PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN … · DAFTAR BAGAN Bagan 1. ... sekaligus merupakan sumber dari pada perikatan antara kedua belah pihak. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN

HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) Tbk CABANG KARANGANYAR

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

Ariyani Sulistyowati

NIM. E0007257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii


commit to user

iii


commit to user

iv


commit to user

v

ABSTRAK

Ariyani Sulistyowati, E0007257. 2011. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu mencari data langsung ke lapangan, tidak cukup hanya dengan mengumpulkan data-data sekunder.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam menyelesaikan kredit bermasalah, yaitu dengan menggunakan jalur non-litigasi maupun jalur litigasi.

Jalur non-litigasi dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan debitur (asset-settlement), alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), penjualan agunan via parate eksekusi, penjualan agunan di bawah tangan, dan penjualan agunan secara sukarela, sedangkan penyelesaian dengan jalur litigasi dapat dilakukan dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi (lelang via penetapan pengadilan). Kredit bermasalah dapat dihindari melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh semua pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar.

Pelaksanaan restrukturisasi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar harus mengikuti seluruh ketentuan, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi untuk satu hutang dari debitur yang sama. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Kata kunci : Kredit Bermasalah, Jaminan Hak Tanggungan.


commit to user

vi

ABSTRACT

Ariyani Sulistyowati, E0007257. 2011. RESOLUTION OF PROBLEM LOANS WITH MORTGAGE INSURANCE IN THE PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG KARANGANYAR. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to find out how to what is used by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Karanganyar in resolving problem loans, and whether the means employed in accordance with that stipulated in the Law of Banking and Mortgage Law. This research is a kind of empirical legal research is descriptive, ie looking directly into the data field, is not enough just to collect secondary data.

Source data used are primary and secondary data. Data collection techniques used is field study and literature study. Literature study done by observation and in-depth interviews. Data analysis in qualitative research techniques using the interactive analysis techniques. Based on the results of research and discussion about the resulting conclusions, that the steps undertaken by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Karanganyar in resolving problem loans, such as by using non-litigation line and litigation line.

Line non-litigation can be done by the takeover of mortgage borrowers (asset-settlement), alternative dispute resolution (negotiation, mediation, conciliation, and arbitration), sales through parate execution of collateral, sales collateral under the hand, and voluntary sales collateral, while the settlement with litigation path can be done by way of execution, certificates of mortgage and guarantee the execution of auction via auction (auction through a court order). Nonperforming loans can be avoided through the implementation of guidance and supervision of loans made by all parties PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Karanganyar.

Implementation of the restructuring undertaken PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Karanganyar must follow all the rules, so there should be no repetition of debt restructuring for one of the same debtor. Settlement of problem loans in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Karanganyar been carried out in accordance with applicable regulations of Act Number 10 1998 of Concerning Amendment to Act Number 7 1992 Banking and Act Number 4 1996 of Right to Land and Objects Relating to Land.

Keywords: Nonperforming loans, Guarantee Mortagage.


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan

rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)

dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana. Penulisan

hukum ini membahas mengenai Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan

Hak Tanggungan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar.

Penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati bermaksud

menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberi

bantuan, dukungan, dan pertolongan baik berupa materiil maupun immateriil

selama penyusunan penulisan hukum ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda dan Ayahanda, yang telah memberikan

segalanya dalam kehidupan penulis, baik materiil maupun spirituil. Tidak ada

kata yang dapat mewakili rasa terima kasih Ananda yang dapat menggantikan

budi baik Ibunda dan Ayahanda yang menjadi sumber inspirasi, kebanggaan

dan pengabdian diri penulis. Semoga Ananda dapat membahagiakan kalian

dengan memenuhi harapan kalian.

2. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.

4. Ibu Ambar Budisulistyowati, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum

Perdata dan selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum (Skripsi) .

5. Bapak Tuhana, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum

(Skripsi).

6. Bapak Moh. Bayu Widi R selaku Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar.

7. Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) “PRINCIPIUM” Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang merupakan unit kegiatan


commit to user

viii

mahasiswa penulis di bangku perkuliahan. Terima kasih untuk ilmu,

pengalaman, kebersamaan dan kekeluargaan, serta semangatnya.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007 yang begitu menjaga solidaritas

dan saling memberi semangat satu sama lain.

9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

10. Pihak-pihak yang memberi bantuan baik langsung maupun tidak langsung

yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan,

untuk itu penulis berharap saran dan kritik dari para pembaca. Akhirnya penulis

berharap penulisan ini mampu memberikan suatu manfaat bagi kita semua.

Surakarta, Juni 2011

Penulis


commit to user

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................................ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI...............................................................iii

HALAMAN PERNYATAAN............................................................................... iv

ABSTRAK.............................................................................................................. v

ABSTRACT............................................................................................................vi

KATA PENGANTAR...........................................................................................vii

DAFTAR ISI...........................................................................................................ix

DAFTAR TABEL...................................................................................................xi

DAFTAR BAGAN................................................................................................xii

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..........................................................................1

B. Rumusan Masalah...................................................................................6

C. Tujuan Penelitian....................................................................................7

D. Manfaat Penelitian..................................................................................7

E. Metode Penelitian...................................................................................8

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)................................................15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori......................................................................................17

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit.......................................17

2. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi..............................................25

3. Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah....................................28

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan……….........................................33

5. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan…...................................37

B. Kerangka Pemikiran..............................................................................40

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian………………………………………………….. …...42

1. Deskripsi Lokasi Penelitian………………………………………..42


commit to user

x

a. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk……………...42

b. Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk……....44

c. Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk…44

d. Tugas Pokok dan Fungsi...............………………………………46

B. Pembahasan…………………………………………………………...49

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam Menyelesaikan Kredit

Bermasalah........................................................................................49

a. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jalur Non-

Litigasi.........66

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jalur Litigasi…………75

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dikaji dengan

Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak

Tanggungan.......................................................................................86

a. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan……...86

b.Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan

Tanah..............................................................................................88

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan..............................................................................................110

B. Saran....................................................................................................115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Kredit Kurang Lancar, Kredit

Diragukan, dan Kredit Macet..................................................................63

Tabel 2. Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Non-Litigasi di PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar...........................74

Tabel 3. Penyelesaian Kredit Macet melalui Jalur Litigasi di PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar.......................................83


commit to user

xii

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Model Analisis Interaktif.....................................................................14

Bagan 2. Kerangka Pemikiran….........................................................................40

Bagan 3. Restrukturisasi Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Karanganyar............................................................................65

Bagan 4. Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Cabang

Karanganyar............................................................................84


commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Cabang Karanganyar

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian


commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga penghimpun dan penyalur dana kepada

masyarakat. Lembaga ini dapat berupa milik pemerintah dan dapat pula non-

pemerintah. Kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah ini disebabkan karena

banyaknya rakyat Indonesia yang ingin meningkatkan taraf hidupnya, tetapi

mempunyai keterbatasan berkaitan dengan modal. Masyarakat tersebut

mengambil langkah dengan cara berwirausaha, sedangkan modal adalah satu-

satunya alat bergerak yang sangat menentukan bagi terlaksananya suatu

pembangunan.

Sejalan dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, bank sebagai penyalur dana masyarakat yang telah dihimpunnya ke

dalam bidang-bidang yang produktif. Bidang-bidang produktif inilah yang antara

lain merupakan unit-unit yang digerakkan oleh masyarakat, baik pengusaha kecil,

menengah, maupun besar. Bank dalam fungsinya sebagai penyalur dana, pihak

bank dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak, sehingga nantinya akan memperkuat struktur

perekonomian nasional.

Bank dapat menjadi pihak kreditur bagi masyarakat yang menerima

bantuan kreditnya. Bentuk dan besarnya kredit yang diberikan sangatlah beraneka

ragam, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pihak debitur. Bank

dalam hal penyalurannya, dana kredit yang disalurkan bank pemerintah maupun

bank non-pemerintah, didasarkan pada perjanjian kredit yang dibuat dan

disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga masalah perjanjian kredit dengan

segala ketentuan-ketentuan yang di dalamnya merupakan dasar hukum dan

sekaligus merupakan sumber dari pada perikatan antara kedua belah pihak.


commit to user

2

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi

utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana

masyarakat. Bank di samping memiliki fungsi utama juga memiliki fungsi yang

lainnya, yaitu memberikan jasa-jasa kepada masyarakat guna mendukung

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan penunjang

tersebut memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Semakin lengkap jasa-

jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Jasa-jasa

bank yang ditawarkan diantaranya yaitu kiriman uang (transfer), kliring

(clearing), inkaso (collection), kartu kredit, bank garansi, dan menerima setoran-

setoran, seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, serta

pembayaran listrik.

Pengertian bank menurut Black’s Law Dictionary, yaitu :

”Bank is (1) a financial establishment for the deposit, loan, exchange,

or issue of money and for the transmission of funds, (2) the office in

which such an establishment conducts transactions” (Bryan A. Garner:

2004: 350).

Menurut Insukindro dalam bukunya Hermansyah yang berjudul Hukum

Perbankan Nasional Indonesia, kegiatan utama di bidang keuangan adalah

menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal tersebut

diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan

(financial intermediation), serta lembaga transmisi yang mampu menjembatani

bagi masyarakat yang kelebihan dana dan kekurangan dana, serta memperlancar

transaksi ekonomi (Insukindro dalam Hermansyah, 2009: 1-2). Pengertian kredit

berasal dari bahasa Yunani, credere yang artinya percaya.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan


commit to user

3

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran kredit oleh bank

mereflesikan 2 (dua) hal, yaitu untuk mewujudkan esensi utamanya sebagai

penyedia dana untuk pembangunan perekonomian, dan sebagai piranti utama

dalam menjaga keberlangsungan hidupnya (going concern) (Agus Santoso, 2010:

35).

Kredit perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, bukan hanya

untuk kepentingan individu saja, tetapi juga untuk kepentingan dunia usaha.

Kredit disini juga dapat menentukan kondisi perekonomian di suatu negara,

seperti di Indonesia. Kredit perbankan mempunyai peranan yang sangat penting

dalam mengendalikan kondisi dan kegiatan perekonomian, oleh karena itu

berbagai kebijaksanaan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menciptakan

suatu sistem perkreditan yang sehat. Kebijaksanaan tersebut antara lain meliputi,

kebijaksanaan mengenai tingkat bunga, sektor-sektor ekonomi yang perlu

didorong untuk diberikan kredit dan kebijaksanaan yang lebih menekankan pada

prinsip kehati-hatian di dalam memberikan kredit.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yang menyebutkan bahwa, perbankan Indonesia bertujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan

rakyat banyak, dalam hal ini perbankan Indonesia mempunyai tujuan yang sangat

strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada

hal-hal yang non-ekonomis, seperti masalah stabilitas nasional yang menyangkut

stabilitas politik dan stabilitas sosial (Hermansyah, 2009: 20). Pemberian kredit

kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi

kredit (kreditur) dengan penerima kredit (debitur), sehingga diantara keduanya

terjadi hubungan hukum. Perjanjian kredit pada umumnya hanya dibuat oleh

pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya

mempelajari dan memahami isi dari perjanjian tersebut dengan baik.


commit to user

4

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam mencapai

tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa

terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif agar mampu berfungsi secara

sehat, wajar, dan efisien, serta mampu menghadapi persaingan yang semakin

bersifat global, di samping itu, mampu melindungi secara baik dana yang

dititipkan masyarakat kepadanya juga mampu menyalurkan dana masyarakat

tersebut ke bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Kegiatan menyalurkan kredit mengandung risiko yang sangat tinggi dan dapat

mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha dan kegiatan bank.

Bank kebanyakan bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang

akut disebabkan karena terjerat kasus-kasus kredit macet dalam jumlah besar.

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian

terlebih dahulu. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian

utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian

pemberian jaminan oleh pihak debitur.

Agunan atau jaminan merupakan suatu hal yang sangat erat

hubungannya dengan bank dalam pelaksanaan teknis pemberian kredit. Kredit

yang diberikan oleh bank perlu adanya suatu pengamanan, tanpa adanya

pengamanan, bank sulit menghindari risiko yang akan datang, sebagai akibat tidak

berprestasinya seorang nasabah. Bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan

dan meminta kepada calon nasabah agar memberikan jaminan suatu barang

tertentu, sebagai jaminan di dalam pemberian kredit untuk mendapatkan kepastian

dan keamanan dari kreditnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal

1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Muchdarsyah Sinungan, 1990: 12).

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah

keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang disebut

wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat

dalam melakukan pembayaran, baik cicilan maupun bunga. Setiap pemberian

kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada


commit to user

5

nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam

pengembalian kredit tersebut.

Jaminan pemberian kredit berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah

diperjanjikan, untuk mengurangi risiko tersebut. Hal tersebut merupakan faktor

penting yang harus diperhatikan oleh bank. Keyakinan tersebut dapat diperoleh

dengan cara sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian

terhadap watak, kemampuan, agunan, modal dan prospek usaha dari debitur.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur berupa jaminan hak

tanggungan yang berupa sertifikat tanah atau sertifikat bangunan tersebut harus

memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Kreditur dalam hal ini akan mendapatkan kepastian, yaitu kreditur akan

mendapat kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari

debitur, sedangkan bagi debitur itu sendiri, yaitu seorang debitur akan mendapat

kepastian mengembalikan kredit bunga yang ditentukan dan juga kepastian dalam

berusaha. Adanya suatu kredit bermasalah yang timbul dikemudian hari, maka

dalam menyelesaikan suatu kredit bermasalah tersebut harus memperhatikan asas

keadilan, kemanfaatan, kepatutan, kesetaraan, dan kepastian hukum (Iswi

Hariyani, 2009: 44).

Benda tetap yang dijadikan obyek jaminan utang di Bank Rakyat

Indonesia adalah berupa tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah, maka semua benda yang berkaitan dengan jaminan utang atas

tanah diatur dalam undang-undang ini. Tanah di sini merupakan jaminan hak

tanggungan dan mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan obyek jaminan

yang lainnya. Prinsip dalam hak tanggungan ini adalah mengikuti obyeknya,

kemanapun obyek tersebut dibawa atau kepada siapapun obyek tersebut beralih

(Munir Fuady, 2002: 86).


commit to user

6

Jaminan yang diberikan debitur kepada bank tersebut haruslah diteliti

terlebih dahulu secara lengkap oleh pihak bank, baik dari segi hukum maupun dari

segi ekonomi. Kebanyakan masyarakat pada saat ini dalam mengembalikan

pinjamannya kepada bank mengalami kesulitan, sehingga pihak bank juga harus

melakukan tindakan terkait hal tersebut, guna mendapatkan kembali pinjaman dari

debitur tersebut, dan bank tetap dapat menjalankan usahanya di bidang perbankan.

Penulis berpendapat, bahwa hal-hal tersebut di atas menarik untuk

diteliti dan dikaji lebih lanjut, terkait adanya suatu penyelesaian kredit bermasalah

dengan jaminan hak tanggungan, yang menimbulkan berbagai implikasi bagi

debitur atau kreditur, oleh karena itu kredit bermasalah harus ditangani dengan

baik menggunakan langkah-langkah berdasarkan kekeluargaan untuk mencapai

kesepakatan atau melalui penyelesaian secara hukum, untuk itulah penulis

mengangkatnya dalam suatu penulisan hukum (skripsi) dengan judul

“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN HAK

TANGGUNGAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

CABANG KARANGANYAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam menyelesaikan kredit bermasalah?

2. Apakah penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar sesuai dengan Undang-Undang Perbankan

dan Undang-Undang Hak Tanggungan?


commit to user

7

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak

dicapai. Tujuan penelitian juga harus jelas, sehingga dapat memberikan arah

dalam pelaksanaan penelitian tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam menyelesaikan kredit

bermasalah.

b. Mengetahui langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah yang ada di

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar apakah

sudah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-

Undang Hak Tanggungan.

2. Tujuan Subyektif

a. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan

dalam program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

b. Memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis dalam

mengkaji masalah di bidang hukum perdata, khususnya di bidang

perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum

(skripsi) ini bermanfaat bagi penulis maupun orang lain, adapun manfaat yang

dapat diperoleh dari penulisan hukum (skripsi) ini sebagai berikut :


commit to user

8

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya

dan hukum perbankan pada khususnya.

b. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berwenang dalam

menyelesaikan kredit bermasalah dan sebagai referensi keilmiahan.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus

mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”,

namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-

kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2010:

5).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan

konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis

adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal

yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian hukum pada dasarnya

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan


commit to user

9

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul

dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010: 42-43).

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan

masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya

dituangkan dalam penulisan hukum (skripsi). Adapun metode penelitian dalam

penulisan hukum ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah

jenis penelitian hukum empiris atau “sosiologis“. Jenis penelitian hukum

empiris ini, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian

dilanjutkan pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono

Soekanto, 2010: 52 ). Data yang diperoleh dari jenis penelitian ini mempunyai

kriteria yang valid, yaitu menunjukkan drajad ketepatan antara data yang

sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh

penulis (Sugiyono, 2010: 2). Penelitian hukum empiris, peneliti perlu mencari

data langsung ke lapangan, sehingga tidak cukup hanya dengan

mengumpulkan data-data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono

Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala

lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru

(Soerjono Soekanto, 2010: 10).


commit to user

10

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum (skripsi) ini adalah PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar. Lokasi tersebut dipilih

karena adanya kasus terkait penyelesaian kredit bermasalah, sehingga

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum

(skripsi) ini.

4. Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris) dan dari bahan-

bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat

dinamakan data primer, sedangkan yang dipeoleh dari bahan-bahan pustaka

lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010:51).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh

secara langsung melalui penelitian lapangan atau di lokasi penelitian. Data

primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau

keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan.

Data primer ini berupa hasil wawancara dengan Account Officer PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara

langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang

terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus hukum, dan

bahan-bahan kepustakaan serta sumber tertulis lainnya.


commit to user

11

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari

pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah dalam

penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara

dengan Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar yang mengetahui dan memiliki pengalaman mengenai obyek

penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung

sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bank

Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank

Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Mediasi

Perbankan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305

Tahun 2002 tentang Pejabat Lelang, Keputusan Menteri Keuangan Nomor

306 Tahun 2002 tentang Balai Lelang, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Herziene Inlandsch Reglement (HIR), dan Rechtglement

Buitengewesten (RBG).


commit to user

12

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama

adalah observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan

gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau teknik

pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang

diobservasi, dan kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara

(Sugiyono, 2010: 293). Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan, yaitu pengumpulan data dengan cara terjun secara

langsung ke obyek penelitian untuk melakukan pengamatan secara

langsung, dengan tujuan untuk memperoleh data-data. Studi lapangan ini

penulis mengumpulkan data dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

melihat atau mengamati obyek yang diteliti, serta melakukan

pencatatan terhadap gejala-gejala yang timbul secara sistematis,

sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang lengkap mengenai

obyek penelitian dengan mempelajari kasus yang berkembang di lokasi

penelitian, yaitu di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar.

2) Wawancara mendalam (indepth inverviewing)

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

cara bertanya langsung kepada responden mengenai masalah yang

diteliti. Wawancara dilakukan pada subyek yang dipilih sebagai

responden secara mendalam dan terarah dengan menggunakan daftar

pertanyaan terbuka agar diperoleh hasil yang sesuai dengan masalah-

masalah yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini diperoleh


commit to user

13

melalui Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Karanganyar.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan,

serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-

pokok masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah analisa kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan

menghasilkan data secara deskriptif analisis, artinya apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250). Jadi,

dalam hal ini proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara

bersamaan.

Teknik analisa data meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu mereduksi data,

menyajikan data, dan menarik kesimpulan dengan verifikasinya. Tahap-tahap

tersebut dilakukan pembentukan siklus, sehingga data yang terkumpul

direduksi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan/ konklusi. Ketiga komponen

tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan

dari data-data, sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rangkaian informasi, deskripsi dalam

bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat


commit to user

14

dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah, sehingga

dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi yang dimulai dari pengumpulan data, seorang

penganalisis kualitatif melukan pencatatan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi atau pernyataan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Heribertus

Sutopo, 1988: 34-36). Lebih jelasnya, analisis data kualitatif model

interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :

Bagan 1. Model Analisis Interaktif

Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data

penulis selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus

disusun pada waktu penulis sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit

yang diperlukan dalam penelitian, ketika waktu pengumpulan data sudah

berakhir, penulis mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan

verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi

maupun sajian datanya, jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena

kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka penulis dapat

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Sajian Data

Pengumpulan Data


commit to user

15

kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk

mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data

(Heribertus Sutopo, 1988: 38).

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yaitu pendahuluan, tinjauan

pustaka, pembahasan dan penutup, serta daftar pustaka dan lampiran, adapun

susunannya sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan hukum (skripsi).


Pada bab ini penulis memaparkan landasan teori dari para pakar

maupun doktrin hukum berdasarkan literatur yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Landasan teoritik tersebut meliputi tinjauan

umum mengenai kredit bermasalah, jaminan, dan Hak Tanggungan.


Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil

yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah

yang diteliti, terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam

bab ini, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam

Menyelesaikan Kredit Bermasalah dan apakah penyelesaian kredit

bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar sudah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan

Undang-Undang Hak Tanggungan.


commit to user

16

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat

diperoleh dari kesimpulan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta

saran-saran yang dapat penulis kemukakan pada para pihak yang

terkait dengan bahasan penulisan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

17


A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit dari Para Ahli

1) Menurut Subekti

Perjanjian kredit menurut Subekti adalah dalam bentuk apapun juga

pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya

yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaiamana

diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai

dengan Pasal 1769.

2) Menurut Marhainis Abdul Hay

Perjanjian kredit menurut Marhainis Abdul Hay adalah identik dengan

perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII

dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Menurut Mariam Darus Badrulzaman

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang

Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar

perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-

meminjam ini juga mengandung makna yang luas yaitu obyeknya

adalah benda yang menghabis jika verbruiklening termasuk di

dalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak

penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian

harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang

meminjamnkannya, karena perjanjian kredit ini merupakan perjanjian

yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan

oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah.


commit to user

18

4) Menurut Sutan Remy Sjahdeini

Perjanjian kredit menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah perjanjian

antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur

mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan,

atau pembagian hasil keuntungan.

5) Menurut Ch. Gatot Wardoyo

Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya

perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau

tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian

pengikatan jaminan.

b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-

batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan

monitoring kredit.

Istilah kredit tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yang ada hanya perjanjian pinjam-meminjam uang yang ada

dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sutarno, 2009:

96). Istilah perjanjian kredit pertama kali dikemukakan dalam Instruksi

Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10/1996 juncto Surat Edaran Bank

Negara Indonesia Unit I Nomor 2/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman

Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan. Unsur kepercayaan memang harus

ada di dalam perjanjian kredit, yaitu keyakinan kreditur bahwa prestasi

yang diberikannya baik dalam bentuk uang atau barang akan benar-benar

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang sudah disepakati

oleh debitur maupun kreditur.


commit to user

19

Berawal dari bentuk perjanjian, selanjutnya dalam praktek tumbuh

sebagai perjanjian baku, yaitu bank telah menyediakan formulir perjanjian

kredit yang isinya telah disiapkan lebih dahulu. Berdasarkan sifatnya,

perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan atau voorovereenkomst

dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan sebagai hasil permufakatan

antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan

hukum antara keduanya.

b. Subyek Hukum Perjanjian Kredit

Subyek hukum dalam perjanjian kredit bank adalah para pihak yang akan

mengikatkan diri dalam hubungan hukum di dalam perjanjian kredit.

Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit adalah pihak

yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit. Perjanjian

kredit bank ditegaskan bahwa, pihak yang memberikan kredit adalah bank,

sedangkan pihak yang menerima kredit dapat perorangan ataupu badan

hukum. Pihak memberikan kredit disebut kreditur, sedangkan pihak yang

menerima kredit disebut debitur.

c. Obyek Hukum Perjanjian Kredit

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Obyek hukum perjanjian kredit selalu dalam bentuk uang atau tagihan.


commit to user

20

d. Isi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit pada umumnya berisi klausula-klausula sebagai

berikut :

1) Klausula-klausula tentang syarat-syarat penarikan kredit pertama kali

(predisbursement clause).

Klausa ini menyangkut :

a) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, asuransi barang

jaminan, dan pengikatan jaminan;

b) Penyerahan barang jaminan, dokumen, dan pelaksanaan pengikatan

barang jaminan; dan

c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, asuransi kredit,

dengan tujuan untuk meminimalisasi risiko yang terjadi di luar

kesalahan debitur ataupun kreditur.

2) Klausula-klausula tentang maksimum kredit (amount clause). Klausula

ini memiliki urgensi, yaitu :

a) Merupakan obyek dari perjanjian kredit, sehingga perubahan

kesepakatan mengenai materi ini memiliki konsekuensi

diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru;

b) Merupakan batas kewajiban kreditur berupa penyediaan dana

selama tenggang waktu perjanjian kredit, berarti batas hak debitur

untuk melakukan penarikan pinjaman;

c) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus

diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau

commitment fee; dan

d) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (overdraft).

3) Klausula-klausula tentang jangka waktu kredit.


commit to user

21

Klausula ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

a) Memberikan batas waktu bagi bank kapan harus menyediakan dana

sebesar maksimum kredit, kapan tenggang waktu itu terlampaui,

sehingga memberikan hak tagih bagi bank untuk pengembalian

kredit oleh debitur;

b) Memberikan batas waktu dimana bank dapat melakukan teguran-

teguran bila debitur tidak memenuhi kewajibannya secara tepat

waktu; dan

c) Memberi waktu yang tepat bagi bank untuk melakukan analisis

kembali dengan pertimbangan apakah fasilitas kredit tersebut dapat

diperpanjang atau segera ditarik kembali.

4) Klausula-klausula tentang tujuan kredit dan bentuk kredit. Klausula ini

penting dalam beberapa hal, yaitu :

a) Klausula tujuan kredit diperlukan agar debitur mempergunakan

kreditnya sesuai dengan yang disepakati dan diperjanjikan

sebelumnya; dan

b) Klausula bentuk kredit diperlukan sesuai dengan tujuan kreditnya.

Penentuan bentuk kredit yang tepat akan menciptakan tingkat

efisiensi dari pemberian kredit.

5) Klausula-klausula tentang bunga, kesepakatan biaya, dan denda

kelebihan tarik. Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit

dengan maksud memberikan kepastian mengenai hak bank untuk

membebankan bunga, biaya-biaya, dan denda yang disepakati

bersama. Bunga merupakan penghasilan bank, baik secara langsung

ataupun tidak langsung, yang akan diperhitungkan dengan biaya dana

untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.

6) Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas

rekening pinjaman debitur. Klausula ini diatur secara tegas dalam

perjanjian kredit, dengan maksud bank dapat setiap saat membebankan


commit to user

22

bunga, biaya, atau denda pada rekening pinjaman atau rekening

lainnya yang ditata usahakan pada bank tersebut.

7) Klausula tentang representations and warranties, yaitu klausula yang

berisi pernyataan-pernyataan debitur atas fakta-fakta yang menyangkut

status hukum, keadaan keuangan, dan asset debitur pada saat kredit

direalisasi.

8) Klausula tentang conditions precedent, yaitu klausula tentang syarat-

syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh debitur

sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya. Klausula ini

bertujuan agar debitur menggunakan kredit sesuai dengan tujuan yang

disepakati dan untuk menghindari penyalahgunaan kredit.

9) Klausula tentang agunan kredit (collateral clause), bertujuan agar

pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang

jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak

bank.

10) Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.

Klausula ini khusus bagi debitur yang fasilitas kreditnya ditata

usahakan melalui rekening Koran atau giro.

11) Klausula tentang affirmative covenant, yaitu klausula yang berisi janji-

janji debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit

berlaku. Klausula ini terdiri dari berbagai hal yang harus ditepati oleh

debitur selama fasilitas kredit yang diterimanya berjalan.

12) Klausula tentang negative covenant, yaitu klausula yang berisi janji-

janji debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian

kredit berlaku. Klausula ini terdiri atas berbagai macam hal yang

mempunyai akibat yuridis dan ekonomis bagi kepentingan

pengamanan bank selaku kreditur.


commit to user

23

13) Klausula tentang financial covenant, yaitu klausula yang berisi janji

debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan yang

diminta oleh bank.

14) Klausula tentang event of default, yaitu klausula yang memberikan hak

sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa-peristiwa

yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa.

15) Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang berisi penyelesaian

perselisihan diantara para pihak.

16) Klausula-klausula bunga rampai atau miscellaneous provisions, yaitu

klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula yang

ada (Johannes Ibrahim, 2004: 48-52).

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan

bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian

perjanjian ini mengandung unsur sebagai berikut :

1) Perbuatan, dimana penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan

tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan

hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa

akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya

suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling

berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang sesuai satu

sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3) Mengikatkan dirinya, yaitu di dalam perjanjian terdapat unsur janji

yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, dalam

perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena

kehendaknya sendiri.


commit to user

24

Perjanjian kredit memiliki fungsi penting dalam pemberian,

pengelolaan, serta penatalaksanaan kredit itu sendiri, yaitu sebagai

perjanjian pokok, maksudnya bahwa suatu perjanjian kredit merupakan

sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang

mengikutinya, contohnya perjanjian pengikatan jaminan, kemudian

sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara

kreditur dan debitur, dan sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.

Adapun bentuk-bentuk dari perjanjian kredit sebagai berikut :

1) Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan (akta bawah tangan)

Perjanjian ini diartikan bahwa, pemberian kredit yang diberikan

oleh bank kepada nasabahnya hanya dibuat diantara mereka saja, yakni

antara debitur dengan kreditur tanpa seorang notaris. Akta di bawah

tangan yang dimaksud sudah dibuat dan disiapkan oleh pihak bank dan

hanya tinggal disepakati oleh pihak debitur saja. Akta di bawah tangan

ini memiliki kekuatan hukum pembuktian seperti layaknya akta

notarill, bilamana tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut

diakui oleh yang menandatangani.

Akta di bawah tangan dalam hal pembuktian dihadapan hakim,

jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta

tersebut dibantah oleh pihak lawan, maka pihak yang telah

mengajukan bukti akta di bawah tangan tersebut harus mencari bukti

tambahan, seperti saksi-saksi, dan untuk menghindari penyangkalan

tersebut, ada baiknya bilamana akta di bawah tangan tersebut

dilakukan legislasi oleh seorang notaris, sehingga dengan adanya

legislasi tersebut akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum

pembuktian selayaknya akta otentik atau notarill.


commit to user

25

2) Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan seorang notaris (akta

notarill atau akta otentik)

Pihak yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah

notaris, akan tetapi dalam prakteknya semua ketentuan dalam

perjanjian kredit disiapkan oleh kreditur itu sendiri, yang kemudian

diberikan kepada notaris untuk dirumuskan ke dalam akta notarill.

Akta notariil atau akta otentik di dalam hal pembuktian memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta otentik dianggap benar dan sah, tanpa perlu membuktikan

atau menyelidiki keabsahan terkait tanda tangan pihak-pihak yang

bersangkutan, apabila terdapat bantahan dari pihak lawan dalam hal

pembuktian di depan hakim, maka pihak pembantahlah yang harus

melakukan pembuktian terhadap kebenaran atas bantahannya tersebut.

2. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan

seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya

kewajiban oleh debitur disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan alasan,

yaitu:

1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi

kewajiban maupun karena kelalaian; atau

2) Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi di luar

kemampuan debitur (Abdulkadir Muhammad, 2010: 203).


commit to user

26

Menurut Black’s Law Dictionary dalam bukunya Kartini Muljadi

dan Gunawan Widjaja yang berjudul Perikatan pada Umumnya,

menyatakan bahwa wanprestasi (default) adalah :

By its derivation, a failure. An ommission of that which ought to be

done…Specifically, the omission or failure to perform a legal or

contractual duty…; to observe a promise or discharge an

obligation;… or to perform an agreement. The term also ambraces

the idea of dishonesty, and of wrongful act… (Kartini Muljadi dan

Gunawan Widjaja, 2004: 87).

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi merupakan suatu ingkar

tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian. Pihak yang lalai

tersebut harus memnberikan penggantian rugi, biaya, dan bunga. Debitur

tidak memenuhi kewajiban prestasinya bias karena berbagai sebab, tetapi

secara garis besar adalah karena kesengajaan atau kelalaian debitur (J.

Satrio, 1999: 100).

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk,

yaitu :

1) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;

2) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/

melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya;

3) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya; dan

4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Wanprestasi

tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau

melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak

melaksanakannya (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004: 70).


commit to user

27

c. Ganti Kerugian dan Wanprestasi

1) Pengertian ganti-kerugian

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah

dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan

atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya (Pasal

1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ganti-kerugian pada

dasarnya adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan

wanprestasi.

2) Unsur-unsur ganti-kerugian

Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti-

kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu :

a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-

nyata telah dikeluarkan.

b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan

kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau

diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

3) Batasan-batasan mengenai ganti-kerugian

Undang-undang menentukan bahwa kerugian yang harus dibayarkan

oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi, yaitu :

a) Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Berdasarkan

Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur hanya

diwajibkan membayar ganti-kerugian yang nyata telah atau

sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali


commit to user

28

jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya

yang dilakukan olehnya.

b) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Berdasarkan

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika tidak

dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur,

pembayaran mengenai ganti-kerugian sekedar mengenai kerugian

yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya,

hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari

tidak dipenuhinya perjanjian.

Kewajiban debitur dalam kredit, seperti ditentukan dalam Pasal

1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur dalam Pasal 1

butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akibat

wanprestasi diatur antara dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, yaitu peralihan risiko dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yaitu tuntutan ganti rugi, tetapi ada pengecualian yang

diatur dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu

disebabkan suatu hal yang tak terduga, tak dapat dipertanggungjawabkan

padanya, jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

3. Tinjauan Umum tentang Kredit Bermasalah

a. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mau

dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana

tertera dalam perjanjian kredit (Iswi Hariyani, 2010: 28). Adanya kredit

bermasalah tersebut, akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank,

selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba. Kredit bermasalah

atau non-performing loans merupakan salah satu indikator kunci untuk

menilai kinerja fungsi bank.


commit to user

29

Fungsi bank salah satunya adalah sebagai lembaga intermediary

atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan

pihak yang membutuhkan dana. Pendapatan terbesar suatu bank berasal

dari pendapatan bunga atas kredit yang diberikan kemasyarakat dan

sumber dana terbesar suatu bank juga berasal dari masyarakat atau dana

pihak ketiga, sehingga aktivitas penghimpunan dana masyarakat yang

memiliki kelebihan dana dan kemudian menyalurkan dana tersebut

kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit merupakan aktivitas atau

fungsi utama suatu bank (http://jh-thamrin.blogspot.com/2009/04/non-

performing-loan.html, diakses pada tanggal 27 September 2010 pukul

11.15 WIB).

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Kriteria penilaian umum dan harus dilakukan oleh bank untuk

mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan kredit,

dilakukan dengan analisis prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital,

condition, dan colleteral (Kasmir, 2002: 104).

c. Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau non-performing loans merupakan risiko

yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut

berupa keadaan dimana kredit tidak kembali tepat pada waktunya. Kredit

bermasalah atau non-performing loans itu dalam perbankan dapat

disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-

pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian

kredit, atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-

performing loans tersebut adalah apabila kualitas kredit tergolong pada

tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet, untuk kredit-

kredit bermasalah yang bersifat non-structural, pada umumnya dapat


commit to user

30

diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi, sedangkan untuk kredit-

kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat

diselesaikan dengan cara restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah

yang bersifat non-structural, sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, agar usahanya dapat berjalan kembali dan

pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Gejala kredit macet antara lain disebabkan oleh menurunnya

pendapatan bersih, menurunnya penjualan secara tajam, menurunnya

perputaran persediaan, meningkatnya penjualan secara tajam, menurunnya

perputaran piutang, menurunnya modal lancar, nasabah mulai ingkar janji,

nasabah membuat laporan fiktif, nasabah tidak terbuka, dan nasabah

menolak wawancara.

Dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit macet dari

nasabah yaitu :

1) Kelemahan nasabah, yaitu diantaranya manajemen kurang (kurang

menguasai manajemen kredit), tidak memiliki perencanaan yang baik,

produk ketinggalan jaman, kalah bersaing, lokasi usaha yang tidak

tepat, dan adminitrasi yang kacau.

2) Kenakalan nasabah, yaitu diantaranya tidak jujur dan sukar ingkar

janji, melakukan penyimpangan penggunaan, pola hidup yang boros

atau mewah, suka berbuat skandal, dan suka berjudi dan berspekulasi.

Menurut Sinungan dalam bukunya Budi Untung yang berjudul

Kredit Perbankan di Indonesia, menyatakan bahwa penyebab kredit macet

adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. Penyebab kesulitan

keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Faktor-faktor intern (managerial factor), diantaranya disebabkan oleh

adanya kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan,

tidak efektifnya kontrol atas biaya dan pengeluaran, kebijaksanaan


commit to user

31

tentang kebijaksanaan piutang yang tidak efektif, penempatan yang

berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor-faktor ekstern, diantaranya disebabkan oleh bencana alam,

peperangan, perubahan kondisi perekonomian, dan perubahan

teknologi.

d. Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah

Upaya pencegahan memerlukan adanya berbagai kebijakan yang

baik, yaitu :

1) Kebijaksanaan pokok penyaluran kredit yang sehat, ketentuan-

ketentuan yang harus pada bank yaitu stuktur organisasi bidang

perkreditan dan job description-nya, kewenangan dari masing-masing

pejabat, dan batas pemberian kredit kepada debitur (Budi Untung,

2000: 145).

2) Sumber daya manusia yang solid dalam bidang perkreditan

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dewan direksi

dalam kaitannya dengan perkreditan diantaranya, yaitu menyiapkan

rencana tahunan dan kebijaksanaan pemberian kredit, melaksanakan

rencana tahunan dan kebijaksanaan pemberian kredit yang telah

mendapat persetujuan dari dewan komisaris, mempertanggung-

jawabkan pelaksanaan rencana tahunan dan kebijaksanaan pemberian

kredit kepada dewan komisaris bank dan kepada bank sentral,

memonitor pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan, melakukan koreksi

yang diperlukan terhadap penyimpangan dari rencana kredit tahunan

dan kebijaksanaan perkreditan, memonitor perkembangan mutu kredit

secara keseluruhan, kredit yang diberikan kepada debitur yang

mempunyai hubungan dengan bank, dan kredit yang diberikan kepada

debitur tertentu, dan menentukan langkah penangan kredit bermasalah

dan memonitor pelaksanaannya.


commit to user

32

Hal-hal tersebut merupakan faktor upaya mencegah

terjadinya kredit bermasalah, maka dalam rangka pengelolaan kredit

yang baik bank harus dengan tertib melakukan hal-hal yang

diantaranya adalah memonitor dengan baik pemenuhan nasabah atas

semua persyaratan pemberian kredit yang disepakati bersama antar

debitur dengan bank, memonitor dengan baik pemenuhan

nasabah/debitur atas pembayaran bunga dan angsuran dengan tertib

dan tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan, dan memonitor

perkembangan usaha dan keuangan nasabah termasuk kemampuan

likuiditas dan pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak lain.

Memonitor atas pemberian kredit tersebut harus dilakuan dengan baik,

karena dapat memberikan peringatan dini (early warning) apabila

nasabah mulai menunjukkan gejala-gejala mengalami kesulitan dalam

memenuhi kewajibannya kepada bank maupun pihak ketiga dan dapat

melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah

(problem loans) pada waktu yang cepat dan tepat (Budi Untung, 2000:

146-147).

Kredit bermasalah tersebut dapat diatasi dengan menyiapkan

sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya, maka

kehadiran pekerja asing dalam perekonomian nasional suatu negara

juga dibutuhkan, secara teoritis dimaksudkan untuk menciptakan

kompetisi yang pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan

meningkatkan daya saing perekonomian. Hal tersebut untuk merespon

sektor perbankan nasional dan memenuhi kekurangan tenaga ahli di

sektor perbankan, serta dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan

tenaga kerja Indonesia melalui program alih pengetahuan (transfer of

knowledge) (Tim Perbankan dan Enquiry Point, 2007: 4).


commit to user

33

3) Kebijaksanaan Persetujuan Kredit

Persetujuan pemberian kredit dapat dikatakan sehat, bilamana

diberikan berdasarkan hasil dari penilaian total atas permintaan kredit

dan atas diri debitur. Persetujuan pemberian kredit oleh pejabat bank

yang terkait harus dinyatakan secara tertulis. Para pejabat pengambil

keputusan untuk menyetujui pemberian kredit harus dapat

mempertanggung-jawabkan kepada bank bahwa keputusan pemberian

kredit tersebut didasarkan pada hasil analisis kredit yang proporsional,

kredit tersebut dapat diharapkan tidak akan berkembang menjadi kredit

bermasalah, dan kredit tesebut telah memenuhi ketentuan

kebijaksanaan pokok penyaluran kredit yang telah digariskan oleh

bank; dan keputusan pemberian kredit tadi bebas dari pengaruh pihak

ketiga yang ikut berkepentingan dalam pemberian kredit tersebut (Budi

Untung, 2000: 148).

4. Tinjauan Umum tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu

zekerheid atau cautie, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur

menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban

umum debitur terhadap barang-barangnya. Kata-kata jaminan terdapat

dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

serta dalam Penjelasan Umum Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan. Pengertian jaminan terdapat dalam Surat Keputusan Direksi

Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yaitu

suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi

kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.


commit to user

34

Istilah hukum jaminan, berasal dari terjemahan zakerheidesstelli

atau security of law. Hukum jaminan meliputi pengertian, baik jaminan

kebendaan dan jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini

mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan (Salim

H.S, 2004: 5). Hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang

memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-

benda yang dibelinya sebagai jaminan.

Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan

kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri

maupun luar negeri, adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian

kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah

besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.

Hukum jaminan diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur

jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur (J. Satrio,

2002: 3). Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum

yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan

dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas

kredit (Salim H.S, 2004: 6).

b. Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang hukum jaminan, maupun kajian terhadap

berbagai literatur tentang jaminan, maka ditemukan 5 (lima) asas penting

dalam hukum jaminan, yaitu asas publicitet, asas specialitet, asas tidak

dapat dibagi-bagi, asas inbezitstelling, dan asas horizontal (Salim H.S,

2004: 9). Adapun dijelaskan sebagai berikut :

1) Asas Publicitet

Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik Hak Tanggungan,

Hak Fidusia dan Hipotek harus didaftarkan. Pendaftaran ini


commit to user

35

dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda

jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan.

2) Asas Specialitet

Asas specialitet, yaitu bahwa Hak Tanggungan, Hak Fidusia dan

Hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang

yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

3) Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi

Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak

dapat mengakibatkan dapat dibaginya Hak Tanggungan, Hak Fidusia

dan Hipotek dan Hak Gadai walaupun telah dilakukan pembayaran

sebagian.

4) Asas Inbezitstelling

Asas inbezitstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada

penerima gadai.

5) Asas Horizontal

Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu

kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan Hak Pakai, baik

Tanah Negara maupun tanah Hak Milik. Bangunannya milik dari yang

bersangkutan atau pemberi tanggungan tetapi tanahnya milik orang

lain, berdasarkan Hak Pakai. Selain daripada itu, asas-asas Hukum

Jaminan juga meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis

dan asas operasional (konkret) yang bersifat umum. Asas operasional

dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti

benda, asas publikasi, asas specialitet, asas totalitas, asas asessi

pelekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal dan asas

perlindungan hukum (Mariam Darus Badrulzaman, 1996:23).


commit to user

36

c. Obyek Hukum Jaminan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek dari hukum

jaminan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu obyek materiil dan obyek

formil (Salim H.S, 2004: 8).

1) Obyek Materiil

Obyek materiil, yaitu bahan (materill) yang dijadikan sasaran dalam

penyelidikannya, dalam hal ini adalah manusia.

2) Obyek Formil

Obyek formil, yaitu sudut pandang tertentu terhadap obyek

materiilnya. Jadi, obyek formil hukum jaminan adalah bagaimana

subyek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga

perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Pembebanan jaminan

merupakan proses, yaitu menyangkut prosedur dan syarat-syarat di

dalam pembebanan jaminan (Salim H.S, 2004:8).

d. Jenis-Jenis Jaminan Kredit

1) Jaminan Lahir karena Undang-Undang

Jaminan lahir karena undang-undang adalah jaminan yang adanya

karena ditentukan oleh undang-undang, tidak perlu ada perjanjian

antara kreditur dan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari

undang-undang ini adalah Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang menentukan bahwa, semua harta kekayaan debitur baik

benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada

maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh utangnya,

artinya bila debitur berutang kepada kreditur, maka seluruh harta

kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas

utangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk

menyediakan jaminan harta debitur.


commit to user

37

2) Jaminan Lahir karena Perjanjian

Jaminan lahir karena perjanjian adalah jaminan ada karena

diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur. Jaminan yang

lahir karena perjanjian dapat berbentuk Hak Tanggungan, Hipotik,

Fiducia, ataupun Gadai.

3) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu

benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu,

dapat dipertahankan terhadap siapapun benda itu berada (droit de

suite) dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat

prioriteid, artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan

kebendaan lebih dahulu, maka akan didahulukan pelunasan utangnya

disbanding pemegang jaminan hak kebendaan kemudian.

4) Jaminan Penanggungan Utang

Jaminan penanggungan utang adalah jaminan yang bersifat perorangan

yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan

yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap

debitur tertentu, terhadap harta debitur seumumnya, contohnya

borgtocht. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas

kesamaan (Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata), artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu

terjadi dan piutang yang terjadi kemudian (Sutarno, 2009: 148).

3. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan

a. Pengertian Hak Tanggungan

Istilah Hak Tanggungan sebagai hak jaminan, dilahirkan oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-


commit to user

38

Pokok Agraria (UUPA). Unsur-unsur pokok dari Hak Tanggungan sebagai

berikut :

1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.

2) Obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA).

3) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja,

tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan

satu kesatuan dengan tanah itu.

4) Utang yang dijamin adalah suatu utang tertentu.

5) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu

terhadap kreditur-kreditur lain.

b. Asas-Asas Hak Tanggungan

Tujuan mempelajari asas-asas Hak Tanggungan adalah untuk

membedakannya dengan hak-hak tanggungan yang telah ada sebelum

terbitnya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) yang baru ini,

termasuk asas hipotek yang ada sebelumnya. Lebih jelasnya, asas-asas

tersebut, yaitu :

1) Hak Tanggungan memberikan kedudukan hak yang diutamakan bagi

kreditur pemegang Hak Tanggungan;

2) Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi;

3) Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang

telah ada;

4) Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga benda-

benda yang berkaitan dengan tanah tersebut;


commit to user

39

5) Hak Tanggungan dapat dibebankan juga atas benda-benda yang

berkaitan dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari;

6) Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian accessoir;

7) Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk utang yang baru akan

ada;

8) Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang;

9) Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek

Hak Tanggungan itu berada;

10) Di atas Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh Peradilan;

11) Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu;

12) Hak Tanggungan wajib didaftarkan;

13) Hak Tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu;

14) Objek Hak Tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki

sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan apabila cidera janji; dan

15) Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti (ST. Remy

Sjahdeini, 1999: 25).

c. Obyek-Obyek Hak Tanggungan

Obyek Hak Tanggungan mendapat penegasan dalam Pasal 4

Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), yang menyatakan bahwa:

1) Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah :

a) Hak Milik;

b) Hak Guna Usaha; dan

c) Hak Guna Bangunan.


commit to user

40

2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak

pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib

didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga

dibebani dengan Hak Tanggungan.

B. Kerangka Pemikiran

Bagan 2. Kerangka Pemikiran

Perjanjian Kredit dan

Perjanjian Jaminan

Penyelesaian Kredit

Bermasalah

Wanprestasi

Kreditur Debitur


commit to user

41

Keterangan :

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan

penyalur dana masyarakat. Sesuai dengan fungsinya yang sebagai penyalur dana

masyarakat, maka bank menyalurkan dananya atau memberikan pinjaman

dananya kepada masyarakat, dan masyarakat tersebut adalah sebagai debitur.

Sebelum bank (kreditur) memberikan pinjaman dana atau kredit kepada nasabah

(debitur), maka bank selaku kreditur membuat perjanjian kredit dan perjanjian

jaminan terlebih dahulu bersama debitur sesuai dengan yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah.

Pemberian kredit tersebut, dalam pengembaliannya ada yang mengalami

kesulitan, yaitu debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

Adanya wanprestasi tersebut, maka dapat menyebabkan adanya suatu kredit

bermasalah. Kredit bermasalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor

internal dan faktor eksternal, dengan adanya kredit bermasalah tersebut, maka

bank tersebut harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut melalui langkah-

langkah dan tata cara sesuai dengan peraturan hukum yang ada.


commit to user

42


A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan Bank

Pemerintah yang berdiri pada tanggal 16 Desember 1895. Pada awalnya

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didirikan di Purwokerto, Jawa

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank

der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan

Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Pendiri

Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja. Pada periode setelah

kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 1 disebutkan bahwa, PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di

Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan

pada tahun 1948, kegiatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali

setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi

Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu, melalui Peraturan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1960 dibentuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang

merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan

Nederlandsche Maatschappij (NHM), kemudian berdasarkan Penetapan

Presiden Nomor 9 Tahun 1965, Bank Rakyat Indonesia diintergrasikan ke

dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi

Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penetapan

Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal

dengan Nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank


commit to user

43

Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks-BKTN) diintegrasikan

dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan

Nederlandsche Maatschappij (NHM) menjadi Bank Negara Indonesia unit

II bidang Ekspor Impor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang

Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan

fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia

Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing

menjadi dua Bank, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan

Bank Ekspor Impor Indonesia, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah

menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kepemilikannya

masih 100% ditangan Pemerintah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada

masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus

pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor

Keputusan : S.67-dir/12/1982, tanggal 2 Desember 1982 ditentukan bahwa

hari jadi Bank Rakyat Indonesia jatuh pada tanggal 16 Desember 1895.

Hal tersebut untuk mengenang sejarah Bank Rakyat Indonesia.

Lokasi yang digunakan untuk penelitian hukum (skripsi) oleh

penulis, yaitu di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar, yang beralamat di Jalan Lawu Barat Nomor 391

Karanganyar.


commit to user

44

b. Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1) Visi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan

kepuasan nasabah.

2) Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan

kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia

yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate

governance.

c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-

pihak yang berkepentingan.

c. Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar

memiliki struktur organisasi yang menggambarkan basis pengelompokan

yang didasarkan pada organisasi garis dan staff. Secara umum dapat

diuraikan dengan ringkas struktur organisasi tersebut sebagai berikut :

Pimpinan Cabang membawahi :

1) Manajer Pemasaran (MP), membawahi :

a) Account Officer (AO), terdiri dari :

(1) Account Officer (AO) Komersial

(2) Account Officer (AO) Konsumer


commit to user

45

(3) Account Officer (AO) Program

b) Funding Officer (FO)

2) Manajer Operasional (MO), membawahi :

a) Asisten Manajer Operasional (AMO), membawahi :

(1) Supervisor Pelayanan, membawahi :

(a) Fungsi Teller

(b) Fungsi UPN

(c) Fungsi Administrasi Jasa

(d) Fungsi Devisa

(e) Fungsi Kliring

(f) Fungsi TKK

(g) Fungsi PP

b) Asisten Manajer Penunjang Bisnis, membawahi :

(1) Supervisor Administrasi Kredit, membawahi :

(a) Fungsi Administrasi Kredit Komersial

(b) Fungsi Administrasi Kredit Konsumer

(c) Fungsi Administrasi Kredit Program

(2) Supervisor Pelayanan Intern, membawahi :

(a) Fungsi Sekretaris atau Sumbar Daya Manusia

(b) Fungsi Logistik

(c) Fungsi Arsip dan Pelaporan


commit to user

46

c) Manajer Bisnis Mikro, membawahi :

(1) Asisten Manajer Bisnis Mikro, membawahi :

(a) Supervisor Administrasi Unit, membawahi :

(i) Fungsi Petugas Administrasi Unit (PAU)

(ii) Fungsi Petugas Rekonsiliasi Unit (PRU)

(iii) Pegawai Cadangan

(b) Penilik

(c) Bank Rakyat Indonesia Unit

Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran halaman

belakang.

d. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok dan Fungsi Manajer Pemasaran (MP) adalah :

a) Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring kredit yang

menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit direalisasi sampai

dengan kredit dilunasi.

b) Berperan sebagai anggota tim penyelamatan dan penyelesaian

kredit bermasalah di kantor cabang untuk mengurangi kerugian

bank.

c) Membantu dan mendukung pimpinan cabang dalam membina dan

mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya, melakukan kegiatan

pemasaran kredit dalam rangka mencapai target bisnis yang telah

ditetapkan.


commit to user

47

d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring kredit yang

menjadi tanggung jawabnya mulai dari kredit direalisasi sampai

dengan kredit dilunasi.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Account Officer (AO) Komersial adalah :

a) Membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) perkreditan atas

sektor yang dikelolanya, guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

b) Melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit

sebelum permohonan kredit diproses dalam rangka mengamankan

kepentingan Bank.

c) Melakukan pembinaan, penagihan dan pengawasan kredit yang

menjadi tanggung jawabnya.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Account Officer (AO) Konsumer adalah :

a) Meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen yang

dipersyaratkan, seperti keaslian surat keputusan, daftar gaji, untuk

mengurangi risiko kredit.

b) Menyerahkan daftar tagihan angsuran debitur kepada instansi yang

bersangkutan untuk memastikan pembayaran angsuran pinjaman.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Account Officer (AO) Program adalah :

a) Melakukan penagihan angsuran kepada debitur dan menjaga

hubungan baik.

b) Melaporkan situasi dan kondisi debitur, baik yang masih lancer

maupun memburuk serta memberikan usul, saran, pemecahan dan

penanggulangannya untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin

timbul.


commit to user

48

5) Tugas Pokok dan Fungsi Funding Officer (FO) adalah :

a) Mengidentifikasi sumber dana potensial baik perorangan maupun

perusahaan/ instansi.

b) Melaksanakan aktifitas penjualan, dengan menghubungi, menemui

dan menjual.


commit to user

49

B. PEMBAHASAN

1. Langkah-Langkah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam Menyelesaikan Kredit

Bermasalah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar di

dalam memberikan kredit kepada nasabah diawali dengan menerapkan prinsip

kehati-hatian guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan

kokoh. Bank Indonesia sendiri menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan

yang memuat prinsip kehati-hatian, mewajibkan setiap bank untuk

melaksanakan prinsip kehati-hatian, yang merupakan solusi terbaik untuk

menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan diatur dalam

Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa, dalam memberikan kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan,

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa, Bank Umum wajib memiliki dan

menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) menyatakan bahwa, kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank

mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus

memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah yang sehat, untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas


commit to user

50

kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya

sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus

diperhatikan oleh bank, dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum

memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap

watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur.

Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit yang sangat

penting, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh

keyakinan atas kemampuan nasabah (debitur) mengembalikan utangnya,

agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai

dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan

pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk,

dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib

meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek

yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Bank dalam

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula

memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi

perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang

dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa, pokok-pokok

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain :

a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat

dalam bentuk perjanjian tertulis;

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari

nasabah debitur;

c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;


commit to user

51

d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai

prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah;

e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur

dan atau pihak-pihak terafiliasi; dan

f. Penyelesaian sengketa (Iswi Hariyani, 2010: 33-34)

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat,

agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan

asas perkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu

kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai

pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Surat Keputusan Direksi Bank

Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, ditetapkan bahwa

dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur

hal-hal pokok yaitu prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan

manajemen perkreditan, kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit,

dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan penyelesaian

kredit bermasalah.

“Commercial banking plays an important role in sustaining financial

markets and has a significant impact on the success of the economy. It is

within this context that the following analysis of the operations of commercial

banks headquartered in Utah was conducted for the period from 2000 to

2004. During this period, commercial banking has undergone a significant

structural shift as industry operational processes have changed and banks

have sought mergers and other adjustments that create implications for bank

depositors and bank customers seeking loans and related services” (Abdus

samad, Lowell M. Glenn, dkk. 2006: 137).


commit to user

52

Pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan dalam pelaksanaannya

bank wajib mematuhi kebijaksanaan perkreditan yang telah dibuat tersebut

secara konsekuen dan konsisten, apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank

memberikan kredit tidak sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan yang telah

ditetapkannya, maka Bank Indonesia akan memberikan sanksi yang

mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan sanksi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pedoman tersebut wajib dibuat mengingat

bahwa sesuai dengan pengertian kredit, maka lingkup pemberian kredit

mencakup banyak aspek dan mengandung risiko yang bervariasi, baik

langsung maupun tidak langsung

(http://blog.beswandjarum.com/abdbasidl/manajemen-kredit-macet-pada-

perbankan-di-indonesia.html, diakses pada tanggal 27 September 2010 pukul

11.00 WIB).

Prinsip-prinsip analisis pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar berdasarkan prinsip 5-

C, yaitu :

a. Character, yaitu sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-

orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

Membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar

belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun

yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya,

keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial, dari sifat dan watak ini dapat

dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

b. Capacity, yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam

membayar kredit. Penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam

mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang

pendidikan dan pengalaman selama ini dalam mengelola usahanya,

sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang

disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama capability.


commit to user

53

c. Capital, yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak,

dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang

disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan

solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis kapital juga harus

menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini,

termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang

akan dijalankan, beberapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d. Condition, yaitu dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi

ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa

yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang

dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga

kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. Colleteral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah naik

yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendakya melebihi jumlah

kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga

jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat

dipergunakan secepat mungkin.

Prinsip-prinsip analisis pemberian kredit sebagaimana tersebut,

memang harus selalu dilakukan oleh setiap pejabat kredit bank sebagai wujud

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit bank kepada semua

nasabah debitur agar kelak bank dapat terhindar dari persoalan kredit

bermasalah dan kredit macet. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank

meskipun selalu menerapkan prinsip-prinsip analisis pemberian kredit

sebagaimana tersebut, namun kredit bermasalah pasti akan ada dan dialami

oleh setiap bank, tak terkecuali di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Karanganyar itu sendiri.

Kredit bermasalah adalah kredit yang tergolong kredit kurang lancar,

kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan

Perbankan Indonesia sebagai terjemahan problem loans yang merupakan


commit to user

54

istilah yang sudah lazim digunakan di dunia internasional. Istilah lain dalam

bahasa Inggris yang biasa dipakai bagi istilah kredit bermasalah adalah non-

performing loans, dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah bagian dari

kredit bermasalah. Tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat

rasio kredit bermasalah (non-performing loans) atau biasa dikenal sebagai

“Rasio NPL”.

“The committee is currently examining the causes of the turmoil in the

financial system and based on its finding, will make/ has made,

recommendations for improving the financial system” (Frank graaf and Rezah

Stegeman, 2011: 1).

Penggolongan kualitas kredit, menurut Pasal 4 Surat Keputusan

Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998,

sebagai berikut :

a. Kredit lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan

2) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau

3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

b. Kredit dalam perhatian khusus (special mention), yaitu apabila memenuhi

kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum

melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau

2) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau

3) Mutasi rekening relatif rendah; atau

4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

5) Didukung oleh pinjaman baru.


commit to user

55

c. Kredit kurang lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau

2) Sering terjadi cerukan; atau

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90

(sembilan puluh) hari; atau

5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau

6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui

180 (seratus delapan puluh) hari;

2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

4) Terjadi kapitalisasi bunga; atau

5) Dokumen hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/ pengikatan

jaminan.

e. Kredit macet (bad-debt), yaitu apabila memenuhi kriteria :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

3) Dari segi hukum/ kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada

nilai wajar.

Kredit bermasalah yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Cabang Karanganyar selama 3 (tiga) periode, yaitu antara tahun 2007-

2010 prosentase kredit bermasalah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009,

namun pada tahun 2010 pihak bank sendiri juga menyelesaikan kasus terkait

dengan kredit bermasalah. Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


commit to user

56

Cabang Karanganyar, pada umumnya diberikan kepada nasabah untuk

digunakan sebagai modal usaha. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank,

tidak semunya lancar di dalam pengembalian pinjamannya oleh nasabah, pasti

adanya suatu kredit yang bermasalah.

Penyebab kredit bermasalah yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar, pada umumnya sering disebabkan oleh

nasabah itu sendiri yang ingkar janji atau wanprestasi, selain itu disebabkan

karena nasabah kurang menguasai manajemen kredit, tidak memiliki

perencanaan yang baik, dan kalah bersaing terhadap usahanya, serta

administrasi yang kacau yang dikelola oleh nasabah itu sendiri. Adanya unsur

ketidaksengajaan adanya kredit bermasalah, yaitu si debitur memang tidak

mampu membayar, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam

menyelesaikan kredit bermasalah terlebih dahulu melakukan upaya

penyelamatan yang merupakan suatu langkah awal penyelesaian kredit

bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan

memperingan syarat-syarat pengembalian kredit, sehingga dengan

memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut, diharapkan debitur

memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu, jadi tahap

penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur

masih kooperatif dan dari prospek usaha masih feasible.

Penyelamatan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara-cara, yaitu

tahap pertama dengan penjadwalan kembali (rescheduling), yang merupakan

perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau

jangka waktunya. Perpanjangan jangka waktu kredit bertujuan untuk

memperingan debitur untuk mengembalikan utangnya, dengan

memperpanjang jangka waktu kredit, maka kualitas kredit debitur

digolongkan menjadi performing loans dan dengan perpanjangan jangka

waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjalankan usahanya.

Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit


commit to user

57

adalah amandemen atau addendum perjanjian kredit. Pasal atau ketentuan

yang mengatur jangka waktu kredit dirubah dan ditetapkan kembali dengan

memperpanjang jangka waktu pelunasan. Bentuk akta amandemen bisa

berbentuk akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat dan dipersiapkan

sendiri oleh bank atau akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.

Bentuk amandemen atau addendum yang merubah jangka waktu

perjanjian kredit sebenarnya bisa berbentuk surat yang dibuat bank dan

dikirimkan kepada debitur isinya merubah jangka waktu kredit, sebagai tanda

persetujuan debitur dapat menandatangani surat itu. Surat yang telah disetujui

debitur dapat dianggap sebagai amandemen atau addendum. Tahap kedua

kemudian dengan persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan

sebagian atau seluruh syarat kredit, yang tidak terbatas pada perubahan

maksimum saldo kredit. Persyaratan kembali ini dilakukan, apabila

penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak bank menggunakan cara

penjadwalan kembali tidak berhasil, maka cara inilah yang kemudian

digunakan oleh pihak bank. Tahap yang terakhir yaitu penataan kembali

(restructuring). Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini

melalui restrukturisasi kredit.

Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan

syarat paling utama, yaitu adanya kemauan, etikad baik, dan kooperatif dari

debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank, karena

dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan

solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan

restrukturisasi. Macam-macam bentuk penyelamatan kredit bermasalah

melalui restrukturisasi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar, yaitu dengan penurunan suku bunga kredit, pengurangan

tunggakan bunga kredit, pengambilalihan agunan/asset debitur, jaminan kredit

dibeli oleh bank, dan debitur menjual sendiri barang jaminannya.


commit to user

58

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk

restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringan kepada debitur, sehingga

dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur

setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang

ditetapkan sebelumnya. Keringanan suku bunga ini bertujuan agar

pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil, sehingga pendapatan

dari hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok

dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha, dalam

jangka waktu tertentu sesuai perhitungan cash-flow atas usaha debitur dapat

diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh utang dan usaha dapat

berkembang kembali.

Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbaharui berkenaan dengan

terjadinya penurunan suku bunga, yaitu perlu dilakukan amandemen atau

addendum terhadap perjanjian kredit. Pasal yang semula mengatur tentang

besarnya suku bunga kredit perlu diadakan perubahan atau amandemen untuk

disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Penurunan suku

bunga kredit ini, pihak bank memberikan syarat tambahan atau merubah

syarat yang telah ada, oleh karena itu, syarat tambahan atau merubah syarat

yang sudah ada perlu dituangkan dalam amandemen atau addendum perjanjian

kredit. Amandemen atau addendum merupakan kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan perjanjian lama. Semua ketentuan dan syarat dalam

perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah

dinyatakan tidak berlaku lagi. Penurunan suku bunga tidak merubah perjanjian

ikatannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan hak tanggungan itu sendiri.

Pengurangan tunggakan bunga kredit merupakan salah satu tanda

kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali

pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam

jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tetapi tidak dibayarkan,

sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menumpuk yang jumlahnya

menyamai utang pokok, untuk menyelamatkan kredit bermasalah


commit to user

59

restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur

dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruh

tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar

tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan

dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan

debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya, sehingga

menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang

pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh pihak bank.

Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian

kredit, karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang

seharusnya dibayar debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga, bank

cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan

bahwa, besarnya tunggakan bunga yang harus dibayar dikurangi, sehingga

lebih kecil dari perhitungan sebenarnya perjanjian kredit.

Pengambilalihan agunan/asset dalam hukum disebut kompensasi atau

perjumpaan utang. Kredit tersebut dapat diselamatkan dengan cara bank

mengambilalih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan

dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah

kompensasi, dengan kata lain, agunan kredit yang diambil alih bank dibayar

dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Agunan kredit yang diambil alih

menjadi milik/asset bank dan utang debitur dinyatakan lunas. Pengambilalihan

asset debitur ini disebut set off, untuk mengalihkan suatu benda jaminan milik

debitur kepada bank secara hukum perlu alas hak yang menjadi landasan

hukum beralihnya suatu benda. Bank di sini tidak cukup hanya mengeluarkan

deangan mengeluarkan surat yang menyatakan telah mengambilalih agunan

kredit. Surat yang dikeluarkan bank seperti ini tidak dapat digunakan untuk

mengalihkan agunan menjadi milik bank, maka untuk mengambil alih

diperlukan alas hak yang berupa akta jual beli yang dibuat Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) agunan tanah antara kreditur sebagai pembeli dan debitur

sebagai penjual.


commit to user

60

Akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan alas

hak atau alas hukum untuk memindahkan hak milik debitur berupa agunan

tanah kepada kreditur. Akta jual beli digunakan sebagai alas hak untuk balik

nama sertifikat menjadi atas nama kreditur pada jaminan hak tanggungan.

Akta jual beli agunan menjadi milik kreditur dan kredit yang tertunggak

menjadi lunas seluruhnya atau sebagian tergantung kesepakatan kreditur dan

debitur, karena agunan telah menjadi milik atau aktiva tetap bank, maka dalam

batas waktu tertentu bank segera menjual kembali kepada masyarakat untuk

mendapatkan aktiva yang lebih produktif. Penguasaan agunan sebagai aktiva

tetap bank yang terlalu lama tidak memberikan keuntungan bagi bank,

sehingga undang-undang perbankan mengharuskan agar agunan yang telah

diambil alih bank tersebut segera dicairkan/dijual kembali dalam waktu

selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal pengambilalihan.

Pengambilalihan atau kompensasi atas jaminan kredit diperlukan

syarat-syarat atau kriteria agar nantinya dalam waktu satu tahun agunan yang

diambilalih segera dapat dijual kembali, sehingga menjadi aktiva yang

produktif kembali. Syarat-syarat atau kriteria yang diperlukan antara lain,

yaitu agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan

kredit tersebut dan strategis, sehingga sewaktu-waktu bank dengan mudah

untuk menjual kembali atau dikerjsamakan dengan pihak lain, dokumen atau

surat-surat benda yang menjadi agunan tersebut lengkap dan sah menurut

hukum dan nilai agunan yang diambil alih lebih besar dari tunggakan kredit

yang dikompensasikan.

Pengambilalihan atau kompensasi agunan kredit diperlukan akta-akta

untuk kepentingan bank dan debitur, yaitu akta jual beli dari debitur atau

pemilik agunan kepada bank. Agunan yang berupa tanah berikut bangunan

tersebut menggunakan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) dan adanya penegasan dalam akta jual atau dengan kwitansi

tersendiri bahwa jual beli barang agunan/jaminan tersebut dibayar atau

dikompensasikan dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Upaya


commit to user

61

penyelamatan kredit bermasalah, bank dapat membeli agunan melalui

penjualan umum atau lelang. Undang-undang melarang bank memiliki

langsung agunan tersebut. Janji yang diadakan untuk memiliki agunan jika

debitur cidera janji, maka batal demi hukum. Pasal 6 huruf k Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum yang

memungkinkan bank untuk membeli agunan melalui pelelangan agunan

semua atau sebagian, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada

bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan

secepatnya. Fungsi Pasal 6 huruf k tersebut, sebagai salah satu sarana hukum

dalam penyelesaian kredit macet perbankan. Prinsip yang terkandung dalam

pasal tersebut, yaitu pembelian agunan melaui pelelangan oleh bank sebagai

kreditur dilakukan dalam hal debitur cidera janji, agunan yang dibeli harus

segera dijual kembali agar memperoleh dana yang dapat dimanfaatkan oleh

bank, dan agunan yang dibeli tidak menjadi asset bank.

Pelaksanaan Pasal 6 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan tersebut mengalami kesulitan berkenaan dengan prosedur

pendaftaran peralihan hak atau balik nama sertifikat karena membeli jaminan

berupa tanah dan bagunan sesuai dengan undang-undang harus

dibaliknamakan menjadi atas nama pembeli/bank, sehingga menjadi asset

bank. Kesulitan tersebut dapat diatasi oleh Pemerintah melalui Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan mengeluarkan

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang Pendaftaran

Tanah.

Pasal 110 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang

Pendaftaran Tanah menentukan bahwa, atas permintaan Bank Pemerintah

peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang

dimenangkan oleh bank melalui lelang dalam rangka pelunasan kredit sesuai

dengan Pasal 6 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang


commit to user

62

Perbankan, dapat didaftar atas nama pembeli akhir yang ditunjuk oleh bank

tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Di dalam risalah lelang dicantumkan bahwa di dalam pembelian lelang itu,

bank bertindak untuk pembeli yang belum disebut namanya.

b. Nama pembeli serta identitasnya kemudian dinyatakan di dalam surat

pernyataan oleh atau atas nama Direksi Bank yang bersangkutan.

c. Permohonan pendaftaran hak sebagaimana dimaksud harus diajukan oleh

pembeli yang ditunjuk oleh bank dalam waktu selambat-lambatnya 1

(satu) tahun terhitung dari tanggal pelaksanaan lelang yang bersangkutan.

d. Apabila ketentuan di atas dilanggar, maka pendaftaran peralihan hak

kepada pembeli yang ditunjuk oleh bank hanya dapat dilakukan

berdasarkan akta jual beli antara bank dan pembeli sesudah dilakukan

pendaftaran peralihan hak atas nama bank yang bersangkutan berdasarkan

risalah lelang.

Kreditur dapat meminta debitur melakukan penjualan jaminan kredit

yang berupa tanah dan bangunan, dengan cara ini dapat menghemat waktu,

biaya dan hasilnya akan lebih baik daripada lelang. Secara teori penjualan

jaminan melalui lelang bertujuan untuk memperoleh harga yang tinggi, tetapi

dalam pelaksanaanya justru sebaliknya, yaitu biaya mahal, memerlukan waktu

lama untuk menuju lelang dan hasil penjualan lelang rendah. Bank sebagai

kreditur harus membantu debitur dalam melakukan penjualan jaminan

tersebut, dengan cara mencairkan calon pembeli dan kalau perlu ikut

berunding dengan calon pembeli untuk memperlancar penjualan tersebut,

meskipun debitur sebagai pemilik yang berhak menentukan nilai penjualan

tersebut, tetapi bank sebagai pemegang jaminan juga berhak untuk mengatur

nilai penjualan agar tidak terlalu rendah, sehingga tidak sesuai dengan

penilaian bank atau terlalu tinggi, sehingga tidak laku. Bank juga harus


commit to user

63

mengatur agar hasil penjualan barang jaminan tidak jatuh ke debitur, tetapi

langsung disetor ke bank untuk pembayaran atas utang debitur.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan

Tanah penjualan di luar lelang/di bawah tangan dapat dilakukan dengan

syarat-syarat, yaitu ada kesepakatan antara kreditur dan debiturnya, dilakukan

dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kreditur dan debitur memberitahukan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Perhitungan 1 (satu) bulan dihitung

sejak tanggal pengiriman pos tercatat atau tanggal penerimaan melalui kurir

atau tanggal penerimaan facsimile, diumumkan melalui sedikitnya 2 (dua)

surat kabar yang beredar di suatu setempat atau surat kabar yang beredar di

daerah yang bersangkutan. Pengumuman juga dapat dilakukan melalui radio

atau televisi, dan tidak ada keberatan dari pihak lain. Syarat-syarat tersebut

diperlukan untuk melindungi pihak-pihak yang memiliki kepentingan,

misalnya pemegang hak tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari

debitur/pemberi hak tanggungan.

Berdasarkan analisis di atas, penulis memaparkannya dalam bentuk

tabel dan bagan di bawah ini :

No. Cara Penyelamatan Syarat Kredit yang Diubah

1. Penjadwalan kembali

(Rescheduling)

Jadwal pembayaran dan jangka waktu

pembayaran

2. Persyaratan kembali

(Reconditioning)

Jadwal pembayaran, jangka waktu

pembayaran dan persyaratan lain

sepanjang tidak mengubah maksimum

saldo kredit

3. Penataan kembali

(Restrukturisasi)

a. Penurunan suku bunga kredit;

b. Pengurangan tunggakan bunga

kredit;


commit to user

64

c. Pengambilalihan agunan/asset

debitur;

d. Jaminan kredit dibeli oleh bank;

dan

e. Debitur menjual sendiri barang

jaminan.

Tabel 1. Penyelamatan Kredit Bermasalah (Kredit Kurang Lancar,

Kredit Diragukan dan Kredit Macet) di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar


commit to user

65

Bagan 3. Restrukturisasi Kredit di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar

Kredit Bermasalah

Penjadwalan Kembali

(Rescheduling)

Penataan Kembali

(Restructuring)

Persyaratan Kembali

(Reconditioning)

Berhasil Gagal

Kualitas Kredit Membaik

- Bank Bertambah Sehat - Debitur Tambah Maju - Sektor Riil Berkembang

Hapus Buku

Penyelesaian Kredit

Litigasi Non-Litigasi


commit to user

66

a. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan jalur non-litigasi dapat

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Pengambilalihan Agunan Debitur

Penyelesaian kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar yang merupakan bank Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai mekanisme korporasi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 dapat

dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan milik debitur oleh

bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau penyerahan agunan

oleh debitur kepada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau

yang disebut dengan asset-settlement. Cara ini sudah diatur dalam


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank Umum, sehingga bank Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) tidak perlu ragu-ragu dalam menerapkannya. Pola

penyelesaian kredit semacam ini kebanyakan hanya diberikan kepada

debitur besar.

Penyelesaian kredit macet dengan pola asset-settlement

dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan. Pasal 12A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa, Bank Umum dapat

membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan

maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela

oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar

lelang dari pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di


commit to user

67

luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang

dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Pola asset-settlement juga diatur dalam Pasal 1 angka 15

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank Umum yang menyatakan bahwa, “agunan yang

diambil alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang

diperoleh bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan

berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau

berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan

dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Pasal

39 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum menyatakan bahwa, agunan

yang diambil alih yang telah dilakukan upaya penyelesaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas

sebagai berikut :

a) Lancar, apabila agunan yang diambil alih dimiliki sampai dengan 1

(satu) tahun:

b) Kurang lancer, apabila agunan yang diambil alih dimiliki lebih dari

1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;

c) Diragukan, apabila agunan yang diambil alih dimiliki lebih dari 3

(tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun: dan

d) Macet, apabila agunan yang diambil alih dimiliki lebih 5 (lima)

tahun.

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Penyelesaian sengketa bisnis, termasuk penyelesaian kredit

macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu di luar


commit to user

68

Pengadilan, yang lebih dikenal dengan istilah Alternative Dispute

Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Penyelesaian ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian dengan jalur non-litigasi ini dipilih karena proses

peradilan di Indonesia dianggap kurang efisien dan efektif, karena

sangat lama, biayanya mahal, prosedurnya berbelit-belit, tidak ada

jaminan kerahasiaannya, putusannya bersifat menang-kalah, dapat

merusak hubungan para pihak, hasil putusannya sulit dieksekusi,

cenderung lebih berpihak kepada elite penguasa dan pemodal besar,

dan masih banyaknya mafia peradilan.

Penyelesaian sengketa dalam hal kredit macet, apabila

diselesaikan dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa ini, maka

para pihak dapat memilih sendiri hukumnya, memilih arbiter yang

akan memeriksa perkara dan para pihak dapat menentukan sendiri tata

cara penyelesaian sengketa berdasarkan kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif,

penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Berdasarkan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Mediasi Perbankan, pada

bagian penjelasan umum, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah

dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi,

arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif, maupun melalui jalur peradilan.


mengupayakan terlebih dahulu di dalam menyelesaikan kredit macet


commit to user

69

menggunakan jalur di luar peradilan, karena dinilai langkah yang

ditempuh ini dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat

melalui penyelenggaraan mediasi perbankan, agar hak-hak mereka

sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik. Macam-

macam bentuk alternatif penyelesaian sengketa di PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar sebagai berikut :

a) Negosiasi

Negosiasi ini berarti perundingan, dan orang yang mengadakan

perundingan disebut negosiator. Negosiasi diartikan sebagai upaya

penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan

tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang

lebih harmonis dan kreatif. Para pihak disini berhadapan langsung

secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka

hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka (Joni Emirzon,

2001: 39).

b) Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak

dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral,

dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak,

tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak

dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk

tercapainya mufakat. Proses mediasi adalah proses dimana pihak

luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan

pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh

kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Penyelesaian sengketa

melalui mediasi tidak ada unsure paksaan antara para pihak dan

mediator, karena para pihak secara sukarela meminta kepada

mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang

mereka hadapi (Joni Emirzon, 2001: 70).


commit to user

70

c) Konsiliasi

Konsiliasi berarti perdamaian, sedangkan pihak ketiga yang

mengupayakan perdamaian disebut konsiliator. Konsiliasi memiliki

kesamaan dengan mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga untuk

menyelesaikan sengketa secara damai. Perbedaannya terletak pada

istilahnya, yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi.

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan

menyerahkannya suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk

menguraikan/menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah

mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai

suatu kesepakatan, serta membuat usulan-usulan untuk suatu

penyelesaian, namun keputusannya tidak mengikat (Huala Adolf,

2005: 204).

d) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan yang

diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian/

kontrak yang mereka adakan sebelumnya atau seseudah terjadi

sengketa. Pihak yang menengahi sengketa ini disebut arbiter, yang

bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara

arbitrase. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh

para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan

persengketaan yang terjadi diantara mereka. Pemilihan arbiter

seyogyanya didasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam

bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral (Rachmadi

Usman, 2003: 107-110).

3) Penjualan Agunan via Parate Eksekusi (Tanpa Penetapan Pengadilan)

Penyelesaian kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar juga dilakukan melalui penjualan


commit to user

71

via parate eksekusi (tanpa penetapan pengadilan). Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan

bahwa, apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas

“kekuasaan sendiri” melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan

sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan

yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan pertama dalam hal

terdapat lebih dari satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut

didasarkan pada “janji” yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan

bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak

untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa

memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan

selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu

lebih dahulu dari kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap

menjadi hak pemberi tanggungan.

Pelaksanaan eksekusi pada hak tanggungan secara mudah dan

pasti merupakan salah satu prinsip dari hak tanggungan yang

dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang

Berkaitan dengan Tanah, dimana eksekusi hak tanggungan memuat 3

(tiga) cara, yaitu yang pertama adalah hak pemegang hak tanggungan

pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (parate executie),

kemudian yang kedua adalah titel eksekutorial yang terdapat dalam

sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat

(2) Undang-Undang Hak Tanggungan dan yang ketiga adalah eksekusi

melalui penjualan obyek hak tanggungan di bawah tangan atas


commit to user

72

kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan (Pasal 20 Ayat

(2) Undang-Undang Hak Tanggungan) (Herowati Poesoko, 2007: 19).

4) Penjualan Agunan di Bawah Tangan

Penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan oleh Bank

Rakyat Indonesia ini diatur Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan bahwa atas

kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek

hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan

demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan

semua pihak. Penjualan di bawah tangan dilakukan tanpa melalui proses

pelelangan umum.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4


yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan bahwa pelaksanaan

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan

setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis

oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-

pihakyang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2

(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau

media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan

keberatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penjualan

agunan di bawah tangan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu harus

diperjanjikan terlebih dahulu, bertujuan untuk mendapatkan harga jual

tertinggi. Penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang

waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis kepada

para pihak, harus diumumkan terlebih dahulu melalui sedikitnya di 2

(dua) surat kabar setempat atau media cetak lainnya, dan tidak ada


commit to user

73

pihak yang menyatakan berkeberatan. Penjualan agunan di bawah

tangan juga diatur dalam KMK 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan

Piutang Negara, Bab XIX, Pasal 273 sampai dengan Pasal 285, yang

khusus mengatur tentang penjualan tidak melalui lelang (Iswi Hariyani,

2010: 277).

5) Penjualan Agunan secara Sukarela

Penjualan agunan secara sukarela tidak mensyaratkan adanya

keharusan untuk memasang pengumuman di 2 (dua) surat kabar atau

media massa setempat, serta tidak mensyaratkan adanya perjanjian

tertulis, tetapi cukup atas dasar kepercayaan antara kreditur, yaitu pihak

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar itu

sendiri dengan debitur, tujuannya adalah untuk mendapatkan harga jual

tertinggi. Penjualan agunan secara sukarela hanya didasarkan

kesepakatan tidak tertulis antara bank dan debitur atas dasar itikad baik.

Cara ini tidak akan merugikan bank, karena sertifikat agunan tetap

berada di tangan bank. Debitur juga diuntungkan karena dapat menjual

agunannya secara leluasa, sehingga mendapat harga jual yang optimal,

jika debitur berhasil mendapatkan pembeli, maka debitur langsung

menghubungi bank dan notaris guna keperluan penyelesaian transaksi

jual beli agunan harus dilakukan di hadapan notaris dan pihak bank,

karena di dalam transaksi tersebut diperlukan adanya pembuatan akta

jual beli agunan, penyerahan agunan dari bank kepada debitur dan

pembeli, dan penghapusan pengikatan jaminan via kantor Badan

Pertanahan Nasional (BPN) setempat.


commit to user

74

Berdasarkan analisis di atas, penulis memaparkan penyelesaian

kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi dalam bentuk tabel di

bawah ini :

No. Penyelesaian Non-Litigasi Dasar Hukum

1. Pengambilalihan Agunan

Debitur

- Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan (Pasal 12

A dan Penjelasannya);

- Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva

Bank Umum (Pasal 1 angka

15, Penjelasan Pasal 70 Ayat

(3), Pasal tentang Agunan

yang Diambil Alih (AYDA)).

2. Alternatif Penyelesaian

Sengketa (Negosiasi,

Mediasi, Konsiliasi,

Arbitrase)

- Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa;

- Peraturan Bank Indonesia


Mediasi Perbankan; dan

- Konvensi dalam Dunia Bisnis.

3. Penjualan Agunan via

Parate Eksekusi (Tanpa

Pasal 6 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1996 tentang Hak


commit to user

75

Penetapan Pengadilan) Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang

Berkaitan dengan Tanah.

4. Penjualan Agunan di

Bawah Tangan

Pasal 20 Undang-Undang


Hak Tanggungan Atas Tanah



5. Penjualan Agunan secara

Sukarela

Kesepakatan antara Bank dan

Debitur atas dasar itikad baik.

Tabel 2. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non-Litigasi di PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jalur Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar selain melalui jalur non-litigasi, juga

dapat melalui jalur litigasi, yaitu dilakukan dengan cara :

1) Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan


dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara memohon fiat

atau penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan

eksekusi terhadap agunan yang telah diikat sempurna dengan akta

notariil berupa sertifikat hak tanggungan. Eksekusi sertifikat hak

tanggungan dapat ditempuh melalui mekanisme parate eksekusi (tanpa

fiat Ketua Pengadilan Negeri) atau lewat fiat Ketua Pengadilan Negeri.

Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-


commit to user

76

Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Demi keamanan pihak bank itu

sendiri, dalam melakukan eksekusi sertifikat hak tanggungan terlebih

dahulu meminta fiat atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Penjelasan Umum angka 10 dari Undang-Undang Nomor 4


Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyatakan untuk memudahkan

dan menyederhanakan pelaksanaan ketentuan undang-undang ini bagi

kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, kepada Ketua Pengadilan

Negeri diberikan kewenangan tertentu, yaitu penetapan memberikan

kuasa kepada kreditur untuk mengelola obyek hak tanggungan,

penetapan hal-hal yang diberkaitan dengan permohonan pembersihan

obyek hak tanggungan, dan pencoretan hak tanggungan. Kredit yang

diberikan dengan jaminan hak tanggungan, membuat pihak PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar itu sendiri akan

cepat memperoleh uangnya kembali, karena bank cukup dengan

membawa sertifikat hak tanggungan yang telah memakai irah-irah

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, langsung

dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan

Negeri di wilayah di mana tanah/jaminan itu terletak (I Made

Soewandi, 2005: 52).

Menjalankan putusan hakim diatur dalam Pasal 195 sampai

dengan Pasal 244 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Herziene

Inlandsch Reglement (HIR) ini berlaku bagi daerah Jawa dan Madura,

sedangkan dalam dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 258

Rechtreglement Buitengewesten (RBG) berlaku bagi daerah luar Jawa

dan Madura. Pasal-pasal di atas tidak hanya memuat mengenai

menjalankan putusan hakim saja, tetapi juga berisi tentang upaya-

upaya paksa dalam eksekusi, yaitu sandera, sita eksekusi, upaya

perlawanan (verzet), akta grosse hipotik, dan surat utang. Menyangkut

tugas dan fungsi Pengadilan Negeri yang pokok, yaitu menerima,


commit to user

77

memeriksa, mengadili dan memutus perkara, baik perkara pidana

maupun perdata dan juga dalam kegiatan administrasinya, dalam hal

ini Pengadilan Negeri Karanganyar dalam rangka pelaksanaan putusan

pengadilan secara khusus menyangkut perkara perdata diatur dalam

Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan pelaksanaan pengadilan

dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru Sita dipimpin

oleh Ketua Pengadilan.

Peran Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi hak

tanggungan, pada dasarnya titik fokusnya ada dalam tangan Ketua

Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/Pasal

258 RBG, yaitu kewenangan untuk menetapkan sita eksekusi atas

tanah-tanah yang dijamin dengan hak tanggungan di wilayah hukum

dimana debitur tinggal, misalnya Pengadilan Negeri Karanganyar,

maka kewenangan menetapkan berada di Ketua Pengadilan Negeri

Karanganyar. Ketua Pengadilan Negeri memiliki tugas dan

kewenangan dalam rangka pelaksanaan eksekusi hak tanggungan

dengan pertolongan hakim, hal ini secara tegas termuat dalam tugas

dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang tercantum dalam Buku

I Mahkamah Agung pada butir ke-6 yang menyebutkan,

memerintahkan kepada Juru Sita untuk melakukan pemanggilan, agar

terhadap termohon eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning)

untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan tetap, putusan serta

merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainya dalam hal ini

adalah eksekusi lainnya, yang termasuk pelaksanaan eksekusi lainnya

dalam hal ini adalah eksekusi hak tanggungan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

menyebutkan bahwa, apabila debitur cidera janji, pemegang hak

tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak


commit to user

78

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Eksekusi ini cenderung lebih mudah dari pada pertolongan hakim

berdasarkan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBG, karena tidak memerlukan

adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan

penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum. Kreditur

pemegang hak tanggungan dapat langsung mengajukan penjualan

obyek hak tanggungan yang bersangkutan.

Peran Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan

eksekusi hak tanggungan dengan pertolongan hakim diawali dengan

pihak kreditur dalam hal ini bank mengajukan permohonan somasi

lewat Pengadilan Negeri Karanganyar, agar debitur diberikan teguran

supaya dalam waktu 8 (delapan) hari harus segera menyelesaikan

pembayaran utangnya. Permohonan tersebut diatas dilampiri dengan

sertifikat hak tanggungan, sertifikat tanah, Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT), perjanjian kredit, serta Kartu Tanda Penduduk

(KTP) dari debitur yang biasanya dilampirkan oleh debitur pada saat

pemenuhan syarat ketika pinjam ke bank, sebagai bukti tempat tinggal

debitur untuk pemanggilan.

2) Pelelangan Agunan via Lelang Eksekusi (Lelang via Penetapan

Pengadilan)

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar melalui

jalur litigasi, yaitu dengan pelelangan agunan via lelang eksekusi,

apabila dalam hal ini debitur memang terbukti tidak kooperatif, tidak

memiliki itikad baik, dan tidak ingin melanjutkan usahanya. Lelang

eksekusi ini merupakan lelang yang harus didasari putusan/penetapan

Pengadilan. Pelelangan agunan harus dilakukan melalui pelangan

umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-


commit to user

79


Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan

apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak pemegang hak

tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4


Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan titel eksekutorial yang

terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 Ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui

pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak

tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang

Berkaitan dengan Tanah, menyatakan ketentuan ayat ini merupakan

perwujudan dari kemudahan yang disediakan oleh undang-undang ini

bagi para kreditur pemegang hak tanggungan dalam hal ini harus

dilakukan eksekusi. Berdasarkan prinsipnya setiap eksekusi harus

dilaksanakan dengan melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini

diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi untuk objek hak

tanggungan. Kreditur berhak mengambil pelunasan piutang yang

dijamin dari hasil penjualan objek hak tanggungan, dalam hal hasil

penjualan itu lebih besar daripada piutang tersebut yang setinggi-

tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi hak pemberi hak

tanggungan.

Penetapan harga limit sebelum pelaksanaan lelang diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang. Harga limit (reserve price) menurut Pasal 1 angka

20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah harga minimal barang lelang yang


commit to user

80

ditetapkan oleh penjual/pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu

pelelangan. Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40

Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa,

pada setiap pelaksanaan lelang, penjual wajib menetapkan harga limit

berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan,

kecuali pada pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela barang

bergerak, penjual/pemilik barang dapat tidak mensyaratkan adanya

harga limit.


yang merupakan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam

memilih cara penyelesaian litigasi harus benar-benar

mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi waktu/biaya,

jangan sampai cara litigasi yang dipilih justru menjadi tidak efektif,

karena hasil putusannya sulit dieksekusi, serta tidak efisien, karena

proses litigasinya berjalan lama, mahal, dan berbelit-belit.

Penyelesaian cara ini, merupakan cara terakhir yang dipilih oleh pihak

bank selaku kreditur di sini, apabila langkah-langkah penyelesaian

alternatif di luar proses Pengadilan (non-litigasi) gagal/tidak berhasil

dilakukan.

Ketua Pengadilan Negeri dalam hal ini mengeluarkan

penetapan somasi untuk memanggil debitur guna diberi teguran dan

jika debitur hadir maka dibuatkan berita acara pemberian teguran,

apabila tidak hadir maka debitur dipanggil lagi sampai 2x (dua kali)

panggilan dengan tetap dibuatkan berita acara panggilannya, jika tidak

hadir, teguran pertama dan kedua adalah selama 1 (satu) minggu.

Kreditur mengajukan permohonan aanmaning dan mengajukan

permohonan sita eksekusi atas obyek yang dijadikan jaminan pada

Ketua Pengadilan Negeri, dimana permohonan aanmaning ini untuk

memberikan peringatan kepada debitur agar dalam tenggang waktu 8

(delapan) hari harus memenuhi kewajiban membayar tagihan


commit to user

81

utangnya, ditambah dengan bunga dan denda, kemudian jika debitur

tidak melaksanakan maka dilaksanakan sita eksekusi dan dibuatkan

Berita Acara Sita Eksekusi dengan dibuat pula pemberitahuan

pemblokiran kepada Kantor Pertanahan supaya obyek yang disita

eksekusi supaya obyek yang disita tidak dipindahtangankan.

Kreditur selanjutnya mengajukan permohonan lelang eksekusi

atau penjualan dimuka umum kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

dilampiri dengan perincian utang terakhir debitur terhiitung sejak

tunggakan sampai diajukan eksekusi lelang. Ketua Pengadilan Negeri

kemudian mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi yang isinya

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau digantikan

wakilnya dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dengan meminta

bantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) setempat dalam hal ini untuk melakukan penjualan dimuka

umum atas barang jaminan tersebut dan membuat berita acaranya

untuk disampaikan pada Kantor Pertanahan dimana obyek eksekusi

berada. prosedur pelaksanaan lelangnya diawali dengan Panitera

Pengadilan Negeri membuat surat permintaan bantuan pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat untuk

melakukan penjualan dimuka umum dengan dilampiri syarat-syarat

yaitu, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, perjanjian

kredit, sertifikat hak tanggungan, sertifikat tanah, Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT), Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur agar tidak

salah panggilan, penetapan dan berita acara somasi serta relaas

panggilan, penetapan dan berita aanmaning, serta relaas panggilan,

dan penetapan dan berita acara sita eksekusi.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

menjawab surat Panitera Pengadilan Negeri tersebut diatas yang isinya

antara lain, jadwal maupun tempat pelaksanaan lelang. Panitera

mengumumkan jadwal tersebut disurat kabar harian sebanyak 2x (dua


commit to user

82

kali) terbit setengah bulan mengenai pelaksanaan dan syarat-syarat

lelang, serta letak obyek dan harga limitnya. Selang waktu dimuatnya

pengumuman disurat kabar antara pengumuman pertama dan kedua

adalah satu minggu, apabila obyek hak tanggungan berada satu

wilayah dengan pemilik obyek atau debitur, maka dimuatnya di harian

lokal.

Panitera memberikan kepada pemohon dan termohon lelang

tentang jadwal tersebut, sampai pada pelaksanaan lelang Kantor

Lelang yang membuat peraturan teknis peraturan lelang. Panitera

selanjutnya menyerahkan berita acara lelang, risalah lelang dan barang

yang dijual pada pemenang lelang sedangkan salinan berita acara

lelang diserahkan pada termohon eksekusi dan pemohon eksekusi,

serta kantor pertanahan. Kantor Lelang menerima uang hasil penjualan

dari pemenang lelang kemudian Kantor Lelang menyerahkan pada

Panitera dan oleh Panitera diserahkan pada pemohon lelang (kreditur),

apabila ada kelebihan sisanya diberikan kepada debitur.

Segala biaya yang menyangkut permohonan lelang tersebut di

atas menjadi tanggungan pemohon lelang (kreditur), Pengadilan

Negeri bertindak semata-mata dari keaktifan kreditur dalam

mengajukan permohonannya. Pelaksanaan lelang eksekusi hak

tanggungan dapat dilakukan apabila barang yang dilelang tersebut,

benar-benar harus sudah dilepaskan dari kekuasaan debitur. Hal ini

untuk menghindari adanya permasalahan yang mungkin dapat terjadi

di kemudian hari dengan pihak ketiga atau pembeli .


commit to user

83

Berdasarkan analisis di atas, penulis memaparkan penyelesaian

kredit bermasalah melalui jalur litigasi dalam bentuk tabel di bawah

ini:

No. Penyelesaian secara

Litigasi

Dasar Hukum

1. Eksekusi Sertifikat Hak

Tanggungan

Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah



2. Pelelangan Agunan via

Lelang Eksekusi (Lelang via

Penetapan Pengadilan)

- Pasal 20 Undang-Undang


Hak Tanggungan Atas Tanah


Berkaitan dengan Tanah;

- Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 40 Tahun 2006

tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang;

- Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 305 Tahun

2002 tentang Pejabat Lelang;

dan

- Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 306 Tahun

2002 tentang Balai Lelang.

Tabel 3. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Litigasi di PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar


commit to user

84

Bagan 4. Penyelesaian Kredit Macet di PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki risiko

tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam

memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat

diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup

KREDIT BERMASALAH

PENYELAMATAN KREDIT (Rescheduling, Reconditioning, dan

Restrukturisasi)

GAGAL

HAPUS BUKU

PENYELESAIAN KREDIT

NON-LITIGASI LITIGASI

1. Pengambilalihan Agunan

Debitur;

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3. Penjualan Agunan via Parate

Eksekusi;

4. Penjualan Agunan di Bawah

Tangan

5. Penjualan Agunan secara

Sukarela; dan

1. Eksekusi Sertifikat Hak

Tanggungan;

2. Pelelangan Agunan via Lelang

Eksekusi (melalui Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang /KPKNL).


commit to user

85

membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank

seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial,

bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu

dilunasi debitur. Berdasarkan tingkat risiko, kredit dalam pengawasan

khusus dibedakan menjadi kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian

khusus (special mention) dan kredit bermasalah dengan kolektibilitas

kurang lancar, diragukan dan macet (non-performing loans).

Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah

performing loans yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak

diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur

untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, kredit-kredit

jenis ini harus dimasukkan dalam kolektibilitas dalam perhatian khusus

sesuai ketentuan yang berlaku, dan memerlukan perhatian khusus

pihak manajemen untuk segera menetapkan tindakan perbaikan agar

tidak menjadi non-performing loans. Upaya penyelamatan dan/atau

penyelesaian kredit bermasalah tersebut di atas yang berwenang

menyelesaikannya adalah Account Officer.

Deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara

sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini”, yaitu

berupa daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat

menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah,

karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan berjalannya waktu,

kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi

kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit

diragukan, atau bahkan kredit macet. Pendekatan praktis yang

dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar dalam melakukan pengelolaan kredit bermasalah adalah

dengan secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit bermasalah,

sehingga makin banyak peluang alternatif koreksi bagi PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam mencegah


commit to user

86

timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian kredit yang akan

mempengaruhi kualitas dari aktiva produktif. Berdasarkan hasil

penelitian yang penulis lakukan, meskipun pihak PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar telah melaksanakan

prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang sehat dan telah melakukan

tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian kredit.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan Hak

Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Cabang Karanganyar membawa implikasi positif, yaitu dengan

adanya pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar terkait

dalam pelaksanaan restrukturisasi harus mengikuti seluruh ketentuan

mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu

ada pengulangan restrukturisasi kembali untuk satu hutang dari debitur

yang sama. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pihak

bank perlu ditingkatkan kembali dengan tidak mengesampingkan

prinsip kehati-hatian. Hal tersebut memungkinkan untuk dapat

mengurangi dan menekan angka terjadinya kasus yang sama terkait

dengan adanya kredit bermasalah.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dikaji dengan Undang-

Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan

a. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pemberian kredit oleh suatu bank haruslah dilakukan dengan

berpegangan pada suatu prinsip, yaitu dengan prinsip kepercayaan dan

prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan dari kreditur akan


commit to user

87

bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaigus kepercayaan oleh kreditur

bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya, untuk bisa memenuhi

unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur

memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap

pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip

kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (prudent) merupakan salah satu

konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit,

sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan

perbankan, untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian

kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu

sendiri (internal) maupun oleh pihak luar (external) oleh pihak Bank

Sentral.

Tujuan penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi tentang

perbankan diperketat, sehingga akhirnya dunia perbankan merupakan

salah satu bidang yang sangat heavily regulated, demikian juga dengan

keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit

sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-

hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan aka dibayar

kembali oleh pihak debitur.

Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pihak bank, menurut

saya sudah berdasarkan pada peraturan hukum yang ada, yaitu sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar itu sendiri sudah

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan yang

diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan. Pihak bank juga berpedoman pada Pasal 6 huruf k

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang

memberikan landasan hukum yang memungkinkan bank untuk membeli


commit to user

88

agunan melalui pelelangan agunan semua atau sebagian, apabila debitur

tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Fungsi Pasal 6 huruf k

tersebut, sebagai salah satu sarana hukum dalam penyelesaian kredit macet

perbankan. Prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu pembelian

agunan melaui pelelangan oleh bank sebagai kreditu dilakukan dalam hal

debitur cidera janji, agunan yang dibeli harus segera dijual kembali agar

memperoleh dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank, dan agunan yang

dibeli tidak menjadi asset bank.

Berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang Perbankan mengatur bahwa, bank umum dapat membeli sebagian

atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan

berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau

berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam

hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan

ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, dan

dalam rangka penjabaran atas ketentuan mengenai asas, fungsi, dan tujuan

perbankan pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tuntutan

perkembangan pembangunan nasional, sepanjang tidak bertentangan

dengan program moneter Bank Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar, dalam

menyelesaikan kredit bermasalah terkait pelelangan jaminan milik debitur

juga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Hak Tanggungan sebagai jaminan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta


commit to user

89

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, mempunyai sifat-sifat

sebagai berikut :

16) Hak Tanggungan Memberikan Kedudukan Hak yang Diutamakan

Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan

Mencermati pengertian Hak Tanggungan yang terdapat pada

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah., dapat disimpulkan bahwa, Hak Tanggungan

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu

terhadap kreditur-kreditur lain. Menelaah dengan saksama terhadap

kalimat “kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu

kepada kreditur lain”, hal ini tidak dijumpai dalam ketentuan Pasal 1

maupun penjelasannya, namun kalimat tersebut dapat diketemukan

dalam penjelasan umum Undang- Undang Hukum Hak Tanggungan

dinyatakan bahwa, jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak

tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang

dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada keditur-

kreditur lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu

tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut

ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)

ditemukan pengertian mengenai kalimat “kedudukan yang

diutamakan tertentu terhadap kreditur lain”, dalam Pasal 20 Ayat (1)


Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,

ketentuan yang berbunyi bahwa, apabila debitur cidera janji, maka

berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual

obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau


commit to user

90

titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), obyek hak

tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang

ditemukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu daripada

kreditur-kreditur lainnya.

17) Hak Tanggungan Tidak Dapat Dibagi-bagi

Hak tanggungan memiliki sifat yang tidak dapat dibagi-bagi,

hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4


Benda yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan bahwa, hak

tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali jika

diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

yang Berkaitan dengan Tanah, apabila hak tanggungan dibebankan

pada beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan, bahwa

pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran

yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang

merupakan bagian dari obyek hak tanggungan, yang akan

dibebankan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak

tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk

menjamin sisa utang yang belum dilunasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4


Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dalam penjelasannya

dinyatakan bahwa, yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dibagi-

bagi dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan membebani


commit to user

91

secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya.

Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti

terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak

tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Ketentuan ini

merupakan pengecualian dari asas yang ditetapkan pada Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Kebutuhan perkembangan dunia perkreditan ditampung antara lain

untuk mengakomodasi keperluan pendanaan pembangunan kompleks

perumahan yang semula menggunakan kredit untuk pembangunan

seluruh kompleks kemudian akan dijual kepada pemakai satu per

satu, sedangkan untuk pembayarannya pemakai akhir ini juga

menggunakan kredit dengan jaminan rumah yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan ayat ini, apabila hak tanggungan itu dibebankan

pada beberapa hak atas tanah yang terdiri dari beberapa bagian yang

masing-masing merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan

dapat dinilai secara tersendiri, asas tidak dapat dibagi-bagi ini dapat

disimpangi asal hal itu diperjanjikan secara tegas dalam Akta

Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

18) Hak Tanggungan Hanya Dapat Dibebankan pada Hak Atas Tanah

yang Telah Ada

Secara yuridis formal asas yang menyatakan bahwa hak

tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah ada diatur

dalam Pasal 8 Ayat (2) tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. dinyatakan bahwa,

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak

tanggungan harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat

pendaftaran hak tanggungan. Hak tanggungan hanya dapat

dibebankan pada hak atas tanah yang telah dimiliki oleh pemegang

hak tanggungan, oleh karena itu, hak atas tanah yang baru akan


commit to user

92

dipunyai oleh seseorang di kemudian hari tidak dapat dijaminkan

dengan hak tanggungan bagi pelunasan suatu utang. Begitu juga

tidaklah mungkin untuk membebankan hak tanggungan pada suatu

hak atas tanah yang baru akan ada di kemudian hari (ST. Remy

Sjahdeini, 1999: 25).

Asas ini juga merupakan asas yang sebelumnya sudah

dikenal di dalam hipotek. Menurut Pasal 1175 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, hipotek hanya dapat dibebankan atas

benda-benda yang sudah ada. Hipotek atas benda-benda baru akan

ada di kemudian hari adalah batal (ST. Remy Sjahdeini, 1999: 26) .

19) Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Selain Atas Tanahnya juga

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Tersebut

Hak tanggungan pada kenyataannya dapat dibebankan bukan

saja pada tanahnya, tetapi juga segala benda yang mempunyai

keterkaitan dengan tanah tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam

Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak


dengan Tanah, dinyatakan bahwa hak tanggungan dapat juga

dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan

hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu

kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik

pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas

dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang

bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) di atas, dapat

disimpulkan bahwa yang dapat dijadikan jaminan selain benda-benda

yang berkaitan dengan tanah, juga benda-benda yang bukan dimiliki

oleh pemegang hak atas tanah tersebut.


commit to user

93

20) Hak Tanggungan Dapat Dibebankan Juga Atas Benda-Benda yang

Berkaitan dengan Tanah yang Baru akan Ada Dikemudian Hari

Hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang

telah ada, sepanjang hak tanggungan itu dibebankan pula atas benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, ternyata pada Pasal 4 Ayat (4)


Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

memungkinkan hak tanggungan dapat dibebankan pula atas benda-

benda yang berkaitan dengan tanah tersebut, sekalipun benda-benda

tersebut belum ada, tetapi baru akan ada di kemudian hari. Maksud

dari pengertian “yang baru akan ada” ialah benda-benda yang pada

saat Hak Tanggungan dibebani Hak Tanggungan tersebut. Misalnya

karena benda-benda tersebut baru ditanam (untuk tanaman) atau baru

dibangun (untuk bangunan dan hasil karya) kemudian setelah Hak

Tanggungan itu dibebankan atas tanah (hak atas tanah) tersebut.

Sejalan dengan asas yang berlaku di dalam hak tanggungan di

atas, dalam kenyataannya hal tersebut sama dengan ketentuan dalam

Pasal 1165 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap

hipotek meliputi juga segala apa yang menjadi satu dengan benda itu

karena pertumbuhan atau pembangunan, dengan kata lain, tanpa

harus diperjanjikan terlebih dahulu, segala benda yang berkaitan

dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari demi hukum

terbebani pula dengan hipotek.

21) Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian Accessoir

Perjanjian hak tanggungan bukanlah merupakan perjanjian

yang berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti perjanjian yang terjadi

sebelumnya yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk yang

terdapat pada hak tanggungan adalah perjanjian utang-piutang yang


commit to user

94

menimbulkan utang yang dijamin, dengan kata lain, perjanjian hak

tanggungan adalah suatu perjanjian accessoir.

Penegasan terhadap asas accesoir ini, dijelaskan dalam butir

8 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

dengan Tanah. yang menyatakan bahwa, oleh karena Hak

Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikatan atau accessoir pada

suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-

piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya

ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya.

Penegasan yang termuat dalam penjelasan umum butir 8 di

atas, secara tegas diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 18 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dinyatakan bahwa, perjanjian untuk

memberikan hak tanggungan merupakan bagian tak terpisahkan dari

perjanjian utang-piutang yang bersangkutan, sedangkan Pasal 18

Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa hak tanggungan hapus karena

hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan.

22) Hak Tanggungan Dapat Dijadikan Jaminan untuk Utang yang Baru

Akan Ada

Salah satu keistimewaan dari Hak Tanggungan adalah

diperbolehkannya menjaminkan utang yang akan ada. Hal ini sesuai

ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda

yang Berkaitan dengan Tanah, yang menyatakan bahwa, utang yang

dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan dapat berupa utang

yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu

atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan


commit to user

95

diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau

perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang

bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang


Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dapat dijadikannya hak

tanggungan untuk menjamin utang yang baru akan ada di kemudian

hari adalah untuk menampung kebutuhan dunia perbankan berkenaan

dengan timbulnya utang dari nasabah bank, sebagai akibat

dilakukannya pencairan atas suatu garansi bank, untuk menampung

timbulnya utang sebagai akibat pembebanan bunga atas pinjaman

pokok dan pembebanan ongkos-ongkos lain yang jumlahnya baru

dapat ditentukan kemudian (ST. Remy Sjahdeini, 1999: 31).

Berdasarkan Pasal 1176 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dinyatakan bahwa, suatu hipotek hanyalah sah, sekadar

jumlah utang untuk mana telah diberikan, adalah tentu dan

ditetapkan di dalam kata, jika utang bersyarat ataupun jumlahnya

tidak tertentu maka pemberian hipotek senantiasa adalah sah sampai

jumlah harga-taksiran, yang para pihak diwajibkan menerangkannya

di dalam aktanya. Beranjak dari ketentuan Pasal 1176 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata di atas, maka penegasan dapat dilihat dalam

Putusan H.R. 30 Januari 1953 N.J. 1953, 578 yang membenarkan

bahwa hipotek boleh diberikan untuk menjamin utang yang pada saat

hipotek itu dipasang, belum seluruhnya diserahkan oleh kreditur

kepada debitur atau digunakan oleh kreditur kepada debitur atau

digunakan debitur (Mariam Darus Badruszaman, 1991:61).

23) Hak Tanggungan Dapat Menjamin Lebih dari Satu Utang

Kelebihan dari hak tanggungan adalah berlakunya asas

bahwa hak tanggungan dapat menjamin lebih dari satu utang. Hal ini


commit to user

96

sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) tentang Hak Tanggungan


dinyatakan bahwa, hak tanggungan dapat diberikan untuk suatu

utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang

atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan hukum.

Berdasrakan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) di atas, maka dalam

penjelasan Pasal 3 Ayat (2) dinyatakan bahwa, sering kali terjadi

debitur berutang kepada lebih dari satu kreditur masing-masing

didasarkan pada perjanjian utang-piutang yang berlainan, misalnya

kreditur adalah suatu bank dan suatu badan afiliasi bank yang

bersangkutan. Piutang pada kreditur tersebut dijamin dengan suatu

hak tanggungan kepada semua kreditur dengan satu akta pemberian

hak tanggungan. Hak tanggungan tersebut dibebankan atas tanah

yang sama. Hubungan para kreditur satu dengan yang lain, diatur

oleh mereka sendiri, sedangkan dalam hubungannya dengan debitur

dan pemberi hak tanggungan kalau bukan debitur sendiri yang

memberinya, misalnya mengenai siapa yang akan menghadap

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemberian hak

tanggungan yang diperjanjikan dan siapa yang akan menerima dan

menyimpan sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan.

Berlakunya asas ini, maka perjanjian dengan hanya berupa

satu hak tanggungan bagi beberapa kreditur berdasarkan beberapa

perjanjian kredit bilateral antara debitur yang sama dengan masing-

masing kreditur itu, hanyalah mungkin dilakukan apabila

sebelumnya (sebelum kredit diberikan oleh kreditur-kreditur itu)

telah disepakati oleh semua kreditur. Kesemua kreditur bersama-

sama harus bersepakat bahwa terhadap kredit yang akan diberikan

oleh masing-masing kreditur (bank) kepada satu debitur yang sama

itu, jaminannya adalah berupa satu hak tanggungan saja bagi meraka

bersama-sama kredit dari kesemua kreditur diberikan secara


commit to user

97

serentak, apabila tidak demikian, para kreditur itu akan menjadi

pemegang hak tanggungan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Masing-masing kreditur pasti akan saling mendahului untuk

memperoleh hak yang diutamakan terhadap kreditur yang lain (ST.

Remy Sjahdeini, 1999: 37).

24) Hak Tanggungan Mengikuti Obyeknya dalam Tangan Siapapun

Obyek Hak Tanggungan itu Berada

Asas hak tanggungan memiliki berbagai kelebihan karena

undang-undang memberikan prioritas terhadap pemegang hak

tanggungan dibandingkan dengan pemegang hak-hak lainnya. Salah

satu asas selain asas yang telah diuraikan di atas, adalah asas hak

tanggungan mengikuti obyek di manapun obyek itu berada Hal ini

sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996


Berkaitan dengan Tanah dinyatakan, bahwa hak tanggungan tetap

mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada,

maksudnya adalah hak tanggungan tidak akan berakhir sekalipun

obyek hak tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh sebab apa

pun juga. Berdasarkan asas ini, pemegang hak tanggungan akan

selalu dapat melaksanakan haknya dalam tangan siapa pun benda itu

berpindah. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996


Berkaitan dengan Tanah, ini merupakan materialisasi dari asas yang

disebut droit de suite atau zaakgevolg. Asas ini juga diambil dari

hipotek yang diatur dalam Pasal 1163 Ayat (2) dan Pasal 1198 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Mariam Daruz Badrulzaman, bahwa asas ini seperti

halnya dalam Hipotek, memberikan hak kebendaan (zakelijkrecht).

Hak Kebendaan dibedakan dengan hak perorangan (personlijkrecht).


commit to user

98

Hak kebendaan adalah hak mutlak. Artinya, hak ini dapat

dipertahankan terhadap siapa pun. Pemegang hak tersebut berhak

untuk menuntut siapa pun juga yang mengganggu haknya itu. Dilihat

secara pasif setiap orang wajib menghormati hak itu, sedangkan hak

perorangan adalah relatif, artinya hak ini hanya dapat dipertahankan

terhadap debitur tertentu saja. Hak tersebut hanya dapat

dipertahankan terhadap debitur itu saja, secara pasif dapat dikatakan,

bahwa seseorang tertentu wajib melakukan prestasi terhadap pemilik

dari hak itu (Mariam Darus Badruszaman, 1991: 16-18).

25) Di atas Hak Tanggungan Tidak Dapat Diletakkan Sita oleh Peradilan

Alasan kehadiran asas hak tanggungan tidak dapat diletakkan

sita oleh peradilan merupakan respon terhadap seringnya peradilan

meletakkan sita terhadap hak atas tanah yang di atasnya diletakkan

hipotek, karena tujuan dari (diperkenankannya) hak jaminan pada

umumnya dan khususnya hak tanggungan itu sendiri. Tujuan dari

hak tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi

kreditur yang menjadi pemegang hak tanggungan itu untuk

didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Bila terhadap hak

tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti

pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang

diutamakan dan kreditur pemegang hak tanggungan.

26) Hak Tanggungan Hanya Dapat Dibebankan atas Tanah Tertentu

Asas yang berlaku. terhadap Hak Tanggungan yang hanya

dapat dibebankan hanya atas tanah tertentu, diilhami oleh asas yang

juga berlaku di dalam hipotek, yaitu yang diatur Pasal 1174 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu asas ini diatur dalam

Pasal 8 dan Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996


Berkaitan dengan Tanah. Pasal 8 dinyatakan bahwa, pemberi hak


commit to user

99

tanggungan adalah orang-perseorangan atau badan hukum yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum

terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan dan kewenangan

untuk meletakkan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan,

harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak

tanggungan dilakukan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 di atas, maka dalam

penjelasan Pasal 8 Ayat (2) dinyatakan bahwa, karena lahirnya hak

tanggungan adalah pada saat didaftarnya hak tanggungan tersebut,

maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap

obyek hak tanggungan diharuskan ada pada pemberi hak tanggungan

pada saat pembuatan buku-tanah hak tanggungan, untuk itu harus

dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarnya

hak tanggungan yang bersangkutan. Berkaitan dengan ketentuan

Pasal 8 di atas, selanjutnya ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf e



menyatakan bahwa, di dalam akta pemberian hak tanggungan wajib

dicantumkan uraian jelas mengenai obyek hak tanggungan, tidaklah

mungkin untuk memberikan uraian yang jelas sebagaimana yang

dimaksud itu apabila obyek hak tanggungan belum ada dan belum

diketahui ciri-cirinya.

Kata-kata “uraian yang jelas mengenai obyek hak

tanggungan” dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf e menunjukkan bahwa

obyek hak tanggungan harus secara spesifik dapat ditunjukkan dalam

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan,

walaupun demikian, sepanjang dibebankan atas “benda-benda yang

berkaitan dengan tanah tersebut.” Hak Tanggungan dapat

dibebankan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut,

yang baru akan ada, sepanjang hal itu telah diperjanjikan secara


commit to user

100

tegas, karena belum dapat diketahui apa wujud dari benda-benda

yang berkaitan-dengan tanah itu, juga karena baru akan ada di

kemudian hari, hal itu berarti asas spesialitas tidak berlaku sepanjang

mengenai “benda-benda yang berkaitan dengan tanah.”

27) Hak Tanggungan Wajib Didaftarkan

Hak Tanggungan wajib didaftar, hal ini sesuai ketentuan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak


dengan Tanah. dinyatakan, bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib

didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib

mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang

bersangkutan, yang diperlukan Kantor Pertanahan. Pendaftaran Hak

Tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan

buku tanah hak tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak

atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan, serta menyalin

catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 13 tersebut, maka tidak adil

bagi pihak ketiga untuk terikat dengan pembebanan suatu hak

tanggungan atas suatu obyek hak tanggungan bila pihak ketiga tidak

dimungkinkan untuk mengetahui tentang pembebanan hak

tanggungan itu, hanya dengan cara pencatatan pendaftaran yang

terbuka bagi umum yang memungkinkan pihak ketiga dapat

mengetahui tentang adanya pembebanan hak tanggungan atas suatu

hak atas tanah. Asas publisitas ini juga merupakan pasal hipotek

sebagaimana dalam Pasal 1179 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang dinyatakan, bahwa pembukuan hipotek harus dilakukan

dalam register-register umum yang memang khusus disediakan untuk


commit to user

101

itu, jika pembukuan demikian tidak dilakukan, hipotek yang

bersangkutan tidak mempunyai kekuatan apapun, juga tidak

mempunyai kekuatan terhadap kreditur-kreditur preferen (yang tidak

dijaminkan dengan hipotek).

28) Hak Tanggungan Dapat Diberikan dengan Disertai Janji-Janji

Tertentu

Asas hak tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-

janji tertentu diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang dinyatakan sebagai

berikut, dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dapat

dicantumkan janji-janji antara lain :

a) janji yang membatasi pemberian hak tanggungan untuk

menyewakan obyek hak tanggungan dan/atau menentukan atau

mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di

muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari

pemegang hak tanggungan;

b) janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan

untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek hak

tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari

pemegang hak tanggungan;

c) janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak

tanggungan untuk mengelola obyek hak tanggungan berdasarkan

penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

meliputi letak obyek hak tanggungan apabila debitur sungguh-

sungguh cidera janji;

d) janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak

tanggungan untuk menyelamatkan obyek hak tanggungan, jika


commit to user

102

hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk

mencegah menjadi hapusnya stall dibatalkannya hak yang

menjadi obyek hak tanggungan karena tidak dipenuhi atau

dilanggarnya ketentuan undang-undang, janji bahwa pemegang

hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas

kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera

janji;

e) janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama

bahwa, obyek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak

tanggungan;

f) janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan

haknya atau obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis

lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan;

g) janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh

atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak

tanggungan untukpelunasan piutangnya apabila obyek hak

tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi hak tanggungan

atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;

h) janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh

atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak

tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek hak

tanggungan diasuransikan; dan

i) janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek

hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan.

Janji-janji yang disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-


Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, itu bersifat

fakultatif dan limitatif. Bersifat fakultatif karena janji-janji itu boleh


commit to user

103

dicantumkan atau tidak dicantumkan, baik seluruhnya maupun

sebagiannya, bersifat tidak limitatif karena dapat pula diperjanjikan

janji-janji lain, selain dari janji-janji yang telah disebutkan dalam

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang


dengan Tanah.

29) Obyek Hak Tanggungan Tidak Boleh Diperjanjikan untuk Dimiliki

Sendiri oleh Pemegang Hak Tanggungan apabila Cidera Janji

Asas hak tanggungan yang mencanturnkan tidak boleh

diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh pemegang hak tanggungan

bila cidera janji, sebenarnya beralasan dari asas yang tercantum

dalam Hipotek sesuai ketentuan Pasal 1178 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang janji demikian tersebut disebut vervalbeding.

Pengaturan asas hak tanggungan yang tidak boleh diperjanjikan

untuk dimilik sendiri oleh pemegang hak tanggungan bila cidera

janji diatur Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang


dengan Tanah dinyatakan bahwa, janji yang memberikan

kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki

obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi

hukum.

Berdasarkan Penjelasan Umum Pasal 12 Undang-Undang


Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dinyatakan bahwa,

ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan

debitur dan pemberi hak tanggungan lainnya, terutama jika nilai

obyek hak tanggungan melebihi besarnya utang yang dijamin.

Pemegang hak tanggungan dilarang untuk secara serta merta

menjadi pemilik obyek hak tanggungan karena debitur cidera janji,


commit to user

104

walaupun demikian, tidaklah dilarang bagi pemegang hak

tanggungan untuk menjadi pembeli obyek hak tanggungan asalkan

melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang


Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Larangan

pencantuman janji yang demikian, dimaksudkan untuk melindungi

debitur, agar dalam kedudukan yang lemah dalam menghadap

kreditur (bank) karena dalam keadaan sangat membutuhkan utang

(kredit) terpaksa menerima janji dengan persyaratan yang berat dan

merugi kannya.

30) Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Mudah dan Pasti

Pencantuman asas hak tanggungan ini berkaitan dengan

mencegah terjadinya cidera janji yang dilakukan pemegang hak

tanggungan, oleh karena itu, apabila terjadi cidera janji, pemegang

hak tanggungan pertama mendapatkan prioritas pertama menjual

obyek hak tanggungan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-


Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah,dinyatakan

bahwa, apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996


Berkaitan dengan Tanah di atas, dalam penjelasan Pasal 6 tersebut

dijelaskan sebagai berikut, bahwa hak untuk menjual obyek hak

tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu

perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh

pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan. Hak


commit to user

105

tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemegang hak

tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak

tanggungan berhak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui

pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi

hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang

lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemegang hak

tanggungan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996


Berkaitan dengan Tanah di atas, maka apabila debitur cidera janji,

hal ini dapat dimintakan untuk melaksanakan eksekusi atau yang

lazim disebut parate eksekusi. Parate eksekusi yang terdapat di

dalam Hipotek berbeda dengan parate eksekusi yang terdapat di

dalam Hak Tanggungan. Berdasarkan yang ada dalam hak

tanggungan, hak pemegang hak tanggungan untuk dapat melakukan

parate eksekusi adalah hak yang diberikan oleh Pasal 6 Undang-


Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah atau dengan

kata lain, diperjanjikan atau tidak diperjanjikan, hak itu demi hukum

dipunyai oleh pemegang hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan

yang merupakan tanda bakti adanya hak tanggungan yang diberikan

oleh Kantor Pertanahan dan yang memuat irah-irah dengan kata-

kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan

berlalu sebagai pengganti grosse acte Hipotek sepanjang mengenai

tanah.”

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar seperti yang sudah


commit to user

106

dijelaskan sebelumnya, jika dikaji dengan Undang-Undang Nomor 4


yang Berkaitan dengan Tanah, menurut saya sudah sangat optimal, karena

tindakan yang dilakukannya sudah berdasarkan pada peraturan

perundangan-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukumnya terkait

penyelesaiannya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang


dengan Tanah, disebutkan bahwa pada ayat :

(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan

akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain

daripada membebankan hak tanggungan.

b. Tidak memuat kuasa substitusi.

c. Mencantumkan secara jelas obyek hak tanggungan, jumlah utang

dan serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila

debitur bukan pemberi hak tanggungan

(2) Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik

kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali

karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis

jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas

tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta

Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

sesudah diberikan.

(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas

tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta


commit to user

107

Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

sesudah diberikan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak

berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu

yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat

(4) atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum (Mariam Darus

Badruszaman, 2004: 76-77).

Pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi

hak tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hal

pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) diperlukan penggunaan Surat Kuasa Membebankan

Hak Tanggungan (SKMHT). Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus

diberikan langsung oleh pemberi hak tanggungan dan harus memenuhi

persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini.

Tidak dipenuhinya syarat ini, mengakibatkan surat kuasa yang

bersangkutan batal demi hukum, yang berarti bahwa surat kuasa yang

bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta

Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT), apabila Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan (SKMHT) tidak dibuat sendiri oleh pemberi hak tanggungan

atau tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang


commit to user

108

Berkaitan dengan Tanah, mengatur adanya kemungkinan dilakukan

penjualan di bawah tangan. Hal ini dilakukan jika diperkirakan dalam

penjualan dimuka umum (pelelangan) tidak akan menghasilkan harga

tertinggi. Penjualan di bawah tangan, dimaksudkan untuk mempercepat

penjualan obyek hak tanggungan dengan harga penjualan tertinggi yang

menguntungkan semua pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan

hanya dapat dilakukan dengan dua syarat, yaitu pertama, jika dengan

penjualan di bawah tangan ini akan dapat diperoleh harga tertinggi yang

menguntungkan semua pihak. Kedua, hanya dapat dilakukan atas

kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, oleh karena itu, bank

tidak mungkin melakukan penjualan di bawah tangan terhadap obyek hak

tanggungan atau agunan kredit itu apabila debitur tidak menyetujui dalam

keadaan tertentu menurut pertimbangan bank lebih baik agunan itu dijual

di bawah tangan daripada dijual di pelelangan umum. Bank sendiri

berkepentingan agar hasil penjualan agunan tersebut cukup jumlahnya

untuk membayar seluruh jumlah kredit yang terutang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, bank pada waktu pemberian

kredit mensyaratkan agar di dalam perjanjian kredit di perjanjikan bahwa

bank diberi kewenangan untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut

secara di bawah tangan atau meminta kepada debitur untuk memberikan

surat khusus yang memberikan kekuasaan kepada bank untuk dapat

menjual sendiri agunan tersebut di bawah tangan. Penjualan di bawah

tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak

diberitahukannya secara tertulis oleh pemberi dan pemegang hak

tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan

dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah

yang bersangkutan atau media massa setempat, serta tidak ada keberatan

dari pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terkait dengan Penyelesaian

Kredit Bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang


commit to user

109

Karanganyar dikaji dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-

Undang Hak Tanggungan, maka penulis berpendapat bahwa hal-hal yang

dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996




commit to user

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan

penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan di PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar, maka penulis dapat mengambil simpulan

sebagai berikut :

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Karanganyar dalam menyelesaikan kredit bermasalah, yaitu :

a. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan menggunakan jalur non-

litigasi. Jalur non-litigasi dilakukan dengan cara :

1) Pengambilalihan Agunan Debitur

Penyelesaian kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Karanganyar yang merupakan bank Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) sesuai mekanisme korporasi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 2006 dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan agunan

milik debitur oleh bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau

penyerahan agunan oleh debitur kepada bank Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), atau yang disebut dengan asset-settlemen.

2) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan berbagai cara,

diantaranya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Negosiasi diartikan

sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan, dengan

tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih

harmonis dan kreatif. Proses mediasi adalah proses dimana pihak luar yang

tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa

untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara

memuaskan. Konsiliasi berarti perdamaian, sedangkan pihak ketiga yang

mengupayakan perdamaian disebut konsiliator. Konsiliasi memiliki


commit to user

kesamaan dengan mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga untuk

menyelesaikan sengketa secara damai. Arbitrase adalah cara penyelesaian

sengketa di luar peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa

atas dasar perjanjian/kontrak yang mereka adakan sebelumnya atau sesudah

terjadi sengketa.

3) Penjualan Agunan via Parate Eksekusi (Tanpa Penetepan Pengadilan)

Apabila debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan dari hasil

penjualan tersebut.

4) Penjualan Agunan di Bawah Tangan

Adanya kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan

obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan, dengan

demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua

pihak.

5) Penjualan Agunan secara Sukarela

Penjualan agunan secara sukarela tidak mensyaratkan adanya keharusan

untuk memasang pengumuman di 2 (dua) surat kabar atau media massa

setempat, serta tidak mensyaratkan adanya perjanjian tertulis, tetapi cukup

atas dasar kepercayaan antara kreditur dengan debitur.

b. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan menggunakan jalur

litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan cara :

1) Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar dalam

menyelesaikan kredit bermasalah dengan cara memohon fiat atau penetapan


commit to user

Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi terhadap

agunan yang telah diikat sempurna dengan akta notariil berupa sertifikat hak

tanggungan.

2) Pelelangan Agunan via Lelang Eksekusi (Lelang via Penetapan Pengadilan)

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar melalui jalur litigasi, yaitu

dengan pelelangan agunan via lelang eksekusi, apabila dalam hal ini debitur

memang terbukti tidak kooperatif, tidak memiliki itikad baik, dan tidak ingin

melanjutkan usahanya. Lelang eksekusi ini merupakan lelang yang harus

didasari putusan/ penetapan Pengadilan.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar dikaji dengan Undang-Undang Perbankan dan

Undang-Undang Hak Tanggungan, dapat disimpulkan bahwa :

a. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar sudah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan. Hal tersebut bisa dihat dari sudah diterapkannya

prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan yang diatur dalam

Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal

6 huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

memberikan landasan hukum bagi pihak bank untuk membeli agunan melalui

pelelangan agunan semua atau sebagian, apabila debitur tidak memenuhi

kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib

dicairkan secepatnya. Prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu

pembelian agunan melalui pelelangan oleh bank, sebagai kreditur dilakukan

dalam hal debitur cidera janji, agunan yang dibeli harus segera dijual kembali

agar memperoleh dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank, dan agunan yang

dibeli tidak menjadi asset bank. Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan mengatur bahwa, bank umum dapat membeli sebagian


commit to user

atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan

berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan

kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah

debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan

yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya

b. Penyelesaian Kredit Bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar sudah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari :

1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta

notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dan memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada

membebankan Hak Tanggungan.

b) Tidak memuat kuasa substitusi; dan

c) Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan

serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur

bukan Pemberi Hak Tanggungan

2) Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali

atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali karena kuasa

tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang

sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.

4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang

belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.


commit to user

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku

dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk

menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) atau waktu yang

ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5)

batal demi hukum.

B. Saran

Kesimpulan yang telah didapat oleh penulis, kemudian penulis dapat

mengajukan saran kepada para pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Pihak bank hendaknya lebih dapat menyikapi adanya kredit bermasalah dengan

baik dan membuat koreksi terkait permasalahan yang ada, agar di kemudian hari

tidak terjadi adanya kredit bermasalah. Diharapkan dalam melakukan analisis

terhadap pemberian kredit lebih cermat dan teliti, karena hal tersebut mencegah

terjadinya kredit bermasalah pada masa yang akan datang, terkait berhasil tidaknya

penyaluran kredit bank dapat mempengaruhi kredibilitas bank yang bersangkutan.

Dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara pihak nasabah, bank, dan pihak

ketiga yang membantu penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Faktor penyebab

terjadinya kredit bermasalah di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang

Karanganyar dapat dikurangi dengan cara melakukan pengenalan terhadap

karakter debitur terlebih dahulu secara mendalam dan melakukan analisa secara

comprehensive terhadap prospek usaha debitur dengan melakukan studi kelayakan

terutama bagi debitur yang mempunyai risiko tinggi atau debitur bermasalah.


commit to user

2. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Karanganyar khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi

harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan

melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi kembali

untuk satu hutang dari debitur yang sama. Pengawasan dan pembinaan yang

dilakukan oleh pihak bank perlu ditingkatkan, dengan tidak mengesampingkan

prinsip kehati-hatian. Kepada para debitur diharapkan juga beritikad baik untuk

menyerahkan jaminan hak tanggungan kepada kreditur penerima hak tanggungan,

kemudian penerapan terkait dengan dasar hukum yang ada lebih dioptimalkan

kembali, agar tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang ada dan tidak keluar dari jalur hukum, yang nantinya hukum

tersebut dapat menyinkronisasikan dengan kehidupan masyarakat yang ada terkait

dengan masalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah.

Documents

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN … · DAFTAR BAGAN Bagan 1. ... sekaligus merupakan sumber dari pada perikatan antara kedua belah pihak. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id