PENGGUNAAN METODE ISTISHLAHI MAQOSHIDI DALAM …

Abd Wahid Penggunaan Metode Istishlah…..

21 | Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman

Volume 3 Nomer 1 Marer 2020 e-ISSN 2620-5122

PENGGUNAAN METODE ISTISHLAHI/MAQOSHIDI DALAM

ISTIMBATH HUKUM FIQH

Abd Wahid

[email protected]

STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan

JL. KH. Mohammad Cholil, No. 6, Demangan Barat, Demangan, Kec.

Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69115

Astrack : This research tries to answer various problems in

making sharia law ’in Islam. Islamic sharia is intended to

realize the benefit (mashlahah) of human beings born and

inwardly, the world and the hereafter. From this study the

authors conclude that maqashid al shari'ah cannot be

separated from nushush al shari'ah, because maqashid al

shari'ah cannot be realized without nushush al shari'ah. On

the other hand nushush al shari'ah in its interpretation and

explanation the meaning must pay attention to maqashid al

shari'ah, so that the legal provisions which are extracted

from it are not only textual, but also contextual. Maqashid

al shari'ah is not only important to pay attention to in

interpreting texts, but it is also very necessary to explore

the shariah law that does not have a direct reference to the

text. Istimbath methods such as istihsan, mashlahah

musrsalah and ‘urf basically refer to maqashid al shari’ah

Keywods; Methode, syaria law

A. Pendahuluan

Para ‘ulama’ sepakat, bahwa tindakan manusia baik berupa

perbuatan maupun ucapan, dalam hal ibadah maupun mu’amalah,

berupa tindakan pidana ataupun perdata telah terdapat segala

hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia itu.

Hukum-hukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas

dan ada kalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil

mailto:[email protected]




dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahami hukum yang

disebutkan pertama tidak diperlukan proses ijtihad (istimbath),

tetapi cukup diambil begitu saja dan diamalkan apa adanya , karena

memang sudah jelas dan tegas disebut oleh Allah SWT melalui

wahyu murni ) النصوص المقد سة ).

Adapun untuk mengetahui hukum islam dalam bentuk kedua

diperlukan upaya sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk

menggali( الاستنباط ) hukum yang terdapat dalam nash melalui

pengkajian yang mendalam berdasarkan metode istimbat yang

relevan .1

Kebutuhan bagi tersedianya metode istimbath hukum sederhana

dan yang siap pakai adalah cukup mendesak. Hal ini karena

banyaknya kasus-kasus fiqh baru yang tidak mudah ditemukan

jawabannya dalam kitab-kitab fiqh keislaman klasik. Untuk

menangani kasus-kasus baru tersebut dikalangan masyarakat,

seperti pada organisasi-organisasi keagamaan Islam atau di

Pondok-pondok Pesantren yang kerap menyelenggarakan kajian

masalah-masalah keislaman ( bahtsul masail diniyah) biasanya

telah memiliki patokan/pedoman.

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam

kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur

Ilhaq al masail binadhoiriha ( mempersamakan masalah-masalah

yang tengah dibahas dengan persamaannya yang terdapat dalam

kitab) yang dilakukan secara jama’i (kolektif), dilakukan dengan

mempertimbangkan , mulhiq, mulhaq dan mulhaq bih.

Namun jika kasus fiqh tersebut tidak bisa dilakukan dengan

prosedur ilhaq karena tidak adanya mulhiq, mulhaq dan mulhaq

bih sama sekali didalam kitab , maka dilakukan istimbath secara

jama’i. Metode yang biasa dipergunakan dalam melakukan

1 H. Aliddin Koto, MA.Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah pengantar).Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2004, hal 1.




istimbat jama’i adalah; Metode Bayani, metode Qiyasi dan metode

istishlahi/maqosidi.2

Tulisan ini akan mencoba membahas dan mengkaji penggunaan

salah satu dari metode tersebut, yaitu khususnya metode Istishlahi

atau yang juga dikenal metode maqosidi.

A. Sumber-sumber hukum Islam ( Dalil-dalil Syar’i)

Berdasarkan kesepakatan Jumhur al ‘ulama’, bahwa dalil syara’

yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan

dengan perbuatan manusia itu ada empat, antara lain ; al Qur’an,

kedua al Sunnah, ketiga al Ijma’ dan keempat al Qiyas.

Bukti penggunaan empat dalil tersebut adalah firman Allah surat

an-Nisa’ :59 :

ئ فردوه يها الدين امنوا اطيع الله اواطيع الرسول واولى امرمنكم فان تنزعتم فى شيياا

إلى الله والرسول

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah dan ta’atilah

Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah ( Al Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), (An Nisa’ : 59).

Perintah menta’ati Allah dan Rasul Nya, yaitu perintah mengikuti a

Qur’an dan al Sunnah. Perintah mengikuti ulil amri (pemimpin)

diantara umat Islam ialah perintah mengikuti hukum yang telah

disepakati oleh para mujtahid,’. Sedangkan perintah

mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan

Rasul Nya ialah perintah mengikuti kiyas ( selama masalah itu

tidak terdapat nash atau kesepakatan diantara mujtahid.3

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa banyak juga

ulama’ yang menemui kesulitan untuk menetapkan hukum jika

hanya merujuk kepada empat sumber. Oleh karenanya mereka

2 Ishomuddin, ahmad. Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah.Jakarta, 2015, hal 52-61. 3 Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh, Dar al Qolam. Mesir: Cet. 12, 1978, hal 21.




meneliti kembali nash-nash syari’at dan dari sana merumuskan lagi

kaidah atau teori-teori lain. Dengan cara ini lahirlah metode

istimbath hukum selain empat sumber yang disebut diatas, dan

sumber-sumber inilah kemudian yang disebut sebagai dalil hukum

syar’i (metode istimbath hukum syar’i) yang diperselisihkan,

seperti Istihsan, Istishlah, Urf, Syar’u man Qoblana, Sadz al

dzari’ah, dan Qoul al Shohabah.4

B. Metode istishlahi /Maqoshidi sebagai metode istimbath

Maqoshid al syari’ah ( tujuan dari pensyari’atan hukum islam ),

ialah, makna dan tujuan-tujuan yang menjadi perhatian syara’

didalam semua hukum-hukumnya, atau pada sebagian besar

hukum-hukumnya atau tujuan akhir dari pensyari’atan hukum dan

rahasia-rahasianya yang terkandung dalam setiap penetapan

hukum.

Mengetahui maqoshid al syari’ah merupakan suatu keniscayaan.

Bagi seorang mujtahid diperlukan ketika melakukan istimbath dan

upaya memahami nash, dan diperlukan bagi selain mujtahid agar

dapat mengetahui rahasia-rahasia pensyari’atan hukum.5

Berdasarkan hasil penelitian terhadap nash-nash tasyri’ ( al qur’an

dan al sunnah ), hukum-hukum syar’i, alat-alat dan hikmahnya

para fuqoha’ menyimpulkan, bahwa tujuan umum dari syari’at

islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, lahir dan

batin, dunia dan akhirat.6

Syekh Wahbah Zuhaili juga menulis, bahwa tujuan umum dari

pensyaria’tan hukum islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan

manusia dalam kehidupannya dengan menarik manfa’at terhadap

mereka dan menolak bahaya bagi mereka.7. Karena itu maqoshid al

syari’ah tidak bisa dipisahkan dari nushus al syari’ah, bahkan

maqoshid al syari’ah tidak terwujud tanpa nusus al syari’ah.

Dipihak lain nushus al syari’ah dalam penafsiran dan penjelasan

maknanya harus memperhatikan maqoshid al syari’ah sehingga

4 Koto, Alaiddin,Op.cit hal 60 5 Al-zuhaili,Wahbah.Al wajiz fii ushul al-fiqh.Damaskus, Hal. 217 6 Ishomuddin, ahmad. Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah.Jakarta, 2015,hal. 61 7 Al-zuhali,Wahbah,Op.cit, hal 217




ketentuan hukum yang digali dari padanya tidak hanya bersifat

tekstual, tetapi juga kontekstual.

Maqoshid al syari’ah tidak hanya penting diperhatikan dalam

menafsirkan nash, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk menggali

hukum syar’i yang tidak memiliki acuan nash secara langsung.8

C. Dalil-dalil yang merujuk pada maqoshid al syari’ah

Beberapa dalil skunder ( yang statusnya diperselisihkan ulama’)

yang pada hakekatnya merujuk pada maqoshid al syari’ah, anatara

lain : Istihsan, Mashlahah Mursalah dan al ‘Urf. Jadi

penggunaan istihsan, mashlahah mursalah dan ‘urf tidak bisa

terlepas dari maqoshid al syari’ah. Metode tersebut dalam

pengetrapannya harus memperhatikan maqoshid al syari’ah.

1. Istihsan

Istihsan merupakan salah satu dalil syara’ skunder yang

mengacu pada maqoshid al syari’ah. Istihsan dalam pengertian

sederhana ialah kebijakan mujtahid yang menyimpang dari

ketentuan al qiyas yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum

umum.9

Abdul Wahhab Khallaf mendifinisikan istihsan, ialah ;

Beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan kias yang

nyata kepada kias yang samar atau dari hukum umum kepada

perkecualian karena ada kesalahan pemikiran yang kemudian

memenangkan perpindahan itu.10

Jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua dalil kiyas, yang

satu jali dan yang lain khofi, maka pada dasranya mujtahid

harus berpegang pada dalil yang rajih, yaitu kiyas jali. Namun

atas pertimbangan-pertimbangan (dalil ) tertentu, mujtahid bisa

meninggalkan kiyas jali yang rajih dengan mengambil kiyas

8 Ishomuddin, ahmad Op.cit ,hal. 62 9 Ishomuddin, ahmad. Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah.Jakarta, 2015, hal 62 10 Wahhab Khallaf,Abdul.Ilmu Ushul Fiqh, Dar al Qolam. Kairo Mesir. 1979, hal 79.




khafi yang marjuh. Cara kerja inilah yang dikenal dengan

istihsan.

Begitu juga jika seorang mujtahid dihadapkan pada dua

ketentuan hukum , yang satu hukum kulli dan yang lain hukum

juz’i-istitsna’i, kemudian mujtahid mengambil hukum yang

juz’i- istitsna’i dan meninggalkan hukum kulli atas dasar

pertimbangan kebutuhan (dlarurah atau hajah), ini juga disebut

istihsan. Contoh, dalam hukum(ketentuan) umum ditetapkan,

bahwa obyek transaksi ( ma’qud ‘alaih) harus berupa sesuatu

yang telah nyata ada. Akan tetapi dari ketentuan hukum ini ada

beberapa transaksi yang dikecualikan atas dasar kebutuhan

masyarakat , seperti; ijarah, salam, istishna’, dan lain-lain.

Imam Abu al hasan al karkhi mengemukakan definisi yang

lebih luas, bahwa Istihsan ialah : Penetapan hukum dari

seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang

dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah

yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang

menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.11

Definisi itu memberikan gambaran, bahwa istihsan apapun

bentuk maupun macamnya, terbatas pada masalah juz’iyah.

Dengan kata lain, seorang ahli fiqh dalam memecahkan

masalah juziyah itu terpaksa menggunakan dalil istihsan agar

tidak terjadi pemakaian kaidah kiyas secara berlebihan

(melampaui batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara’.

1.1. Kedudukan Istihsan

Kedudukan istihsan sebagai salah satu pertimbangan penetapan

hukum merupakan masalah khilafiyah (kontroversial), sebagian

menerima dan sebagian yang lain menolak. Imam madzhab

yang mengambil istihsan sebagai bagian dari metode istimbath

hukum yaitu Imam Hanafi dan Imam Malik. Bahkan imam

11 Abu Zahrah,Muhammad.Ushul Fiqh(Terjemah) Saefullah Ma’shum dkk.Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2011, cet. Ke 15,hal. 401.




Malik menilai, bahwa pemakaian istihsan itu merambah 90 %

dari seluruh ilmu (fiqh).

Sementara, Imam Syafi’i merupakan salah seorang mujtahid

yang menolak istihsan, beliau mengungkapkan :

من استحسن فقد شرع

( barang siapa yang menggunakan istihsan sebagai dalil,

berarti ia telah membuat-buat syari’at baru).

Disatu sisi murid-murid Abu Hanifah, seperti diceritakan imam

Muhammad bin Hasan tidak sejalan dengan gurunya( Imam

Abu Hanifah ). Istihsan dipandang tidak jelas kreterianya. Pada

dasarnya Imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil

kiyas, selama masih dipandang tepat. Namun jika pemakaian

dalil itu pada situasi tertentu dinilai kurang pas maka ia beralih

kepada dalil istihsan.12

Jumhur Ulama menerima dalil istihsan sebagai hujjah

syar’iyah, sementara golongan Syafi’iyah, Syi’ah dan golongan

dhohiriyah tidak mau menjadikan istihsan sebagai hujjah

syar’iyah.13 Walaupun demikian, istihsan dengan pengertian

diatas sesungguhnya secara defacto diamalkan oleh hampir

semua fuqoha’, termasuk Imam Syafi’i sendiri. Sedangkan

istihsan yang ditolak al Syafi’i adalah istihsan yang didasarkan

atas keinginan subyektif seseorang tanpa pijakan dalil yang

dapat dipertanggung jawakan. Sesungguhnya istihsan itu

mempunyai pijakan dalil yang muaranya tak lain untuk

memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia

sesuai dengan maqoshid al syar’i, sehingga dalam berbagai

kasus hukum penggunaan istihsan tidak dapat dihindari.14

Disinilah sebenarnya relevansi hubungan istihsan dengan

maqoshid al syar’i.

1.2. Pembagian istihsan

Ibnu al “Arobi membagi istihsan menjadi empat

macam, yaitu :

1. Meninggalkan dalil karena Urf;

12 Ibid, hal 401 13 Al-zuhaili,Wahbah.Al wajiz fii ushul al-fiqh.Damaskus, Hal. 90 14 Ishomuddin, ahmad. Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah.Jakarta, 2015, hal 63




2. Meninggalkan dalil karena Ijma’;

3. Meninggalkan dalil karena mashlahat dan

4. Meninggalkan dalil karena untuk merinankan dan

menghindarkan masyaqqat.15

Wahbah Zuhaily dalam al Wajiz membagi istihsan

menjadi enam bagian, yaitu : Al Nash, Al Ijma’, Al

Dlarurah, Al Qiyas Khofi, Al ‘Urf, dan Al Mashlahah 16

2. Mashlahah Mursalah

Berdasarkan penelitian empiris dan nash-nash al qur’an

maupun al Sunnah diketahui bahwa hukum-hukum syari’at

Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan

manusia.17 Allah SWT berfirman :

وماارسلناك الارحمة للعا لمين

Artinya : Dan tiadalah kami mengutus kamu , melainkan

untuk( menjadi) rahmat bagi semesta alam, (Al ambiya : 107).

2.1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Mashlahah berarti setiap hal yang baik dan bermanfa’at.

Mashlahah juga diartikan sebagai tindakan yang membawa

manfa’at. Seperti menuntut ilmu adalah maslahah, karena dapat

mendatangkan manfa’at. Sedangkan dalam terminologi ushuk

fiqh, maslahah adalah setiap hal yang menjamin terwujud dan

terpeliharanya maksud tujuan syari’ ( maqoshid al syari’ah),

yaitu menjaga keselamatan keyakinan agama, keselamatan

jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan

dan keselamatan harta benda.18

Dalam definisi yang lain, Mashlahah mursalah ialah,

mashlahah-mashlahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan

syari’at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang

khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan mashlah

tersebut.19

15 Abu Zahrah,Muhammad.Ushul Fiqh(Terjemah) Saefullah Ma’shum dkk.Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2011, cet. Ke 15,hal. 402 16 Al-zuhaili,Wahbah.Al wajiz fii ushul al-fiqh.Damaskus, Hal. 86 17 Abu Zahrah,Muhammad, Op.cit Hal. 423 18 Wahhab Khallaf,Abdul.Ilmu Ushul Fiqh, Dar al Qolam. Kairo Mesir. 1979, hal 197-205 19 Al-zuhaili,Wahbah, Op.cit hal 92.




Para ulama’ membagi mashlahah kedalam tiga bagian, yaitu :

Pertama, adalah mashlahah mu’tabarah, yaitu mashlahah yang

diapresiasi syari’ melalui nash al qur’an atau Sunnah, seperti

diharamkannya setiap minuman yang memabukkan. Kedua,

adalah mashlahah Mulgha, yaitu mashlahah yang dinafikan

oleh syari’ melalui nash al qur’an atau al Sunnah, seperti

penyamaan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan

anak perempuan yang dianggap sebagai mashlahah. Ketia,

adalah mashlahah Mursalah, yaitu mashlahah yang tidak

memiliki acuan nash, baik nash yang mengakui ataupun yang

menafikannya seperti penulisan dan penyatuan al qur’an dalam

satu mushhaf dan pencatatan pernikahan dan lain-lain.20

2.2. Syarat-syarat mashlahah Mursalah

Wahbah Zuhaily menetapkan syarat-syarat bagi mashlahah

Mursalah , yaitu :

1. Mashlah itu harus berkesuaian dengan yang menjadi

tujuan dari pembuat syari’ah

2. Memaslahatannya harus rasional

3. Harus berua mashlahah umum, bukan kemashlahatan

perorangan.21

2.3. Kedudukan/kehujjahan Mashlahah Mursalah

Para ulama’ berbeda pendapat tentang kebolehan berhujjah

dengan mashlahah mursalah. Golongan Syafi’iyyah, Syi’ah

dan Dhohiriyah menolak berhujjah dengan mashlahah

mursalah. Sedangkan yang membolehkan berhujjah dengan

mashlahah mursalah yaitu, antara lain golongan Malikiyah,

Hanafiyah dan Hanabilah.Ulama’ sepakat bahwa

Mashlahah Mursalah tidak dapat dijadikan hukum dalam

wilayah ibadah, sebab ibadah berbasis pada ketundukan

dan kepasrahan secara total, karena nilai mashlahahnya

tidak dapat di nalar akal pikiran manusia.

Sedangkan dalam wilyah mu’amalah, ulama berbeda

pendapat tentang kehujahan Maslahah Mursalah.22

20 Ishomuddin, ahmad. Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah.Jakarta, 2015, hal 64 21 Al-zuhaili,Wahbah, Op.cit hal 96




3. Al ‘Urf

Salah satu metode istimbath ( dalil syara’ skunder ) yang

merujuk pada maqoshid al syari’ah ( tujuan pensyari’atan

hukum ) adalah al ‘Urf.

‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi

tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan,

dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara’, tidak ada

perbedaan antara al ‘Urf dan adat. Adat perbuatan, seperti

kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar menukar

secara langsung tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan,

seperti kebiasaan manusia menyebut al walad secara mutlak

berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan.23

3.1. Pembagian ‘Urf

Para ulama’ membagi ‘urf dari segi wilayah berlakunya

kedalam dua bagian.

a. ‘urf ‘amm, yaitu urf yang berlaku pada seluruh atau

mayoritas umat manusia pada masa tertentu.

b. ‘Urf khashsh, yaitu urf yang berlaku pada masyarakat,

komunitas atau daerah tertentu pada masa tertentu.

Sementara dari segi kesesuaiannya dengan nash dan

prinsip-prinsip syari’at , urf dibagi menjadi dua

macam;

a. ‘Urf shoheh, yaitu urf yang tidak bertenangan

dengan nash al qur’an atau al Sunnah dan tidak

menghalalkan sesuatu yang haram atau

mengharamkan yang halal.

b. ‘urf fasid , yaitu urf yang bertentangan dengan nash

shorekh al qur’an atau Sunnah, menghalalkan yang

haram atau mengharamkan yang halal.

3.2. Kehujjahan Urf

Ulama’ sepakat bahwa ‘urf fasid tidak dapat dijadikan

acuan dalam penetapan hukum . Sedangkan ‘urf shoheh

diperselisihkan dikalangan mereka. Aimmah al madzahib al

22 Ishomuddin, ahmad. Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah.Jakarta, 2015, hal 64 23 Wahhab Khallaf,Abdul.Op.cit hal 89




arba’ah menjadikan ‘urf shahih sebagai acuan penetapan

hukum, tapi dengan kadar berbeda. Imam Madzhab yang

terkenal paling banyak menggunakan ‘urf adalah Imam Abu

Hanifah, Imam Malik , Imam Ahmad bin Hambal dan Imam

Syafi’i.24

Ada beberapa kaidah terkait dengan peranan ‘urf sebagai acuan

hukum, diantaranya :

المعروف عرفا كالمشروط شرطا25

Artinya : Sesuatu yang telah dikenal sebagai suatu kebiasaan,

sama halnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai syarat.

الثابت بالعرف كا لثابت بالنص26

Artinya : Sesuatu yang telah ditetapkan oleh ‘urf sama halnya

dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh nash

Disamping sebagai acuaan hukum, ‘urf juga dapat dijadikan

sebagai pertimbangan dalam menjabarkan ( tafsir ) ketentuan-

ketentuan hukum yang bersifat ijmali dan tidak memiliki

standar praktis. Dalam kitab al asbah wa al Nadhoir dikatakan

:

كل ما وردبه الشرع مطلقا, ولا صنا بطله فيه, ولا فى الغة, يرجع فيه الاالعرف27,

Artinya : Setiap sesuatu yang datang dari syari’ secara mutlaq

dan tidak ada batasan baginya, baik dalam syari’at maupun

dalam kebahasaan, maka sesuatu tersebut dikembalikan

kepada ‘urf.

Dengan menjadikan ‘urf sebagai saah satu acuan hukum, maka

hukum islam menjadi sangat dinamis. Sebab hukum dapat

24 Ibid, hal 90 25 Bin Muhammad al-Zarqa’,Ahmad.Syarh al Qowaid al-fiqhiyah.Damaskus: Dar al-Qolam,1989, hal 237 26 Aziz Muhammad Azzam,Abdul.Al Qowaid Al-Fiqhiyyah.Kairo:Dar Al-Hadist, 2005, hal 196 27 Al-Suyuthi.al-Asybah wa al-Nadhair(Qowait wafuru’ al fiqh al syafi’yah).Bairut:Dar al Fiqri,2009, hal 130.




berubah karena berubahnya ‘urf. Dalam kaidah ushul fiqh

dikatakan :

الاحكام المبنية على العرف تتفير بتفيره زمانا ومكانا28

Artinya : Hukum-hukum yang didasarkan pada tradisi bisa

berubah sebab perubahan waktu dan tempat keberadaan

tradisi tersebut.

Atas dasar uraian di atas, maka istimbat hukum berdasarkan

metode ‘urf masuk dalam lingkup ijtihad istishlahi. Ini artinya

menjadikan maslahah sebagai tujuan syari’at berkonsekwensi

logis pada keharusan memperhatikan ‘urf manusia, selama

tidak bertentanan dengan syari’at.29

D. Kesimpuln

Ijtihad dengan metode istishlahi ialah, ijtihad yang mengacu

pada maqoshid al syari’ah, yaitu tujuan umum dari

pensyari’atan hukum islam. Karena itu ia juga bisa disebut

ijtihad maqashidi. Bahwa syari’at Islam dimaksudakan untuk

mewujudkan untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahah)

manusia lahir dan batin, dunia dan akhirat. Maqashid al syari’ah

tidak bisa dipisahkan dari nushush al syari’ah, karena maqashid

al syari’ah tidak terwujud tanpa nushush al syari’ah. Dipihak

lain nushush al syari’ah dalam penafsiran dan penjelasan

maknanya harus memperhatikan maqashid al syari’ah, sehingga

ketentuan hukum yang digali dari padanya tidak tidak hanya

bersifat tekstual, tetapi juga kontekstua. Maqashid al syari’ah

tidak hanya penting diperhatikan dalam menafsirkan nash, tetapi

juga sangat dibutuhkan untuk menggali hukum syar’i yang tidak

memiliki acuan nash secara langsung. Metode istimbath

semacam istihsan, mashlahah musrsalah dan ‘urf pada

hakikatnya merujuk pada maqashid al syari’ah. Dengan

demikian tanpa maqashid al syari’ah metode-metode istimbath

tersebut tidak bisa berfungsi secara maksimal. Istimbath hukum

28 Wahab khallaf,Abdul,Op.Cit hal 91. 29 Ahmad Ishomuddin. Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah.Jakarta, 2015, hal 66




berdasarkan ‘urf masuk dalam lingkup ijtihad istishlahi, ya’ni

menjadikan mashlahah sebagai tujuan syari’at berkonsekwensi

logis pada keharusan memperhatikan ‘urf manusia, selama tidak

bertentangan dengan syari’at.




Daftar Pustaka

Abu Zahrah,Muhammad.2011.Ushul Fiqh(Terjemah) Saefullah Ma’shum

dkk.Jakarta:PT. Pustaka Firdaus

Al-Suyuthi.2009.al-Asybah wa al-Nadhair(Qowait wafuru’ al fiqh al

syafi’yah).Bairut:Dar al Fiqri

Al-zuhaili,Wahbah.Al wajiz fii ushul al-fiqh.Damaskus

Aziz Muhammad Azzam,Abdul.2005.Al Qowaid Al-Fiqhiyyah.Kairo:Dar

Al-Hadist

Bin Muhammad al-Zarqa’,Ahmad.1989.Syarh al Qowaid al-

fiqhiyah.Damaskus: Dar al-Qolam

H. Aliddin Koto, MA.2004.Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah

pengantar).Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada

Ishomuddin, Ahmad.2015.Materi Komisi Bahtsul Masail Diniyah

Maudlu’iyah(Muktamarke-33 Nahdlatul Ulama).Jakarta

Wahab Khallaf,Abdul.1978.Ilmu Ushul Fiqh, Dar al Qolam. Mesir: Cet.

12

Wahab Khallaf,Abdul.1979.Ilmu Ushul Fiqh, Dar al Qolam. Kairo Mesir

Documents

PENGGUNAAN METODE ISTISHLAHI MAQOSHIDI DALAM …