Upload
kellan
View
154
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. Oleh: Agus Dwi Lestari. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KENDAL. DASAR HUKUM:. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2004 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Oleh:Agus Dwi Lestari
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
2. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2004
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003
4. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002
5. KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 26 TAHUN 2004
6. Surat Ka. BKN Pusat nomor : K 26-30/V 11-7/99 tertanggal 27 Januari 2014 Perihal Penyusunan Formasi PNS Daerah TA 2014 (http://www.bkn.go.id)
(1) SETIAP INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PNS BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
(2) PENYUSUNAN KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PNS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN YANG DIPERINCI PER 1 TAHUN BERDASARKAN PERIORITAS KEBUTUHAN
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 56 DIATUR DENGAN PERATURAM PEMERINTAH
PASAL 56PASAL 56
PASAL 57PASAL 57
(1) SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTOR-FAKTOR TERTENTU DAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH
(3) FORMASI DAN PERSYARATAN JABATAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PEMERINTAH
PASAL 132PASAL 132
PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH PROP/KAB/KOTA SETIAP TAHUN ANGGARAN DILAKSANAKAN OLEH MENPAN ATAS USUL GUBERNUR
PASAL 128PASAL 128
PASAL 132PASAL 132
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PASAL 1
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SELANJUTNYA DISEBUT DENGAN FORMASI ADALAH JUMLAH DAN SUSUNAN PANGKATFORMASI ADALAH JUMLAH DAN SUSUNAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERLUKAN DALAM SUATU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERLUKAN DALAM SUATU SATUAN ORGANISASI NEGARA UNTUK MAMPU MELAKSANAKAN SATUAN ORGANISASI NEGARA UNTUK MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DALAM JANGKA WAKTU TERTENTUTUGAS POKOK DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
PASAL 2AYAT (1)
FORMASI PNS SECARA NASIONAL SETIAP TAHUN ANGGARAN FORMASI PNS SECARA NASIONAL SETIAP TAHUN ANGGARAN DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, SETELAH MEMPERHATIKAN PENDAPAT MENTERI KEUANGAN DAN PERTIMBANGAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PASAL 1PASAL 1
PASAL 2PASAL 2
PASAL 2 AYAT (2) :
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERDIRI DARI :
A. FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSATB. FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PASAL 3 AYAT (1) :
FORMASI PNS PUSAT UNTUK MASING-MASING SATUAN ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT SETIAP TAHUN ANGGARAN DITETAPKAN OLEH MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PASAL 3 AYAT (2) :
FORMASI PNS DAERAH UNTUK MASING-MASING SATUAN ORGANISASI FORMASI PNS DAERAH UNTUK MASING-MASING SATUAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA SETIAP TAHUN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA SETIAP TAHUN ANGGARAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH MASING-MASING ANGGARAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH MASING-MASING SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN TERTULIS DARI MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PASAL 3 AYAT (3) :
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN FORMASI PNS PUSAT DAN PNS DAERAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAN (2) DILAKUKAN BERDASARKAN USUL DARI :
a. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT;b. PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH YANG PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH YANG DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR.DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR.
PENJELASAN PASAL 3 AYAT (3) HURUP B :
USUL PENGAJUAN FORMASI PNS DAERAH PROPINSI DISAMPAIKAN OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROPINSI YANG BERSANGKUTAN KEPADA MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN NEGARA.
PERENCANAAN SDM KEGIATAN MEMPREDIKSI KONDISI MASA DEPAN YANG
DIINGINKAN YANG MELIPUTI JUMLAH, JENIS KEAHLIAN, TINGKAT KOMPETENSI
MENJAMIN TERSEDIANYA SDM DALAM JUMLAH, KOMPETENSI, TINGKAT KOMPETENSI
UPAYA UNTUK MENYESUAIAKAN ANTARA BIDANG-BIDANG YANG TERSEDIA DENGAN KEAHLIAN ATAU KECAKAPAN YANG TERSEDIA
JUMLAH PEGAWAI SESUAI DENGAN BEBAN KERJA
FORMASI TERSEDIA ADANYA POSISI JABATAN YANG LOWONG.
BEBAN KERJA TIDAK BERUBAH KOMPOSISI JUMLAH PEGAWAI TIDAK BERUBAH
KEBUTUHAN PEGAWAI DINYATAKAN DALAM JABATAN DAN SYARAT JABATAN
DITUNJUKAN DENGAN JUMLAH PEG. DALAM JABATAN
TERSEDIA PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN
PETA JABATAN DAN URAIAN JABATAN HASIL ANJAB
ANALISISJABATAN
PETA JABATAN
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI
KEBIJAKAN PEMERINTAH
PENYUSUNAN FORMASI
KEBUTUHAN PEG MENURUT JABATAN
KEBUTUHAN PEG MENURUT SYARAT JABATAN
SUSUNAN PNS MENURUT JAB, GOL RUANG, JENIS KELAMIN, & USIA
KEBUTUHAN PEG MENURUUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PROSEDUR DAN STANDAR WAKTU PENETAPAN PROSEDUR DAN STANDAR WAKTU PENETAPAN FORMASIFORMASI
PROSEDUR
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA NON KEMENTRIAN PADA AWAL TIAP TAHUN ANGGARAN MENYUSUN DAFTAR SUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI BAGI TIAP UNIT ORGANISASI/KANTOR/SATUAN KERJA.
2. PPK, PUSAT DAN DAERAH MENYUSUN FORMASI
3. PPK USUL PENETAPAN FORMASI PADA MENPAN DAN BKN
4. GUBERNUR MENGAJUKAN USUL FORMASI PROPINSI/ KAB/KOTA KEPADA MENPAN DAN KA. BKN
5. PERTIMBANGAN OLEH KEPALA BKN KEPADA MENPAN
6. PERSETUJUAN PENETAPAN FORMASI PNS DAERAH OLEH MENPAN
7. PERSETUJUAN FORMASI TERSEBUT DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR
GUBERNUR PPK KAB/KOTA FORMASI YANG TELAH DITETAPKAN BERLAKU
DALAM TAHUN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN
BATAS WAKTU
AKHIR BULAN JANUARI
AKHIR BULAN FEBRUARI
AKHIR BULAN MARET
AKHIR BULAN MEIBULAN JUNI
TUJUH HARI SETELAH PERSETUJUAN
PenetapanLowongan Formasia. Jumlahb. Jenisc. jabatand. Kualifikasi
pendidikan
PenerimaanCPNS
Pencari Kerja (WNI)
Seleksi
Seleksi syarat-syarat
CAT
Pelamar yang Lulus
Berdasar Passing-grade
Pelamaryanglulus dan diterima
•Pember-kasan•Usul Penetapan NIP
BKNmenetapkan NIP
SKCPNSoleh Pejabatybw
SKPD membuat bezeting PNS sesuai format
SKPD membuat usul tambahan formasi (baik JFU dan JFT)
Berkas usulan paling lambat tanggal 20 Februari 2014, untuk diadakan rekap data dan penetapan Formasi tingkat Kab. Kendal
Formasi akan dikirim ke Menpan RB paling lambat tanggal 28 Februari 2014.
Jumlah Sekolah
Dan Rombongan
Belajar pada :
1.TK Negeri
2.SD Negeri
3.SMP Negeri
4.SMA Negeri
5.SMK Negeri
1. Jumlah Pegawai Per Satuan Unit Daerah. (form 1)
2. Informasi Jabatan (Uraian dan Syarat Jabatan). (form 2)
3. Bezeting tahun 2013
4. Formasi tahun 2014
5. Profil, Kondisi Geografis, dan Potensi Daerah
Jumlah PNS
Pada Sarana
Pelayanan
Kesehatan
Pemerintah :
1.RSUD
2.Puskesmas
STRUKTURALJFUJFT Guru
Tenaga Kesehata
n
Penghitungan Kebutuhan PNSPenghitungan Kebutuhan PNSPenghitungan Kebutuhan PNSPenghitungan Kebutuhan PNS
Beban Beban KerjaKerja
Standar Standar Kemampuan Kemampuan
Rata2Rata2
Waktu Waktu KerjaKerja
Faktor Faktor LainLain