PROYEK PERUBAHAN

PENINGKATAN LAYANAN PRIMA KANTOR KSOP KELAS III SEI PAKNING DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI PENDUKUNG PELAYANAN TERPADU

DISUSUN OLEH :

NAMA : RONNY TANJUNG SE, M.MTr NIP : 19730209 200212 1 001 UNIT KERJA : KANTOR KSOP KELAS III SEI PAKNING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN BEKERJASAMA DENGAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK. III ANGKATAN XXXIII

BOGOR, JULI 2015

LEMBAR PENGESAHAN

PENINGKATAN LAYANAN PRIMA KANTOR KSOP KELAS III SEI PAKNING DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI PENDUKUNG PELAYANAN TERPADU

DISUSUN OLEH :

NAMA : RONNY TANJUNG SE, M.MTr NIP : 19730209 200212 1 001 UNIT KERJA : KANTOR KSOP KELAS III SEI PAKNING

Telah diseminarkan dan disahkan

Bogor, Juli 2015 Penguji Coach

Dra Hamidah, MM

(Edi Nursalam, MSTr)

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan

kesehatan dan kesempatan pada penulis sehingga Proyek Perubahan yang berjudul

“PENINGKATAN LAYANAN PRIMA KANTOR KSOP KELAS III SEI PAKNING

DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENDUKUNG PELAYANAN

TERPADU” ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah turut serta dalam

penyelesaian Proyek Perubahan ini. Sebab tanpa bantuan banyak pihak, penulis tidak

akan dapat berbuat banyak dalam penyelesaian Proyek Perubahan ini. Oleh karena itu

pada kesempatan ini sudah selayaknya penulis mengungkapkan terima kasih kami

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Capt Bobby Mamahit, selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang

telah memberikan dukungan dan persetujuan penyelesaian Proyek Perubahan ini

dilaksanakan di Kantor KSOP Kelas III Sei Pakning

2. Sekditjen Perhubungan Laut yang telah memberikan persetujuan untuk mengikuti

Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXIII di Pusbang SDM Aparatur

Perhubungan, di Kota Bogor;

3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan ;

4. Bapak Drs. Bambang Purwanto selaku mentor yang telah memberikan tempat dan

dukungan untuk penyelesaian Proyek Perubahan ini;

5. Bapak Edi Nursalam MSTr sebagai Coach Proyek Perubahan telah membimbing,

mengarahkan serta memberikan saran saran dalam penulisan hingga selesainya

Proyek Perubahan ini dengan baik;

6. Seluruh staf Kantor KSOP Kelas III Sei Pakning yang telah membantu dalam

penyelesaian Proyek Perubahan ini

7. Teristimewa Istriku tercinta Bonita Gerdaria Oetami, anak - anakku Achmad Fauan,

Unique Raffella, Rastafaria Ronny Jr, Siti Angeley Marsja Ronny, dan cucuku

tersayang michela yang telah memberikan dukungan dan semangat di dalam

mengikuti Diklat dan penyelesaian penulisan Proyek Perubahan ini;

ii

8. Orang tua terkasih, atas semua doa, harapan serta dukungan dan pemberian

semangat di dalam mengikuti Diklat ;

9. Para Pengajar/Widyaiswara, Panitia Penyelenggara, Rekan-rekan Peserta Diklat

Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXIII Tahun 2015, atas dukungan dan

kebersamaan selama ini;

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna,

untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi

penyempurnaan Proyek Perubahan ini. Akhirnya dengan tulus dan rendah hati semoga

Proyek Perubahan ini dapat bermanfaat bagi Kantor KSOP Kelas III Sei Pakning,

penulis dan pembaca pada umumnya.

Bogor, Juli 2015

Peserta Diklat PIM Tk.III Angkatan XXXIII

RONNY TANJUNG, SE.M.MTr

Penata Tk I (III/d)

NIP. 19730209 200212 1 001

iii

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR GAMBAR iii RINGKASAN EKSEKUTIF iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. DESKRIPSI UMUM/LATAR BELAKANG 1 B. RATIONAL PEMILIHAN/PENETAPAN AREA PERUBAHAN 6 C. KETERKAITAN AREA PERUBAHAN DENGAN ISU STRATEJIK (ARAH KEBIJAKAN ORGANISASI 6

BAB II TUJUAN DAN SKOP PROYEK PERUBAHAN 8

A. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 8 B. SKOP PROYEK PERUBAHAN 8

BAB III STANDAR/KRITERIA KEBERHASILAN 12

A. STANDAR LAYANAN 12 LAYANAN PKK 12 LAYANAN LK3 13 LAYANAN SPB 14 B. KRITERIA KEBERHASILAN 15

BAB IV DESKRIPSI & ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 16

A. PELAKSANAAN TIAP TAHAPAN KEGIATAN 16 1. METODOLOGI PENGEMBANGAN 16 2. MANAGEMENT PROYEK 18 2.1. PENGAWASAN DAN PELAPORAN 18 2.2. MANAJEMEN KERJA 21 2.3. MANAJEMEN SUMBERDAYA 21 2.4. MANAJEMEN KUALITAS 21 2.5. MANAJEMEN KONFIGURASI 22 B. ANALISIS STAKEHOLDER INTERNAL EKSTERNAL : PERAN DAN PENGARUHNYA 23 C. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL 23 D. STRATEGI MENGATASI KENDALA 24 E. TAHAPAN KEGIATAN 24 F. CAPAIAN (OUTPUT DAN OUTCOMES) 25 GAMBARAN UMUM APLIKASI SISTEM TATA PERSURATAN 26 G. INSTRUMEN MONITORING YANG DIPERGUNAKAN 52

BAB V PENUTUP 53

LAMPIRAN 54

iv

Daftar Gambar

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI KSOP KELAS III............................................. 3

GAMBAR 2 GAMBAR WILAYAH KSOP KELAS III SUNGAI PAKNING ....................... 4

GAMBAR 3 KONDISI SAAT INI SERTA PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN ............. 5

GAMBAR 4 RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN .............................................. 8

GAMBAR 5 ARISITEKTUR PROYEK SISTEM TATA PERSURATAN .......................... 9

GAMBAR 6 GAMBARAN UMUM ALUR LAYANAN SISTEM TATA PERSURATAN 10

GAMBAR 7 LAYANAN PKK ........................................................................................ 12

GAMBAR 8 LK3 .......................................................................................................... 13

GAMBAR 9 SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR ..................................................... 14

GAMBAR 10 METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM TATA PERSURATAN 16

GAMBAR 11 TAHAPAN PEMBANGUNAN SISTEM ................................................... 17

GAMBAR 12 HALAMAN MUKA SISTEM YANG AKAN DIBANGUN ........................... 26

GAMBAR 13 HALAMAN LOGIN SYSTEM .................................................................. 27

GAMBAR 14 FITUR DARI SISTEM YANG DIBANGUN .............................................. 28

GAMBAR 15 LIST SURAT MASUK ............................................................................ 28

GAMBAR 16 DISPOSISI OLEH TU ............................................................................ 29

GAMBAR 17 DISPOSISI LAYANAN SURAT MASUK UNTUK PELAYANAN

PENGGUNA JASA ..................................................................................................... 31

GAMBAR 18 SURAT MASUK PADA KEPALA KANTOR KSOP ................................. 32

GAMBAR 19 HALAMAN RESPONSE DAN DISPOSISI PIMPINAN ........................... 33

GAMBAR 20 HALAMAN VIEW LAMPIRAN ................................................................ 34

GAMBAR 21 UPDATE STATUS SURAT DAN RESPONSE PIMPINAN ..................... 34

GAMBAR 22 LIST SURAT PADA SEKSI LALA DAN KEPELABUHANAN .................. 35

GAMBAR 23 LAYANAN PKK ...................................................................................... 34

GAMBAR 24 LAYANAN LK3 ...................................................................................... 36

v

GAMBAR 25 LAYANAN SPB ...................................................................................... 38

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan dan memiliki tugas dan fungsi di

bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pengaturan, pengendalian dan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan.Dasar pelaksanaan tugas adalah Peraturan

Menteri Perhubungan nomor : PM 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Tugas dan Fungsi Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan terdapat dalam Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor : PM 36 tahun 2012 pasal 2 dan 3. Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas III Sei Pakning yang berada di 3 Kabupaten dan 7 Wilayah

kerja sebagai Unit Penyelenggara kegiatan kepelabuhanan sebagai wilayah kerjanya.

Tujuan Proyek Perubahan ini adalah meningatkan kualitas layanan publik, dan internal

di lingkungan KSOP Sei Pakning, Membuat sistem tata persuratan sehingga

memudahkan fungsi monitoring layanan baik oleh pimpinan maupun pengguna jasa.

Menyediakan system digital archving untuk menyimpan seluruh dokumen

Pelaksanaan proyek perubahan ini terbagi dalam beberapa tahap dimulai dari

menyusun Tim counter part, Assesment kebagian, seksi dan wilker. Review progress

bersama Tim counter part, Uji Coba, dan sosialisasi. Dengan peran aktif dari semua

stakeholder yang ada di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas III Sei Pakning.

Saat ini sistem pelayanan publik di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kelas III Sei Pakning sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan. Dengan hasil yang

memuaskan dimana semua data sudah dalam bentuk digital dan online. Sehingga

memudahkan semua stakeholder untuk dapat merasakaan manfaatnya. Seperti

mimpinan dapat melakukan monitoring dan membuat disposisi langsung dengan mobile

device, pengguna jasa bisa melihat status permohonannya sudah di proses sampai

vii

dimana, pihak KSOP tidak perlu khawatir akan kehilangan data karena data sudah

dalam bentuk digital dan tersimpan di data center. Dengan hasil yang memuaskan dari

proyek perubahan ini sangat diharapkan bahwa sistem pelayanan publik ini akan terus

dapat digunakan dan di kembangkan lebih lanjut. Tidak terpaku pada 3 Layanan akan

tetapi semua layanan bisa di cover oleh sistem ini.

1

Bab I Pendahuluan

A. Deskripsi umum/Latar Belakang

Unit kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan kelas III Sungai

Pakning Direktorat Jenderal Perhubungan laut. Sesuai Peraturan Menteri

Perhubungan No. 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor

Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Adapun Tugas Pokok dari KSOP Kelas

III Sungai Pakning adalah Melaksanakan pengawasan dan penegakan

hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi

kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan pengendalian dan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan

secara komersil.

Sedangkan fungsi unit kerja Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan

Kelas III Sungai Pakning adalah:

a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal,

sertiflkasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal

dan penetapan status hukum kapal;

b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatanKapal;

c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran

terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang

khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian

bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,

pembangunan fasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi,

laiklayar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan

pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal,

serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan

pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan

musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan

penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan

pelayaran;

2

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan yang

terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum

di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran

f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah

Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan,

serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk

ditetapkan Menteri;

g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan

penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan

penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan

jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan

di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di

pelabuhan;

i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan

melalui pemanduan kapal, penyediaan dan atau pelayanan jasa

kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya

kepada Badan Usaha Pelabuhan

j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja

operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;

k. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum

dan hubungan masyarakat serta pelapor.

3

Struktur Organisasi Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas

III Sungai Pakning

gambar 1 Struktur Organisasi KSOP Kelas III

Kantor KSOP Sei Pakning Terdapat pada 3 wilayah kabupaten dengan

pembagian wilayah kerja sebagai berikut:

1. KABUPATEN BENGKALIS

a. Sungai Pakning ( Pelabuhan Induk )

b. Wilayah kerja Bukit Batu

c. Wilayah Kerja Lubuk Muda

2. KABUPATEN SIAK

a. Wilayah Kerja Sungai Apit

b. Wilayah Kerja Tanjung Buton

3. KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

a. Wilayah Kerja Kurau / Selat Lalang

b. Wilayah Kerja Melibur

c. Wilayah Kerja Bandul

4

gambar 2 Gambar Wilayah KSOP Kelas III Sungai Pakning

Dengan luas nya wilayah kerja tersebut maka diperlukan suatu proses

percepatan terhadap layanan yang dapat dimungkinkan dimonitor oleh

Pimpinan KSOP Sei,Pakning.

Adapun personil yang melakukan pada Wilayah kerja Sei. Pakning terdiri dari

43 orang personil yang tersebar pada seluruh wilayah kerja dengan

diperlengkapi dengan infrastruktur alat pengolah data yang sangat sederhana

berupa perangkat komputer dan laptop untuk mendukung proses-proses

administrasi secara manual tanpa sistem informasi yang terpadu. Adapun

kondisi pelayanan saat ini KSOP Kelas III Sei. Pakning masih belum sesuai

dengan undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

elektronik di sebabkan oleh proses layanan berjalan masih secara manual

dan belum tercatat dalam sistem. Sehingga proses tersebut dirasakan masih

sangat konvensional belum transparan sehingga memberi kesan mempersulit

layanan terhadap pengguna jasa kepelabuhanan. Hal tersebut yang diuraikan

diatas amat sangat bertentangan dengan undang-undang no. 14 tentang

keterbukaan informasi dan undang-undang no. 25 tahun 2009 terkait dengan

pelayanan publik yang di sebabkan oleh pengelolaan layanan masih sulit

5

dimonitor sehingga tidak ada transparansi dalam proses pelayanan terhadap

pengguna jasa sehingga proses layanan dirasakan lambat. Setiap proses

persuratan yang berjalan saat ini belum terstruktur dengan baik seluruh

proses berjalan dengan manual mulai dari penyimpanan surat, hingga

penomoran ini akan memberikan dampak kesulitan pada saat dibutuhkan

kembali surat-surat tersebut dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk

melakukan penulusuran terhadap fisik surat.

gambar 3 Kondisi saat ini serta perubahan yang diharapkan

Dengan adanya kondisi kekurangan pada layanan tersebut maka dibutuhkan

suatu proses pelayanan secara elektronik yang berbasiskan teknologi

informasi yang terpadu untuk membantu proses pelayanan pengguna jasa

dan proses internal hal ini yang dibiasa disebut dengan layanan SIMPADU.

Seluruh proses SIMPADU adalah mengelektronikan semua jenis layanan.

Pada tahap ini yang akan dibangun dalam waktu singkat merupakan

inkubator dari proses SIMPADU dengan mengembangkan suatu sistem tata

persuratan. Sistem Tata persuratan akan mengatur suatu proses keluar dan

masuknya surat dan alur disposisi berjalan didalam lingkungan KSOP Sei,

Pakning seluruh proses berjalan dapat dengan mudah diawasi dan dimonitor

oleh Pimpinan dan pengguna jasa.

6

Adapun dengan terciptanya layanan tata persuratan ini juga dibutuhkan suatu

pengadaan perangkat keras dan lunak pada kantor KSOP Sei. Pakning yang

dimungkinkan akan kembangkan hingga seluruh Wilker yang ada pada KSOP

Sei. Pakning. Namun demikian karena keterbatasan anggaran dan waktu

pengadaan maka akan dioptimalkan fungsi-fungsi computer yang ada pada

saat ini.

B. Rational Pemilihan/Penetapan area perubahan

Salah satu penilai kinerja organisasi pada KSOP Kelas III S. Pakning adalah

Tersusunnya bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional

pelayanan jasa Kepelabuhanan , dimana dijumpai permasalahan

yang harus diperbaiki yaitu:

a. Rendahnya displin dan kinerja pegawai di KSOP Kelas III

S.Pakning;

b. Belum tertata secara baik tata persuratan, pengarsipan,

perijinan dan pemungutan jasa kepelabuhanan di KSOP Kelas

III S.Pakning;

c. Kurangnya pengawasan terhadap pelayanan kapal masuk

sampai dengan kapal keluar di wilayah kerja KSOP Kelas III S.

Pakning

C. Keterkaitan area perubahan dengan isu stratejik (arah kebijakan

organisasi

Identifikasi solusi dalam menyusun area perubahan antara lain adalah:

a. Menyusun SISPRO dan SLA Tata persuratan terhadap layanan

KSOP Sei. Pakning

b. Membuat Aplikasi awal : Tata persuratan untuk internal dan

untuk menunjang pelayanan publik di KSOP Kelas III S.Pakning;

c. Membuat sistem monitoring kinerja berbasiskan mobile device

interface

7

d. Menyediakan peralatan komunikasi yang lebih baik untuk

menjangkau seluruh Wilker dan Kapal Patroli yang beroperasi di

perairan dalam rangka percepatan pelaporan dan konsolidasi

data untuk menunjang pelayanan publik di KSOP Kelas III

S.Pakning.

Dalam melakukan perubahan tersebut, sasaran reformasi yang ingin

dicapai adalah:

a. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) dan Service

Level Arrangement (SLA) untuk pelayanan publik dengan

menggunakan sistem TIK di KSOP Kelas III S.Pakning

b. Tersusunnya Roadmap/ Millestone pelayanan publik dengan

menggunakan sistem TIK di KSOP Kelas III S.Pakning

c. Aplikasi awal : Tata persuratan untuk internal yang akan

menunjang pelayanan publik dengan menggunakan sistem TIK;

d. Melakukan sosialisasi SOP & SLA untuk pelayanan publik kepada

stakeholder dan pengguna jasa pelabuhan di KSOP Kelas III

S.Pakning

e. Penggunaan aplikasi tahap awal untuk menunjang pelayanan

publik di KSOP Kelas III S.Pakning.

8

Bab II Tujuan dan Skop Proyek perubahan

A. Tujuan Proyek Perubahan

Adapun tujuan dari proyek perubahan tersebut adalah:

- Membuat sistem tata persuratan terpadu sehingga memudahkan

fungsi monitoring layanan baik oleh pimpinan maupun oleh pengguna

jasa

- Meningkatkan kualitas pelayanan public dan internal dilingkungan

kantor KSOP Sungai Pakning

- Membuat sistem pelaporan tentang surat keluar masuk dilingkungan

KSOP

- Menyediakan sistem digital archiving yang menyimpan seluruh

dokumen yang berkaitan dengan persuratan dilingkungan kantor

KSOP Sungai Pakning

B. Skop Proyek Perubahan

gambar 4 Ruang Lingkup Proyek perubahan

Dilakukannya proses penyusunan SISPRO dan SLA layanan Kantor KSOP

Sei.Pakning dalam rangka mendukung proses pembangunan sistem tata

persuratan yang terdiri dari workflow system disposisi, sistem digital archiving,

sistem response layanan pada disposisi serta pengembangan sistem

pelaporan layanan tata persuratan. Namun Demikian perlu juga dilakukan

9

kegiatan pendukung diantaranya adalah kegiatan pelatihan dan alih teknologi

serta pengadaan perangkat pendukung alat pengolah data dan jaringan

pendukung proses tata persuratan.

Ada pun berikut ini adalah gambaran ruang lingkup pekerjaan perubahan

yang akan dilakukan

gambar 5 Arisitektur Proyek Sistem Tata persuratan

Secara umum dapat dijelaskan pada gambar diatas model sistem informasi

yang dibangun dapat dimungkinkan diakses langsung melalui browser pada

komputer maupun dapat diakses pada layanan mobile dengan mendownload

aplikasi tersebut. Ada pun yang menjadi sistem profile dari aplikasi terdiri dari

3 core fungsi:

1. Tata persuratan mendokumentasikan layanan surat keluar dan surat

masuk lengkap dengan sistem penomoran surat baju surat serta

layanan disposisinya

2. Digital archiving dan indexing yang merupakan suatu layanan tata

dokumen manajemen yang berfungsi menyimpan dokumen secara

digital dan memiliki fungsi penulusuran yang cepat untuk memangil

dokumen dengan cepat bila dibutuhkan.

3. Flow dan response sistem merupakan suatu flow engine yang

dibangun berdasarkan proses bisnis alur layanan persuratan maupun

layanan terhadap pengguna jasa pada KSOP Sungai Pakning.

10

Seluruh fungsi-fungsi diatas dibangun pada suatu sistem operasi komputer

dengan kemampuan penyimpanan data pada suatu relational database

management system yang tersimpan pada suatu server yang dapat diakses

oleh komputer pegawai dan pimpinan KSOP Sungai Pakning serta

masyarakat pengguna jasa KSOP Sungai Pakning.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukung diantaranya adalah:

1. Kegiatan pendataan perusahaan.

2. Kegiatan pendataan kapal

3. Kegiatan sosialisasi terhadap pengguna jasa dan pegawai

dilingkungan KSOP Sungai Pakning

4. Alih teknologi untuk mengupgrade skill SDM Pegawai KSOP Sungai

Pakning yang tunjuk sebagai system adminitrator

5. Serta pelaksanaan Training untuk level pegawai operator system

Dan berikut ini adalah model dari layanan aplikasi jika diimplementasikan

pada Kantor KSOP Sei. Pakning:

gambar 6 Gambaran Umum Alur layanan Sistem Tata Persuratan

11

Adapun secara umum pelayanan yang dilakukan akan berubah dengan

adanya teknologi yang dikembangkan ini alur layanan akan dimulai dari

permohonan dan surat masuk dari pengguna jasa kepada kantor KSOP

Sungai Pakning, staf pada tata usaha akan melakukan filtering terhadap

persyaratan-persyratan lampiran sesuai dengan peraturan yang berlaku jika

surat tersebut berkaitan dengan pelayanan pengguna jasa. Jika seluruh

berkas lampiran lengkap maka berkas masuk akan di digitalisasi untuk

disimpan pada sistem untuk lanjut dokumen tersebut didistribusi sesuai

dengan alur layanan pengguna jasa yang dikehendaki. Proses pemeriksaan

berkas dan persyaratan dapat dilakukan pada unit-unit kerja teknis melalui

sistem digital. Baik kepala seksi maupun staf dapat dimungkinkan

memberikan tanggapan terhadap berkas-berkas tersebut melalui sistem yang

dapat dimonitor oleh pengguna jasa dan kepala Kantor KSOP Sungai

Pakning, dengan demikian aksi terhadap response dapat dengan cepat

diterima pengguna jasa untuk melengkapi berkas maupun menambahkan

persyaratan yang dirasakan kurang. Sehingga pelayanan KSOP Sungai

Pakning akan lebih cepat. Setelah seluruh dokumen lengkap dan tidak ada

kekurangan proses persetujuan atau jawaban dari KSOP Sungai Pakning

akan diberikan melalui proses surat keluar. Setelah surat jawaban dicetak

maka hasil layanan secara bersamaan akan mendapatkan nomor lewat

sistem layanan surat keluar dan hasil cetak tersebut akan di digitalisasi untuk

disimpan sebagai arsip digital dan hasil hardcopy akan diserahkan TU pada

loket surat keluar.

12

Bab III Standar/Kriteria Keberhasilan

A. Standar layanan

Layanan PKK

Standar dokumen persyaratan:

- Penyampaian PKK

- Rencana Pemberitahuan Kapal (RPK) dan PKKA (Kapal Asing)

- Penunjukan Keagenan Kapal dari pemilik atau prinsipal

- Manifest barang Bongkar

- Surat persetujuan berlayar dari pelabuhan asal

Standar alur layanan persuratan:

gambar 7 Layanan PKK

13

Layanan LK3

Standar dokumen persyaratan:

- Penyampaian LK3

- Rencana Pemberitahuan Kapal (RPK) dan PKKA (Kapal Asing)

- Persetujuan bongkar muat barang

- Manifest bongkar/muat barang

- PKK

Standar alur layanan persuratan:

gambar 8 LK3

14

Layanan SPB

Standar dokumen persyaratan:

- Surat permohonan SPB dari Agen Kapal

- Surat pernyataan Nahkoda

- Crew list

- Dokumen Muatan (manifest bongkar/muat)

- CIOQ clearance

- Bukti pelunasan PNBP/PUP

Standar alur layanan persuratan:

gambar 9 Surat persetujuan berlayar

15

B. Kriteria keberhasilan

Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Kemudahan pimpinan KSOP Sei. Pakning dalam melakukan

monitoring layanan;

- Percepatan layanan publik karena proses yang transparan dan bisa

dimonitor;

- Efisiensi penyimpanan berkas dengan digital archiving yang

mempercepat penyimpanan pencarian berkas dengan aman;

Adapun Kunci keberhasilan dari layanan ini adalah:

- Terbentuknya team counter part pada setiap unit kerja yang ditugaskan

mendampingi tim proyek perubahan dalam melakukan kegiatan

pembangunan sistem selama periode development berlangsung

- Tersedianya dana pendukung pembangunan sistem dan operasional

team pelaksanaan proyek pengembangan sistem tata persuratan

- Dilakukannya rapat-rapat dan review secara rutin untuk memonitor

status progress pelaksanaan pekerjaan

- Dilakukannya sosialisasi dan training serta alih teknologi kepada staff

dan pimpinan KSOP Kelas III Sei. Pakning

- Dilakukannya sosialisasi terhadap pengguna jasa kantor KSOP Kelas

III Sei. Pakning

- Tersedianya personil khusus yang melakukan monitoring dan

pemeliharaan terhadap sistem tata persuratan

16

Bab IV Deskripsi & analisis pelaksanaan Proyek

perubahan

A. Pelaksanaan tiap tahapan kegiatan

1. Metodologi Pengembangan

Proses impementasi sistem tata perseuratan dilakukan dengan metode Joint

Application Development. Artinya, pihak tim pengembang dan pemakai akan

ikut bersama-sama dalam pengembangan. Hal ini akan menguntungkan

kedua belah pihak. Bagi pengembang, proses ini akan mempercepat dan

mempermudah pengembangan sistem, sebab berinteraksi langsung sehari-

hari dengan para Pengguna. Bagi pengguna proses ini akan menguntungkan

sebab dengan mengetahui proses pengembangan, maka alih teknologi akan

lebih mudah dan cepat dilakukan.

gambar 10 Metodologi pengembangan sistem tata persuratan

Akibatnya, pemakai akan dapat memodifikasi, merawat dan memperbaiki

sendiri apabila ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Secara umum

tahapan-tahapan implentasi yang akan dilakukan dapat terlihat pada gambar

dibawah ini.

17

gambar 11 Tahapan Pembangunan sistem

1. Tahapan Envision

Pada tahap ini tim akan memberikan penjelasan tentang rencana

pekerjaan yang akan dilakukan.

2. Tahapan Planning / Perancangan desain sistem

Pada tahap ini dilakukan telaah kebutuhan dari pengguna tentang

apa yang akan dilakukan oleh sistem. Keluaran dari tahap ini

adalah :

End User Interface Design

Technical Architecture Design

Database Design

Pada tahap ini juga akan dilakukan pendefinisian sumber data yang

akan digunakan System tata persuratan.

3. Tahapan Development / Konstruksi

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari desain yang sudah

dirancang, seperti struktur database, technical achitektur dan user

interface dari executive dashbord. Pada tahap ini juga akan

dilakukan pengujian dari sistem yang sedang dibuat agar

menghasilkan sistem yang terbaik dari segi performance dan

kebutuhan user.

4. Tahapan Deployment / Implementasi

18

Pada tahap ini akan dilakukan instalasi dari sistem yang sudah

dibuat. Melakukan pelatihan kepada administrator dan pengguna

dilingkungan pengguna.

2. Management Proyek

Komponen-komponen yang menentukan keberhasilan suatu projek antara

lain berdasarkan kerangka waktu, skala prioritas pekerjaan, dan resiko

pekerjaan lainnya. Manajemen projek profesional adalah komponen

penting dari tahap implementasi, perencanaan dan pengawasan secara

periodik aktifitas projek demi tercapainya tujuan projek.

Lima proses manajemen proyek kantor KSOP Sungai Pakning:

1. Pengawasan dan pelaporan

2. Manajemen Kerja

3. Manajemen Sumber daya

4. Manajemen Kualitas

5. Manajemen Konfigurasi

1. Pengawasan dan Pelaporan

Proses ini meliputi aktifitas konfirmasi dari ruang lingkup dan pendekatan

projek, mengakomodir setiap perubahan, masalah dan issue serta resiko

pengawasan. Berisi petunjuk mengenai pengaturan rencana projek dan

status projek.

a. Kemungkinan Perubahan

Perubahan yang terjadi selama projek berlangsung kemungkinan akan

berdampak pada ruang lingkup, arsitektur, dan jangka waktu

pelaksanaan projek, yang pada ujungnya akan mengakibatkan

pembengkakan biaya projek. Hal-hal yang menyangkut perubahan

dalam proyek akan diatur lebih detail yang akan disepakati tim.

prosedur perubahan sebagai berikut:

Permintaan Perubahan – Suatu perubahan akan di-identifikasi

oleh tim dengan penerbitan dokumen “Request for Change”.

19

Penugasan – Projek Manajer akan menugaskan anggota tim untuk

meneliti dampak yang terjadi pada system secara keseluruhan jika

perubahan dilakukan.

Investigasi Perubahan – Investigasi akan dilakukan oleh anggota

tim dengan melibatkan pengguna yang terkait dari KSOP Sungai

Pakning untuk membahas hasil akhir yang diinginkan dan dampak

dari adanya perubahan yang terjadi.

Evaluasi – Perubahan yang terjadi akan dievaluasi oleh projek

manajer dan pengguna yang memiliki otoritas untuk menentukan

perubahan dari ruang lingkup dan anggaran yang dialokasikan. Jika

perubahan tidak disetujui :

o Tim akan akan mendiskusikan dengan Project leader KSOP

Sungai Pakning.

o Usulan perubahan akan ditinjau ulang, jika memungkinkan, atau

akan dibatalkan .

Persetujuan dan Implementasi – jika pihak KSOP Sungai Pakning

menyetujui perubahan, Tim akan segera membuat implementasi

perubahan. Rencana projek akan diubah untuk mengakomodasi

perubahan yang terjadi.

b. Pelaporan dan Pengawasan Projek

Sesuai dengan arahan project leader KSOP Sungai Pakning, berikut ini

adalah laporan-laporan yang harus diberikan untuk setiap fase

pekerjaan :

Laporan Pendahuluan

Laporan ini merupakan laporan awal yang memuat uraian

perencanaan, strategi, pengorganisasian, serta

manajemen proyek. Laporan ini akan

mendasari kegiatan selanjutnya. Laporan ini akan memuat hal-

hal sebagai berikut:

i. Project Charter

ii. Project Scope

20

iii. Project Management

iv. Rekomendasi Tindak Lanjut

Laporan Pelaksanaan

Laporan ini merupakan laporan perkembangan kegiatan yang

telah dilakukan dan hasil-hasil yang telah dicapai, serta

rekomendasi untuk tindak lanjut. Laporan ini akan memuat

beberapa keluaran berikut ini.

i. Laporan Desain Sistem & Aplikasi

ii. Laporan Pelatihan

iii. Rekomendasi Tindak Lanjut

Laporan Akhir

Laporan ini merupakan laporan akhir kegiatan yang memuat

secara utuh seluruh kegiatan yang menguraikan pencapaian

aktivitas.

i. Konsolidasi seluruh Luaran (tertera dalam tabel di atas)

ii. Hasil User Acceptance Test (UAT)

iii. Laporan Operasionalisasi Sistem

iv. Laporan Pertanggung Jawaban Pengeluaran

c. Manajemen Resiko

Prosedur pengelolaan manajemen resiko sebagai berikut:

Pemberitahuan projek manajer akan resiko/ masalah yang ada

sesegera mungkin.

Mendokumentasikan resiko/masalah yang ada lengkap dengan

tindakan yang diambil serta waktu penyelesaiannya.

Pemberitahuan kepada pihak KSOP Sungai Pakning akan resiko yang

ada secara proporsional.

Meninjau ulang dokumentasi harian dan memeriksa kemungkinan

terjadinya resiko yang mungkin timbul serta tindakan yang seharusnya

diambil.

21

2. Manajemen Kerja

Manajemen kerja adalah bentuk tanggung jawab perencanaan dan

implementasi projek. Manajemen kerja juga membantu pengelolaan

anggaran projek. Prosedur ini menentukan bagaimana perencanaan

projek dikelola dalam satu siklus projek manajemen. Prosedur ini juga

mengatur detail masukan dan estimasi kemajuan pekerjaan dalam projek.

Tim merekomendasikan prosedur pengendalian rencana kerja sebagai

berikut:

Setiap aktifitas projek harus didasarkan pada rencana kerja projek

yang telah disepakati bersama.

Mengevaluasi tugas dan alokasi sumber daya secara periodik

Membuat laporan kemajuan projek setiap minggu dengan persentase

dari hasil yang sudah dicapai

Membuat salinan rencana kerja setelah laporan mingguan

3. Manajemen Sumber Daya

Proses ini bertujuan untuk menentukan keahlian seseorang dalam

penempatan posisi seseorang dalam projek. Prosedur pengendalian

rencana kerja sebagai berikut:

Perencanaan projek merupakan dasar untuk menentukan tugas-tugas

yang akan dilaksanakan. Manajer Projek akan menentukan apakah

akan menugaskan seseorang berikut tugasnya sesuai dengan

keahliannya.

Projek Manajer juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah

jadwal setiap anggota timnya sudah sesuai jadwal kerja yang telah

disepakati bersama.

Rapat antara Projek Manajer dan anggota tim projek akan dilakukan

secara periodik sesuai kesepakatan untuk melihat masalah yang timbul

serta membahas tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan

masalah tersebut.

4. Manajemen Kualitas

Manajemen kualitas adalah bentuk pengukuran pencapaian projek agar

memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh KSOP Sungai Pakning.

22

Proses manajemen kualitas akan dilakukan selama projek berlangsung.

Prosedur manajemen kualitas sebagai berikut:

Semua hal yang dihasilkan oleh projek seharusnya dievaluasi secara

seksama oleh anggota tim bersama dengan KSOP Sungai Pakning.

Mengevaluasi setiap umpan balik yang dilakukan oleh KSOP Sungai

Pakning secara berkala (setiap 1-2 hari kerja).

Setiap hasil keluaran akan didokumentasikan untuk mempermudah

proses „audit trail‟.

Dokumentasi yang dihasilkan setelah disetujui oleh Anggota tim projek

KSOP Sungai Pakning akan dievaluasi dan ditanda-tangani sebagai

bentuk persetujuan atas hasil yang telah dicapai.

Anggota tim projek KSOP Sungai Pakning akan diberikan salinan

dokumentasi projek.

Setiap hasil keluaran penting dicapai, paling tidak akan dievaluasi oleh

projek manajer atau seseorang yang bertanggung jawab terhadap

jalannya proses di KSOP Sungai Pakning.

5. Manajemen Konfigurasi

Proses ini menggambarkan bagaimana penyimpanan, pengorganisasian,

pencarian ulang dan pemantauan semua komponen yang dihasilkan

dalam projek. Prosesnya meliputi:

Standar Penamaan

Standar Penyimpanan (Perpustakaan Project)

Kendali Versi

23

B. Analisis stakeholder internal eksternal : peran dan pengaruhnya

1. Stake Holder Internal:

a. Pimpinan KSOP Sei.Pakning (Mendukung) dapat memantau

seluruh layanan secara real time dan dimana saja lewat mobile

device interface

b. Staff KSOP Sei. Pakning (Menghambat) perubahan pola kerja yang

semula manual menggunakan teknologi sehingga butuh

peningkatan kemampuan opersional teknologi informasi

c. DISNAV Kelas I Dumai (Mendukung) mempercepat koordinasi dan

kerjasama antara KSOP Sei.Pakning dengan DISNAV Kelas I

Dumai

2. Stake Holder External:

a. Pelaut (Mendukung) setiap layanan akan sangat transparan

sehingga mempercepat proses layanan

b. Perusahaan angkutan laut (Mendukung) setiap layanan akan

sangat transparan sehingga mempercepat proses layanan

c. Perusahaan Forwarder(Mendukung) setiap layanan akan sangat

transparan sehingga mempercepat proses layanan

d. Other Government agency(Mendukung) setiap layanan akan

sangat transparan sehingga mempercepat proses koordinasi

e. Badan Usaha Pelabuhan (Mendukung) setiap layanan akan sangat

transparan sehingga mempercepat proses koordinasi

f. PUSDATIN (Menghambat) Proses koordinasi dan permintaan

rekomendasi yang akan memakan waktu yang sangat lama

g. DITJEN HUBLA (Mendukung) dengan adanya sistem ini

memudahkan pembuatan laporan layanan sesuai dengan yang

diharapkan Kantor Pusat DITJEN HUBLA

C. Kendala Internal dan Eksternal

1. Resiko perubahan model kerja staff dari layanan manual ke elektronik

yang membutuhkan kemampuan tambahan kemampuan operasional

teknologi informasi

24

2. Resiko kekurangan personil dengan kemampuan pemeliharaan dan

operasional teknologi informasi

D. Strategi mengatasi Kendala

Adapun strategi yang akan dilakukan terkait dengan menghadapi kendala

adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan kurangnya kemampuan personil terhadap penggunaan

sistem informasi berbasis elektronik dapat diantisipasi dengan

pelaksanaan training, pendampingan dan alih teknologi selama project

berjalan dalam jangka waktu tertentu, selain itu juga dibuatkan surat

edaran kepala kantor KSOP Kelas III Sei. Pakning untuk menwajibkan

proses layanan menggunakan sistem informasi pada surat ini juga

dibuat suatu reward and punishment untuk mendukung operasional

sistem yang dibangun

2. Terkait dengan kekurangan personil yang bertugas pemeliharaan dan

operasional akan dibentuk taskforce team pada seluruh unit kerja

KSOP Sei. Pakning sehingga terbentuk Personil untuk operasional dan

pemeliharaan sistem selain itu juga setiap Personil yang ditunjuk

diwajibkan mengikutin pelatihan terkait dengan tata cara operasional

dan pemeliharaan sistem informasi

E. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan Waktu (dalam minggu)

1 2 3 4 5

Kick off meeting dan pembentukan tim proyek perubahan

√

Assessmen bisnis proses perusratan dan pelayanan KSOP Kelas III Sei Pakning

√

Development sistem pelayanan prima dan training entry data

√ √

Development mobile device application untuk pimpinan KSOP

√

Uji coba dan Sosialisasi

√ √

25

F. Capaian (Output dan outcomes)

Ouput / Outcomes Uraian

Dokumen assessment tata persuratan Dokumen yang dihasilkan dari assement

dengan melakukan pengumpulan data dan

wawancara kepada narasumber (wilker) .

Workflow aplikasi tata persuratan Sistem informasi yang dihasilkan memiliki

kemampuan mengatur alur disposisi surat

sesuai dengan jenis layanan dan kebutuhan

persuratan yang diinginkan oleh para

stakeholder KSOP Kelas III Sei. Pakning

Sistem Digital archiving Sistem penyimpanan surat masuk dan

keluar dengan model indexing dan kategori

untuk memudahkan pencarian dan

penelusuran surat apabila dibutuhkan

dimasa mendatang.

Sistem Pelaporan tata persuratan Laporan rekapitulasi hasil layanan sistem

tata persuratan berdasarkan periode yang

telah ditentukan

Sistem response tata perusuratan Kemampuan ini difokuskan pada layanan

surat yang berkaitan dengan pelayanan

publik yang memerlukan tindakan

pelayanan yang cepat sehingga bila terjadi

kekurangan pada berkas dapat diberikan

pada response tersebut untuk pengguna

jasa segera melengkapinya.

Pelatihan dan alihteknologi Kegiatan change management yang

mengarah pada penguasaan staf pada

layanan persuratan secara elektronik dan

pembentukan perubahan paradigma berpikir

dari pola layanan konvensional kepada

layanan prima berbasiskan elektronik

Perangkat computer dan jaringan

sederhana

Pembangunan infrastruktur jaringan

pendukung layanan sistem persuratan

26

Gambaran umum aplikasi Sistem Tata Persuratan

SISTEM INFORMASI PERSURATAN PELABUHAN SEI PAKNING

Sistem informasi persuratan pelabuhan sei pakning saat ini memiliki 12 module utama diantaranya adalah :

1. Module Login 2. Module Loket Penerima Surat 3. Module Loket Pengeluaran surat 4. Module Disposisi Ka TU / Kasubag TU 5. Module Disposisi Kepala Kantor 6. Module PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal) 7. Module LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal) 8. Module SPB (Surat Persetujuan Berlayar) 9. Module Master Data Persuratan Berdasarkan Kode Pola Klasifikasi 10. Module Master Data Lembaga / Instansi 11. Module User Management 12. Module Setting Nomor Agena 13. Module TV Wall

27

1. Module Login

Pada module login anda akan di hadapkan dengan tampilan diatas, anda

hanya di perkenankan masuk kedalam system dengan menggunakan

username dan password yang sudah ditanda tangani oleh administrator.

Untuk sementara anda bisa login dengan menggunakan username “qq”

dan password “qq”

2. Module Loket Penerima Surat

Pada module ini hanya di gunakan oleh staff TU yang mana staff TU

tersebut harus menginput data surat masuk, agar seluruh surat masuk

tersebut dapat tersimapan oleh sistem ini. Pada form pernerimaan surat /

form surat masuk. Mengungkinakan semua surat masuk di input. Akan

tetapi untuk proses layanan saat ini hanya 3 layanan saya yakni PKK, LK3

dan SPB. Berikut ini adalah tampilan data loket pernerima surat.

28

3. Module Loket Pengeluaran surat

29

Gambar di atas merupakan form input surat keluar, dimana nomor surat

yang di bentuk oleh system menggunakan pola kode klasifikasi standar

tata usaha.

30

4. Module Disposisi Ka TU / Kasubag TU

Pada gambar diatas Ka bag TU / Ka Subag TU, akan di hadapkan dengan

daftar surat masuk yang akan di lakukan disposisi. Dibawah ini merupakan

form disposisi untuk Ka TU

31

5. Module Disposisi Kepala Kantor

Tidak berbeda dengan Ka Bag Tu, kepala kantor juga akan melakukan

disposisi, hanya saja surat yang masuk hanya surat yang sudah di ketahui

oleh Ka TU/ Ka Subag TU

32

33

34

6. Module PKK (Pemberitahuan Kedatangan Kapal)

35

36

7. Module LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)

37

38

8. Module SPB (Surat Persetujuan Berlayar)

39

9. Module Master Data Persuratan Berdasarkan Kode Pola Klasifikasi

40

10. Module Master Data Lembaga / Instansi

41

11. Module User Management

42

12. Module Setting Nomor Agena

43

44

13. Module TV Wall

Module ini berfungsi untuk menampilkan data pada TV yang ada di ruang

tunggu. Sehingga pengguna jasa bisa melihat proses permohonan yang

berjalan sudah sampai dimana.

45

Halaman Login Aplikasi ME-PAKNING

46

Tampilan dashboard di handpone

47

Tampilan dashboard pada tablet

48

Menu Pada Aplikasi ME-Pakning

49

Tampilan menu daftar surat

50

Tampilan Detail Surat dan Halaman Disposisi KK

51

Halaman Disposisi Kepala Kantor

52

F. Instrumen Minitoring yang dipergunakan

gambar 12 Jadwal Pelakasanaan

53

Bab V Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan diharapkan seluruh tujuan terkait

dengan perbaikan kinerja menjadi suatu poin perubahan yang baik pada

kantor KSOP Sungai Pakning adapun perubahan yang diharapakan adalah

sebagai berikut:

1. Setiap layanan dapat dimonitoring dengan baik oleh pimpinan KSOP

sungai Pakning, kepala Seksi dan para Ka.Wilker didaerah operasi

KSOP Sungai Pakning.

2. Terciptanya tranparansi layanan kepada seluruh pengguna jasa

dilingkungan pelabuhan sungai Pakning

3. Peningkatan kemampuan sumber daya personil terkait dengan

pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dalam membantu

proses pelayanan pengguna jasa dan pelayanan publik pada kantor

KSOP Sungai Pakning

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan pada proyek perubahan ini adalah agar

lebih memaximalkan pelayanan beberapa ruang lingkup kedepan yang perlu

dikembangkan antara lain:

1. Pengembangan layanan berorientasi pada seluruh produk yang

dihasilkan oleh masing-masing seksi yang ada.

2. Pengembangan infrastruktur seperti ruang server, jaringan local dan

koneksi pada publik via jaringan internet

3. Integrasi dengan Other Goverment agency pada area pelabuhan yang

diwadahi dalam Inaportnet

4. Pengembangan sistem executive report untuk konsumsi pimpinan

Direktorat Jenderal Perhubungan laut serta kemenetrian perhubungan

untuk skala yang lebih luas.

54

LAMPIRAN :

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65