PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK GUNA PENGUATAN ETIKA POLITIK

DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KETAHANAN NASIONAL DI ERA GLOBAL

Oleh: Sahlul Fuad

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dengan

menggunakan sistem multipartai. Sistem multipartai ini merupakan salah satu varian dari

beberapa sistem kepartaian yang berkembang di dunia, di mana jumlah partai politik yang

tumbuh atau eksis dan mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu,

lebih dari dua partai politik.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, sistem multipartai telah berlangsung sejak

pemilu pertama ada tahun 1955 dengan jumlah 178 peserta termasuk calon perorangan,

Pemilu 1971 diikuti 10 Parpol, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 Parpol, Pemilu 2004 diikuti

oleh 24 parpol, Pemilu 2009 diikuti oleh 38 parpol, dan Pemilu 2014 akan diikuti oleh 15

parpol. Sementara pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 hanya diikuti 3 parpol. yaitu

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi

Indonesia (PDI). Ketiganya merupakan hasil dari fusi (penggabungan) dari partai-partai

yang menjadi peserta pada Pemilu 1971. PPP adalah hasil fusi dari Partai NU, Parmusi,

PSII, dan Perti. Sedangkan PDI merupakan hasil penggabungan dari PNI, Parkindo,

Partai Katolik, IPKI, dan Murba. Pemilu di masa orde baru ini sering disebut dengan

sistem multipartai sederhana.

Di era reformasi ini tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu mengalami

degradasi. pada Pemilu 1999 sebesar 93,3 persen, pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,9

persen, kemudian pada Pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99 persen. Dapat diketahui

dalam 10 tahun, tingkat partisipasi pemilih sudah turun sekitar 20 persen dari 93,3 persen

menjadi 70,99 persen. Sementara itu, Pemilu 2014 ada yang meramalkan akan melorot

lagi menjadi 60 persen, bahkan 50 persen.

Menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu ini merupakan indikator

makin lemahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Gejala ini bukan terjadi di

Indonesia saja, tetapi sudah merupakan fenomena global. Berdasarkan kajian Pemilihan

Umum di 13 negara demokrasi maju (AS dan sebagian negara Eropa) pada tahun 1996-

2000 menunjukkan bahwa hanya 30 persen masyarakat berpendapat bahwa partai peduli

dengan apa yang masyarakat pikirkan. Pada survei Eurobaromater untuk 15 negara Uni

Eropa pada 2004, tingkat kepercayaan publik kepada parpol rata-rata hanya 16 persen. Di

1

Denmark mencapai 32 persen, Tapi Inggris ternyata hanya 10 persen. Lainnya berkisar

antara 15-16 persen. Padahal di sana angka korupsi politiknya rendah.

Di Indonesia sekitar 72 persen tidak mempercayai partai politik karena partai

tidak memperhatikan pendidikan politik bagi masyarakat dan mencerdaskannya,

kemudian sekitar 57 persen masyarakat Indonesia tidak percaya kepada partai karena

tidak melakukan kaderisasi, sehingga partai dinilai hanya mementingkan kepentingan

politik pihak tertentu saja.

Dengan gambaran partisipasi yang semakin rendah ini menunjukkan legitimasi

politik terhadap sistem demokrasi makin lama makin melemah. Belum lagi, kondisi ini

masih harus dipertahankan dengan adanya politik uang (money politic). Padahal praktik

politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat bertentangan dengan

nilai-nilai demokrasi.

Parahnya lagi pembenaran terhadap politik uang dari masa ke masa juga terus

meningkat. Pada survei tahun 2005, hanya 11,9 persen responden yang menyatakan

politik uang dapat dibenarkan. Survei pada Oktober 2010 telah meningkat hampir dua

kali lipat dibanding lima tahun lalu, menjadi 20,8 persen. Dan hasil survei yang dirilis

Desember 2013 menemukan sebanyak 41,5 persen responden di 39 dapil menganggap

money politic sebagai hal yang wajar. Meskipun 55,7 persen responden yang menjawab

wajar terhadap politik uang tetap memilih calon yang ditentukan sendiri sesuai hati

nurani.

Praktik politik uang ini diakibatkan oleh setidaknya oleh kedekatan pemilih

dengan partai politik, faktor pendidikan, dan kondisi ekonomi. Selain itu, dalam hal

kedekatan pemilih dan partai politik menunjukkan bahwa hanya 14,3 persen responden

yang mengaku dekat dengan salah satu parpol. Sebaliknya, sebanyak 85,5 persen

responden mengaku tidak dekat dengan parpol manapun dan 0,2 persen tidak menjawab.

Dari ketiga faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik politik uang sangat dipengaruhi

oleh berbagai arus informasi, baik secara langsung atau tidak langsung, terhadap citra

politik dan demokrasi, sehingga etika politik terabaikan.

Di era global seperti saat ini, arus informasi bergerak secara cepat dan

memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap segala sendi kehidupan. Informasi

bergerak secara liar memasuki ruang-ruang kehidupan setiap manusia. Fakta-fakta politik,

budaya, dan ekonomi yang ditampilkan melalui berbagai media mampu pengaruhi

pandangan dan perspektif masyarakat yang tersebar di seluruh belahan NKRI.

2

Perubahan sosial dalam era globalisasi bergerak sangat cepat, yang distimulasi

melalui media-media sosial yang makin canggih. Pemasaran berbagai produk yang telah

bergerak liar membuat masyarakat terdorong untuk melakukan segala upaya untuk

menggapai hasrat dan keinginannya. Bahkan watak individualisme yang terpendam dalam

diri setiap masyarakat menemukan momentumnya. Oleh karena itu, arus informasi—yang

merupakan sarana vital bagi perkembangan bangsa Indonesia— sangat berdampak dalam

tata kehidupan sosial politik, dan juga nilai-nilai etika politik bagi masyarakat. Sebab

secara konseptual, etika politik mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik

bersama dan untuk orang lain; kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan. ketiga,

membangun institusi-institusi yang adil.

Untuk mengatasi problem etika politik yang sudah tercabik-cabik ini, perlu

ditingkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Sebab, dengan meningkatnya

pendidikan politik yang baik, etika politik bangsa akan menguat dan memantapkan

ketahanan nasional.

2. Rumusan Masalah

Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pokok-pokok persoalan yang

muncul adalah:

a. Percepatan arus informasi

Terbukanya arus informasi merupakan penyebab lahirnya globalisasi. Dengan

terbukanya arus informasi ini berbagai masyarakat dapat menangkap dan menyerap

berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di seluruh dunia, baik yang positif

maupun yang negatif. Dampak dari negatif dari arus informasi yang cepat ini adalah

pudarnya semangat nasionalisme dan ketahanan nasional.

b. Meningkatnya pragmatisme politik

Sikap pragmatisme politik, yakni menggunakan uang atau sesuatu lainnya sebagai

alat pengganti penyerahan kekuasaan secara mudah dan praktis. Dalam praktik

pragmatisme politik ini dilakukan atas dasar akan mencoblos manakalah ada imbalan

dan janji sesuai dengan kepentingan masyarakat sebelum sesaat sebelum akan

berangkat ke TPS (tempat penmungutan suara). Hal ini terjadi karena efek dari

rendahnya pemahaman akan hak-hak politik warga negara dan sebagai bentuk

resistensi politik masyarakat pemilih terhadap para aktor politik. Jika pragmatisme

politik ini makin menguat, etika politik akan semakin memburuk dan tercabik-cabik.

3

Sebab basis dari etika politik adalah upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain,

upaya memperluas lingkup kebebasan, dan membangun institusi-institusi yang adil.

c. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik

Citra partai politik sejak awal dirusak oleh istilah “politik” yang mengandung kesan

buruk, menipu, dan penuh rekayasa. Partai politik sebagai wadah perjuangan warga

masyarakat dan wadah untuk melahirkan pemimpin juga dirusak oleh prilaku-prilaku,

baik dari anggota partai politik maupun orang-orang di luar partai politik, yang

kurang senang terhadap berlangsungnya demokrasi. Tidak sedikit upaya orang-orang

di luar partai politik yang sengaja merusak citra partai politik untuk mendapatkan

simpati, dan menjatuhkan peran partai politik. Apalagi partai politik dan DPR sebagai

ruang perjuangan partai politik merupakan ruang terbuka bagi siapa saja. Akibatnya

kepercayaan masyarakat terhadap partai politik terus merosot. Dan apabila hal ini

terus berlanjut, akibatnya demokrasi tidak berjalan, dan melahirkan diktotorisme dan

totaliterianisme. Sebab, partai politik adalah pilar utama dalam sistem demokrasi.

d. Rendahnya kepedualian masyarakat terhadap negara (Apatisme politik)

Keberadaan negara seringkali dipertanyakan oleh masyarakat karena pemahaman

tentang konsep, fungsi, dan peran negara sangat rendah. Budaya sistem kekuasaan

yang pernah berkembang di Indonesia adalah kerajaan, di mana “sabda raja”

menentukan nasib setiap warganya. Oleh karena “negara” merupakan satu-satunya

institusi yang diharapkan belum mempu menjangkau seluruh hajat setiap individu,

keberadaan dan peran negara dianggap tidak ada. Dengan kata lain, ada atau tidak

ada negara dianggap tidak mempengaruhi keberadaan masyarakat. Dengan demikian,

jika hal ini tidak segera ditanggulangi akan terjadi “anarkisme” dalam arti yang

sebenarnya, di mana masyarakat tidak mengakui institusi apapun, termasuk negara.

e. Rendahnya pendidikan politik

Problem utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini adalah rendahnya

pengetahuan politik masyarakat. Pengetahuan politik yang dimaksud adalah

pendidikan politik yang bertumpu pada partisipasi politik, bukan pada mobilisasi

politik atau partisipasi semata. Pendidikan politik yang tidak semata menekankan

kesadaran kritis, tetapi juga kesadaran berpolitik rakyat. Ini semuanya penting agar

politik tidak lagi dianggap dosa dan demokrasi tidak jatuh ke tangan pemerkosa hak-

4

hak rakyat. Model ini akan segera memperkuat sumber daya politik rakyat sebagai

warga Negara. Dengan peningkatan pendidikan politik maka etika politik dan

ketahanan nasional akan mantap, sehingga cita-cita dan tujuan nasional akan tercapai.

Dari berbagai permasalahan di atas menunjukkan bahwa pendidikan politik

merupakan persoalan utama dalam menguatkan etika politik dalam rangka memantapkan

ketahanan nasional. Pertanyaanya adalah “Bagaimana meningkatkan pendidikan politik

guna penguatan etika politik dalam rangka memantapkan ketahanan nasional di era

gloablisasi ini?”

3. Alternatif Pemecahan

Dari pokok-pokok permasalahan yang dipaparkan di bagian sebelumnya dapat

diketahui bahwa di era globalisasi ini: (1) arus informasi bergerak secara cepat dan luas

sehingga mempengaruhi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga

informasi negatif mengacam ketahanan nasional; (2) pragmatisme politik yang kian merebak

dapat mengakibatkan pudarnya nilai-nilai etika politik; (3) rendahnya kepercayaan

masyarakat terhadap partai politik sebagai instrumen demokrasi akan mengancam terjadinya

kemacetan demokrasi, dan melahirkan diktotorisme dan totaliterianisme; (4) Rendahnya

kepedualian masyarakat terhadap negara akan berdampak pada anarkisme yang sebenarnya;

dan (5) Rendahnya pendidikan politik akan mengancam etika politik dan ketahanan nasional

akan mantap, sehingga cita-cita dan tujuan nasional sulit tercapai.

Dari kelima persoalan tersebut maka diperlukan berbagai alternatif-alternatif

pemecahan masalah:

1. Membangun arus informasi positif

Membangun arus informasi positif yang dimaksud adalah menciptakan situasi dan kondisi

yang mendukung sebagai upaya menguatkan sikap dan mental masyarakat agar tidak

mudah terpengaruh oleh aspek negatif yang masuk berbagai saluran informasi. Untuk

menciptakan hal ini adalah dengan cara:

a. Regulasi yang mengatur tentang media komunikasi dan informasi yang menekankan

pada upaya perbaikan terhadap berbagai situasi dan kondisi.

b. Memperkuat pendidikan masyarakat yang menekankan pada pembentukan karakter

bangsa yang bersumber dari nilai-nilai luhur agama dan bangsa.

c. Mengembangkan kebudayaan nasional dengan pendidikan yang bermutu

5

d. Mengembangkan ilmu dan teknologi

2. Membangun budaya politik yang sehat

Membangun budaya politik yang sehat adalah mengembangkan sikap dan perilaku politik

yang jujur, bersih, dan terbuka dengan menekankan pada upaya pencapai tujuan dan cita-

cita nasional. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Membuka ruang komunikasi di antara seluruh elemen masyarakat sebagai ajang

pertukaran pendapat

b. Pengaturan sistem politik yang memberikan semangat kompetisi yang sehat

c. Penegakan hukum yang kuat terhadap setiap pelanggaran

3. Meningkatkan peran dan fungsi partai politik

Menciptakan partai politik sesuai dengan fungsi yang dimaksud di sini adalah bahwa

partai politik memiliki fungsi utama yaitu: Pendidikan politik bagi anggota dan

masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Penciptaan

iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan

masyarakat; Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; Partisipasi politik warga negara

Indonesia, dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk menciptakan hal demikian diperlukan upaya-upaya antara lain:

a. Membangun sistem politik yang mendukung partai politik mampu menjalankan

fungsinya.

b. Menciptakan iklim yang kondusif terhadap perkembangan partai politik dalam

berkomunikasi dengan masyarakat secara baik.

c. Menciptakan ruang-ruang yang cukup untuk mengembangkan kader-kader partai

politik dalam meningkatkan kemampuan dalam memimpin.

4. Menciptakan alam demokrasi yang sehat

Alam demokrasi yang sehat adalah suatu kondisi dan situasi yang memberikan ruang

pada setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan kontrol terhadap para

aparatur negara secara sehat. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan upaya-upaya antara

lain:

a. Penguatan terhadap pilar-pilar demokrasi dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita

nasional.

6

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tertinggal, dan terutama dengan

mempersempit jurang kesenjangan di antara masyarakat.

5. Meningkatkan pendidikan politik

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban,

dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan

orientasi-orientasi politik pada individu. Dengan demikian pendidikan politik juga

merupakan upaya untuk mengubah cara pandang dan perilaku politik serta pemahaman

terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan sistem politik, mekanisme politik, dan

dinamika politik yang berkembang. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya-upaya

sebagai berikut:

a. Memasukkan pendidikan politik di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai

tingkat tinggi.

b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya politik dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap persoalan negeri

merupakan salah satu bagian dari keterkaitan dengan bagian-bagian yang lain.

Dari berbagai alternatif pemecahan di atas tampaknya persoalan pendidikan politik

merupakan sarana yang paling penting dari seluruh persoalan yang muncul. Sebab, problem-

problem: percepatan arus informasi, budaya politik, dan problem partai politik bermuara pada

persoalan pendidikan politik. Dengan pemahaman politik yang baik dan benar pada dasarnya

dapat mengatasi problem-problem yang timbul saat ini.

Walaupun seseorang mampu mendapatkan berbagai informasi yang berkembang,

sikapnya tidak akan goyah jika ia memiliki komitmennya sebagai warga negara yang baik.

Begitu juga dengan problem pragmatisme politik. Dengan pemahaman dan komitmen tentang

cita-cita dan tujuan nasional, seseorang tidak akan mudah tertipu oleh prilaku-prilaku

pragmatis dari politisi yang mengambil jalan pintas. Hal ini dibuktikan bahwa semakin tinggi

pendidikan seseorang, makin rendah ketertarikannya terhadap politik uang. Akan tetapi ada

fakta yang menunjukkan bahwa makin tinggi pendidikan masyarakat, tingkat partisipasi

politiknya juga makin rendah. Hal ini sangat terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap partai politik.

7

Tingginya pendidikan masyarakat, tampaknya tidak selaras dengan tingkat pendidikan

politik masyarakat. Oleh karena itu, partai politik perlu melakukan pendekatan tersediri

terhadap masyarakat yang memiliki pendidikan lebih tinggi dengan menunjukkan fakta-fakta

berbagai hal terkait dengan latar belakang lahirnya kebijakan, serta akibat dari kebijakan

yang telah ada.

Memang, salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan yang sehat,

namun ruang pendidikan politik oleh partai politik sangat terbatas pada forum-forum yang

terbatas. Apalagi peran media massa sangat berpengaruh dalam menciptakan pemahaman dan

persepsi lain terhadap gejala politik yang ada. Selain itu, persepsi yang cenderung miring

terhadap politik sudah dijangkitkan pada masyarakat sejak usia dini. Oleh karena itu

pendidikan politik juga harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan mulai dari sekolah

dasar hingga sekolah tinggi.

Dengan masyarakat makin melek politik, tentu akan melahirkan sikap kritis dan

menjadi kontrol politik yang baik dari masyarakat. Jika mekanisme kontrol dari masyarakat

ini berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin etika politik juga akan menguat. Sebab, jika

kontrol para pelaku politik ini makin baik, etika politik akan menguat. Dan jika etika politik

berjalan dengan baik, ketahanan nasional juga akan membaik

4. Kesimpulan

1. Di era global seperti saat ini, arus informasi bergerak secara cepat dan memberikan

pengaruh yang luar biasa terhadap segala sendi kehidupan. Di antara dampak dari

percepatan arus informasi ini adalah: pragmatisme politik; meningkatnya

ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik; dan rendahnya kepedulian

terhadap negara.

2. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut diperlukan upaya-upaya: membangun

budaya politik yang sehat; meningkatkan peran dan fungsi partai politik; menciptakan

alam demokrasi yang sehat; dan meningkatkan pendidikan politik.

3. Untuk meningkatkan pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab partai

politik, karena ruangnya sangat terbatas. Oleh karena itu, pendidikan politik juga

harus dapat ditunjukkan oleh media massa, yang memiliki jangkauan yang luas, dan

juga masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

5. Saran

8

Pendidikan politik merupakan bagian penting yang harus diterima oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan pendidikan politik ini bisa berjalan dengan baik diperlukan faktor-

faktor pendukung, antara lain:

1. Regulasi yang mengatur bahwa tentang pendidikan politik juga harus dilakukan oleh

media massa dan masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

2. Anggaran pendidikan politik dibebankan pada APBN/APBD serta partisipasi

masyarakat.

3. Pendidikan politik dilaksanakan dengan pendekatan sesuai dengan kondisi dan latar

belakang masyarakat.