Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Peningkatan Pengawasan
dan Pelaksanaan Program Pelestrarian Budaya
dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas
Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Surabaya, 2 April 2014
Karyaningsih
Pokok Penyajian
Program Bansos
Peran Pengawasan
Temuan Itjen dan BPK
1
2
3
Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Program Bansos
1
Inspektorat Jenderal Kemdikbud
No Indikator Capaian (per tahun)
2013*Target 2014
Status2010 2011 2012
1 Jumlah museum yang direvitalisasi. 6 30 7 10 311
2 Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 3.752 3.758 6.635 8.470 7.700
3 Jumlah penelitian bidang arkeologi 144 155 148 140 148
4Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan .
13 21 13 22 13
5Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan,pendalaman dan pagelaran seni budaya.
25 252 377 500 600
6Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai
20 259 65 141 150
7Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah
2 2 2 2 2
8 Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya 25 25 25 845 975
9Jumlah film/video/ iklan lulus sensor 40.000 42.000 44.000 45.000 55.000
10 Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya --- --- 951 2.400 3.200
11 Jumlah fasilitasi film yang berkarakter --- --- 20 35 45
REVIEW RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN
4
Target RKP 2014= on track = melebihi target
*) capaian sementara
4
252.294.88747.218.502
20132012 2014
Direktorat Jenis Sasaran
Pem KesFim Sarana Kesenian Satuan Pddkan
KepercayaankTuhan YME & Tradisi
Fasilitasi KomBud Komunitas Budaya
Revitalisasi Desa Adat
Sejarah & NilaiBudaya
Fasilitasi RumahBudaya Nusantara
RBN
Pelestarian CagarBudaya
RevitalisasiMuseum
Museum
Internalisasi Nilai & Cdiplomasi Budaya
UPT
Belanja Bantuan Sosialpengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Tujuan
pertanggungjawaban
Pelaksanaanpenyaluran
Tata kelolapencairan
Persyaratanpenerima
Alokasianggaran
Pemberibansos
Juknis Bansos
Peran Pemerintah, Provinsi, dan Kab/KotaPemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota
1. Menyusun Juknis 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialiasi Bansos
1. Mensosialisasikan Bansos kepada masyarakat
2. Menetapkan kuota Bansos Tk Provinsi dan Kab/Kota
2. Mengkoordinasikan Pengajuan Pro posal dari Kab/Kota.
2. Melakukan Verifikasi dan Visitasi ke lembaga
3. Memberikan Bantuan Teknis pada Rakor Verifikasi Proposal Tk. Provinsi
3. Menyelenggarakan Rakor Verifikasi Proposal Tk Provinsi
3. Menghadiri Rakor Verifikasi Proposal Tk. Provinsi
4. Menerbitkan SK Penetapan lembaga penerima bantuan
4. Menjemput dokumen akad, kuitansi, dan SPTJM
4. Mengkoordinasikan penandatanganan akad, kuitansi, dan SPTJM, serta menandatangani Berita Acara verifikasi/visitasi bantuan
5. Menerima dokumen akad, kuitansi, dan SPTJM lembaga
5. Menyampaikan dokumen akad, kuitansi, dan SPTJM ke Pusat
-
6. Menandatangani akadkerjasama dan mengirimkan tembusan ke lembaga, dinas kab/kota, dan provinsi
6. Mendistribusikan tembusan akad ke kab/kota
6. Mendistribusikan tembusan akad ke lembaga
7. Memproses pencairan dana 7.Mengkoordinasikan kelengkapan dokumen ke Kab/Kota
7. Melengkapi Kekurangan dokumen dari lembaga
8. Menerima laporan 8. Mengkoordinasikan penyampaian laporan dari kab/kota pada Rakor Evaluasi Tk Provinsi
8. Menyampaikan laporanpertanggungjawaban dari lembaga pada Rakor Evaluasi Tk. Provinsi
9. Monitoring dan Evaluasi 9. Monitoring dan Evaluasi 9. Monitoring dan Evaluasi
PMK 81/PMK.05/2012 ttg Belanja Bansos pd
K/L
Permendikbud ttgBantuan kpd satuan
pendidikan dilingkungan Ditjen
Kebudayaan
Permendikbud 24/2013 ttg Pedoman umum
pengelolaan danpertanggungjawabanbansos di lingkungan
Kemdikbud
Dasar
Hu
kum
Laporan Pertanggungjawaban
Akuntabilitas Pertanggungjawaban
menjamin
Minimal pagu bansos yg disalurkan, realisasi n dan sisa dana bansos ygdisetorkan ke Kas Negara.
Data bukti transfer/tanda terima Konfirmasidr Bank/Pos Penyalur/Penerima bansos
BAST
uang
barang
Akuntabel
KebenaranFormil
KebenaranMateriil
Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
Juknis
Hasil PengawasanSPI, ITJEN, BPK, Dumas, APH
Peran Pengawasan
2
Inspektorat Jenderal Kemdikbud
Pengawasan Intern
Seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dankegiatan pengawasan lainnyaberupa asistensi, sosialisasi, dankonsultasi terhadappenyelenggaraan tugas dan fungsiorganisasi dalam rangkamemberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telahdilaksanakan sesuai dgn tolak ukuryg telah ditetapkan secara efektifdan efisien u/ kepentinganpimpinan dalam mewujudkankepemerintahan yg baik
audit
reviu
pemantauan
evaluasi Was lainnya
© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013
Audit atas LK
Opini:
WTP
WDP
Adverse
Disclaimer
Ruang Lingkup
Pengawasan Intern & Ekstern
Monitoring
Evaluasi
Reviu
Konsultansi
Asistensi
Sosialisasi
Audit Kinerja
Audit dengan
Tujuan Tertentu:
Temuan Rekomendasi
© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013
GAGAH tindak
Pencegahan
Pencegahan
Pencegahan
Penindakan
Sinergi Was
Mengawal
Mendorong
MenghentikanEfisiensi & efektifitasMasukan tertulis dr Itjen
Berbagai aspek yg mengganggu pencapaian tujuan Kementerian
Program & kegiatan dlm pencapaian tujuan
BPKP, Irwilda, SPI, KPK
KEM
ENTER
IAN
Tugas Itjen
Pengawasan Itjen 2014
audit Was lainnya
Audit dini Reviu LAKIP
Audit di UPT-UPT Pendampingan LK
Audit Bansos Reviu LK smt I
Audit TujuanTertentu
Evaluasi SAKIP
Reviu LK smt II
Sasaran Pengawasan Pengelolaan Dana Bansos
18
Titik-Titik Rawan
Pertanggungjawaban
Dana Bansos
19
PEMENUHAN PERSYARATAN
Lembaga penerima
bantuan belum
sepenuhnya
memenuhi
persyaratan
administrasi
Kelemahan Tim Verifikasi Lapangan
Tititk Rawan Pertanggungjawaban dana bansos
20
PENYALURAN
• Kesalahan nomor
rekening
• Terlambat diterima
• Ketidakjelasan dalam sosialisasi.
• Kelemahan Tim Verifikasi Lapangan dalam membantu penerima Bansos melengkapi persyaratan administrasi
Tititk Rawan Pertanggungjawaban dana bansos
21
Pengelolaan Dana Bantuan
1. Pelaksanaan kegiatan belum mengacu NSPK
Juknis.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi belum
tertib.
3. Terdapat duplikasi pengeluaran (dua sumber
pembiayaan) terhadap satu kegiatan.
4. Kemahalan harga pengadaan barang/jasa.
5. Kekurangan volume pekerjaan.
6. Kelebihan pembayaran.
7. Kegiatan telah dibayar tetapi pekerjaan belum
dilaksanakan.
8. Pengadaaan Fiktif.
9. Keterlambatan atas pelaksanaan kegiatan.
10. Hasil pengadaan tidak dimanfaatkan.
11. Sisa dana kegiatan belum disetor ke kas
Negara.
Kelemahan MoneV
dan Evaluasi dari
Pemberi Bantuan,
Tim Verifikasi
Lapangan
Tititk RawanPertanggungjawaban danabansos
22
PELAPORAN
• Belum
mencerminkan
kegiatan yg
dilaksanakan
• Tidak tepat waktu
• Tidak dibuat
Kelemahan Tim Verifikasi Lapangan dalam membantu penerima Bansos menyusun laporan
Tititk Rawan Pertanggungjawaban dana bansos
Opini LK WTP
• Inmendiknas 1/2011
• Pendampingan
• Reviu LK,SAKIP,LAKIP
• Penertiban BMN
• Supervisi SPI
• Monev Tindak Lanjut LHP
• Penelitian danReviw RKA-K/L
Pendidikan Anti Korupsi
• Zona Integritas & WBK
• Unit Pengendali Gratifikasi
• Pendidikan Anti Korupsi
• PRIMA (Program Revitalisasi Integritas MentalAparatur)
• LHKPN
• Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
• Pakta Integritas
Sinergitas Pengawasan
• Kebijakan Pengawasan
• SPI Unitama, PT, UPT
• BPKP
• Inspektorat Daerah
• KPK
• PPATK
Outcome Inspektorat Jenderal
Upaya Mencegah Korupsi
Niat
NiatANTI
KORUPSi
Sosialisasi Kampanye Integrity Fair PAK
Memperbaiki sistem
Menegakkan Etika
Melaksanakan LHKPN
Melaporkan Gratifikasi Dumas
Wistle Blower System
Koor&Supervisi
GahKor
PerkecilPeluang/Kesempatan
korupsi
Itjen Kemdikbud Telah Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Kemdikbud
Kepmendikbud No.072/P/Tahun 2012 tentang Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi Kemdikbud
Adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi yang terdiri dari tim teknis gratifikasi dan sekretariat gratifikasi dan memiliki fungsi
fasilitasi dan pelaporan gratifikasi.
Permendikbud No.51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kemdikbud
© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 201311
Surat Edaran Irjen 1467/H/KU/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentangAkuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Tugas
1. Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dg jabatan dan atau pekerjaannya
2. Unit Kerja dilarang memberi gratifikasi
SE Irjen, Larangan Menerima Gratifikasi pada Liburan Hari Raya Idul Fitri
Laporan Penerimaan dan Konsultasi Gratifikasi Tahun 2012
No Eselon/Auditor/Staf
Unitama/ Satker Bentuk/Lokasi
1 Es 1 Itjen,Dikti, Paudni Kain Batik, mukena, jilbab, Buku, Plakat, Kain Ulos, Makanan
2 Es2 BSDMP2MP, Pustekkom Uang, Biaya seminar
2 Es 3 Itjen, Dikti, IPB Kain Batik, mutiara, Jilbab, kain songket, Sponsor seminar, sajadah, Makanan
3 Auditor Itjen Uang, makanan
jumlah 25 laporan
© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013
Laporan Penerimaan dan Konsultasi Gratifikasi Tahun 2013
No Eselon/Auditor/Staf
Unitama/ Satker Bentuk/Lokasi
1 Es 1 Wamen, Sekjen, Staf Ahli Menteri, Kebudayaan, Itjen, Dikmen, Balitbang, Paudni
Kain songket, Kipas, Kain Batik, penginapan, dompet hp, piring antik, bollpoint, uang, buku, tas, rangkaian bunga, kalung, helm, Makanan
2 Es2 Biro Umum, Itjen Blackberry, Barang kerajinan, buku,
3 Es 3 Itjen Payung,
4 Es 4 Itjen Payung
5 Auditor Itjen Makanan
6 Staf Setjen,Dikmen, Dikdas, Balitbnag, Paudni,
Uang, makanan, umroh, sepeda motor
jumlah 135 laporan
© Inspektorat Jenderal Kemdikbud 2013
Lemari Gratifikasi
Temuan Itjen dan BPK
3
Perkembangan Opini BPK-RI atas LK Kemdikbud
31
TMP TMP WDP
2013WTP
TMP: Tidak Memberikan PendapatWDP: Wajar Dengan PengecualianWTP: Wajar Tanpa Pengecualian
Target
2010 2011 2012
Temuan BPK-RI sbg catatan opini WDP 2012
Instansi/lembaga/perorangan penerima Bansos belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
Instansi/lembaga/perorangan menerima Bansos dari dua bantuan sejenis/ganda
Penetapan Bansos tidak sesuai mekanisme
Penyaluran Bansos tidak tepat sasaran
Penganggaran
Penggunaan
Pelaporan
Kelemahanpengelolaan Bantuan Sosial
Temuan Inspektorat JenderalKelebihan Pembayaran
Pengadministrasian kurang tertib
Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan
Terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan meskipun dana sudahterserap.
Pajak belum disetor ke Kas Negara
Pengelolaan atas dana Bansos tidak tertib (pembukuan, bukti pembayarantdk dpt dipertanggungjawaban)
Tidak dibuat berita acara pemeriksaan dan serah terima barang
Hasil bantuan belum dimanfaatkan
Pengelolaan administrasi barang inventaris alat kesenian belum sesuai dengan Juknis
1
4
5
6
7
3
2
8
9
Temuan Inspektorat Jenderal
Tidak sesuai juknis (RAB, peserta didik)
Laporan akhir pelaksanaan kegiatan bantuan sosial belum dibuatDanaBansos digunakan bukan u/ peruntukkannya (mis ATK)
kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar
Kemahalan harga
Dana belum disalurkan
10
13
12
11
14
1. Monev TL LHP BPK RI (2010, 2011, 2012, PDTT)2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal 3. Pengawasan Dini terhadap Program/Kegiatan dan Anggaran4. Pengawasan/Pemeriksaan fokus pada LK 20135. Meningkatkan Pengawasan dan Reviu thd Satker BLU.6. Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan penjab
penggunaan anggaran dng pendekatan audit berbasis risiko7. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan
terhadap satker, khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko
8. Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker9. Review Atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian
Upaya Itjen Mewujudkan Opini WTPLK Kemendikbud Tahun 2013
11. Pengawasan dana Bansos/BSM/Payung Hukum,Sinkronisasi Keuangan12. Rekening, Belanja Akhir Tahun (Belanja Modal)13. Kebudayaan, Aset, Renovasi Gedung, Sewa-sewa, Anggaran EO14. Laporan Keuangan (LK) tidak Terlambat, dll
Lanjutan...
Semua Pejabat dan Pegawai Itjen Kemdikbud
Tidak Menerima Gratifikasi dalam bentuk Apapun dalam Menjalankan Tugas
Setiap Surat Tugas Pejabat dan Pegawai Itjen Ada Penegasan
Grand Disain Pengawasan Anggaran 2012-2015
Satuan Pengawasan Internal di Unitama dan Satker
Jangan ada Toleransi
39
TERIMAKASIH
WA 081111 81158