Upload
dokiet
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran Surat No : 768.1/EQ.S/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DI PT MUARA SUNGAI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) sebagai berikut :
I. Nama LVLK
Nomor Akreditasi
: PT EQUALITY INDONESIA
: LVLK-006-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : http://www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Terhadap :
II. Nama IUPHHK-HT : PT MUARA SUNGAI LANDAK
SK. IUPHHK-HT : SK. 243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012
Luas : ± 13.000 Ha
Lokasi : Kabupaten Mempawah d/h Pontianak
Alamat : Jl. Perdana Komplek Rukan Perdana Square Blok
E9 Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat
III. Waktu Pelaksanaan : 9 s.d. 11 November 2015
IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT
PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG
DIBERIKAN KEPADA PT MUARA SUNGAI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPAT
DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 101/EQC-
VLK/XII/2014 MENJADI NO. 101.1/EQC-VLK/XI/2015
YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI
DENGAN 11 DESEMBER 2017.
Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 02 Desember 2015
PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 041/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015
TENTANG
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MUARA SUNGAI LANDAK
DI KABUPATEN MEMPAWAH D/H PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SK IUPHHK-HT NOMOR: 243/MENHUT-II/2012 TANGGAL 21 MEI 2012
LUAS ± 13.000 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang
telah diterbitkan sebelumnya;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT
Muara Sungai Landak Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 124/EQI-F090 tanggal
21 November 2015;
c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 123/EQI-F037 tanggal 21 November 2015 dan Tinjauan Hasil
Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 103.1/EQI-F039 tanggal 25 November
2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 126.1 tanggal 21 November 2015
menunjukkan PT Muara Sungai Landak telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian
untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Muara Sungai Landak telah memenuhi
syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf
d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 127/EQI-
KEP.Cert/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik
Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga
Sertifikasi Produk;
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014
tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri
pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009
tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :
P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan
Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas
Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE
dalam kerangka Indonesia National Single Window;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24
Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015
Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu dan perubahannya;
20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-
IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General
requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku
sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi
tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan
pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui
dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012
Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk
PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013
tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem
Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas
Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 115/EQI-F065/IX/2014 tanggal 01 September
2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MUARA
SUNGAI LANDAK DI KABUPATEN MEMPAWAH D/H PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT SK IUPHHK-HT NOMOR: 243/MENHUT-II/2012 TANGGAL 21 MEI 2012 LUAS ±
13.000 HEKTAR.
PERTAMA : PT Muara Sungai Landak (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan
Sertifikat Nomor 101/EQC-VLK/XII/2014 dinyatakan “LULUS” karena
“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu
(LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor
101/EQC-VLK/XII/2014 menjadi Nomor 101.1/EQC-VLK/XI/2015.
KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai
dengan tanggal 11 Desember 2017 selama Pemegang Sertifikat tetap
memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember
2014.
KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana
diktum KEENAM;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap
pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat
Perjanjian Kerja (Kontrak).
KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 25 November 2015
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Utama PT Muara Sungai Landak, di Pontianak;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan
Produksi, di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 19
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127
d. Nomor Telepon : 0251-7157103
Nomor Fax : 0251-8326950
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo
P.1/VIBPPHH/2015
g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor)
Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)
Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau/Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin : PT MUARA SUNGAI LANDAK
b. Nomor & Tanggal SK : SK. 243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012
c. Luas dan Lokasi : ± 13.000 Ha di Kabupaten Mempawah (d/h
Pontianak) Provinsi Kalimantan Barat.
d. Alamat kantor : Jl. Perdana, Komplek Rukan Perdana Square Blok E
9 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Telepon : +62 561 – 6580139;
e. Kelas Perusahaan : Kayu Serat
f. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
g. Susunan Pemegang
Saham
: PT Graha Bumi Makmur : 90 %
PT Graha Cemerlang Jaya : 10 %
h. Susunan Komisaris dan Direksi
Komisaris Utama : - Justinus indrayanto
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 19
Komisaris : - Hendy
Direktur Utama : - Natal Riky
Direktur : 1. Abas Yacob
: 2. Guno Widagdo
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 09 November
2015 Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perwakilan PT
Muara Sungai Landak, Kota Pontianak
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup penilaian,
menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian,
menyampaikan metodologi dan prosedur
penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada
Manajemen PT MUARA SUNGAI LANDAK tentang
tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan
penutupan
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
Tanggal 09 sd 11
November 2015 Verifikasi dokumen untuk periode bulan
November 2014 sampai dengan Oktober 2015
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen PT MUARA SUNGAI LANDAK dan
menganalisis menggunakan kriteria dan
indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-
BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan Tanggal 11 November
2015
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Manajemen PT MUARA SUNGAI LANDAK atas
bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.
Menyampaikan Daftar Periksa
Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/
observasi.
Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian/ observasi
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal 25 November
2015
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa
penilaian dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia
dan mengambil keputusan apakah PT MUARA
SUNGAI LANDAK dapat mempertahankan S-LK
atau tidak.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 19
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan
K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IUPHHK)
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK
IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak
Pengelolaan).
Memenuhi PT Muara Sungai Landak (PT MSL) telah
memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.243/ Menhut-
II/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman Industri Kepada PT Muara Sungai
Landak Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±
13.000 Ha Di Kabupaten Pontianak, Provinsi
Kalimantan Barat yang telahditandatangni oleh
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta pada
tanggal 21 Mei 2012. Masa berlaku IUPHHK-HTI
PT Muara Sungai Landak untuk jangka waktu 60
tahun sejak keputusan ditetapkan kecuali apabila
dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut
sudah dilampiri dengan Peta Areal Kerja izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan
Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Muara Sungai
Landak di Kabupaten Pontianak Provinsi
Kalimantan Barat seluas ± 13.000 Ha dengan
skala 1 : 100.000 yang ditandatangani Menteri
Kehutanan Zulkifli Hasan
Kepastian kesesuaian kawasan, berdasarkan hasil
pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan
dengan Peta Kawasan Hutan Dan Perairan sesuai
Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : 259/Kpts-ll/2000, tanggal 23 Agustus
2000 Provinsi Kalimantan Barat pada skala 1 :
250.000, terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HTI
PT Muara Sungai Landak sudah sesuai dengan
peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan
Produksi (HP).
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
(IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang
Hak Pengelolaan.
Memenuhi Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Atas Nama PT Muara Sungai Landak yang
dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :
S.469/VI-BIKPHH/2012 Tanggal 14 Juni 2012 dan
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelaksana
Tugas Ir. Bambang Hendroyono, MM NIP.
19640930 198903 1 001.
PT Muara Sungai Landak telah melakukan
pembayaran atau setoran IIUPHHK sesuai dengan
SPP yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor : S.469/VI-BIKPHH/2012.
Pembayaran atau setoran IIUPHHK PT Muara
Sungai Landak dilakukan melalui Bank Mandiri
Cabang Gedung Manggala Wanabakti Jakarta
Nomor : 12220. 1222057.1222010.5314, pada
tanggal 15 Juni 2012 (Photo Copy Bukti Transfer
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sesuai aslinya) yang ditransfer ke rekening
penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta
Gedung Pusat Kehutanan atas nama
Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor :
1020004203870, sejumlah Rp 33.800.000,00
(Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan IUPHHK (jika ada)
Tidak
Diterapkan
Tidak dilakukan verifikasi (Not Applicable) karena
di Areal IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak (PT
MSL) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di
luar kegiatan IUPHHK
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan
Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang,
meliputi :
1) Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan
oleh Ganis PHPL Timber
Cruisingdan/atau Canhut.
2) Dokumen RKT/RTT yang disusun
berdasarkan RKU/ RPKH dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang
atau yang disahkan secara self
approval.
3) Peta rencana penataan areal kerja
yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK
beserta Revisi RKUPHHK dan RKTUPHHK-HTI
Tahun 2014/2015 serta RKTUPHHK-HTI Tahun
2015/2016 PT Muara Sungai Landak (PT MSL)
beserta lampirannya memenuhi seluruhnya
Berdasarkan Keputusan Dirjen Bina usaha
Kehutanan No. SK 247/BPPHP.X-2/2013 tanggal
06 Desember 2013 yang ditandatangani an. Dirjen
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi wilayah X Ir. Amalyos MM NIP. 19660531
199203 1 002. PT Muara Sungai Landak
mempunyai GANIS PHPL-TC Atas Nama Sunardi E
dengan No. Reg. : 00245-10/TC/XVII/ 2013, masa
berlaku mulai Tanggal 06 Desember 2013 s/d 03
Januari 2016.
Berdasarkan Keputusan Dirjen Bina usaha
Kehutanan No. SK 09/BPPHP.X-2/2013 Tentang
Pengangkatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari tanggal 13 Januari 2015 yang
ditandatangani an. Dirjen Kepala Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah
X Ir. Amalyos MM NIP. 19660531 199203 1 002.
PT Muara Sungai Landak mempunyai GANIS PHPL-
CANHUT Atas Nama Harsono Ady S., S.Hut dengan
No. Reg. : 00477-10/ CANHUT/XVII/2015, masa
berlaku mulai Tanggal 13 Januari 2015 s/d 13
Januari 2018.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada
RKT/Bagan Kerja dan bukti
implementasinya di lapangan
Memenuhi Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh
Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone) tertuang
pada Peta Rencana Kerja periode Tahun
2014/2015 dan Tahun 2015/2016 yang dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut dan Tanda-tanda
Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan
c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan.
Memenuhi 1. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun
2014/2015 Skala 1 : 50.000 dibuat oleh Kasi
Pengelolaan Data dan Lingkungan PT Muara
Sungai Landak Harsono Ady Simamora;
Diusulkan dan ditandatangani Oleh Guno
Widagdo (Direktur PT Muara Sungai Landak);
dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Barat Marius Marcellus TJ,
SH. MM (Pembina Muda) NIP. 19590409
198303 1 017.
2. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI 2015/2016
Skala 1 : 50.000 dibuat oleh GANIS CANHUT PT
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Muara Sungai Landak Harsono Ady Simamora,
S.Hut. (Reg. 00477-10/CANHUT/XVII/2015);
Diusul-kan dan ditandatangani Oleh Natal Riky
(Direktur PT Muara Sungai Landak); dan
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Barat Marius Marcellus TJ, SH. MM
(Pembina Muda) NIP. 19590409 198303 1
017.
3. Hasil pemeriksaan di lapangan batas blok
RKTUPHHK-HTI Tahun 2014/2015 dan
RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016 berupa
penandaan dengan papan nama sedangkan
batas petak berupa patok. Pemeriksaan
terhadap posisi batas batas blok/ petak
tebangan dengan menggunakan GPS adalah
sebagai berikut :
1) Batas Konsesi PT Muara Sungai Landak
pada posisi koordinat N 00° 06’ 51,4” dan
E 109° 16’ 36,5”.
2) Papan Nama Blok RKT 2014/2015 pada
posisi koordinat N 00° 07’ 23,85” dan E
109° 19’ 29,67”.
3) Papan Nama Blok RKT 2014/2015 pada
posisi koordinat N 00° 08’ 12,55” dan E
109° 17’ 29,32”.
4. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta,
semua hasil pengukuran dengan GPS di
lapangan hasilnya posisi titik koordinat tersebut
benar dan sesuai.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
(bisa dalam proses) dengan lampiran-
lampirannya
Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-
HT PT Muara Sungi Landak (PT MSL) Periode
2013 - 2022 dipenuhi seluruhnya
b. Kesesuaian lokasi dan volume
pemanfaatan kayu hutan alam pada areal
penyiapan lahan yang diizinkan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.
Memenuhi Kesesuaian antara volume pemanfaatan kayu
hutan alam dan lokasi penyiapan lahan pada areal
IUPHHK PT Muara Sungai Landak (PT MSL)
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat
K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu
(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik
dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/
dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan
telah di– LHP-kan
Memenuhi Auditee merupakan pemegang izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pda hutan
tanaman industri (IUPHHK-HTI) yang saat ini
masih melakukan tahap pembukaan wilayah
hutan atau penyiapan lahan pada areal hutan
alam bekas tebangan, sehingga kayu yang
ditebang berupa kayu bulat sedang (KBS)
dengan diameter 30 cm – 49 cm, kayu bulat
kecil (KBK) diameter dibawah 30 cm (ukuran
batang), kayu bulat kecil (KBK/chip dengan
ukuran stapel) dan KBK jenis produk cerucuk.
Berdasarkan RKT Tahun 2014-2015 sesuai
dengan SK No 205/Dishut-IV/BPHT/2014
tentang Pengesahan RKTUPHHK–HTI Tahun
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
2014–2015 pemegang izin An. PT Muara Sungai
Landak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28
Mei 2014 target pemanenan berjumlah
34.622,35 M3 dalam bentuk kayu bulat sedang
dan 121.842,40 M3 dalm bentuk kayu bulat
kecil sehingga total target penebangan adalah
156.464,75 M3. Pada RKT 2013-2014 terdapat
carry over sisa target tebangan sebanyak
135.857,72 M3 dari RKT 2013-2014. Sehingga
jatah tebangan pada RKT 2014-2015 adalah
berjumlah 298.285,35 M3.
Berdasarkan RKT Tahun 2015-2016 sesuai
dengan SK No 74/Dishut-IV/BPHT/2015 tentang
Pengesahan RKTUPHHK–HTI Tahun 2015–2016
pemegang izin An. PT Muara Sungai Landak
Provinsi Kalimantan Barat tanggal 25 Mei 2015
target pemanenan berjumlah 37.572,90 M3
dalam bentuk kayu bulat sedang dan
118.227,42 M3 dalam bentuk kayu bulat kecil
sehingga total target penebangan adalah
155.800,32 M3. Pada RKT 2015-2016 terdapat
carry over sisa target tebangan sebanyak
150.891,07 M3 dari RKT 2014-2015 dan dari
RKT 2013-2014 sebanyak 103.352,89 M3
Sehingga jatah tebangan pada RKT 2015-2016
adalah berjumlah 410.044,28 M3.
Auditee telah meng-LHP-kan seluruh kayu yang
diproduksi selama periode November 2014 s/d
Oktober 2015. Dokumen LHP telah dibuat dan
disahkan oleh petugas yang berwenang. Data
Kayu yang telah di-LHP kan sesuai dengan data
kayu yang ada di dalam buku ukur.
Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan
(LHP) periode tahun 2014 atas nama Kurniadi
S.Hut No. Register 16/16/1604/MSK/KNI/KB
sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Barat No. 229/dishut-
III/BPH/2014 tentang Pengangkatan P-LHP
IUPHHK–HTI PT Muara Sungai Landak
Kabupaten Pontianak pada tanggal 18 Juni
2014 atas nama Kurniadi S.Hut No. Register
16/16/1604/MSK/KNI/KB lokasi Wajok Hilir
Kec. Siantan Kab. Pontianak masa berlaku s/d
31 Desember 2014.
Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan
(LHP) PT Muara Sungai Landak periode tahun
2015 yaitu atas nama Kurniadi, S.Hut Nomor
Register : 00239-10/PKB-R/XVII/2012 sesuai
dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT
Muara Sungai Landak No. 01/SK/PTK-
MSL/I/2015 tentang Penetapan Petugas
Pembuat Laporan Hasil Penebangan (LHP)
IUIPHHK Pada Hutan Tanaman PT Muara Sungai
Landak Kabupaten Mempawah tanggal 02
Januari 2015 ditandatangani oleh Guno Widagdo
selaku Direktur PT Muara Sungai Landak masa
berlaku sampai dengan 26 Desember 2015.
Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi
(P2LHP) periode tahun 2014 adalah atas nama
Darmansyah Purba Girsang NIP: 19700718
19902 1 003 mulai bertugas pada tanggal 2
September 2013 s/d adanya pengaturan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
kembali dari Kepala Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Pontianak. Pengangkatan P2LHP ini
sesuai dengan Surat Perintah Tugas No.
094/919/DP3K.EI/ST/2013 ditetapkan di
Mempawah, tanggal 2 September 2013 oleh
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan dan Kehutanan (Ir. H.M. Asfahani
Arsyad M.M).
Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi
(P2LHP) periode tahun 2015 adalah atas nama
Darmansyah Purba Girsang NIP: 19700718
19902 1 003 sesuai dengan Keputusan Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 31/Dishut-III/BPHH/2015 tentang
Pengankatan Petugas Pengesah laporan Hasil
Produksi (P2LHP) Wilayah Dinas Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan Kabupaten Mempawah tahun 2015
tanggal 26 Januari 2015 ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Barat (Marius Marcellus TJ, SH, MM) masa
berlaku sampai dengan 26 Desember 2015.
Realisasi penebangan selama periode November
2014 s/d Oktober 2015 tercantum sebagaimana
berikut:
- Kayu bulat sedang (KBS) dengan diameter 30-
49 cm berjumlah 3.607 batang dengan
volume 2.679,08 M3.
- Kayu bulat kecil diameter dibawah 30 cm yang
mempunyai fisik bagus pengukurannya
dengan cara batang per batang berjumlah
35.418 batang dengan volume 11.143,95 M3.
- Kayu bulat kecil diamter dibawah 30 cm yang
fisiknya kurang bagus diukur dengan
menggunakan stapel meter (SM) berjumlah
301 tumpuk, 62.320,29. stapel meter dengan
volume 39.261,79 M3.
- Kayu bulat kecil dengan jenis produk cerucuk
berjumlah 6.135 batang, dengan volume
136,85 M3.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal
izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya
hasil hutan
Memenuhi Auditee mempunyai TPn utama, TPK Hutan dan
TPK antara yang ditetapkan Bersamaan dengan
SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Barat Nomor : 74/Dishut-IV/BPHT/2015 Tentang
Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri tahun 2015/2016 An. PT Muara Sungai
Landak di Provinsi Kalimantan Barat.
SK penunjukan TPK antara melalui SK No. 325
Tahun 2013 tentang izin tempat penimbunan
kayu (TPK) antara IUPHHK-HTI PT MSL
ditetapkan di Mempawah pada tanggal 10 Juli
2013 berlaku selama 3 tahun sejak tanggal
ditetapkan. Secara administrasi lokasi TPK
antara terletak di desa wajok hilir kec. Siantan
kab. Pontianak dengan koordinat.
- X: 109”12’49,175”BT; Y: 0’2’54,088”LU
- X: 109”12’52,634”BT; Y: 0’2’58,696”LU
- X: 109”12’51,086”BT; Y:0’2’59,974”LU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- X: 109”12’47,468”BT; Y:0’2’55,362”LU
Status lahan TPK antara merupakan hak milik
perusahaan PT Persada Bangun Sentosa yang
dipinjam pakaikan kepada PT Muara Sungai
Landak selama 10 tahun sebagaimana
tercantum dalam perjanjian pinjam pakai yang
ditanda tangani kedua belah pihak dan di
tanggapi dengan surat PT Persada Bangun
Sentosa Nomor: 001/SP-PP
TPKA/PBS/LA/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.
Alur peredaran kayu di PT MSL adalah sebagai
berikut:
- Kayu ditebang kemudian dikumpulkan di TPn.
- Realisasi Kayu hasil penebangan di input ke
dalam buku ukur, data dari buku ukur sebagai
acuan untuk membuat LHP di TPn/TPK.
Setelah kayu di-LHP kan kemudian kayu
diperiksa dan disahkan oleh P2LHP.
- Kayu sesuai LHP dilaporkan ke dinas terkait
sebagai acuan untuk penerbitan SPP PSDH
dan DR. Setelah kayu dibayar PSDH dan DR-
nya Kayu diangkut dari TPn ke TPK hutan
disertai dengan Bon Trip (trip ticket) sebagai
dokumen kayu.
- Kayu diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara
untuk dijual atau digunakan sebagai
pemakaian sendiri. Pengangkutan kayu dari
TPK Hutan ke TPK antara disertai dengan dok.
SKSKB yang dilampiri dengan DKB/DKBK dan
Trip Ticket. Sebelum diangkut, kayu diperiksa
oleh P2SKSKB di TPK Hutan.
- Setelah kayu tiba di TPK antara, kayu
diperiksa oleh P3KB dan dok. SKSKB
dimatikan oleh P3KB.
- Selanjutnya Kayu dijual atau digunakan
sendiri ke industry atau tujuan lain disertai
dengan dokumen FAKB yang dilampiri dengan
DKB/DKBK.
Berdasarkan LMKB per tanggal 10 November
2015 stock kayu yang berada di TPK
Hutan/TPN Utama dan di TPK Antara adalah
sebagai berikut:
- Kayu bulat sedang (KBS) sisa stock kayu di
TPK Hutan/TPN Utama adalah 2.012 batang
dengan volume 1.499,21 M3 dan di TPK
Antara tidak ada stock kayu karena ada
pengurangan untuk penggunaan sendiri yang
dibuktikan dengan BAP.
- Kayu bulat kecil (KBK) batang sisa stoc di TPK
Hutan/TPN Utama adalah 15.235 batang
dengan volume 4.315,31, M3 dan tidak ada
sisa kayu di TPK Antara..
- Kayu bulat kecil (KBK/Chip) sisa stock di TPK
Hutan/TPN Utama adalah 75.702,78 SM
dengan volume 47.692,31 M3 dan tidak ada
stock kayu di TPK antara.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
- Kayu bulat kecil jenis cerucuk sisa stock
kayunya di TPK Hutan/TPN Utama adalah
4.007 batang dengan volume 91,73 M3 dan
tidak ada sisa di TPK Antara.
Berdasarkan hasil pemeriksaaan atau uji petik
sisa stock kayu di TPK Hutan/TPN Utama
adalah sebagai berikut:
- Pemeriksaan KBS terdapat perbedaan volume
1,34%.
- Pemeriksaan KBK batang terdapat perbedaan
volume 1,17%.
- Dan pemeriksaan KBK chip dan cerucuk
terdapat perbedaan 1,60%. (dibawah angka
toleransi 5%, sesuai dengan lampiran III
P.55/Menhut-II/2006 A.2.h poin 1 yang
menyatakan bahwa selisih perbedaan volume
kayu < 5%).
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB)
dari Pemegang IUPHHKHA.
Verifier 3.1.3.a.
Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari
pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.
Tidak
Diterapkan
Auditee merupakan pemegang ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan
tanaman industry (IUPHHK-HTI) sehingga verifier ini
tidak dapat diterapkan atau Not Apllicable (NA).
Verifier 3.1.3.b.
Identitas kayu diterapkan secara konsisten
oleh pemegang izin.
Tidak
Diterapkan
Auditee merupakan pemegang izin HTI sehingga
verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not
applicable. (NA)
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu
membuktikan adanya catatan angkutan kayu
ke luar TPK
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara
dilindungi oleh SKSKB yang dilampiri dengan
DKB/DKBK, dan untuk kayu yang diangkut dari
TPK antara ke industry atau tujuan lain dilindungi
dengan dokumen FAKB yang dilampiri dengan
DKB/DKBK.
SKSKB Periode tahun 2014 diterbitkan oleh
Petugas penerbit dari Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Pontianak sesuai dengan Surat
Perintah Tugas dengan No. 094/920/DP3K.EI/
ST/2013 atas nama Syahril Ramadhan, A.Md Nip:
19710820 200212 1 004 tanggal 2 september
2013.. Lamanya bertugas mulai tanggal 2
september 2013 s/d adanya pengaturan kembali
dari kepala dinas.
SKSKB periode tahun 2015 diterbitkan oleh
Petugas penerbit atas nama Syahril Ramadhan,
AMd Nip. 19710820 200212 1 004 sesuai
dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 34/Dishut-
III/BPHH/2015 tentang Penetapan Pejabat
Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
(P2SKSKB) dalam Wilayah Dinas Pertanian,
Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Mempawah tahun 2015 tanggal 26
Februari 2015. Berlaku sampai 31 Desember
2015. Pada tanggal 03 s/d 17 Juni 2015
digantikan sementara oleh atas nama
Hermansyah NIP. 19741210200212 1 009
sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor:
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
094/509/DP3K.EI/ST/2015 tanggal 01 Juni
2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pertanian, Peternakan, Kabupaten Mempawah (Ir.
H.M. Asfahani Arsyad, MM).
Hasil pemeriksaan dokumen terdapat Berita acara
pemeriksaan KBK No. 260/BAP/SKSKB/
P2SKSKB-MPW/X/2015 yang dilakukan oleh
P2SKSKB atas nama Syahril Ramadhan A.Md
dengan No register 00295-10/WAS-PKB-
R/XVII/2012 berdasarkan usulan SKSKB No. Seri
DG 2102999 tanggal 05 Oktober 2015 DKBK No.
254/DKBK/MSL-MPW/X/2015 tanggal 05
Oktober 2015. Pemeriksaan dilakukan di TPK
hutan yang disaksikan oleh bagian TUK (Dwi Adi
Laksono).
Petugas penerbit FAKB sesuai dengan SK Kepala
Balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi
wilayah X No: SK. 160/BPPHP.X-2/2014 tentang
penetapan nomor register dan pengangkatan
petugas penerbit faktur angkutan kayu bulat
(FAKB) pada TPK Hutan PT MSL wilayah
Kabupaten Pontianak atas nama Dwi Adi Laksono
A.Md No. register Ganis PHPL 00417-10/PKB-
R/XVII/2014 dan No Register Penerbit FAKB kayu
bulat adalah 027/16/1604/FA-KB-Dal/KB.
Keputusan ini ditetapkan di Pontianak pada
tanggal 23 juni 2014 dan masa berlaku
penugasannya sejak tanggal ditetapkan s/d
tanggal 26 Mei 2017.
Petugas penerbit FAKB sesuai dengan SK Kepala
Balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi
wilayah X No: SK. 53/BPPHP.X-2/2014 tentang
penetapan nomor register dan pengangkatan
petugas penerbit faktur angkutan kayu bulat
(FAKB) pada TPK Hutan dan TPK antara PT MSL
wilayah Kabupaten Pontianak atas nama Indro
Sutopo No. register Ganis PHPL 00376-10/PKB-
R/XVII/2014 dan No Register Penerbit FAKB kayu
bulat adalah 007/16/1604/FA-KB-Iso/KB.
Keputusan ini ditetapkan di Pontianak pada
tanggal 10 Februari 2014 dan masa berlaku
penugasannya sejak tanggal ditetapkan s/d
tanggal 4 februari 2017.
Terdapat keputusan Dirjen BUK No.
SK.212/BP2HP.X-2/2013 tentang Mutasi tenaga
teknis pengelolaan hutan produksi lestari tanggal
22 oktober 2013 menyetujui mutasi ganis PHPL-
PKB-R atas nama Kurniadi S.Hut No. Reg. 00239-
10/PKB-R/XVII/2012 masa berlaku 22 oktober
2013 s/d 26 Desember 2015.
Terdapat Keputusan Dirjen BUK No.
SK.43/BP2HP.X-2/2014 tentang Pengangkatan
tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari
tanggal 4 Februari 2014 mengangkat ganis PHPL-
PKB-R atas nama Indro Sutopo No. Reg. 00376-
10/PKB-R/XVII/2014 masa berlaku 04 Februari
2014 s/d 04 Februari 2017.
Terdapat Surat Perintah Tugas No.
094/921/DP3K.EI/St/2013 memerintahkan Joko
Endrotoro Santoso NIP: 19790315 200003 1 001
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
jabatan sebagai P3KB Dinas pertanian,
Peternakan, Perkebunan dan kehutanan
kabupaten Pontianak tanggal 2 September 2013.
Penugasan ini dimulai tanggal 2 september 2013
s/d adanya pengaturan kembali dari Kepala
Dinas.
Pemakaian dokumen SKSKB selama 12 bulan
terkahir adalah 430 set dengan; volume 9.580,70
M3. Dan pemakaian dokumen FAKB adalah 100
set dengan volume 4.325,70 M3.
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi
(DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan
(PSDH)
Verifier 3.2.1.a.
Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR
dan/atau PSDH telah diterbitkan.
Memenuhi Hasil verifikasi pada dokumen SPP PSDH dan DR
di bulan November 2015 adalah sebagai berikut:
Terdapat dokumen SPP PSDH dan DR dari pejabat
penagih atas nama Riduan S.AP NIP: 19640930
200212 1 001 sesuai dengan surat pengantar No.
26/SPP/Kab. Mpw/2015 tanggal 02 November
2015.
Perhitungan kewajiban pembayaran disesuaikan
dengan volume, kelompok jenis dan tarif dari
dokumen LHP No. 10/LHP-KBK/MSL-
MPW/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015. Jumlah
produksi pada bulan Oktober 2015 periode II
untuk KBK adalah sebanyak 3.540,18 M3
sehingga Kewajiban PSDH yang harus dibayar
adalah 3.540,18 M3 X Rp. 31.000,- =
109.745.580,- (tariff Rp 31.000 untuk kayu bulat
kecil jenis Rimba Campuran). Dan pembayaran DR
adalah 3.540,18 M3 X $4 = $14.160,72. Untuk
KBS adalah 88,89 M3 PSDH yang harus dibayar
4.518.870,- dan DR $1.225,23. (tariff KBS untuk
Meranti Rp. 73.000,- dan Rimba Campuran
43.000,- serta DR untuk Jenis Meranti $16 dan
Rimba Campuran $ 13).
Rekapitulasi pembayaran PSDH DR selama 12
bulan terakhir sesuai dengan kelompok jenis dan
tariff adalah sebagaimana berikut: realisasi
pembayaran PSDH adalah Rp. 1.701.397.650,00
dan DR sebanyak $238.279,59 dengan total
produksi jenis meranti sebanyak 356,67 M3,
Rimba campuran 2.319,26 M3, indah 3,15 M3 dan
KBK sebanyak 50.405,74 M3.
Verifier 3.2.1.b.
Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi Penyetoran PSDH untuk rekening bendahara
penerima setoran murni PSDH pada Bank Mandiri
Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan
nomor rekening 102-0-004-204-001 dan
penyetoran DR untuk rekening bendahara
penerima setoran murni DR pada Bank mandiri
cabang Jakarta gedung pusat kehutanan dengan
nomor rekening 102-0-004-819-717.
Hasil verifkasi dokumen Terdapat Bukti setor
PSDH dari Bank Sinarmas cabang Gajahmada
Pontianak dengan No cek AE 842156 ACC.
0026536111 dengan jumlah Rp. 114.269.450,-
dan bukti setor DR dari bank Sinarmas dengan No
cek AE 842157 ACC 0026536111 dengan jumlah
setoran USD 15.415,95 atas nama penyetor PT
MSL. Jumlah setoran yang tertera dalam Bukti
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
setor sesuai dengan SPP PSDH DR dari Dinas
Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan
Kehutanan Kab Mempawah.
Verifier 3.2.1.c.
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan
alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan
untuk pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman.
Memenuhi Merujuk dari dokumen LHP, kayu yang diproduksi
oleh auditee adalah berukuran 30-49 cm (KBS)
dan < 30 cm (kayu bulat kecil).
Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan
dokumen SPP PSDH dan DR dari Dinas Pertanian,
Peternakan, perkebunan dan kehutanan Kab.
Mempawah.
Pembayaran PSDH Tarif yang digunakan
berdasarkan Permenhut No. P. 68/Menhut-
II/2014 (Harga Patokan) yaitu :
• Kelompok Meranti KB Rp. 76.000,-
• Kelompok Meranti KBS Rp. 73.000,-
• Kelompok Meranti KBK Rp. 31.000,-
• Kelompok Rimba Campuran KB Rp. 45.000,
• Kelompok Rimba Campuran KBK Rp. 31.000,-
• Kelompok Indah Rp.150.000,-
Pembayaran DR : tarif yang digunakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 :
• Kelompok Meranti KB USD. 16,5
• Kelompok Meranti KBS USD. 16
• Kelompok Meranti KBK USD. 4
• Kelompok Rimba Campuran KB USD 13,5
• Kelompok Rimba Campuran KBK USD. 4
• Kelompok Indah USD. 18
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang
mengirim kayu bulat antar pulau memiliki
pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT).
Memenuhi Auditee telah mempunyai dokumen PKAPT yang
dikeluarkan oleh Unit pelayanan perdagangan
kementerian Perdagangan Republik Indonesia
pada tanggal 28 April 2014.
Pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau
terdaftar sesuai dengan Surat No.
36/UPP/PKAPT/04/2014 diberikan kepada:
- Nama Perusahaan: PT Muara Sungai Landak
- Nama Direktur : Abas Yacob
- No PKAPT : 14.03.1.03623
- Pengakuan sebagai PKAPT ini berlaku sampai
dengan tanggal 26 April 2019.
Selama periode November 2013 s./d Oktober
2014 auditee tidak melakukan pengangkutan
kayu keluar pulau. Penjualan hanya dilakukan ke
daerah-daerah local dan digunakan untuk
penggunaan sendiri.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang
menggunakan kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan memiliki izin yang
sah
Tidak
Diterapkan
Kapal Motor dan Ponton yang digunakan oleh
Auditee untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan
sebagaimana yang tercantum dalam FAKB,
memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut
berbendera Indonesia berdasarkan Surat
Persetujuan olah gerak Kapal dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor
Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II
Pontianak.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Sebagai contoh :
Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor PP
305/061/IX/KSOP.PTK-2015 tanggal 28
September 2015 :yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor
Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas
II Pontianak Kapal Motor Cahaya Mutiara I
menggandeng kapal TK. Cahaya Mutiara II,
bendera Kebangsaan Indonesia, untuk
bergerak dari Dermaga PT MSL ke Sei Asam.
Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor PP
305/108/V/KSOP.PTK-2015 tanggal 29 Mei
2015 :yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Kantor
Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas
II Pontianak Kapal Motor Cahaya Mutiara
Menggandeng Kapal TK. Pulau Kasih V,
bendera Kebangsaan Indonesia, untuk
bergerak dari Wajok ke Sei Raya.
K.3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal Memenuhi Auditee dalam melakukan pengangkutan kayunya
telah menggunakan tanda V-Legal yang
dibubuhkan pada setiap DKB/DKBK SKSKB dan
DKB/DKBK FA-KB yang digunakan.
Penggunaan tanda V-Legal mengacu pada
Perjanjian Kerjasama antara PT Equality Indonesia
dengan PT Muara Sungai Landak tentang
Sublisensi Penggunaan V-Legal No. 040/EQ-
VLH/I/2015 Nomor :03/SP-SPTVL/LGL/I/2015
tanggal 27 Januari 2015.
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah
memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah
disahkan sesuai peraturan yang berlaku
meliputi seluruh areal kerjanya
Memenuhi PT MSL telah memiliki Dokumen AMDAL,
Dokumen AMDAL PT MSL terdiri atas :
1. Kerangka Acuan ANDAL
2. Laporan Utama ANDAL
3. Ringkasan Eksekutif ANDAL
4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
5. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Dokumen KA-ANDAL disahkan oleh Gubernur
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 500 Tahun
2009 Tanggal 1 September 2009 tentang
kesepakatan Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL)
kegiatan IUPHHK-HTI; Luas areal ±13.790 Ha oleh
PT. Muara Sungai Landak di Kecamatan Siantan
Hilir dan Kecamatan Segedong Kabupaten
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
Dokumen AMDAL disusun berdasarkan SK
Menhut Nomor SK.S. 297/Menhut-VI/2009
tanggal 21 April 2009 seluas ± 13.790 Ha terletak
di kelompok hutan S. Peniti Kabupaten Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat.
Dokumen AMDAL PT MSL telah mendapat
persetujuan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 14 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kalimantan Barat No 642 Tahun 2009 tanggal 3
November 2009.
Penyusunan dokumen AMDAL sesuai kepada
Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No.08 Tahun 2006 tanggal 30 Agustus
2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.
Peraturan yang diacu :
Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup.
PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis
mengenai dampak lingkungan.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17
tahun 2001 tentang jenis rencana usaha atau
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis
mengenai dampak lingkungan.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT MSL telah memiliki dokumen RKL dan RPL
yang disusun pada bulan November 2009 dengan
mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 27
Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup dan Lampiran III Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup No.08 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 642 Tahun 2009 Tanggal 3
Nopember 2009, PT MSL wajib melaporkan hasil
pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan
pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan
sekali kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
dan Instansi terkait.
PT MSL telah membuat laporan pelaksanaan RKL
-RPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun
2015. Laporan sudah diserahkan kepada Badan
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan
Barat, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan,
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah X, Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Mempawah serta Badan Lingkungan Hidup dan
Pengendalian Bencana Daerah Kabupaten
Mempawah sesuai dengan surat penyampaian
laporan nomor : 09/MSL-PTK/II/2015 tanggal 10
Februari 2015 dan 87/MSL-PTK/X/2015 tanggal
28 Oktober 2015.
Sistematika Laporan sudah sesuai dengan
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.
45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
Verifier b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan dampak penting
aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Memenuhi Verifikasi di lapangan dilakukan di Areal Kerja PT
MSL :
1. Hidroorologi :
a. Untuk mengetahui tinggi muka air (TMA)
terdapat pemantauan water level air yang
dipasangi water level di areal kerja PT MSL
yang dipantau seminggu sekali oleh bagian
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 15 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
water management.
b. Terdapat pemantauan water table di areal
kerja PT MSL.
c. Sudah dilakukan pengambilan sample
terhadap kualitas air Sungai Peniti tanggal
23 September 2015, dan telah
mendapatkan Surat Tanda Uji (Report of
Analysis) dari Sucofindo Pontianak.
2. Pencemaran :
a. PT MSL telah mempunyai SOP mengenai
Penanganan Bahan Berbahaya Beracun
(MSL/SOP/XII/12) dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Beracun
(MSL/SOP/XII/ 07).
b. Limbah oli bekas disimpan dalam drum
dan digunakan kembali sebagai pelumas
chainsaw.
c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
ditempatkan di gudang/tempat penyim-
panan sementara limbah B3 yang sedang
dalam proses pembangunan dan sudah
berkoordinasi dengan Badan Lingkungan
Hidup setempat.
3. Jenis dilindungi :
a. Flora dilindungi : ramin, jelutung.
b. Fauna dilindungi : monyet ekor panjang,
kancil, orang utan, trenggiling, burung
cucak hijau, burung elang hitam, burung
rangkong, burung tiong, burung beo tiong
mas, burung hantu, burung madu, burung
murai batu, kura-kura.
4. Peningkatan dampak positif social :
a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
berupa persiapan lahan dan penanaman
tanaman kehidupan (palawija, jagung dll).
b. Bantuan sarana dan prasarana
bangunan/jalan/parit.
c. Bantuan sosial kemasyarakatan (bantuan
untuk Mesjid di Kecamatan Segedong –
Kabupaten Mempawah, kegiatan MTQ di
Kecamatan Segedong – Kabupaten
Mempawah, senam sehat di Kecamatan
Siantan, penghijauan di kantor Camat
Siantan, bantuan untuk pondok
pesantren, kerja sama lingkungan hidup
daerah).
5. Keberadaan sistem dan sarana pencegahan
dan pengendalian kebakaran hutan :
a. Tersedia SOP tentang Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan
(MSL/SOP/VII/18) tanggal terbit
01/01/2014.
b. Gudang peralatan fire dilengkapi dengan
peralatan pemadam kebakaran berupa :
- Peralatan tangan : sekop, garu pacul,
kapak dua fungsi, pompa punggung,
gepyok, pemukul api.
- Peralatan mekanis : gergaji
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 16 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
rantai/chainsaw, excavator.
- Pompa Air dan kelengkapannya yaitu :
portable pump, selang kirim, selang
hisap, nozle.
- Perlengkapan individu/pribadi : topi
pengaman, baju pemadam, kacamata,
sarung tangan, sepatu pemadam.
- Peralatan data dan komunikasi : radio
genggam, radio mobil, telepon genggam,
GPS.
- Peralatan transportasi pemadam :
sepeda motor, mobil/speed boat
pengangkutan peralatan, mobil tanki.
- Peralatan regu : tenda, perlengkapan
P3K.
- Sarana dan prasarana lainnya : kantor
regu pengendalian kebakaran (posko)
dan gudang peralatan.
c. Pemasangan rambu-rambu kebakaran
hutan sebanyak 6 unit.
d. Pemantauan terhadap suhu, kelembaban
udara.
e. Pemasangan papan indeks kebakaran.
f. Pembuatan embung air.
g. Membangun sistem peringatan dini
berupa bunyi sirine sehingga pekerja dan
masyarakat akan mengetahui secara
cepat jika terjadi kebakaran hutan dan
lahan.
h. Penyuluhan kepada karyawan,
masyarakat dan kontraktor.
i. Telah dilaksanakan simulasi tentang
kebakaran pada bulan Juni 2015.
j. Kegiatan pencegahan kebakaran hutan
yang dilakukan adalah dengan pembuatan
sekat bakar kuning berupa jalan yang
dibuat secara mekanis yang terletak di
sebelah selatan areal PT MSL sepanjang ±
7,1 km dengan lebar 8 meter dan
sebagian di daerah barat areal PT MSL
sepanjang ± 4,5 km dengan lebar 8 meter.
k. Patroli rutin dilakukan setiap hari.
l. Telah dibuat laporan pengendalian
kebakaran hutan secara periodik per
bulan sampai dengan bulan Oktober
2015.
m. Telah dibentuk 4 regu inti pengendalian
kebakaran hutan dengan jumlah anggota
30 orang..
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi Standard Operating Procedure terkait K3 :
1. Manajemen K3 (MSL/SOP/VII/01) tanggal terbit
01/01/2014.
2. Keselamatan Penggunaan Perkakas/Peralatan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 17 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Tangan (MSL/SOP/VII/02) tanggal terbit
01/01/2014.
3. Kebersihan dan Keselamatan Kerja di Kantor
(MSL/SOP/VII/03) tanggal terbit 01/01/2014.
4. Keselamatan Mengemudikan Kendaraan
Bermotor, Pengangkutan Orang, Barang atau
Peralatan (MSL/SOP/VII/04) tanggal terbit
01/01/2014.
5. Keselamatan Pengoperasian Peralatan Yang
Berputar (MSL/SOP/VII/05) tanggal terbit
01/01/2014.
6. Penanganan Barang-Barang Secara Manual
(MSL/SOP/VII/06) tanggal terbit 01/01/2014.
7. Penanganan dan Penyimpanan Tabung-Tabung
Gas Bertekanan (MSL/SOP/VII/07) tanggal
terbit 01/01/2014.
8. Penanganan Tanggap Darurat
(MSL/SOP/VII/08) tanggal terbit 01/01/2014.
9. Penanganan Kerja Resiko Tinggi, Ijin Kerja
Khusus dan Pemasangan Tanda Peringatan
(MSL/SOP/VII/11) tanggal terbit 01/01/2014.
10. Pokok-Pokok Tindakan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (MSL/SOP/VII/12) tanggal
terbit 01/01/2014.
11. Pelayanan Kesehatan Klinik (MSL/SOP/VII/13)
tanggal terbit 01/01/2014.
12. Pemeriksaan Kesehatan (MSL/SOP/VII/14)
tanggal terbit 01/01/2014.
13. Inspeksi K3 (MSL/SOP/VII/15) tanggal terbit
19/02/2013.
14. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko
(MSL/SOP/VII/16) tanggal terbit 20/05/2013.
15. Manajemen Alat Pelindung Diri
(MSL/SOP/VII/17) tanggal terbit 01/01/2014.
16. Pengkajian Evaluasi Kesehatan Keselamatan
Kerja (MSL/SOP/XII/02) tanggal terbit
01/01/2014.
17. Penentuan Tujuan Kesehatan Keselamatan
Kerja (MSL/SOP/XII/03) tanggal terbit
01/01/2014.
18. Penetapan Program Kesehatan Keselamatan
Kerja (MSL/SOP/XII/04) tanggal terbit
01/01/2014.
19. Audit Manajemen Sistem Manajemen
Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3)
(MSL/SOP/XII/09) tanggal terbit 01/01/2014.
20. Review Manajemen Sistem Manajemen
Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3)
(MSL/SOP/XII/10) tanggal terbit 19/02/2013.
21. Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan
(MSL/SOP/XII/11) tanggal terbit 19/02/2013.
PT MSL telah menyusun kebijakan Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang
ditandatangani oleh Direktur PT MSL (Guno
Widagdo) tanggal 1 Agustus 2014.
PT MSL telah mengikutsertakan karyawan
bernama Iwan Gustiawan, A.Md dalam kegiatan
pelatihan Ahli K3 Umum yang dilaksanakan oleh
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 18 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan - Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi R.I. sesuai dengan Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No :
KEP.P.1460/M/DJPPK/ VII/2014 tanggal 11 Juli
2014 tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Umum.
Fasilitas Kesehatan yang diberikan oleh PT MSL
adalah dengan mengikutsertakan karyawan dalam
program Jaminan Kesehatan – Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
sesuai dengan sertifikat nomor entitas
026510878 tanggal 26 Oktober 2015 berlaku sd
31 Desember 2015 dengan peserta terdaftar 60
jiwa. Puskesmas terdekat terletak di Desa Wajok
Hulu dan Wajok Hilir yang berjarak 18 km dari
camp PT MSL membutuhkan waktu sekitar 20
menit via darat.
PT MSL telah membentuk dan menyusun
keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) tahun 2015 dan disahkan
sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mempawah
Nomor : 54 Tahun 2015 tanggal 4 November
2015.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi Peralatan K3 yang disediakan oleh PT MSL adalah
berupa masker, sepatu safety, helm safety,
kacamata safety, rompi safety, sarung tangan,
celemek, pelindung telinga, pakaian kerja, rain
coat/mantel, APAR, kotak P3K.
Observasi APAR di kantor dan dapur diketahui
bahwa kondisi peralatan dalam keadaan baik dan
telah dilakukan monitoring terhadap APAR secara
berkala.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tahun 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja di
Wilayah PT MSL, tetapi tetap dibuat laporan
investigasi kecelakaan setiap bulan, data terakhir
pada tanggal 31 Oktober 2015 tercatat nihil (tidak
ada kecelakaan kerja) yang ditandatangani oleh
AK3 (Iwan Gustiawan), Pengawas Lapangan (Mont
Gomiri) dan Pelaksana Investigasi (Potler Samosir).
Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk program K3 :
- Melengkapi karyawan dengan Alat Pelindung Diri
dalam bekerja.
- Memasang rambu-rambu K3 di lapangan.
- Sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan
kontraktor.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Muara
Sungai Landak (Guno Widagdo) yang dibuat di
Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2014 yang
menyatakan bahwa Management PT Muara Sungai
Landak memberi kebebasan kepada seluruh
karyawan PT MSL untuk berserikat atau
membentuk Serikat Pekerja yang berpedoman
pada Undang-undang Ketenagakerjaan RI.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 19 dari 19
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan PT
Muara Sungai Landak periode 2014-2016
ditetapkan di Pontianak tanggal 15 Oktober 2014
ditandatangani oleh Direktur PT Muara Sungai
Landak (Guno Widagdo) dan telah disahkan
berdasarkan :
1. Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Pontianak No. KEP/95/DSTK-
HI/2014 tanggal 21 November 2014 tentang
Pengesahan Peraturan Perusahaan Baru PT
Muara Sungai Landak, ditandatangani oleh
Imran, S.Ip.
2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Mempawah
Nomor KEP. 82 tahun 2014 tanggal 03
November 2014 tentang Pengesahan
Peraturan Perusahaan PT Muara Sungai
Landak, ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Mempawah (Burhan, SH.MM).
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak
di bawah umur
Memenuhi Jumlah karyawan PT MSL bulan November
2015 adalah 180 orang terdiri dari :
- Karyawan permanen 51 orang
- Karyawan non permanen 16 orang
- Karyawan Kontraktor 113 orang :
o PT Borneo Era Makmur 77 orang
o CV Putra Nusantara 36 orang
Berdasarkan Daftar Karyawan PT MSL bulan
November 2015 dan wawancara dengan
pekerja di lapangan diketahui bahwa
perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di
bawah umur sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan RI seperti tertuang pada Surat
Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur
PT MSL (Guno Widagdo) pada tanggal 1 Oktober
2014.
Sesuai UU No. 7 tahun 1981 pasal 6 ayat (2)
tentang wajib lapor ketenagakerjaan di
perusahaan, PT MSL sudah menyampaikan :
- Laporan ketenagakerjaan tahun 2014 tanggal
27 Oktober 2014 dengan nomor pendaftaran
560/52/Sosnaker trans-D kepada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Pontianak dan wajib mendaftar kembali
tanggal 15 Oktober 2015.
- Laporan ketenagakerjaan tahun 2015 tanggal
26 Oktober 2015 dengan nomor pendaftaran
560/57/Sosnaker trans-D kepada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Mempawah dan wajib mendaftar kembali
tanggal 26 Oktober 2016.