PENGUKURAN KINERJA K A B U P A T E N B I N T A N TAHUN …bintankab.go.id/master/wp-content/uploads/2015/09/PENGUKURAN-KNRJ... · pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar

PENGUKURAN KINERJA K A B U P A T E N B I N T A N

TAHUN ANGGARAN 2014 KABUPATEN : BINTAN TAHUN ANGGARAN : 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama

Menurunnya persentase perselisihan antara umat beragaman

100% 100% 100

2 Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 5,00%.

Tingkat partisipasi angkatan kerja 69,22% 83,43% 120,53

Persentase pencari kerja yang ditempatkan

56,62% 56,87% 100,44

Rasio Penduduk yang Bekerja

0,95% 0,94% 98,95

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

12% 83,33% 694.42

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

2,86% 100% 3,50

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

6,67% 100% 1,50

Rasio lulusan DIV/S1/S2/S3 per 10.000 penduduk

235 168,65 71,77

Rasio ketergantungan 45% 49% 108,89

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % 1 2 3 4 5 6

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM

6.494 Orang 6.980 Orang 107

Jumlah wirausaha/industri kecil yang diberikan insentif

250 Orang/kelompok - -

3 Terpenuhinya standar aturan ketenagakerjaan

Persentase kasus PHK yang terselesaikan

90% 100% 111,11

Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan kematian

<1 0,08 8

Besaran pemeriksaan perusahaan

82% 27,6% 33,66

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

100% 95% 95

Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan

90% 100% 90

Angka perselisihan pengusaha-pekerja per tahun

6,90% 11% 159,42

Tingkat pengangguran terbuka 8,50% 5,18% 60,94

Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

95% 95,44% 100,46

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

90% 55% 61,11

Terpenuhinya APK PAUD 33,9% 57,89% 170,77


4 standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah

Rasio guru murid PAUD 1 : 9 1 : 13 105,80

Indeks Pendidikan 83,21% 86,01% 103,36

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

8,22% 9,01% 109,61

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Dasar)

99,50% 99,98% 100,48

Rasio anak perempuan terhadap Anak laki-laki ditingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang diukur dari angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki

95% 97% 102,11

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

106,50% 102,39% 96,14

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

93,50% 95,87% 102,53

Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A

24% 24% 100

Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B

21% 21% 100

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

93,75% 93,91% 100,17

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

67,30% 70,42% 104,64

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah dasar per 10.000 penduduk (Pendidikan Dasar)

61% 65,79% 107,85

Persentase SD-SMP yang memiliki 77% 76% 98,70


komputer yang bisa digunakan siswa untuk akses internet melalui komputer Rasio guru per murid SD/MI (Pendidikan Dasar)

1 : 13 1 : 13 100

Rasio guru per murid SLTP (Pendidikan Dasar)

1 : 12 1 : 12 100

Rasio guru per rombel di SD/MI

1 : 1,59 1 : 1,59 100

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah menengah per 10.000 penduduk (Pendidikan Menengah)

27% 34,50% 127,78

Rasio guru per murid SLTA (Pendidikan Menengah)

1 : 11 1 : 11 100

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata (Pendidikan Menengah)

0,37% 0,44% 118,69

Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Menengah)

45% 59,03% 131,18

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C

73,63% 85,26% 112.73

Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C

32% 32% 100

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C

60% 65,50% 109,17

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Kelautan dan Perikanan

1% 1% 100

Sekolah Menengah 1% 0% 0


Kejuruan Bidang Pelayaran Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pariwisata

1% 0% 0

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Perhotelan

1%

Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Mesin

1%

Angka Melek Huruf (AMH) 99,30% 98,98 99,68 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki- laki usia 15-24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf

103% 105,42 102,35

Jumlah organisasi pemuda 112 110 98,21 Jumlah kegiatan kepemudaan 21 20 95,24 Jumlah klub olahraga 378 378 100 Jumlah gedung olahraga 14 14 100 Jumlah organisasi olahraga 220 220 100

Jumlah kegiatan olahraga 14 14 100 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

11 11 100

Lapangan olahraga 22 22 100 Total guru bersertifikat profesi sesuai dengan kuota

784 868 110,71

Persentase total guru bersertifikat profesi dari kuota yang tersedia

100% 100 100

Persentase guru TK bersertifikat profesi

0,89% 9,40 1.056

Persentase guru SD bersertifikat profesi

70,791% 41,27 58,30


Persentase guru SLTP bersertifikat profesi

17,22% 40,47 235,02

Persentase guru SLTA dan SMK bersertifikat profesi

11,10% 36,10 325,23

Persentase pengawas bersertifikat profesi

80% 100 125

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SD

95% 85,30 89,79

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SMP

100% 90,50 90,50

Persentase Kelayakan Guru Mengajar SLTA

100% 83,27 83,27

Angka kelulusan SD 100% 100 100 Angka kelulusan SLTP 99% 99,95 100,96 Angka kelulusan SLTA 99,70% 99,47 99,77 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

46% 85 184,78

5 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah.

Jumlah grup kesenian (yang dibina) 13 32 246 Jumlah gedung kesenian 3 4 166 Jumlah karya seni budaya yang Memperoleh perlindungan hak Kekayaan intelektual

3 0 0

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

6 12 200

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

21 15 71,43

6 Terlindunginya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui Peraturan Daerah

Jumlah Perda perlindungan Benda, situs dan kawasan cagar budaya

1 0 0

Jumlah situs, benda dan kawasan 6 14 233


cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara Jumlah naskah sejarah/kuno yang diselamatkan dan dikelola

15 5 30

7 Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun

Jumlah koperasi/koperasi aktif 206/180 Unit 227/195 Unit 110/108 Persentase koperasi aktif 87,38% 85,90 98 Jumlah UMKM Aktif 1.527 Unit 1.675 Unit 110 Jumlah BPR/LKM aktif 3 Unit 3 Unit 100 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 16 Unit 15 Unit 94 Jumlah wirausaha yang akan dikembangkan/ difasilitasi melalui pola pengembangan wirausaha lainnya

250 Orang 500 Orang 200

Jumlah wirausaha baru yang akan dikembangkan

45 Orang 92 Orang 204

Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor wirausaha dan UKM

6.494 Orang 6.980 Orang 107

Jenis barang beredar ber- SNI wajib yang diawasi

18 Jenis 112 Jenis 622

Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat

100% 100 100

Persentase masyarakat yang Memahami perlindungan konsumen

20% 72% 360

Prosentase isu/pengaduan konsumen yang ditangani

90% 100 111

Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB

24% - -

8 Meningkatnya unit usaha Industri Kecil dan Menengah

Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah

220 Unit 319 Unit 145


(IKM) sebesar 150% Jumlah unit usaha yang terkait dengan agroindustri dan industri hasil hutan

34 Unit 217 Unit 638,00

Jumlah unit usaha yang terkait dengan pengolahan limbah industri

1 Unit 1 Unit 100

Jumlah unit usaha yang terkait dengan industri kerajinan rumah tangga

14 Unit 52 Unit 371

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

54% - -

Jumlah wirausaha industri yang akan di berikan intensif

250 - -

Jumlah perijinan investasi yang dapat diproses dalam satu tahun

1.730 1.514 87,51

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi pemerintah

Ada Ada 100

Lama Proses Perizinan 3-14 Hari 3-14 Hari 100 Penyelesaian izin lokasi 100 100 100 Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)

125/12 171/12 139/141

Jumlah nilai investasi perusahaan berskala nasional (PMA/PMDN) USD

US$ 1.288 US$ 1.764 137

Rasio daya serap tenaga kerja 195 86,77 44,49 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN

304,16 Milyar Rupiah

1.457.589.688 0,47

Jumlah kegiatan promosi/pameran penanaman modal daerah di dalam negeri

5

Jumlah kegiatan 4


promosi/pameran penanaman modal daerah di luar negeri Jumlah perijinan non investasi yang dapat diproses dalam satu tahun

300 2.777 925,66

9 Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak di Kecamatan Bintan Pesisir, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Timur

Persentase pengembangan kawasan minapolitan

25%

10 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%

Jumlah pergelaran, pameran,festival Karya seni budaya dan film

1 10 1.000

Jumlah kunjungan wisatawan 580.000 502.270 86,59 Jumlah kunjungan wisatawan pada event pariwisata

33.700 Orang 99.879 Orang 296,38

Lama tinggal wisatawan (hari) Mancanegara dan Nusantara

3 3 100

Pengeluaran wisatawan (harian) Mancanegara (USD) dan Nusantara

USD900/Rp.4Jt Rp. 8,4 Juta 210

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

24% % %

Jenis, kelas, dan jumlah restoran 136 137 101 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/

hotel 41 42 101

11

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7.70% dan Nilai Tukar Petani dari 105% menjadi 114%.

Kontribusi sektor pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB

7,60% 5,70 75

Nilai tukar petani 112 109 97,32 Capaian produksi komoditi unggulan perkebunan (Karet,

25.298 Ton 112.157,50

Ton 443,34


Klp. Sawit, Kelapa, Cengkeh, Lada & jambu Mete) Volume Ekspor Produk Perkebunan 6.320 Ton 26.421 Ton 418,05 Nilai Ekspor Produk Pe.rkebunan

13.904 USD 424.417,5

USD 3.052,48

Capaian produksi komuditi holtikultura

15.571 Ton 44.509 Ton 285,84

Volume Ekspor Produk Hortikultura 592 Ton 97,6 ton 16,48 Nilai Ekspor Produk Hortikultura 4.121 USD 7.492,8 USD 181,81 Jumlah Produksi Peternakan 8.856 Ton 3.331 Ton 37,61 Nilai Produksi Hasil Peternakan

(Rp.juta) Rp.146.340 Rp.103.470 70,70

Ketersedian dan ketercukupan daging yang aman, sehat, utuh dan halal

4.616 Ton 4.175 Ton 90,44

Jumlah ternak yang diawasi 2.650 Ekor 2.795 Ekor 105,47 Presentase peningkatan produksi perkebunan

80 443,34 554,18

Presentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

80 286 357,5

Presentase peningkatan jumlah ternak yang diawasi/dipantau kesehatan hewannya

80 105 131,25

Presentase peningkatan produksi hasil ternak

80 37,61 47,65

Presentase volume peningkatan ketersediaan dan ketercukupan daging yang ASUH

80 90,44 113,05


Presentase volume ekspor produk tanaman pangan dan hortikultura

40 16,66 41,65

Presentase peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir dan pemasaran hasil pertanian

80 82,50 103,15

Presentase produksi padi atau bahan pangan lokal lain

80 210 262,5

Presentase rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan reboisasi

73,50 80,40 109,38

Presentase fungsi dan daya dukung 80 261,96 327,45 Presentase hutan lindung yang dikelola 80 100 125 Jumlah sarana dan prasarana pertanian, Perkebunan dan Peternakan

154 Unit 315 Unit 204,54

12 Meningkatnya rata – rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/hektar

25 Ton 53 Ton 212,00

Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)

21

Regulasi ketahanan pangan Ada Persentase ketersediaan pangan masyarakat

100%

Jumlah Lokasi Rawan Pangan 9 Jumlah petani dan nelayan yang terlatih

2.700

Jumlah petani yang memiliki Kemampuan teknis SL PHT

250

13 Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di

Jumlah Teknologi tepat guna yang ditemukan

6

Jumlah Kecamatan yang dimekarkan 6


masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku

Jumlah desa/kel yang dimekarkan

14 Desa dan 13 Kelurahan

Jumlah daerah bawahan yang ditetapkan tapal batas

10

Opini Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)

Masuk 10 Besar

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

100%

Sistim Informasi Manajemen Pemda 10 Persentase unit pelayanan Pemerintahan (Kecamatan/Desa Yang memiliki komputer dan bisa Mengakses internet melalui komputer

85%

Pemanfaatan sistem informasi Manajemen dalam Pengelolaan pemerintahan

Ya

Persentase/jumlah kasus hukum antar pemerintah yang diselesaikan

100%

Persentase/jumlah kasus hukum antar Pemerintah dengan pihak ketiga yang diselesaikan

100%

Persentase/ jumlah kasus hukum antar pemerintah dengan masyarakat yang diselesaikan

100%

Jumlah Ranperda yang diajukan 9 Jumlah Perda yang mendukung Iklim usaha

7


Persentase Ranpeda menjadi Perda yang disahkan

11 10 90,91

Luas LahanMilik Pemerintah Daerah

±415

Persentase Lahan Pemda yang Tidak bersertipikat dengan bersertipikat

30%

Jumlah sertifikat (persil) lahan pemda 50 Persentase lahan pemda yang belum dimanfaatkan

100%

Persentase Sengketa lahan yang terselesaikan

100%

Jumlah MOU/perjanjian Kerjasama Bidang perekonomian yang dihasilkan

2

Jumlah Pengawasan yang terkait dengan kebijakan perekonomian daerah

300

Jumlah BUMD yang beroperasi 3 Kontribusi BUMD terhadap PAD 4,50% Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah

13,5%

Jenis dan jumlah bank dan cabang 8 Efisiensi anggaran sebagai Dampak penerapan LPSE

40

Persentase penyelesaian Masalah yang terkait dengan Pelaksanaan administrasi Pembangunan daerah

100%

Persentase peliputan kegiatan 100%


pemerintah daerah Persentase pelayanan Keprotokolan Yang telah distandarisasi

100%

Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar

70%

Jumlah pengunjung MCAP 11.600 Jumlah surat kabar nasional/lokal 6/13 Jumlah penyiaran radio/TV lokal/ nasional

0/2/9

Web site milik pemerintah daerah 20 Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi

100%

14 Meningkatnya Kompetensi Sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80%

Persentase pelaksanaan pelayanan Kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar

100%

Kompetensi sumberdaya aparatur 70 Kompetensi fungsional para pejabat fungsional

70

Kompetensi Teknis Umum para PNS 70 Kompetensi dasar para CPNS 70

15 Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%

Efektifitas Diklat Prajabatan, Struktural, Fungsional, dan Teknis

Umum 70

Efektifitas pengambilan Keputusan kenaikan pangkat PNS

100%

Efektifitas pengambilan keputusan demosi,mutasi dan promosi jabatan PNS

80%


16 Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%

Efektifitas pengambilan Keputusan pengadaan formasi

80%

Disiplin pegawai 70%

Kepuasan kerja pegawai 80%

Kesejahteraan pegawai 80%

17 Meningkatnya pembinaan masyarakat di kecamatan

Kinerja pegawai 70% Jumlah majelis taklim yang dibina 23 Jumlah atlit yang dibina 616 Jumlah Lasqi yang dibina 25

18 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100%

Jumlah sanggar seni yang dibina

40

19 Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%. Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%.

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang

2 2 100

Persentase Ranperda yang disahkan 11 10 90,91 Persentase kehadiran anggota legislatif dalam pembahasan ranperda

100 96 96

Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

15 12 80

0 Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%

Persentase kehadiran anggota legislatif dalam rapat paripurna

100

Jumlah Jenis Data Daerah 304 Jumlah jenis data pokok kecamatan 79 Persentase desa dan kelurahan yang memiliki data pokok

100%


Buku Kabupaten Dalam Angka Ada Ada 100 Buku PDRB Kabupaten Ada Jumlah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

1

Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

6

Luas wilayah produktif 35 Luas wilayah industri 42 Luas wilayah kebanjiran 0,05 Luas wilayah kekeringan 0 Luas wilayah perkotaan 21 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikawasan strategis dan Kecamatan

70%

Persentase rekomendasi perizinan Yang memanfaatkan kesesuaian lahan

70%

Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (Ketaatan terhadap RTRW)

80% 100 125

Jumlah Fasilitasi Perdes yang diterbitkan

4

Frekuensi Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Pertambangan Umum

21

Jumlah Database SDA yang tersedia 4 Tingkat kesesuaian perencanaan Dengan pelaksanaan dilapangan

100% 100 100

Persentase hasil capaian output program kegiatan

100%

Tingkat validasi laporan bulanan 100%


SKPD Opini terhadap Laporan Masa Jabatan Bupati

Diterima

Jumlah tenaga perencana yang Terlatih

422

Persentase desa yang menyelesaikan Dokumen RPJMDes

100% 111,25 111,25

Jumlah Alokasi Dana Desa (DAU Desa) 10,5 Jumlah DAK Desa dan Kelurahan 9,5 Persentase Prasarana aparatur pemerintahan dan publik yang dipetakan

85%

Persentase pertumbuhan Pendapatan Desa terhadap DAU Desa

80%

Kebijakan pengelolaan PAD desa Dan sumber keuangan Desa

1

Tingkat kesesuaian perencanaan ADD dengan pelaksanaan dilapangan

100% 100 100

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada 100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Ada Ada 100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan Dengan PERKADA

Ada

Penjabaran Program RPJMD ke 90% 100 100


Dalam RKPD Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan

100%

Partisipasi SKPD dalam Forum SKPD

100%

Partisipasi masyarakat dan SKPD Dalam Musrenbang Kabupaten

100%

Persentase kesesuaian usulan Rencana pembangunan dengan Kondisi eksisting

100%

Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis

100% 100 100

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

< 4

Pendapatan Per Kapita 29% Indeks Daya Beli 80% Peran APBD terhadap PDRB 22% Peran PAD terhadap Belanja Daerah

26%

Pertumbuhan PDRB (LPE) 6,16% Laju inflasi < 6 PDRB per kapita 33,95% Indeks Gini 0,2% IndeksketimpanganWilliamson (Indeks Ketimpangan Regional)

0,38%

Pengeluaran konsumsi rumah Tangga perkapita perbulan

780.000

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

60%


Produktivitas total daerah 116 21 Meningkatnya kesiapsiagaan

pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

75,82%

Jumlah dokumen rencana aksi Penanggulangan bencana daerah

1

Jumlah lokasi titik rawan Bencana Daerah bencana

15

Tingkat partisipasi satgas/relawan dalam penanggulangan bencana

100%

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

100%

22 Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP

Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani

100%

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

WTP WTP 100

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

90% 90 100

Nilai Silpa 10 11 110 Regulasi Perbup tentang pola pengelolaan BLUD 2 2 100

Ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan

80% 80 100

Ketaatan bendahara terhadap tertib penatausahaan keuangan daerah

80% 80 100

Opini DPRD terhadap Laporan keuangan akhir masa tugas

- - -

Persentase SKPD yang 90% 90 100


menyampaikan laporan tepat waktu Tingkat kepatuhan SKPD terhadap sisdur keuangan daerah

80% 80 100

Tingkat kepatuhan SKPD terhadap kebijakan akutansi keuangan daerah

80% 80 100

Tingkat kepatuhan SKPD terhadap jadwal retensi arsip ( JRA Keuangan Daerah )

70% 70 100

Peraturan Bupati tentang JRA 1 0 0 Regulasi tentang pokok-pokok Pengelolaan keuangan daerah

2 8 400

Persentase defisit anggaran terhadap PDRB

3 3 100

Persentase belanja publik dan aparatur terhadap total belanja daerah

60 : 40 56 : 43 93

Pendapatan hasil manajemen kas 7 15 214 Tingkat kepatuhan SKPD terhadap pedoman Pertanggung-jawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

90% 90 100

Daya Serap KeuanganDesa / APBDes

97% 97 100

Persentase desa yang memiliki LKPDes baik

85% 92 100

Tingkat ketertiban pengelolaan barang daerah

90 90 100


Opini Kewajaran Nilai asset daerah

WTP WTP 100

Persentase Asset Daerah yang telah dinilai

100% 100 100

Tingkat Kesesuaian Neraca Aset 100% 100 100 Tingkat Pengamanan Aset Daerah 28% 28 100

23 Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja pemerintah daerah Yang ditandai dengan opini LAKIP Daerah dari C menjadi A

Jumlah aset tanah yang disertifikasi 12 113 941,67 Persentase jumlah temuan BPK

Yang ditindak lanjuti 100% 89,40 89,40

Persentase jumlah temuan internal yang ditindak lanjuti

100% 61,54 61,54

Hasil evaluasi Kemenpan/BPKP Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kab. Bintan

B B 100

Persentase SKPD yang mencapai nilai LAKIP baik

60% 33 55

Persentase auditor bersertifikasi 83,33% 24 Meningkatnya penerimaan

daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar

Pendapat terhadap Review Laporan Keuangan Pemda

A

Jumlah Pendapatan asli daerah 174,78 191,07 109 Jumlah dana perimbangan 408,49 596,25 146 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

36,14 96,69 268

Persentase KetaatanWajib Pajak yang memenuhi kewajiban

55% 45,73 83,15

Jumlah objek pajak dan retribusi daerah

11/28 11/25 100

Persentase pencapaian target penerimaan pajak daerah

100% 118 118


Jumlah Wajib Pajak yang di Verifikasi

100% 653 653

Jumlah Pajak dan Retribusi yang dikaji tarifnya

30/11 - -

Jumlah Database wajib pajak 42.944 61,882 144 Realisasi Penerimaan PBB (dalam juta)

14.250 19,872 139

Jumlah WP PBB 60.420 60,063 99 Jumlah SPPT PBB yang disampaikan 60.420 34,043 56

25 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%

Persentase WP yang membayar PBB

54% 44 82

Persentase pelajar yang dibekali Wawasan kebangsaan

24,04% 33,33 136,60

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPD

0 61,89 100

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPR RI

0 66,07 100

Partisipasi pemilih dalam pemilihan anggota DPRD

0 77,01 100

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Presiden

0 64,93 100

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati

0

Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur

0

Persentase LSM legal di daerah 66% 53 100 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

5

26 Menurunnya indeks Kegiatan pembinaan politik daerah 2


kriminalitas dari 112 menjadi 105

Angka kriminalitas yang tertangani 5,50 16,33 296,91 Persentase demonstrasi legal 98% 100 102,04 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

16 12,76 79,75

Rasio Linmas per 10.000 penduduk 70 45,20 64,57 Rasio Pos kamling per desa/ Kelurahan

1,20 4,00 333,33

Persentase Poskamling yang aktif 75% 58,33 77,77 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

1.000 Orang 634 Orang 63,40 Orang

27 Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

149 100 67,11

Persentase Arsip Vital yang diduplikasi (8 objek)

60% 19 31,7

Jumlah gedung arsip daerah yang representatif

1 1 100

Pengelolaan arsip secara baku 80 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

3 1 33,33

Jumlah perpustakaan daerah 2 Jumlah taman bacaan/ perpustakaan Kelurahan dan Desa

33

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

17.600 2.687 15,21

28 Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

10.500

Angka indeks kesehatan 75,10% 74,5 99,20 Angka Usia Harapan Hidup 70,40% 69,85 99,21


Angka KelangsunganHidupBayi 99,55% 99,30 99,75 Persentase balita gizi buruk < 1 0,21 100 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

< 100 126 100

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kesehatan

95% 99,80 105,05

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

4 7,20 180

Persentase balita gizi kurang < 5 2,80 100 Persentase anak balita yang pendek (stunting)

32 15,89 100

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100% 100 100

Cakupan kunjungan bayi 114% 80,20 70,35 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.

80% 100 125

Angka kematian balita 4 1,25 31,25 Cakupan pelayanan Ibu Nifas 90% 97,86 108,73 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 100% 95,20 95,20 Cakupan Pelayanan Anak Balita (minimal 8 kali)

90% 70 77,78

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

80% 100 125

Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak

100% 93 93

Persentase desa/kel yang terkena KLB dilaksanakan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100 100

Persentase desa yang mencapai 100% 100 100


UCI Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API)

< 2 0,90 100

Persentase kasus TB paru (BTA positif) yang ditangani

100% 100 100

Persentase kasus DBD yang itangani 100% 100 100 Persentase kasus Diare yang ditangani

100% 100 100

Persentase kasus Pneumonia yang ditangani

100% 100 100

Persentase pelayanan di klinik IMS dan HIV/AIDS

100% 100 100

Prevalensi malaria dan angka Kematiannya

40/0 0,09/0 100

Angka penemuan penderita tuberkulosis BTA positif baru.

54% 59,40 110

Prevalensi tuberkulosis dan angka kematian penderita tuberkulosis dengan sebab apapun selama pengobatan OAT / 100.000 penduduk

96,1/1,9 86,9/3,3 100

Prevalensi HIV/AIDS 53% 0,04 100 Persentase rumah sehat 75% 82,29 109,72 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

80% 96,75 120,94

Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

76% 77 101,32

Persentase tempat-tempat umum 83% 87,50 105,42


sehat Persentase penyakit berbasis lingkungan

35% 25 140

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

92,50% 87 94,05

Rasio Posyandu per 1000 balita 13,00 11,30 86,92 Posyandu aktif 74% 158 213,51 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 penduduk

65,60 84,13 128,25

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk

1,41 1,43 101,42

Cakupan puskesmas 120% 140 116,67 Cakupan pembantu puskesmas 90% 168,63 187,37 Rasio dokter per 100.000 penduduk 68% 52,04 76,52 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk

9% 11,41 126,78

Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk

19% 12,83 67,53

Rasio Perawat per 100.000 penduduk 121 209,60 173,22 Rasio Bidan per 100.000 penduduk 107 Jumlah bidan yang Mendapatkan sertifikat Asuhan Persalinan Normal (APN)

82 94,10 114,76

Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin

100 77.85 77,85

Cakupan pelayanan kesehatan Rujukan bagi Usia Lanjut (USILA)

91 123 135,16

Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin

94% 77,85 82,81


Cakupan pemberian makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 100 100

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

100% 100 100

Persentase Desa yang melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

80% 55 68,75

Persentase SD/MI yang Melaksanakan penjaringan/ pemeriksaan kesehatan

95% 100 105,26

Persentase Desa Siaga Aktif 70% 100 142,86 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 100 100

Adanya keluarga donor darah di kabupaten bintan

40 40 100

Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar

20.000/16.000 13.815 86,34

Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan

100% 63 63

Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar

100% 70 70

Persentase sarana distribusi/ produksi dan penjualan obat/obat tradisional yang diawasi

80% 116.00 145


29 Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%.

Jumlah puskesmas yang melaksanakan jaminan mutu (ISO)

4 Diganti

Akreditasi 0

Pendapatan Per Kapita Nelayan 3,97 Jumlah Nilai Eksport/tahun 19,6 Volume ekspor ikan segar segar/tahun

4.6633,5

Volume ekspor ikan hidup/tahun 13.700 Volume ekspor ikan hias 329.702 Jumlah sentra pengolahan 5 Volume produksi dari pelaku usaha perikanan

364

Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)

24.007

Nilai Ekpor hasil perikanan tangkap 18,725 Volume Ekspor hasil perikanan tangkap

3.120,91

Volume produksi perikanan Budidaya (ton)

400

Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat

98,142 & 1.821

Persentase wilayah pengelolaan Perikanan bebas IUU fishing

90%

Persentase wilayah perairan yang Bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan

90%

30 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase

Persentase wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

70%

Persentase tingkat kemantapan 95% 95 0


Jalan (jalan dalam kondisi baik (tidak berlubang/rusak)) Presentase jalan tanah yang dibangun (Lintas Timur dan Jalan Strategis Lainnya)

88,68 64,15 72,34

Presentase jalan aspal dibangun dan ditingkatkan

84,14 140 166,09

Presentase jembatan yang dibangun 75% 67 88,89 Jumlah penggantian jembatan 3 2 66,67 Panjang jalan dilalui roda 4 438,75 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam jalan aspal )

235 260,58 110,88

Presentase/Panjang jaringan jalan yang dipelihara

88,91/224,4 48,70/122,93 54,78/5,49

Presentase/Jumlah jembatan yang dipelihara

71,43/12 42,86/6 60,00/50

Persentase drainase jalan yang terbangun

12,00 12,00 0,00

Presentase/Jumlah panjang saluran drainase permukiman yang dibangun

20,83/1.250 28,93/1.736 138,89/138,88

Persentase kawasan pemukiman yang tertata (Total 40 Ha)

30

Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perdesaan yang terpasang

1.376

Jumlah Sambungan Rumah (SR) Perkotaan yang terpasang

1.600

Proporsi cakupan pelayanan Perusahaan daerah air minum

0,55

Persentase Rumah Tangga (RT) 92,50


yang menggunakan air bersih Persentase rumah tinggal bersanitasi

76,25

Persentase penanganan abrasi pantai (Total 2.900M)

82%

Persentase Dokumen Perencanaan teknis dihasilkan (Total 81 Dokumen)

87%

Jumlah kebijakan dan regulasi bidang pekerjaan umum yang disusun

6

Jumlah sarana fasilitas umum dan sosial yang dibangun dan ditingkatkan

20

Jumlah Prasarana dan sarana aparatur yang dibangun

20

Persentase gedung pemerintahan yang dibangun

70%

Jumlah sarana penunjang perkantoran

10/10

Jumlah panjang jaringan jalan 438,75 Jumlah jembatan pusat pemerintahan ibukota

1

Jumlah panjang normalisasi saluran/ sungai

2.400

Jumlah panjang saluran drainase Pusat pemerintahan

10.600

Jumlah sarana air minum pusat pemerintahan

1


Jumlah jaringan utilitas pusat pemerintah

3,280

Kapasitas peralatan bidang kepekerjaan umum

80%

Kualitas pengujian bidang kepekerjaan umum

80%

Persentase Rekonstruksi Sarana Prasarana Bidang Sosial Ekonomi

35%

Persentase Rehabilitasi Sarana Prasarana Bid. Sosial-Ekonomi

35%

Jumlah lampu jalan yang telah terpasang

706 1.538 218

31 Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%

Persentase titik penerangan jalan umum yang dipelihara

30% 43,44% 145

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

64% 71 110,94

Rumah tangga pengguna listrik (termasuk sosial, bisnis, publik)

16.518 28.320 171,45

Total panjang jaringan SUTM 38.800 37.780 97,37 Rasio elektrifikasi listrik desa 80 75,54 94,425 Jumlah unit Genset/KVA 109/6.755 80/6.070 73,40/89,86

Rasio ketersediaan daya listrik 90,10 96,00 106,56 32 Tersedianya prasarana dan

sarana perhubungan yang memenuhi standar

Terpasangnya titik lampu 706 1.538 218 Rasio izin trayek per 100.000 penduduk

3,80 4 105

Jumlah APILL yang terpasang 16 9 56 Jumlah Warning Light yang terpasang

24 26 108

Jumlah dermaga/pelabuhan rakyat 45 53 118


dan ruang tunggu yang dibangun Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun

4 1 25

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

10 10 100

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

0,07 0,07 100

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

104.000 114.400 110

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun :

Jumlah penumpang yang masuk Pelabuhan

651.654 729.342 112

Jumlah penumpang yang keluar Pelabuhan

662.681 802.874 121

Jumlah penumpang yang masuk Terminal Angk. Darat

435 479 110

Jumlah penumpang yang keluar Terminal Angk. Darat

1.865 2.052 110

Jumlah kebijakan dan regulasi Bidang Perhubungan yang disusun

4 4 100

Jumlah pengujian kendaraan bermotor (uji KIR angkutan umum)

1.455 2.067 142

Kepemilikan KIR angkutan umum 100 100 100 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

2 0,5 400

Biaya pengujian kelayakan angkutan Rp.38-45 45-57 127


umum Jumlah jaringan komunikasi 6 Persentase pengendalian perizinan bidang pos dan telekomunikasi

80% 100 125

Persentase wilayah yang tercakupi jaringan Operator selular

65% 95 146

Jumlah jaringan komunikasi 1,14 1,3 114 Rasio wartel/warnet terhadap 10.000 penduduk

4,5 1,1 24

Frekwensi penerbangan per thn 5 0 0 33 Menurunnya persentase

penduduk miskin dari 11% menjadi 8%

Jumlah penumpang penerbangan 90 0 0 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

94,50

Persentase penduduk dengan pendapatan dibawah U$$ 1 (PPP) per hari

5,50%

Persentase penduduk dengan tingkat konsumsi dibawah garis kemiskinan nasional

5,27%

Persentase rumah tangga miskin 22,72% Rasio rumah tidak layak huni 0 : 142.382 Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial

32

34 Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21 %

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

7

Jumlah PMKS 9.039 7.390 82 Jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial

3.380 3.199 95


Persentase penanganan penyandang Masalah kesejahteraan sosial

34 43 126

Jumlah masyarakat yang mendapatkn Bantuan jaminan sosial

4.230 2.441 58

Persentase masyarakat yang mendapat Bantuan jaminan sosial

2.97 1,38 57,5

35 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2%

Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja Kesejahteraan sosial yang kompeten/terlatih (terkait tenaga kerja)

14% 24,63 205,25

Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam PNPM

11,2 (15.550)

Rasio Raskin 19,5 Jumlah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang berhasil ditemukan

10

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI-AD

20

Jumlah kelompok binaan LPM 1 36 Meningkatnya Indeks

kesetaraan gender dari 24,45 menjadi 30,1

Jumlah LSM Aktif 11 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

1,85

Jumlah PKK aktif 488 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (eksekutif)

27,5%

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

17%

Proporsi kursi DPRD yang Diduduki perempuan

24%

Persentase Perempuan dalam 37,5%


Angkatan Kerja Pesentase Jumlah Tenaga Kerja Wanita dibawah Umur

0,3%

Jumlah KDRT 1 Angka melek huruf perempuan usia 10 tahun keatas

8%

Persentase Perempuan Bekerja di Sektor Non Pertanian

83%

Rasio KDRT 0,01 37 Menurunnya jumlah keluarga

prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49% Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I dari 23,64% menjadi 22,49%

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100%

Rasio akseptor KB 77,89% Angka penggunaan kondom 2,60% Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,45 Laju pertumbuhan penduduk 2,00 Cakupan peserta KB aktif 62%

38 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan

Jumlah keluarga yang terlayani oleh kader Catur Bina / kader Posyandu

326

Persentase tutupan karang hidup

65%

Luas padang lamun 3.000 Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat

5

39 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kelautan

1

Tingkat koneksi data kependudukan 11 11 100


sipil dari 64,40% menjadi 85% Antar kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah

700 1.007 144

Kepemilikan KTP 96% 68 71 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

65 83 128

Rasio bayi berakte kelahiran / 100 Bayi Lahir

65% 36 55

Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah

5% 3 50

Kepemilikan akta kelahiran penduduk

100% 56 56

Persentase penduduk yang belum memiliki akte kelahiran

25,19% 44 176

Persentase penduduk yang terdata ganda

1,72% 0,3 16

40 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%

Persentase penduduk yang belum Memiliki dokumen perkawinan (muslim dan non muslim)

25% 25 100

Jumlah Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD ) yang disusunyang sesuai standar

7 14 200

Persentase penduduk berakses air minum

95,50% 93,74 98,67

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air

100 100 100


Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pengendalian pencemaran udara.

100 100 100

Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

100 100 100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

100 100 100

Jumlah kelompok masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan peduli Lingkungan Hidup

5 6 120

Jumlah kelompok masyarakat bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (Reduce,Reuse, Recycle)

5 20 400

Jumlah perusahaan yang mendapat Pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan,energi, minyak dan gas

62 62 100

41 Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

90 90 100

Persentase penanganan sampah 87% 86,8 99,77


Persentase sampah yang dikelola 40% 43 107,5 Persentase volume pengurangan Sampah melalui 3R

11% 7 63,64

42 Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

115 62 43

Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola

143.000 M² 191.351 M² 133,81

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di perkotaan

30 : 70

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di pedesaan

60 : 40

43 Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha.

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk

105,72 115 108,78

Luas hutan yang ditanami kembali 150 Ha 465,79 Ha 310,53 Ha Terlaksananya pengendalian Kebakaran hutan 6 HL

6 6 100

Jumlah tanaman mangrove yang di tanam

970 Ha/3.753.600

Batang

986,19 Ha/3.646.100

Batang 101,67

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat

73,5 80,40 109,38

Rehabilitasi kawasan DAS 600 HA (total luas DAS 145.052,41 Ha)

500 Ha/1.815.000

Batang

1.309,79 Ha/2.682.020

Batang 261,96

Jumlah dan Luas DAS dan Sub DAS 74.222 Ha 72.128,74 Ha 97,18


yang rusak Jumlah hutan lindung yang dikelola 6 HL 6 HL 100 Luas hutan lindung yang dirambah 6 HL: Hl Sei Jago 13,92 Ha, HL Gn Kijang 28,2 Ha, Hl Gn Lengkuas 240 Ha, HL Sei Pulai 200 Ha, HL Gn Bintan Besar 5 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha

400 Ha 123,85 Ha 30,96

Jumlah penebangan liar: Sei Pulai 15 ha, Sei Jago 868,68 Ha, Gn Lengkuas 54 Ha, GnKijang 183 Ha, Gng Bintan Besar 3 Ha

100 Ha 45,32 Ha 45,32

Jumlah kebakaran 6 HL : Hl Sei Jago 30 Ha, HL Gn Kijang 5 Ha, Hl Gn Lengkuas 10 Ha, HL Sei Pulai 2 Ha, HL Gn Bintan Kecil 0,5 Ha

10 Ha 125 Ha 125,00

Luas kawasan hutan lindung yang dilakukan tata batas

10.703 - -

44

Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

Kerusakan Kawasan Hutan 48 48,11 100,22 Reklamasi lahan pasca tambang (10.639 Ha)

9.000 3.242 36,02

Perda tentang pemanfaatan air bawah tanah

1 0 0

Persentase pelanggaran Perda tentang pembatasan pemanfaatan air bawah tanah

40 0 0

Perusahaan pertambangan yang diaudit

15 6 40


Jumlah kios, agen, pangkalan, pengecer solar/bensin/minyak tanah yang dibina dan diawasi

263 327 124,33

Pertambangan tanpa ijin 0 23 0 Kontribusi sektor

pertambangan terhadap PDRB 9,00 * 9,50

* (Data tahun 2013) 105,56

Jumlah Anggaran Tahun 2013 : Rp .578,991,089,920 Jumlah Realisasi Anggaran Tahun : Rp.-

BANDAR SERI BINTAN MARET 2015

Documents

PENGUKURAN KINERJA K A B U P A T E N B I N T A N TAHUN …bintankab.go.id/master/wp-content/uploads/2015/09/PENGUKURAN-KNRJ... · pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar