Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
17
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW Oktober 2014 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan 1
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
disiapkan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Oktober 2014
Citation preview
PowerPoint PresentationOktober 2014
*
*
25 Provinsi,
305 Kabupaten,
77 Kota.
(Nasional/Prov/Kab/Kota)
(Nasional/Prov/Kab/Kota)
acuan
acuan
Input FOKUS pada Kementerian/Lembaga/Dinas Pengguna Ruang
Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional/daerah perlu
dilakukan sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan melalui
sinkronisasi antara dua dokumen rencana yaitu
rencana pembangunan nasional/daerah
rencana tata ruang wilayah, baik ruang wilayah darat, laut, udara
termasuk ruang didalam bumi diseluruh wilayah NKRI.
Sinkronisasi dilakukan secara:
Vertikal yaitu antar tingkat pemerintahan sesuai dengan pembagian
urusan/kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan berdasarkan
PP No. 38 Tahun 2007 yang terdiri dari urusan pusat, urusan wajib
dan pilihan;
Horizontal yaitu antar daerah yang berbatasan yang dapat dilakukan
dengan kerja sama antardaerah dan sinergi pendanaan pembangunan;
serta
Dilakukannya konsultasi oleh Pemerintah dengan pelaku pembangunan
lainnya, seperti masyarakat, pelaku dunia usaha, dan masyarakat
internasional.
*
Ditetapkan dengan perda.
RSWP3K (Perkada) (8):
adalah bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka
panjang daerah – arahan nasional (RPJPN atau RPJPD?
Jangka waktu 20 tahun, dapat ditinjau 5 tahun sekali.
RPWP3K (Perkada) (11):
Skala prioritas;
RAPWP3K (Perkada) (9):
Berlaku 1 sampai dengan 3 tahun – RKPD
didetailkan
dilaksanakan
dilaksanakan
*
*
Tertundanya proses legalisasi RZWP-3-K akibat belum rampungnya
peraturan dan/atau dokumen rencana lain seperti pada proses
Legalisasi RZWP-3-K Kota Ternate. Semula RTRW dan RZWP-3-K Kota
Ternate akan disahkan dalam 1 Perda tetapi karena materi RTRW belum
selesai maka diputuskan bahwa RZWP-3-K diperdakan tersendiri.
Pada kawasan pulau-pulau kecil, proses pengumpulan data relatif
lebih sulit karena kondisi bentang alam yang berupa kepulauan dan
sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.
Kapasitas SDM bidang penataan ruang di daerah belum cukup memadai,
terutama pada penataan ruang wilayah laut.
Kebutuhan pendanaan dalam pengumpulan data dan penyusunan peta
matra laut lebih besar dibandingkan dalam penyusunan peta matra
darat.
Penetapan RZWP-3-K dalam Perda tersendiri membutuhkan dana yang
lebih besar dibandingkan jika diintegrasikan dengan Perda
RTRW.
Proses legalisasi RZWP-3-K tertunda akibat belum rampungnya
peraturan dan/atau dokumen rencana lain yang menunjang materi
RZWP-3-K.
*
Wilayah perairan wilayah kecamatan pesisir mengikuti ketentuan
RZWP-3-K
Wilayah pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan ekosistem dengan
matra laut mengikuti ketentuan penyusunan RZWP-3-K
*
*
*
*
Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang aman,
nyaman dan produktif, maka disepakati perlunya lembaga yang
mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan
ruang, baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun
pengendalian pemanfaatan ruang.
BKPRN di pusat dan BKPRD di daerah
*
*
Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi
Penataan Ruang Daerah
Kementerian PPN/Bappenas
Guna melakukan optimalisasi, diperlukan:
Penyusunan SOP Tata Kerja BKPRD yang berbasis internet (e-BKPRD).
Di masa mendatang, e-BKPRD menjadi bagian dari e-BKPRN
Penyusunan Agenda Kerja BKPRD
Komitmen Pemda dalam penyediaan anggaran dalam APBD untuk
pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah
Penguatan kapasitas BKPRD dalam pemahaman prinsip-prinsip
perencanaan matra laut
*
Terima kasih
Peraturan Kepala Daerah
RZWP-3-K (Zonasi)
RPWP-3-K (Pengelolaan)
Peraturan Kepala Daerah
RAPWP-3-K (Aksi Pengelolaan)
Peraturan Kepala Daerah