PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN

PENGADAAN BARANG/JASA

DI PEMPROV BANTEN

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

UNTUK :

BAPAK GUBERNUR

Disampaikan Dalam RAKORNAS Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018Tema “Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas”

Jakarta, 17 Juli 2018

OUTLINE

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peran APIP Dalam Mendukung PengadaanBarang/ Jasa yang Transparan dan Akuntabel

Upaya APIP Provinsi Banten Dalam MengawalPengadaan Barang/Jasa

1

2

3

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah1

Latar BelakangPerpres Nomor 16 Tahun 2018

❑ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam

pelaksanaan pembangunan Nasional untuk peningkatan pelayanan publik

dan pengembangan perekonomian Nasional dan Daerah.

❑ Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang

sebesar-besarnya (value for money) dan konstribusi dalam peningkatan

penggunaan produk dalam neger, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

❑ Arahan Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan

pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang

salah satunya terkait peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

❑ Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Program penyusunan

Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan perubahan Peraturan

Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan

pada tahun 2016.

❑ Tindak lanjut hasil rapat terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember

2016 yang membahas mengenai Revisi Peraturan Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PERPRES NOMOR 54/2010 PERPRES NOMOR 16/2018

1) Terdiri dari 19 BAB dan 139 Pasal Penjelasan

1) Terdiri dari 15 BAB dan 94 Pasal

2) Struktur lebih sederhana

3) Simplifikasi

▪ Hanya mengatur hal yang bersifatnormatif

▪ Menghilangkan bagian penjelasan▪ Standar dan prosedur diatur dalam

Peraturan LKPP dan PeraturanKementerian Sektoral terkait

4) Best Practice

Menerapkan praktek-praktek terbaikdalam melaksanakan pengadaanbarang/jasa

1. Tujuan Pengadaan

2. Pekerjaan Terintegrasi

3. Perencanaan Pengadaan

4. Agen Pengadaan

5. Konsolidasi Pengadaan

6. Swakelola

7. Repeat Order

8. E-Reverse Auction

9. Pengecualian

10.Penelitian

11.E-Marketplace

12.Layanan Penyelesaian Sengketa

HAL-HAL PENGATURAN BARU DALAM PERPRES NO 16/2018

PELAKSANAAN APBD PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 20182

PROGRES BULAN JUNI 2018

(Cut Off Data Tanggal 25 Juni 2018)

Progres Pendapatan DaerahCut Off Data 28 Juni 2018

Progres Pendapatan Daerah tercapai sebesarRp4.934.213.388.335,06,- atau 47,60% dari pagu PendapatanDaerah, terdiri dari:

a. Progres PAD, sebesar Rp2.847.525.411.925,06 atau 46,05%dari pagu PAD;

b. Progres Dana Perimbangan, sebesar Rp2.084.172.976.410,00atau 49,91% dari pagu Dana Perimbangan;

c. Progres Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebesarRp2.515.000.000,00 atau 44,36% dari pagu Lain-LainPendapatan Daerah Yang Sah.

Progres Belanja DaerahCut Off Data 25-29 Juni 2018

Progres Belanja Daerah, yaitu:

a. Realisasi berdasarkan SP2D, cut off data tgl 29 Juni 2018sebesar Rp3.495.946.223.624,00 atau 30,77% dari paguBelanja Daerah;

b. Realisasi berdasarkan Laporan Bulanan OPD kepada BiroAdpem, cut off data tgl 25 Juni 2018 sebesarRp3.458.227.015.551,92 atau 30,44% dari pagu BelanjaDaerah; sedangkan

c. Progres Fisik, telah mencapai sebesar 38,90% dari rencanafisik 50,17% sehingga deviasi -11,27%.

Progres Pengadaan Barang/JasaCut Off Data 25-29 Juni 2018

1. Progres Penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada SistemInformasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) TA. 2018 sejumlah8.099 paket atau Rp4.520.247.917.137,00;

2. Progres Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang melaluiUnit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten TA. 2018, cut off datatgl 28 Juni 2018 sejumlah 486 paket atau Rp1.377.533.324.634,00,terdiri dari:

▪ 373 paket prosesnya telah selesai; sedangkan

▪ 113 paket sedang berproses/proses belum selesai

3. Terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang melalui ULP dapatdilakukan efisiensi anggaran sejumlah Rp173.010.213.249,00.

PERAN APIP DALAM MENDUKUNG PENGADAAN

BARANG/ JASA YANG TRANSPARAN DAN

AKUNTABEL DI PROVINSI BANTEN3

SIKLUS PROSES PENGADAAN

PPHP

PA/K

PAULP PPK

BAGIAN

ASET

APIP

MANAJEMEN RESIKO PENGADAAN B/J

PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

14

K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadapPPK dan ULP/PejabatPengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskanaparat pengawasan intern yang bersangkutanuntuk melakukan auditsesuai dengan ketentuan

PERPRES 54 TAHUN 2010, PASAL 117

Pengawasan terhadap laranganpenyalahgunaan Wewenang dilakukan APIP

UU 30 THN 2014 TTG ADPEM, PASAL 20

Jika hasil pengawasan APIP terdapat kesalahanadministratif yang menimbulkan kerugiankeuangan negara, dilakukanpengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejakdiputuskandan diterbitkannya hasil pengawasan.

PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Meneruskan/ laporan masyarakat yang diterimaoleh Kejakgung atau Polrimengenai penyalahgunaan wewenang dalampelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepadapimpinan K/L/D/I untukdilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutpenyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanyapemeriksaan oleh APIP

INPRES 1 THN 2016 TTG PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS

Jaksa Agung diminta mendahulukan prosesadministrasi Pemerintahan sesuai ketentuanUU 30 thn 2014 ttg Adpem sebelummelakukan penyidikan atas laporan masyarakatyang menyangkut penyalahgunaan wewenangdalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

PERPRES 3 THN 2016 TTG PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS

Dalam hal laporan dan/atau pengaduan darimasyarakat yang disampaikan kepada Kejagung atau Polri meneruskan/ menyampaikan kepada pimpinankementerian/lembaga, kepala daerahuntuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutpenyelesaian dalamjangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejaklaporan masyarakat diterima

Dalam hal pemeriksaan awal ditemukan indikasi penyalahgunaanwewenang, pimpinan K/L/D meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan/audit lebihlanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

PERAN APIP DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

PERPRES 16 THN 2018 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

➢ Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajibmelakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasamelalui aparat pengawasan internal padaKementerian/Lembaga/Pemerintah Daerahmasing-masing.

➢ Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatanaudit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/ataupenyelenggaraan whistleblowing system

➢ Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dimulai sejakperencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia,pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasameliputi :a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;b. kepatuhan terhadap peraturan;c. pencapaian TKDN;d. penggunaan produk dalam negeri; e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha

kecil; danf. Pengadaan Berkelanjutan.

➢ Masyarakat menyampaikan pengaduankepada APIP disertai bukti yang faktual,kredibel, dan autentik.

➢ Aparat Penegak Hukum meneruskanpengaduan masyarakat kepada APIP untukditindaklanjuti.

➢ APIP menindaklanjuti pengaduan sesuaikewenangannya.

➢ APIP melaporkan hasil tindak lanjutpengaduan kepada menteri/kepalalembaga/kepala daerah

LINGKUP KEMITRAAN

▪ E-probity audit

▪ E-pengaduan

▪ Whistleblowing System

▪ Forum diskusi audit

▪ Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa khusus untuk auditor

APIP LKPP

LINGKUP PENGAWALAN PENGADAAN B/J DI PROVINSI BANTEN

1. TAHAP PERENCANAAN

2. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN

3. TAHAP PROSES PENGADAAN

1. TAHAP PERENCANAAN

a. Ikut serta dalam penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa(SHSBJ), yg merupakan pedoman dan acuan bagi SKPD dalammenyusun RKA/ DPA. Hal ini untuk memberikan keyakinan bahwaanggaran untuk PBJ telah diakomodir dan telah memiliki dasarhukum yang jelas.

b. Ikut serta mendampingi Tim Anggaran dalam pembahasan RKA/DPA baik dengan SKPD maupun dengan DPRD.

c. Fungsi dan peranan APIP adalah untuk memberikan saran danmasukan, berupa :

▪ Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya

▪ Masalah Pemaketan Pekerjaan

▪ Ketersediaan anggaran dan kesesuaian besaran biayaperencanaan, pelaksanaan pengawasan agar sesuai ketentuan

1. TAHAP PERENCANAAN (Lanjutan)

d. Ikut serta memberikan arahan/ sebagai nara sumber dalam rapatevaluasi kegiatan :

▪ Tingkat Kota yang diadakan setiap triwulan

▪ Tingkat SKPD ( Sesuai dengan permintaan dari SKPD ) Umumnyadiadakan pada SKPD yang mempunyai kegiatan, dana dan resikoyang besar, seperti DPU, Diknas, DKK, dll

e. Melakukan Probity Audit, dengan tujuan :

▪ Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektifitas hasilaudit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan padaperaturan dan prosedur pengadaan barang/jasa.

▪ Memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi danefektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta mewujudkantransparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa

2. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN

a. Memberikan saran dan masukan dalam rapat-rapatpersiapan pelaksanaan pekerjaan.

b. Memberikan saran terhadap pelaksanaan pekerjaan,terutama penangan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

c. Memberikan saran dan solusi terhadap pekerjaan yangberpotensi terjadinya putus kontrak atau kontrak yangdilakukan perpanjangan waktu atau perpanjangan waktuyang melewati tahun anggaran.

d. Ikut terlibat dalam penerbitan Perwako No. 59 Tahun 2015tentang Perpanjangan Waktu yang melewati tahun anggaran.

3. TAHAP PROSES PENGADAAN

a. Melakukan pemeriksaan dan memberikan jawaban/ saranatas pengaduan atau sanggahan terhadap proses pengadaanbarang dan jasa yang disampaikan oleh penyedia jasakonstruksi atau masyarakat

b. Melakukan tindakan tegas terhadap kontrak yang putuskontrak akibat kelalaian sendiri (wan prestasi) sesuai amanatPer LKPP No. 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan mengeluarkansurat rekomendasi pelaksanaan black list terhadapperusahaan wan prestasi akibat kelalaian kontraktor.

DAFTAR PENYELESAIAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG MASUK

KE INSPEKTORAT

1. Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Di Cisiih

PENGADUAN PENYELESAIAN

Pengaduan dari PT. Sumber Agung Pertamaa. Registrasi ulang Sertifikasi Badan Usaha (SBU) PT.Agya

Karunia Abadi, berlaku sampai dengan 7 Mei 2018 ,sedangkan kualirikasi dmuali tanggal 7 s.d 9 mei 2018dan pengajuan perpanjang SBU baru dilakukan padatanggal 15 Mei 2018.

b. Persyaratan jabatan pelaksana lapangan, an AgungKurnia dan Gilang Adji P berupa SKA pelaksana ahlisumber daya air, sedangkan dalam persyaratan SKT(TS030) pelaksana jaringan Irigasi.

c. Data pengalaman pekerjaan disebutkan pernah menjadipelaksana pekerjaan konstruksi rehabilitasi Jaringanirigasi Cilemer Tahun 2013 dan Di Cimangnyagray,namun hasil klarifikasi tidak benar.

d. Pada jabatan komisaris atas Muhamad Rizki hp tidakmelampirkan NPWP sebagaimana dipersyaratkan dalamLembar Data Kualifikasi.

e. Pada fasilitas peralatan disebutkan mobil pickup 2 unittahun pembuatan 2011, sedangkan dalam STNK terteratahun 2012 dan alat Concrete Mixer mencantumkanmerek dongfeng, sedangkan pada bukti foto merekgozila.

Berdasarkan Surat dari Dinas PUPR Nomor 602/20.8/PSPA/PUPR/2018 dan Nomor 610/105.1-DPUPR/2018 bahwaPekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan DI Cisiih denganpemenang lelang a.n PT AGYA KARUNA ABADI yang telahditetapkan oleh pokja 471 berpotensi gagal lelang danmenyarankan kepada Pokja untuk melakukan evaluasi ulang.Dan sampai sekarang hasil evaluasi ulang telah disampaikankepada DInas PUPR

2. Paket Pekerjaan Tanjung Lesung-Sumur

PENGADUAN PENYELESAIAN

Berdasarkan Surat dari Dinas PUPR Nomor 027/1303-Adpem/2018 bahwa Pekerjaan Pembangunan Ruas JalanTanjung Lesung – Sumur dengan pemenang lelang a.n PTYASUBA yang telah ditetapkan oleh pokja 523 berpotensigagal lelang dengan alasan sebagai berikut :

Ketidakcocokan Kop Surat dan isi Surat pernyataan personilinti yang berstatus pegawai tetap atas nama EndangSuherlan (GS), Aminudin (QC), Ferdi Chaerul dan Eman(Pelaksana Lapagan), Abdul Majid (K3) dan Beni (admistrasi).Pernyataan personil ini merupan persyaratan wajib padadoumen lelang yang harus diperbaharui dengan benar dantidak ada unsur pemalsuan dokumen

Saran dari Tim Inspektorat :1) Pokja diminta untuk mevertikasi ulang kesalahan

tersebut2) Meminta surat pernyataan diatas materai kepada para

personil tenaga ahli tyersebut bahwa terjadi kesalahanpengetikan

3. Paket Pembangunan Ruas Jalan Picung - Munjul

PENGADUAN PENYELESAIAN

Berdasarkan Surat dari PT. Karya Inti Sukses SejahteraNomor 001/SS_KISS/2018 bahwa Pekerjaan PembangunanRuas Jalan Picung - Munjul dengan pemenang lelang a.n PTSadar Karya Dinamis yang telah ditetapkan oleh pokja 525memberikan sanggahan sebagai berikut :

1) PT Sadar Karya Dinamis berdasarkan database LPJKNasional tercatat memiliki NPWP 66.101.846.5-445.000 dengan alamat badan usaha dia Taman KopoKabupaten Bandung, sedangkan dalam lelang do portalLPSE Provinsi Banten tercatat memiliki NPWP31.156.881.0-424.000.

2) PT Sadar Karya Dinamis masuk dalam daftar hitam(blacklist) oleh PDAM Surabaya.

Saran dari Inspektorat :1) Pokja diminta untuk berkonsutasi dengan LKPP2) Hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh pokja kepada

LKPP menghasilkan bahwa lelang tersebut dinyatakangagal

3) Pokja diminta untuk mengevaluasi kepada CalonPemenang I dan 2

4) Setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja dan berdasarkanketerangan dari Dinas PUPR bahwa pada perusahaanPT. KISS terdapat personil yang bekerja sebagai TKS diDinas PUPR, dan lama pengakatan personil sebagai GSkurang dari yang disyaratakan, dengan Surat Pengantardari Kepala Biro Adminitrasi Pembangunan Nomor :027/1596-ADPEM/2018, tanggal 09 Juni 2018

5) Sebelum ada jawaban hasil evaluasi dari pokja olehdinas PUPR. Dinas PUPR telah mengirimkan suratNomor : 602.3/123.3.DPUPR/2018. Tanggal 10 Juli 2018perihal Penetapan Pemenang Paket Pekrjaan tersebut.

4. Paket Pembangunan Ruas Jalan Pontang-Kronjo-Mauk

PENGADUAN PENYELESAIAN

Berdasarkan Surat dari PT. Hariyona Nomor 01-Hry/Sp-Lelang/V/2018 bahwa Pekerjaan Pembangunan RuasPontang – Kronjo – Mauk dengan pemenang lelang a.n PT.Karya Inti Sukses Sejahtera yang telah ditetapkan oleh pokja523 dengan materi pengaduan sebagai berikut :1) PT. Karya Inti Sukses Sejahtera sedang bermasalah

hukum di Kejaksaan Tinggi terkait dengan dugaantindak pidana korupsi pada pengendalian banjir sungaiCilemer dengan nilai kontrak Rp.16.091.226.000,00.

2) Pada penawaran PT. Karya Inti Sukses Sejahtera 90%,sedangkan dalam persyaratan 90,000%

3) PT. Karya Inti Sukses Sejahtera menjadi pemenang saatlelang ada proses upload ulang dengan waktu 3 hari,namun sebelumnya di awal lelang hanya terdaftarnamun tidak mengajukan penawaran dan ikut padasaat upload ulang saja.

4) PT. Karya Inti Sukses Sejahtera mengajukan dibawahHPS, yaitu Rp.8.356.046 x 3 Npt atau sebesar Rp.25.068.135.000 dari yang seharusnyaRp.27.711.439.000,00.

Penyelesaian :1) Pokja diminta untuk koordinasi dengan tim kejaksaaan,

setelah deilakukan oleh Pokja bahwa perusahaantersebut belum ada ketetapan hukum atau Incrah makadisaranakan kepada perusahaan tersebut untukmeminta surat dari pengadilan

2) Telah dilakukan perhitungan bareng dengan inspektoratbahwa hanya kesalahan koma saja

3) Tidak berdasar karena PT KISS telah mendaftar di pakettersebut, sehingga apabila dilakukan penawaran ulangberhak untuk mengajukan penawaran

4) Setelah dilakukan klarifikasi di system LPSE PT. KISSmelampirkan pengalaman juga di paket jalan senilai Rp.13.000.0000.000

5) Hasil akhir bahwa PT. KISS ditetapkan sebagaipemenang dan pengaduan yang disamapaiakan oleh PT.Hariono tidak berdasar

5. Paket Penanganan Sungai Cibunuangeun

PENGADUAN PENYELESAIAN

Berdasarkan Surat dari Majelis Pimpinan Pusat ForumInformasi Kajian Invesigasi dan Hukum tertanggal 17 Mei2018 bahwa Pekerjaan Penanganan Sungai Cibinuangeundengan pemenang lelang a.n PT. Mahkota Ujung Kulon yangtelah ditetapkan oleh pokja 467 dengan materi pengaduansebagai berikut :PT. Mahkota Ujung Kulon tidak melampirkan kemampuandasar sebesar Rp. 6,419,444,000,00 dari HPS yangditetapkan sebesar Rp7,693,400,923,69

Setelah dilakukan klarifikasi dengan Tim Inspektorat diBawah IRBAN II, Pt. Mahkota Ujung Kulon tidak benarkarena PT. Mahkota Ujung kulon melapirkan pengalamansenilai Rp. 10.275.000.000,- pada paket pekerjaanPenanganan Sungai Cilemer tahun 2017 sehinggapengaduan tidak dapat diterima dan PT. Mahkota UjungKulon ditetapkan sebagai pemeneng

6. Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Cisekut Sobang Tela

PENGADUAN PENYELESAIAN

Berdasarkan pengaduan Nomor084/SP.Pengaduan/PL/VI/2018 materi : PT. Karya KamefadaWijaya Indonesia tidak mencantumkan pekerjaan sedangberjalan (kosong) yang berakibat pada perhitungan SisaKemampuan Paket (SKP)

Saran dari Inpsektorat antara lain :Meminta kepada Pokja untuk mngklarifikasi kembalipengalaman perusahaan tersebut kepada perusahaanDan Dinas PUPR telah melayangkan surat Nomor : 620/125-1/PJUS-DPM/DPUPR/VII/2018. Perihal evaluasi PaketPekerjaan Cisekut Sobang Tela yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang.

Seharusnya yang mengirimkan surat itu dari Kepala DinasSelaku Pengguna Anggran dan memint akepada Pokja untukmengggalkan lelalng terlebih dahulu dan terus memintakepada pokja dilakukan evaluasi ulang atau lelang ulanng,hal ini sesaui dengan Perpes no 70 tahun 2012 dan PerkaLKPP Nomor 6 tahun 2012 Bahwa yang memutuskan untukevaluasi ulang bukan dari PPK tapi dari PA

Terima KasihBiro Administrasi Pembangunan Daerah