DIREKTORAT PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Peraturan Bersama Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri dan Kementerian KeuanganNomor : 02/SPB/M.Pan-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011, 141/PMK.01/2011 24 Agustus 2011

1

2

3

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Mengoptimalkan Kinerja SDM Serta Efesiensi Anggaran Belanja Pegawai

Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Penataan Pegawai Negeri Sipil (rightsizing)

Arahan Presiden untuk Merumuskan Jumlah Pegawai yang Tepat untuk Daerah dan Dapat Melaksanakan Tugas dengan Baik Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Negara

1Dalam rangka penataan PNS dan penghematan anggaran belanja pegawai dilakukan penundaan sementara penetapan tambahan formasi untuk penerimaan CPNS

2 Diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012

KEMENTRIAN/LEMBAGAKEMENTRIAN/LEMBAGA

1. Membutuhkan PNS untuk Tugas :a. Tenaga Pendidikb. Tenaga Dokter dan Perawat pada UPTc. Jabatan yang bersifat Khusus dan

Mendesak2. Memiliki Lulusan Ikatan Dinas

PEMDA (Belanja Pegawai <50%)

Membutuhkan PNS untuk Tugas :1.Tenaga Pendidik;2.Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat3.Jabatan yang bersifat Khusus dan Mendesak

TENAGA HONORER

1. Bekerja Sebelum Tanggal 1 januari 2005

2. Telah Diverifikasi dan Validasi3. Sesuai kebutuhan Organisasi,

Redistribusi dan Kemampuan Keuangan Negara yg akan ditetapkan dlm PP

JABATAN KHUSUS DAN MENDESAKJABATAN KHUSUS DAN MENDESAK

DITETAPKAN OLEH TIM RB NASIONAL DENGAN

ARAHAN YANG DITETAPKAN OLEH

KOMITE RB NASIONAL

Instansi Pusat dan Daerah

Mengusulkan kebutuhan lowongan Formasi

Atas Jabatan yang

Dikecualikan

Usul Disampaikan

Kepada MenPAN & RB

Tembusan Kepala BKN dan Tim RB

Nasional

Tim RB Nasional

Melakukan Verifikasi dan

Validasi Sebagai Bahan

Penetapan MenPAN & RB

MenPAN & RB Menetapkan

Usul Formasi Setelah

Mendapat Persetujuan

Komite Pengarah RB

Nasional

1 432

Instansi Pusat dan

Daerah

PenghitunganKebutuhan PNS

Berdasarkan Analisis JabatanDan Beban Kerja

Penataan OrganisasiDan Penataan PNS

Sesuai Kompetensi Berdasar Hasil Penataan

Dilaporkan kepada Tim RB Nasional

Tidak DapatDisalurkan

Dapat Disalurkan

RedistribusiPegawai

Pensiun Sukarela

1Menugaskan Gubernur dan Bupati/Walikota utk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan & RB Nomor 26 Tahun 2011 dan hasilnya dilaporkan kepada Menpan & RB dan BKN paling lambat pd akhir bulan Desember 2011

2Bersama Ka. BKN menyelia/supervisi penghitungan Jml kebutuhan PNS yg tepat pada Pemerintah Provinsi

3Bersama Ka. BKN dan Gubernur menyelia/supervisi penghitungan Jml kebutuhan PNS berdasarkan kelompok Jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota

4Bersama Ka. BKN dan Menteri Keuangan memvalidasi hasil penghitungan Jml kebutuhan PNS untuk daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bersama Menteri Dalam Negeri menghitung jumlah PNS yang tepat dalam rangka penataan struktur organisasi perangkat daerah.

5

1 Meminta para Menteri dan Pimpinan Lembaga utk menghitung jumlah kebutuhan PNS di lingkungan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menpan & RB Nomor 75/M.PAN/7/2004.

2 Hasil penghitungan jumlah kebutuhan PNS berdasarkan kelompok jabatan tersebut disampaikan kepada Menteri PAN & RB dan Ka.BKN paling lambat pada akhir bulan Desember 2011

3Bersama Ka. BKN menyelia/supervisi penghitungan Jml kebutuhan PNS yang tepat pada Kementerian dan Lembaga;

4Bersama Ka. BKN dan Menteri Keuangan memvalidasi hasil penghitungan Jml kebutuhan PNS untuk K/L sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

HASIL PENGHITUNGAN BAIK INSTANSI PUSAT

MAUPUN INSTANSI DAERAH DILAPORKAN

KEPADA KOMITE PENGARAH

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

3

2

1Menugaskan Gubernur melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten/Kota berdasarkan PP No.41 Tahun 2007 secara proporsional sesuai ciri-ciri dan karakteristik daerah;

Melakukan evaluasi dan penataan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 secara proporsional sesuai ciri-ciri dan karakteristik daerah

Bersama Menteri PAN & RB mengevaluasi parameter dalam PP Nomor 41 Tahun 2007

MENDAGRI

HASIL EVALUASI DAN PENATAAN

YANG DILAKUKAN OLEH MENDAGRI DILAPORKAN

KEPADA KOMITE PENGARAH

REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

1

Instansi Pusat dan Daerah Selain Menghitung Jumlah

Kebutuhan PNS Juga Menyusun Proyeksi

Kebutuhan PNS Selama 5 Thn Kedepan yang Pemenuhannya

Dilakukan Secara Berkesinambungan Dengan Sasaran Prioritas Per Tahun Yang Jelas Sesuai Dengan

Kemampuan Keuangan Negara Dan Hasilnya

Disampaikan Paling Lambat Tanggal 30 Juni 2012

2

Instansi Pusat dan Daerah yang

Belum Selesai Menghitung

Jumlah Kebutuhan PNS Dilarang

Mengembangkan/Menambah

Organisasinya dan Tidak Diberikan

Alokasi Tambahan Formasi CPNS

3

Hasil Penghitungan

Jumlah Kebutuhan PNS dan Hasil

Penataan Struktur Organisasi

Dilaporkan Oleh Menteri PAN & RB Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Kepada Presiden