Penjaminan Mutu Sertifikat Dokter dan Dokter Spesialiskki.go.id/assets/data/menu/MKKI_Penjaminan_mutu_sekom_dokter.pdf · – Pada kelompok ini diberikan penilaian bobot SKP yang

Penjaminan Mutu Sertifikat Dokter dan Dokter Spesialis

Kiki Lukman

Wakil Ketua III MKKI –IDI

2018

RAKORNAS KKI 4/2018 1

• Penjaminan mutu profesi dokter & dokter spesialis:

– DEFINISI

– REGULASI

– SERTIFIKASI

– RESERTIFIKASI (REVALIDASI SERTIFIKAT)

RAKORNAS KKI 4/2018

2


• Quality Assurance:

A system of activities implemented in order that the required standards for a product or process will be met

• Penjaminan mutu sertifikat dokter:

Suatu sistem yang terdiri dari serangkaian aktifitas sehingga standar (kompetensi) dokter/dokter spesialis yang ditetapkan dapat dipenuhi.

Referensi internasional:

• "License n. official permission to own/to do

something/carryon a trade.” (Concise Oxford Dictionary) ≈ SIP

• "Certificate n. a formal document attesting to a

fact/fulfillment of requirements.”(Concise Oxford Dictionary) ≈SERTIFIKAT PROFESI / KOMPETENSI


Referensi internasional:

Certification:

• "an agency or association to grant recognition to an individual who has met certain qualifications specified by that agency or association".

• INTI KEGIATAN :

– ASSESSMENT : DOKTER SERTIFIKASI

– ACCREDITATION : INSTITUSI PENDIDIKAN/PELATIHAN


W. DALE DAUPHINEE Medical Council of Canada

to protect the public against bad practice and to assure them that the individual has attained basic qualifications before entering the practice of medicine.

Medical professional: expertise, ethics and service, Agreement : profession >< society (entry & on going)

On going : Recertification/revalidation


Sir Donald Irvine, 1997


• Bagaimana regulasi sertifikasi yang berlaku di Indonesia?

RAKORNAS KKI 4/2018

8


• Bagaimana regulasi sertifikasi yang berlaku di Indonesia?

Pasal 36 1. Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa

harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.

2. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG SERTIFIKAT PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI


1. Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan program profesi dokteratau dokter gigi setelah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari Organisasi Profesi.

2. Sertifikat profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengganti ijazah dokter atau dokter gigi yang berlaku seumur hidup.

• Bagaimana regulasi sertifikasi yang belaku di Indonesia?

KONAS PABI IV /P2B2 PABI 2018 11

• Bagaimana regulasi sertifikasi yang belaku di Indonesia?




• Sertifikasi: – Seleksi peserta

– Penilaian kurikulum & akreditasi Institusi

– Uji Kompetensi (Nasional): PT dan Kolegium

• Resertifikasi

– CME dan CPD (kuantitas)

– Uji Ulang Kompetensi

– Practice Based assessment: portfolio, audit mitra bestari,


1. Lulus uji kompetensi

2. Resertifikasi melalui program P2KB

3. Evaluasi pemberian kompetensi tambahan ( Perkonsil No 48/KKI/PER/XII/2010 tentang kewenangan tambahan dokter/dokter gigi)


• METODE:

– Penghitungan kuantitatif CME/CPD

– Ujian (examination)

– Practice Based Assessment :

• a visit to the place of work

• patient outcomes; medical knowledge and judgment; and professionalism. (Norcini)

• Patient audit

• Evaluation of Good Medical Practices


KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU MELALUI

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

19

Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran

Pasal 1 butir 12

Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan

Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Tugas & Wewenang 1. Melakukan pengawasan dan pembinaan etika profesi dokter. (Pasal 8)

2. Menyusun standar pendidikan & standar kompetensi dokter (Psl 26 & 27)

3. Menyelenggarakan serta membuat standar pendidikan & pelatihan

kedokteran berkelanjutan. (Pasal 28)

4. Memberikan rekomendasi ijin praktik. (Pasal 38)

5. Pembinaan & pengawasan kendali mutu serta kendali biaya. (Pasal 49)

6. Pembinaan dokter untuk menghadirkan praktik kedokteran bermutu. (Pasal 54)

“Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi …” Pasal 28 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004

Pasal 47 ART IDI

Badan pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan/Continuous Professional Development (BP2KB) adalah badan kelengkapan Pengurus Besar IDI. Bertugas Menyusun sistem

pendidikan keprofesian berkelanjutan CPD di bidang Kedokteran, yang sejajar dan merupakan

kelanjutan dan pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis.

Per tanggal 1 April 2007 ditetapkan

program sebelumnya yaitu PKB (Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan) digantikan dengan

program:

Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

BP2KB PB IDI • Mengeluarkan kebijakan nasional program P2KB • Menilai bobot pembelajaran kegiatan ilmiah (P2KB Eksternal) nasional dan internasional dalam

satuan SKP IDI • Mengakreditasi lembaga non IDI yang berhak menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bernilai SKP

IDI

BP2KB IDI Wilayah • Sebagai perpanjangan tangan BP2KB PB IDI • Mengkoordinir pelaksanaan P2KB di setiap cabang di wilayahnya. • Menilai bobot pembelajaran kegiatan ilmiah (P2KB Eksternal) lokal dalam satuan SKP IDI. Penilaian

dibantu oleh ex-officio perhimpunan di level wilayah. • Mengakreditasi lembaga non IDI yang berhak menyelenggarakan kegiatan ilmiah yang bernilai SKP

IDI

Tim P2KB IDI Cabang • Membina dan mengawasi pelaksanaan P2KB oleh anggotanya • Melakukan verifikasi kegiatan P2KB dokter layanan primer yang dilaporkan yang dilakukan oleh Tim

P2KB IDI Cabang.

Perhimpunan (PDSp) Komisi P2KB • Mengkoordinir pelaksanaan program oleh dokter spesialis anggotanya. • Melakukan verifikasi kegiatan P2KB DSp.

24

RESERTIFIKASI

Aktivitas Dokumentasi RPD Verifikasi

1. Pertimbangkanlah beberapa hal di bawah ini

a. pekerjaan Sejawat selama ini khususnya kesalahan, kekurangan, ketidakpuasan sehingga Sejawat dapat merasakan bahwa Sejawat perlu meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu

b. kondisi kesehatan masyarakat sehinga Sejawat dapat melihat apa yang dapat Sejawat lakukan sebagai seorang DPU yang bertanggung jawab

c. misi pribadi Sejawat, jangka pendek maupun jangka panjang

d. jadwalkan pencapaian misi Sejawat itu

2. Tetapkan prioritas dari apa yang ingin Sejawat capai dalam 5 tahun mendatang yang dapat dirinci per tahunnya.

3. Pertimbangkan karir jangka panjang Sejawat

4. Lalu susun daftar kegiatan P2KB Sejawat untuk 1-5 tahun mendatang sesuai dengan prioritas, timbang betul kepentingan pengetahuan dan keterampilan itu untuk meningkatkan mutu praktik Sejawat.

Tetapkan kapan masing-masing kegiatan P2KB itu akan diambil/dilakukan

Bukti kesertaan dalam program P2KB IDI Satuan Kredit Profesi (SKP) IDI:

250 selama lima tahun

Kegiatan

Pribadi

Kegiatan

Internal

Kegiatan

Eksternal

BP2KB PB IDI/IDI Wilayah

SK Akreditasi

Kegiatan

Pribadi

Kegiatan

Internal

Kegiatan

Eksternal

Ranah Pembelajaran

Ranah Profesi Ranah Pengabdian Masyarakat/Profesi

Ranah Publikasi Ilmiah & Populer

Ranah Pengembangan Ilmu

& Pendidikan

1. Dokter fungsional

Dokter/dokter spesialis yang melakukan pelayanan kesehatan pada masyarakat

2. Dokter yang bekerja di bidang pendidikan kesehatan.

3. Dokter yang bekerja di bidang manajemen kesehatan,

4. Dokter di kemiliteran/ kepolisian, Dokter bidang hukumkesehatan,Dokter perusahaan asuransi dan lain-lain:

– Pada kelompok ini diberikan penilaian bobot SKP yang berbeda dengan dokter fungsional, karena kegiatan profesi sangat sedikit, sehingga kegiatan manajemennya dapat dianggap sebagai kegiatan profesi (maksimal 10 SKP pertahun masa kerja manajerialnya).

1. Dokumen diri (KTA IDI, Ijazah, serkom lama, STR lama)

2. Dokumen kegiatan P2KB

3. Surat Keterangan Status Etika (SKSE), form dari IDI Cabang.

4. Surat Keterangan Sehat, Dokter Pemeriksa penunjukkan oleh IDI Cabang setempat.

34

AKREDITASI

Dikelompokkan berdasarkan :

1. Tingkat kegiatan ditinjau dari penyelenggara

a. Lokal ( penyelenggara pengurus cabang / wilayah

b. Nasional ( penyelenggara pengurus PB IDI/Perhimpunan)

c. Internasional (penyelenggara pengurus PB dan Pengurus Perhimpunan tingkat Dunia )

d. Untuk lembaga non IDI yang terakreditasi, penilaian tingkat kegiatan berdasarkan status akreditasi lembaga non IDI.

2. Berdasarkan peserta kegiatan :

a. Dokter

b. Dokter spesialis

3. Berdasarkan jenis kegiatan :

a. Simposium/Seminar.

b. Workshop/Course

Hands on/wet : menggunakan mahluk hidup atau alat peraga.

Tidak Hands on/dry : tidak menggunakan alat peraga.

A. Pembicara harus mempunyai keahlian dalam materi yang dibawakannya.

B. Kompetensi Pembicara sesuai dengan tema kegiatan dan diakui oleh peer group (Perhimpunan).

C. Dalam hal pembicara berhalangan, maka pembicara pengganti harus memenuhi kualifikasi yang sama dengan pembicara yang digantikan dan ada persyaratan/rekomendasi tertulis dari pembicara yang digantikan.

D. Dalam kondisi pembicara dianggap tidak memenuhi kualifikasi, maka kegiatan P2KB terkait tidak akan diakui dan tidak memperoleh kredit P2KB walaupun kurikulum dan lembaga penyelenggara terakreditasi.

• Dalam pelaksanaan kegiatan Ilmiah, penyelenggara wajib menyertakan 2 (dua) pokok bahasan sebanyak 1/7 waktu kegiatan:

– Satu materi menyangkut Etika kedokteran

– Satu materi tentang patient safety (keselamatan pasien)

Semua stakeholders dalam pelayanan kesehatan/kedokteran merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak di bawah ini.

Lembaga IDI:

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organisasinya maupun perhimpunan suborganisasi IDI seperti perhimpunan dokter untuk anggota perhimpunannya sendiri atau untuk anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan P2KB terintegrasi).

Lembaga Non IDI: a. Penyedia layanan kesehatan seperti Rumah Sakit , klinik-poliklinik.

b. Pengguna layanan kesehatan seperti perusahaan, asuransi.

c. Institusi pendidikan misalnya fakultas kedokteran atau sekolah tinggi kesehatan.

d. Departemen Kesehatan (Pusdiklat DepKes, Direktorat Pelayanan Medis Spesialis Dep.Kes) dan departemen lainnya.

• Tata cara pelaksanaan kegiatan diatur dalam hal pemberian Rekomendasi dan kerjasama kegiatan.

Sertifikat Kegiatan

• Logo/ simbol lain berada di tengah dan

letaknya lebih rendah daripada logo

organisasi

Kendala

• Di FK : Proses di universitas masih lambat

• Kolegium :

– Bervariasinya waktu untuk penerbitan oleh kolegium : Cetak Serkom asli –Tandatangan Serkom asli –FC legalisir –tandatangan legalisir –PB IDI.

– Masih ada kelemahan administrasi kolegium Kolegium D Sp: keberagaman alur ke KKI


• Kendala

– Keterlambatan pengurusan oleh anggota ( lewat 6 bulan

masa penambahan)

– Kelemahan dalam penguasaan anggota dalam sistem informasi

– Tertahan di IDI cabang yang menunggu berkas secara kolektif

– Berkas tak lengkap

– Belum optimalnya pemahaman anggota tentang regulasi P2KB



• Penjaminan mutu sertifikasi dokter dan dokter spesialis bertujuan untuk melindungi pasien dan memandu dokter pada praktek kedokteran yang terbaik.

• Penjaminan mutu terdiri dari proses sertifikasi dan resertifikasi, serta penerbitan SIP.


• Uji kompetensi mahasiswa dan akreditasi insitusi pendidikan adalah inti kegiatan penjaminan mutu sertifikasi dokter

• Asesmen kinerja dokter berupa kegiatan P2KB dan Practice Based Assessment, serta akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah inti kegiatan penjaminan mutu dalam resertifikasi dokter



Documents

Penjaminan Mutu Sertifikat Dokter dan Dokter Spesialiskki.go.id/assets/data/menu/MKKI_Penjaminan_mutu_sekom_dokter.pdf · – Pada kelompok ini diberikan penilaian bobot SKP yang