Upload
yunita-panjaitan
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
1/175
1
PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Proyek Peningkatan Kapasitas
Berkelanjutan Untuk Desentralisasi
Sustainable Capacity Building forDecentralization (SCBD) Project
(ADB Loan 1964-INO)
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
No. Tlp. (0274)9566030 E-mail: [email protected]
LAPORAN KEGIATANPEMBUATAN
PEDOMAN
PENYUSUNAN DAN
EVALUASI
KELEMBAGAANPEMERINTAH
PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA
2 0 1 0
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
2/175
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABELDAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
C.
Ruang Lingkup
D. Output Kegiatan
E. Hasil yang Diharapkan
F.
Tinjauan Pustaka
G. Metode Pelaksanaan
H.
WorkplanI. Jadual Kegiatan
BAB II LANDASAN YURIDIS
A. Undang-undang
B. Peraturan Pemerintah
C. Peraturan Menteri
D. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
BAB III. HASIL DATA DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1.
Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Dinas Daerah
6. Lembaga Teknis Daerah
B. Besaran Organisasi
1.
Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3.
Dinas Daerah
4.
Lembaga Teknis DaerahC. Susunan Organisasi
1.
Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3.
Inspektorat
4. Bappeda
5.
Dinas Daerah
6. Lembaga Teknis Daerah
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
3/175
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
4/175
4
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Untuk menata kembali perangkat daerah, Pemerintah
telah mengeluarkan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam
Penjelasan Umum PP No. 41 Tahun 2007 itu dijelaskan bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi
dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk
inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk
badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,
diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana
urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama
penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi
adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun
tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan
harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 itu dijelaskan
bahwa reformasi birokrasi baik pada pemerintah pusat maupunpemerintah daerah merupakan kebutuhan dalam upaya
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).
Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain
bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
5/175
5
terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan
proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah
serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi
serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu
oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf,
unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur
pendukung dan unsur pelayanan. Dasar utama penyusunan
perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti
bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk
ke dalam organisasi tersendiri. Pembinaan dan pengendalian
organisasi dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar
sektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan
taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang
dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan,
pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.
Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah harus
menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi
yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi
pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali
serta tatakerja yang jelas.Namun demikian, secara umum, kondisi birokrasi
organisasi pemerintahan di Indonesia dapat dijelaskan secara
singkat sebagai berikut. Struktur organisasi pemerintahan di
Indonesia bersifat officialdom (kerajaan pejabat). Artinya
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
6/175
6
ialah area ofisial yurisdiktif, yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab resmi (official duties), yang bekerja dalam
tatanan pola hirarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas
dan kekuasaannya (Miftah Thoha, 2003).
Di samping itu, struktur organisasi pemerintahan di
Indonesia mengalami bureaucratism (patologi birokrasi),
yang terindikasi antara lain dari sifat-sifat swollen
(membengkak/tambun), sluggish (melempem), cumbersome
(tidak praktis), inefficient (boros), routine (stagnan), rigid
(kaku), narrow (tidak berwawasan), complex procedures
(berbelit-belit), dan formal measures (mengutamakan
formalitas) (Warsito Utomo, 2005).
Lebih jauh lagi, ciri-ciri struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK) organisasi perangkat daerah adalah: (1) jenis/macam
SKPD tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pelayanan
publik; (2) besaran/jumlah SKPD tidak didasarkan pada
analisis jabatan; (3) susunan/unit-unit SKPD tidak didasarkan
pada analisis beban kerja; (4) koordinasi antarSKPD tidak
berpola networking; dan (5) relasi antara SKPD dengan
stakeholders tidak berpola kolaboratif. Faktor-faktor penyebab
terjadinya hal ini adalah: (1) intervensi pemerintah pusat yang
terlalu jauh pada hal-hal yang bersifat teknis dalam penyusunan
organisasi perangkat daerah; dan (2) absensinya partisipasi
stakeholders dalam perancangan organisasi perangkat daerah
(Ulung Pribadi, 2009).Secara khusus, dalam kerangka melaksanakan peraturan
dari Pemerintah itu, Daerah Istimewa Yogyakarta telah
mengeluarkan beberapa peraturan daerah dan peraturan
gubernur. Peraturan ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
7/175
7
Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
Namun demikian, dalam kenyataannya, dalam
penyusunan dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Provinsi
DIY ternyata masih banyak menghadapi kendala. Aturan dari
pusat sering tidak klop dengan kebutuhan riil di daerah.
Misalnya: antara keharusan membentuk Dinas dengan
kebutuhan membentuk Badan, antara teori dan praktek selalu
tidak klop. Peraturan sering membuat bingung di dalam
pelaksanaannya, dikarenakan tidak cocok dengan teori yang ada.
Misalnya dalam bidang keuangan, seharusnya dilembagakan
dengan Dinas, bukan Badan. Akan tetapi peraturan pemerintah
memerintahkan dengan Badan. Kesulitan yang dihadapi adalah
menentukan lembaga teknis-lembaga teknisnya (wawancara
dengan Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda PropinsiDIY, 7 September 2010). Di DIY sejauh ini belum ada pedoman
tentang penyusunan dan evaluasi kelembagaan. Hal ini
mengakibatkan ketidakjelasan praktek di lapangan dalam
menyusun dan mengevaluasi kedudukan, tugas dan fungsi
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
8/175
8
SOPD, besaran/jumlah SOPD, susunan SOPD, dan eselonisasi
SOPD. Dengan demikian, rumusan masalahnya adalah sebagai
berikut: Bagaimanakah pedoman penyusunan dan evaluasi
kelembagaan Pemerintah Provinsi DIY yang tidak bertentangan
dengan aturan dari pusat di satu pihak dan yang dapat
mengakomodasi kebutuhanstakeholdersdi daerah?
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan kegiatan ini adalah dibuatnya pedoman
penyusunan dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Provinsi
DIY yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-
undangan dari pusat dan yang dapat mengakomodasi kebutuhan
pelayanan publik stakeholders di daerah. Sasaran-sasarannya
adalah: (1) penyusunan dan evaluasi tentang kedudukan, tugas
dan fungsi SOPD; (2) penyusunan dan evaluasi besaran/jumlah
SOPD; (3) penyusunan dan evaluasi susunan/sub-sub unit dalam
SOPD; dan (4) penyusunan dan evaluasi eselonisasi dalam
SOPD.
C. Ruang Lingkup
(1)Dirumuskannya kriteria dan langkah-langkah
penyusunan dan evaluasi tentang kedudukan, tugas dan
fungsi SOPD;
(2)Dirumuskannya kriteria dan langkah-langkah
penyusunan dan evaluasi besaran/jumlah SOPD;(3)
Dirumuskannya kriteria dan langkah-langkah
penyusunan dan evaluasi susunan/sub-sub unit dalam
SOPD.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
9/175
9
D. OutputKegiatan
Dibuatnya buku Pedoman Penyusunan dan Evaluasi
Kelembagaan Pemerintah Provinsi DIY. Buku ini dapat
ditindaklanjuti menjadi draft Peraturan Gubernur tentang
Penyusunan dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Provinsi
DIY.
E. Hasil yang Diharapkan
Meningkatnya kejelasan, kesepahaman, dan kesepakatan
stakeholders pemerintahan DIY tentang kriteria dan langkah-
langkah yang digunakan dalam menyusun dan mengevaluasi
kelembagaan di lingkungan Pemerintahan Provinsi DIY.
F. Tinjauan Pustaka
Secara singkat tinjauan pustaka dan kerangka teoritik
yang berkaitan dengan masalah struktur organisasi dapat
dijelaskan sebagai berikut.
Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? the
structure of an organization is the pattern of rules, positions,
and roles that give shape and coherence to its strategy and
process, and is typically described in organization charts, job
descriptions and patterns of authority (Leach, Stewart, dan
Waish,1994). Lebih jauh menurut mereka struktur organisasi
mencakup elemen-elemen diferensiasi (differentiation), integrasi
(integration), sentralisasi (centralization) dan desentralisasi(decentralization), formalisasi (formalization), spesialisasi
(specialization) dan generalisasi (generalization), independensi
(independence) dan interdependensi (interdependence).
Sementara itu, menurut Mintzberg, struktur organisasi adalah
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
10/175
10
the division of labor into various tasks to be performed and the
coordination of these tasks to accomplish the activity
(Mintzberg,1979).
Apa cakupan struktur organisasi? ada lima bagian pokok
yang membentuk struktur organisasi, yakni the strategic apex,
the middle line, the operating core, the technostructure, dan the
support staff. The strategic apexberkedudukan sebagai leaders
dan managers organisasi dan berfungsi membuat kebijakan,
memimpin dan membina pelaksanaan kebijakan, dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan organisasi. The middle line
berkedudukan sebagai pelaksana utama yang menghubungkan
antara bagian pimpinan dan bagian operator dan berfungsi
melaksanakan tugas-tugas pekerjaan atau urusan-urusan
organisasi. The operating coreberkedudukan sebagai pelaksana
tingkat bawah dan berfungsi menjaga inputsuntuk diproduksi
oleh organisasi, mentransformasi inputs tersebut menjadi
outputs, mendistribusikan outputs, dan menyediakan dukungan
langsung pada inputs, transformasi, dan outputs tersebut. The
technostructure berkedudukan sebagai ahli dan berfungsi
mendesain, merencanakan, mengubah, atau melatih orang agar
pekerjaan-pekerjaan organisasi dapat dilaksanakan dengan lebih
efektif. Dan the support staff berkedudukan sebagai pendukung
dan berfungsi menyediakan hal-hal yang bersifat komplemen
bagi organisasi (Mintzberg,1979).
Lebih jauh lagi, menurut Mintzberg, faktor-faktor yangmenentukan pembentukan struktur organisasi meliputi: umur
dan ukuran organisasi (age and size), teknologi (technical
system), lingkungan (environment), dan kekuasaan (power).
Umur dan ukuran organisasi menyangkut lama atau barunya
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
11/175
11
sebuah organisasi dan luas (besar) dan sempit (kecil)nya sebuah
organisasi. Umur juga menyangkut masa lalu organisasi yang
diwariskan di masa kini. Teknologi merupakan peralatan dan
sistem kerja yang dipergunakan dalam organisasi. Lingkungan
menyangkut kondisi sosial, ekonomi, politik dan lainnya yang
ada di luar organisasi. Kekuasaan menyakut kewenangan dan
otoritas yang ada dalam organisasi.
Bagaimana pemikiran para ahli tentang struktur
organisasi? Pemikiran-pemikiran para ahli tentang struktur
organisasi telah mengalami perkembangan dalam tiga perspektif
atau paradigma.
Perspektif pertama (Old Public Administration) yang
berkembang pada awal abad ke-20 memberikan penjelasan
tentang struktur organisasi sebagai berikut. Bahwa agar dapat
mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi
(negara/pemerintahan), maka struktur organisasi didesain
dengan ciri-ciri hirarkis, piramidal, top-down, vertikal, closed-
system (Weber,1958; Wilson,1987; Taylor,1947; Fayol,1949;
White,1926; Willoughby,1927, Parkinson,1957).
Kritik terhadap perspektif pertama yang diberikan oleh
para ahli generasi berikutnya adalah sebagai berikut. Bahwa
desain struktur organisasi seperti itu memunculkan - bukan
efektivitas dan efisiensi organisasi - ciri-ciri organisasi yang
boros, koruptif, bengkak, dan berorientasi pada kepentingan
internal birokrasi.Perspektif kedua (New Public Management) yang
berkembang pada sepertiga terakhir abad ke-20 memberikan
penjelasan tentang struktur organisasi sebagai berikut. Bahwa
agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
12/175
12
(negara/pemerintahan), maka struktur organisasi didesain
dengan ciri-ciri desentralistis, adaptif terhadap pasar bebas,
responsif thd pelanggan, ramping, (Lawrence and
Lorsch,1967; Galbraith,1977; Gifford & Pinchot,1993; Osborne
and Gaebler,1992).
Kritik terhadap perspektif kedua dari generasi berikutnya
adalah sebagai berikut. Bahwa struktur organisasi seperti itu
justru menjauhkan organisasi pemerintahan dengan rakyatnya.
Orientasi pada pasar dan pelanggan justru lebih mengutamakan
kepentingan individu dan institusi daripada kepentingan publik.
Perspektif ketiga (New Public Service) yang berkembang
pada awal abad ke-21 memberikan penjelasan tentang struktur
organisasi sebagai berikut. Bahwa agar dapat mencapai
efektivitas dan efisiensi organisasi (negara/pemerintahan), maka
struktur organisasi didesain dengan ciri-ciri adaptif terhadap
kebutuhan pelayanan publik, hasil dialog dengan stakeholders,
networking, dan kolaboratif (Denhardt and Denhardt,2003;
Evan and Boyte,1986; Gardner,1991; Friedrichsen,2006;
Smith,2007; Lubell and Futon,2007; Meek,2008).
Menurut perspektif yang ketiga ini, penekanan yang
harus dilakukan dalam mendesain ulang organisasi
pemerintahan adalah penciptaan organisasi pemerintahan yang
memiliki sifat-sifat: (1) melayani warganegara, bukan pelanggan
(serve citizens, not customers). Kepentingan publik adalah hasil
dari dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama daripadaagregasi kepentingan-kepentingan individu sendiri. Oleh karena
itu, pegawai pemerintah bukan merespon permintaan para
pelanggan, akan tetapi berfokus pada pengembangan relasi-
relasi kepercayaan dan kolaborasi dengan dan di antara para
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
13/175
13
warganegara; (2) mengejar kepentingan publik (seek the public
interests). Administrator publik harus mampu menyumbang
pengembangan kolektivitas atau kepentingan publik yang
disetujui bersama. Tujuan yang perlu diraih adalah bukan solusi
cepat yang dikendalikan oleh pilihan individu akan tetapi
penciptaan kepentingan bersama (shared interests) dan tanggung
jawab bersama (shared responsibility); (3) nilai
kewarganegaraan di atas kewiraswastaan (value citizenship over
entrepreneurship). Kepentingan publik lebih baik dicapai oleh
pegawai pemerintah dan warganegara dengan komitmen untuk
membuat kontribusi yang bermakna kepada masyarakat
ketimbang oleh para manajer yang berjiwa kewiraswastaan yang
bertindak untuk mengejar uang; (4) berfikir strategis, bertindak
demokratis (think strategically, act democratically). Kebijakan-
kebijakan dan program-program yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara lebih efektif
dan bertanggung jawab melalui usaha-usaha kolektif dan proses
kolaboratif; (5) mengakui bahwa akuntabilitas adalah tidak
sederhana (recognize that accountability is not simple). Pegawai
pemerintah mesti lebih menarik perhatian daripada pasar;
mereka mesti juga menaruh perhatian pada peraturan
perundangan, nilai-nilai komunitas, norma-norma politik,
standar profesional, dan kepentingan-kepentingan warganegara;
(6) melayani daripada mengendalikan (serve rather than steer).
Adalah sangat penting bagi pegawai pemerintah untukmenggunakan kepemimpinan yang berdasar nilai dan
kebersamaan dalam membantu warganegara mengartikulasikan
kepentingan-kepentingan bersama mereka daripada mencoba
mengontol atau mengendalikan masyarakat melalui perintah-
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
14/175
14
perintah baru; (7) orang yang bernilai, bukan sekedar
produktivitas (value people, not just productivity). Organisasi-
organisasi publik dan jaringannya dalam mana mereka
berpartisipasi akan lebih sukses dalam jangka panjang jika
mereka dioperasikan melalui proses kolaborasi dan
kepemimpinan yang berbagi (shared leadership) yang
didasarkan pada penghormatan terhadap semua orang (Denhardt
and Denhardt,2003).
Kerangka teoritik yang dipakai untuk melakukan
reformasi kelembagaan birokrasi pemerintahan di Indonesia di
era demokrasi dan keterbukaan sekarang ini adalah perspektif
yang ketiga, yakni bahwa penyusunan dan evaluasi
kelembagaan organisasi pemda mesti memperhatikan faktor-
faktor yang bukan hanya aturan-aturan dari otoritas yang lebih
tinggi saja akan tetapi juga harus memadukannya dengan
analisis kebutuhan pelayanan publik bagi stakeholders di
daerah.
G. Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini menggunakan metode pelaksanaannya
sebagai berikut:
(1) Studi literatur; yakni mempelajari bacaan dari berbagai
sumber tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan
struktur organisasi.
(2)
Kajian; yakni mempelajari peraturan perundang-undangandan dokumen-dokumen resmi pemerintahan lainnya yang
berkaitan dengan organisasi perangkat daerah.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
15/175
15
(3) Wawancara; yakni bertatap muka dengan orang-orang kunci
di pemerintahan daerah yang mengetahui proses
penyusunan dan evaluasi organisasi perangkat daerah.
(4)
FGD (focus group discussion); yakni melakukan diskusi
secara mendalam secara bersama-sama dengan wakil-wakil
dari beberapa SKPD yang telah ditunjuk.
H.Workplan
N
O
HASIL
KERJA
METODE PIHAK
YANG
TERLIBAT
DATA
1 TOR awal Kajian
pustaka
Tim Ahli Data
sekunder
2 Pengayaan
materi
TOR
Wawancara
awal
Tim Ahli
Biro
Organisasi,
Biro Tata
Pemerintahan
, Biro
Hukum,
BAPPEDA,
BagianOrganisasi
Kabupaten
Data
Sekunder:
perda,
peraturan
gubernur,
dan
peraturan
teknis yangterkait
dengan
pembentuka
n SOTK di
provinsi
DIY.
Data
primer:
deskripsi
kebijakan,
permasalahan dan
perencanaan
dalam
membentuk
SOTK prop.
DIY
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
16/175
16
3 TOR final Kajian
ulang
Tim Ahli
4 Terlaksananya ruang
lingkup
kegiatan 1,
yakni:
dirumuska
nnya
kriteria
dan
langkah-
langkah
penyusuna
n dan
evaluasi
tentang
kedudukan
, tugas dan
fungsi
SOPD.
Brainstorming
FGD
Tim AhliBiro
Organisasi,
Biro Tata
Pemerintahan
, Biro
Hukum,
Bagian
Organisasi
Kabupaten
5 Terlaksana
nya ruang
lingkupkegiatan 2,
yakni:
dirumuska
nnya
kriteria
dan
langkah-
langkah
penyusuna
n dan
evaluasibesaran/ju
mlah
SOPD.
Brainstormi
ng
FGD
Tim Ahli
Biro
Organisasi,Biro Tata
Pemerintahan
, Biro
Hukum,
Bagian
Organisasi
Kabupaten
6 Terlaksana
nya ruang
lingkup
kegiatan 3,
Brainstormi
ng
FGD
Tim Ahli
Biro
Organisasi,
Biro Tata
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
17/175
17
yakni:
dirumuska
nnya
kriteria
danlangkah-
langkah
penyusuna
n dan
evaluasi
susunan/su
b-sub unit
dalam
SOPD.
Pemerintahan
, Biro
Hukum,
Bagian
OrganisasiKabupaten
7 Laporankemajuan
pembuatan
buku
Pedoman
Penyusuna
n dan
Evaluasi
Kelembag
aan
Pemerinta
h Provinsi
DIY
Penulisan Tim Ahli
8 Reviu
laporan
kemajuan
pembuatan
buku
Pedoman
Penyusuna
n danEvaluasi
Kelembag
aan
Pemerinta
h Provinsi
DIY
Ekspose Tim Ahli
Biro
Organisasi,
Biro Tata
Pemerintahan
, Biro
Hukum,
BagianOrganisasi
Kabupaten
Instansi lain
terkait
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
18/175
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
19/175
19
I. Jadual Kegiatan
N
O
Kegiatan Bulan
ke-1
Bulan
ke-2
Bulan ke-3
1 2 3 4 1 2 3 4M1
M2
M3
M4
1 TOR awal X
2 Pengayaan
materi TOR
X
3 TOR final X
4 Terlaksananya
ruang lingkup
kegiatan 1,
yakni:
dirumuskannya
kriteria dan
langkah-
langkah
penyusunan
dan evaluasi
tentang
kedudukan,
tugas dan
fungsi SOPD.
X
5 Terlaksananya
ruang lingkupkegiatan 2,
yakni:
dirumuskannya
kriteria dan
langkah-
langkah
penyusunan
dan evaluasi
besaran/jumlah
SOPD.
X
6 Terlaksananyaruang lingkup
kegiatan 3,
yakni:
dirumuskannya
kriteria dan
langkah-
langkah
X
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
20/175
20
penyusunan
dan evaluasi
susunan/sub-
sub unit dalam
SOPD.
7 Laporan
kemajuan
pembuatan
buku Pedoman
Penyusunan
dan Evaluasi
Kelembagaan
Pemerintah
Provinsi DIY
X
8 Reviu laporan
kemajuan
pembuatan
buku Pedoman
Penyusunan
dan Evaluasi
Kelembagaan
Pemerintah
Provinsi DIY
X
9 Revisi Laporan
kemajuan
pembuatan
buku Pedoman
Penyusunan
dan Evaluasi
Kelembagaan
Pemerintah
Provinsi DIY
X
10
Reviu Laporanakhir
pembuatan
buku Pedoman
Penyusunan
dan Evaluasi
Kelembagaan
Pemerintah
X
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
21/175
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
22/175
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
23/175
23
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005
tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.
D. Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
1. Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 5 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
3. Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 7 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
4.
Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2008 tentang RincianTugas dan Fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
24/175
24
BAB III
HASIL DATA DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1. Sekretariat Daerah
Dari hasil data dokumenter dan wawancara yang
diperoleh dari para informan dapat dipaparkan sebagai berikut.
Dalam Perda Provinsi DIY No. 5 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Provinsi DIY disebutkan bahwa kedudukan Sekretariat
Daerah adalah merupakan unsur staf yang membantu Gubernur
dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas
daerah dan lembaga teknis daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa tugas
Sekretariat Daerah adalah menyusun kebijakan pemerintahan
daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah, memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, serta melaksanakan
pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa Sekretariat
Daerah mempunyai fungsi: 1) perumusan program lingkupSekretariat Daerah; 2) perumusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah; 3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas
dinas daerah dan lembaga teknis daerah; 4) pemantauan dan
pengevaluasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
25/175
25
pemerintahan daerah; 5) penyelenggaraan pembinaan
administrasi pemerintahan dan aparatur pemerintahan daerah; 6)
pengelolaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah; 7)
pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan keuangan
Sekretariat Daerah; 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Dalam Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD disebutkan tentang
tugas dan fungsi masing-masing Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum,
Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan,
Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Biro
Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan,
Biro Organisasi, dan Biro Umum, Humas dan Protokol.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Bagian Pemerintahan Umum, Bagian
Otonomi, Bagian Kependudukan, dan Bagian Pertanahan.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan fungsi
masing-masing Subbagian Tata Praja, Subbagian
Pengembangan Wilayah, Subbagian Tata Usaha, Subbagian
Penyelenggaraan, Subbagian Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa, Subbagian Pengembangan Otonomi
Daerah, Subbagian Bina Administrasi Kependudukan,
Subbagian Pendataan dan Informasi Kependudukan, Subbagian
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
26/175
26
Catatan Sipil, Subbagian Administrasi Pertanahan, Subbagian
Pengendalian, dan Subbagian Pengurusan Pertanahan.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Bagian Perundang-undangan, Bagian
Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Bagian
Dokumentasi dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, dan
Bagian Bantuan dan Layanan Hukum. Dalam pergub itu juga
disebutkan tentang tugas dan fungsi masing-masing Subbagian
Peraturan Daerah, Subbagian Peraturan Gubernur, Subbagian
Pengkajian Hukum, Monitoring dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan, Subbagian Pembinaan dan Evaluasi
Rancangan Produk Hukum, Subbagian Klarifikasi Produk
Hukum, Subbagian Dokumentasi Hukum, Subbagian Tata
Usaha, Subbagian Sengketa Hukum, Subbagian Supremasi
Hukum, dan Subbagian Layanan Hukum.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Bagian Analisa Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat, Bagian Analisa Kebijakan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat, dan Bagian Bina Mental dan
Spiritual. Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Subbagian Pendidikan, Subbagian
Kesehatan, Subbagian Sosial dan Tenaga Kerja, Subbagian
Pengembangan Budi Pekerti dan Kedisiplinan, Subbagian
Fasilitasi Kehidupan Beragama, dan Subbagian Tata Usaha.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas danfungsi masing-masing Bagian Analisa Kebijakan Produktivitas,
Bagian Bina Kapasitas, dan Bagian Bina Sumberdaya Alam.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan fungsi
masing-masing Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
27/175
27
Menengah, Subbagian Perindustrian dan Perdagangan,
Subbagian Analisa Potensi Daerah, subbagian Badan Usaha
Daerah, Subbagian Tata Usaha, Subbagian Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Subbagian Kehutanan, Perkebunan,
Perikanan dan Kelautan, dan Subbagian Lingkungan Hidup.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Bagian Analisa Kebijakan Pembangunan,
Bagian Dekonsentrasi, dan Bagian Penelitian dan
Pengembangan. Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas
dan fungsi masing-masing Subaggian Pekerjaan Umum dan
ESDM, Subbagian Kebudayaan dan Pariwisata, Subbagian
Perhubungan, Subbagian Analisa Dekonsentrasi, Subbagian
Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Dekonsentrasi, Subbagian
Penelitian, Subbagian Pengembangan, dan subbagian Tata
Usaha.
Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Bagian Kelembagaan, Bagian Analisa
dan Formasi Jabatan, dan Bagian Tatalaksana. Dalam pergub itu
juga disebutkan tentang tugas dan fungsi masing-masing
Subbagian Analisis dan Pengembangan, Subbagian Pembinaan
dan Pengendalian Kabupaten/Kota, subbagian Budaya dan
Kapasitas, Subbagian Analisa Jabatan, Subbagian
Pengembangan Kinerja Jabatan, Subbagian Tata Usaha,
Subbagian Sistem dan Prosedur, Subbagian Standarisasi, dan
Subbagian Tatalaksana Pelayanan Umum.Dalam pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan
fungsi masing-masing Bagian Administrasi, Bagian Pelayanan,
Bagian Protokol, dan Bagian Hubungan Masyarakat. Dalam
pergub itu juga disebutkan tentang tugas dan fungsi masing-
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
28/175
28
masing Subbagian Arsip, Subbagian Tata Usaha Biro,
Subbagian Keuangan, Subbagian Rumah Tangga dan Sarana
Prasarana, Subbagian Kendaraan, Subbagian Sandi dan
Telekomunikasi, Subbagian Upacara, Subbagian Tamu,
Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Subbagian Publikasi,
Dokumentasi dan Media Massa, dan Subbagian Hubungan
AntarLembaga.
Dari data wawancara diperoleh informasi bahwa tupoksi
(tugas pokok dan fungsi) antara satu instansi dengan instansi
lainnya ada yang tumpang tindih. Contoh kongkritnya, tumpang
tindih antara tupoksi Biro Administrasi Pembangunan di Setda
dengan tupoksi di salah satu unit Bappeda. Dalam penentuan
kriteria jenis dan macam SKPD merujuk kepada PP 41/2007,
dengan melihat skala prioritas di pemerintah daerah. DPRD
Propinsi DIY selama ini juga berperan serta dalam menentukan
urutan prioritas tersebut. Setiap usulan dari eksekutif selalu
disusun berdasarkan sebuah kajian dan studi banding.
Permasalahan yang terjadi justeru dari 7 Biro yang dibentuk
ternyata terjadi tumpang tindih kewenangan, misalnya:
BAPPEDA menurut PP 6/2008 jo. PP 39/2006 memiliki
kewenangan perencanaan pembangunan. Akan tetapi setelah
ditetapkan Perda Prop DIY 5/2009 kewenangan BAPPEDA
tumpang tindih dengan kewenangan Biro Administrasi
Pembangunan Bagian Dekonsentrasi, dimana menurut Perda
5/2009 Bagian Dekonsentrasi memiliki kewenangan melakukanperencanaan anggaran dari dana dekonsentrasi. Perda 5/2009
dibuat mendasarkan pada Permendagri 57/2007 jo PP 7/2008
mengenai pengelolaan dana dekonsentrasi, ditetapkan bahwa
Gubernur harus menunjuk satu SKPD yang akan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
29/175
29
menyelenggarakan dekonsentrasi (wawancara dengan Biro
Hukum Setda Provinsi DIY, 28 September 2010). Lebih jauh
lagi, menurut keterangan dari informan, tupoksi yang dimiliki
oleh suatu SKPD kadang-kadang tidak mencerminkan SKPD itu
(wawancara dengan Biro Hukum Setda Provinsi DIY, 28
September 2010).
Biro Tata Pemerintahan juga menjalankan fungsi antara
yang dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan agar
fungsi pemerintahan dapat dijalankan. Hal ini biasanya
disebabkan lembaga yang didirikan belum siap atau belum
didirikan (wawancara dengan Biro Tata Pemerintahan, Kamis,
14 Oktober 2010).
Dengan demikian, ada beberapa hal dari kedudukan dan
tugas pokok dan fungsi setda itu yang perlu dicermati. Pertama,
kedudukannya, apa yang dimaksud staf gubernur? Kedua,
tugasnya, apakah overlapping dengan fungsinya? Apa yang
dimaksud dengan tugas?. Ketiga, fungsinya, apakah tetap
dalam koridor staf gubernur tersebut?Mengapa Tupoksi salah
satu unitnya bisa overlappingdengan tupoksi salah satu unit di
Bappeda? Bertentangan dengan teori? Bertentangan dengan
peraturan?
Penyusunan kedudukan Sekretariat Daerah dapat dirujuk
ke dalam beberapa aturan perundangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 3 ayat (1), dinyatakan bahwa sekretariat daerahmerupakan unsur staf. Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah,
pada huruf A. Pendahuluan, dinyatakan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
30/175
30
oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf,
unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur
pendukung dan unsur pelayanan. Dalam Penjelasan atas PP No.
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada
Umum, dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri
dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi, diwadahi dalam sekretariat.
Penyusunan tugas Sekretariat Daerah dapat dirujuk ke
dalam beberapa aturan perundangan sebagai berikut. Dalam PP
No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada
pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa sekretariat daerah
mempunyai tugas dan kewajiban membantu gubernur dalam
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan
lembaga teknis daerah.
Penyusunan fungsi Sekretariat Daerah dapat dirujuk ke
dalam beberapa aturan perundangan sebagai berikut. Dalam PP
No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada
pasal 3 ayat (3), dinyatakan bahwa sekretariat daerah dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:
penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengoordinasian
pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan
daerah; pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahandaerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam Penjelasan atas PP
No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada
pasal 23, dinyatakan bahwa perangkat daerah yang
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
31/175
31
menyelenggarakan fungsi staf seperti bidang hukum, organisasi,
hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif,
serta fungsi pemerintahan umum lainnya antara lain bidang
penanganan perbatasan dan administrasi kerja sama luar negeri,
yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan, dan
tidak termasuk fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah
diwadahi dalam sekretariat daerah. Dalam Permendagri No. 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, pada B.2.a, dinyatakan bahwa Tugas dan
fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan
kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah
masing-masing. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada
hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan
admistratif. Selain itu Sekretariat daerah juga dapat
melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan,
organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol, serta
fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalamtugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan
kerjasama, perbatasan dan lain-lain.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
32/175
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
33/175
33
Dalam Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2008 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD disebutkan tentang
tugas dan fungsi masing-masing Bagian Legislasi dan
Pengkajian, Bagian Persidangan, Bagian Umum, Bagian
Penyusunan Program dan Keuangan, Kelompok Jabatan
Fungsional.
Dalam Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2008 itu juga
disebutkan tentang tugas dan fungsi masing-masing Subbagian
Legislasi, Subbagian Pengkajian dan Pengembangan, Subbagian
Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi, Subbagian
Risalah dan Rapat, Subbagian Pelayanan Alat Kelengkapan
Dewan, Subbagian Dokumentasi, Subbagian Tata usaha dan
Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga, Subbagian Humas
dan Protokol, Subbagian Penyusunan Program, Subbagian
Keuangan, dan Subbagian Monitoring dan Evaluasi.
Penyusunan kedudukan Sekretariat DPRD dapat dirujuk
ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai
berikut. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, pada pasal 4 ayat (1), dinyatakan bahwa
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya
disebut sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap
DPRD. Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada
huruf A. Pendahuluan, dinyatakan bahwa dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu
oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf,
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
34/175
34
unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur
pendukung, dan unsur pelayanan.
Penyusunan tugas Sekretariat DPRD dapat dirujuk ke
dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada pasal 4 ayat (2), dinyatakan bahwa sekretariat
DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Penyusunan fungsi Sekretariat DPRD dapat dirujuk ke
dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada pasal 4 ayat (3), dinyatakan bahwa sekretariat
DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
penyelenggaraan rapatrapat DPRD; dan penyediaan dan
pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada B.2.b,
dinyatakan bahwa Tugas dan fungsi masing-masing perangkat
daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah denganruang lingkup dan kewenangan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
35/175
35
karakteristik daerah masing-masing. Sekretariat DPRD sebagai
unsur pelayanan pada hakekatnya memberikan pelayanan
administratif kepada dewan yang meliputi kesekretariatan,
pengelolaan keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat
dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan sesuai
kemampuan keuangan daerah masing-masing.
3. Inspektorat
Dari hasil data yang diperoleh dari berbagai pihak dapat
dipaparkan sebagai berikut.
Dalam Perda Provinsi DIY No. 7 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
disebutkan bahwa kedudukan Inspektorat adalah unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
Inspektorat mempunyai fungsi : 1) perencanaan program
pengawasan; 2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas
pengawasan; 4) pengawasan terhadap pelaksanaan urusanpemerintahan daerah; 5) pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota; 6) penyelenggaraan
kegiatan ketatausahaan.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
36/175
36
Penyusunan kedudukan Inspektorat dapat dirujuk ke
dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada pasal 5 ayat (1), dinyatakan bahwa inspektorat
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dinyatakan bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pengawas
yang diwadahi dalam bentuk inspektorat. Dalam Permendagri
No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah, pada huruf A. Pendahuluan,
dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang
diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang
terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur
perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur
pelayanan.
Penyusunan tugas Inspektorat dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 5 ayat (2), dinyatakan bahwa Inspektorat
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota danpelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
Penyusunan fungsi Inspektorat dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
37/175
37
pada pasal 5 ayat (3), dinyatakan bahwa Inspektorat dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi perencanaan
program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan; dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan
penilaian tugas pengawasan. Dalam PP No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 5 ayat (2),
dinyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Dalam Permendagri
No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah, pada B.2.c, dinyatakan bahwa
Tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan
kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah
masing-masing. Inspektorat sebagai unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di
kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas
hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya
bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkankepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggung jawaban
administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
38/175
38
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dari hasil data yang diperoleh dari berbagai pihak dapat
dipaparkan sebagai berikut.
Dalam Perda Provinsi DIY No. 7 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
disebutkan bahwa kedudukan Bappeda adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bappeda mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
statistik. Bappeda mempunyai fungsi : 1) perumusan kebijakan
teknis perencanaan; 2) pengoordinasian penyusunan
perencanaan pembangunan; 3) pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; 4)
penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di
daerah; 5) penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi
perencanaan; 6) penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 7)
penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah; 8)
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Penyusunan kedudukan Bappeda dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. DalamPP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa badan perencanaan
pembangunan daerah merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Penjelasan atas
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
39/175
39
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada Umum, dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat
daerah yang terdiri dari unsur perencana yang diwadahi dalam
bentuk badan.
Permasalahan yang terjadi justeru dari 7 Biro yang
dibentuk ternyata terjadi tumpang tindih kewenangan, misalnya:
BAPPEDA menurut PP 6/2008 jo. PP 39/2006 memiliki
kewenangan perencanaan pembangunan. Akan tetapi setelah
ditetapkan Perda Prop DIY 5/2009 kewenangan BAPPEDA
tumpang tindih dengan kewenangan Biro Administrasi
Pembangunan Bagian Dekonsentrasi, dimana menurut Perda
5/2009 Bagian Dekonsentrasi memiliki kewenangan melakukan
perencanaan anggaran dari dana dekonsentrasi. Perda 5/2009
dibuat mendasarkan pada Permendagri 57/2007 jo PP 7/2008
mengenai pengelolaan dana dekonsentrasi, ditetapkan bahwa
Gubernur harus menunjuk satu SKPD yang akan
menyelenggarakan dekonsentrasi (wawancara dengan Biro
Hukum Setda Provinsi DIY, 28 September 2010).
Penyusunan tugas Bappeda dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 6 ayat (2), dinyatakan bahwa badan perencanaan
pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangperencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan fungsi Bappeda dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
40/175
40
pada pasal 6 ayat (3), dinyatakan bahwa Badan perencanaan
pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis
perencanaan; pengoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah; dan pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada
B.2.d, dinyatakan bahwa Tugas dan fungsi masing-masing
perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah masing-
masing. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai
unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan
tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi
penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing
satuan kerja perangkat daerah.
5. Dinas Daerah
Dari hasil data yang diperoleh dari berbagai pihak dapat
dipaparkan sebagai berikut.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
41/175
41
Melalui Perda Provinsi DIY No. 6 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk 13
macam Dinas Daerah. Dalam perda itu dinas yang
disebutkankan pertama kali adalah Dinas Pertanian. Dalam
perda itu disebutkan bahwa kedudukan Dinas Pertanian adalah
unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian. Dinas
Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas
Pertanian mempunyai fungsi : 1) penyusunan program dan
pengendalian di bidang pertanian; 2) perumusan kebijakan
teknis dibidang pertanian; 3) pelaksanaan, pengembangan,
pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura,
peternakan; 4) pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang
pertanian; 5) pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan
kewenangannya; 6) pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang
pertanian Kabupaten/Kota; 7) penyelenggaraan kegiatan di
bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota; 8) pemberdayaan
sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian; 9)
pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 10) pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan
tugasnya.
Penyusunan kedudukan Dinas Daerah dapat dirujuk ke
dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada pasal 7 ayat (1), dinyatakan bahwa dinas daerah
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dalam Penjelasan
atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
42/175
42
Daerah, pada Umum, dinyatakan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu
oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pelaksana urusan
daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dalam Permendagri
No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah, pada huruf A. Pendahuluan,
dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang
diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang
terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf. , unsur pengawas, unsur
perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung dan unsur
pelayanan.
Penyusunan tugas Dinas Daerah dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 7 ayat (2), dinyatakan bahwa dinas daerah
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Penyusunan fungsi Dinas Daerah dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 7 ayat (3), dinyatakan bahwa dinas daerah dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: perumusan
kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umumsesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan dan pelaksanaan
tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
43/175
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
44/175
44
Melalui Perda Provinsi DIY No. 7 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah
dibentuk 8 Badan. Dalam perda itu disebut pertama kali adalah
Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam perda itu disebutkan
bahwa kedudukan BKD adalah unsur pendukung tugas kepala
daerah di bidang kepegawaian. BKD mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang kepegawaian. BKD mempunyai fungsi : 1) perumusan
kebijakan teknis di bidang kepegawaian; 2) pemberian
dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
kepegawaian; 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
kepegawaian; 4) pemberian fasilitasi penyelenggaraan
kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota; 5) penyelenggaraan
kegiatan ketatausahaan; 6) pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Penyusunan kedudukan Badan dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 8 ayat (1), dinyatakan bahwa lembaga teknis daerah
merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Dalam
Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, pada Umum, dinyatakan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantuoleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pendukung tugas
kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis
daerah. Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
45/175
45
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada
huruf A. Pendahuluan, dinyatakan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu
oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-
prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf.
, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur
pendukung dan unsur pelayanan.
Penyusunan tugas Badan dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 8 ayat (2), dinyatakan bahwa lembaga teknis daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Penyusunan fungsi Badan dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 8 ayat (3), dinyatakan bahwa lembaga teknis daerah
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan dan pelaksanaan
tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 7 ayat (6),dinyatakan bahwa kegiatan teknis operasional yang
dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
46/175
46
penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung
pelaksanaan tugas organisasi induknya. Dalam Permendagri No.
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah, pada B.2.f, dinyatakan bahwa Tugas dan
fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan
kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah
masing-masing. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur
pendukung yang sifatnya lebih teknis. Lembaga teknis daerah
dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit, penentuan
Badan atau Kantor sesuai dengan analisis beban kerja.
b)
Rumah Sakit
Dari hasil data yang diperoleh dari berbagai pihak dapat
dipaparkan sebagai berikut.
Melalui Perda Provinsi DIY No. 7 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telahdibentuk Rumah Sakit. Dalam perda itu disebut Rumah Sakit
Grhasia. Dalam perda itu disebutkan bahwa kedudukan Rumah
Sakit Grhasia adalah unsur pendukung tugas kepala daerah di
bidang pelayanan kesehatan khusus yang diselenggarakan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
47/175
47
Pemerintah Daerah. Rumah Sakit Grhasia mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan
jiwa. Rumah Sakit Grhasia mempunyai fungsi : 1) penyusunan
program pelayanan di bidang kesehatan khususnya kesehatan
jiwa; 2) pelayanan, pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi
kesehatan jiwa; 3) penyelenggaraan usaha kesehatan jiwa
masyarakat; 4) penyelenggaraan pelayanan rujukan; 5)
penyelenggaraan rehabilitasi medis korban narkotika,
psikotropika dan zat adiktif (napza); 6) penyelenggaraan
pelayanan spesialis lain yang berkaitan dengan kesehatan jiwa;
7) penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pelatihan tenaga
di bidang kesehatan jiwa; 8) pemberdayaan sumberdaya dan
mitra kerja di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa; 9)
penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; 10) pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Penyusunan kedudukan Rumah Sakit dapat dirujuk ke
dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.
Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada pasal 8 ayat (1), dinyatakan bahwa lembaga
teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada huruf A.
Pendahuluan, dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkatdaerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip
manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf. , unsur
pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung
dan unsur pelayanan. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
48/175
48
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum,
dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari
unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi
dalam lembaga teknis daerah.
Penyusunan tugas Rumah Sakit dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 8 ayat (2), dinyatakan bahwa lembaga teknis daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
Penyusunan fungsi Rumah Sakit dapat dirujuk ke dalam
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada pasal 8 ayat (3), dinyatakan bahwa lembaga teknis daerah
dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; pembinaan dan pelaksanaan
tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya. Dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, pada
B.2.f, dinyatakan bahwa Tugas dan fungsi masing-masingperangkat daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
49/175
49
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, serta potensi dan karakteristik daerah masing-
masing. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung
yang sifatnya lebih teknis. Lembaga teknis daerah dapat
berbentuk badan, kantor dan rumah sakit, penentuan Badan atau
Kantor sesuai dengan analisis beban kerja.
B.
Besaran Organisasi
1. Sekretariat Daerah
Dari hasil data yang diperoleh dari para informan dapat
dipaparkan sebagai berikut.
Dalam Perda Provinsi DIY No. 5 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Provinsi DIY disebutkan bahwa Sekretariat Daerah
terdiri dari 3 asisten, yakni: 1) Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat; 2) Asisten Perekonomian dan
Pembangunan; dan 3) Asisten Administrasi Umum.
Menurut hasil wawancara, PP 41/2007 memberikan
peluang dalam kelembagaan yaitu pola maksimal dan pola
minimal; maka hal ini dapat menjadi dasar dalampengembangan kelembagaan di daerah. Selanjutnya kriteria
pengembangan diatur lebih lanjut dalam PP 38/2006 ttg
kewenangan lembaga daerah. Selama ini penentuan SKPD oleh
Biro Organisasi seharusnya sudah didasarkan pada beberapa
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
50/175
50
kriteria, antara lain: (a) beban kerja; (b) volume kerja; (c) analisa
jabatan; (d) resiko kerja. Kriteria yang digunakan untuk
menentukan SKPD jenis dan macam mempertimbangkan asas
keadilan. PP 41/2007 menurut daerah membelenggu kreasi
dalam pengembangan kelembagaan daerah. Studi kebutuhan
masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk
memenuhi pelayanan masyarakat juga harusnya menjadi
pertimbangan (wawancara dengan Biro Hukum Setda Provinsi
DIY, 28 September 2010).
Pertimbangan pembentukan kelembagaan, adalah dasar
kewenangan daerah PP 38/2007 yaitu dalam Pasal 12 ada
ketentuan harus di-Perda-kan. Dasar pembentukan kelembagaan
di DIY diambil berdasarkan kewenangan yang diatur dalam
Perda 7/2007, ditambah dengan Rincian tambahan kewenangan
dalam Peraturan Gubernur 13/2010. Kewenangan Prop DIY ada
3 yaitu: 26 urusan wajib (Dinas); 8 urusan pilihan; dan urusan
sisa. Sifat ketentuan otonomi daerah adalah asimetris artinya
penterjemahan kewenangan antara propinsi yang satu dengan
yang lain tidak sama. Misalnya: hak ulayat dan wilayah
perbatasan tidak ada dalam kewenangan Prop DIY (wawancara
dengan Biro Tata Pemerintahan, Kamis, 14 Oktober 2010).
Pembentukan SOTK dalam prosesnya telah mengacu
pada Perda 5/2008. Biro Tata Pemerintahan telah
mengembangkan lembaga secara vertikal, yaitu dengan
membentuk Bagian Pertanahan sebagai bagian yang berdirisendiri, dengan pertimbangan frekuensi pekerjaan, volume
pekerjaan; dan kebutuhan pekerjaan yang sangat besar
(wawancara dengan Biro Tata Pemerintahan, Kamis, 14 Oktober
2010).
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
51/175
51
Perubahan Sub-Bagian pertanahan menjadi Bagian
Pertanahan disebabkan karena banyaknya kegiatan, yaitu
fasilitasi pelayanan masyarakat dalam hal menyelesaikan
sengketa atau konflik masyarakat. Kewenangan subbag sangat
terbatas, sehingga akan memperlambat pelayanan umum.
Khusus propinsi DIY permasalahan yang muncul ada 2, yaitu
sultan ground dan TKD (pemerintahan desa) (wawancara
dengan Biro Tata Pemerintahan, Kamis, 14 Oktober 2010).
Penyusunan besaran organisasi Sekretariat Daerah dapat
dirujuk ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan
sebagai berikut. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada pasal 1 dan huruf A
Pendahuluan, dinyatakan bahwa dasar utama penyusunan
perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh
seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi
unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan
dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dalam PP No. 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal
19 ayat (1), dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkatdaerah ditetapkan berdasarkan variabel: jumlah penduduk; luas
wilayah; dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
52/175
52
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada pasal 1, dinyatakan
bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor keuangan, luas wilayah kerja dan
kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk. Dalam
Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, pada Umum, dinyatakan bahwa ditetapkan
pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh
persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima
persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima
persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel
tersebut dalam beberapa kelas interval. Dalam Penjelasan atas
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada Umum, dan dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada
pasal 1, dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah
sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kebutuhan
daerah. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada pasal 1, dinyatakan
bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor potensi dan karakteristik daerah yang
bertalian dengan urusan yang akan ditangani. Dalam Penjelasan
atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada Umum, dan dalam Permendagri No. 57 Tahun
2007, pada pasal 1, dinyatakan bahwa besaran organisasi
perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkanfaktor cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas. Dalam Penjelasan atas
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada Umum, dan dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
53/175
53
pasal 1, dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah
sekurang-kurangnya mempertimbangkan sarana dan prasarana
penunjang tugas. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada huruf A, dinyatakan
bahwa dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat
daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi
dan misi yang jelas. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 20 ayat (1) huruf a,
dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah dengan
nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari: sekretariat
daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten. Dalam PP No.
41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada
pasal 20 ayat (2) huruf a, dinyatakan bahwa besaran organisasi
perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai
dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari: sekretariat daerah, terdiri
dari paling banyak 3 (tiga) asisten. Dalam PP No. 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 20 ayat
(3) huruf a, dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat
daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:
sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten.
2.
Sekretariat DPRD
Dari hasil data yang diperoleh dari para informan dapat
dipaparkan sebagai berikut.
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
54/175
54
Dalam Perda Provinsi DIY No. 5 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Provinsi DIY disebutkan bahwa Sekretariat Daerah
terdiri dari: 1) Pimpinan : Sekretaris DPRD; 2) Pembantu
Pimpinan : Bagian-Bagian; 3) Pelaksana : Subbagian-subbagian;
dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional.
Menurut hasil wawancara, PP 41/2007 memberikan
peluang dalam kelembagaan yaitu pola maksimal dan pola
minimal; maka hal ini dapat menjadi dasar dalam
pengembangan kelembagaan di daerah. Selanjutnya kriteria
pengembangan diatur lebih lanjut dalam PP 38/2006 ttg
kewenangan lembaga daerah. Selama ini penentuan SKPD oleh
Biro Organisasi seharusnya sudah didasarkan pada beberapa
kriteria, antara lain: (a) beban kerja; (b) volume kerja; (c) analisa
jabatan; (d) resiko kerja. Kriteria yang digunakan untuk
menentukan SKPD jenis dan macam mempertimbangkan asas
keadilan. PP 41/2007 menurut daerah membelenggu kreasi
dalam pengembangan kelembagaan daerah. Studi kebutuhan
masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk
memenuhi pelayanan masyarakat juga harusnya menjadi
pertimbangan (wawancara dengan Biro Hukum Setda Provinsi
DIY, 28 September 2010).
Pertimbangan pembentukan kelembagaan, adalah dasar
kewenangan daerah PP 38/2007 yaitu dalam Pasal 12 ada
ketentuan harus di-Perda-kan. Dasar pembentukan kelembagaandi DIY diambil berdasarkan kewenangan yang diatur dalam
Perda 7/2007, ditambah dengan Rincian tambahan kewenangan
dalam Peraturan Gubernur 13/2010. Kewenangan Prop DIY ada
3 yaitu: 26 urusan wajib (Dinas); 8 urusan pilihan; dan urusan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
55/175
55
sisa. Sifat ketentuan otonomi daerah adalah asimetris artinya
penterjemahan kewenangan antara propinsi yang satu dengan
yang lain tidak sama. Misalnya: hak ulayat dan wilayah
perbatasan tidak ada dalam kewenangan Prop DIY (wawancara
dengan Biro Tata Pemerintahan, Kamis, 14 Oktober 2010).
Penyusunan besaran organisasi Sekretariat DPRD dapat
dirujuk ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan
sebagai berikut. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada pasal 1 dan huruf A
Pendahuluan, dinyatakan bahwa dasar utama penyusunan
perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh
seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi
unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan
dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dalam PP No. 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal
19 ayat (1), dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat
daerah ditetapkan berdasarkan variabel: jumlah penduduk; luas
wilayah; dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada pasal 1, dinyatakan
bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor keuangan, luas wilayah kerja dan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
56/175
56
kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk. Dalam
Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, pada Umum, dinyatakan bahwa ditetapkan
pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh
persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima
persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima
persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel
tersebut dalam beberapa kelas interval. Dalam Penjelasan atas
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
pada Umum, dan dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada
pasal 1, dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah
sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kebutuhan
daerah. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada pasal 1, dinyatakan
bahwa besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor potensi dan karakteristik daerah yang
bertalian dengan urusan yang akan ditangani. Dalam Penjelasan
atas PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, pada Umum, dan dalam Permendagri No. 57 Tahun
2007, pada pasal 1, dinyatakan bahwa besaran organisasi
perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan
faktor cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas. Dalam Penjelasan atas
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,pada Umum, dan dalam Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada
pasal 1, dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah
sekurang-kurangnya mempertimbangkan sarana dan prasarana
penunjang tugas. Dalam Penjelasan atas PP No. 41 Tahun 2007
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
57/175
57
tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Umum, dan dalam
Permendagri No. 57 Tahun 2007, pada huruf A, dinyatakan
bahwa dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat
daerah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi
dan misi yang jelas. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 20 ayat (1) huruf b,
dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah dengan
nilai kurang dari 40 (empat puluh) hanya disebut: sekretariat
DPRD. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, pada pasal 20 ayat (2) huruf b, dinyatakan
bahwa besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara
40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) hanya disebut:
sekretariat DPRD. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, pada pasal 20 ayat (3) huruf b,
dinyatakan bahwa besaran organisasi perangkat daerah dengan
nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari hanya disebut:
sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah
Dari hasil data yang diperoleh dari berbagai pihak dapat
dipaparkan sebagai berikut.
Melalui Perda Provinsi DIY No. 6 tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk 13
macam Dinas Daerah. Dalam perda itu urutan Dinas Daerah itu
adalah sebagai berikut: 1) Dinas Pertanian; 2) Dinas Kelautan
dan Perikanan; 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 4) Dinas
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
58/175
58
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; 5) Dinas Kebudayaan; 6)
Dinas Pariwisata; 7) Dinas Sosial; 8) Dinas Kesehatan; 9) Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 10) Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral; 11) Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 12) Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah; 13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset.
Menurut hasil wawancara, PP 41/2007 memberikan
peluang dalam kelembagaan yaitu pola maksimal dan pola
minimal; maka hal ini dapat menjadi dasar dalam
pengembangan kelembagaan di daerah. Selanjutnya kriteria
pengembangan diatur lebih lanjut dalam PP 38/2006 ttg
kewenangan lembaga daerah. Selama ini penentuan SKPD oleh
Biro Organisasi seharusnya sudah didasarkan pada beberapa
kriteria, antara lain: (a) beban kerja; (b) volume kerja; (c) analisa
jabatan; (d) resiko kerja. Kriteria yang digunakan untuk
menentukan SKPD jenis dan macam mempertimbangkan asas
keadilan. PP 41/2007 menurut daerah membelenggu kreasi
dalam pengembangan kelembagaan daerah. Studi kebutuhan
masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk
memenuhi pelayanan masyarakat juga harusnya menjadi
pertimbangan (wawancara dengan Biro Hukum Setda Provinsi
DIY, 28 September 2010).
Pertimbangan pembentukan kelembagaan, adalah dasarkewenangan daerah PP 38/2007 yaitu dalam Pasal 12 ada
ketentuan harus di-Perda-kan. Dasar pembentukan kelembagaan
di DIY diambil berdasarkan kewenangan yang diatur dalam
Perda 7/2007, ditambah dengan Rincian tambahan kewenangan
8/10/2019 penyusunan dan evaluasi kelembagaan pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta.pdf
59/175
59
dalam Peraturan Gubernur 13/2010. Kewenangan Prop DIY ada
3 yaitu: 26 urusan wajib (Dinas); 8 urusan pilihan; dan