1. Pengertian Kemitraan Kemitraan sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsif saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Pembinaan dan pengembangan UKM, Koperasi dan Pertanian oleh BUMN dapat berupa pinjaman modal, penjaminan dan investasi dan atau pembinaan teknis dalam bentuk hibah khusus untuk membiayai pendidikan dan latihan, pemagangan, promosi, pengkajian dan penelitian.

2. Prinsip dan Dasar Kemitraan Prinsip : 1. Saling membutuhkan 2. Saling mendukung dan menguatkan 3. Saling menguntungkan Dasar : 1. Adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yng akan bermitra 2. Adanya persoalan intern dan ekstern usaha yang dihadapi dalam mengembangkan usaha. Kegiatan yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang nyata yang bersifat Mutual benefit(sama sama diuntungkan) bagi pihak-pihak yang bermitra

3. Manfaat Kemitraan Manfaat : a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan uasaha kecil d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional e. Memperluas kesempatan kerja

f. Meninkatkan ketahanan ekonomi nasional diharapakan ada pembagian keuntungan dari masing-masing pelaku yang bermitra, sehingga terjadi peningkatan pendaatan dan kesejahteraan bagi pengusaha kecil.

4. Pola Kemitraan Menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu : (1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, (4).Keagenan, dan (5).Waralaba. Pola pertama, yaitu inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Pola kedua, yaitu subkontrak merupakan hubungan kemitraan UKM dan Usaha Besar, yang didalamnya UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di mana Usaha Besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini Usaha Besar memberikan bantuan berupa

kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan. Pola ketiga, yaitu dagang umum merupakan hubungan kemitraan UKM dan Usaha Besar, yang di dalamnya UB memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar. Pola keempat, yaitu keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan Usaha Besar, yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Besar sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Pola kelima, yaitu waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini Usaha Besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Kemitraan dengan Usaha Besar begitu penting buat pengembangan UKM. Kunci keberhasilan UKM dalam persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan-

perusahaan yang besar. Pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar. Dengan kemitraan UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Disamping itu, kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dan Usaha Besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembangnya UKM di Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari Usaha Besar yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha. Sedangkan dalam pola kemitraan peternakan biasanya dikenal 3 pola kemitraan tradisional yaitu : 1. Sistem Tunda Jual Gaduhan Pola tradisionil atau gaduhan merupakan pola kemitraan yang telah lama berkembang dan dilakukan oleh masyarakat peternak di pedesaan, baik untuk ternak besar maupun ternak kecil. Pola gaduhan ini sampai saat ini masih banyak dilakukan peternak di pedesaan bekerjasama dengan pemilik modal. Dalam pola ini pemilik modal membeli ternak kecil atau besar yang diserahkan kepada peternak untuk dipelihara dengan baik. Ternak yang diserahkan ini terutama adalah ternak induk betina, sehingga akan berkembang atau mampu beranak. Sistem

pembagian keuntungan adalah dengan sistem maro atau pola bagi hasil 50:50 untuk anakan yang dihasilkan atau atas dasar kesepakatan. Induk ternak masih tetap menjadi pemilik modal dan tetap dipelihara oleh peternak sampai berkembang biak kembali.

2. Pola Bagi Hasil Dalam sistem tunda jual dengan pola bagi hasil yang dilakukan dengan sistem kemitraan dan biasanya dilakukan untuk ternak potong. Pemilik modal menyerahkan bibit ternak potong (bakalan) kepada peternak. Peternak memelihara ternak sampai kondisi siap potong atau siap jual. Peternak hanya menyiapkan kandang pemeliharaan dan menyediakan pakan ternak. Pola ini sering pula disebut penggemukan sapi potong. Setelah ternak siap potong pada umur tertentu ternak dijual di pasaran atau pemilik modal membeli kembali ternak siap potong tersebut. Harga ternak atas dasar harga pasaran atau atas dasar kesepakatan bersama sebelumnya. Pembagian keuntungan didasarkan atas harga pembelian bibit ternak bakalan dan harga jual ternak tersebut. Selisih nilai jual dan beli tersebut dibagi antara peternak dan pemilik modal. Besar bagi hasil didasarkan atas kesepakatan, antara lain 50:50, 60:40 dan 70:30 untuk peternak dan pemilik modal. Di samping bibit ternak, dalam pemeliharaan intensif pemilik modal dapat menyediakan sarana produksi ternak yang penting, seperti vitamin dan obat-obatan serta konsentrat, sedang pakan disediakan oleh peternak. 3. Pola Kemitraan dengan sistem kredit Pola kemitraan peternak dengan sistem kredit berkembang dengan adanya program Bantuan langsung Masyarakat (BLM), Bantuan Pinjaman langsung Masyarakat dan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Di dalam pola ini peternak memperoleh bibit bakalan atau induk ternak bunting dengan harga yang diketahui bersama dan dihitung sebagai pinjaman kredit biasanya lewat bank. Peternak mengembalikan

pinjaman kredit dengan membayar pokok dan bunganya dengan diangsur dalam jangka waktu tertentu. Bunga pinjaman biasanya atas dasar bunga komersial yang dihitung system flat atau menurun.

5. Permasalahan Pada Kemitraan Kegagalan kemitraan pada umumnya disebabkan oleh fondasi dari kemitraan yang kurang kuat dan hanya didasari oleh belas kasihan semata atau atas dasar paksaan pihak lain, bukan atas kebutuhan untuk maju dan berkembang bersama dari pihak-pihak yang bermitra. Kalau kemitraan tidak didasari oleh etika bisnis (nilai, moral, sikap, dan perilaku) yang baik, maka dapat menyebabkan kemitraan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berjalan tidaknya kemitraan usaha, dalam hal ini antara UKM dan Usaha Besar, tergantung pada kesetaraan nilai-nilai, moral, sikap, dan perilaku dari para pelaku kemitraan. Atau dengan perkataan lain, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesetaran budaya organisasi.