharinya secara rutin dibayarkan ke petugas dengan membayar Rp.2000/hari
dengan sewa 2 kios. Apabila pembayaran yang seharusnya sesuai dengan Perda
91
No 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp. 3000/hari
untuk satu kios.
Adapun di bawah ini gambar/dokumentasi objek retribusi yang ada/
disediakan oleh pemerintah daerah yang ada di Pasar Pandeglang kabupaten
pandeglang ini, adalah sebagai berikut :
Gambar 4.3
Jenis Objek retribusi
Kios
Los
PKL
Sumber : Peneliti (2017)
92
Berdasarkan pernyataana di atas, dapat disimpulkan bahwa belum
menambah objek retribusi baru. Dikarenakan keterbatasan lahan, biaya, dan juga
perlu adanya perda yang mengatur untuk memperkuat, sehingga mengakibatkan
kurang maksimalnya pendapatan retribusi pelayanan pasar dalam mencapai target
dan kontribusi terhadap PAD kurang maksimal. Namun, untuk meningkatkan
pendapatan retribusi pelayanan pasar ini bisa dengan menaikan tarif retribusi dari
tarif retribusi yang sebelumnya.
Berikut ini tarif retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten
Pandeglang yang termasuk kategori kelompok A yang terdiri dari Pasar
Pandeglang, Pasar Menes, Pasar Labuan, dan Pasar Panimbang, sebagai berikut :
Tabel 4.6
Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
Jenis Bangunan
Tempat / Fasilitas
Tarif Retribusi
/Bulan / M2
Tarif
Retribusi /
Harian
(Rp)
Keterangan
Toko / Kios 25.000 3.000 1.Pasar Pandeglang
2. Pasar Menes
3. Pasar Labuan
4. Pasar Panimbang Los
Pelataran Pasar oleh :
- Pedagang Kaki Lima
- Gerobak Jajanan dan
sejenisnya
2.000
- Pedagang keliling /
MobilBox
5.000
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
(2017)
Berdasarkan tabel di atas bahwa untuk meningkatkan tarif retribusi
diperlukan evaluasi, untuk menentukan besaran tarif dan kenaikan tarif setiap
tahunnya, ini dimaksudkan agar pegawai menarik sesuai perda yang digunakan
dan pedagang membayar sesuai tarif yang dikenakan sesuai perda. Evaluasi tarif
yang dilakukan, sehingga dapat menghasilkan kenaikan tarif setiap tahunnya,
93
yang berpengaruh pada kenaikan target retribusi pelayanan pasar. Terjadinya
kenaikan tarif retribusi pasar setiap tahunnya dimaksudkan untuk memaksimalkan
potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Hal tersebut dibenarkan oleh I1-4
sebagai berikut:
“iya evaluasi tarif retribusi ini sudah dilakukan, evaluasi dilakukan setiap 1
bulan sekali,setiap koordinator pasar dikumpulkan untuk mengetahui
apakah tarif yang dikenakan ini berpengaruh dalam peningkatan target
retribusi pasar. Dari hasil evaluasi ini tidak mengalami kenaikan tarif
setiap tahunnya, namun untuk menentukan besaran tarif yang baru harus
disesuaikan dengan perda yang baru. Tetapi, hingga saat ini masih berjalan
dengan menggunakan perda yang lama, dikarenakan untuk melakukan
perubahan perda yang baru bukan merupakan hal yang mudah karena
memerlukan proses dan waktu yang lama.”(hasil wawancara pada tanggal
19 September 2017 pukul : 11.35 WIB).
Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa, di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini telah dilakukan
evaluasi tarif retribusi dimaksudkan untuk meningkatkan tarif retribusi yang
berpengaruh dalam peningkatan target retribusi pasar. Namun saat ini untuk tarif
retribusi pelayanan pasar tidak ada kenaikan dan masih mengacu ke Perda Nomor
10 Tahun 2011.
Diperjelas oleh pernyataan I1-3 sebagai berikut :
“sementara ini mengacu kepada perda aja dulu, yang 2000, yang 5000,
Perda No 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Jadi sewa kios itu
3000/ m x luas bangunan.”(hasil wawancara pada tanggal 06 September
2017 pukul : 11.35 wib).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa untuk mengevaluasi tarif retribusi
mengacu ke Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dibenarkan oleh pernyataan I1-5 sebagai berikut :
“iya evaluasi tarif retribusi ini sudah dilakukan, evaluasi dilakukan setiap 1
bulan sekali biasanya di awal bulan, dengan mengumpulkan koordinator
pasar. Nanti kan kita akan memberi hak suara mengenai hambatan selama
94
pemungut yang selama kita awasi ke pasar.”(hasil wawancara pada
tanggal27 April 2017 dan 05 Maret 2018 pukul : 11.02 WIB)
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa evaluasi dilakukan setiap satu bulan
sekali yang dilaksanakan di awal bulan.
Diperkuat oleh pernyataan I1-1 sebagai berikut :
“evaluasi dilakukan setiap bulan dilakukan evaluasi dengan cara monev
(monitoring dan evaluasi ke seluruh pasar yang ada di Kabupaten
Pandeglang, karena kita takut yah itu tadi, karena bisa saja kan kalau
pegawainya nakal, sudah tidak pakai karcis sudah ditarik, berarti uangnya
kan masuk kantong. Makanya kan kita selalu menghitung itu dari karcis
yang keluar bonggolnya itu. Karena masing-masing penanggung jawab
pasar itu diberikan target, pasar A targetnya sekian.”(hasil wawancara
pada tanggal 12 September 2017 pukul : 08.27 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa evaluasi yang dilakukan itu dengan
cara monev (monitoring dan evaluasi) ini untuk memberikan pemahaman ke para
pedagang maupun ke pegawai/petugas. Ada rencana untuk menaikan tarif
retribusi pasar itu harus dengan mengajukan peningkatan tarif dan juga harus
dilakukan sosialisasi. Hal ini diperjelas oleh pernyataan I1-1sebagai berikut :
“iya untuk saat ini tidak ada kenaikan tarif retribusi dari setiap tahunnya
meskipun sudah dilakukan evaluasi yang setiap bulannya. Tarif retribusi
masih mengacu perda yang lama Perda Nomor 10 Tahun 2011 saja. Kami
baru rencana untuk mengajukan peningkatan tarif dengan dilakukan
sosialisasi, namun yang menjadi hambatan adalah tidak adanya ketentuan
hukum yang baru. Jadi kami mengajukan untuk dibuat perda yang baru
kepada pemerintah. Kita juga melakukan evaluasi yang seminggu sekali
dengan cara monev (monetoring dan evaluasi) ke seluruh pasar yang ada
di Kabupaten Pandeglang, karena kita takut yah itu tadi, karena bisa saja
kalau pegawainya nakal, sudah tidak pakai karcis tetapi ditarik tarif
retribusinya, ini berarti uangnya kan masuk kantong. Karena ini akan
mengurangi pendapatan retribusi pasar dan berpengaruh terhadap target
yang ingin dicapai.” (hasil wawancara pada tanggal 12 September 2017
pukul : 08.29 WIB).
95
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sangat penting dilakukannya
evaluasi tarif retribusi selain untuk menaikan tarif retribusi juga mengetahui
apakah para wajib retribusi ini keberatan atau tidak dengan dikenakannya tarif
retribusi. Manfaat dari evaluasi yang dilakukan memberikan arahan ke pegawai
dalam menarik retribusi agar tidak terjadi kecurangan.
Diperkuat oleh pernyataan I1-4 sebagai berikut :
“sampai saat ini tidak ada kenaikan tarif kita mengacu ke Perda No 10
Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.” (hasil wawancara pada
tanggal 19 September 2017 pukul : 11.37 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa tarif retribusi sampai saat ini masih
mengacu ke Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan
demikian tidak ada kenaikan tarif, karena tarif yang dikenakan pun para pedagang
masih banyak yang tidak membayar sesuai tarif. Disisi lain dalam perluasan basis
penerimaan ini juga diperlukan meningkatkan basis data objek retribusi yaitu
dengan mendata kembali objek retribusi yang sudah ada dengan keadaan yang riil
di lapangan dengan data yang dimiliki sebelumnya. Cara yang dilakukan dengan
terjun langsung ke pedagang yang ada di pasar dan juga melibatkan masing-
masing UPT Pasar, sehingga dapat diketahui perubahan data yang terjadi pada
pasar. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh I1-3, sebagai berikut :
“meningkatkan basis data objek retribusi belum ada upaya yang
dilakukan,kita sudah melakukan pendataan kembali objek retribusi yang
sudah ada dengan keadaan yang riil di lapangan dengan data yang sudah
dimiliki sebelumnya. Yah kita dengan cara terjun langsung ke lapangan
melihat kembali pedagang yang ada di pasar ada perubahan atau tidak dan
juga kita datangi ke masing-masing UPT Pasar, nanti setelah itu kita
melaksanakan pemutakhiran data objek retribusi pasar Pandeglang dan
pasar –pasar lainnya dapat mengetahui perubahan data yang terjadi pada
96
pasar. Dan selama ini kita juga belum ada upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan basis data objek retribusi, hal ini dikarenakan sudah
dipetakkan/tetap semua sudah jelas, tidak mungkin untuk memperluas atau
mengembangkan objek retribusi pasar dikarenakan keterbatasan lahan
yang tidak memadai, kecuali kita merombak kembali pasar dengan konsep
pasar yang berbeda agar objek retribusi bisa bertambah.”(hasil wawancara
pada tanggal 06 September 2017 pukul : 11.39 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan
kembali objek retribusi ini harus dengan terjun langsung, karena untuk melihat
perubahan-perubahan data yang ada di pasar dengan data yang dimiliki oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang. Ketika ada
penurunan penerimaan pendapatan maka perlu ada upaya untuk meningkatkan
basis data objek retribusi yang dinilai akan mempengaruhi terhadapa peningkatan
penerimaan pendapatan retribusi. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang untuk saat ini belum ada upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan basis data objek retribusi, hal ini dikarenakan sudah
dipetakkan/tetap semua sudah jelas, ini karena terbatasnya lahan. Pernyataan ini
dipertegas oleh I1-2, sebagai berikut :
“meningkatkan basis data objek retribusi belum ada upaya yang dilakukan
,ya ketika pemerintah daerah menentukan objek retribusi dan tarif per
objek retribusi di suatu pasar pandeglang, maka kami ke setiap pasar
melakukan pendataan objek retribusi yang disediakan oleh pemerintah
untuk yang nantinya yang akan ditempati oleh para pedagang. Tetapi kami
tidak akan hanya sekali pendataan objek retribusi, ditakutkan adanya
perubahan ataupun pengembangan objek retribusi. Kami akan mendata
kembali objek retribusi dengan data yang sudah dimiliki dengan
mendatangi langsung dan melibatkan UPT Pasar Pandeglang. Keinginan
kami di pasar pandeglang ini adanya penambahan ataupun pengembangan
objek retribusi, karena potensi sebenarnya ada namun kita keterbatasan
lahan dan juga data objek retribusi ini sudah dipetakkan di Perda Nomor
10 Tahun 2011.” (hasil wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul :
10.20 WIB).
97
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pendataan kembali objek retribusi
ini sangat penting, karena Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang bisa mengetahui perubahan data yang ada di Pasar
Pandeglang. Apabila tidak melakukan pendataam kembali, ini ditakutkan akan
mempengaruhi potensi dan juga pendapatan penerimaan retribusi pelayanan Pasar
Pandeglang.
Dalam melakukan perluasan basis penerimaan selain perlu meningkatkan
basis data objek retribusi pasar juga melakukan penilaian kembali (appraisal) atas
objek retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perubahan
pedagang atas kepemilikan sewa kios. Dengan dilakukannya appraisal ini maka
tidak akan ada kejadian pedagang yang menempati secara ilegal, meskipun tahun
sebelumnya pedagang ini telah melakukan pendataan atas penyewaan. Berikut
pernyataan oleh I1-2, bahwa :
“Kita sudah ada catatan disetiap pasar, termasuk di Pasar Pandeglang kan
ada HGP (Hak Guna Pakai), jd kita akan tau penyewaan kios oleh
pedagang, apa masih ingin memperpanjang kios, atau pedagang yang akan
mengalihkan tempat sewanya ke pedagang lain dan tempat sewa tidak
ditempati atau kosong.Maka dari itu kita akan melakukan penilaian
kembali atas objek retribusi pelayanan pasar atau yang disebut appraisal
tadi setiap 1 tahun sekali dilakukan, karena ini mengacu ke Perda
Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum bahwa setiap pemegang hak penempatan wajib daftar ulang setiap
1 tahun sekali.” (hasil wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul :
10.29 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa appraisal ini
sangat penting untuk dilakukan mengingat sewa tempat/kios oleh pedagang ini
menjadi potensi bagi pemerintah daerah dalam penerimaan pendapatan retribusi
pelayanan pasar yang ada di Pasar Pandeglang, yang mana Pasar Pandeglang ini
98
merupakan pasar inti yang ada di Kabupaten Pandeglang. Apabila tidak dilakukan
appraisal ini maka Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang tidak akan tahu akan perubahan yang terjadi di pasar, dan setiap yang
dilakukan terkait retribusi daerah ini harus mengacu ke Perda Kabupaten
Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini di
perjelas oleh pernyataan dari I1-4, bahwa :
“Ya kita melakukan penilaian kembali (appraisal) atas objek retribusi
setiap 1 tahun sekali, apakah ada perubahan los yang dijadikan kios dan
penambahan pedagang atau penggantian kepemilikan hak tempat
penyewaan kios. Nah apabila ini tidak dilakukan akan sulit bagi kita untuk
mengetahui perubahan yang ada di pasar pandeglang. Dan ini akan
mempengaruhi potensi dan penurunan penerimaan pendapatan retribusi,
nanti rugi lah pemerintah. Kita juga melakukan penilaian kembali ini juga
menurut Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum.” (hasil wawancara pada tanggal 19 September 2017
pukul : 11.47 WIB).
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dari beberapa pernyataan
di atas dapat diketahui bahwa, masih ada hambatan dalam Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar Pandeglang di Kabupaten Pandeglang soal perluasan basis
penerimaan sampai saat ini belum adanya penambahan objek retribusi baru,
belum ada pengembangan dan tidak ada peningkatan dalam tarif retribusi untuk
setiap tahunnya, karena masih mengacu pada Perda yang lama dan untuk saat ini
belum adanya Perda yang baru dalam mengatur mengenai retribusi pelayanan
pasar. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini
telah melakukan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya, ini dimaksudkan untuk
mengetahui data yang dimiliki sesuai dengan yang ada di lapangan apakah ada
perubahan-perubahan yang ada di Pasar Pandeglang mengenai potensi yang
dimiliki, meningkat tidaknya penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar di
99
Pasar Pandeglang dan perubahan kepemilikan hak sewa pedagang. Namun target
retribusi pasar pandeglang tetap tidak tercapai, karena target setiap tahunnya
selalu naik namun potensi yang ada di Pasar Pandeglang tetap segitu, dan ini yang
menjadi kendala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang.
Untuk mengetahui kenapa tidak tercapainya target di Pasar Pandeglang ini
diperlukan cara untuk mengatasi kendala di Pasar Pandeglang ini, dengan cara
salah satunya Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan sebagai berikut :
4.2.2.2 Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan
Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan
pengawasandan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus
diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena
tidak membayar retribusi sesuai tarif, pungutan liar, atau korupsi petugas.
Adapun rekapitulasi target retribusi pasar pandeglang pada tahun 2016
sampai 2017 ini dimaksudkan untuk melihat adakah kebocoran pendapatan,
sehingga dapat mencari solusi dari ketidakcapaian target retribusi pelayanan
pasar, sebagai berikut :
Tabel 4.7
Rekapitulasi Target Retribusi pelayanan Pasar Pandeglang Tahun 2016-2017
Target Realisasi Per Tahun Sisa Target
2016 2017 2016 2017
617.280.000 586.448.000 620.579.000 30.832.000 50.701.000
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
(2017)
Untuk mengurangi kebocoran pendapatan beberapa langkah yang dapat
dilakukan antara lain:
100
Terjadinya dugaan pendapatan retribusi pelayanan pasar, membuat Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang melakukan audit,
baik rutin maupun insidental. Dengan dilakukannya audit dimaksudkan untuk
mengetahui adanya kesalahan dalam penerimaan keuangan retribusi pelayanan
pasar, sehingga dapat menghindari permasalahan yang akan datang.
Pernyataan I1-2, bahwa :
“Setiap bulan kita ada evaluasi membawa data-datanya kemudian
disesuaikan dengan potensi yang ada, bukan hanya kita saja yang mendata
potensi-potensi yang ada, dari Dispenda juga ikut dalam mendata tahun
2016 ada pendataan data potensi dari semua sektor, jadi kita melakukan
audit setiap bulan, kalau untuk Inspektorat dan BPKD setiap tahun.” (hasil
wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul : 10.33 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam hal ini
pemeriksaan internal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang telah dilakukan secara rutin yaitu memeriksa penerimaan
retribusi pada setiap UPT yaitu setiap 1 bulan sekali. Sedangkan untuk
pemeriksaan audit secara eksternal dilakukan 1 tahun sekali oleh Inspektorat dan
BPKD Pandeglang.
Hal ini diperkuat oleh I1-1 sebagai berikut :
“Kita melakukan audit, kita ada pemeriksaan terhadap penerimaan
retribusi ke setiap UPT setiap 1 bulan sekali yang ditugaskan untuk
pemeriksaan itu dari pihak Bidang Pengembangan dan Penataan Pasar, itu
memang harus selalu diperiksa tercapai atau tidaknya target setiap 1 bulan
persentasinya. Ketika tidak tercapai maka akan dicari apa yang menjadi
penyebab tidak tercapainya. Untuk eksternal pemeriksaan dilakukan setiap
1 tahun sekali oleh Inspektorat dan BPKD yang dilakukan di akhir tahun.”
(hasil wawancara pada tanggal 12 September 2017 pukul : 08.40 WIB).
101
Berdasarkan pernyataan dari I1-1bahwa pihak dari Dinas melakukan audit
setiap 1 bulan sekali dimaksudkan untuk melihat perubahan penerimaan setiap
bulannya.
Hal ini dibenarkan oleh pernyataan I2-1bahwa :
“memang benar yang dari pihak Dinas ini setiap 1 bulan sekali melakukan
pemeriksaan penerimaan retribusi pasar ke UPT Pasar Pandeglang ini yah
untuk mengetahui adanya kesalahan dalam penerimaan keuangan retribusi
pasar dan juga dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam
penerimaan retribusi pasar, agar dapat segera melakukan perbaikan.” (hasil
wawancara pada tanggal 30 Agustus pukul : 09.48).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam pengendalian
atas kebocoran pendapatan perlu dilakukannya audit setiap 1 bulan sekali untuk
mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar
ini pun yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang dalam memantau, mengelola retribusi pelayanan Pasar Pandeglang.
Namun meskipun telah dilakukannya audit setiap 1 bulan sekali oleh pihak Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ke UPT Pasar
Pandeglang ini tetapi target setiap bulannya rata-rata tidak tercapai.
Hal ini dibenarkan oleh pernyataan I1-3, bahwa :
“Iya di Pasar Pandeglang ini rata-rata untuk setiap bulannya tidak tercapai
target yang telah ditentukan, ada yang tercapai banyak yang tidak
tercapainya. Nah ini menjadi PR untuk kita mencari permasalahannya,
ternyata apa yang ditarik pemungut retribusi ini tidak sesuai dengan data
pedagang yang ada di pasar, seharusnya apabila yang membayar retribusi
ini semua pedagangnya dan full membayar tarifnya sesuai objek
retribusinya pasti target setiap bulan ataupun perharinya tercapai. Namun
kenyataannya para pedagang kebanyak hanya membayar 1000/2000 dari
tarif yang seharusnya 3000 dan adapun para pedagang yang tidak
membayar dengan alasan belum ada penglaris/sepi. Sehingga ini membuat
target retribusi pertahun di Pasar Pandeglang tidak tercapai.” (hasil
wawancara pada tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 06 September 2017
pukul : 11.44WIB).
102
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa target retribusi
pelayanan pasar di pasar pandeglang ini kebanyakan setiap bulannya tidak
tercapai target perbulan yang ditentukan. Para pedagang dalam membayar salar
retribusi pelayanan pasar tidak sesuai dengan tarif yang ditanggungkan sesuai
objek retribusi yang ditempatinya. Padahal ketika ditarik salar oleh petugas sudah
jelas tertera dalam karcis itu nilai yang harus di bayarkan, sehingga ini
mempengaruh dalam capaian target untuk pertahunnya. Karena kurangnya
dilakukan sosialisasi ke para pedagang dan kurangnya peningkatan kinerja.
Hal ini dibenarkan oleh I1-4, bahwa :
“ada target yang tidak tercapai karena adanya masalah-masalah tadi, yang
seharusnya membayar 3000 hanya membayar 2000 dan ada yang tidak
bayar juga kadang, selain itu juga para pedagang yang menyewa 2/3 kios
hanya membayar untuk yang 1 kios saja, dan yang 2 ini harusnya masuk
target, ini jadi masalah menghambat dalam pencapaian target. Jalan
keluarnya yang pertama untuk meningkatkan dari potensi yang ada untuk
meningkatkan PAD yang pertama itu harus sosialisasi ke para pedagang
untuk salah satu jalan, untuk sosialisasi kita jarang lakukan intinya, karena
yang namanya sosialisasi itu kan mengumpulkan orang itu perlu biaya, nah
kalau sekarang sosialisasi dilakukan di Pasar yang ada di Kabupaten
Pandeglang kan ada 13 pasar, 13 pasar kita kumpulkan semuanya tidak
akan mungkin, para pedagang tidak akan mau kalau harus meninggalkan
pekerjaan jualannya 1 hari pun tidak mau intinya kalau pun mau 13 kali
dilakukan sosialisasi ke 13 pasar itu pun waktunya setelah mereka sepi itu
juga pun kesulitan, dan kalaupun dikumpulkan fasilitas kantor yang ada di
pasar inikan tidak memadai untuk menampung banyak orang paling
menampung 20 orang lah. Makanya hambatan mengapa tidak melakukan
sosialisasi sementara ini dilakukan hanya oleh petugas pemungut saja ke
pedagang sekalian untuk menarik retribusi. Yang kedua peningkatan
kinerja para petugas pemungut retribusi, untuk saat ini hanya sesuai
dengan kemampuan awal saja, kita belum meningkatkan pendidikan agar
tahu bagaimana melakukan penarikan retribusi dengn baik, apakah dengan
cara ramah cara murah senyum, maupun cara sopan itu salah satu saran
meningkatkan, cara terakhir karena pedagang pada dasarnya tidak mau
membayarsatu-satunya jalan itu harus dilakukan pendampingan dari aparat
hukum, supaya mereka itu mau membayar retribusi, apakah dari pihak
kepolisian atau pihak kejaksaan, kalau tidak mau membayar kita panggil,
103
cuman itu juga belum bisa kita lakukan karena itu tadi tidak mungkin
karena tidak ada biaya. Jadi untuk saat ini belum bisa dilakukan,
seharusnya bisa dilakukan kalau adanya biaya yang disediakan untuk itu
kita bisa lakukan.” (hasil wawancara pada tanggal 19 September 2017
pukul : 11.55 WIB).
Tabel 4.8
Rekapitulasi Penerimaan Per Bulan Pasar Pandeglang
Target Per
Bulan
Januari Februari maret April
67.128.000
2016 25.578.000 48.141.000 59.326.000 62.417.000
2017 46.902.000 47.603.000 57.230.000 48.979.000
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
(2017)
Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa penerimaan perbulan
dengan target yang ditentukan tidak mencapai target. Ketidak tercapainya target
ini diakibatkan adanya masalah-masalah, baik dari pedagang yang tidak mau
membayar sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2011, atau ada petugas yang berbuat
curang. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini
diperlukan untuk melakukan tindakan dalam mencapai target retribusi pelayanan
pasar, baik dengan meningkatkan kinerja, melakukan sosialisasi ke para pedagang
maupun ke para pemungut, agar mereka memahami tentang pentingnya partisipasi
dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan taat membayar dan tidak
melakukan kecurangan.
Ini sesuai dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya
pedagang itu tidak mau membayar retribusi maka dari itu dibuatlah payung
hukum yang mengatur mengenai retribusi pelayanan pasar itu Perda Kabupaten
Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, ini
dimaksudkan untuk memperkuat dan mempertegas ke para pedagang untuk
membayar retribusi pelayanan pasar untuk memberikan partisipasi dalam sebuah
104
pembangunan daerah. Pernyataan terbukti kebenarannya ini ketika melihat dari
pernyataan salah seorang pedagang yaitu oleh I2-12 (Toko Cikananda), sebagai
berikut :
“saya sebagai pedagang yang lokasinya di dalam jauh dari keramaian
pembelipendapatan tidak menentu, sedangkan kami banyak pembayaran
untuk kebersihan, keamanan, sewa tanah, dan sewa kios. Jadi saya suka
keberatan dengan tarif retribusi pasar yang ditanggungkan untuk saya
melihat dari setiap harinya penghasilan yang kecil. Kita mendapatkan uang
dari jualan ini juga kan tidak untuk pembayaran retribusi saja, ada buat
belanjain baju lagi buat dijual kembali dan untuk memenuhi kebutuhan
hidup keluarga saja juga. Makanya saya mah kadang kalau tidak ada
penglaris mah tidak bayar dulu, yah kalau ada mah saya bayar 1000
perhari untuk salar.” (hasil wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017
pukul : 15.20 WIB).
Berdasarkan pernyataan I2-12 bahwa tarif retribusi yang dikenakan
membuatnya keberatan dikarenakan penghasilan yang tidak menentu, karena
pakaian bukanlah kebutuhan pokok yang harus dibeli setiap harinya, tidak seperti
beras dan bahan makanan lainnya yang dibutuhkan setiap saat ataupun setiap hari.
Pernyataan I2-7 (Toko Selamat Putra) menyatakah bahwa :
“Penghasilan tidak menentu, yang namanya jualan baju kan tidak setiap
hari orang membeli terkecuali kebutuhan pokok seperti sayur-mayur, beras
dan lain-lain. Karena kita harus membayar salar perhari ini saya kadang
bayar 1000/hari atau tidak membayar dulu.”(Hasil wawancara pada
tanggal 30 Oktober 2017 pukul : 14.34 WIB).
Berdasarkan pernyataan diatas bahwasannya membayar salar hanya
1000/hari atau kadang tidak membayar. Ini yang menjadikan hambatan untuk
tercapainya target retribusi pelayanan pasar.
Hal ini di perkuat oleh pernyataan I1-7 sebagai berikut :
“yah alhamdulillahnya pedagang sampai sekarang ini membayar salar
tidak ada yang membayar 3000/hari, makanya kita sistem silang kalau
memberikan karcis itu, karena kan kalau saya kasih semua pedagang yang
105
bayar atuh nanti kan malah saya yang nombokinnya, lah saya uang dari
mana, makanya sama saya disistem silang, jadi maksudnya kalau
pedagang 1 yang hari ini membayar 2000 dan pedagang 2 yang membayar
1000, maka kita kasih dulu ke yang pedagang 1, nanti besoknya baru
dikasihnya gantian ke yang pedagang 2 nya gitu.” (hasil wawancara pada
tanggal 05 Maret 2018 pukul : 11.02 WIB)
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sampai saat ini pedagang yang
membayar salar semuanya tidak full dalam membayar 3000/hari, makanya
dilakukan sistem silang dalam memberikan karcis. Inilah yang menjadikan
hambatan dalam mencapai target retribusi pelayanan pasar.
Selanjutnya dalam mengatasi pengendalian atas kebocoran pendapatan
yaitu dengan cara memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESM Kabupaten Pandeglang dalam sistem
pembukuan dan akuntansi dari retribusi pelayanan pasar di Pasar Pandeglang ini
sudah sesuai dengan prosedur. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari I2-1, bahwa :
“kita sudah sesuai prosedur mulai dari penarikan yang dilakukan
pemungut retribusi terus menyetor ke saya sebagai bendahara, nanti
setelah dihitung saya masukan ke kas book yang nantinya akan disetorkan
hasil hariannya ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang. Nah jadi ada bukti pemasukan retribusi perharinya
dengan adanya catatan di kas book.” (hasil wawancara pada tanggal 30
Agustus 2017 pukul : 09.56 WIB).
Berdasarkan pernyataan I2-1 ini dapat disimpulkan bahwa setiap hasil
pungutan retribusi untuk setiap harinya kita ada pembukuan yang menjadi bukti
agar tahu pendapat perharinya dengan adanya kas book ini.
Hal ini dibenarkan oleh pernyataan I1-3, bahwa :
“udah baik sesuai prosedur, kita tuh yah menyetor, mencatat gitu yah di
pencatatan agar terbukukan.” (hasil wawancara pada tanggal 06
September 2017 pukul : 11.49 WIB).
106
Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwasanya di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini dalam sistem
pembukuan dan akuntansi dari retribusi pelayanan pasar sudah berjalan sesuai
dengan prosedur dengan adanya pembukuan untuk setiap harinya, jadi tidak perlu
adanya memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah. Berikut ini pernyataan
I1-2 sebagai berikut :
“Yah untuk sementara ini sih kita sistem akuntansi penerimaan daerah
sudah bagus sih mulai dari pungutan sampai penyetoran sesuai SOP.”(hasil
wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul : 10.38 WIB)
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa tidak perlu memperbaiki sistem
akuntansi penerimaan daerah, dikarenakan sudah sesuai SOP.
Diperjelas oleh pernyataan I1-3 sebagai berikut :
“karena sudah baik sih jadi tidak perlu ada perbaikan yah.”(hasil
wawancara pada tanggal 06 September 2017 pukul : 11.49 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sistem akuntansi penerimaan daerah
sudah baik dan sesuai SOP, sehingga tidak perlu ada perbaikan. Penyetoran hasil
pungutan retribusi pelayanan pasar ini akan disetorkan terlebih dahulu dari
pemungut ke Bendahara UPT untuk dicatat dalam buku kas kemudian disetorkan
ke bendahara penerima oleh Penanggungjawab Pasar yang diketahui oleh Kepala
UPT dan kemudian penyetoran ke Kas Umum Daerah (DPKPA) setelah laporan
ditembuskan juga kepada Kabid Pasar dengan waktu 1 x 24 Jam. Hal ini sesuai
dengan pernyataan dari I1-5 sebagai berikut :
“Penyetoran ke Kas Umum Daerah ini setelah melalui proses penyetoran
dan pencatatan ke Bendahara UPT Pasar, kemudian disetorkan oleh saya
sebagai Penanggungjawab Pasar ke Bendahara Penerima dan laporan juga
107
ditembuskan kepada Kabid Pengembangan dan Penataan Pasar dan Kasi
Pengembangan dan Penataan Pasar baru lah penyetoran ke Kas Umum
Daerah dilakukan melalui Bank Bjb dalam waktu 1 x 24 Jam”(hasil
wawancara pada tanggal 27 April 2017 pukul : 09.43 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa untuk penyetoran ke
Kas Umum Daerah dilakukan 1 x 24 Jam dan ini sesuai dengan yang ada di SOP.
Pernyataan di atas diperjelas oleh pernyataan I1-2 sebagai berikut :
“Iya kalau untuk penyetoran kita sesuai dengan SOP dan Perda Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum karena itulah pacuan kita,
karena akan jadi masalah besar dan keuangan akan berantakan kalau kita
tidak mengacu ke SOP dan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum” (hasil wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul :
10.39 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa penyetoran harus sesuai dengan
SOP dan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Pernyataan
tersebut diperjelas oleh pernyataan I2-2 sebagai berikut :
“Setiap SKPD yang berkaitan dengan Dinas penghasil ditampung di
bendahara penerima dan akan disetorkan ke RKUD, maka dari
Disperindag dan ESDM ini harus menyetorkan 1 x 24 Jam melalui Bank
Bjb ke RKUD dan itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau tidak
menyetor itu tidak boleh itu sudah ada di aturan, untuk sampai saat ini
karena kewajiban maka mereka menyetorkan setiap harinya.” (hasil
wawancara pada tanggal 18 April 2018 pukul : 11.49 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyetoran hasil
pungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari dalam waktu 1 x 24 Jam.
Selanjutnya memberikan penghargaan yang memadai bagi pedagang yang taat
retribusi dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang tidak mematuhinya, ini
dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya ketidakmauan pedagang untuk tidak
108
taat dalam membayar retribusi pelayanan pasar di Pasar Pandeglang. Berikut ini
pernyataan dari I1-3, sebagai berikut :
“Untuk saat ini tidak ada reward untuk pedagang, namun pernah diberikan
reward untuk pemungut retribusi karena target retribusi pasar tercapai.
sanksi mah kita yah kalau tidak bayar yah tutup aja, dia kan sewanya
sebulan doang, sanksi nya yah bertahap berupa teguran, lisan, dan tulisan.
Tahun ini saja juga ada yang ditarik Pak Kabid ke Dinas, karena tidak
menyetor hasil pungutan retribusi pasar, ada 3 orang yang ditarik salah
satunya dari Pasar Pandeglang. Kita akan berikan sanksi dengan ditarik ke
Dinas dan diganti tugasnya, mulai dari teguran sampai diberhentikan atas
dasar keputusan Inspektorat, BKD, yang awalnya laporan dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ada yang
mangkir.” (hasil wawancara pada tanggal 06 September 2017 pukul :
11.51 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa tidak ada reward untuk
pedagang yang taat membayar retribusi selama 1 tahun. Namun untuk
pegawai/pemungut retribusi sewaktu Bupati Pak Erwan pernah diberikan reward
karena capaian target terlampaui. Adapun sanksi yang diberikan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang untuk pedagang
yang tidak taat membayar retribusi berupa sanksi administrasi yaitu teguran saja,
untuk pegawai/pemungut yang korupsi akan diganti tugasnya.
Diperkuat oleh pernyataan I1-7 sebagai berikut :
“Iya itu diberikan kendaraan motor, tapi itu kendaraan operasional untuk
membantu pekerjaan kita supaya mempermudah perjalanan menuju
pasar.” (hasil wawancara pada tanggal 05 Maret 2018 pukul : 11.23 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa yang diberikan adalah
kendaraan operasional untuk membantu dalam mempermudah pekerjaan menuju
pasar dalam menarik salar retribusi pelayanan pasar.
109
Adapun temuan permasalahan tahun ini yaitu dengan adanya kecurangan
pemungut yang tidak menyetor hasil retribusi didapatkan berjumalah 3 orang.
Hal ini dibenarkan oleh pernyataan I1-2, sebagai berikut :
“Kita belum kesana artinya belum memberikan reward dalam bentuk
apapun ke para pedagang yang taat dalam membayar retribusi selama 1
tahun. Kalau untuk ke pegawai/Pemungut retribusi untuk 2 tahun ini tidak
ada reward, karena terget tidak tercapai. Namun pernah ketika Bupati Pak
Erwan itu ada reward bagi pemungut retribusi karena capaian target
terlampaui. Karena sekarang dinaikkan target setiap tahunnya namun
potensi di Pasar Pandeglang tetap segitu saja, terus kendalanya nilai tarif
dinikan tetapi pedagang tetap membayar segitu saja. Ketika ada pedagang
yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar maka akan kita kenakan
sanksi berupa teguran, surat tertulis, dan tidak ada ancaman hukum.
Karena perdanya tidak mengikat tidak seperti pajak yang perdanya
mengikat, dan kita paling sanksi administrasi teguran saja. Kemudian ini,
hari ini pedagang tidak jualan maka yang ditarik yang hanya pedagang
yang berjualan saja. Sehingga ini juga jadi penghambat dalam pencapaian
target retribusi pelayanan pasar di Pasar Pandeglang. Adapun untuk sanksi
pidana ini ditujukkan untuk para pegawai/pemungut yang melakukan
pelanggaran/korupsi. Tahun ini saja ada 3 orang yang ditarik/dipanggil ke
Dinas, karena tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi, dan kita beri
sanksi kita mutasi dan dipotong gajinya,karena itu sudah perjanjian apabila
ada yang melakukan pelanggaran.” (hasil wawancara pada tanggal 05
Oktober 2017 pukul : 10.39 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa para pedagang yang menunggak
atau tidak membayar retribusi pelayanan pasar maka akan dikenakan sanksi
administrasi berupa surat teguran, dengan memberikan surat teguran ini
dimaksudkan untuk menyadarkan para pedagang untuk mentaati dalam membayar
retribusi pelayanan pasar sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Jasa Umum. Ketika pedagang yang tidak membayar/menunggak maka akan
diberikan surat teguran ini untuk dikumpulkan di Dinas untuk diberikan
pemahaman agar tumbuh kesadaran pedagang dalam membayar retribusi
pelayanan pasar. Apabila para pedagang tidak mau membayar sesuai perda
110
tersebut maka akan ada sanksi yang diterimanya. Namun untuk itu perlu ada
sanksi yang tegas, akan tetapi untuk saat ini tidak ada sanksi yang tegas untuk
memberikan rasa takut pedagang ketika tidak membayar retribusi pelayanan
pasar. Hal ini sesuai dengan pernyataan I1-5 sebagai berikut :
“tidak ada sanksi sih, sanksi yang tegas untuk membuat para pedagang ini
taat dalam membayar salar retribusi pelayanan pasar. Kan kalau ada sanksi
yang tegas kan ini bisa menumbuhkan rasa takut ketika tidak membayar
salar retribusi pelayanan pasar. Makanya pedagang susah dalam
membayar salar retribusi, karena tidak ada sanksi tegas tadi, ada tahun
kemarin juga yang tidak membayar sewa kios dan apalagi kalau sewa
tanah, yaudah akhirnya diikhlasin saja karena tidak ada sanksi yang tegas.
Mau tahun ini atau tahun kemarin yang tidak bayar atau bayarnya kurang
kan seharusnya ditutup kiosnya, tetapi kan tidak kenyataannya mah.
Pokoknya enak lah. Itu kan Perda No 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum itu Perdanya 10 tahun sekali.” (hasil wawancara pada tanggal 05
Maret 2018 pukul : 11.29 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa tidak ada sanksi yang tegas untuk
membuat para pedagang taat membayar retribusi pelayanan pasar. Sanksi hanya
berupa teguran saja, kan yang namanya pedagang kan susah dalam membayar
retribusi pelayanan pasar, kalau hanya sanksi yang berupa teguran saja mah tidak
membuat takut pedagang dalam taat membayar retribusi pelayanan pasar. Adapun
surat teguran nya sebagai berikut ini :
Gambar 4.4
Surat Teguran untuk yang menunggak/tidak membayar Retribusi Pasar
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
(2017)
111
Berdasarkan pernyataan I1-2 menjelaskan bahwa adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh pemungut retribusi salah satunya dari Pasar Pandeglang.
Pelanggaran ini bisa terjadi akibat kurangnya pengawasan, pengawasan baik
untuk para pemungut salar maupun pengawasan ketika menarik salar. Berikut
Pernyataan oleh I1-4 sebagai berikut :
“Masing-masing pasar ada koordinator yang bertugas bertanggung jawab,
mengawasi pungutan, koordinator masing-masing pasar hanya 1 orang. Ini
menurut kami kurang kalau untuk pengawasan, sehingga pelanggaran bisa
terjadi, terkadang koordinator ini juga tidak mengawasi langsung ke
lapangan, terkadang mereka ini hanya mengawasi ketika sudah
menyetorkan ke UPT dan selain itu juga tidak ada pendampingan dari
aparat hukum, kenapa belum bisa dilakukan ini karena perlu biaya.
Sedangkan kita saja juga susah untuk mencapai target.” (hasil wawancara
tanggal 19 September 2017 pukul : 11.24 WIB).
Diperjelas oleh pernyataan I1-2 sebagai berikut :
“Pengawasan yah oleh penanggung jawab pasar, yah tapi pengawasan ini
sih menurut saya kurang, karena ada yang melakukan penyalahgunaan
oleh pemungut.”(hasil wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017 pukul :
10.41 WIB)
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa kurangnya pengawasan ini
mengakibatkan adanya kecurangan atau penyalahgunaan.
Diperkuat oleh pernyataan I1-3 sebagai berikut :
“Sementara ini pengawasan yah oleh penanggung jawab pasar dibantu
bagian Bidang Pasar, yah tapi pengawasan ini sih menurut saya kurang,
karena pasar yang ada ini kan banyak dan SDM juga kurang dan juga
kurangnya kesadaran dan pemahaman pegawai akan tanggung
jawabnya.”(hasil wawancara pada tanggal 06 September 2017 pukul :
11.47 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pengawasan yang dilakukan itu
kurang dan juga rendahnya SDM akan pemahaman terkait tugasnya menjadi
hambatan dalam pemungutan retribusi pasar ini.Dari kejadian atas masalah
ketidak menyetornya pemungut maka diperlukan cara untuk mengatasi
112
masalahnya yaitu meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat
dalam pemungutan pendapatan. Berikut pernyataan dariI1-3, sebagai berikut “
“ini ada ini, jadi kita mengadakan sosialisasi dan pembinaan ke para
pegawai atau pemungut salar di beberapa wilayah pasar Kabupaten
Pandeglang yang tujuannya kita untuk menghindari penyalahgunaan dan
pelanggaran. Namun yang namanya manusia meskipun diberikan
pembinaan juga kadang ada saja yang melakukan pelanggaran. yang tadi
sudah dibicarakan yang 3 orang yang di panggil ke Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang.” (hasil wawancara pada
tanggal 06 September 2017 pukul : 11.54 WIB).
Berdasarkan penjelasan dari pernyataan di atas bahwa adanya peningkatan
disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan
dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran sekecil
mungkin. Hal ini diperjelas oleh I1-4, sebagai berikut :
“dilakukan dengan pembinaan, yah yang namanya pegawai memang
petugas di lapangan ini salahnya gini lah, para pemungut retribusi pasar di
Kabupaten Pandeglang salah satunya Pasar Pandeglang pada dasarnya itu
Non-PNS statusnya, ada TKK DAN TKS, kalau TKK kan honornya hanya
200 ribu sekian/bulan kalauTKS juga tidak jauh berbeda lah jauh dibawah
standar UMR. Makanya kebutuhan mereka itu tidak bakal tertutupi dengan
honor yang ada, itu makanya banyak penyimpangan banyak
penyelewengan dari dana yang dipungut. Misalnya dari mendapatkan
60.000 bisa jadi mereka hanya menyetor 40.000/35.000 karena itu tadi
untuk mencukupi kebutuhan mereka untuk meroko lah, makan lah. Maka
kebocoran disini pasti ada karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Nah
itu kesalahan, seharusnya kalau mau mengurangi kebocoran coba
pemungut retribusi ini seharusnya sudah PNS, sehingga kita bisa tekan
karena kebutuhan mereka terpenuhi. Kalau PNS itu kan sudah UMR gitu,
walaupun tidak menutup kemungkinan PNS juga akan bisa berbuat yang
sama gitu kan namanya kebutuhan orang kan tidak akan puas walaupun
mereka sudah dikasih gaji besar. Cuman paling bisa yah bisa dikurangi
lah.” (hasil wawancara pada tanggal 19 September 2017 pukul : 12.01
WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa untuk meningkatkan disiplin dan
moralitas pegawai yangterlibat dalam pemungutan pendapatan itu dengan
113
dilakukan pembinaan ke para pemungut dan yang berkaitan untuk meminimalisisr
terjadinya kebocoran. Namun kebocoran pendapatan tidak dapat dipungkiri,
karena pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan banyak yang TKK
dan TKS, seharusnya pemungut retribusi pasar ini sudah PNS sehingga bisa tekan
sekecil mungkin atas kebocoran pendapatan.
Berikut di bawah ini bentuk dari pembinaan ke pada para pedagang yang
susah dalam membayar retribusi pelayanan pasar, sebagai berikut :
Gambar 4.5
Bentuk Pembinaan ke Para Pemungut dan Pedagang dengan Sosialisasi
Sumber : Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang (2017)
Berdasarkan gambar di atas bahwa dengan dilakukannnya sosialisasi ini
untuk memberikan pembinaan dan pemahaman terkait pentingnya membayar
retribusi pelayanan pasar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dari beberapa pernyataan
di atas dapat diketahui bahwa, masih ada hambatan dalam pengendalian atas
kebocoran pendapatan soal melakukan audit, baik rutin maupun insidental ini di
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang telah
114
dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam melakukan pemeriksaan penerimaan
retribusi pasar ke UPT Pasar Pandeglang ini yah untuk mengetahui adanya
kesalahan dalam penerimaan keuangan retribusi pasar dan juga dapat
mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar,
agar dapat segera melakukan perbaikan. Namun target retribusi pasar tidak
tercapai meskipun audit sudah dilakukan setiap 1 bulan sekali ini, karena para
pedagang kebanyak hanya membayar ada yang 1000, 1500, dan 2000 dari tarif
3000. Pedagang yang memiliki 2/3 kios tetapi membayar hanya 1 kios.
Selajutnya memperbaiki sistem akuntansi penerimaan daerah di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang selama ini tidak
perlu ada perbaikan, karena sistem akuntansi penerimaan daerah di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang sudah berjalan
baik dan dilakukan setiap hari. Selain itu memberikan penghargaan yang memadai
bagi pedagang yang taat retribusi dan hukuman (sanksi) yang berat bagi yang
tidak mematuhinya, untuk sementara ini di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang tidak ada reward untuk pedagang taat membayar
retribusi selama 1 tahun, kalau untuk pemungut pada saat Bupati Pak Erwan ada
reward karena tercapainya target. Untuk sanksi pedagang yang tidak taat
membayar retribusi pasar hanya sanksi administrasi berupa teguran karena
perdanya yang tidak mengikat. Kalau untuk pemungut/pegawai yang korupsi di
tarik ke Dinas dan diganti tugas kerjanya.
Selain dari sisi pedagang, dari sisi petugas juga perlu diperhatikan agar
tidak terjadi kebocoran penerimaan pendapatan yaitu dengan meningkatkan
115
disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Yang
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini
melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan disiplin dan moralitas
pegawai.
Dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang ini masih
terdapat hambatan dalam meningkatkan pendapat retribusi pelayanan pasar di
Pasar Pandeglang, untuk itu diperlukan upaya, upaya selanjutnya bisa dilakukan
dengan peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, sebagai berikut :
4.2.2.3 Peningkatan Efisiensi Administrasi Retribusi
Efisiensi administrasi retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja penerimaan daerah. Pedagang yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran
membayar retribusi bisa jadi enggan membayar retribusi karena alasan lokasi
jualan jauh dari keramaian atau ditempat sepi. Terdapat beberapa cara yang dapat
dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi administrasi retribusi,
yaitu sebagai berikut :
Memperbaiki prosedur administrasi retribusi sehingga lebih mudah dan
sederhana, di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang prosedur administrasi retribusi sudah sederhana dan mudah. Hal ini
diungkapkan oleh I1-3, bahwa :
“jadi yang ada tuh sudah sederhana, sudah disederhanakan, tujuannya kan
jangan terlalu banyak birokrasi, dalam arti birokrasi suratnya, jadi
dipermudah, sudah bagus.” (hasil wawancara pada tanggal 06 September
2017 pukul : 11.56 WIB).
116
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa prosedur retribusi
yang ada/ ekstsing sudah sederhana dan mudah sehingga prosesnya tidak berbelit-
belit dan cepat dalam penanganan, ini dimaksudkan agar jangan terlalu banyak
birokrasi dalam arti birokrasi suratnya, karena pedagang tidak akan mau ribet
dalam membayar.
Hal ini dibenarkan oleh I1-4,bahwa :
“Kalau prosedur retribusi ada di SOP, misalkan begini si petugas
pemungut retribusi itu minta dulu barang kuasi itu berupa karcis ke
bendahara pengumpul karena mereka itu yang menyediakan. Setelah
mereka diberikan barang kuasi itu berupa karcis, maka mereka melakukan
penarikan dan setor pun mereka harus menyetorkan bonggol karcisnya,
bonggol karcis ini kan bisa dihitung,kalau laku 20 nilainya 3000 nanti
dikali kan dan uang yang disetorkan pun sesuai dengan bonggol karcis itu
berapa. Nah adapun yang membayar tanpa memberikan karcis yah itu mah
resiko dia, memang tidak ke setorin ini agak sulit buat kita, kita awasi
kalau ada pedagang yang membayar yang seharusnya 3000 tetapi hanya
membayar 1000 atau 1500 dan resiko uangnya pun tidak akan ke setorin
ke kas daerah, karena tidak sesuai dengan aturan.” (hasil wawancara pada
tanggal 19 September 2017 pukul : 12.04 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa kalau dalam menarik
retribusi pelayanan pasar ini sudah sesuai dengan SOP, jadi tidak sembarangan
dalam memungut retribusi pasar.
Diperjelas oleh pernyataan I1-5 sebagai berikut :
“yah sudah sederhana lah kalau untuk prosedur administrasi, karena tadi
itu pedagang hanya mengeluarkan uang yang sesuai tarif dan menerima
karcis, jadi tidak perlu ke Dinas atau segala macem persyaratan seperti
halnya kita membayar pajak.”(hasil wawancara pada tanggal 27 April
2017 pukul : 09.47 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa prosedur administrasi sudah
sederhana, karena pedagang tidak membawa persyaratan apapun untuk membayar
117
salarnya. Berikut ini prosedur retirbusi yang sesuai SOP Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang, mulai dari pengambilan barang
kwasi (karcis retribusi) dari Bendahara Barang, Penyerahan barang kwasi (karcis
retribusi) ke masing-masing unit pasar, pembagian/pendistribusian barang kwasi,
melakukan penarikan retribusi, kemudian diserahkan, melaporkan secara tertulis,
sampai disetorkan ke Kas Umum (DPKPA), sebagai berikut :
Gambar 4.6
Prosedur Retribusi
Sumber : Peneliti (2017)
Berdasarkan gambar di atas bahwa prosedur retribusi mulai dari
pengambilan barang kwasi (karcis retribusi) dari bendahara barang sampai ke
penyetoran ke Kas Umum Daerah (DPKPA) ini harus sesuai dengan SOP.
Pernyataan di atas dapat diperkuat dari pernyataan I1-2, sebagai berikut :
“ Yah di kita alhamdulillah sudah lebih mudah dan sederhana sehingga
cukup efisien lah dan prosesnya tidak berbelit-belit begitu. Mulai dari
pemungut retribusi dengan menarik retribusi pasar di Pasar Pandeglang
dengan karcis, karcisnya juga berbeda-beda tarif hal ini telah ditentukan
dengan objek retribusi. Nanti setelah terkumpul hasil retribusi pasar nya
maka akan disetorkan ke Bendahara UPT Pasar Pandeglang untuk di
masukkan ke kas book. Kemudian akan disetorkan ke Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang, dari Dinas akan
118
disetorkan ke Bank yang nantinya akan masuk ke Kas Daerah.” (hasil
wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul : 10.42 WIB).
Berikut ini sebagai bentuk penarikan retribusi pelayanan pasar yang ada di
Pasar Kabupaten Pandeglang, yang salah satunya Pasar Pandeglang, bentuk
penarikan berupa barang kuasi, dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 4.7
Bentuk Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
(2017)
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa prosedur retribusi
pelayanan pasar ini sudah sederhana dan mudah, sehingga para pedagang dalam
membayar retribusinya pun tidak seperti membayar pajak yang harus mengurus-
mengurus birokrasi surat, para pedagang cukup membayar sesuai karcis yang
diberikan oleh petugas pemungut retribusi pasar. Adapun pedagang kalau tidak
sanggup/merasa keberatan membayar retribusi pasar, mau tidak mau harus tetap
membayar tarif yang ditangguhkan ke pedagang sesuai jenis objek retribusi.
119
Karena itu sudah diatur di Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum. Jadi petugas tidak bisa mengurangi biaya pungutan
pendapatan. Berikut pernyataan dari I1-6, bahwa :
“Kami tidak mengurangi biaya pungutan pendapatan, karena tugas saya
menarik retribusi pasar di Pasar Pandeglang yah sesuai yang diperintahkan
dan sesuai karcis. Namun yang namanya pedagang ketika ditarik retribusi
dari kios, los dan pkl itu jelas tarif yang dikenakan beda-beda, tetapi
mereka membayar tarifnya tidak mau dibeda-bedakan atau sama rata tarif
yang mau dibayarnya. Jadi ke kitanya juga serba salah, kita terima saja
yang dia (pedagang) itu kasih dibandingkan tidak bayar sama sekali.”
(hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul : 11.20 WIB).
Berdasarkan dari pernyataan di atas bahwa, tidak ada pengurangan tarif
salar, para pedagang baik itu yang kios, los, maupun PKL, mereka membayar tarif
yang seharusnya berbeda karena harus sesuai dengan jenis objek retribusinya,
tetapi kebanyakan dari mereka membayar tarif sama rata pedagang satu dengan
yang lainnya.
Diperjelas oleh pernyataan I1-4 sebagai berikut :
“Jadi gini lah, ini kan barang kuasi ini kan sudah disetujui oleh Dewan
untuk menentukan berapa tarif sewa kios, sewa los dan sewa PKL itu
sudah ada Perda yang mengatur. Nah kalau Peraturan Daerah itu sudah
diberlakukan maka tidak ada istilah orang keberatan, tidak mau tahu kita
mah, karena sudah diketuk oleh Dewan, kita mah dasarnya itu. Kalau ada
yang tidak mau bayar resikonya tidak ke setorin ke Kas Daerah dan dipake
oleh penarik retribusi tadi.”(hasil wawancara pada tanggal 19 September
2017 pukul : 12.05 WIB).
Berdasarkan dari pernyataan di atas bahwa, tidak ada pengurangan tarif
salar, karena sudah ditentukan dan disetujui Dewan yang tercantum dalam Perda
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
120
Berikut pernyataan dari salah satu pedagang di Pasar Pandeglang ialah
pernyataan oleh I2-6 (Toko Selamat Putra) , sebagai berikut :
“saya membayar Rp.1000/hari, jenis tempat yang ditempati sih ini jenis
kios. Biasanya setiap hari pemungut ini mendatangi setiap pedagang
termasuk saya untuk menagih retribusi dengan menyodorkan karcis yang
berwarna pink.” (hasil wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul :
14.20 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam membayar
retribusi pelayanan pasar ini untuk yang perhari dengan membayar sebesar
Rp.1000/hari. Membayar retribusi pelayanan pasar yang perhari itu dengan
diberikan karcis oleh petugas pemungut ke para pedagang sebagai tanda terima
pembayaran.
Adapun gambar/ dokumentasinya karcis yang diberikan petugas pemungut
retribusi sebagai berikut :
Gambar 4.8
Bukti Penerima Pedagang Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar Harian
Sumber : Peneliti (2017)
Dapat disimpulkan bahwa apa yang dikenakan dengan pembayaran yang
diberikan pedagang ke pemungut retribusi pelayanan pasar di Pasar Pandeglang
ini tidak sesuai karcis.
Hal ini diperjelas dari pernyataan oleh I1-5, menjelaskan bahwa :
121
“pada dasarnya pedagang ini susah untuk membayar retribusi sesuai karcis
yang diberikan, dengan berbagai alasan mereka. Padahalmah kita menarik
retribusi pasar juga, toh nantinya mah untuk kepentingan mereka sendiri
yah untuk pembangunan juga kan.” (hasil wawancara pada tanggal 27
April 2017 pukul : 09.49 WIB).
Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa para pedagang ini sulit untuk
membayar retribusi, apalagi kalau seperti pajak yang dia sendiri yang harus
menyiapkan surat-surat untuk membayar. Menarik retribusi pelayanan pasar
perharinya ini juga manfaatnya untuk merek atau para pedagang. Jadi tarif yang
dikenakan oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar ini sesuai dengan
Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, dan ini sudah ada ketentuan-ketentuan tarif yang harus dibayarkan sesuai
jenis objek retribusi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan I1-3, sebagai berikut :
“tidak ada pengurangan, karena kan itu ada di Perda jadi harus sesuai
Perda. Ada juga gini nanti ajalah bulan depan untuk bayar sewanya, kalau
untuk penarikan retribusi salarnya mah harus setiap hari. Kalau bayar
sewanya mah kita ada rasa empati ke pedagang, karena biasanya pedagang
kain itu kan ramenya di hari-haritertentu saja seperti hari besar islam
kecuali mereka sudah memiliki banyak pelanggan.” (hasil wawancara pada
tanggal 06 September 2017 pukul : 11.58 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa sudah adanya Perda
Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengatur mengenai
retribusi baik tarif dan jenis objek retribusi itu sudah jelas dan penarikan retribusi
dengan didukung karcis sebagai tanda bukti yang tertera jumlah yang harus
dibayarkan. Para pedagang tetap saja membayar seenaknya sendiri, ada yang
membayar sesuai tarif dan tak banyak yang membayar setengahnya.
Selanjutnya untuk penigkatan efisiensi administrasi retribusi ini menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak, seperti bank, kantor pos, koperasi dan pihak
122
ketiga lainnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam membayar
retribusi. Di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
tidak ada pihak ketiga dalam menarik retribusi pelayanan pasar, yang dipihak
ketigakan Pasar-pasar Desa. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan I1-2, sebagai
berikut :
“Tidak ada pihak ketiga di Pasar Pandeglang, kalau untuk pasar-pasar desa
kita pihak ketigakan, bekerjasama dengan desa setempat. Nanti diakhir
tahun biasanya bagi hasil dengan desa setempat, sekian persen ke kita
sekian persen ke desa.” (hasil wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017
pukul : 10.45WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa di Pasar Pandeglang
tidak di pihak ketigakan dalam penarikan retribusi. Jadi penarikan retribusi
pelayanan pasar langsung oleh petugas pemungut retribusi. Hal ini diperkuat
oleh pernyataan I1-3, bahwa :
“Untuk di Pasar Pandeglang tidak ada bentuk kerjasama dengan pihak
ketiga, kalau untuk pasar-pasar lain yang ada di Kabupaten Pandeglang
yang menjalin bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penarikan
retribusi pasar seperti Pasar Menes dengan pengembang PT. Prima Sari
Pasar Menes dan adapun bentuk kerjasama dengan pihak desa.” (hasil
wawancara pada tanggal 06 September 2017 pukul : 11.59 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa di Pasar Pandeglang
ini tidak ada pihak ketiga dalam menarik retribusi pelayanan pasar, penarikan
langsungoleh petugas pemungut retribusi pasar. Dimaksudkan untuk lebih
meminimalisir adanya kecurangan dan penyalahgunaan dalam memungut retribusi
pasar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dari beberapa pernyataan
di atas dapat diketahui bahwa, masih ada hambatan dalam peningkatan efisiensi
123
administrasi retribusi. Dari segi prosedur administrasi retribusi ini sudah
sederhana dan mudah cukup efisien, sehingga prosesnya tidak berbelit-belit. Ini
tujuannya agar tidak terlalu banyak birokrasi, dalam arti birokrasi suratnya, jadi
dipermudah, sudah bagus. Adapun mengenai mengurangi biaya pungutan
pendapatan ini tidak ada pengurangan, karena sudah ditetapkan tarifnya di Perda
Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jadi
mau tidak mau harus membayar sesuai tarif yang dikenakan. Namun
kenyataannya para pedagang kebanyakan membayar sesuai keinginannya karena
alasan-alasan tertentu.
Selanjutnya dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, ini di Pasar
Pandeglang tidak di pihak ketigakan dalam penarikan retribusi, penarikan
dilakukan langsung oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar Pandeglang.
Adapun yang di pihak ketigakan itu pasar-pasar desa yang bekerjasama dengan
pihak desa setempat.
Dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang ini masih
terdapat hambatan dalam meningkatkan pendapat retribusi pelayanan pasar di
Pasar Pandeglang, untuk itu diperlukan upaya, upaya terakhir dengan peningkatan
efisiensi administrasi pendapatan, sebagai berikut :
4.2.2.4 Transparansi dan Akuntabilitas
Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah
transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas
maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin
124
baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan
beberapa persyaratan. Persyaratan itu harus adanya dukungan Teknologi
Informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
Daerah. Di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
ini masih manual,belum adanya dukungan IT. Hal ini dibenarkan oleh Pernyataan
I1-4, sebagai berikut :
“Sekarang ini kan sudah menggunakan tekhnologi. Jadi kalau misalkan
kita melakukan setoran seharusnya begitu yah. Tetapi sementara ini kita
masih manual, mulai dari penyetoran dari UPT ke Dinas masih manual,
kita menyetor ke Bank juga manual . Sementara belum sistem elektronik,
seharusnya harus sudah menggunakan sistem elektronik begitu lebih
efektif lagi kalau mau menyetor hasil penarikan retribusi pasar di
Kabupaten Pandeglang ini, sistem elektronik itu dari lapangan kan kalau
Bank hanya da bukti saja.” (hasil wawancara pada tanggal 19 September
2017 pukul : 12.07 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa seharusnya untuk lebih
efektif itu sudah didukung teknologi informasi (IT) ini dimaksudkan untuk
membangun sistem informasi manajemen pendapatan daerah. Hal ini diperjelas
oleh pernyataan I1-2, bahwa :
“Kita belum, kita masih manual, pasar yang jauh dari Kabupaten/Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang penyetoran
dilakukan seminggu sekali, karena kalau setiap hari habis ongkos jalan,
apalagi salar per hari kan kecil. Kalau penyetoran setiap hari itu Pasar
Pandeglang, dan Pasar Cipeucang.” (hasil wawancara pada tanggal 05
Oktober 2017 pukul : 10.46 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa penyetoran yang
dilakukan masih manual, karena penyetoran yang manual ini menjadikan tidak
efektifnya penyetoran retribusi pelayanan pasar. Di Kabupaten Pandeglang ini
lokasi pasarnya cukup jauh-jauh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
125
ESDM Kabupaten Pandeglang, sehingga penyetoran pasar yang jauh dilakukan
seminggu sekali. Yang setiap hari hanya Pasar Pandeglang, dan Pasar Cipeucang.
Selanjutnya yang menjadi pendukung terciptanya transparansi dan
akuntabilitas ialah adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang
memadai. Dengan semakin berkembangnya tekhnologi informasi tentunya
tuntutan ini menjadi tuntutan tersendiri bagi staf pegawai untuk mengusasai
bidang tersebut. Dalam bidang keahlian tekhnologi informasi diketahui bahwa
tidak semua pegawai dan staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang serta UPT Pasar Pandeglang menguasai tekhnologi
komputer, ada sebagian yang sudah menguasai tekhnologi ada juga yang belum
mengusai, dikarenakan tugas yang berbeda-beda antara pegawai. Untuk juru
pungut tentu saja tidak menggunakan komputer karena mereka hanya
memungut dan menyetorkan ke Bendahara UPT Pasar Pandeglang, oleh
Bendahara UPT Pasar Pandeglang akan dicatat ke kas bok. Hal ini dibenarkan
oleh pernyataan I1-2, bahwa :
“Karena di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang ini juga masih kekurangan komputer, kalau untuk pegawainya
yang ada di Dinas yah sudah paham lah komputer mah namun untuk yang
di UPT pegawainya masih banyak yang tidak paham, apalagi petugas
pemungut retribusi pasar, mereka itu kan hanya menarik retribusi pasar
saja.” (hasil wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul : 10.47
WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa untuk meningkatkan
kinerja perlu didukung dengan fasilitas yang ada termasuk persediaan komputer,
karena komputer ini sangat penting dalam melakukan pelaporan maupun
pendokumentasikan data-data. Persediaan komputer di Dinas Perindustrian,
126
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang masih kurang, dan ini juga
menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Meningkatkan kinerja
pegawaijuga dapat dilihat berdasarkan pendidikan yang ditempuhnya, semakin
tinggi pendidikannya, maka akan semakin tinggi juga kualitas kinerjanya. Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang juga memiliki data
mengenai jumlah kerja pegawai berdasarkan Pendidikan dan jenis kelamin dan
juga berdsarkan golongan dan jenis kelamin.
Berikut ini adalah SDM yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin dan
berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin. Dapat dilihat di gambar dibawah ini,
sebagai berikut :
Tabel 4.9
Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah %
SD 4/4 - 4 1%
SLTP 4/4 - 4 1%
SLTA 41/57 16/57 57 1%
D1 1/1 - - 1%
D2 - - - -
D3 - 1/1 1 1%
S1 12/20 11/20 20 1.15%
S2 2/2 - 1 1%
S3 - - - -
Jumlah 33/51 18/51 51 1%
Sumber : Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang (2017)
127
Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tingkat pendidikan yang ada
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini masih
didominasi SLTA, untuk yang tingkat sarjana juga sudah lumayan banyak,
namun akan lebih baik didominasi yang bertingkat sarjana, karena semakin tinggi
pendidikan, maka akan semakin tinggi kualitasnya. Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang masih banyak didominasi SLTA
sehingga kurang dalam menunjang keberhasilan kinerja.
Tabel 4.10
Jumlah PNS/CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah
I 3 0 3
II 11 1 12
III 12 7 19
IV 4 0 4
Jumlah 30 8 38
Sumber : Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang (2017)
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa para pegawai di
lingkungan Disperindag dan ESDM Kabupaten Pandeglang dilihat berdasarkan
pangkat/golongan ini didominasi golongan III yang tentunya sangat menunjang
keberhasilan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pandeglang
untuk mencapai sebuah pembangunan daerah.
128
Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa di Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang masih kurang komputer. Karena
seharusnya setiap Bidang minimal harus ada 4 komputer atau lebih baik lagi kalau
masing-masing pegawai di tiap Bidang ada komputer. Hal ini diperkuat oleh
Pernyataan I1-1, sebagai berikut :
“Insyaallah sudah paham komputer mah lah, namun kalau di UPT Pasar
Pandeglang ada yang belum bisa/menguasai komputer. Akan tetapi di
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang tidak
di dukung dengan fasilitas yang memadai seperti komputer ini yang
seharusnya setiap Bidang itu para pegawainya ada komputer lah.” (hasil
wawancara pada tanggal 12 September 2017 pukul : 09.00 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keahlian yang
tidak di dukung oleh teknologi yang memadai.
Berikut ini jumlah yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang yang dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 4.9
Jumlah Komputer di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang
Ruang Bagian Pengembangan Ruang Bagian Keuangan
dan Penataan Pasar
Sumber : Peneliti (2017)
129
Berdasarkan gambar di atas dari sebagian ruangan yang ada Disperindag
menunjukkan bahwa jumlah komputer yang ada di Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang, dari sebagian ruangan di setiap
ruangannya tampak masih kurang. Ini sesuai dengan pernyataanI1-2 bahwa :
“Sarana yang ada sih di kita masih kurang lah belum memadai,yah seperti
komputer, karena di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang ini juga masih kekurangan komputer, kalau untuk
pegawainya yang ada di Dinas yah sudah paham lah komputer mah namun
untuk yang di UPT pegawainya masih banyak yang tidak paham, apalagi
petugas pemungut retribusi pasar, mereka itu kan hanya menarik retribusi
pasar saja.” (hasil wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul : 10.51
WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sarana yang ada belum memadai
seperti kurang komputer untuk per Bidangnya, karena komputer ini juga kan
cukup penting untuk menunjang pekerjaan pegawai.
Diperjelas pernyataan I1-1 sebagai berikut :
“Sarana yang ada sih di kita belum memadai, makana kurang mendukung
untuk penunjang kerja pegawai.”(hasil wawancara pada tanggal 12
September 2017 pukul : 09.02 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas bahwa sarana saat ini belum memadai.
Selanjutnya cara terakhir dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas itu
dengan mencari apakah ada/tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas
pengelola pendapatan daerah. Di UPT Pasar Pandeglang ini pasti ada hanya saja
masih batas wajar/ kecil. hal ini dibenarkan oleh pernyataan I1-3, bahwa :
“pasti ada yah, cuman kita di eleminir sekecil mungkin yang namanya
orang main minyak, bau minyak itu pasti tercium . Cuman dia itu tidak
meminumnya, tidak pelanggaran berat. Kita eleminir disini, meningkatkan
disiplin yang terlibat dalam pemungutan retribusi, kita lakukan sosilisasi.
Jadi dalam arti sudah terkaper, mana kios, los dan pkl, terkecuali pedagang
130
kaki lima yang ada di luar pelataran, dan juga tidak ada didaftar/liar, itu
kemungkinan besar kalau yang namanya yang ada di pasar sudah
teridentifikasi mana kios, los mana pelataran mana pkl sudah ada didaftra-
daftarnya. Sekecil mungkin tp kalau tadi bicarakan tidak ada korupsi
sitemik, kalau sistemik tidak ada , tapi tidak tahu kalau ada usulan pasti
ada, cuman tingkatnya kecil. Jangankan ini ditingkat hukum saja kejaksaan
tidur siang, jadi sistemik itukaya korupsi uang yang dicuri itu, yah anggota
dewan kelompok organisasi saya bilang tidak ada korupsi itu bohong, pasti
ada.” (hasil wawancara pada tanggal 06 September 2017 pukul : 12.03
WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pasti ada korupsi
sistem di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah, namun tingkatnya
kecil. Hal ini diperjelas oleh pernyataan I1-2, sebagai berikut :
“Kalau disini insyaallah tidak ada, namun yang kemarin dari petugas
pemungut yang dipanggil ke Dinas itu juga tingkatnya masih kecil lah, jadi
kita berikan sanksi berupa penarikan ke Dinas untuk berganti tugas dan
gaji juga kena potong. Jadi kalau korupsi sistemik itu tidak ada.” (hasil
wawancara pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul : 10.52 WIB).
Berdasarkan pernyataan di atas tidak adanya korupsi sistemik di
lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah.
Tabel 4. 11
Perhitungang atas hasil Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Jenis Objek
Retribusi
Pelayanan Pasar
Jumlah
pedagang
Jumlah karcis
yang keluar
Jumlah
Kios 511 124 372.000
Los + PKL 492 325 650.000
Mobil Box - 8 40.000
Jumlah 1.062.000
Sumber : Peneliti (2017)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah karcis yang
dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah pedagang, dan ini membuat pemerintah
131
daerah kehilangan pendapatan penerimaan retribusi pelayanan pasar di pasar
pandeglang. Ini menunjukkan bahwa apa yang disetorkan dan didapatkan sesuai
dengan hasil pungutan, sehingga tidak ada korupsi sistemik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dari beberapa pernyataan
di atas dapat diketahui bahwa, masih ada hambatan dalam transparansi dan
akuntabilitas. Belum di dukungnya dengan Teknologi Informasi (IT) untuk
membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah, dikarenakan masih
manual, padahal dengan adanya dukungan teknologi informasi mempermudah
dalam penyetoran retribusi pelayanan pasar yang pasarnya berada jauh dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang dan juga
membantu masyarakat luas atau pedagang melihat hasil pendapatan dari retribusi
pelayanan pasar. Masih kekurangan komputer yang memadai padahal keahlian
pegawai ada dalam menguasai komputer, terkecuali petugas pemungut retribusi
dan beberapa yang masih tidak paham pengetikan yang benar, dan yang terakhir
tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah,
terkecuali ada usulan pasti ada, cuman tingkatnya kecil.
4.3 Pembahasan
Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti
dapatkan di lapangan dan disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini. Dalam penelitian berjudul Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di
Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang, peneliti menggunakan teori Manajemen
Keuangan Daerah dari Mahmudi (2010 : 17-18) yaitu Perluasan Basis
132
Penerimaan, Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan, Peningkatan Efisiensi
Administrasi Pendapatan, dan Transparansi dan Akuntabilitas.
4.3.1 Perluasan Basis Penerimaan
Peningkatan pendapatan dapat dilakukan pada tataran kebijakan maupun
perbaikan administrasinya. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan
merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan. Yang
dimaksud perluasan basis penerimaan adalah memperluas sumber penerimaan.
Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti
terkait degan perluasan basis penerimaan, masih ada hambatan dalam Pengelolaan
Retribusi Pelayanan Pasar Pandeglang di Kabupaten Pandeglang soal perluasan
basis penerimaan sampai saat ini di Pasar Pandeglang belum adanya penambahan
objek retribusi baru, belum ada pengembangan dan tidak ada peningkatan dalam
tarif retribusi untuk setiap tahunnya, karena mereka masih mengacu pada Perda
yang lama dan untuk saat ini belum adanya Perda yang baru dalam mengatur
mengenai retribusi pelayanan pasar.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini
telah melakukan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya. Evaluasi yang mereka
lakukan setiap bulannya ini hal yang bagus untuk menunjang dalam kinerja
maupun menghasilkan ide-ide atau gagasan yang dapat meningkatkan pendapatan
retribusi pasar di Pasar Pandeglang. Dan juga dapat mengontrol atau mengawasi
petugas pemungut retribusi dan pegawai agar tidak terjadinya pelanggaran dan
penyalahgunaan. Akan tetapi ada saja pelanggaran yang dilakukan oleh pemungut
133
retribusi pelayanan pasar, karena tidak menyetorkan retribusi hariannya dan ada
yang tidak sesuai target.
Adapapun dalam meningkatkan basis data objek retribusi ini mereka
lakukan dengan cara mendata kembali objek retribusi yang ada di lapangan
dengan data yang telah dimiliki sebelumnya dengan terjun langsung ke lapangan
atau pedagang dengan melibatkan juga petugas-petugas yang ada di UPT. Hal ini
mereka lakukan adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang ada di pasar.
Namun untuk meningkatkan basis data objek retribusi mereka tidak ada upaya
yang bisa dilakukan, karena kios, los dan pkl ini sudah dipetakkan/tetap, jadi
semuanya sudah jelas ada di Perda. Dan tidak mungkin untuk memperluas atau
mengembangkan objek retribusi, karena pasar pandeglang terbatasnya lahan yang
dimiliki.
Setelah mendata kembali objek retribusi pasar, merek juga melakukan
penilaian kembali atas objek retribusi ini karena sesuai Perda Kabupaten
Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ini mereka
lakukan agar setiap pedagang untuk pendataan ulang pedagang yang ada di Pasar
Pandeglang.
4.3.2 Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan
Untuk mengoptimalkan pendapatan, pemerintah daerah harus melakukan
pengawasandan pengendalian yang memadai. Sumber-sumber kebocoran harus
diidentifikasi dan segera diatasi. Kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena
tidak membayar retribusi sesuai tarif, pungutan liar, atau korupsi petugas.
134
Dari hasil wawancara dengan informan, yang dilakukan peneliti bahwa,
masih ada hambatan dalam pengendalian atas kebocoran pendapatan. Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang telah melakukan
audit, baik rutin maupun insidental ini telah dilakukan setiap 1 bulan sekali dalam
melakukan pemeriksaan penerimaan retribusi pelayanan pasar ke UPT Pasar
Pandeglang ini untuk mengetahui adanya kesalahan dalam penerimaan keuangan
retribusi pelayanan pasar dan juga dapat mengantisipasi terjadinya kesalahan
dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar, agar dapat segera melakukan
perbaikan.
Namun meskipun mereka telah melakukan audit yang dilakukan setiap 1
bulan sekali ini, nyatanya tidak membuat target retribusi pelayanan pasar tercapai,
karena pada dasarnya para pedagang tidak mau membayar retribusi pelayanan
pasar. Karena Adanya Perda maka para pedagang mau membayar, itu pun
kebanyak para pedagang hanya membayar ada yang 1000, 1500, dan 2000 dari
tarif 3000. Danjuga pedagang yang memiliki 2/3 kios tetapi membayar hanya 1
kios. Alasan membayar separuhnya karena alasan tidak ramai/sepi, tempatnya
terpencil/ jarang banyak pembeli tahu, dan yang memiliki 2 kios itu yang dipake
untuk berjualan hanya 1 dan yang 1 gudang/tempat penyimpanan stok pakaian.
Selajutnya mereka dalam memperbaiki sistem akuntansi penerimaan
daerah tidak perlu ada perbaikan, karena sistem akuntansi penerimaan daerah di
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang sudah
berjalan baik dan dilakukan setiap hari. Namun mereka belum memberikan
penghargaan yang memadai bagi pedagang yang taat retribusi sebagai ucapan
135
terimakasih dan juga untuk memotivasi para pedagang yang lain agar taat dalam
membayar retribusi pasar. Dan untuk hukuman (sanksi) yang berat bagi yang
tidak mematuhinya, untuk sementara ini di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang hanya sanksi administrasi berupa teguran karena
perdanya yang tidak mengikat. Kalau untuk pemungut/pegawai yang korupsi di
tarik ke Dinas dan diganti tugas kerjanya.
Selain dari sisi pedagang, dari sisi petugas juga perlu diperhatikan agar
tidak terjadi kebocoran penerimaan pendapatan yaitu dengan meningkatkan
disiplin dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan pendapatan. Yang
dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten
Pandeglang ini dengan pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan disiplin
dan moralitas pegawai.
4.3.3 Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan
Efisiensi administrasi retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja penerimaan daerah. Pedagang yang sebenarnya sudah memiliki kesadaran
membayar retribusi bisa jadi enggan membayar retribusi karena alasan lokasi
jualan jauh dari keramaian atau ditempat sepi.
Dari hasil wawancara dengan informan yang dilakukan peneliti, dapat
diketahui bahwa, masih ada hambatan dalam peningkatan efisiensi administrasi
retribusi. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
dari segi prosedur administrasi retribusi ini sudah sederhana dan mudah, jadi
cukup efisien, sehingga prosesnya tidak berbelit-belit. Ini tujuannya agar tidak
136
terlalu banyak birokrasi, dalam arti birokrasi suratnya, jadi dipermudah, sudah
bagus. Adapun mengenai mengurangi biaya pungutan pendapatan ini tidak ada
pengurangan, karena sudah ditetapkan tarifnya di Perda Kabupaten Pandeglang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, jadi mau tidak mau harus
membayar sesuai tarif yang dikenakan. Namun kenyataannya para pedagang
kebanyakan membayar sesuai keinginannya karena alasan-alasan tertentu.
Selanjutnya dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, ini di Pasar
Pandeglang tidak di pihak ketigakan dalam penarikan retribusi, penarikan
dilakukan langsung oleh petugas pemungut retribusi pelayanan pasar Pandeglang.
Adapun yang di pihak ketigakan itu pasar-pasar desa yang bekerjasama dengan
pihak desa setempat.
4.3.4 Transparansi dan Akuntabilitas
Aspek penting lainnya dalam sistem manajemen penerimaan daerah adalah
transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas
maka pengawasan dan pengendalian manajemen pendapatan daerah akan semakin
baik. Selain itu, kebocoran pendapatan juga dapat lebih ditekan. Untuk
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas ini memang membutuhkan
beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, adanya dukungan Teknologi
Informasi (IT) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen Pendapatan
Daerah. Kedua, Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang
memadai. Dan yang terakhir tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas
pengelola pendapatan daerah.
137
Dari hasil wawancara dengan informan, dari beberapa pernyataan di atas
dapat diketahui bahwa, masih ada hambatan dalam transparansi dan akuntabilitas.
Belum di dukungnya dengan Teknologi Informasi (IT) untuk membangun Sistem
Informasi Manajemen Pendapatan Daerah, dikarenakan masih manual. Dan juga
masih kekurangan komputer yang memadai padahal keahlian pegawai ada dalam
menguasai komputer, terkecuali petugas pemungut retribusi. Dan yang terakhir
tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas pengelola pendapatan daerah,
terkecuali ada usulan pasti ada, cuman tingkatnya kecil.
4.3.5 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan
Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang
Berdasarkan pembahasan dari tiap-tiap indikator di atas, untuk
menerapkan konsep Teori Manajemen Keuangan Daerah dari Mahmudi (2010 :
17-18) dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang
Kabupaten Pandeglang ditemukan beberapa faktor baik faktor pendukung maupun
faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi pasar.
Adapun faktor-faktor pendukung yang mendukung dalam Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten Pandeglang yaitu : (1) Evaluasi
yang dilakukan 1 bulan sekali ini dengan mengumpulkan setiap koordinator pasar
ini bagus untuk menunjang dalam kinerja maupun menghasilkan ide-ide atau
gagasan yang dapat meningkatkan pendapatan retribusi pelayanan pasar di Pasar
Pandeglang . Sehingga penyalahgunaan dan pelanggaran dapat di eleminir sekecil
138
mungkin tidak terjadi; (2) Audit dilakukan 1 bulan sekali, sehingga setiap
penerimaan perbulannya dapat terlihat tercapai tidaknya target retribusi untuk
setiap perbulannya dan untuk mengetahui adanya kesalahan dalam penerimaan
keauangan retribusi pasar. Sehingga tahu upaya apa yang dapat diambil dalam
mengatasi masalah yang dapat menghambat dalam peningkatan penerimaan
pendapatan retribusi pasar ; (3) Sistem akuntansi penerimaan daerah di Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang sudah sesuai
prosedur. Sehingga hasil penerimaan retribusi pasar perharinya tidak terceceran
datanya karena sudah di bukukan di kas book; (4) Prosedur administrasi retribusi
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang sudah
sederhana, sudah disederhanakan. Sehingga mempermudah pedagang dalam
membayar retribusi perharinya, jadi tidak terlalu banyak birokrasi suratnya; (5) Di
Pasar Pandeglang ini tidak di pihak ketigakan dalam pemungut retribusi
pelayanan pasar. Sehingga penerimaan retribusi pasar seluruhnya masuk ke kas
book di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang.
Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat
dalam Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Pandeglang Kabupaten
Pandeglang, yaitu : (1) tidak adanya selama ini belum ada pengembangan, tidak
ada peningkatan dan tidak ada penambahan retribusi baru. Sehingga kurang
maksimalnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD; (2) Tidak
memberikan penghargaan yang memadai ke para pedagang yang taat membayar
retribusi pelayanan pasar selama 1 tahun, padahal dengan memberikan
penghargaan dapat memberikan motivasi ke para pedagang yang lain agar taat
139
dalam membayar retribusi pelayanan pasar; (3) Tidak adanya dukungan
Teknologi Informasi (TI) untuk membangun Sistem Informasi Manajemen
Pendapatan Daerah, karena masih manual atau wujud transparansi dan
akuntabilitas yang dimiliki adalah dengan adanya sarana karcis yang ditujukan
kepada pedagang sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar.
Sehingga dalam segi transparansi kepada masyarakat luas Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini belum memiliki sarana
website/media apapun untuk memberikan informasi transparansi kepada
masyarakat luas, namun baagi masyarakat yang ingin mengetahui laporan
keuangan daerah bisa langsung datang ke kantor Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang.
Adapun di bawah ini rekapitulasi hasil pembahasan yang dapat dilihat di
tabel sebagai berikut :
Tabel 4.12
Rekapitulasi Pembahasan
No Indikator Temuan Lapangan
1 Perluasan Basis
Penerimaan
1. Tidak ada pengembangan, tidak ada
peningkatan, tidak ada penambahan objek
retribusi baru
2. Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali
3. Belum ada upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan basis data objek retribusi.
4. Sudah melakukan kembali (appraisal) atas
objek retribusi.
2 Pengendalian atas
Kebocoran Pendapatan
1. Melakukan audit setiap 1 bulan sekali;
tidak tercapainya target retribusi
pelayanan pasar dan setiap bulannya rata-
rata tidak tercapai; beberapa pedagang
yang membayar retribusi pelayanan pasar tidak sesuai tarif.
2. Sistem akuntansi penerimaan daerah
sudah sesuai prosedur.
140
3. Tidak ada reward ke para pedagang yang
taat retribusi pelayanan pasar dalam 1
tahun; sanksi hanya berupa sanksi
administrasi teguran; terdapat 3 orang
petugas pemungut retribusi pelayanan
pasar yang melakukan pelanggaran dan
penyalahgunaan; kurangnya pengawasan .
4. Dilakukan pembinaan dalam
meningkatkan disiplin dan moralitas
pegawai yang terlibat dalam pemungutan
pendapatan.
3 Peningkatan Efisiensi
Administrasi Retribusi
1. Prosedur Administrasi retribusi sudah
sederhana, sudah di sederhanakan
2. Tidak ada pengurangan biaya pemungutan
retribusi pelayanan pasar
3. Tidak ada pihak ketiga dalam pemungutan
retribusi pelayanan pasar.
4 Transparansi dan
Akuntanbilitas
1. Tidak adanya dukungan Teknologi
Informasi (TI) untuk membangun Sistem
Informasi Manajemen Pendapatan Daerah.
2. Adanya staff yang memiliki kompetensi
dan keahlian yang memadai.
3. Tidak adanya korupsi sistemik
dilingkungan entitas pengelola pendapatan
daerah.
Sumber : Peneliti (2017)
141
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka
penyimpulan akhir tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar
Pandeglang Kabupaten Pandeglang adalah bahwa pengelolaan retribusi pelayanan
pasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih ada
beberapa hambatan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi
pelayanan pasar di Pasar Pandeglang dan tercapai target setiap tahunnya.
Sehingga masih membutuhkan perbaikan dalam segala aspek demi terwujudnya
kesejahteraan pedagang, dan juga tercapainya target dan kontribusi terhadap PAD
nya maksimal. Peneliti menggunakan Teori Teori Manajemen Keuangan Daerah
dari Mahmudi (2010 : 17-18) yaitu : Perluasan Basis Penerimaan; Pengendalian
atas Kebocoran Pendpatan; Peningkatan Efisiensi Administrasi Pendapatan; dan
Transparansi dan Akuntabilitas,antara lain :
1. Perluasan Basis Penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang sejauh ini belum ada
pengembangan, tidak ada peningkatan dan tidak ada penambahan objek
retribusi baru dan juga tidak meningkatnya tariff retribusi pelayanan pasar,
142
namun target pertahun yang diberikan Pemerintah Daerah ke Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini selalu
naik.
2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan di Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang masih ada hambatan yang
tidak tercapainya target retribusi pelayanan pasar, karena mulai dari
pedagang yang membayar retribusi pelayanan pasar tidak sesuai tarif dan
juga terdapat kecurangan atau pelanggaran dari pegawai/petugas pemungut
retribusi pelayanan pasar, kurangnya pengawasan. Dan juga Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini tidak
memberikan reward ke para pedagang yang taat retribusi pelayanan pasar.
3. Transparansi dan Akuntabilitas di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
ESDM Kabupaten Pandeglang belum terwujud, dikarenakan ada
hambatan-hambatannya. Diantaranya tidak memiliki sarana website/media
lainnya dalam menampilkan pengelolaan keuangan daerah. Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang sendiri
belum memiliki dukungan Teknologi Informasi (TI). Selama ini wujud
transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki adalah dengan adanya sarana
karcis yang ditujukan sebagai bukti pembayaran pedagang. Selain itu juga
masih kurangnya sarana komputer yang tersedia, yang justru akan
menghambat kinerja pegawainya.
4. Peningkatan Efisiensi Administrasi Retribusi yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang prosedur
administrasi retribusi lebih mudah dan sederhana, jadi sudah baik dan
143
bagus sesuai Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM
Kabupaten Pandeglang tidak mengurangi biaya pungutan pendapatan bagi
yang keberatan dengan tarif retribusi yang ditangguhkan kepadanya
(pedagang itu).
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang menjadi rekomendasi
peneliti sebagai berikut :
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini
harus melakukan identifikasi baru, memanfaatkan lahan yang sudah ada
dengan memanfaat los sebagai kios sebagai objek retribusi pelayanan
pasar, sehingga dapat menambah objek yang baru dan menambah subjek
baru. Meningkatkan tarif retribusi pelayanan pasar, agar target yang naik
seimbang dengan dinaikannya tarif retribusi, dan juga diperbaiki gedung
kios/los yang rusak sehingga dapat menambah peminat untuk para
pedagang menyewakan kios/los tersebut.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang ini
harus meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam pengendalian atas
kebocoran pendapatan agar tidak terjadi pelanggaran baik dari pegawai
maupun petugas pemungut retribusi pelayanan pasar. Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang juga seharusnya
memberikan reward sebagai tanda perhatian ke pedagang untuk
meningkatkan kesadaran dalam membayar retribusi dan juga memotivasi
144
ke para pedagang yang lain agar membayar retribusi pelayanan pasar
sesuai tarif yang telah ditentukan dalam Perda Kabupaten Pandeglang
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
perlu memperbaiki transparansi, karena selama ini belum ada media
website yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Pemerintah Daerah juga
harus lebih memperhatikan dalam meningkatkan kinerja dengan
tersedianya sarana yang mendukung.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Pandeglang
seharusnya memberikan pengarahan tentang kepegawaian, karena ini
merupakan upaya dalam meningkatkan disiplin dan moralitas pegawai
yang terlibat dalam pemungutan pendapatan.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abut, Hilarius. 2005. Perpajakan. Jakarta : Diadit Media
Adisasmita, R. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah.
Yogyakarta : Graha Ilmu
Amirullah dan Haris Budiyono.2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta : Graha
Ilmu
Djam’an, Satori dan Aan Komariah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung : Alfabeta
Halim, A. 2016. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
Harun, H. 2003. Menetapkan Program Sosialisasi Untuk Peningkatan PAD.
Yogyakarta : Bpfe-Yogyakarta
Hasibuan, M. 2011. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta :
Bumi Aksara
Irawan, P. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta : Universitas
Terbuka
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga
Maleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya
Manullang, M. 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta : Gajah Mada
University Press
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : C.V Andi Offset
_______. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : C.V
Andi Offset
_______. 2011. Perpajakan. Yogyakarta : C.V Andi Offset
Marsyahrul, Tony. 2006. Pengantar Perpajakan. Jakarta : PT. Grasindo
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta : Universitas
Terbuka
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2014. PENGANTAR ILMU PAJAK :
Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers
Samudra, Azhari A. 2015. PERPAJAKAN DI INDONESIA : Keuangan, Pajak dan
Retribusi Daerah. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta
_______. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
Usman, Husaini. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : PT. Bumi Aksara
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
Dokumen
Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Jasa Usaha
Sumber Lain
Badan Pusat Statistik. 2017. Jumlah penduduk Indonesia.
Parhani, R. 2016. Manajemen Pengelolaan Objek Wisata Kota Tua Jakarta
Berbasis Masyarakat. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa:Disertai yang
tidak dipublikasikan.
Ulfiah. 2013. Analisis Pengelolaan Retribusi Pasar yang Efektif dan Efisien serta
Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Abdul Halim. Jurnal
Riset Mahasiswa Akuntansi (IRMA), Nomor: 1.
Listiani, Melda. 2017. Tingkat Pengelolaan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Pandeglang. Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa:Disertai yang tidak dipublikasikan.
http://www.sarobena.com/2017/01/7-negara-dengan-penduduk-terpadat-
di.html?m=1 (Diakses pada hari minggu, 9 Agustus 2017, Pukul 12:14:00
WIB)
http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-retribusi-
subjek.html?m=1 (Diakses pada hari Sabtu 8 Juli 2017, Pukul 09:42:00
WIB)