Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian

8/9/2019 Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian

1/28

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM BISNIS SERTA

PEMBUKTIAN

PENDAHULUAN

Semakin maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin di hindari adanya sengketa

diantara para pihak-pihak yang terlibat. Secara kn!ensinal penyelesaian sengketa dilakukan

secara ligitasi "pengadilan#, dimana psisi para pihak berla$anan satu sama lain. Prses ini

leh kalangan bisnis dianggap tidak e%ekti% dan tidak e%esien, terlalu %rmalistic, berbelit-

belit, penyelesaiannya membutuhkan $aktu yang lama dan biayanya relati!e mahal. Apalagi

putusan pengadilan bersi%at win-lose solution "menang kalah#, sehingga dapat

merenggangkan hubungan kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang. Sebagai

slusinya, kemudian berkembanglah mdel penyelesaian sengketa nn litigasi, yang

dianggap lebih bisa mengakmdir kelemahan-kelemahan mdel litigasi dan memberikan

&alan keluar yang lebih baik. Prses diluar litigasi dipandang lebih menghasilkan kesepakatan

yang win-win solution, men&amin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari

keterlambatan yang diakibatkan karena hal prsedural dan administrati%, menyelesaikan

masalah secara kmprehensi% dalam kebersamaan, dan tetap men&aga hubungan baik.

PEN'E()*AN SEN'+E)A *SN*S

Dalam kamus bahasa *ndnesia sengketa adalah pertentangan atau kn%lik. +n%lik

berarti adanya psisi, atau pertentangan antara kelmpk atau rganisasi terhadap satu b&ek

permasalahan.

enurut inardi, Pertentangan atau kn%lik yang ter&adi antara indi!idu / indi!idu ataukelmpk / kelmpk yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu

b&ek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dngan yang lain.

enurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang

bera$al dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat

menimbulkan akibat hukum antara keduanya.

Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bah$a Sengketa adalah perilaku pertentangan

antara kedua rang atua lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dankarenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.


2/28

Pertumbuhan eknmi yang pesat dan kmpleks melahirkan berbagai macam bentuk

ker&a sama bisnis. mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin

dihindari ter&adinya sengketa diantara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul dikarenakan

berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya cn%lict %

interest diantara para pihak. Sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam

berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci

sengketa bisnis dapat berupa sengketa sebagai berikut 0

1. Sengketa Perniagaan2. Sengketa Perbankan3. Sengketa +euangan4. Sengketa Penanaman dal5. Sengketa Perindustrian

6. Sengketa H+*7. Sengketa +nsumen8. Sengketa +ntrak9. Sengketa Peker&aan1:. Sengketa Perburuhan11. Sengketa Perusahaan12. Sengketa Hak13. Sengketa Prperty14. Sengketa Pembangunan +nstruksi

A;A-A;A ;A(A PEN


3/28

a. Hukum yang berlaku adalah sistem hukum *ndnesia

b. erlangsung di $ilayah (epublik *ndnesia

Sedangkan sisi negati%nya adalah 0

1 Partner asing belum memberikan kepercayaan kepada e%ekti!itas hukum di *ndnesia

2 Prses peradilan memakan $aktu yang lama. +arena terbukanya kesempatan untuk

menga&ukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi dan

penin&auan kembali.

3 Prses dilakukan terbuka untuk umum

ekanisme penyelesaian sengketa dengan &alur pengadilan dilaksanakan di lembaga

penyelesaian sengketa bisnis. Di indnesia ada dua lembaga penyelesaian sengketa bisnis

yaitu

1. Pengadilan Umum

Pengadilan Negeri ber$enang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik 0

1. Prsesnya sangat %rmal

2. +eputusan dibuat leh pihak ketiga yang ditun&uk leh negara "hakim#

3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan

4. Si%at keputusan memaksa dan mengikat ";erci!e and binding#

5. =rientasi ke pada %akta hukum "mencari pihak yang bersalah#

6. Persidangan bersi%at terbuka

2. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan

umum yang mempunyai kmpetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permhnan

Pernyataan Pailit dan Penundaan +e$a&iban Pembayaran Utang "P+PU# dan sengketa

HA+*. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut 0

1. Prsesnya sangat %rmal


4/28

2. +eputusan dibuat leh pihak ketiga yang ditun&uk leh negara "hakim#

3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan

4. Si%at keputusan memaksa dan mengikat "cerci!e and binding

5. =rientasi pada %akta hukum "mencari pihak yang salah#

6. Prses persidangan bersi%at terbuka

7. aktu singkat.

NON-LITIGASI

Nn litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada masasekarang ini masyarakat mulai beralih ke metde alternati!e penyelesaian sengketa diluar

pengadilan yang sering dikenal dengan istilah AD( "Alternati!e Dispute (eslutin#.

enurut dengan UU N 5>1968.

4. +n!ensi Ne$ 1981.

5. UU N 0 14>197: sekarang UU N 0 4>2::4.

6. )ahun 1977 didirikan AN*.

7. UU Nmr 3:>1999 tentang Arbitrase.


5/28

Alternati% Penyelesaian Sengketa "termasuk arbitrase# dapat diberi batasan sebagai

sekumpulan prsedur atau mekanisme yang ber%ungsi memberi alternati% atau pilihan suatu

tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk arbitrase agar memperleh putusan akhir dan

mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan inter!ensi dan bantuan

pihak ketiga yang independent yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa

tersebut@ "Abdulrasyid, 2::2#.

Dengan demikian, &elaslah yang dimaksud dengan AD( "Alternative Dispute Resolution# atau

Alternati% Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar

pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian

sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam UU N. 3: )ahun 1999, dapat kita temui

sekurangnya ada lima macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu

1 +nsultasi

2 Negsiasi.

3 ediasi.

4 +nsiliasi.

5 Arbitrase.

KONSULTASI

Dalam lacks La$ Dictinary yang dikutip leh 'una$an id&a&a, pada prinsipnya

knsultasi merupakan suatu tindakan yang bersi%at persnal antara suatu pihak tertentu, yang

disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak knsultan, yang memberikan

pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut

"id&aya, 2::1#. Peran knsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada

tidaklah dminan sama sekali. +nsultan hanyalah memberikan pendapat "hukum#,

sebagaimana diminta leh kliennya, yang untuk selan&utnya keputusan mengenai

penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri leh para pihak, meskipun adakalanya

pihak knsultan &uga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian

sengketa yang dikehendaki leh para pihak yang bersengketa tersebut.

NEGOSIASI

*stilah negsiasi berasal dari bahasa *nggris BNegtiatin@ yang berarti perundingan,

sedangkan rang yang mengadakan perundingan disebut dengan Bnegsiatr@.


6/28

Pengertian negsiasia secara umum Badalah 0 suatu upaya penyelesaian sengketa pihak tanpa

melalui prses peradilan dengan tu&uan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar ker&a

sama yang lebih harmnis dan kreati%@.

enurut Alan C$ler men&elaskan bah$a negsiasi terdiri dari beberapa elemen yang

merupakan prinsip-prinsip umum, yaitu 0

1# Negsiasi melibatkan dua pihak atau lebih.

2# Pihak-pihak itu harus membutuhkan keterlibatan satu sama lain dalam mencapai hasil

yang diinginkan bersama.

3# Pihak-pihak yang bersangkutan setidak-tidaknya pada a$alnya menganggap negsiasi

sebagai cara yang lebih memuaskan untuk menyelesaikan perbedaan mereka

dibandingkan dengan metde lain.

4# asing-masing pihak harus beranggapan bah$a ada kemungkinan untuk membu&uk

pihak lain untuk memdi%ikasi psisi a$al mereka.

5# Setiap pihak harus mempunyai harapan akan sebuah hasil akhir yang mereka terima

dan suatu knsep tentang seperti apakah hasil akhir itu.

6# asing-masing pihak harus mempunyai suatu tingkat kuasa atas kemampuan pihak

lain untuk bertindak.

7# Prses negsiasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu interaksi diantara

rang-rang, terutama antar kmunikasi lisan yang langsung, $alaupun kadang

dengan elemen tertulis yang penting.

Ada 2 del Negsiasi yaitu 0

1. Psitinal

2. *nterest ased

Positional, dalam mdel psitinal ada 2 hal yang penting yaitu

a. Hard Negsiatr "kmpetetiti%# asing-masing pihak berusaha untuk mendapatkan

bagian yang terbesar dan memenangkan negsiasi tersebut.

b. S%t Negsiatr Selalu memberikan knsesi atau mengikuti kemauan yang diminta

pihak lain, karena ia lebih mementingkan hubungan baik dan dinmrsatukan.

del perundingan psitinal memiliki ciri-ciri berikut ini 0


7/28

Dimulai dengan mena$arkan sebuah slusi

Sikap dan perilaku negsiatr seperti membagi kue

)u&uannya bagaimana memperleh ptngan kue yang terbesar

ereka mempsisikan pihak sebagai musuh yang harus dikalahkan bukan sebagai

teman untuk menyelesaikan masalah

Slusi hanya satu, yakni slusi saya

emberikan knsesi adalah suatu kekalahan

Interest Based, Perundingan interest based ini didasarkan pada kepentingan bersama "joint

problem solving). Para pihak melihat permasalahan yang ada tidak hanya milik satu rang,

tetapi permasalahan bersama, sehingga dicari bagaimana cara menyelesaikan persalan yang

ada.

Perundingan berdasar kepentingan dimulai dengan0

1. engembangkan dan men&aga hubungan

2. Para pihak berusaha mendidik satu dengan yang lain akan kebutuhan mereka

3. ereka akan selalu mencba menyelesaikan masalah berdasarkan pada kepentingan

atau kebutuhan belah pihak

;iri-;iri Perundingan erdasarkan +epentingan

)u&uannya adalah win-win

+ebutuhan para pihak harus dibahas dalam rangka mencapai tu&uan

Para negsiatr adalah adalah indi!idu yang menyelesaikan masalah secara kperati%

en&aga pla hubungan psiti% selama perundingan

encba mencari slusi, sehingga didapat penyelesaian yang memuaskan

agaimana mereka saling men&aga kepercayaan diri dan kepercayaan pihak lain.

+unci negsiasi adalah trust.


8/28

)ahap-tahap dalam bernegsiasi, ada 3 tahapan antara lain 0

1# )ahapan sebelum negsiasi dimulai

Dalam tahap sebelum negsiasi dimulai maka berlaku prinsip-prinsip dasar tahap pra

negsiasi, prinsip dasar tersebut sebagai berikut 0

a. Pkk persalan apa yang cenderung timbul dalam knteks ker&a yang umum

yang memerlukan negsiasi.

b. Siapa yang terlibat dalam negsiasi F

c. Apakah negsiasi itu perlu F

d. agaimana kualitas hubungan diantara pihak-pihak ituF

2# )ahap berlangsungnya negsiasi

Pada tahap ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan leh negsiasi, yaitu 0

a. enetapkan persalan.

b. enetapkan psisi a$al.

c. Argumentasi.

d. enyelidiki kemungkinan.

e. enetapkan prpsal.

%. enetapkan dann menanda tangani persetu&uan.3# )ahap setelah negsiasi disimpulkan

Pada tahap negsiasi disimpulkan ini, hasil persetu&uan tersebut harus ditindak lan&uti,

maka para pihak perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut 0

a. emasukkan prgram pelaksanaan kedalam persetu&uan itu.

b. Adakan tim bersama untuk menin&au pelaksanaan.

c. Pastikan in%rmasi dan pen&elasan yang memadai.

Caktr-Caktr Negsiasi , menurut garry 'dp aster terdapat beberapa hal yang sangat

mempengaruhi &alannya negsiasi, antara lain 0

1 +ekuatan ta$ar mena$ar.

2 Pla ta$ar mena$ar.

3 Strategi dalam ta$ar mena$ar.


9/28

Dalam negsiasi akan selalu terdapat ta$ar mena$ar diantara para pihak, ta$ar mena$ar

tersebut bersi%at relati% yang tergantung pada beberapa hal, yaitu 0

1# agaimana kebutuhan anda terhadap pihak lain.

2# agaimana kebutuhan pihak lain terhadap anda.

3# agaimana alternati% kedua belah pihak.

4# Apa persepsi para pihak mengenai kebutuhann serta pilihan-pilihannya.

Strategi dan )aktik ernegsiasi

a. enurut 'arry 'dparter. Agar suatu negsiasi dapat berhasil dengan baik setiap

negsiatr harus menggunakan strategi atau taktik bernegsiasi, antara lain 0

1# ersaing "cmpeting#.

2# erkmprmi "cmprmising#.

3# Pemecahan masalah "prblem sl!ing#.

b. enurut Games '. Pattersn, strategi bernegsiasi ada lima cara antara lain0

1# ithdra$al>A!idance

Accmmdatin

Pengikut strategi ini merasa peduli terhadap rang dan mereka mencba

menyelesaikan kn%lik dengan men&aga agar setiap rang senang. Strategi ini baik

digunakan bila 0

a. Permasalahannya kecil.

b. +erugian yang berhubungan akan diderita leh semua pihak yang terlibat

dalam kn%lik.

c. Ada pengurangan tingkat kn%lik agar mendapatkan in%rmasi yang lebih

banyak.


10/28

d. Si%at melembut &uga berkembang.

3# ;mprmise, yaakni dimana para pihak mendapatkan hak yang sama untuk

mengekspresikan pendapat. Strategi ini sering digunakan untuk mendapatkan

slusi. +mprmi ini dapat dilakukan bila

a# +edua belah pihak berkemungkinan mendapatkan keuntungan dalam

kmprmi tersebut.

b# ila slusi idela tidak diperlukan.

c# ila anda perlu slusi sementara untuk masalah yang kmplek.

d# ila kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama.

4# Crce>;mpetitin. Para pihak hanya melihat kn%lik sebagai suatu keadaan

menang-kalah "$in-lse#, dimana pihak la$an mereka harus kalah.

Strategi ini dapat digunakan bila 0

a# Anda atau grup perlu tindakan atau keputusan segera.

b# Semua pihak dalam kn%lik mengharapkan dan senang dengan penggunaan

kekuasaan>kekuatan.

c# Semua pihak dalam kn%lik mengerti dan menerima hubungan kekuasaan

diantara mereka.

5# Prblem Sl!ing. Strategi ini memberikan dasar pertimbangan bah$a denganstrategi akan dapat dihasilkan keuntungan &ika diselesaikan dengan cara terbuka.

Strategi ini dapat e%ekti% digunakan leh para pihak yang tengah menyelesaikan

kn%lik bila 0

a. Setiap rang dalam kn%lik terlatih menggunakan metde pemecahan masalah.

b. Para pihak memiliki tu&uan yang sama.

c. +n%lik menghasilkan masalah pahaman.

MEDIASI

*stilah mediasi berasal dari bahasa *nggris Bmediatin@ artinya adalah penyelesaian sengketa

dengan menengahi. ediatr adalah rang yang men&adi penengah.

Pengertian ediasi Adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan

bersama melalui mediatr yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau

kesimpulan bagi para pihak tetapi menun&ang %asilitatr untuk terlaksananya dialg antar

pihak dengan suasana keterbukaan, ke&u&uran, dann tukar pendapat untuk tercapainya

mu%akat.


11/28

Dengan kata lain prses negsiasi pemecahan masalah adalah 0 prses dimana pihak luar

yang tidak memihak "impartial# dan netral beker&a dengan pihak yang bersengketa untuk

membantu mereka memperleh kesepakatan per&an&ian secara memuaskan.

eberapa elemen mediasi antara lain 0

1. Penyelesaian sengketa sukarela.

2. *nter!ensi>bantuan.

3. Pihak ketiga yang tidak berpihak.

4. Pengambilan keputusan leh para pihak secara knsesus.

5. Partisipasi akti%.

+euntungan-keuntungan dari metde penyelesaian melalui mediasi sebagai berikut 0

1. +eputusan yang hemat.

2. Penyelesaian secara cepat.

3. Hasil yang memuaskan bagi seluruh pihak.

4. +esepakatan kmprehensi% dan custmiea.

5. Praktek dan bela&ar prsedur penyelesaian masalah secara kreati%.

6. )ingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa didengar.

7. Pemberdayaan indi!idu.

8. +eputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan.

9. elestarikan hubungan yang sudah ber&alan.

1:. +eputusan yang berlaku tanpa mengenal $aktu.

)u&uan penyelesaian kn%lik melalui mediasi adalah sebagai berikut 0

1. Untuk menghasilkan suatu rencana>kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan

di&alankan leh para pihak yang bersengketa.

2. Untuk mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima knsekuensi dari

keputusan yang mereka buat.

3. engurangi kekha$atiran dan dampak negati% lainnya dari suatu kn%lik.

ediatr yang dipilih atau yang ditun&uk akan membantu penyelesaian kn%lik, seperti 0

a. Sebagai katalisatr "mendrng suasana yang kndusi%#.

b. Sebagai pendidik "memahami kehendak, aspirasi, prsedur ker&a, dan kendala usaha

para pihak#.


12/28

c. Sebagai pener&emah "harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak

yang satu kepada pihak yang lain#.

d. Sebagai nara sumber "mendaya gunakan in%rmasi#.

e. Sebagai penyandang berita &elek "para pihak dapat emsinal#.

%. Sebagai agen realitas "terus terang di&elaskan bah$a sasarannya tidak mungkin

dicapai melalui suatu prses perundingan#.

g. Sebagai kambing hitam "pihak yang dipersalahkan#

Selain hal diatas serang mediatr &uga berperan sebagai 0

1. Pembuka &alur kmunikasi.

2. Legitimier>rang yang ber$enang untuk mengesahkan.

3. Casilitatr prses.

4. Nara sumber.

5. Pelatih.

6. Pembahas masalah.

7. Perantara untuk melihat kenyataan.

8. Pemimpin.

Dalam men&alankan tugasnya serang mediatr dapat melakukan 2 macam peran, yaitu 0

1. Peran lemah>pasi%.

2. Peran kuat>akti%.

)ipe-)ipe ediatr

1. ediatr hubungan ssial.

2. ediatr autritati%.

3. ediatr mandiri.

)ahap-tahap mediasi , 'aris besar pentahapan prses mediasi adalah sebagai berikut 0

1. )ahap pertama, pembentukan %rum.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut0

(apat gabungan.

Pernyataan pembukaan leh mediatr, dalam hal ini yang dilakukan adalah0

mendidik para pihak


13/28

menentukan pkk-pkk aturan main

membina hubungan dan kepercayaan.

Pernyataan para pihak, dalam hal ini yang dilakukan adalah0

dengar pendapat (hearing#

menyampaikan dan klari%ikasi in%rmasi

cara-cara interaksi.

2. )ahap kedua, saling mengumpulkan dan membagi in%rmasi.

Dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat

terpisah yang bertu&uan untuk0

a. engembangkan in%rmasi selan&utnya

b. engetahui lebih dalam keinginan para pihak

c. embantu para pihak untuk dapat mengetahui kepentingannya

d. endidik para pihak tentang cara ta$ar mena$ar penyelesaian masalah.

3. )ahap ketiga, ta$ar mena$ar penyelesaian masalah.

Dalam tahap ketiga yang dilakukan mediatr mengadakan rapat bersama atau lan&utan

rapat terpisah, dengan tu&uan untuk0

a. enetapkan agenda.

b. +egiatan pemecahan masalah.

c. en%asilitasi ker&a sama.

d. *denti%ikasi dan klari%ikasi isu dan masalah.

e. engembangkan alternati% dan pilihan-pilihan.

%. emperkenalkan pilihan-pilihan tersebut.

g. embantu para pihak untuk menga&ukan, menilai dan mempriritaskan

kepentingan-kepentingannya.

4. )ahap keempat pengambilan keputusan.

Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut0

a. (apat-rapat bersama.

b. elkalisasikan pemecahan masalah dan menge!aluasi pemecahan masalah.

c. embantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.

d. engkn%irmasi dan klari%ikasi kntrak.

e. embantu para pihak untuk memperbandingkan prpsal penyelesaian

masalah dengan alternati% di luar kntrak.


14/28

%. endrng para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan

masalah.

g. engusahakan %rmula pemecahan masalah berdasarkan Bwin-win solution@

dan tidak ada satu pihakpun yang merasa kehilangan muka.

h. embantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya.

i. embantu para pihak untuk mengingat kembali kntraknya.

)aktik ediatr , Dalam memimpin penyelesaian sengketa, serang mediatr harus memiliki

taktik yang dapat membantu penyelesaian kn%lik, yaitu 0

a. )aktik menyusun rangka>keputusan.

b. )aktik untuk mendapatkan $e$enang dan ker&a sama.

c. )aktik mengendalikan emsi dan menciptakan suasana yang tepat.

d. )aktik yang bersi%at in%rmati%.

e. )aktik pemecahan masalah.

%. )aktik menghindarkan rasa malu.

g. )aktik pemaksaan.

)eknik-)eknik ediatr , Untuk membantu prses penyelesaian sengketa, serang mediatr

dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu 0

1. embangun kepercayaan.

2. enganalisis kn%lik.

3. engumpulkan in%rmasi.

4. erbicara secara &elas.

5. endengarkan dengan penuh perhatian.

6. eringkas>merumuskan ulang pembicaraan para pihak.

7. enyusun aturan perundingan.

8. engrganisir pertemuan perundingan.

9. engatasi emsi para pihak.

1:. eman%aatkan B;ausus>bilik kecil.

11. engungkapkan kepentingan yang masih tersembunyi.

12. embu&uk salah satu pihak>para pihak BA)NA@.

13. enyusun kesepakatan.

KONSILIASI


15/28

Gika mengacu kepada asal kata knsiliasi yaitu Bcnciliatin@ dalam bahasa *nggris yang

berarti perdamaian dalam bahasa *ndnesia, maka dapat dikatakan bah$a pada prinsipnya

knsiliasi merupakan perdamaian. +nsiliasi sebagai prses penyelesaian sengketa yang

melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak dengan tugas sebagai %asilitatr untuk

menemukan para pihak agar dapat dilakukan penyelesaian sengketa. +nsiliatr dalam

men&alankan tugasnya harus mengetahui hak dan ke$a&iban para pihak, kebiasaan bisnis,

sehingga dapat mengarahkan penyelesaian sengeta dengan berpegang kepada prinsip

keadilan, kepastian dan b&ekti!itas dari setiap kasus tertentu.

)ugas dari knsiliatr seperti &uga mediatr hanyalah sebagai pihak %asilitatr untuk

melakukan kmunikasi diantara pihak sehingga dapat ditemukan slusi leh para pihak.

Pihak knsiliatr hanya melakukan tindakan- tindakan seperti mengatur $aktu dan tempat

pertemuan para pihak, mengarahkan sub&ek pembicaraan, memba$a pesan dari satu pihak

kepada pihak lain &ika pesan tersbut tidak mungkin disampaikan langsung, dan lain-lain.

Sementara pihak mediatr melakukan lebih &auh dari itu. Namun, keputusan dan persetu&uan

terhadap keputusan perkara tetap terletak penuh di tangan para pihak yang bersengketa.

ARBITRASE

+ata arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitrare yang artinya kekuasaan untuk

menyelesaikan sesuatu menurut Bkebi&aksanaanB. Dikaitkannya istilah arbitrase dengan

kebi&aksanaan selah / lah memberi petun&uk bah$a ma&elis arbitrase tidak perlu

memerhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup mendasarkan

pada kebi&aksanaan. Pandangan tersebut keliru karena arbiter &uga menerapkan hukum seperti

apa yang dilakukan leh hakim di pengadilan.

Secara umum arbitrase adalah suatu prses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan

sengketa mereka kepada satu rang atau lebih yang imparsial "disebut arbiter# untuk

memperleh suatu putusan yang %inal dan mengikat. Dari pengertian itu terdapat tiga hal yang

harus dipenuhi, yaitu 0 adanya suatu sengketa kesepakatan untuk menyerahkan ke pihak

ketiga dan putusan %inal dan mengikat akan di&atuhkan.

enurut ertkusum, arbitrase adalah suatu prsedur penyelesaian sengketa di luar

pengadilan berdasarkan persetu&uan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan

sengketa mereka kepada serang $asit atau arbiter.

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang / Undang Nmr 3: )ahun 1999 disebutkan 0 BArbitrase

adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan

pada per&an&ian arbitrase yang dibuat secara tertulis leh para pihak yang bersengketaB. Dari


16/28

pengertian Pasal 1 butir 1 tersebut diketahui pula bah$a dasar dari arbitrase adalah per&an&ian

di antara para pihak sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkntrak. Hal ini sesuai

dengan ketentuan dalam Pasal 1338 +UHPerdata, yang menyatakan bah$a apa yang telah

diper&an&ikan leh para pihak mengikat mereka sebagai undang / undang.

Pada tanggal 12 Agustus 1999, telah disahkan Undang / Undang Nmr 3: )ahun 1999.

Undang / Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah

tidak memadai lagi

dengan tuntutan perdagangan *nternasinal.

JENIS ARBITRASE Genis / &enis arbitrase menurut (! yaitu 0

a. Arbitrase Ad Hc "?lunter Arbitrase#

b. Arbitrase *nstitusinal "Lembaga Arbitrase#

Arbitrase Ad Hc "?lunter Arbitrase# Disebut dengan arbitrase ad hc atau !lunteer

arbitrase karena si%at dari arbitrase ini yang tidak permanan atau insidentil. Arbitrase ini

keberadaannya hanya untuk memutuskan dan menyelesaikan suatu kasus sengketa tertentu

sa&a. Setelah sengketa selesai diputus, maka keberadaan arbitrase ad hc inipun lenyap dan

berakhir dengan sendirinya. "para# arbiter yang menangani penyelesaian sengketa ini

ditentukan dan dipilih sendiri leh para pihak yang bersengketa demikian pula tata cara

pengangkatan "para# arbiter, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa, tenggang $aktu

penyelesaian sengketa tidak memiliki bentuk yang baku. Hanya sa&a dapat di&adikan patkan

bah$a pemilihan-pemilihan dan penentuan hal/hal tersebut terdahulu tidak bleh

menyimpang dari apa yang telah ditentukan leh undang / undang.

Arbitrase *nstitusinal "Lembaga Arbitrase# Arbitrase *nstitusinal ini merupakan suatu

lembaga arbitrase yang khusus didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit dari

kalangan dunia usaha. Hampir pada semua negara / negara ma&u terdapat lembaga arbitrase

ini, yang pada umumnya pendiriannya diprakarsai leh +amar Dagang dan *ndustri Negara

tersebut. Lembaga arbitrase ini mempunyai aturan main sendiri / sendiri yang telah

dibakukan. Secara umum dapat dikatakan bah$a penun&ukan lembaga ini berarti

menundukkan diri pada aturan /aturan main dari dan dalam lembaga ini. Untuk &elasnya, hal

ini dapat dilihat dari peraturan / peraturan yang berlaku untuk masing/masing lembaga

tersebut.

Arbitrase *nstitusinal adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada

suatu badan (body# atau lembaga (Institution) tertentu. Si%atnya permanen dan senga&a

dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang ter&adi sebagai akibat pelaksanaan per&an&ian.


17/28

Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusinal tidak berakhir. Pada umumnya,

arbitrase institusinal memiliki prsedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri.

Arbiternya ditentukan dan diangkat leh lembaga arbitrase institusinal sendiri.

SYARAT ! SYARAT ARBITRASE

erdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang/Undang Nmr 3: )ahun 1999 yang dapat

diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternati% penyelesaian Sengketa adalah sengketa atau

perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul antar para pihak dalam suatu hubungan

hukum tertentu yang telah diper&an&ikan sebelumnya bah$a penyelesaiannya akan ditentukan

dengan cara arbitrase atau Alternati% Penyelesaian Sengketa. Selan&utnya dalam Pasal 9 ayat

"3# Undang / Undang Nmr 3: )ahun 1999 dinyatakan per&an&ian tertulis arbitrase harus

memuat 0

a. asalah yang dipersengketakan

b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak

c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau ma&elis arbiter

d. )empat arbiter atau ma&elis arbiter akan mengambil keputusan

e. Nama lengkap Sekretaris

%. Gangka $aktu penyelesaian sengketa

g. Pernyataan kesediaan dari arbiter, dan

h. Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala

biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Apabila per&an&ian yang dibuat tidak memuat syarat/ syarat seperti yang disebutkan di atas,

maka per&an&ian tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam Pasal 1: Undang / Undang

Nmr 3: )ahun 1999 suatu per&an&ian arbitrase tidak men&adi batal dengan alasan / alasan

sebagai berikut 0

a. eninggalkan salah satu pihak

b. angkrutnya salah satu pihak

c. N!asi

d. *nsl!ensi salah satu pihak

e. Pe$arisan

%. erlakunya syarat / syarat hapusnya perikatan pkk

g. ilamana pelaksanaan per&an&ian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga

dengan persetu&uan pihak yang melakukan per&an&ian arbitrase tersebut atau

h. erakhirnya atau batalnya per&an&ian pkk.


18/28

Dalam hal para pihak sudah memper&an&ikan bah$a sengketa yang ter&adi atau yang akan

ter&adi antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase, maka apabila timbul sengketa,

pemhn harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, %aksimili, email atau

dengan buku ekspedisi kepada termhn bah$a syarat arbitrase yang diadakan leh pemhn

atau termhn berlaku. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus

memuat dengan &elas

1 Nama dan alamat

2 Penun&ukan kepada klausula atau per&an&ian arbitrase yang berlaku

3 Per&an&ian atau masalah yang ter&adi sengketa

4 Dasar gugatan dan &umlah yang digugat, apabila ada

5 cara penyelesaian yang dikehendaki dan

6 Per&an&ian yang diadakan leh para pihak tentang &umlah arbitrase atau apabila tidak

pernah diadakan per&an&ian semacam itu, pemhn dapat menga&ukan usul tentang

&umlah arbiter yang dikehendaki dalam &umlah gan&il.

MEKANISME ARBITRASE

Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa bebas untuk menentukan acara arbitrase yang

digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepan&ang tidak bertentangan dengan ketentuan

Undang- Undang Nmr 3: )ahun 1999, penentuan acara arbitrase ini harus diper&an&ikan

secara tegas dan tertulis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan

menggunakan lembaga arbitrase nasinal atau internasinal berdasarkan kesepakatan para

pihak. Apabila sudah ditentukan lembaga yang dipilih, maka penyelesaian sengketa dilakukan

menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih kecuali ditetapkan lain leh para

pihak. Dalam per&an&ian tersebut harus ada kesepakatan mengebnai ketentuan &angka $aktu

dan tempat diselenggarakan arbitrase. Apabila &angka $aktu dan tempat arbitrase tidak

ditentukan, maka arbiter atau ma&elis arbitrase ber$enang untuk memperpan&ang &angka

$aktu tugasnya apabila.

1# Dia&ukan permhnan leh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu,

misalnya karena adanya gugatan antara atau gugatan insidentil di luar pkk

sengketa, seperti permhnan &aminan

2# Sebagai akibat ditetapkan putusan pr!isinal atau putusan sela lainnya, atau

3# Dianggap perlu leh arbiter atau ma&elis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Sebaliknya apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase

yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau ma&elis arbitrase telah terbentuk


19/28

baik yang ditun&uk leh para pihak, atau diperiksa dan diputus menurut ketentuan Undang /

Undang Nmr 3: )ahun 1999. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara

tertulis tetapi tidak menutup kemungkinan pemeriksaan sengketa dilakukan secara lisan

apabila hal ini disetu&ui leh para pihak atau dianggap perlu leh arbiter atau ma&elis

arbitrase.

Arbiter atau ma&elis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dkumen atau bukti disertai

dengan ter&emahan dalam bahasa yang ditetapkan leh arbiter atau ma&elis arbitrase . dalam

pemeriksaan sengketa, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan yang sama dalam

mengemukakan pendapat masing / masing dan para pihak dapat di$akili leh kuasanya yang

dikuasakan dengan kuasa khusus.

Dalam &angka $aktu yang ditentukan leh arbiter atau ma&elis arbitrase, pemhn harus

menyampaikan surat gugatannya kepada arbiter atau ma&elis arbitrase. Surat gugatan tersebut

harus memuat sekurang/kurangnya 0

Nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak

Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti / bukti dalam

hal ini salinan per&an&ian arbitrase harus &uga dia&ukan sebagai lampiran

*si gugatan yang &elas. Apabila isi gugatan berupa uang, harus disebutkan

&umlahnya yang pasti.

Setelah menerima surat gugatan dari pemhn, arbiter atau ma&elis arbitrase menyampaikan

satu salinan gugatan tersebut kepada termhn dengan disertai perintah bah$a termhn

harus menanggapi dan memberikan &a$abannya secara tertulis dalam $aktu paling lama 14

"empat belas# hari se&ak diterimanya salinan gugatan tersebut leh termhn. Apabila setelah

14 "empat belas# hari, termhn tidak menyampaikan &a$abannya, maka termhn akan

dipanggil untuk menghadap dimuka sidang arbitrase selambat/lambatnya 14 "empat belas#

hari se&ak dikeluarkannya perintah itu. +epada termhn akan diperintahkan untuk

menyerahkan salinan &a$aban kepada pemhn, arbiter atau ma&elis arbitrase memerintahkan

agar para pihak atau kuasa mereka menghadap dimuka sidang arbitrase selambat / lambatnya

14 "empat belas# hari terhitung se&ak dikeluarkannya perintah itu. Apabila selambat /

lambatnya 1: "sepuluh# hari setelah pemanggilan dilakukan, termhn masih &uga tidak

datang kemuka persidangan tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa

kehadiran termhn dan gugatan pemhn dikabulkan seluruhnya kecuali apabila gugatan

tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum. Apabila para pihak datang menghadap pada

hari sidang yang


20/28

telah ditetapkan, arbiter atau ma&elis arbitrase akan mengusahakan perdamaian dan apabila

usaha perdamaian tercapai, maka arbiter atau ma&elis arbitrase akan membuat akta

perdamaian . akta perdamaian yang dikeluarkan leh arbiter atau ma&elis arbitrase, bersi%at

%inal dan mengikat para pihak. Sebaliknya apabilla usaha perdamaian yang dilakukan arbiter

atau ma&elis arbitrase tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pkk sengketa akan

dilan&utkan.

+epada para pihak akan diberi kesempatan terakhir untuk men&elaskan secara tertulis

pendirian masing/masing serta menga&ukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan

pendiriannya dalam &angka $akyu yang ditetapkan leh arbiter atau ma&elis arbitrase. Arbiter

atau arbitrase &uga berhak untuk meminta kepada para pihak guna menga&ukan pen&elasan

tambahan secara tertulis, dkumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam &angka

$aktu yang ditentukan leh arbiter atau ma&elis arbitrase.

Selama pemeriksaan sengketa, pihak ketiga di luar per&an&ian arbitrase dapat turut serta dan

menggabungkan diri dalam prses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat

unsure kepentingan yang terkait dan keturutsertaanya disepakati leh para pihak yang

bersengketa serta disetu&ui leh arbiter atau ma&elis arbitrase yang memeriksa sengketa yang

bersangkutan. Selama pemeriksaan sengketa atas permhnan satu pihak, arbiter atau ma&elis

arbitrase dapat mengambil putusan pr!isinal atau putusan sela lainnya untuk mengatur

ketertiban &alannya pemeriksaan sengketa tersebut 0

- Penetapan sita &aminan

- emerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga

- en&ual barang yang mudah rusak.

Pemeriksaan atau sengketa harus diselesaikan dalam $aktu paling lama 18: " seratus delapan

puluh # hari se&ak arbiter atau ma&elis arbitrase terbentuk, namun dengan persetu&uan para

pihak dan apabila diperlukan, &angka $aktu tersebut dapat diperpan&ang,

BIAYA ARBITRASE

Pasal 76 dan Pasal 77 Undang / Undang Nmr 3: )ahun 1999 telah mengatur ketentuan

biaya arbitrase yang ditentukan leh arbiter dan pihak yang membayar biaya arbitrase

tersebut. Dikatakan bah$a arbiter bertugas menentukan biaya arbitrase yang meliputi biaya/

biaya sebagai berikut 0

a. hnrarium arbiter

b. biaya per&alanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan leh arbiter

c. biaya saksi dan > atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa


21/28

d. biaya administrasi.

eban biaya arbitrase dipikul pihak yang kalah, kecuali dalam hal tuntutan hanya dikabulkan

sebagian, maka beban biaya arbitrase dipikul kepada para pihak secara berimbang.

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN ARBITRASE

KELEBIHAN ARBITRASE

adan arbitrase kmersial *nternasinal ini sekarang men&adi cara penyelesaian sengketa

bisnis yang paling disukai. Alasan/alasan para pengusaha menyukai badan ini daripada

pengadilan nasinal bermacam / macam.


22/28

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini tidak harus melulu diselesaikan menurut

prses hukum "tertentu sa&a#, tetapi &uga dimungkinkan suatu penyelesaian secara

kmprmi di antara para pihak.

KEKURANGAN ARBITRASE

eskipun arbitrase menyandang berbagai keuntungan seperti telah dikemukakan di atas,

namun di dalam prakteknya pun ternyata arbitrase memiliki kelemahan/kelemahan yakni 0

Untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa dan untuk

memba$anya ke badan arbitrase tidaklah mudah. +edua pihak harus sepakat.

Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetu&uan itu kadang-kadang

memang sulit.

Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. De$asa ini, di banyak

negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing ini

masih men&adi sal yang sulit.

Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan kepada

putusan / putusan arbitrase sebelumnya. Gadi, setiap sengketa yang telah diputus

dibuang begitu sa&a, meski di dalam putusan tersebut mengandung argumentasi-

argumentasi hukum para ahli / ahli hukum kenamaaan.

Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan &a$aban yang de%initi% terhadap

semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya knsep yang

berbeda dengan yang ada di setiap negara. agaimanapun &uga keputusan

arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana arbitratr mengeluarkan keputusan

yang memuaskan keinginan para pihak.

enurut Pr%. Dr. +mar +antaatmad&a, SH.,LL ternyata arbitrase pun dapat

berlangsung lama dan karenanya memba$a akibat biaya yang tinggi, terutama

dalam hal arbitrase luar negeri.

PEMBUKTIAN SE"ARA PERDATA

Pe#$%&tian

asuk kedalam pembahasan pembuktian, sebelumnya harus diketahui

bagaimana dan apa yang perlu dibuktikan atau b&ek dari pembuktian tersebut, didalam

pembahasan kali ini, pembuktian dikhususkan pada ranah Hukum Acara Perdata yang dimana


23/28

ada kaitannya dengan tugas hakim dalam mengknstatirkan peristi$a atau %akta yang

dia&ukan para pihak.+ebenaran yang diperleh dari pembuktian berhubungan langsung dengan

keputusan yang adil leh hakim. Ada hal atau peristi$a yang dikecualikan atau tidak perlu

diketahui leh hakim, diantaranya 0

a. Peristi$anya memang dianggap tidak perlu diketahui leh atau tidak mungkin diketahui

leh hakim.

b. Hakim secara eJ %%ici dianggap mengenall peristi$anya, sehingga tidak perlu dibuktikan

lebih lan&ut.

c. Pengetahuan tentang pengalaman.

Seperti yang di&elaskan dalam +itab Undang-Undang Hukum Perdata bah$a

pembuktian pada umumnya diatur dalam uku Empat tentang Pembuktian dan Daluarsa

pasal 1865 BSetiap rang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menun&uk suatu

peristi$a untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak rang lain, $a&ib

membuktikan adanya hak itu atau ke&adian yang dikemukakan itu.)erdapat &uga hal yang perlu dibuktikan diluar yang telah dikecualikan diatas,

embuktikan dalam pembahasan hukum acara dikenal mempunyai arti yuridis. Seperti yang

diuraikan Sudikn ertkusum dalam bukunya Hukum Acara Perdata *ndnesia,

membuktikan berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristi$a yang dia&ukan.

Lebih lan&ut Sudikn men&elaskan tu&uan pembuktian. ila dalam tu&uan

pembuktian ilmiah adalah semata-mata untuk mengambil kesimpulan, tu&uan pembuktian

yuridis adalah untuk mengambil keputusan yang bersi%at de%initi!e, yakni keputusan yang

pasti, dan tidak meragukan serta mempunyai keputusan hukum. Putusan pengadilan harus

b&ekti% sehingga tidak ada pihak yang merasakan terlalu rendah kadar keadilannya dari pihak

lainnya.Lebih dalam mengenai Hukum Pembuktian Psiti%, dalam acara perdata diatur

dalam H*( dan (bg, serta dalam buku *?.


24/28

Dari peristi$a tersebut yang harus dibuktikan adalah kebenarannya dimana

kebenaran itu haruslah kebenaran %rmil, yang artinya hakim tidak bleh melampaui batas

yang dia&ukan leh yang berperkara, maka hakim tidak melihat kepada bbt atau isi, akan

tetapi kepada luas daripada pemeriksaan leh hakim.Pasal 178 ayat 3 H*( "Ps. 189 ayat 3 (bg.5: ayat 3 (!# melarang hakim untuk

men&atuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih dari yang

dituntut.


25/28

enurut teri ini mencari kebenaran suatu peristi$a didalam peradilan merupakan

kepentingan publik.

5. )eri Hukum Acara

Asas audi et alteramatau &uga asas kedudukan prseusuil yang sama daripada para

pihak di muka hakim yang merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teri ini.

Selan&utnya mengenai alat pembuktian diatur dalam +itab Undang-Undang

Hukum Perdata Pasal 1866, Alat pembuktian meliputi 0 bukti tertulis, bukti saksi,

persangkaan, pengakuan, sumpah. Pembahasan mengenai macam alat bukti akan dibahas di

pin kedua ditambah pemeriksaan setempat dan saksi ahli.'( Ma)a#-#a)a# Alat B%&ti

Pada bagian ini akan dibicirakan mengenai alat bukti, yang meliputi pengertian &enis dan

perkembangannya.

'(* Pen+ertian Alat B%&ti dan Per&e#$an+ann,a(

Alat bukti " bewijsmiddel # memiliki macam-macam bentuk dan &uga &enisnya,

yang memiliki kemampuan untuk men&elaskan dan &uga memberikan keterangan tentang

masalah yang diperkarakan di pengadilan. erdasarkan keterangan dan pen&elasan dari alat

bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Gadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil

gugat dan dalil bantahan sesuai %akta-%akta yang mereka kemukakan dengan &enis atau alat

bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di *ndnesia saat ini adalah masih berpegang

pada &enis alat bukti tertentu sa&a.

Para pihak yang terkait dalam persidangan "hakim-tergugat-penggugat# tidak

bebas menerima-menga&ukan alat bukti dalam prses penyelesaian perkara. Undang-undang

telah menentukannya secara enumerati!e apa sa&a yang sah dan bernilai sebagai alat bukti,

dengan kata lain hukum pembuktian yang berlaku disini masih bersi%at tertutup dan terbatas.

Namun di beberapa Negara seperti elanda, telah ter&adi perpindahan plapembuktian yang sekarang telah berubah men&adi hukum pembuktian kea rah system terbuka.

Dalam hukum pembuktian di pengadilan tidak lagi ditentukan secara enumerati!e lagi.

+ebenaran tidak sa&a dapat diperleh melalui bukti-bukti tertentu sa&a

melainkan dapat pula diperleh dari alat bukti apapun asal dapat diterima secara hukum

kebenarannya dan tidak mertentangan denga kepentingan umum. Artinya alat bukti yang sah

dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebutkan satu persatu.

Namun demikian, leh karena sampai sekarang hukum pembuktian di *ndnesia

ini belum mengalami pembaharuan seperti yang ter&adi di beberapa Negara lainnya, para


26/28

pihak yang berperkara maupun hakim masih berpegang pada system lama karena sampai

sekarang pengadilan belum berani melakukan terbsan menerima alat bukti baru, diluar

yang disebutkan Undang-Undang.

'(' Ma)a#-#a)a# Alat B%&ti

enurut Sistem H*(, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat

bukti yang sah, yang artinya hakim hanya bleh memutuskan perkara melalui alat bukti yang

telah ditentukan sebelumnya leh undang-undang. Alat-alat bukti yang disebutkan leh

undang-undang adalah 0 alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-

persangkaan, pengakuan dan sumpah "ps. 164 H*(, ps. 1866 +UH Perdata#.

a. Alat bukti tertulisAlat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristi$a, keadaan, atau

hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam alat bukti tertulis

diantaranya sebagai berikut.Pertama adalah surat ialah sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seserang

dan dipergunakan sebagai pembuktian.Surat sebaagai alat bukti tertulis dibagi men&adi dua yaitu surat sebagai atadan

buan ata, sedangkan akta sendiri lebih lan&ut dibagi men&adi ata otenti dan ata

dibawah tangan.

!edua adalah akta ialah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang

memuat peristi$a yang men&adi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat se&ak semula

dengan senga&a untuk pembuktian. Gadi untuk dapat dibuktikan men&adi akta sebuah surat

haruslah ditandatangani.Ata otenti ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

undang leh atau dihadapan pe&abat yang ber$enang untuk itu ditempat akta dibuat "ps.

1868 +UH Perdata#.Dari pen&elasan pasal diatas dapat disimpulkan bah$a akta tentik dibuat leh

atau dihadapan pe&abat yang ber$enang yang disebut pe&abat umum. Apabila yang

membuatnya pe&abat yang tidak cakap - tidak ber$enang atau bentuknya cacat maka menurut

Pasal 1869 +UH Perdata 0 akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat %rmil sebagai

akta tentik namun akta yang demikian mempunyai nilai kekuatan sebagai akta diba$ah

tangan.Ata dibawah tanganialah akta yang senga&a dibuat untuk pembuktian leh para

pihak tanpa bantuan dari serang pe&abat. Gadi semata-mata dibuat antara para pihak yang

berkepentingan.


27/28

Akta diba$ah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 +UH Perdata, yang mana

menurut pasal diatas, akata diba$ah tangan ialah 0a. )ulisan atau akta yang ditandatangani diba$ah tangan,

b. )idak dibuat atau ditandatangani pihak yang ber$enang.c. Secara khusus ada akta diba$ah tangan yang bersi%at partai yang dibuat leh paling sedikit

dua pihak.

Ata pengauan sepihaialah akta yang bukan termasuk dalam akta diba$ah

tangan yang bersi%at partai , tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari tergugat. =leh

karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk

pada ketentuan Pasal 1878 +UH Perdata. Dengan demikian harus memenuhi syarat 0

a. Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatanganb. Atau paling tidak, pengakuan tentang &umlah atau b&ek barang yang disebut didalamnya,

ditulis tangan sendiri leh pembuat dan penanda tangan.

Selan&utnya ada penambahan alat bukti tertulis yang si%atnya melengkapi namun

membutuhkan bukti tentik atau butuh alat bukti aslinya, diantaranya adalah alat bukti

salinan, alat bukti kutipan dan alat bukti %tkpi. Namun kembali ditegaskan kesemuanya

alat bukti pelengkap tersebut membutuhkan penun&ukan barang aslinya.

c. Alat bukti kesaksianAlat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 H*( dan 19:2-1912

. +esaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang

peristi$a yang dipersengketakan dengan &alan pemberitahuan secara lisan dan pribadi leh

rang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.Gadi keterangan yang diberikan leh serang saksi haruslah ke&adian yang telah

ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperleh secara ber%ikir tidaklah

termasuk dalam suatu kesaksian.d. Alat bukti persangkaan

BPersangkaan adalah kesimpulan yang leh undang-undang atau leh hakim

ditarik dari satu peristi$a yang diketahui umum ke arah suatu peristi$a yang tidak diketahui

umum@, pasal 1915 +UH Perdata.+ata lain dari persangkaan adalah vermoedem yang berarti dugaan atau

presumpti!e.e. Alat bukti pengakuan

Pengakuan "bekentenis cn%essin# diatur dalam H*( pasal 174-176 dan +UH

Perdata pasal 1923-1928.Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan

persetu&uan dari pihak la$an.Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-

diam tidaklah member kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristi$a, pada hal


28/28

alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu

peristi$a.%. Alat bukti sumpah

Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang

dikuatkan atas nama )uhan, dengan tu&uan agar rang yang memberi keterangan tersebut

takut akan murka )uhan bilamana ia berbhng. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan

diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak la$an

dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.g. Pemeriksaan setempat

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah

pemeriksaan setempat, namun secara %rmil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866

+UH Perdata. Sumber %rmil dari pemeriksaan setempat ini adalah ada pada pasal 153 H*(

yang diantaranya memiliki maksud sebagai berikut 0a. Prses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan diruang sidang dapat

dipindahkan ke tempat b&ek yang diperkarakan.b. Persidangan ditempat seperti itu bertu&uan untuk melihat keadaan b&ek tersebut ditempat

barang itu terletak.c. Dan yang melakukannya adalah dapat serang atau dua rang anggta a&elis yang

bersangkutan dibantu leh serang panitera.h. Saksi ahli>Pendapat ahli

Agar maksud pemeriksaan ahli tidak menyimpang dari yang semestinya, perlu

dipahami dengan tepat arti dari kata ahli tersebut yang dikaitkan dengan perkara yang

bersangkutan. Secara umum pengertian ahli adalah rang yang memiliki pengetahuan khusus

dibidang tertentu. (aymnd Emsn menyebut, Bspecialied are as % [email protected] menurut hukum seserang baru ahli apabila dia 0

a. emiliki pengetahuan khusus atau spesialisasib. Spesialisasi tersebut dapat berupa skill ataupun pengalamanc. Sedemikian rupa spesialisasinya menyebabkan ia mampu membantu menemukan %akta

melebihi kemampuan umum rang biasa "rdinary peple#.Dari pengertian diaatas tidak semua rang dapat diangkat sebagai ahli. Apalagi &ika

dikaitkan dengan perkara yang sedang diperiksa, spesialisasinya mesti sesuai dengan bidang

yang disengketakan.

Documents

Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Bisnis Serta Pembuktian