Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PenyelenggaraanPerizinan Berusaha diDaerah dan SistemOnline Single Submission(OSS-RBA)
Pasti, Mudah, Cepat
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 2
Persiapan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan OSS-RBA
SistemRegulasi
Lembaga
& SDM
• PP & Perpres• Per Men/Per Ka• Perda & Per Kada
• BKPM-OSS & K/L• DPMPTSP (Prov, Kab/Kota) • Administrator KEK, BP KPBPB • Pelatihan & Asesmen
• OSS-RBA & Helpdesk• Sistem Pendukung• Jaringan
Terdapat tiga pilar yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan OSS-Risk Based Approach, yaitu:1. Regulasi:
• PP & Perpres oleh Pemerintah Pusat• Peraturan Menteri/Kepala Lembaga• Peraturan Daerah & Peraturan Kepala
Daerah2. Sistem:
• OSS RBA & Helpdesk• Sistem Pendukung• Infrastruktur Jaringan
3. Lembaga dan SDM• BKPM-OSS & K/L• DPMPTSP Provinsi, dan Kabupaten/Kota• Administrator KEK, BP KPBPB• Pelatihan dan Asesmen
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 3
Kesiapan Regulasi
Klaster Pengaturan:1. Tata Ruang (4)2. Lahan dan Hak Atas
Tanah (6)3. Lingkungan Hidup (1)4. Konstruksi dan
Perumahan (6)5. Perizinan dan Kegiatan
Usaha Sektor (15)6. Koperasi dan UMKM
serta BUMDes (4)7. Ketenagakerjaan (4)8. Investasi (6)9. Fiskal (3)10. Kawasan Ekonomi (2)11. Barang/Jasa Pemerintah
(1)
28 K/L:1. Kemenko
Perekonomian (2)2. ATR/BPN (15)3. LHK (7)4. PUPR (7)5. Kelautan &
Perikanan (18)6. Pertanian (7)7. ESDM (9)8. Perindustrian (7)9. Perdagangan (12)10. Perhubungan (44)11. Kesehatan (1)12. Pendidikan dan
Kebudayaan (2)13. Parekraft (2)14. Agama (4)
52 PP & Perpres
48 PP & 4 PerpresUU CiptaKerja 193 PerMen/PerKa
22 NSPK & 171 Teknis Perda/Perkada
Provinsi & Kab/Kota?
. 15. Kominfo (5)16. Pertahanan (1)17. Ketenagakerjaan
(5)18. Koperasi & UKM (1)19. Desa, PDT, &
Transmigrasi (1)20. Dalam Negeri (1)21. Keuangan (6)22. Hukum & HAM (3)23. POLRI (1)24. BKPM (3)25. BPOM (1)26. BAPETEN (1)27. BIG (7)28. LKPP (10)
• Sistem OSS-RBA berlakudiseluruh wilayah Indonesia
• Pemda wajib meyesuaikanPerda dan Perkada dalampenyelenggaraan PerizinanBerusaha paling lama 2 bulan sejak PP Nomor 6 Tahun 2021 (berlaku mulai 2 Februari 2021)
• Pembagian urusanpemerintahan konkurenyang dimuat dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknaisesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UU CiptaKerja (Pasal 176 UU CiptaKerja)
• Dari sisi kesiapan regulasi, pemerintah pusat telah menyelesaikan 52 PP dan Perpres aturan turunan UU Cipta Kerja, yang kemudian ditindaklanjuti pula dengan disusunnya 193 Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.
• Pemda wajib meyesuaikan Perda dan Perkada dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha paling lama 2 bulan sejak PP Nomor 6 Tahun 2021 (berlaku mulai 2 Februari 2021)
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 4
Kesiapan Sistem OSS Berbasis Risiko
SISTEM OSS
1. Penerbitan Perizinan Berusaha:
a. NIB
b. Sertifikat Standar
c. Izin
2. Tingkat Risiko
3. Konfirmasi/Persetujuan Tata
Ruang
4. Persetujuan Lingkungan (SPPL,
UKL/UPL, atau Amdal)
5. Sertifikat Produk
SUB SISTEM PENGAWASANSUB SISTEM PERIZINANSUB SISTEM PELAYANAN
INFORMASI
1. Persyaratan Perizinan Berusaha
(NIB, Sertifikat Standar, Izin)
2. Tahapan Proses
3. KBLI berbasis risiko
4. Bidang Usaha Penanaman
Modal
5. Informasi Lokasi Usaha
6. Fasilitas Berusaha
7. Mekanisme Pengawasan
8. Kewajiban Pelaporan
9. Layanan Pengaduan
1. Pengawasan rutin,
2. Pengawasan insidentil,
3. Jadwal pengawasan
tahunan
4. Surat tugas
5. Hasil pengawasan/BAP
6. Profil pelaku usaha
7. Pengenaan sanksi
• Dari sisi kesiapan Sistem OSS Berbasis Risiko saat ini sedang dikembangkan sistem tersebut yang tersusun atas tiga subsistem, yaitu 1) Sistem Pelayanan Informasi, 2) Sistem Perizinan, 3) Sistem Pengawasan
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 5
Timeline Pembangunan Sistem OSS Berbasis Risiko
1
• Penyempurnaan
sistem OSS
• Sosialisasi kepada
K/L/Daerah dan
Pelaku Usaha
Go-Live
Sistem OSS
Juli –
DesemberFebruari Maret April Mei 2 Juni
Penyusunan
Proses Bisnis
Sistem OSS
Konfigurasi
Development
System
• Perancangan
Database
• Integrasi Aliran
Data ke K/L/D
• Uji sistem Perizinan
• Migrasi Sistem
• Stress Test
OSS
• Sistem OSS RBA direncakan akan go live pada tanggal 2 Juni, diikuti dengan tahap penyempurnaan dan sosialisasi secara paralel ke seluruh Indonesia yang akan dilakukan dari bulan Juli sd Desember.
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 6
Kesiapan Lembaga & SDM
Kelembagaan Pelayanan Perizinan Berusaha & OSS:
1. Pusat
• Lembaga OSS – Kementerian Investasi/BKPM
• Dukungan Unit Kerja K/L (verifikasi dan pengawasan)
Telah siap dengan menggunakan unit kerja yang ada
2. Daerah
• DPMPTSP Provinsi
• DPMPTSP Kabupaten/Kota
Penyesuaian DPMPTSP paling lama 2 bulan sejak Sistem
OSS efektif
3. KEK & KPBPB
• Administrator KEK (Unit Kerja Sekjen Denas KEK)
• Badan Pengusahaan KPBPB
Penyesuaian secara bertahap, yang dimulai dengan
kawasan yang diprioritaskan
SDM:
1. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi
• Pelatihan pegoperasian OSS-RBA
• Pelatihan pelayanan berbantuan & luring (offline)
• Pelatihan pengawasan
2. Asesmen
• Asesmen SDM operator dan pengawas berbasis NSPK
• Terkait kesiapan Kelembagaan dan SDM, di tingkat pusat telah siap menggunakan unit kerja yang ada• Lembaga di daerah tetap pada DPMPTSP yang wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 bulan sejak Sistem OSS
efektif
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 7
Kesimpulan Arahan yang Perlu Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah
1. Regulasi:• Pemda wajib meyesuaikan Perda dan Perkada dalam penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Sistem OSS-RBA• Dalam hal Perda dan Perkada belum selesai, penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Sistem OSS-RBA tetap dapat diselenggarakan berdasarkanketentuan Pasal 176 UU Cipta Kerja
2. Sistem:• Pemerintah Daerah mengoperasionalkan Sistem OSS-RBA sesuai ketentuan
PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021• Meningkatkan infrastruktur jaringan dan sistem pendukung lainnya untuk
mendukung penerapan OSS RBA di daerah.
3. Lembaga dan SDM• DPMPTSP Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib melakukan penyesuaian
paling lama 2 bulan sejak Sistem OSS efektif berjalan• Meningkatkan komptensi SDM pelaksana perizinan berusaha dan OSS RBA di
daerah melalui pelatihan dan asesmen
TerimaKasih
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
52 Peraturan Pelaksanaan Uu Cipta Kerja(Pengelompokan Substansi)
9
Tata Ruang (4)
1. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
2. PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian
Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah
3. PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial
4. Perpres Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara
Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam
Penyelenggaraan Informasi Geospasial DasarLahan dan Hak Atas Tanah (6)
1. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
2. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
3. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah
Terlantar
4. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
5. PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif dan Tata Cara PNBP Yang Berasal Dari Denda
Administratif di Bidang Kehutanan
6. PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah
Konstruksi & Perumahan (6)1. PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
3. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4. PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2017
tentang Arsitek
5. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung
6. Perpres Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Lingkungan Hidup (1)1. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor (15)1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. PP Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
3. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
4. PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
5. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan
6. PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
7. PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
8. PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
9. PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
10.PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
11.PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
12.PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
13.PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
14.PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran
15.PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d
52 Peraturan Pelaksanaan Uu Cipta Kerja(Pengelompokan Substansi)
10
Investasi (6)
1. PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
2. PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Dasar Lembaga Pengelola
Investasi
3. PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
4. PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Larangan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian
6. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Fiskal (3)
1. PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan Untuk
Mendukung Kemudahan Berusaha
2. PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Dukungan Untuk
Layanan Daerah
3. PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi
Yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi Dan/Atau Entitas Yang
Dimilikinya
Ketenagakerjaan (4)
1. PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
2. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Kerja, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan
Kerja
3. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
4. PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Kawasan Ekonomi (2)1. PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi
Khusus
2. PP nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas
Barang/Jasa Pemerintah (1)
1. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Koperasi & UMKM serta BUM Desa (4)
1. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan Dan
Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
2. PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang
Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
3. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RIw w w . e k o n . g o . i d 11
Rekapitulasi Rancangan Peraturan Menteri/Kepala:
Rincian Berdasarkan Substansi Pengaturan
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA NSPK SEKTOR JUMLAH
1 Kemenko Perekonomian 2 2
2 Kemen ATR/BPN 15 15
3 Kemen LHK 1 6 7
4 Kemen PUPR 1 16 17
5 Kemen Kelautan dan Perikanan 1 17 18
6 Kemen Pertanian 1 6 7
7 Kemen ESDM 1 8 9
8 Kemen Perindustrian 1 6 7
9 Kemen Perdagangan 1 11 12
10 Kemen Perhubungan 1 43 44
11 Kemen Kesehatan 1 1
12 Kemen Pendidikan dan Kebudayaan 1 1 2
13Kemen Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif2 2
14 Kemen Agama 1 3 4
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA NSPK SEKTOR JUMLAH
15 Kemen Kominfo 1 4 5
16 Kemen Pertahanan 1 1
17 Kemen Ketenagakerjaan 1 4 5
18 Kemen Koperasi dan UKM 1 1
19Kemen Desa, PDT, dan
Transmigrasi1 1
20 Kemen Dalam Negeri 1 1
21 Kemen Keuangan 6 6
22 Kemen Hukum dan HAM 3 3
23 POLRI 1 1
24 BKPM 3 3
25 BPOM 1 1
26 BAPETEN 1 1
27 Badan Informasi Geospasial 7 7
28 LKPP 10 10
Jumlah 22 172 195
Jumlah Rancangan sebanyak 194:
a. 22 Rancangan mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk (NSPK) untuk melengkapi PP No 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
b. 172 Rancangan mengenai pelaksanaan teknis operasional kegiatan sektor
22 Rancangan Per Men/Per Ka terkait NSPK selesai