Upload
nguyenliem
View
247
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 300/EQ.SHPK/V/2018
LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian
Kinerja PHPL terhadap:
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat
disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:
Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 09 Mei 2018
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Nama Auditee : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Lokasi : Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah Izin Hak Pengelolaan : PP No. 72 Tahun 2010
Luas : ±1.126.685,52 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 28 Maret s.d. 19 April 2018
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus,
sehingga Perum Perhutani Divisi Regional Jawa
Timur berhak mempertahankan kelanjutan
sertifikat PHPL.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 1 dari 70
1. Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]; [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit :
Tim 1 (satu)
1. Diah Mitarini, S.Hut, M.Si (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2. Ucep Sucitra S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
4. Taryadi, S.P (Auditor Sosial)
5. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor VLK)
Tim 2 (dua)
Ir. Slamet Mulyadi (Lead Auditor/Auditor Sosial)
Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Ir. Darmawi Bulkis, M.M (Auditor Produksi)
Arifin Heri Prasetyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Y.H Arasyugo (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
2. Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat, Produksi dan VLK)
3. Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)
4. Wiyono T. Putro, S.Hut.,M.Si (Peninjau Bidang Sosial)
2. Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Hak Pengelolaan : Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur
b. Nomor dan Tanggal SK : PP Nomor 72 Tahun 2010
tanggal 22 Oktober 2010
c. Luas dan Lokasi : ± 1.126.685,52 Ha
Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah
d. Nomor telepon/faks/E-mail :
e. Alamat :
- Kantor Divisi Regional : Jl. Genteng Kali No. 49 Surabaya, Jawa Timur
Telp: (031) 5343851-4 (hunting);
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/ PENILIKAN/ DAN RE-SERTIFIKASI
KINERJA PHPL
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 2 dari 70
Fax: (031) 5474173
- Kantor Pusat : Gd. Manggala Wanabakti, Blok VII
Lt. 8-11. Jl. Gatot Soebroto,
Jakarta Selatan.
f. Susunan Pengurus :
Ketua Dewan Pengawas : Bambang Hedroyono
Anggota Dewan Pengawas : Yusra Iwata Alsa
Adiari Nurcahyanto
Upik Rosalina Wasrin
Akhmad Sukardi
Wawan Siswantono
S.Widjornarko
Direktur Utama : Denaldy M. Mauna
Direktur SDM Umum & IT : Endang Suraningsih
Direktur operasional : Hari Priyanto
Direktur Keuangan : Sugiarti
Direktur Perencanaan,
Pengembangan, Bisnis : Agus Setya Prastawa
Kepala Divre Jawa Timur : Sangudi Muhamad
g. Nomor S-PHPL/S-LK : 041.2/EQC-PHPL/V/2018
h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 18 Mei 2016 s.d. 17 Mei 2021
Tanggal revisi 03 Mei 2018
3. Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I - Tidak dilakukan audit tahap I karena kegiatan
penilikan
Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan
28 Maret 2018 dan
19 April 2018
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Setiadi
(Kabid PHPL) dan Bapak Agus Dwi Prasetyo
(Kasi Pengelolaan Hutan Produksi).
Entry Meeting: Koordinasi bertujuan untuk
menyampaikan rencana kegiatan penilikan
kinerja PHPL di Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Timur (Auditee) dan minta masukan
terkait dengan kinerja Auditee selama ini,
khususnya di 5 (lima) KPH contoh, yaitu : KPH
Bojonegoro, KPH Malang, KPH Nganjuk, KPH
Jember dan KPH Saradan.
Exit Meeting: Koordinasi bertujuan
menyampaikan hasil sementara penilikan
kinerja PHPL atas masukan terkait dengan
kinerja Auditee.
Konsultasi Publik -
Tidak dilakukan konsultasi publik karena kegiatan
penilikan
Pertemuan Pembukaan 28 Maret 2018 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perum
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 3 dari 70
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Genteng Kali No.49, Genteng, Surabaya, Kota
Surabaya, Jawatimur 60275
Perkenalan anggota Tim Auditor,
menyampaikan tujuan dan ruang lingkup
penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja
penilaian, menyampaikan metodologi dan
prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan
kepada Auditee tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP yang dilampiri dengan
notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
29 Maret 2018 sd. 18
April 2018
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada
Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1 Peraturan
Direktur Jendera Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/2016.
Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit
melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik,
dan menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 1.4 dan Lampiran 2.1
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set/4/
2016.
Verifikasi dan observasi lapangan dilaksanakan
di 5 (lima) KPH contoh, yaitu : KPH Bojonegoro,
KPH Malang, KPH Nganjuk, KPH Jember dan
KPH Saradan.
Pertemuan Penutupan 19 April 2018 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Auditee atas bantuan dan kerjasamanya
selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.
Memberitahukan temuan observasi dan
ketidaksesuaian.
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP yang dilampiri dengan
notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan 03 Mei 2018 Rapat pengambil keputusan untuk meninjau
dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin
bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan
efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY
Indonesia.
4. Resume Hasil Penilaian Unit Contoh/KPH:
1. KPH BOJONEGORO
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan BAIK Telah tersedia dokumen dokumen legal dan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 4 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
administrasi tata batas secara lengkap sesuai
dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas
yang telah dilakukan oleh KPH Bojonegoro.
Hasil telaah dokumen dan peta kerja serta hasil
observasi bahwa Realisasi tata batas KPH
Bojonegoro telah mencapai 100 % (tata batas
sudah temu gelang). (Rekonstruksi Batas Hutan)
dilakukan setiap 10 tahun sekali sebagai rangkaian
dari penyusunan buku RPKH.
Terdapat konflik tinurial dan KPH Bojonegoro yang
marupakan strata B dan C terus menerus
melakukan upaya upaya dalam penyelesaian konflik
tinurial sampai tahun 2017 telah terselesaikan
strata C. Sehingga terdapat penurunan tingkat
konflik
Verifier 1.1.4 diverifikasi tapi tidak dapat diterapkan.
Berdasarkan overlay peta Kawasan Hutan KPH
Bojonegoro dengan Peta Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Propinsi Jawa Timur Nomor :
SK.395/Menhut II/2011 Skala 1 : 100.000,
Kawasan hutan KPH Bojonegoro tidak ada
perubahan fungsi Kawasan
Tedapat bukti upaya KPH Bojonegoro sebagai
pemegang izin untuk mendata & melaporkan
seluruh penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada
upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK Telah tersedia dokumen visi dan misi yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum
Perhutani No. 1432/kpts/DIR/2017 tanggal 16 Juni
2017 dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHL.
Telah dilakukan sosialisasi Visi Misi Perusahaan
mulai dari level pemegang izin (staf dan
karyawanan) dan masyarakat setempat, serta
terdapat bukti pelaksanaan (Berita Acara) daftar
hadir dan Foto Foto Kegiatan.
Hasil pemeriksaan terhadap Implementasi Visi Misi
pengelolaan hutan lestari (PHL) hanya sebagian
yang telah sesuai dengan visi dan misi Perum
Perhutani. Yang belum sesuai ada di Aspek
Produksi, Ekologi dan sosial.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
SEDANG Jumlah Tenaga Teknis (Ganis PHPL) di KPH
Bojonegoro tersedia disetiap bidang kegiatan,
namun pada bidang GANISPHPL CanHut jumlahnya
masih kurang dari syarat kecukupan menurut
Peraturan Direktur Jenderal PHPL No: P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM dari sisi
jumlah peserta >70%, namun realisasi peningkatan
kompetensi dari sisi jenis pelatihan <70% dari
rencana sesuai kebutuhan.
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan. Auditee telah memiliki
kelengkapan terkait dengan dokumen
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 5 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
ketenagakerjaan lengkap sesuai peraturan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan, pelaksa-
naan, pemantauan periodik,
evaluasi, dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan
pencapaian (Kegiatan) Peme-
gang Hak Pengelolaan.
BAIK Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan struktur
pengelola hutan di KPH Bojonegoro, telah tersedia
struktur organisasi dan Job description yang sesuai
dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh
Direksi Perum Perhutani.
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan
manajemen pengelolaan Sistem Informasi di KPH
Bojonegoro telah memiliki perangkat SIM dan telah
memiliki tenaga pelaksananya, berdasarkan
penetapan ADM KPH Bojonegoro.
Hasil pemeriksaan terdapat Organisasi SPI
berkedudukan di Kantor Pusat Perum Perhutani
berdasarkan wawancara terkait funsi dan
keberadaanya telah berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring
dan evaluasi telah dilakukan oleh Organisasi SPI
yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan
dan Laporan tindak lanjut.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK Kegiatan pekerjaan dalam RTT (tebangan, persiapan
tanaman dan pelaksanaan tanaman, pemeliharaan)
pada tahun 2017-2018 di KPH Bojonegoro telah
disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan
telah mendapatkan persetujuan atas dasar
informasi awal yang memadai. Dengan demikian
seluruh Desa/LMDH yang terkena dampak RTT
telah mendapatkan informasi terakit dengan RTT
melalui kegiatan sosialisasi Nomor pekerjaan.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh
dokumen penataan batas di KPH Bojonegoro telah
terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari
para pihak.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen laporan
kegiatan peningktan ekonomi sosial untuk
masyarakat sekitar hutan di KPH Bojonegoro, telah
Terdapat persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan PHBM (CSR/CD) di Perum Perhutani
KPH Bojonegoro.
Penetapan kawasan lindung di Perum Perhutani KPH
Bojonegoro telah mendapat persetujuan dari semua
pihak (41 LMDH) yang berbatasan dengan kawasan
lindung.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK KPH Bojonegoro tersedia dokumen Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KP Jati KPH
Bojonegoro dan Revisi RPKH jangka perusahaan
Jangka Perusahaan 1 Januari 2012 s.d. 31
Desember 2021 Periode 1 Januari 2017 s.d 31
Desember 2021 dan telah mendapat pengesahan
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No: SK. 6955/MenLHK
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 6 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember
2017.
Penyusunan RPKH KP Jati KPH Bojonegoro
berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang
realistis/benar yang dituangkan dalam dokumen
RPKH PDE-2 ( Register Risalah Hutan) serta dilampiri
Peta Kerja.
Penataan areal kerja KPH Bojonegoro di lapangan
(blok RTT dan compartment/petak) berdasarkan
luasan tebangan A2, tanaman rutin, tebangan B1,
dan tanaman pembangunan terdapat kesesuaian
sebesar 100% antara RTT 2017 dan RPKH.
Demikian pula pada RTT 2018 terdapat kesesuaian
100% dengan RPKH untuk tebangan A2, tanaman
rutin, tebangan B1 dan tanaman pembangunan.
Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak,
seluruh tanda batas (pal) petak terlihat jelas dan
dapat dikenali di lapangan namun perlu di cat
kembali dan diperbaiki.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK KPH Bojonegoro memiliki data potensi tegakan
dalam kelas hutan KP Jati yang menggambarkan
kondisi lapangan berdasarkan risalah hutan dan
hasil klem yang dilaksanakan setiap tahun sebelum
penyusunan RTT.
KPH Bojonegoro memiliki perhitungan etat pada KP
Jati yang disusun berdasarkan tabel volume tegakan
(Tabel WvW) yang berlaku serta terdapat pengukuran
riap tegakan pada plot PUP tahun 2017.
KPH Bojonegoro telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang boleh dilakukan. Hasil verifikasi
terhadap dokumen RTT 2017 dan 2018 bahwa
rencana tebangan A2 tidak melebihi etat luas dan
etat volumenya sesuai yang ditetapkan dalam RPKH.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK KPH Bojonegoro memiliki SOP atau Prosedur Kerja
(PK) pelaksanaan tahapan kegiatan sistem
silvikultur THPB (Tebang Habis dengan Permudaan
Buatan) secara lengkap yang meliputi Persemaian,
Pembuatan Tanaman Hutan, Pemeliharaan Hutan
dan Pemanenan Hasil Hutandan Isi SOP/Prosedur
Kerja sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai
dengan sistem silvikultur KPH Bojonegoro yang
meliputi kegiatan persemaian, penanaman,
pemeliharaan dan penjarangan.
Potensi tegakan Jati berdasarkan bagan tebang
(PDE-9) RPKH KPH Bojonegoro pada daur 60 tahun
sebesar 78,24 m3/Ha dan JPP (daur 20 tahun)
sebesar 68,32 m3/ha, sehingga rata-rata potensi
tebangan A sebesar 73,28 m3/Ha.
Sebagian besar Tingkat permudaan tanaman dalam
jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil
hutan di KPH Bojonegoro melalui Hasil Evaluasi
Tanaman Tahun 2017 terhadap tanaman tahun
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 7 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2015 diperoleh rata-rata prosentase tumbuh
tanaman pokok sebesar 91 % dan tanaman pengisi
sebesar 94%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK KPH Bojonegoro terdapat Prosedur kerja RIL
tertuang dalam PK Tebang Habis Jati dengan kode
PK-SMPHT-.05.007 yang berlaku efektif : 13 April
2017.
KPH Bojonegoro telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan pada 3 (tiga) atau lebih tahapan kegiatan
pemanenan hasil mulai dari tahap perencanaan,
persiapan kerja, pelaksanaan penebangan dan
penanganan pasca penebangan.
Faktor eksploitasi kegiatan penebangan
berdasarkan data cutting test di KPH Bojonegoro
Tahun 2017 sebesar 86% atau 0,86 (>0,70) dan
hasil uji petik terhadap tebangan cutting test pada
Petak 9B dengan kordinat S 070 15’ 51,03” E 1110
50’ 12,36” pada nomor pohon 185 dan nomor
tebang 22 diperoleh hasil limbah pemanfaatan
hutan minimal atau faktor eksploitasi sebesar
101,7% atau 1,02 (>0,70).
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK Perum Perhutani KPH Bojonegoro memiliki
dokumen RTT tebang habis (A), tebangan
pembangunan (B) dan tebangan penjarangan (E)
tahun 2017 dan 2018 untuk KP Jati berdasarkan
RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Implementasi penataan areal sesuai dengan
rencana jangka panjang (RPKH) yang telah disusun,
luasan tebangan A2 Tahun 2017 dan tanaman rutin
pada 2018 terdapat kesesuaian sebesar 100%
untuk RTT 2017 sedangkan untuk tanaman
tebangan A2 RTT 2018 terdapat kesesuaian 100%.
Untuk tebangan B1 dan Tanaman Pembangunan
sebesar 100% pada RTT 2017 maupun RTT 2018
dan tebangan E (penjarangan) terdapat kesesuaian
sebesar 100% antara RPKH dan RTT 2017 maupun
RTT 2018.
Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta
kerja RTT berupa penandaan pada seluruh batas
blok tebangan dengan tanda 2 (dua) lingkaran
merah yang melingkar mengelilingi pohon batas dan
1 lingkaran warna merah di pohon terluar pada blok
tebangan.
Realisasi produksi kayu KPH Bojonegoro Tahun
2017 untuk jenis jati sebesar 77 % (> 70%) dan
jenis Rima sebesar 97% (>70%) dari rencana
produksi tebangan tahunan. Untuk realisasi
proporsional Tahun 2018 (sd Bulan Maret 2018)
untuk jenis Jati mencapai 73,92 % (>70%) dari
rencana produksi tebangan tahunan sedangkan
jenis rimba tidak ada kegiatan tebangan produksi.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan,
seluruh lokasi panen telah sesuai dengan RTT yang
disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 8 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Timur untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut dengan
nilai liquiditas sebesar 1.086% dan 266% (> 150%),
nilai Solvabilitas sebesar 2.928% dan 653% (>
150%), dan nilai Rentabilitas tahun 2016 sebesar -
64% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 32%
atau kemampuan dalam peningkatan laba sebesar
32%.
Opini akuntan publik untuk laporan keuangan
teraudit tahun 2016 dan 2017 adalah “menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material”.
Realisasi alokasi dana KPH Bojonegoro selama
kurun tahun 2016 dan 2017 cenderung meningkat
dari budget yang direncanakan, yaitu 60,79 %, tahun
2016 dan 85,53% pada tahun 2017. Realisasi
terbesar tahun 2016 terletak pada biaya pungutan
hasil hutan sebesar 143,90% dan Tahun 2017 pada
biaya pengendalian kebakaran dan pengamanan
hutan termasuk biaya perlindungan sebesar
117,20%.
Alokasi dana tahun 2017 di KPH Bojonegoro serta
rata-rata selisih perbedaan alokasi dana yang
proporsional dapat diketahui sebesar 15,85%. (<
20%).
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai
dengan tata waktu.
Realisasi Modal KPH Bojonegoro Tahun 2017 yang
dikembalikan ke hutan berupa biaya penanaman,
pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian
kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 72,45%.
Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman
pengisi KPH Bojonegoro tahun 2017 sebesar 100%
( >70%) sedangkan kegiatan penanaman Tahun
2018 (s/d Bulan Maret 2018) belum ada
pelaksanaan.
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK Luas kawasan lindung 6.704 Ha sesuai dengan
dokumen perencanaan RPKH dan lebih luas dari
DPPL; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi
biofisiknya.
Kawasan lindung telah dilakukan penataan batas
100% dengan tanda batas berupa plang nama,
markir (tanda dalam kawasan) dan pal (tanda luar
kawasan).
Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup
73,66 % dan terdapat realisasi penanaman seluas
2,9 Ha.
Jumlah LMDH yang memberikan dampak terhadap
keberadaan kawasan lindung di KPH Bojonegoro
sejumlah 69 LMDH dan yang telah dilakukan
sosialisasi adalah 50 LMDH atau sebesar 72,46%.
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 9 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai
RKL..
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK Auditee telah memiliki prosedur kerja yang
mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
Tersedia personil perlindungan dan pengamanan
hutan yaitu personil damkarhutla, polhuter dan
polhutmob dengan kualifikasi personil yang
memadai.
Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan preemptif, preventif dan represif dengan
mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang
ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
SEDANG Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan yang mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Auditee telah memiliki sebagian sarana pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
yang berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen
DPPL (RKL/RPL).
Auditee telah memiliki personil pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
dengan kualifikasi yang memadai sesuai dengan
ketentuan.
Auditee telah memiliki rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL) dan telah diimplementasikan
sebagian sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RPL) dan baru sebagian telah
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan
penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya
pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
Auditee telah melakukan identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik dengan jenis kegiatan
survey biodiversity dan identifikasi HCVF.
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang hak pengelolaan.
Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 10 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemic yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
diareal pemegang hak pengelolaan.
Berdasarkan DSI, terdapat indikasi gangguan terhadap
kondisi sebagian pecies fauna dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang
terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan
rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak
pengelolaan.
Terdapat mekanismepenataan batas/rekonstruksi
batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas
kawasan yang disepakati para pihak.
Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH,
yang legal, lengkap dan jelas.
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas
kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/
setempat.
Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat
dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang
relevan/berlaku.
Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak
pengelolaan terhadap masyarakat.
Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan
sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai
hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak
pengelolaan termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
BAIK Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas
tentang masyarakat hukum adat dan/ atau
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 11 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
manfaat yang adil antar para
Pihak
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
Terdapat dokumen rencana pemegang hak
pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang
lengkap dan jelas.
Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%)
kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang hak pengelolaan.
Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas.
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang
lengkap dan jelas.
Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang
lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengem-
bangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja
BAIK Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial dengan seluruh
karyawan.
Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan
sebagian besar rencana pengembangan
kompetensi.
Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain
yang berada dalam kawasan
hutan yang dikelola IUPHHK.
MEMENUHI Keabsahan Pemegang Hak Pengelolaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
Dokumen ini telah di tetapkan di Jakarta yang
ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia
dan telah di undangkan pada tanggal 22 Oktober
2010 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Areal kerja
KPH Bojonegoro ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor:
886/Kpts/Dir/2013 Tanggal 30 Agustus 2013
tentang Luas Kawasan Hutan masing-masing KPH
Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. Berdasarkan SK
tersebut luas Auditee adalah 50.144,0 Ha. Hasil
overlay Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 12 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
SK.359/Menhut--II/2004 tanggal 1 Oktober 2004
dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Direksi
Perum Perhutani nomor: 886/Kpts/Dir/2013
tanggal 30 Agustus 2013, tidak terdapat perubahan
fungsi kawasan pada areal KPH Bojonegoro..
Verifier 1.1.1.b. Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee adalah pemegang hak
pengelolaan, bukan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga
tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.
Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian dan monitoring dan telah
melaporkan kegiatan-kegiatan penggunaan lahan di
luar sektor kehutanan kepada instansi terkait.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati KPH Bojonegoro Luas 50.144,70
Ha untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2012 s/d
31 Desember 2021. Tersedia Dokumen Revisi
RPKH Kelas Perusahaan Jati KPH Bojonegoro
Luas 50.144,00 Ha untuk Jangka Perusahaan 1
Januari 2012 s/d 31 Desember 2021 Periode 1
Agustus 2017 s/d 31 Desember 2021. Auditee
juga telah memiliki dokumen RTT tahun 2016 dan
2017 beserta suplisinya yang disusun oleh petugas
yang berwenang. Dokumen RPKH dan RTT
dilengkapi dengan lampiran peta.
Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu
peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT
2017 serta RTT 2018 yaitu peta RTT dan peta
micro planning bidang tebangan.
Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan. Posisi
blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti
di lapangan. Penandaan patok batas petak
mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh
Auditee.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati KPH Bojonegoro Luas 50.144,70
Ha untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2012 s/d
31 Desember 2021. Tersedia Dokumen Revisi RPKH
Kelas Perusahaan Jati KPH Bojonegoro Luas
50.144,00 Ha untuk Jangka Perusahaan 1 Januari
2012 s/d 31 Desember 2021 Periode 1 Agustus
2017 s/d 31 Desember 2021.
Verifier 2.2.1.b Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee tidak melakukan pemanfaatan
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 13 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen LHP yang dibuat
berdasarkan buku ukur DK 301 melalui aplikasi SI-
PNBP secara Online dan disahkan oleh petugas yang
berwenang. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas
yang berwenang. Hasil uji petik menunjukkan
kesesuaian antara LHP,buku ukur, fisik kayu dan
tunggak di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari lokasi
tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu (TPK)
telah dilengkapi dengan dokumen dokumen DKB/DK
304 untuk kayu bernomer/304b untuk kayu tidak
bernomor dan 304c Nota penerimaan sementara untuk
tujuan TPK dan dari TPK menuju industry atau tujuan
lainnya adalah dengan menggunakan dokumen Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang
diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online. Hasil
pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB dengan
SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
NOT
APPLICABLE
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable, karena Auditee adalah
pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang
IUPHHK-HA. Namun demikian Auditee telah
menerapkan penandaan pada bontos ujung dan
tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum
Perhutani No. 366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30
Maret 2016 dan Nomor: 114/KPTS/DIR/2018
tanggal 08 Februari 2018. Dengan sistem tersebut
kayu dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan
dan tunggak.
Seperti Verifier 3.1.3.a, dilakukan verifikasi tetapi
tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena
Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan
bukan Pemegang IUPHHK-HA. Namun demikian
tanda-tanda PUHH telah dilaksanakan secara
konsisten oleh Auditee dan telah diatur dalam SK
Direksi Perum Perhutani Nomor:
366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan
Nomor: 114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari
2018.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu membuk-
tikan adanya catatan angkutan
kayu ke luar TPK
MEMENUHI Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang
berkualifikasi sebagai Ganis PKB). Penerbitan SKSHHK
juga dilengkapi dengan Berita Acara (BA) penerbitan
SKSHHK. BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena
Auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI Auditee telah terkoneksi dengan system informasi
PNBP online (SIPNBB-SIMPONI) dimana Bukti
Pembuatan Tagihan (BPT) berupa kode billing dan
tanggal berlaku secara otomatis akan muncul
apabila Auditee telah meng approve LHP. Selama
periode Maret 2017 sampai Februari 2018 Auditee
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 14 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak
5.929,265 M3 dengan PSDH yang harus dibayar Rp
970.934.499 (Sembilan ratus tujuh puluh juta
Sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus
sembilan puluh sembilan rupiah), dan untuk kayu
bakar sebanyak 18,5 SM dengan PSDH yang harus
dibayar adalah Rp 24.420 (Dua Puluh Empat Ribu
Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).
Auditee telah melunasi seluruh pembayaran PSDH
dibuktikan dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara)
Provisi Sumber Daya Hutan yang dikeluarkan oleh
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal PHPL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via
Bank BRI.
Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan
dibayar sesuai dengan tariff yang berlaku yang
mengacu kepada Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: P.68/Menhut-II/2014
dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Nomor:
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 serta PP
No. 12 Tahun 2014.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan. Auditee
bukan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak
memiliki dokumen PKAPT.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Pengangkutan kayu bulat dari TPK tidak menggunakan
kapal dan hanya melakukan pengangkutan lewat jalur
darat dengan menggunakan alat angkut Truck.
3.4.1 Tanda V-legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga
menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi,
Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318). Bentuk dan
ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah
sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang Pedoman
Penggunaan Tanda V-Legal.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah
mendapatkan persetujuan melalui Surat Kepala
Badan Penanaman Modal selaku Administrator
Pelayanan Perizinan Terpadu a.n. Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor
P2T/22/17.01/V/2011 ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 09 Mei 2011.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 15 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun
2007.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapat persetujuan melalui Surat Kepala Badan
Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan
Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor P2T/22/17.01/V/2011 tanggal 09
Mei 2011.
Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL. Hasil kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan telah dilaporkan kepada
intansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implemen-
tasi K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur atau pedoman
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dalam bentuk Prosedur Kerja (PK). Auditee juga
memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai
penanggung jawab dalam implemntasi K3.
Auditee telah memiliki peralatan K3 Alat Pelindung
Diri (APD) dan hasil pemeriksaan di lapangan
menunjukkan bahwa APD tersedia di masing-masing
BKPH dan berfungsi dengan baik, Para pekerja
menggunakan APD saat bekerja di lapangan.
Auditee telah memiliki Form laporan kecelakaan
kerja berupa F-K3-002 dan F-K3-003 yang dilaporkan
kepada intansi yang berwenang setiap periode.
Berdasarkan laporan kecelakaan kerja bulan Maret
2017 sampai dengan Bulan Februari 2018 tidak
terdapat kecelakaan kerja. (Nihil).
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki Susunan Pengurus SEKAR
DPD KPH Bojonegoro masa bakti 2014 – 2017
berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Wilayah
Serikat Karyawan Perum Perhutani Jawa Timur
Nomor: 09/L-SP/DPW/2014 tanggal 11 November
2014. untuk masa Bakti 2017-2020 berdasarkan
Surat dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa
Timur Nomor: 46/D-SP/DPW/2017 tanggal 8
Desember 2017.
Untuk SP2P telah dibentuk Susunan Pengurus
Cabang SP2P KPH Bojonegoro, masa bakti 2017-
2020 berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus
Daerah (DPD) SP2P Jawa Timur Nomor: 1//DPD/
SP2P/JATIM/2018 tanggal Februari 2018.
Hasil wawancara dengan karyawan didapat informasi
bahwa dengan adanya SEKAR dan SP2P dapat
menyalurkan aspirasi karyawan terhadap
managemen dan selama ini belum ada masalah
antara karyawan dan pihak managemen.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
MEMENUHI Auditee telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara Perum Perhutani dengan SEKAR dan SP2P.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 16 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) Masa berlaku PKB telah habis pada tanggal 02 Juni
2017, namun telah dilakukan kesepakatan
perpanjangan masa berlaku PKB antara Perum
Perhutani dengan SEKAR dan SP2P pada tanggal 30
Mei 2017 dan telah disampaikan kepada Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI C.q Dirjen Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial enaga Kerja.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Nomor Kep.84/PHIJSK-PK/PKB/VI/2017 tanggal 09
Juni 2017 tentang pendaftaran perpanjangan PKB
antara Perum Perhutani dan DPP SEKAR dan SP2P,
menyatakan bahwa Perpanjangan Perkjanjiajn Kerja
Bersama tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03
Juli 2017 sampai dengan 02 Juli 2018.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia pegawai KPH Bojonegoro
periode Maret 2017 s/d Februari 2018 dan hasil
wawancara denagan tenaga kerja di lokasi tebangan,
tidak ada pekerja yang usianya di bawah umur (di
bawah 18 tahun).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH BOJONEGORO sebesar 96.97%, masuk dalam
kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.
2. KPH MALANG
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK Auditee memiliki legalitas per-usahaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72
Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum)
Kehutanan Negara. Serta memiliki Legalitas tata
batas berupa dokumen Berita Acara Tata Batas
(BATB) KPH Malang yang sudah ada sejak tahun
1912.
Auditee telah melakukan rekonstruksi ke-2 tata
batas sampai temu gelang (100%) untuk Bagian
Hutan Ngantang, Bagian Hutan Sengguruh, Bagian
Hutan Kepanjen dan Tumpang dengan jumlah Pal
Batas (Pal.B) sebanyak 16.854 batang.
Auditee memiliki permasalahan tenurial seluas
4.686,29 Ha sampai awal tahun 2018 dari luas
4.692,89 Ha tahun sebelumnya. Namun demikian
terdapat dokumen rencana, monitoring konflik
batas/ tenurial dan ada upaya Auditee untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Verifier 1.1.4 diverifikasi tapi tidak dapat diterapkan.
Berdasarkan overlay peta Kawas-an Hutan KPH
Malang dengan Peta Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Propinsi Jawa Timur Nomor :
SK.395/ Menhut II/2011 Skala 1 : 100.000,
diketahui bahwa Kawasan hutan KPH Malang tidak
mengalami perubahan fungsi Kawasan.
Auditee telah melakukan penca-tatan, pendataan,
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 17 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pendokumen-tasian, monitoring dan melapor-kan
seluruh penggunaan kawas-an di luar sektor
kehutanan di areal kerjanya kepada instansi yang
berwenang dan Upaya pencegahan terhadap
pengguna-an kawasan secara ilegal, yaitu :
melakukan Patroli secara rutin, Pendekatan sosial
dan kegiatan bersama dengan LMDH dan
masyarakat umum.
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK Auditee telah memiliki dokumen Visi dan Misi sesuai
dengan Keputusan Direksi Perum Perhu-tani No.
1432/ Kpts/Dir/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang
Visi Misi Perum Perhutani dan isinya telah sesuai
dengan kerangka PHL.
Terdapat bukti kegiatan sosiali-sasi visi dan misi
perusahaan kepada karyawan dan masyara-kat
setempat berupa surat undangan sosialisasi visi dan
misi, Notulensi, Daftar Hadir, Berita Acara, Foto
kegiatan sosialisasi.
Implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) oleh
Auditee belum dapat seluruhnya diimplementasikan
sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
SEDANG Jumlah Tenaga Teknis (Ganis PHPL) di KPH Malang
tersedia disetiap bidang kegiatan, namun jumlahnya
masih kurang dari syarat kecukupan menurut Per-
aturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM dari sisi
jenis maupun jumlah peserta >70%, dari rencana
sesuai kebutuhan.
Auditee telah melengkapi dokumen ketenagakerjaan
sesuai ketentuan secara lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan, pelaksa-
naan, pemantauan periodik,
evaluasi, dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan
pencapaian (Kegiatan) Peme-
gang Hak Pengelolaan.
BAIK Auditee telah memiliki struktur organisasi dan Job
description yang sesuai dengan kerangka PHL dan
telah disahkan sesuai Keputusan Direksi Perum
Perhu-tani Nomor: 007/KPTS/DIR/2018 tanggal 2
Januari 2018 tentang Perubahan ke-2 atas
Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor:
143/Kpts/Dir/2017.
Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan
dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan
kegiatan.
Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan
struktur organisasi tersendiri yang langsung bertang-
gung jawab kepada Direktorat Utama. Pelaksanaan
SPI dilaku-kan 1 tahun sekali, secara bergantian di
seluruh KPH, dan sudah berjalan dengan efektif
untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Auditee telah melakukan moni-toring dan evaluasi
serta perbaikan terhadap yang kurang dengan hasil
mencapai nilai tertimbang 84,4.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK Auditee telah melakukan sosialisasi kegiatan
pekerjaan dalam RTT (tebangan, persiapan tanam-
an dan pelaksanaan tanaman, pemeliharaan) tahun
2017, kepa-da masyarakat setempat dan telah
mendapatkan persetujuan dengan bukti berupa :
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 18 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Notulensi, Daftar Hadir, Berita Acara dan Foto
kegiatan sosialisasi.
Persetujuan dalam proses tata-batas dari para pihak
telah tersedia, berupa : Dokumen TBT sejak tahun
1912 dan dokumen Berita Acara Kesepakatan dan
Penetapan Wengkon Desa Pola Kemitraan
Pengelolaan Hutan serta dokumen lain yang menun-
jukan persetujuan para pihak atas batas kawasan
hutan dengan masyarakat dalam sosialisasi batas
kawasan hutan.
Proses dan pelaksanaan PHBM Perum Perhutani
KPH Malang telah mengakomodir kepenting-an
masyarakat yang terorganisir dalam Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
LMDH membuat proposal usulan kegiatan untuk
diajukan kepada Perum Perhutani KPH Malang,
dengan demikian bahwa kegiat-an PHBM di KPH
Malang telah mendapat persetujuan dalam proses
dan pelaksanaannya.
Terdapat Berita Acara Kesepa-katan dan Penetapan
Wengkon Desa Pola Kemitraan Pengelo-laan Hutan
yang berisikan : bersama-sama telah menyepa-kati
dan menetapkan wilayah hutan Perum Perhutani
yang menjadi wengkon desa yang terdiri dari : Hutan
Produksi dan Hutan Lindung di Wilayah KPH Malang,
dimana para pihak sudah menandatangani Berita
Acara tersebut.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK Auditee telah memiliki dokumen RPKH untuk 3 kelas
perusahaan yaitu KP Jati, Damar, dan Pinus yang
disusun berdasarkan hasil risalah hutan
sebagaimana diuraikan berikut:
1. RPKH untuk KP Jati jangka perusahaan 2012
s/d 2021 seluas 40.521,30 Ha pada bagian
hutan (BH) Sengguruh, disahkan oleh Direktur
Utama Perum Perhutani berdasarkan SK
Direksi No.142/Dj/Kpts/1980 tentang
Pedoman Penyusunan RPKH serta mengacu
pada Petunjuk Teknis Penyusunan Buku RPKH
yang disempurnakan
No.334/KPTS/CAN/2/2005.
2. RPKH KP Damar jangka perusahaan 2011 s/d
2022 seluas 22.217,90 Ha pada bagian hutan
(BH) Ngantang Pujon, disahkan oleh Direktur
Utama Perum Perhutani berdasarkan SK
Direksi No.142/Dj/Kpts/1980 tentang
Pedoman Penyusunan RPKH serta mengacu
pada Petunjuk Teknis Penyusunan Buku RPKH
yang disempurnakan
No.334/KPTS/CAN/2/2005.
3. RPKH KP Pinus jangka perusahaan 2013 s/d
2022 seluas 27.621,60 Ha pada bagian hutan
(BH) Kepanjen dan Tumpang yang disahkan
melalui SK Menteri Kehutanan Nomor:
SK.7256/Menhut- VI/BUHT/2012 tanggal 28
Desember 2012 tentang Persetujuan Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) untuk
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 19 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
jangka perusahaan 2013 s/d 202
Penataan areal kerja (blok RTT dan petak) sesuai
dengan RPKH. Lokasi kegiatan penataan areal kerja
yang direncanakan pada dokumen RPKH dengan
dokumen RTT dimana luas Petak tebangan A2 dan
penanaman rutin tahun 2017 menunjukan
kesesuaian.
Berdasarkan pemeriksaan di lapangan
menunjukkan bahwa seluruh tanda batas petak
masih dapat dikenali di lapangan, sebagian besar
dalam kondisi bagus dan sebagian yang mengalami
kerusakan namun telah diperbaiki.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK Auditee telah memiliki data potensi tegakan per
kelas hutan untuk 3 (tiga) Kelas perusahaan yang
antara lain adalah KP Jati, Damar dan Pinus yang
tergambar dalam dokumen RPKH PDE-3 sesuai
dengan kondisi di lapangan.
Auditee memliki perhitungan etat luas dan volume
pada dokumen RPKH yang disusun berdasarkan
hasil inventarisasi hutan/risalah hutan untuk
seluruh potensi hutan dengan keterwakilan 1% dari
luas petak. Hasil potensi hutan dimasukkan dalam
system informasi sumber daya hutan pengelohan
data elektronik (SISDH-PDE) oleh bagian statistik di
SPH IV Malang untuk menentukan etat luas dan
volume tebangan.
Auditee telah memiliki rencana pengaturan
tebangan sebagai dasar penyusunan dokumen RTT
Tahun 2017 dan 2018 yang mengacu berdasarkan
hasil perhitungan etat pada dokumen RPKH KP Jati,
Damar dan Pinus di KPH Malang.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK Auditee telah memiliki seluruh dokumen pedoman
pengelolaan sumber daya hutan (Prosedur
Kerja/SOP) sesuai tahapan sistem silvikultur yang
diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Auditee telah melakukan seluruh kegiatan sesuai
tahapan silvikultur mengacu pada i prosedur kerja
yang dikembangkan.
Rata-rata potensi tebangan A berdasarkan RPKH
dalam bagan te bang (sesuai dengan Kelas
Perusahaan) >80 m3/Ha.
Hasil penilaian tanaman tahun ke-3 atau tanaman
tahun 2015 (tanaman pokok) diperoleh prosentase
tumbuh sebesar 85,25% (lebih dari 75%) sehingga
mampu menjamin kelestarian hasil hutan.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Kerja yang
berkaitan dengan RIL yaitu :
1. PK-SMPHT.05-007-Tebang-Habis-Jati, tanggal
diberlakukan tanggal 13 April 2015,
2. PK-SMPHT 05-008 tentang tebang habis jenis
rimba, dan
3. PK-SMPHT 05-010 tentang pembuatan jalan
angkutan kayu
4. IK pemanenan kayu (tebangan ramah
lingkungan) Nomor: 01/ MLG/ IK/Prod tanggal
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 20 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
10 Oktober 2017
Isi PK/IK menggambarkan kondisi setempat.
Auditee telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan pada 3 tahapan system silvikultur yang
antara lain adalah pra tebangan, proses tebangan
dan pasca tebangan. Kegiatan penerapan teknologi
ramah lingkungan telah mengacu pada PK dan IK
yang telah dikembangkan.
Hasil perhitungan nilai factor eksploitasi dari hasil
cutting test dan uji petik jenis tebangan A2 di Petak
18C RPH Rejosari diperoleh Fe sebesar 0,73 (>
0.7) yang artinya limbah yang dihasilkan dari
kegiatan tebangan relative kecil. Limbah hasil
kegiatan tebangan umumnya adalah berupa
rencek atau ranting kecil yang memiliki diameter
<10cm atau cabang kayu yang tidak masuk
kualifikasi sebagai kayu perkakas.
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK Auditee telah memiliki dokumen RTT yang disusun
mengacu pada dokumen RPKH dan disahkan oleh
petugas yang berwenang dan mengacu pada
peraturan yang berlaku. Dokumen RTT Tahun 2017
dan 2018 terdiri dari kegiatan tebangan habis (A),
tebangan pembangunan (B), dan tebangan
penjarangan (E) yang seluruhnya sesuai dengan
rencana pada dokumen RPKH.
Berdasarkan telaah dokumen RTT 2017 dan 2018
dengan RPKH dapat diketahui bahwa lokasi
kegiatan tebangan telah sesuai lokasi Peta RPKH.
Auditee telah melakukan penandaan batas areal
tebangan dengan areal lainnya dengan
memberikan tanda markir cat warna merah
melingkar pada pohon berdiri yang mengacu pada
peta kerja skala 1:10.000. sedangkan batas antar
blok tebangan dalam 1 areal tebangan dibatasi
dengan cat warna hitam melingkar pada pohon
berdiri atau patok kayu/bambu.
Berdasarkan telaah dokumen dan observasi
lapangan dapat diketahui bahwa tidak terdapat
perbedaan lokasi dan jenis tebangan. Sedangkan
realisasi volume tebangan untuk jenis tebangan A
mencapai 103%, tebangan B hanya mencapai
sebesar 42,7% dan tebangan E 57,7%. Sedangkan
realisasi tebangan untuk seluruh jenis tebangan (A.
B dan E) hanya mencapai sebesar 57% dari target
tebangan. Sementara itu realisasi tebangan jenis
jati mencapai 54% dan jenis rimba mencapai 57%.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK Berdasarkan indikator kondisi kesehatan financial
pada tingkat Divre Jawa Timur tahun 2017
disimpulkan bahwa kondisi keuangan adalah
sebagai berikut:
a. Likuditas 266% (>150%) artinya kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial
yang segera harus dipenuhi sangat baik.
b. Solvabilitas 653% (>150%) artinya kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial
saat perusahaan dilikuidasi cukup baik atau
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 21 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan arti lain jumlah asset yang dimiliki oleh
auditee mampu menjamin jumlah hutang yang
dimiliki oleh auditee.
c. Rentabilitas positif (32%) artinya kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tahun 2017 sangat baik.
Opini akuntan public menyatakan bahwa laporan
konsolidasian telah diterbitkan menyajikan secara
wajar tanpa pengecualian
Berdasarkan telaah dokumen ERP-MK Auditee
Tahun 2017 dan RKAP 2017 dapat diketahui bahwa
realiasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan
pengelolaan hutan tahun 2017 adalah sebesar 97%.
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan yang
diberikan sudah proporsional pada setiap bidang
kegiatan mencapai 17,7 (perbedaan ≤ 20%).
Realisasi pendanaan untuk setiap kegiatan berjalan
lancar namun beberapa kegiatan yang belum sesuai
dengan tata waktunya karena adanya kebijakan
penundaan tebangan tanaman dan efisiensi
anggaran.
Berdasarkan laporan ERP MK Tahun 2017 dan
surat revisi anggaran dapat diketahui bahwa
realisasi modal yang ditanamkan lagi ke hutan pada
tahun 2017 adalah sebesar 61,99%.
Realisasi tanam pada tahun 2017 hanya tercapai
100,6 Ha (11,4%) dari rencana tanaman (RTT).
Realisasi penanaman yang kecil karena tidak
adanya lokasi penanaman rutin akibat penghentian
kegiatan penebangan sebagai implementasi
Kebijakan Direksi. Realisasi tanaman seperti
tersebut telah sesuai (100%) dengan Rencana yang
dirivisi sesuai SK Direksi.
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK Luas kawasan lindung (perlindungan) 49,741.1 ha
sesuai dengan dokumen DPPL dan mengalami
peningkatan luas dalam dokumen RPKH dan seluruh
kawasan perlindungan di lapangan sesuai dengan
kondisi biofisik dan fungsinya.
Seluruh kawasan lindung telah dilakukan
penandaan batas (100%) Kondisi pal dengan tanda
batas berupa markirn (tanda dalam kawasan)PAL
(tanda luar kawasan) dan realisasi perawatan PAL
Batas 98,86% dan perawatan Markirn 100% dari
yang seharusnya.
Luas kawasan lindung yang berpenutupan berupa
hutan mencapai 87%.
Jumlah LMDH yang memiliki dan berdekatan
dengan kawasan perlindungan sejumlah 93 LMDH
dan LMDH tersebut telah dilakukan sosialisasi atau
sebesar 100%.
Seluruh kawasan lindung (Hutan Lindung dan
Kawasan Perlindungan) di KPH Mandiun telah
terdapat kegiatan pengelolaan dan terdapat laporan
implementasi yang sesuai dengan dokumen rencana
kelola lingkungan tahunan (RTT).
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 22 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK Tersedia Prosedur perlindungan dan pengamanan
hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang
ada.
Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
Tersedia personil perlindungan dan pemangaman
hutan yaitu personil damkarhutla, polter dan
polmob. Personil tersebut tersedia di setiap BKPH
dan RPH dan kualifikasi personil yang mendapatkan
pelatihan secara internal dan external.
Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/ preventif/represif)
dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan
yang ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan yang mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen
DPPL (RKL/RPL).
Auditee telah memiliki personil pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
dengan jumlah dan kualifikasi Ganis BINHUT
berjumlah 3 orang, sesua dengan ketentuan jumlah
nya 5 orang. Dengan demikian masih kurang 2
orang.
Auditee telah memiliki rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL/RPL) dan telah
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dijelaskan dalam laporan pelaksanaan
RKL/RPL.
Auditee telah memiliki rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL/RPL) dan telah
diimplementasikan dan seluruhnya dilakukan sesuai
dengan ketentuan.
Dalam berbagai kegiatan pengusahaan hutan yang
dilaksanakan oleh Auditee, tidak terdapat indikasi
terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap
tanah dan air, Hal ini di indikasikan dengan kondisi
lapangan yang masih terjaga dengan baik.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK Prosedur identifikasi tersedia untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemic yang terdapat diareal pemegang
hak pengelolaan.
Auditee telah melakukan identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik dengan jenis kegiatan
survey biodiversity dan identifikasi HCVF.
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
BAIK Prosedur pengelolaan flora tersedia untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan .
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 23 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
Pengelolaan flora diimplementasikan untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
Berdasarkan data dan kondisi lapangan, tidak ada
gangguan terhadap kondisi seluruh species flora
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemic yang terdapat diareal pemegang
hak pengelolaan.
Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Prosedur pengelolaan fauna tersedia untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Pengelolaan fauna diimplementasikan untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
Tidak ada indikasi gangguan terhadap kondisi seluruh
species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemic yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang
lengkap mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang hak pengelolaan.
Auditee memiliki mekanisme penataan batas/
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik yang didisepakati para pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
yang legal, lengkap dan jelas.
Terdapat bukti bukti tentang luas dan batas
kawasan areal kerja Auditee dengan semua
masyarakat hukum adat/ setempat.
Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat
dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK Auditee telah memilki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak
pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan
yang relevan/ berlaku.
Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap
dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial
pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan
kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat
mengenai hak dan kewajiban pemegang hak
pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola
SDH.
Terdapat sebagian bukti tentang realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang
lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial
pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 24 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
BAIK Auditee telah memiliki data dan informasi tentang
keberadaan masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH lengkap dan jelas.
Terdapat mekanisme yang legal mengenai
peningkatan peran serta aktivitas ekonomi
masyarakat yang lengkap dan jelas.
Terdapat dokumen rencana pemegang hak
pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang
lengkap dan jelas.
Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%)
kegiatan peran serta dan akt3vitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang hak pengelolaan.
Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik
yang lengkap dan jelas.
Terdapat konflik dan auditee telah memiliki peta
konflik yang lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya
manusia, dan pendanaan yang cukup untuk
mengelola konflik.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan
penanganan konflik yang lengkap dan jelas
4.5. Perlindungan, pengem-
bangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja
BAIK Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi.
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang
karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain
yang berada dalam kawasan
hutan yang dikelola IUPHHK.
MEMENUHI Tersedia dokumen SK. Menteri Kehutanan Nomor :
395/Menhut- II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang
penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa
Timur sebagai areal pengelolaan Perum Perhutani
Unit II Jawa Timur seluas ± 1,134,261.95 Ha,
beserta lampiran peta kawasan hutan dan perairan
Provinsi Jawa Timur skala 1 : 250.000 yang
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli
Hasan) dan Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani No: 896/KPTS/DIR/ 2013 tanggal 30
Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan
pada KPH Malang..
Verifier 1.1.1.b. Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee adalah pemegang hak
pengelolaan (bukan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / IUPHHK), karena
Auditee tidak dibebani dengan pembayaran iuran
IUPHHK.
Tersedia data laporan hasil identifikasi penggunaan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 25 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kawasan diluar sektor kehutanan berupa Pinjam
Pakai Kawasan, Tukar Guling dan Penggunaan
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI Di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional
Jatim KPH Malang, tersedia kelengkapan dokumen
Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil menurut
Kelas Perusahaan (RPKH KP), yaitu RPKH KP Jati di
Bagian Hutan Sengguruh, seluas 40,521.30 hektar
Periode 2012-2021; RPKH KP Damar di Bagian
Hutan Sengguruh Ngantang Pujon, seluas
22,217.90 hektar, Periode 2012-2021; RPKH KP
Pinus di Bagian Hutan Kepanjen Tumpang, seluas
27,621.60 hektar, Periode 2013- 2022.
Tersedia kelengkapan dokumen RTT (Rencana
Teknik Tahunan) Tebangan Periode Tahun 2017
dan 2018 disusun untuk setiap tahapan kegiatan
dan disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan
Sumber Daya Hutan dan Perusahaan.
Pada dokumen RPKH tersedia lampiran Peta
Rencana Penataan Areal Kerja (RPAK) KPH, Peta
RPAK BKPH, Peta RPAK RPH dan pada dokumen
RTT Tebangan tersedia Peta RPAK Tebangan untuk
setiap jenis kegiatan tebangan.
Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang
pada lampiran Peta SPK RTT Rencana Tebang Tahun
2017 dan Tahun 2018, berupa Areal Curam/
Kawasan Lindung, Areal Yang Memiliki Nilai Religi
dan Sempadan Sungai.
Peta blok/petak tebangan disah kan pada SPK RTT
tebangan oleh ADM/KPH Malang. Blok/petak
tebangan posisinya benar dan berdasarkan hasil uji
petik pal/patok batas di petak- petak (sampel)
terbukti di lapangan..
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI Penyusunan, Pengesahan dan kelengkapan seluruh
dokumen RPKH wilayah kerja Perum Perhutani Divisi
Regional JATIM KPH Malang baik untuk RPKH Kelas
Perusahaan Jati di Bagian Hutan Sengguruh Periode
Tahun 2012-2021, RPKH Kelas Perusahaan Damar
di Bagian Hutan Ngantang Pujon Periode Tahun
2012-2021 dan RPKH Kelas Perusahaan Pinus di
Bagian Hutan Kepanjen Tumpang Periode Tahun
2013-2022 telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan prosesnya telah dipenuhi seluruhnya.
Verifier 2.2.1.b Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan karena Auditee tidak melakukan
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan
lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan
tanaman industri.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
MEMENUHI Tersedia dokumen LHP realisasi bulan Maret 2017
s/d Februari 2018 sebanyak 18.392,563 M3 yang
telah disahkan oleh petugas penerbit LHP an.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 26 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
LHP-kan SULKAN / No Register : 01107-07/PKB-J/XVI/2017.
Hasil uji petik di TPK menunjuk kan kesesuaian
antara dok. LHP dengan fisik kayu.
Hasil uji petik nomor batang di LHP dapat ditemukan
pada tunggak di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Kayu yang diangkut dari beberapa TPK Auditee ke
tujuan pengiriman kayu seluruhnya telah dilindungi
dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu
(SKSHHK) sesuai ketentuan.
Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum pada
LMKB sesuai dengan persediaan kayu setelah
dilakukan pengurangan seperti tercantum pada dok.
SKSHHK terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena
Auditee pemegang hak pengelolaan yang
melakukan sistem silvikultur THPB dan kayu bukan
dari Hutan Alam.
Seperti Verifier 3.1.3.a. di atas, verifier ini juga telah
dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
(Not Applicable), karena Auditee pemegang hak
pengelolaan yang melakukan sistem silvikultur
THPB dan kayu bukan dari Hutan Alam.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu membuk-
tikan adanya catatan angkutan
kayu ke luar TPK
MEMENUHI Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dengan
lampiran nya pada setiap TPK Auditee dan telah
ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK yang
berwenang.
Tersedia dokumen penetapan pejabat Penerbit
SKSHHK yang berwenang sesuai lokasi TPK Auditee,
yang ditetapkan sesuai SK Kepala Divisi Regional
Jawa Timur Nomor : 3228/Kpts/ Divre- Jatim/2017
tanggal 30 Oktober 2017.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI Selama periode Maret 2017 s/d Februari 2018
Auditee telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak
18.392,563 M3 dan PSDH yang harus dibayar
sesuai dengan bukti pembuatan tagihan yang
diterima adalah Rp 509.284.259,- (Lima Ratus
Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu
Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)..
Berdasarkan telaah bukti setor PSDH, seluruh
kewajiban / tagihan PSDH auditee khususnya untuk
periode bulan Maret 2017 s/d Februari 2018 yang
terbit melalui SIMPHONI telah dibayar LUNAS dan
tidak ada tunggakan.
Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai
dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai
dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
NOT
APPLICABLE
Verifier ini telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable), karena Auditee tidak
menjual kayu antar pulau dan hanya menjual kayu di
TPK.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
NOT
APPLICABLE
Verifier ini telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable), karena Auditee
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 27 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
melaksanakan pengangkutan kayu bulatnya tidak
menggunakan kapal dan hanya melakukan
pengangkutan kayu lewat jalur darat dengan alat
angkut Truck.
3.4.1 Tanda V-legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Tanda V-Legal
diterapkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
(Daftar Kayu Hasil Pemanenan, Kwitansi, Bon
Penjualan (BP) dan kontrak).
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI Tersedia dokumen DPPL yang lengkap (dengan
matrik RKL/ RPL) untuk seluruh areal kerja dan
sudah mendapatkan persetujuan kelayakan
lingkungan sesuai surat keputusan Nomor :
P2T/14/17.01/ 2011 tanggal 05 Mei 2011.
Proses penyusunan dokumen DPPL telah sesuai
ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI Tersedia dokumen matrik RKL dan RPL yang disusun
mengacu pada dokumen DPPL KPH Jember yang
telah disahkan.
Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga telah dilapor kan
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implemen-
tasi K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen pedoman/prosedur
tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja (PK) dan
untuk mengimplementasikan pedoman/prosedur K3
tersebut telah terbentuk pengurus P2K3, juga
memiliki akhli K3 an. Yudha Sri Muhartono sesuai
surat penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi RI Nomor : KEP.3555/ NAKER-
BINWASK3 /VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan, kondisinya
berfungsi dengan baik dan telah di distribusikan ke
setiap unit kerja di lapangan.
Auditee telah memiliki catatan untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja secara lengkap dan ada upaya
untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk pelaksanaan program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI Pada Auditee terdapat 2 Serikat Pekerja yaitu SEKAR
PERHUTANI dipimpin YOYOK ARISANTO dan SP2P
dipimpin EDY PURWANTO. Hasil wawancara dengan
beberapa karyawan Auditee dapat disimpulkan bahwa
terdapat kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan
Perhutani dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani,y
ang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi cq. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
– melalui SK Nomor : KEP.138/PHIJSK-PKKAD/PKB/
IX/2015 tanggal 04 September 2015. Berlaku sejak 3
Juni 2015 s/d 2 Juni 2017 (Masa berlaku telah
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 28 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
diperpanjang sampai tanggal 02 Juli 2018, sesuai surat
persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan No :
KEP.84/ PHIJSK-PK/PKB/VI/ 2017).
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data pegawai bulan Februari 2018, dari
347 orang pegawai tidak ada yang masih di bawah
umur (pegawai termuda berumur 35 tahun) dan hasil
wawancara dengan beberapa pegawai, diketahui
Auditee mempunyai aturan tertulis dan komitmen yang
melarang menerima pekerja yang masih dibawah umur.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH MALANG sebesar 98.48%, masuk dalam kelas
nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.
3. KPH NGANJUK
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK Telah tersedia dokumen dokumen legal dan
administrasi tata batas secara lengkap sesuai
dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas
yang telah dilakukan oleh KPH Nganjuk.
Hasil telaah dokumen dan peta kerja serta hasil
observasi bahwa Realisasi tata batas KPH Nganjuk
telah mencapai 100 % dengan panjang batas luar
(Pal B) 180.100,0 meter dengan luas areal
21.174,85 Ha (tata batas sudah temu gelang).
(Rekonstruksi Batas Hutan) dilakukan setiap 10
tahun sekali sebagai rangkaian dari penyusunan
buku RPKH.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen
konflik tinurial di KPH Nganjuk terdapat konflik batas
yaitu strata B dan C dan KPH Nganjuk terus
berupaya untuk menyelesaikan konflik secara terus-
menerus dan terdapat penurunan tingkat konflik
untuk strata B .
Verifier 1.1.4 diverifikasi tapi tidak dapat diterapkan.
Berdasarkan overlay peta Kawasan Hutan KPH
Nganjuk dengan Peta Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Propinsi Jawa Timur Nomor :
SK.395/Menhut II/2011 Skala 1 : 100.000,
Kawasan hutan KPH Nganjuk tidak ada perubahan
fungsi kawasan.
Tedapat bukti upaya KPH Nganjuk sebagai
pemegang izin untuk mendata & melaporkan
seluruh penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada
upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK Telah tersedia dokumen visi dan misi yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum
Perhutani No. 1432/kpts/DIR/2017 tanggal 16 Juni
2017 dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHL.
Telah dilakukan sosialisasi Visi Misi Perusahaan
mulai dari level pemegang izin (staf dan
karyawanan) dan masyarakat setempat, serta
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 29 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terdapat bukti pelaksanaan (Berita Acara) daftar
hadir dan Foto Foto Kegiatan.
Hasil pemeriksaan terhadap Implementasi Visi Misi
pengelolaan hutan lestari (PHL) oleh KPH Nganjuk
hanya sebagian yang telah sesuai dengan visi dan
misi Perum Perhutani. Yang belum sesuai ada di
Aspek Produksi, Ekologi dan Sosial.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK Jumlah Tenaga Teknis (Ganis PHPL) di KPH Nganjuk
tersedia disetiap bidang kegiatan, jumlahnya sesuai
dengan syarat kecukupan menurut Peraturan
Direktur Jenderal PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015
tanggal 24 November 2015.
Realisasi peningkatan kompetensi SDM dari sisi
jumlah peserta > 70%, namun realisasi peningkatan
kompetensi dari sisi jenis pelatihan <70% dari
rencana sesuai kebutuhan.
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen
ketenagakerjaan. KPH Nganjuk, telah memiliki
kelengkapan terkait dengan dokumen
ketenagakerjaan lengkap sesuai peraturan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan, pelaksa-
naan, pemantauan periodik,
evaluasi, dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan
pencapaian (Kegiatan) Peme-
gang Hak Pengelolaan.
BAIK Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan
menajemen Pengelolaan hutan, Untuk KPH Nganjuk
terdapat struktur Organisasi mulai tingkat pusat dan
Job description yang sesuai dengan kerangka PHL
dan telah disahkan oleh Direksi.
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan
keberadaan perangkat Sim dan tenaga
pelaksananya. KPH Nganjuk telah memiliki
perangkat SIM dan tenaga pelaksananya
berdasarkan Keputusan ADM/KKPH Nganjuk.
Hasil pemeriksaan terdapat Organisasi SPI
berkedudukan di Kantor Pusat Perum Perhutani
berdasarkan wawancara terkait funsi dan
keberadaanya telah berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring
dan evaluasi telah dilakukan oleh Organisasi SPI
yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan
dan Laporan tindak lanjut.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK Kegiatan pekerjaan dalam RTT (tebangan, persiapan
tanaman dan pelaksanaan tanaman, pemeliharaan)
pada tahun 2017-2018 di KPH Nganjuk telah
disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan
telah mendapatkan persetujuan atas dasar
informasi awal yang memadai. Dengan demikian
seluruh Desa/LMDH yang terkena dampak RTT
telah mendapatkan informasi terakit dengan RTT
melalui kegiatan sosialisasi Nomor pekerjaan.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh
dokumen penataan batas di KPH Nganjuk telah
terdapat persetujuan dalam proses tatabatas dari
para pihak.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen laporan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 30 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
kegiatan peningktan ekonomi sosial untuk
masyarakat sekitar hutan di KPH Nganjuk, telah
Terdapat persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan PHBM (CSR/CD) di Perum Perhutani
KPH Nganjuk.
Penetapan kawasan lindung di Perum Perhutani
KPH Nganjuk telah mendapat persetujuan dari 34
LMDH yang berbatasan dengan kawasan lindung.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK KPH Nganjuk tersedia dokumen Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KP Jati KPH
Nganjuk dan Revisi RPKH jangka perusahaan Jangka
Perusahaan 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021
Periode 1 Agustus 2017 s.d 31 Desember 2021 dan
telah mendapat pengesahan melalui SK Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.
6957/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal
27 Desember 2017
Penyusunan RPKH KP Jati KPH Bojonegoro
berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif yang
realistis/benar yang dituangkan dalam dokumen
RPKH PDE-2 (Register Risalah Hutan) serta dilampiri
Peta Kerja.
Penataan areal kerja (blok RTT dan petak) sebagian
sesuai dengan RPKH. Penataan areal kerja KPH
Nganjuk di lapangan (blok RTT dan
compartment/petak) berdasarkan luasan tebangan
A2 dan tanaman rutin terdapat kesesuaian sebesar
100%, antara RTT 2017 dan RPKH. Pada RTT 2018
dengan RPKH untuk tebangan A2 dan tanaman rutin
terdapat kesesuaian rata-rata sebesar 99%.
Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak,
seluruh tanda batas (pal) petak terlihat jelas dan
dapat dikenali di lapangan namun perlu di cat
kembali dan diperbaiki.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK KPH Nganjuk memiliki data potensi tegakan dalam
kelas hutan KP Jati yang menggambarkan kondisi
lapangan berdasarkan risalah hutan dan hasil klem
yang dilaksanakan setiap tahun sebelum
penyusunan RTT.
KPH Nganjuk memiliki perhitungan etat pada KP Jati
yang disusun berdasarkan tabel volume tegakan
(Tabel WvW) yang berlaku serta terdapat pengukuran
riap tegakan pada plot PUP tahun 2017.
KPH Nganjuk telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang boleh dilakukan. Hasil verifikasi
terhadap dokumen RTT 2017 dan 2018 bahwa
rencana tebangan A2 tidak melebihi etat luas dan
etat volumenya sesuai yang ditetapkan dalam RPKH.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK KPH Nganjuk memiliki SOP atau Prosedur Kerja (PK)
pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur
THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan)
secara lengkap yang meliputi Persemaian,
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 31 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Pembuatan Tanaman Hutan, Pemeliharaan Hutan
dan Pemanenan Hasil Hutandan Isi SOP/Prosedur
Kerja sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai
dengan sistem silvikultur KPH Nganjuk yang
meliputi kegiatan persemaian, penanaman,
pemeliharaan dan penjarangan, namun prosentase
sebagian kegiatan kurang dari 100%.
Potensi tegakan Jati berdasarkan bagan tebang
(PDE-9) RPKH KPH Nganjuk pada daur 50 tahun
sebesar 50 tahun sebesar 110,69 m3/Ha dan JPP
(daur 20 tahun) sebesar 57,15 m3/ha, sehingga
rata-rata potensi tebangan A sebesar 83,92 m3/Ha.
Sebagian besar Tingkat permudaan tanaman dalam
jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil
hutan di KPH Nganjuk melalui Hasil Evaluasi
Tanaman Tahun 2017 terhadap tanaman tahun
2015 diperoleh rata-rata prosentase tumbuh
tanaman pokok sebesar 98,2 % dan tanaman
pengisi sebesar 89%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK KPH Nganjuk terdapat Prosedur kerja RIL tertuang
dalam PK Tebang Habis Jati dengan kode PK-
SMPHT-.05.007 yang berlaku efektif : 13 April 2017.
KPH Nganjuk telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan pada 3 (tiga) atau lebih tahapan kegiatan
pemanenan hasil mulai dari tahap perencanaan,
persiapan kerja, pelaksanaan penebangan dan
penanganan pasca penebangan.
Faktor eksploitasi kegiatan penebangan
berdasarkan data cutting test di KPH Nganjuk Tahun
2017 sebesar 104% atau 1,04 (>0,70) dan hasil uji
petik terhadap tebangan cutting test pada 180a RPH
Cabean BKPH Wengkal dengan koordinat S 070 26’
31,03” E 1110 55’ 34,35” pada nomor pohon
1.585 dan Keliling 156 cm serta nomor tebang 622
diperoleh hasil limbah pemanfaatan hutan minimal
atau faktor eksploitasi sebesar 121,28% atau 1,21
(>0,70).
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK Perum Perhutani KPH Nganjuk memiliki dokumen
RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B)
dan tebangan penjarangan (E) tahun 2017 dan
2018 untuk KP Jati berdasarkan RPKH yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Implementasi penataan areal sebagian sesuai
dengan rencana jangka panjang (RPKH) yang telah
disusun, luasan tebangan A2 dan tanaman rutin
terdapat kesesuaian sebesar 100%, antara RTT
2017 dan RPKH. Pada RTT 2018 dengan RPKH
untuk tebangan A2 dan tanaman rutin terdapat
kesesuaian rata-rata sebesar 99%.
Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta
kerja RTT berupa penandaan pada seluruh batas
blok tebangan dengan tanda 2 (dua) lingkaran
merah yang melingkar mengelilingi pohon batas dan
1 lingkaran warna merah di pohon terluar pada blok
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 32 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
tebangan.
Realisasi produksi kayu KPH Nganjuk Tahun 2017
untuk jenis jati sebesar 88 % (> 70%) dan jenis
Rimba sebesar 76% (>70%) dari rencana produksi
tebangan tahunan. Sedangkan realisasi proporsional
Tahun 2018, untuk jati sebesar 33,35% (<70%) dan
rimba sebesar 0,03% dari rencana.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan,
seluruh lokasi panen telah sesuai dengan RTT yang
disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
SEDANG Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Timur untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut dengan
nilai liquiditas sebesar 1.086% dan 266% (> 150%),
nilai Solvabilitas sebesar 2.928% dan 653% (>
150%), dan nilai Rentabilitas tahun 2016 sebesar -
64% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 32%
atau kemampuan dalam peningkatan laba sebesar
32%. Opini akuntan publik untuk laporan keuangan
teraudit tahun 2016 dan 2017 adalah “menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material”.
Realisasi alokasi dana 60-79% dari kebutuhan
kelola hutan yang seharusnya. Realisasi alokasi
dana KPH Nganjuk selama kurun tahun 2016 dan
2017 cenderung meningkat dari budget yang
direncanakan, yaitu 48,67 %, tahun 2016 dan
74,88% pada tahun 2017, namun peningkatan
masih dibawah 80%. Realisasi terbesar tahun 2016
terletak pada biaya pengendalian kebakaran dan
pengamanan hutan sebesar 96,04% dan Tahun
2017 pada biaya produksi lainnya sebesar
283,06%.
Alokasi dana tahun 2017 di KPH Nganjuk serta rata-
rata selisih perbedaan alokasi dana yang
proporsional dapat diketahui sebesar 15,16%. (<
20%).
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan kurang berjalan lancar namun sesuai
dengan tata waktu.
Realisasi Modal KPH Nganjuk Tahun 2017 yang
dikembalikan ke hutan berupa biaya penanaman,
pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian
kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 64,32%.
Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman
pengisi KPH Nganjuk tahun 2017 sebesar 59,89%
(50% - 70%) sedangkan kegiatan penanaman Tahun
2018 (s/d Bulan Maret 2018) belum ada
pelaksanaan.
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK Luas kawasan lindung 2.950,70 ha sesuai dengan
dokumen perenca-naan RPKH dan lebih luas dari
DPPL serta seluruhnya sesuai dengan kondisi
biofisiknya.
Kawasan lindung telah dilakukan penataan batas
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 33 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
100% dengan tanda batas berupa plang nama,
markir (tanda dalam kawasan) dan pal (tanda luar
kawasan).
Kondisi kawasan lindung (hutan lindung dan
kawasan untuk perlindungan) yang berhutan adalah
seluas 2.893,85 Ha (98,07%).
Kegiatan soialisasi mengenai keberadaan kawasan
lindung yang terdapat di areal kerja KPH Nganjuk
sudah dilaksanakan kepada 34 LMDH yang terdapat
di KPH Nganjuk atau 100 % > 50%.
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai
RKL.
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK Auditee telah memiliki prosedur kerja yang
mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
Tersedia personil perlindungan dan pengamanan
hutan yaitu personil damkarhutla, polhuter dan
polhutmob dengan kualifikasi personil yang
memadai.
Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan preemptif, preventif dan represif dengan
mempertimbang-kan seluruh jenis gangguan yang
ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan yang mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Auditee telah memiliki seluruh sarana pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
yang berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen
DPPL (RKL-RPL).
Auditee telah memiliki personil pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
dengan kualifikasi yang memadai sesuai dengan
ketentuan.
Auditee telah memiliki rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL) dan telah diimplementasikan
sebagian sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RPL) dan seluruhnya telah
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang
besar dan penting terhadap tanah dan air.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK Prosedur identifikasi tersedia untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
Auditee telah melakukan identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik dengan jenis kegiatan
survey biodiversity dan identifikasi HCVF.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 34 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang hak pengelolaan.
Berdasarkan DSI, tidak ada gangguan terhadap
kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemic
yang terdapat diareal pemegang hak pengelolaan.
Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
diareal pemegang hak pengelolaan.
Berdasarkan DSI, terdapat indikasi gangguan tetapi
ada upaya penanggulangan gangguan oleh
pemegang hak pengelolaan.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan
rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak
pengelolaan.
Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi
batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas
kawasan yang disepakati para pihak.
Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH,
yang legal, lengkap dan jelas.
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas
kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas
kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum
adat/setempat.
Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan
batas kawasan hutan oleh sebagian para pihak dan
masih ada konflik.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang
relevan/berlaku.
Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak
pengelolaan terhadap masyarakat.
Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan
sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai
hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 35 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak
pengelolaan termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
BAIK Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas
tentang masyarakat hukum adat dan/ atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
Terdapat dokumen rencana pemegang hak
pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang
lengkap dan jelas.
Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%)
kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang hak pengelolaan.
Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas.
Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang
lengkap dan jelas.
Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang
lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengem-
bangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja
BAIK Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial dengan seluruh
karyawan.
Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan
seluruh rencana pengembangan kompetensi.
Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain
yang berada dalam kawasan
hutan yang dikelola IUPHHK.
MEMENUHI Keabsahan Pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal
22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di
tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh
Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan
pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
Areal kerja Auditee ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa
Timur Nomor: 628/Kpts/Dir/2013 Tanggal 25 April
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 36 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2013 Tentang Pembagian Kawasan pada Kesatuan
Pemangkuan Hutan Nganjuk. Berdasarkan SK
tersebut luas Auditee adalah 21.273,10 Ha.
Hasil overlay Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.359/Menhut--II/2004 tanggal 1 Oktober 2004
dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Direksi
Perum Perhutani nomor: 628/Kpts/Dir/2013
Tanggal 25 April 2013, tidak terdapat perubahan
fungsi kawasan pada areal Auditee.
Verifier 1.1.1.b. Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee adalah pemegang hak
pengelolaan, bukan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga
tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.
Di lokasi Auditee terdapat pinjam pakai pada
kawasan Hutan yang dipergunakan oleh Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Republik Indonesia untuk pembangunan jalan Tol
Mantingan – Ngawi – Kertoseno seluas 124,17 Ha.
Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan
kegiatan-kegiatan penggunaan lahan di luar sektor
kehutanan kepada instansi terkait.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI 1. Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati dengan luas 21.274,85 Ha untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2026.
2. Tersedia Dokumen Revisi RPKH Kelas Perusahaan
Jati dengan luas 21.274,85 Ha untuk Jangka
Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2026
Periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2026.
3. Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun
2017 dan 2018 disusun oleh petugas yang
berwenang.
4. Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan
lampiran peta.
Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu
peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT
2017 serta RTT 2018 dan peta micro planning
bidang tebangan.
Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan. Posisi
blok/petak tebangan posisinya benar dan terbukti di
lapangan. Penandaan patok batas petak mengacu
pada SOP yang dikembangkan oleh Auditee.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati dengan luas 21.274,85 Ha untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2026. Tersedia Dokumen Revisi RPKH
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 37 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Kelas Perusahaan Jati dengan luas 21.274,85 Ha
untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2026 Periode 1 Agustus 2017 s/d 31
Desember 2026.
Verifier 2.2.1.b Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee tidak melakukan pemanfaatan
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen LHP yang dibuat
berdasarkan buku ukur DK 301 melalui aplikasi SI-
PNBP secara Online dan disahkan oleh petugas yang
berwenang
LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara
LHP,buku ukur, fisik kayu dan tunggak di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari lokasi
tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu
(TPK) telah dilengkapi dengan dokumen dokumen
DKB/DK 304 untuk kayu bernomer/304b untuk kayu
tidak bernomor dan 304c Nota penerimaan sementara
untuk tujuan TPK dan dari TPK menuju industry atau
tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen
Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online.
Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB
dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
NOT
APPLICABLE
Verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
atau Not Applicable, karena Auditee adalah
pemegang hak pengelolaan dan bukan Pemegang
IUPHHK-HA. Namun demikian Auditee telah
menerapkan penandaan pada bontos ujung dan
tunggak kayu mengacu kepada SK Direksi Perum
Perhutani No. 366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30
Maret 2016 dan Nomor: 114/KPTS/DIR/2018
tanggal 08 Februari 2018. Namun demikian auditee
tetap menerapkan kegiatan sistem penandaan pada
bontos dan tunggak kayu, sehingga dengan sistem
tersebut kayu dapat dilacak balak sampai ke petak
tebangan dan tunggak.
Seperti Verifier 3.1.3.a, dilakukan verifikasi tetapi
tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena
Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan
bukan Pemegang IUPHHK-HA. Namun demikian
tanda-tanda PUHH telah dilaksanakan secara
konsisten oleh Auditee dan telah diatur dalam SK
Direksi Perum Perhutani Nomor:
366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan
Nomor: 114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari
2018.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu membuk-
tikan adanya catatan angkutan
kayu ke luar TPK
MEMENUHI Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang
berkualifikasi sebagai Ganis PKB). Penerbitan SKSHHK
juga dilengkapi dengan Berita Acara (BA) penerbitan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 38 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
SKSHHK. BAP penerbitan SKSKB tidak tersedia karena
Auditee tidak melakukan pemakaian dokumen SKSKB.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI Auditee telah terkoneksi dengan system informasi
PNBP online (SIPNBB-SIMPONI) dimana Bukti
Pembuatan Tagihan (BPT) berupa kode billing dan
tanggal berlaku secara otomatis akan muncul
apabila Auditee telah meng approve LHP. Selama
periode Maret 2017 sampai Februari 2018 Auditee
telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak
5.173,414 M3 dengan PSDH yang harus dibayar Rp
633.352.536 (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga
Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh
Enam Rupiah) dan untuk kayu bakar sebanyak 1,5
SM dengan PSDH yang harus dibayar adalah Rp
1.980 (Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh
Rupiah).
Auditee telah melunasi seluruh pembayaran PSDH
dibuktikan dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara)
Provisi Sumber Daya Hutan yang dikeluarkan oleh
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal PHPL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via
Bank BRI.
Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tariff yang berlaku yang mengacu
kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68/Menhut-II/2014 dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
serta PP No. 12 Tahun 2014.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan. Auditee
bukan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak
memiliki dokumen PKAPT.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Pengangkutan kayu bulat dari TPK tidak menggunakan
kapal dan hanya melakukan pengangkutan lewat jalur
darat dengan menggunakan alat angkut Truck.
3.4.1 Tanda V-legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga
menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi,
Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318). Bentuk dan
ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah
sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/
2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda
V-Legal.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 39 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
Pemantauan Lingkungan (DPPL) KPH Nganjuk dan
telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor
Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten
Nganjuk melalui Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor:
660/477/411.310/2010 tanggal 31 Desember 2010.
Penyusunan DPPL mengacu kepada Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapat rekomendasi dari Kantor Lingkungan
Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk
melalui Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor:
660/477/411.310/2010 tanggal 31 Desember
2010.
Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL. Hasil kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan telah dilaporkan kepada
intansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implemen-
tasi K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur atau pedoman
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dalam bentuk Prosedur Kerja (PK). Auditee juga
memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai
penanggung jawab dalam implementasi K3.
Auditee telah memiliki peralatan K3 dan Alat
Pelindung Diri (APD) dan hasil pemeriksaan di
lapangan menunjukkan bahwa Peralatan K3 dan
APD tersedia di masing-masing BKPH dan dapat
berfungsi dengan baik, para pekerja menggunakan
APD saat bekerja di lapangan.
Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan
kerja dalam bentuk F-K3-002 dan F-K3-003 yang
dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari
P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk
menekan angka kecelakaan kerja. Berdasarkan
laporan kecelakaan kerja periode Maret 2017 s/d
Februari 2018 tidak terdapat kecelakaan kerja.
(Nihil).
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki Susunan Pengurus SEKAR DPD
KPH Nganjuk masa bakti 2016 – 2018 berdasarkan
Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan
Perum Perhutani Jawa Timur Nomor: 27/D-
SP/DPW/2016 Tentang Pengukuhan Kepengurusan
DPD KPH Nganjuk Masa Bhakti 2016-2018. Untuk
SP2P telah dibentuk Susunan Pengurus Cabang SP2P
KPH Nganjuk, periode 2016-2019 berdasarkan
Keputusan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) SP2P
Jawa Timur Nomor: 02/DPD/ SP2P/JATIM/2016
tanggal 27 Agustus 2016. Hasil wawancara dengan
karyawan didapat informasi bahwa dengan adanya
sekar dan SP2P dapat menyalurkan aspirasi karyawan
terhadap managemen dan selama ini belum ada
masalah antara karyawan dan pihak managemen.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 40 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara Perum Perhutani dengan SEKAR dan
SP2P.
Masa berlaku PKB telah habis pada tanggal 02 Juni
2017, namun telah dilakukan kesepakatan
perpanjangan masa berlaku PKB antara Perum
Perhutani dengan SEKAR dan SP2P pada tanggal 30
Mei 2017 dan telah disampaikan kepada Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI C.q Dirjen
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Nomor Kep.84/PHIJSK-
PK/PKB/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017 tentang
pendaftaran perpanjangan PKB antara Perum
Perhutani dan DPP SEKAR dan SP2P, menyatakan
bahwa Perpanjangan Perkjanjiajn Kerja Bersama
tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2017
sampai dengan 02 Juli 2018.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia pegawai periode Maret 2017 s/d
Februari 2018, Dokumen wajib lapor ketenagakerjaan
tahun 2018, dan hasil wawancara denagan tenaga kerja
di lokasi tebangan, tidak ada pekerja yang usianya di
bawah umur (di bawah 18 tahun).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH NGANJUK sebesar 98.48%, masuk dalam
kelas nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.
4. KPH JEMBER
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK Auditee memiliki legalitas perusahaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72
Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum)
Kehutanan Negara. Auditee memiliki Legalitas tata
batas berupa dokumen Berita Acara Tata Batas
(BATB) KPH Jember yang sudah ada sejak tahun
1901.
Auditee telah melakukan rekonstruksi tata batas
sampai temu gelang (100%) untuk Bagian Hutan
Sempolan, Bagian Hutan Lereng Yang Selatan,
Bagian Hutan Jember Selatan dengan jumlah Pal
Batas (Pal. B) sebanyak 10.838 Batang.
Auditee memiliki permasalahan tenurial seluas
665,50 Ha sampai akhir Desember tahun 2017 dari
luas 666,50 Ha pada tahun sebelumnya. Namun
demikian terdapat dokumen rencana, monitoring
konflik batas/tenurial dan ada upaya Auditee untuk
menyelesaikan masalah tersebut.
Verivier 1.1.4 diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
Berdasarkan overlay peta Kawas-an Hutan KPH
Jember sesuai Keputusan Direksi Perum Perhu-tani
Nomor : 897/KPTS/Dir/ 2013 dengan Peta
Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 41 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Jawa Timur Nomor : SK.395/Menhut II/2011 Skala
1 : 100.000, Kawasan hutan KPH Jember tidak ada
perubahan fungsi Kawasan.
Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumen-tasian, monitoring dan melapor-kan
seluruh penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan di areal kerjanya kepada instansi yang
berwenang dan Upaya pencegahan terhadap
penggu-naan kawasan secara ilegal, yaitu :
melakukan Patroli secara rutin, Pendekatan sosial
dan kegiatan bersama dengan LMDH dan
masyarakat umum.
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK Auditee telah memiliki dokumen Visi dan Misi sesuai
dengan Keputusan Direksi Perum Perhu-tani No.
1432/ Kpts/Dir/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang
Visi Misi Perum Perhutani dan isinya telah sesuai
dengan kerangka PHL.
Terdapat bukti kegiatan sosiali-sasi visi dan misi
perusahaan kepada karyawan dan masyara-kat
setempat berupa surat undangan sosialisasi visi dan
misi, Notulensi, Daftar Hadir, Berita Acara, Foto
kegiatan sosialisasi.
Implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) oleh
Auditee belum dapat seluruhnya diimplementasikan
sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK Jumlah Tenaga Teknis (Ganis PHPL) di KPH Jember
tersedia disetiap bidang kegiatan, namun jumlahnya
masih kurang dari syarat kecukupan menurut Per-
aturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.16/PHPL-
IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
Pencapaian realisasi pelatihan Tahun 2017
berdasarkan jenis pelatihan untuk pemenuhan
tenaga Teknis dan Non Teknis Internal dan
GANISPHPL sesuai Perdirjen PHPL Nomor:
P.16/PHPL-IPHH/2015, telah terealisasi sebanyak 25
orang dari rencana 25 orang atau terealisasi
sebesar 100% (> 70% : Baik).
Auditee telah melengkapi dokumen ketenagakerjaan
sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara
lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan, pelaksa-
naan, pemantauan periodik,
evaluasi, dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan
pencapaian (Kegiatan) Peme-
gang Hak Pengelolaan.
BAIK Auditee telah memiliki struktur organisasi dan Job
description yang sesuai dengan kerangka PHL dan
telah disahkan sesuai Keputusan Direksi Perum
Perhu-tani Nomor: 007/KPTS/DIR/2018 tanggal 2
Januari 2018 tentang Perubahan ke-2 atas
Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor:
143/Kpts/Dir/2017.
Auditee telah memiliki perangkat SIM dan telah
memiliki tenaga pelaksananya.
Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan
struktur organisasi tersendiri yang langsung bertang-
gung jawab kepada Direktorat Utama. Pelaksanaan
SPI dilaku-kan 1 tahun sekali, secara bergantian di
seluruh KPH, dan sudah berjalan dengan efektif
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 42 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Auditee telah melakukan monitoring dan evaluasi
serta perbaikan terhadap yang kurang dengan hasil
mencapai nilai tertimbang 82,0 (Baik).
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK Auditee telah melakukan sosiali-sasi kegiatan
pekerjaan dalam RTT (tebangan, persiapan tana-
man dan pelaksanaan tanaman, pemeliharaan)
tahun 2017, kepada masyarakat setempat dan telah
mendapatkan perse-tujuan dengan bukti berupa :
Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto kegiatan
sosialisasi.
Persetujuan dalam proses tata-batas dari para pihak
telah tersedia, berupa : Dokumen TBT sejak tahun
1901 dan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pal
Batas Kawasan Hutan Partisipatif yang berbatasan
dengan Tanah Milik, serta dokumen lain yang
menunjukan persetujuan para pihak atas batas
kawasan hutan dengan masyarakat dalam
sosialisasi batas kawasan hutan.
Proses dan pelaksanaan PHBM Perum Perhutani
KPH Jember telah mengakomodir kepenting-an
masyarakat yang terorganisir dalam Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH membuat
proposal usulan kegi-atan untuk diajukan kepada
Perum Perhutani KPH Jember, dengan demikian
bahwa kegiatan PHBM di KPH Jember telah
mendapat persetujuan dalam proses dan
pelaksanaannya.
Terdapat proses sosialisasi dari hasil penetapan
kawasan lin-dung, seperti tertuang pada Surat KKPH
Jember Nomor: 1031/006.6/Lingk/Jbr/Divre Jatim
tanggal 07 April 2017 perihal Undangan, ditujukan
kepada Ketua LMDH, acara Sosialisasi Kawasan
Lindung dan Pengelolaan Lingkungan. Dokumen
yang menyertainya : Daftar Hadir dan Foto kegiatan.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK Auditee telah memiliki dokumen RPKH untuk 3 kelas
perusahaan yaitu KP Jati, Mahoni, dan Pinus yang
disusun berdasarkan hasil risalah hutan
sebagaimana diuraikan berikut:
1. Auditee telah memiliki dokumen RPKH untuk KP
Jati jangka perusahaan 1Januari 2014 s/d 31
Desember 2018 seluas seluas 28.494,30 Ha
pada bagian hutan (BH) Jember Selatan, yang
disusun oleh KSPH V Jember (M.Farid Januardi))
tanggal 16 September 2013, dinilai oleh Kepala
Biro Perencanaan Dan Pengembangan Usaha
Unit II Jatim (Ir. Amirul Ilman) tanggal 17
September 2013, dan diketahui oleh kepala Unit
Jawa Timur (Mustafa Iskandar) tanggal 18
September 2013 serta disahkan oleh Direktur
Utama Perum Perhutani (Ir. BAMBANG
SUKMANANTO, MSc) tanggal 26 September.
Penyusunan RPKH berdasarkan SK Direksi
No.142/Dj/Kpts/1980 tentang Pedoman
Penyusunan RPKH
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 43 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2. Auditee telah memiliki dokumen RPKH untuk KP
Mahoni jangka perusahaan 1Januari 2017 s/d
31 Desember 2021 seluas seluas 24.725,54 Ha
pada bagian hutan (BH) Lereng Yang
Selatanyang disusun oleh KSPH V Jember
(Panca .P.M. Sihite, S,Hut, MSc) tanggal 1
Desember 2016, dinilai oleh Kepala Biro
Perencanaan Dan Pengembangan Usaha Unit II
Jatim (Ristomo) tanggal 8 Desember 2016, dan
diketahui oleh kepala Unit Jawa Timur (Ir. Adi
Purwadi, MM) tanggal 15 Desember 2016 serta
disahkan oleh Direktur Utama Perum Perhutani
(Denady Mulino Mauna) tanggal 29 Desember
2016.
3. Auditee memiliki dokumen RPKH KP Pinus jangka
perusahaan 2008 s/d 2017 seluas 18.305,30
Ha pada bagian hutan (BH) Sempolan.Auditee
memiliki dokumen Surat Pengajuan RPKH KP
Pinus dari Direksi Perum Perhutani Perhutani
Kepada Dirjen PHPL Kementerian LHK
No.227/042.1/Renc.SDH/Dir/2017- tanggal 23
Oktober 2017. RPKH telah disahkan oleh
Kementerian LHK melalui Surat Keputusan dari
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Nomor : SK.6967/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/
12/2017 tanggal 27 Desember 2017.
Penataan areal kerja (blok RTT dan petak) sesuai
dengan RPKH. Lokasi kegiatan penataan areal kerja
yang direncanakan pada dokumen RPKH dengan
dokumen RTT telah menunjukkan kesesuaian dan
tidak terdapat perbedaan luasan pada kegiatan
penanaman tanaman rutin tahun 2017.
Berdasarkan pemeriksaan di lapangan
menunjukkan bahwa seluruh tanda batas petak
masih dapat dikenali di lapangan walaupun banyak
ditemukan warna cat memudar, sebagian besar
dalam kondisi bagus dan telah ada perawatan
dengan penebalan tulisan pada pada PAL.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK Auditee telah memiliki data potensi tegakan per
kelas hutan untuk 3 (tiga) Kelas perusahaan yang
antara lain adalah KP Jati, Mahoni dan Pinus yang
tergambar dalam dokumen RPKH PDE-3 sesuai
dengan kondisi di lapangan.
Auditee memliki perhitungan etat luas dan volume
pada dokumen RPKH yang disusun berdasarkan
hasil inventarisasi hutan/risalah hutan untuk
seluruh potensi hutan dengan keterwakilan 1% dari
luas petak. Hasil potensi hutan dimasukkan dalam
system informasi sumber daya hutan pengelohan
data elektronik (SISDH-PDE) oleh bagian statistic di
SPH V Jember untuk menentukan etat luas dan
volume tebangan.
Auditee telah memiliki rencana pengaturan
tebangan sebagai dasar penyusunan dokumen RTT
Tahun 2017 dan 2018 yang mengacu berdasarkan
hasil perhitungan etat pada dokumen RPKH KP Jati
dan Mahoni di KPH Jember.Untuk RPKH Pinus belum
ada RTT, karena RPKH Pinus baru disyahkan tanggal
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 44 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
27 Desember 2017.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK Auditee telah memiliki seluruh dokumen pedoman
pengelolaan sumber daya hutan (Prosedur
Kerja/SOP) sesuai tahapan sistem silvikultur yang
diterapkan.
Auditee telah melakukan seluruh kegiatan sesuai
tahapan silvikultur mengacu prosedur kerja yang
dikembangkan.
Auditee telah memiliki potensi tegakan tebangan A
berdasarkan RPKH dalam bagan tebang (sesuai
dengan kelas perusahaan) > 80 m3/Ha.
Hasil penilaian tanaman tahun ke-3 atau tanaman
tahun 2015 pada kegiatan tanaman pokok
diperoleh prosentase sebesar 83,74% (lebih dari
75%) sehingga mampu menjamin kelestarian hasil
hutan.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Kerja yang
berkaitan dengan RIL yaitu :
1. PK-SMPHT.05-007-Tebang-Habis-Jati, tanggal
diberlakukan tanggal 13 April 2015,
2. PK-SMPHT 05-008 tentang tebang habis jenis
rimba, dan
3. PK-SMPHT 05-010 tentang pembuatan jalan
angkutan kayu
4. IK pemanenan kayu (tebangan ramah
lingkungan) Nomor: 01/ MLG/ IK/Prod tanggal
10 Oktober 2017
Isi PK/IK menggambarkan kondisi setempat.
Auditee telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan pada 3 tahapan system silvikultur yang
antara lain adalah pra tebangan, proses tebangan
dan pasca tebangan. Kegiatan penerapan teknologi
ramah lingkungan telah mengacu pada PK dan SOP
yang telah dikembangkan.
Hasil perhitungan nilai factor eksploitasi dari hasil
cutting test dan uji petik tebangan di 50-D BKPH
Sempolan, RPH Sumberjat diperoleh Fe sebesar
0,73 (> 0.7) yang artinya limbah yang dihasilkan dari
kegiatan tebangan relative kecil. Limbah hasil
kegiatan tebangan umumnya adalah berupa rencek
atau ranting kecil yang memiliki diameter <10cm
atau cabang kayu yang tidak masuk kualifikasi
sebagai kayu perkakas.
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK Auditee telah memiliki dokumen RTT yang disusun
mengacu pada dokumen RPKH dan disahkan oleh
petugas yang berwenang dan mengacu pada
peraturan yang berlaku. Dokumen RTT Tahun 2017
dan 2018 terdiri dari kegiatan tebangan habis (A),
tebangan pembangunan (B), dan tebangan
penjarangan (E) yang seluruhnya sesuai dengan
rencana pada dokumen RPKH.
Berdasarkan telaah dokumen RTT 2017 dan 2018
dengan RPKH dapat diketahui bahwa lokasi
kegiatan tebangan telah sesuai lokasi Peta RPKH.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 45 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Auditee telah melakukan penandaan batas areal
tebangan dengan areal lainnya dengan memberikan
tanda markir cat warna merah melingkar pada
pohon berdiri yang mengacu pada peta kerja skala
1:10.000. sedangkan batas antar blok tebangan
dalam 1 areal tebangan dibatasi dengan cat warna
hitam melingkar pada pohon berdiri atau patok kayu.
Berdasarkan telaah dokumen dan observasi
lapangan dapat diketahui bahwa tidak terdapat
perbedaan lokasi dan jenis tebangan. Realisasi
volume tebangan total mencapai 106%. Sementara
itu realisasi tebangan per jenis kayu mencapai 50%
untuk jenis jati dan 153% untuk jenis rimba.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK Berdasarkan indikator kondisi kesehatan financial
pada tingkat Divre Jawa Timur untuk tahun 2017
disimpulkan bahwa kondisi keuangan adalah
sebagai berikut:
1. Likuditas 266% (>150%) artinya kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial
yang segera harus dipenuhi sangat baik.
2. Solvabilitas 653% (>150%) artinya kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial
saat perusahaan dilikuidasi cukup baik atau
dengan arti lain jumlah asset yang dimiliki oleh
auditee mampu menjamin jumlah hutang yang
dimiliki oleh auditee.
3. Rentabilitas positif artinya kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tahun 2017 sangat baik.
Opini akuntan public menyatakan bahwa laporan
konsolidasian telah diterbitkan menyajikan secara
wajar tanpa pengecualian.
Berdasarkan telaah dokumen ERP-MK Auditee
Tahun 2017 dan RKAP 2017 dapat diketahui bahwa
realiasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan
pengelolaan hutan tahun 2017 adalah sebesar
108%.
Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan yang
diberikan kurang proporsional karena perbedaan
pada setiap bidang kegiatan mencapai 21,35%
(perbedaan >20 - 50%).
Realisasi pendanaan untuk setiap kegiatan berjalan
lancar namun beberapa kegiatan yang belum sesuai
dengan tata waktunya karena adanya kebijakan
penundaan tebangan tanaman dan efisiensi
anggaran.
Berdasarkan laporan ERP MK Tahun 2017 yang
dimiliki Auditee dapat diketahui bahwa realisasi
modal yang ditanamkan lagi ke hutan pada tahun
2017 adalah sebesar 78%.
Berdasarkan telaah dokumen realisasi tanam pada
tahun 2017 dicapai 209,7 ha dari rencana tanaman
205,8 Ha. Perubahan rencana tanaman dikarekan
pengghentian kegiatan sehingga target luasan
penanaman harus NAKAP, maka realisasi tanaman
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 46 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan rencana yang ditetapkan yaitu 209,7
ha dari rencana 205,8 Ha, (102%).
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK Luas kawasan lindung 47,182 ha sesuai dengan
dokumen RPKH dan lebih luas dari DPPL.
Seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisik dan
fungsinya.
Kawasan lindung telah dilakukan penataan dengan
tanda batas berupa markirn (tanda dalam kawasan)
PAL petak dan alur dan realisasi Pemeliharaan
Markirn2017 sebesar 100% dan Pemeliharan PAL
dalam kondisi baik sebesar 92.00%.
Kondisi kawasan lindung (Hutan lindung dan
Kawasan Perlindungan) yang berhutan sebesar
94,8%.
Jumlah LMDH yang memiliki dan berdekatan
dengan kawasan perlindungan sejumlah 51 LMDH
dan LMDH tersebut telah dilakukan sosialisasi atau
sebesar 100%.
Seluruh kawasan lindung (Hutan Lindung dan
Kawasan Perlindungan) di KPH Mandiun telah
terdapat kegiatan pengelolaan dan terdapat laporan
implementasi yang sesuai dengan dokumen rencana
kelola lingkungan tahunan (RTT).
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK Auditee telah memiliki prosedur kerja yang
mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
Tersedia personil perlindungan dan pemangaman
hutan yaitu personil damkarhutla, polter dan
polmob. Personil tersebut tersedia di setiap BKPH
dan RPH dan kualifikasi personil yang mendapatkan
pelatihan secara internal dan external.
Kegitan perlindungan diimplentasi melalui tindakan
preemptive, preventif dan represif dengan
mempertimbangakan jenis gangguan yang ada.
Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan
pemantauan yang mencakup seluruh dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang
berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen
DPPL (RKL/RPL).
Auditee telah memiliki personil pengelolaan dan
pemantauan dampak tetapi jumlah dan
kualifikasinya belum memadai.
Auditee telah memiliki rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL/RPL) dan telah
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dijelaskan dalam laporan pelaksanaan
RKL/RPL, namun kegiatan pemanenan dengan
sistem ramah lingkungan untuk meminimalkan
pengelupasan tanah belum diterapkan secara
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 47 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
konsisten.
Auditee telah memiliki rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL/RPL) dan telah
diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan
ketentuan.
Auditee telah memiliki rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL/RPL) dan telah
diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan
ketentuan.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
Auditee telah melakukan identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik dengan jenis kegiatan
survey biodiversity dan identifikasi HCVF.
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Prosedur pengelolaan flora tersedia untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang hak pengelolaan.
Tidak ada gangguan terhadap kondisi sebagian
species flora dilindungi dan endemik yang terdapat di
areal pemegang hak pengelolaan.
Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Prosedur pengelolaan fauna tersedia untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemic.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang
lengkap mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang hak pengelolaan.
Auditee memiliki mekanisme penataan batas/
rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan
penyelesaian konflik yang didisepakati para pihak.
Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 48 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
yang legal, lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki bukti bukti tentang luas dan
batas kawasan areal kerja Auditee dengan semua
masyarakat hukum adat/ setempat.
Auditee telah memiliki persetujuan para pihak dan
konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK Auditee telah memilki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggungjawab sosial pemegang hak
pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan
yang relevan/ berlaku.
Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap
dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial
pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan
kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat
mengenai hak dan kewajiban pemegang hak
pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola
SDH.
Auditee telah memiliki sebagian (54,15%) bukti
tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang
lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial
pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
BAIK Auditee telah memiliki data dan informasi tentang
keberadaan masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki mekanisme yang legal
mengenai peningkatan peran serta aktivitas
ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang
hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang
lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian
(< 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang hak pengelolaan.
Auditee telah memiliki bukti dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada
para pihak yang lengkap dan terdokumentasi
dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik
yang lengkap dan jelas.
Terdapat konflik dan auditee telah memiliki peta
konflik yang lengkap dan jelas.
Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya
manusia, dan pendanaan yang cukup untuk
mengelola konflik.
Auditee telah memiliki dokumen/laporan
penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengem- BAIK Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 49 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
bangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja
industrial dengan seluruh karyawan.
Auditee telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi.
Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang
karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
Auditee telah memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain
yang berada dalam kawasan
hutan yang dikelola IUPHHK.
MEMENUHI Tersedia dokumen SK. Menteri Kehutanan Nomor :
395/Menhut- II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang
penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Jawa
Timur sebagai areal pengelolaan Perum Perhutani
Unit II Jawa Timur seluas ± 1,134,261.95 Ha,
beserta lampiran peta kawasan hutan dan perairan
Provinsi Jawa Timur skala 1 : 250.000 yang
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli
Hasan ) dan Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani No: 897/KPTS/DIR/ 2013 tanggal 30
Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan
pada KPH Jember seluas 71.525,14 Ha, meliputi
kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 39.504,40 Ha
(55,23%) dan kawasan Hutan Produksi (HP) seluas
32.020,74 Ha (44,77%)..
Verifier 1.1.1.b. Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee adalah pemegang hak
pengelolaan (bukan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / IUPHHK), karena
Auditee tidak dibebani dengan pembayaran iuran
IUPHHK.
Tersedia data laporan hasil identifikasi penggunaan
kawasan diluar sektor kehutanan berupa Pinjam
Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan
Lintas Selatan Jawa Timur, Kegiatan
Eksplorasi/Studi Kelayakan dan Tukarguling..
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI 1. Di wilayah kerja Perum Perhutani Divisi Regional
Jatim KPH Jember, tersedia kelengkapan dokumen
Rencana Pengaturan Kelestarian Hasil menurut
Kelas Perusahaan (RPKH KP), yaitu :
a. RPKH Kelas Perusahaan Jati seluas 28.494,30
hektar, Periode 2009 - 2018.
b. RPKH Kelas Perusahaan Mahoni, seluas
24.725,54 hektar, Periode 2012 - 2021.
c. RPKH Kelas Perusahaan Pinus, seluas 18.305,30
hektar, Periode 2018 - 2027.
2. Tersedia kelengkapan dokumen RTT (Rencana
Teknik Tahunan) Tebangan Periode Tahun 2017
dan 2018 disusun untuk setiap tahapan kegiatan
dan disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan
Sumber Daya Hutan dan Perusahaan.
3. Pada dokumen RPKH tersedia lampiran Peta
Rencana Penata an Areal Kerja (RPAK) KPH, Peta
RPAK BKPH, Peta RPAK RPH dan pada dokumen
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 50 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
RTT Tebangan tersedia Peta RPAK Tebangan untuk
setiap jenis kegiatan tebangan.
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang
dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti
keberadaannya di lapangan.
1. Peta blok/petak tebangan disah kan pada SPK RTT
tebangan oleh ADM/KPH Jember.
2. Blok/petak tebangan posisinya benar dan
berdasarkan hasil uji petik pal/patok batas di
petak- petak (sampel) terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI Penyusunan, Pengesahan dan kelengkapan
seluruh dokumen RPKH wilayah kerja Perum
Perhutani Divisi Regional KPH Jember baik untuk
RPKH Kelas Perusahaan Jati Periode Tahun 2009-
2018, RPKH Kelas Perusahaan Mahoni Periode
Tahun 2012-2021 dan RPKH Kelas Perusahaan
Pinus Periode Tahun 2018-2027 telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan prosesnya
telah dipenuhi seluruhnya..
Verifier 2.2.1.b diverifikasi tetapi tidak dapat
diterpkan karena Auditee tidak melakukan
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
MEMENUHI Tersedia dokumen LHP realisasi bulan Maret 2017
s/d Februari 2018 sebanyak 54.493,943 M3 yang
telah disahkan oleh petugas penerbit LHP an.
SLAMET SANTOSO/No Register : 001977-07/PKB-
R/XVI/2016.
Hasil uji petik di TPK menunjuk kan kesesuaian
antara dok. LHP dengan fisik kayu.
Hasil uji petik nomor batang di LHP dapat
ditemukan pada tunggak di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Kayu yang diangkut dari beberapa TPK Auditee ke
tujuan pengiriman kayu seluruhnya telah dilindungi
dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu
(SKSHHK) sesuai ketentuan.
Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum
pada LMKB sesuai dengan persediaan kayu
setelah dilakukan pengurangan seperti tercantum
pada dok. SKSHHK terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
NOT
APPLICABLE
Verifier ini telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan (Not Applicable), karena Auditee pemegang
hak pengelolaan yang melakukan sistem silvikultur
THPB dan kayu bukan dari Hutan Alam.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu membuk-
tikan adanya catatan angkutan
kayu ke luar TPK
MEMENUHI 1. Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dengan
lampiran nya pada setiap TPK Auditee dan telah
ditandatangani oleh petugas penerbit SKSHHK yang
berwenang.
2. Tersedia dokumen penetapan pejabat Penerbit
SKSHHK yang berwenang sesuai lokasi TPK Auditee,
yang ditetapkan sesuai SK Kepala Divisi Regional
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 51 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Jawa Timur Nomor : 3228/Kpts/ Divre-Jatim/2017
tanggal 30 Oktober 2017.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI a. Selama periode Maret 2017 s/d Februari 2018
Auditee telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak
54.493,943 M3 dan PSDH yang harus dibayar
sesuai dengan bukti pembuatan tagihan yang
diterima adalah Rp 2.189.803.974,- (Dua Milyar
Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat
Rupiah).
b. Berdasarkan telaah bukti setor PSDH, seluruh
kewajiban / tagihan PSDH auditee khususnya
untuk periode bulan Maret 2017 s/d Februari 2018
yang terbit melalui SIMPHONI telah dibayar LUNAS
dan tidak ada tunggakan.
c. Auditee telah melakukan pembayaran PSDH sesuai
dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai
dengan tarif yang berlaku.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena
Auditee tidak menjual kayu antar pulau dan hanya
menjual kayu di TPK.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena
Auditee melaksanakan pengangkutan kayu bulatnya
tidak menggunakan kapal dan hanya melakukan
pengangkutan kayu lewat jalur darat dengan alat
angkut Truck.
3.4.1 Tanda V-legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Tanda V-Legal
diterapkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
(Daftar Kayu Hasil Pemanenan, Kwitansi, Bon
Penjualan (BP) dan kontrak).
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI 1. Tersedia dokumen DPPL yang lengkap (dengan
matrik RKL / RPL) untuk seluruh areal kerja dan
sudah mendapatkan persetujuan kelayakan
lingkung an sesuai surat keputusan No :
660.1/526/35.09.512/2010 tanggal 30
September 2010.
2. Proses penyusunan dokumen DPPL telah sesuai
ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI Tersedia dokumen matrik RKL dan RPL yang
disusun mengacu pada dokumen DPPL KPH
Jember yang telah disahkan.
Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL. Hasil kegiatan juga telah dilapor kan
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implemen-
tasi K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen pedoman/prosedur
tentang K3 dalam bentuk Petunjuk Kerja (PK) dan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 52 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk mengimplementasikan pedoman/prosedur K3
tersebut telah terbentuk pengurus P2K3 yang telah
disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmi- grasi Provinsi Jawa Timur dengan SK No :
566/062/ P2K3/108.5- JMR/I/2018 tanggal 19
Januari 2018.
Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan, kondisinya
berfungsi dengan baik dan telah di distribusikan ke
setiap unit kerja di lapangan.
Auditee telah memiliki catatan untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja secara lengkap dan ada upaya
untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk pelaksanaan program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI 1. Pada Auditee terdapat 2 Serikat Pekerja yaitu
SEKAR PERHUTANI dipimpin SUYONO dan SP2P
dipimpin ARJUNAIDI.
2. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan
Auditee dapat disimpulkan bahwa terdapat
kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Terdapat dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara Perum Perhutani dengan Serikat Karyawan
Perhutani dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani,y
ang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi cq. Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
– melalui SK Nomor : KEP.138/PHIJSK-PKKAD/PKB/
IX/2015 tanggal 04 September 2015. Berlaku sejak 3
Juni 2015 s/d 2 Juni 2017 (Masa berlaku telah
diperpanjang sampai tanggal 02 Juli 2018, sesuai surat
persetujuan Kementerian Ketenagakerjaan No :
KEP.84/ PHIJSK-PK/PKB/VI/ 2017)
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data pegawai bulan Februari 2018, dari
385 orang pegawai tidak ada yang masih di bawah
umur (pegawai termuda berumur 26 tahun) dan hasil
wawancara dengan beberapa pegawai, diketahui
Auditee mempunyai aturan tertulis dan komitmen yang
melarang menerima pekerja yang masih dibawah umur.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH JEMBER sebesar 100%, masuk dalam kelas
nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.
5. KPH SARADAN
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan Pemegang
Hak Pengelolaan
BAIK Telah tersedia dokumen dokumen legal dan
administrasi tata batas secara lengkap sesuai
dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang
telah dilakukan oleh KPH Saradan.
Hasil telaah dokumen dan peta kerja serta hasil
observasi bahwa Realisasi tata batas KPH Saradan
telah mencapai 100 % (tata batas sudah temu
gelang). (Rekonstruksi Batas Hutan) dilakukan
setiap 10 tahun sekali sebagai rangkaian dari
penyusunan buku RPKH.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 53 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
konflik tinurial di KPH Saradan terdapat konflik batas
dan KPH Saradan terus berupaya untuk
menyelesaikan konflik secara terus- menerus dengan
bukti dokumentasi surat menyurat yang
terdokumentasi dengan baik.
Verifier 1.1.4 diverifikasi tapi tidak dapat diterapkan.
Berdasarkan overlay peta Kawasan Hutan KPH
Saradan dengan Peta Kawasan Hutan dan
Konservasi Perairan Propinsi Jawa Timur Nomor :
SK.395/Menhut II/2011 Skala 1 : 100.000,
Kawasan hutan KPH Saradan tidak ada perubahan
fungsi kawasan.
Tedapat bukti upaya KPH Saradan sebagai
pemegang izin untuk mendata & melaporkan
seluruh penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada
upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin
1.2. Komitmen Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK Telah tersedia dokumen visi dan misi yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perum
Perhutani No. 1432/kpts/DIR/2017 tanggal 16 Juni
2017 dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHL.
Terdapat bukti kegiatan sosialisasi visi dan misi
Perusahaan KPH Saradan kepada level pemegang
izin dan masyarakat setempat pada tahun 2017,
dengan bukti berupa surat undangan sosialisasi visi
dan misi, notulen sosialisasi, daftar hadir dan foto
kegiatan.
Implementasi pengelolaan hutan lestari (PHL) oleh
KPH Saradan hanya sebagian yang telah sesuai
dengan visi dan misi Perum Perhutani. Yang belum
sesuai ada di Aspek Produksi, Ekologi dan Sosial.
1.3. Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional bidang
kehutanan pada seluruh
tingkatan untuk mendukung
pemanfaatan, implementasi,
penelitian, pendidikan dan
latihan.
BAIK Jumlah Tenaga Teknis (Ganis PHPL) di KPH Saradan
tersedia disetiap bidang kegiatan, sesuai syarat
kecukupan menurut Peraturan Direktur Jenderal
PHPL No: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24
November 2015.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen terkait data
pelatihan SDM. Realisasi peningkatan kompentensi
SDM di KPH Saradan telah teralisasi > 70 % dari
rencana sesuai kebutuhan. Tetapi pelaksanaannya
tidak merata pada semua pegawai dan bidang
bidang yang lain.
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan
kelengkapan dokumen ketenagakerjaan. KPH
Saradan, telah memiliki kelengkapan terkait dengan
dokumen ketenagakerjaan lengkap sesuai peraturan.
1.4. Kapasitas dan mekanisme
untuk perencanaan, pelaksa-
naan, pemantauan periodik,
evaluasi, dan penyajian umpan
balik mengenai kemajuan
pencapaian (Kegiatan) Peme-
gang Hak Pengelolaan.
BAIK Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan struktur
pengelola hutan di KPH Saradan, telah tersedia
struktur organisasi dan Job description yang sesuai
dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh
Direksi Perum Perhutani.
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan menejemen
pengelolaan Sistem Informasi di KPH Saradan telah
memiliki perangkat SIM dan telah memiliki tenaga
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 54 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pelaksananya, berdasarkan penetapan ADM KPH
Saradan.
Hasil pemeriksaan terdapat Organisasi SPI
berkedudukan di Kantor Pusat Perum Perhutani
berdasarkan wawancara terkait fungsi dan
keberadaanya telah berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap
keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring
dan evaluasi telah dilakukan oleh Organisasi SPI
yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan
dan Laporan tindak lanjut.
1.5. Persetujuan Atas Dasar
Informasi Awal Tanpa Paksaan
(PADIATAPA).
BAIK Kegiatan pekerjaan dalam RTT (tebangan, persiapan
tanaman dan pelaksanaan tanaman, pemeliharaan)
pada tahun 2017-2018 di KPH Saradan telah
disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan
telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi
awal yang memadai. Dengan demikian seluruh
Desa/LMDH yang terkena dampak RTT telah
mendapatkan informasi terkait dengan RTT melalui
kegiatan sosialisasi Nomor pekerjaan.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap seluruh
dokumen penataan batas di KPH Saradan telah
terdapat persetujuan dalam proses tatabatas dari
para pihak.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen laporan
kegiatan peningktan ekonomi sosial untuk
masyarakat sekitar hutan di KPH Saradan, telah
Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan
PHBM (CSR/CD) di Perum Perhutani KPH Saradan.
Penetapan kawasan lindung di Perum Perhutani KPH
Saradan telah mendapat persetujuan dari 41 LMDH
yang berbatasan dengan kawasan lindung.
2. Produksi
2.1. Penataan Areal Kerja
Jangka Panjang dalam
Pengelolaan Hutan Lestari.
BAIK KPH Saradan tersedia dokumen Rencana
Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) KP Jati KPH
Saradan dan Revisi RPKH jangka perusahaan Jangka
Perusahaan 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2021
Periode 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2021.
Revisi RPKH KP Jati telah mendapat pengesahan
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No: SK. 6960/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember
2017.
Penyusunan RPKH KP Jati KPH Saradan berdasarkan
hasil risalah areal produksi efektif yang
realistis/benar yang dituangkan dalam dokumen
RPKH PDE-2 ( Register Risalah Hutan) serta dilampiri
Peta Kerja.
Penataan areal kerja (blok RTT dan petak) sebagian
sesuai dengan RPKH. Penataan areal kerja KPH
Saradan di lapangan (blok RTT dan
compartment/petak) berdasarkan luasan tebangan
A2 dan tanaman rutin pada RTT 2017 terdapat
kesesuaian sebesar 100% dengan RPKH sedangkan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 55 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk RTT 2018 luasan tebangan A2 terdapat
kesesuaian 100% danTanaman rutin sebesar
96,65%.
Berdasarkan uji petik pemeliharaan batas petak,
seluruh tanda batas (pal) petak terlihat jelas dan
dapat dikenali di lapangan namun perlu di cat
kembali dan diperbaiki.
2.2. Tingkat pemanenan lestari
untuk setiap jenis hasil hutan
kayu utama dan nir kayu pada
setiap tipe ekosistem.
BAIK KPH Saradan memiliki data potensi tegakan dalam
kelas hutan KP Jati yang menggambarkan kondisi
lapangan berdasarkan risalah hutan dan hasil klem
yang dilaksanakan setiap tahun sebelum
penyusunan RTT.
KPH Saradan memiliki perhitungan etat pada KP Jati
yang disusun berdasarkan tabel volume tegakan
(Tabel WvW) yang berlaku serta terdapat pengukuran
riap tegakan pada plot PUP tahun 2017.
KPH Saradan telah memiliki rencana pengaturan
tebangan berdasarkan hasil perhitungan etat yang
digunakan sebagai batas maksimal kegiatan
penebangan yang boleh dilakukan. Hasil verifikasi
terhadap dokumen RTT 2017 dan 2018 bahwa
rencana tebangan A2 tidak melebihi etat luas dan
etat volumenya sesuai yang ditetapkan dalam RPKH.
2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi hutan
BAIK KPH Saradan memiliki SOP atau Prosedur Kerja (PK)
pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur
THPB (Tebang Habis dengan Permudaan Buatan)
secara lengkap yang meliputi Persemaian,
Pembuatan Tanaman Hutan, Pemeliharaan Hutan
dan Pemanenan Hasil Hutan dan Isi SOP/Prosedur
Kerja sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sesuai
dengan sistem silvikultur KPH Saradan yang meliputi
kegiatan persemaian, penanaman, pemeliharaan
dan penjarangan namun sebagaian kegiatan
pencapaiannyanya kurang dari 100%.
Potensi tegakan Jati berdasarkan bagan tebang (PDE-
9) RPKH KPH sebesar 96,75 m3/Ha.
Sebagian besar Tingkat permudaan tanaman dalam
jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil
hutan di KPH Saradan melalui Hasil Evaluasi
Tanaman Tahun 2017 terhadap tanaman tahun
2015 diperoleh rata-rata prosentase tumbuh
tanaman pokok sebesar 89,38%.
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk pemanfaatan
hutan.
BAIK KPH Saradan terdapat Prosedur kerja RIL tertuang
dalam PK Tebang Habis Jati dengan kode PK-SMPHT-
.05.007 yang berlaku efektif : 13 April 2017.
KPH Saradan telah menerapkan teknologi ramah
lingkungan pada 3 (tiga) atau lebih tahapan kegiatan
pemanenan hasil mulai dari tahap perencanaan,
persiapan kerja, pelaksanaan penebangan dan
penanganan pasca penebangan.
Faktor eksploitasi kegiatan penebangan berdasarkan
data cutting test di KPH Saradan Tahun 2018
sebesar 101% atau 1,01 (>0,70) dan hasil uji petik
terhadap tebangan cutting test pada Petak 109A
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 56 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
RPH Sebayi BKPH Jatiketok Utara dengan kordinat S
070 34’ 43,85” E 1110 44’ 13,13” pada nomor
pohon 65 dan nomor tebang 27 diperoleh hasil
limbah pemanfaatan hutan minimal atau faktor
eksploitasi sebesar 99,7% (>0,70).
2.5. Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana kerja
penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya.
BAIK Perum Perhutani KPH Saradan memiliki dokumen
RTT tebang habis (A), tebangan pembangunan (B)
dan tebangan penjarangan (E) tahun 2017 dan 2018
untuk KP Jati berdasarkan RPKH yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
Implementasi penataan areal sebagian sesuai
dengan rencana jangka panjang (RPKH) yang telah
disusun, luas tebangan A dan tanaman rutin, pada
RTT 2017 terdapat kesesuaian sebesar 100%
dengan RPKH sedangkan untuk RTT 2018 luasan
tebangan A2 terdapat kesesuaian 100% dan
Tanaman rutin sebesar 96,65%.
Penandaan batas tebangan sesuai dengan peta kerja
RTT berupa penandaan pada seluruh batas blok
tebangan dengan tanda 2 (dua) lingkaran merah
yang melingkar mengelilingi pohon batas dan 1
lingkaran warna merah di pohon terluar pada blok
tebangan.
Realisasi produksi kayu KPH Saradan Tahun 2017
untuk jenis jati sebesar 91% (>70%) dan jenis Rimba
sebesar 90% (>70%) dari rencana produksi tebangan
tahunan. Untuk realisasi proporsional Tahun 2018
(sd Bulan Maret 2018) untuk jenis Jati mencapai
153,69% (>70%) dari rencana produksi tebangan
tahunan sedangkan jenis rimba tidak ada kegiatan
tebangan produksi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan,
seluruh lokasi panen telah sesuai dengan RTT yang
disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia.
BAIK Kesehatan finansial Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Timur untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut dengan
nilai liquiditas sebesar 1.086% dan 266% (> 150%),
nilai Solvabilitas sebesar 2.928% dan 653% (>
150%), dan nilai Rentabilitas tahun 2016 sebesar -
64% dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 32%
atau kemampuan dalam peningkatan laba sebesar
32%. Opini akuntan publik untuk laporan keuangan
teraudit tahun 2016 dan 2017 adalah “menyajikan
secara wajar dalam semua hal yang material.
Realisasi alokasi dana KPH Saradan selama kurun
tahun 2016 dan 2017 cenderung meningkat dari
budget yang direncanakan, yaitu 68%, tahun 2016
dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 128%.
Realisasi terbesar tahun 2016 terletak pada
pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan
sebesar 142% dan Tahun 2017 pada biaya
pemenuhan kewajiban pada negara sebesar 175%.
Alokasi dana tahun 2017 di KPH Saradan serta rata-
rata selisih perbedaan alokasi dana yang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 57 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
proporsional dapat diketahui sebesar 20,33% (20-
50%).
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan kurang berjalan lancar namun sesuai
dengan tata waktu.
Realisasi Modal KPH Saradan Tahun 2017 yang
dikembalikan ke hutan berupa biaya penanaman,
pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian
kebakaran dan pengamanan hutan sebesar 128%.
Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman
pengisi KPH Saradan tahun 2017 sebesar 100%
(>70%) sedangkan kegiatan penanaman Tahun
2018 (s/d Bulan Maret 2018) belum ada
pelaksanaan.
3. Ekologi
Indikator 3.1 Keberadaan,
Kemantapan Dan Kondisi
Kawasan Lindung Pada Setiap
Tipe Hutan.
BAIK Luas kawasan lindung 5.675,93 ha sesuai dengan
dokumen perencanaan yang ada yaitu RPKH serta
seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Kawasan lindung telah ditata batas dan dikenal
dilapangan 100% berupa plang nama, markir dan
pal.
Kondisi kawasan lindung (hutan lindung dan kawasan
untuk perlindungan) yang berhutan seluas 4.531,23
Ha (80%).
Jumlah LMDH yang memberikan dampak terhadap
keberadaan kawasan lindung di KPH Saradan
sejumlah 41 LMDH dan seluruhnya telah dilakukan
sosialisasi atau sebesar 100%.
Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai
RKL.
Indikator 3.2 Perlindungan Dan
Pengamanan Hutan.
BAIK Prosedur kerja perlindungan hutan tersedia dan
mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai
dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.
Tersedia personil perlindungan dan pengamanan hutan
yaitu personil damkarhutla, polhuter dan polhutmob
dengan kualifikasi personil yang memadai. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan
preemptif, preventif dan represif dengan mempertimbang-
kan seluruh jenis gangguan yang ada.. Indikator 3.3 Pengelolaan Dan
Pemantauan Dampak Terhadap
Tanah Dan Air Akibat
Pemanfaatan Hutan.
BAIK Prosedur pengelolaan dan pemantauan tersedia
untuk seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan.
Auditee telah memiliki seluruh sarana pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
yang berfungsi dengan baik sesuai dengan dokumen
DPPL (RKL-RPL).
Auditee telah memiliki personil pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan
kualifikasi yang memadai sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki rencana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RKL) dan telah diimplementasikan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 58 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
sebagian sesuai dengan ketentuan.
Auditee telah memiliki rencana pemantauan dampak
terhadap tanah dan air yang tertuang dalam
dokumen DPPL (RPL) dan seluruhnya telah
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar
dan penting terhadap tanah dan air.
Indikator 3.4 Identifikasi
Spesies Flora Dan Fauna Yang
Dilindungi Dan/Atau Langka,
Jarang, Terancam Punah, Dan
Endemik.
BAIK Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang
hak pengelolaan.
Auditee telah melakukan identifikasi untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik dengan jenis kegiatan
survey biodiversity dan identifikasi HCVF.
Indikator 3.5 Pengelolaan Flora
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Prosedur pengelolaan flora tersedia untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat
di areal pemegang hak pengelolaan.
Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh
species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemic yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Indikator 3.6 Pengelolaan Fauna
Untuk:
Luasan tertentu dari hutan
produksi yang tidak terganggu,
dan bagian yang tidak rusak
Perlindungan terhadap species
flora dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan
endemik.
BAIK Prosedur pengelolaan fauna tersedia untuk seluruh
jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, teran-
cam punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang hak pengelolaan.
Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang terdapat diareal
pemegang hak pengelolaan.
Berdasarkan DSI, ada indikasi gangguan terhadap
kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan endemic
yang terda-pat diareal pemegang hak pengelolaan.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit manajemen
dengan kawasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK Terdapat dokumen/laporan yang lengkap mengenai
pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan
rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak
pengelolaan.
Terdapat mekanisme penataan batas/ rekonstruksi
batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas
kawasan yang disepakati parapihak.
Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH,
yang legal, lengkap dan jelas.
Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 59 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan
yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/
setempat.
Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan
masih ada konf Terdapat persetujuan para pihak dan
konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku
BAIK Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial Pemegang hak pengelolaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang
relevan/berlaku.
Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak
pengelolaan terhadap masyarakat.
Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan
sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak
dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH.
Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak
pengelolaan termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme
dan implementasi distribusi
manfaat yang adil antar para
Pihak
BAIK Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas
tentang masyarakat hukum adat dan/ atau
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat.
Terdapat dokumen rencana pemegang hak
pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang
lengkap dan jelas.
Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%)
kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang hak pengelolaan.
Terdapat bukti dokumen/Laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak
yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal
BAIK Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap
dan jelas.
Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan
pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang
lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, pengem-
bangan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja
BAIK Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan
seluruh hubungan industrial dengan seluruh
karyawan.
Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan
sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.
Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 60 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan
karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang izin mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) dan izin lain
yang berada dalam kawasan
hutan yang dikelola IUPHHK.
MEMENUHI Keabsahan Pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tanggal
22 Oktober 2010 Tentang Perusahaan Umum
(Perum) Kehutanan Negara. Dokumen ini telah di
tetapkan di Jakarta yang ditandatangani oleh
Presiden Republik Indonesia dan telah di undangkan
pada tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
Areal kerja Auditee ditetapkan berdasarkan
Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa
Timur Nomor: 884/KPTS/DIR/2013 Tanggal 30
Agustus 2013 tentang Pembagian Kawasan Hutan
pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan.
Berdasarkan SK tersebut luas Auditee adalah
37.936,60 Ha dan beradasarkan Dokumen RPKH
tahun 2017 luasnya adalah 37.898,40 Ha.
Hasil overlay Peta Lampiran Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
SK.359/Menhut--II/2004 tanggal 1 Oktober 2004
dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Direksi
Perum Perhutani nomor: 884/Kpts/Dir/2013
Tanggal 30 Agustus 2013, tidak terdapat perubahan
fungsi kawasan pada areal Auditee.
Verifier 1.1.1.b. Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee adalah pemegang hak
pengelolaan, bukan pemegang Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga
tidak dibebani dengan pembayaran iuran IUPHHK.
Auditee telah melakukan pencatatan, pendataan,
pendokumentasian, monitoring dan melaporkan
kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan kepada instansi terkait
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan
Rencana Kerja Tahunan
(RKT/Bagan Kerja/RTT)
disahkan oleh yang berwenang
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati KPH Saradan luas 37.898,40 Ha
untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2026.
Tersedia Dokumen Revisi RPKH Kelas Perusahaan
Jati KPH Saradan Luas 37.898,40 Ha untuk
Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2026 Periode 1 Agustus 2017 s/d 31
Desember 2026.
Auditee juga telah memiliki dokumen RTT tahun
2017 dan 2018 beserta suplisinya yang disusun oleh
petugas yang berwenang.
Dokumen RPKH dan RTT dilengkapi dengan lampiran
peta.
Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh
ditebang pada Peta Lampiran dokumen RPKH yaitu
peta kelas hutan, dan pada lampiran dokumen RTT
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 61 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
2017 serta RTT 2018 yaitu peta RTT dan peta micro
planning bidang tebangan.
Penandaan lokasi blok tebangan/petak RTT telah
tergambar dalam lampiran peta RTT/suplisi RTT
bidang tebangan dan Peta lampiran SPK Tebangan
dari ADM kepada Mandor di lapangan.
Posisi blok/petak tebangan posisinya benar dan
terbukti di lapangan. Penandaan patok batas petak
mengacu pada SOP yang dikembangkan oleh
Auditee.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen RPKH Kelas
Perusahaan Jati KPH Saradan luas 37.898,40 Ha
untuk Jangka Perusahaan 1 Januari 2017 s/d 31
Desember 2026. Tersedia Dokumen Revisi RPKH
Kelas Perusahaan Jati KPH Saradan Luas
37.898,40 Ha untuk Jangka Perusahaan 1 Januari
2017 s/d 31 Desember 2026 Periode 1 Agustus
2017 s/d 31 Desember 2026. Revisi RPKH telah
mendapat persetujuan dari Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: SK. 6960/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2017 tanggal 27 Desember
2017
Verifier 2.2.1.b Diverifikasi tetapi tidak dapat
diterapkan. Auditee tidak melakukan pemanfaatan
kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang
diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di–
LHP-kan
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen LHP yang dibuat
berdasarkan buku ukur DK 301 melalui aplikasi SI-
PNBP secara Online dan disahkan oleh petugas
yang berwenang
LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara
LHP,buku ukur, fisik kayu dan tunggak di lapangan.
Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu dan
fisik kayunya serta dapat ditelusuri dilapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Dokumen angkutan yang digunakan Audite dari lokasi
tebangan (TP) menuju tempat pengumpulan kayu
(TPK) telah dilengkapi dengan dokumen dokumen
DKB/DK 304 untuk kayu bernomer/304b untuk kayu
tidak bernomor dan 304c Nota penerimaan sementara
untuk tujuan TPK dan dari TPK menuju industry atau
tujuan lainnya adalah dengan menggunakan dokumen
Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)
yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH online.
Hasil pemeriksaan dokumen antara dokumen LMKB
dengan SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
3.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari IUPHHKHA
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan atau Not
Applicable, karena Auditee adalah pemegang hak
pengelolaan dan bukan Pemegang IUPHHK-HA.
Namun demikian Auditee telah menerapkan
penandaan pada bontos ujung dan tunggak kayu
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 62 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mengacu kepada SK Direksi Perum Perhutani No.
366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan
Nomor: 114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari
2018. Namun demikian auditee tetap menerapkan
kegiatan sistem penandaan pada bontos dan
tunggak kayu, sehingga dengan sistem tersebut kayu
dapat dilacak balak sampai ke petak tebangan dan
tunggak.
Seperti Verifier 3.1.3.a, dilakukan verifikasi tetapi
tidak dapat diterapkan atau Not Applicable, karena
Auditee adalah pemegang hak pengelolaan dan
bukan Pemegang IUPHHK-HA. Namun demikian
tanda-tanda PUHH telah dilaksanakan secara
konsisten oleh Auditee dan telah diatur dalam SK
Direksi Perum Perhutani Nomor:
366/KPTS/DIR/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan
Nomor: 114/KPTS/DIR/2018 tanggal 08 Februari
2018
3.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu membuk-
tikan adanya catatan angkutan
kayu ke luar TPK
MEMENUHI Auditee dapat menunjukkan dokumen SKSHHK yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (yang
berkualifikasi sebagai Ganis PKB).
Penerbitan SKSHHK juga dilengkapi dengan Berita
Acara (BA) penerbitan SKSHHK. BAP penerbitan SKSKB
tidak tersedia karena Auditee tidak melakukan
pemakaian dokumen SKSKB.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan
kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menunjukkan bukti
pelunasan Dana Reboisasi (DR)
dan/atau Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
MEMENUHI Auditee telah terkoneksi dengan system informasi
PNBP online (SIPNBB-SIMPONI) dimana Bukti
Pembuatan Tagihan (BPT) berupa kode billing dan
tanggal berlaku secara otomatis akan muncul
apabila Auditee telah meng approve LHP. Hasil
verifikasi dokumen menunjukkan bahwa tagihan
yang tertera dalam dokumen BPT telah sesuai
dengan jumlah produksi dan mengacu pada tariff
yang berlaku. Selama periode Maret 2017 sampai
Februari 2018 Auditee telah menerbitkan dokumen
LHP sebanyak sebanyak 8.423,335 M3 dengan
PSDH yang harus dibayar Rp 876.094.025,-
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan
Puluh Empat Ribu Duapuluh Puluh Lima Rupiah).
Auditee telah melunasi seluruh pembayaran PSDH
dibuktikan dengan BPN (Bukti Penerimaan Negara)
Provisi Sumber Daya Hutan yang dikeluarkan oleh
Biro Keuangan Sekretariat Jenderal PHPL
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via
Bank BRI, Bank BNI dan Post Indonesia.
Auditee telah melakukan pembayaran PSDH secara
lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tariff yang berlaku yang mengacu
kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: P.68/Menhut-II/2014 dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
serta PP No. 12 Tahun 2014.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak NOT Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan. Auditee
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 63 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan yang mengirim
kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang
Kayu Antar Pulau Terdaftar
(PKAPT).
APPLICABLE bukan Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak
wajib memiliki dokumen PKAPT. Dengan demikian
verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA).
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat
yang menggunakan kapal harus
kapal yang berbendera
Indonesia dan memiliki izin yang
sah
NOT
APPLICABLE
Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.
Pengangkutan kayu bulat dari TPK tidak menggunakan
kapal dan hanya melakukan pengangkutan lewat jalur
darat dengan menggunakan alat angkut Truck,
sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not
Applicabel (NA)
3.4.1 Tanda V-legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
MEMENUHI Auditee telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal
sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal
dibubuhkan pada dokumen SKSHHK dan lampirannya
pada Daftar Kayu Hasil Pemanenan. Auditee juga
menggunakan tanda V-Legal pada dokumen Kwitansi,
Bon Penjualan (BP) dan kontrak (318). Bentuk dan
ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah
sesuai dengan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang
Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan
kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah memiliki
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-
UPL meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan sesuai
peraturan yang berlaku meliputi
seluruh areal kerjanya
MEMENUHI Auditee telah memiliki Dokumen DPPL yang telah
mendapatkan persetujuan melalui Surat Kepala Badan
Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan
Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa Timur
Nomor P2T/28/17.01/V/2011 ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Mei 2011. Penyusunan DPPL mengacu
kepada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 12 Tahun 2007.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan RPL yang
menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi
dampak lingkungan dan
menyediakan manfaat sosial
MEMENUHI Dokumen RKl dan RPL adalah merupakan satu
kesatuan dengan dokumen DPPL dan telah
mendapat persetujuan melalui Surat Kepala Badan
Penanaman Modal selaku Administrator Pelayanan
Perizinan Terpadu a.n. Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor P2T/28/17.01/V/2011 tanggal 24 Mei
2011.
Auditee telah melakukan kegiatan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen
RKL dan RPL. Hasil kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan telah dilaporkan kepada
intansi terkait.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implemen-
tasi K3
MEMENUHI Auditee telah memiliki prosedur atau pedoman
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dalam bentuk Prosedur Kerja (PK). Auditee juga
memiliki pengurus P2K3 serta ahli K3 sebagai
penanggung jawab dalam implemntasi K3.
Auditee telah memiliki peralatan K3 dan Alat
Pelindung Diri (APD) dan hasil pemeriksaan di
lapangan menunjukkan bahwa Peralatan K3 dan APD
tersedia di masing-masing BKPH dan dapat berfungsi
dengan baik, para pekerja menggunakan APD saat
bekerja di lapangan.
Auditee telah memiliki dokumen catatan kecelakaan
kerja dalam bentuk F-K3-002 dan F-K3-003 yang
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 64 dari 70
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
dibuat oleh Ahli K3 yang merupakan pengurus dari
P2K3. Auditee juga telah menunjukkan upaya untuk
menekan angka kecelakaan kerja melalui program
K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja
MEMENUHI Auditee telah memiliki Susunan Pengurus SEKAR DPD
KPH Saradan masa bakti 2016 – 2018 berdasarkan
Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Serikat Karyawan
Perum Perhutani Jawa Timur Nomor: 12/D-
SP/DPW/2016 tanggal 14 Februari 2016. Untuk SP2P
tidak ada di KPH Saradan. Hasil wawancara dengan
karyawan didapat informasi bahwa dengan adanya
SEKAR dapat menyalurkan aspirasi karyawan terhadap
managemen dan selama ini belum ada masalah antara
karyawan dan pihak managemen.
5.2.2. Adanya Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan (PP)
MEMENUHI Auditee telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
antara Perum Perhutani dengan SEKAR dan SP2P.
Masa berlaku PKB telah habis pada tanggal 02 Juni
2017, namun telah dilakukan kesepakatan
perpanjangan masa berlaku PKB antara Perum
Perhutani dengan SEKAR dan SP2P pada tanggal 30
Mei 2017 dan telah disampaikan kepada Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI C.q Dirjen Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial enaga Kerja.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Nomor Kep.84/PHIJSK-PK/PKB/VI/2017 tanggal 09
Juni 2017 tentang pendaftaran perpanjangan PKB
antara Perum Perhutani dan DPP SEKAR dan SP2P,
menyatakan bahwa Perpanjangan Perkjanjiajn Kerja
Bersama tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03
Juli 2017 sampai dengan 02 Juli 2018.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di bawah
umur
MEMENUHI Berdasarkan data usia tenaga kerja periode Maret
2017 s/d Februari 2018, Dokumen wajib lapor
ketenagakerjaan tahun 2018, dan hasil wawancara
dengan karyawan, tidak ada pekerja yang usianya di
bawah umur (di bawah 18 tahun).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Nilai Kinerja PHPL KPH SARADAN sebesar 100%, masuk dalam kelas
nilai 80 - 100% dengan predikat kinerja “BAIK”.
6. Perhitungan Nilai Kematangan/Bobot Indikator KPH Contoh Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Timur
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan/
Bobot
Indikator
Pra
sya
rat
1.1 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 65 dari 70
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan/
Bobot
Indikator
1.2 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
1.3 KPH BOJONEGORO 2 3
KPH MALANG 2 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 13 15 87% BAIK 3
1.4 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
1.5 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
Pro
du
ksi
2.1 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
2.2 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
2.3 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 66 dari 70
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan/
Bobot
Indikator
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
2.4 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
2.5 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
2.6 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 2 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 14 15 93% BAIK 3
Ek
olo
gi
3.1 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
3.2 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
3.3 KPH BOJONEGORO 2 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 14 15 93.33% BAIK 3
3.4 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 67 dari 70
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan/
Bobot
Indikator
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
3.5 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
3.6 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
So
sia
l
4.1 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
4.2 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
4.3 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
4.4 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
4.5 KPH BOJONEGORO 3 3
KPH MALANG 3 3
KPH NGANJUK 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 68 dari 70
Kriteria Indikator Unit Contoh
Nilai
Aktual
Indikator
Nilai
Maksimal
Indikator
Nilai
Kemantangan
Indikator
Nilai
Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan/
Bobot
Indikator
KPH JEMBER 3 3
KPH SARADAN 3 3
Jumlah 15 15 100% BAIK 3
Proses penentuan nilai akhir kinerja PHPL Divisi Regional dilakukan setelah dilakukan
penghitungan nilai akhir setiap KPH Contoh. Nilai Kematangan Indikator Divisi Regional
merupakan penjumlahan Nilai Kinerja Indikator KPH Contoh dibagi dengan penjumlahan
kemungkinan Nilai Maksimal Indikator KPH Contoh yang secara rinci telah disajikan pada tabel
diatas. Berdasarkan data pada tabel diatas selanjutnya dilakukan perhitungan Nilai Kinerja
Indikator PHPL Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang disajikan pada tabel dibawah
ini.
Indikator Nilai Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan
Indikator
Nilai Kinerja
Maksimal
Indikator
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Hak
Pengelolaan
BAIK 3 3
1.2 Komitmen Pemegang Hak Pengelolaan BAIK 3 3
1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga
Profesional Bidang Kehutanan pada
Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung
Pemanfaatan Implementasi Penelitian,
Pendidikan dan Latihan
BAIK 3 3
1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk
Perencanaan Pelaksanaan
Pemantauan Periodik, Evaluasi dan
Penyajian Umpan Balik Mengenai
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)
Pemegang Hak Pengelolaan
BAIK 3 3
1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal
tanpa paksaan(PADIATAPA)
BAIK 3 3
2.1 Penataan areal kerja jangka panjang
dalam pengelolaanhutan lestari
BAIK 3 3
2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap
jenis hasil hutan kayu utama dan nir
kayu pada setiap tipe ekosistem*)
BAIK 3 3
2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk menjamin
regenerasi hutan
BAIK 3 3
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi
ramah lingkungan untuk pemanfaatan
hutan
BAIK 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 69 dari 70
Indikator Nilai Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan
Indikator
Nilai Kinerja
Maksimal
Indikator
2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan
rencana kerja
penebangan/pemanenan/pemanfaatan
pada areal kerjanya *)
BAIK 3 3
2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan
tingkat investasi dan reinvestasi yang
memadai dan memenuhi kebutuhan
dalam pengelolaan hutan, administrasi,
penelitian dan pengembangan, serta
pening-katan kemampuan sumber daya
manusia
BAIK 3 3
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada setiap tipe
hutan
BAIK 3 3
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan BAIK 3 3
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
BAIK 3 3
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna
yang dilindungi dan/atau langka
(endangered), jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan endemik.
BAIK 3 3
3.5 Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan
tertentu dari hutan produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora
dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik
BAIK 3 3
3.6 Pengelolaan fauna untuk : 1. Luasan
tertentu dari hutan produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna
dilindungi dan/atau jarang, langka dan
terancam punah dan endemik
BAIK 3 3
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan
operasional perusahaan/pemegang
hak pengelolaan dengan kawasan
masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
BAIK 3 3
4.2 Implementasi tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
BAIK 3 3
4.3 Ketersediaan mekanisme dan
implementasi distribusi manfaat yang
adil antar para pihak
BAIK 3 3
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi
konflik yang handal
BAIK 3 3
EQI-F102.1.1/20160530 Halaman 70 dari 70
Indikator Nilai Kinerja
Indikator
Nilai
Kematangan
Indikator
Nilai Kinerja
Maksimal
Indikator
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja
BAIK 3 3
Jumlah 66 66
Prosentase
100%
Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas menunjukan bahwa Nilai Kinerja PHPL Divisi Regional
Jawa Timur mencapai angka 100% masuk dalam kelas nilai 80% - 100% dengan predikat kinerja
“BAIK”. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan hutanya Perum Perhutani Divisi Regional
Jawa Timur masih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari.