i

LAPORAN HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENYUSUNAN PERATURAN-PERUNDANG-UNDNAGAN SESUAI

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh :

Dr. Soegianto, SH., MKn

0625096601

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS SEMARANG

SEMARANG

2019

iii

RINGKASAN

Kebutuhan negara hukum dalam penyusunan aturan yang baik dan benar

menjadi suatu standarisasi yang tidak dpat dielakkan. Hal inilah yang

melatarbelakangi kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan judul Penyusunan

Peraturan-Perundang-Undnagan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Target yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah terdapat

konstruksi pemahaman yang jelas terkait bagaimana penyusunan Peraturan-

Perundang-Undnagan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bagi masyarakat. Disisi lain

luaran yang ingin di capai adalah makalah dalam pertemuan ilmiah yang tentunya

akan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami hukum

dengan mempertimbangkan pemahaman penyusunan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat acapkali tidak dilihbatkan

public hearing dalam penyusunan perancangan peraturan perundang-undangan

sehingga masyarakat tidak mampu menjalankan secara maksimal, Masyarakat

sangatlah membutuhkan pemahaman secara utuh terkait bagaimana proses

mekanisme peraturan dibentuk sehingga hal tersebut akan menjadi wahana bagi

masyarakat untuk memberikan masyarakat-masukan secara konstruktif dan adanya

pemahaman secara utuh atas penyelenggaraan Penyusunan Peraturan-Perundang-

Undangan kepada masyarakat akan berkorelasi pada nilai positif yang diambil oleh

masyarakat dalam menjalankan ketaatan hokum

Kata Kunci : Penyusunan, Pembentukan Dan Peraturan

iv

DAFTAR ISI Halaman

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Ringkasan

Daftar Isi

i

ii

iii

iv

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TARGET DAN LUARAN

BAB III METODE PELAKSAAN

BAB IV KELAYAKAN TIM PELAKSANA

BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

1

5

6

8

9

13

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undnagan tidak banyak

secara maksimal dipahami oleh masyarakat dewasa ini sebagai pedoman

membangun negara hukum. Konsep rechtstaat bersumber dan rasio manusia,

liberalistik individualistik, humanisme yang antroposentrik, pemisahan negara

dan agama secara mutlak-ateisme dimungkinkan.50 Adapun unsure-unsur

utama menurut F. J. Stahl terdapat 4 (empat) unsur dan negara hukum, yakni:

(1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; (2) adanya pembagian

kekuasaan; (3) pemerintah harusah berdasarkan peraturan-peraturan hukum;

dan (4) adanya peradilan administrasi. Sementara menurut Scheltema unsur-

unsurnya terdiri dan: (1) Kepastian Hukum; (2) Persamaan; (3) demokrasi

dan; (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum1.

Kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya akan

menjadi konstruksi idealisme dalam penyusunan prinsip bernegara secara

tepat dan tentunya akan berkecenderungan pada aktualisasi negara

beradasrkan pada prinsip keadilan. Keadilan inilah yang diharapkan pada

masyarakat kita dewasa ini.

Dalam bentuk peraturan, Sumber hukum formal diartikan sebagai

tempat atau sumber dan mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan

1 Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press(Kelompok Instras

Publising), Malang, hlm 25

2

hukum itu secara berlaku formal. Dengan demikian, sumber hukum formal ini

merupakan bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materiil dinyatakan

berlaku. ini berarti bahwa sumber hukum materiil bisa berlaku jika sudah

dibeni bentuk atau dinyatakan berlaku oleh hukum formal2.

Hal ini menjadi bagian dari taanggung jawab negara dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Jadi dengan demikian tugas negara adalah :

1. Membuat atau menetapkan peraturan. Jadi dalam hal ini negara

melaksanakan kekuasaan perundang undangan, legislatif.

2. Melaksanakan peraturan-Peraturan yang telah ditetapkan itu. Tugas ini

sebetulnya sama pentingnya dengan tugas yang pertama. Tugas ini berãrti

pula bahwa jika peraturan-Peraturan hukum itu dilanggar, negara harus

menghukum dan akibat dan pelanggaran itu harus ditiadakan. Jadi di sini

tugas negara tidak hanya melaksanakan peraturan saja, tetapi juga

mengawasi pelaksanaan tersebut, eksekutif dan judikatif.

3. Kekuasaan mengatur hubungan dengan negara-negara lain, federatif.

Ketiga tugas iniläh yang kemudian disebut Trias politika, yang nanti akan

diuraikan lebih lanjut dan disempurnakan oleh MontesquieU, dalam abad

ke XVIII3.

Namun tentunya dalam taraf penyusunan peraturan masyarakat juga

harus paham dan terlibat. Harus diingat bahwa secara filosofis hukum itu

justru arena kita tidak boleh percaya begitu saja (husnudzan) semangat orang,

melainkan harus curiga (suudzan) bahwa orang meskipun secara pribadi baik,

2 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29 3Soehino, 1996, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm 109

3

jika berkuasa akan cenderung korup karena diseret untuk korup oleh

lingkungan kekuasaannya. Dalam kasus Indonesia, kita mempunyai Presiden

Soekarno dan Presiden Soeharto yang secara pribadi sangat baik penuh

integritas dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa. Namun, ketika berkuasa

di bawah UUD 1945 yang ash sangat otoriter dan dengan kekuasaannya

menciptakan kekerasan-kekerasan politik. Sikap otoriter atau korupsi

penguasa ini terjadi berdasar hukum besi po1itik yang didalilkan Ld Acton

bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut

kecenderungan korupnya absolut pula to corrupt, absolute power corrupts

absolutely). Oleh sebab itu termasuk konstitusi sebagai hukum tertinggi

dalam suatu Negara, harus mengatur sistem dengan ketat dan kokoh cat

mengontrol dan meminimahisasi kecenderungan ; penguasa. Artinya hukum

itu harus dibuat berdasar kecurigaan atau prasangka tidak baik bahwa siapa

pun yang akan cenderung korup sehingga pengaturannya didalam konstitusi

juga harus ketat dan kokoh. Di dalam agama pun sebenarnya kita tidak

mutlak dilarang suudzan sebab dalil agamanya mengatakan, “jauhilah

prasangka itu karena dariprasangka itujelek.” ini berarti bahwa ada sebagian

prasangka yang tidak jelek, yang dalam hal ini, dapat disebut contohnya

dalam membuat konstitusi yakni harus berprasangka bahwa siapa pun yang

berkuasa akan cenderung korup4.

Oleh karenanya pemahaman masyarakat terkait bagaimana

membentuk peraturan perundang-undangan menjadi cukup esensial untuk

4 Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, hlm 143-144

4

dilaksanakan. Salah stau upaya melaksanakan kegiatan tersebut adalah

melalui pengabdian kepada masyarakat.

1.2 Permasalahan Mitra

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah belum adanya

pemahaman dan pengetahuan atas penyusunan peraturan perundang-undangan

yang baik dan benar

5

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1 Target

Solusi atas permasalahan mitra di atas dapat diselesaikan melalui

pendekatan :

1. Menguji pemahaman mitra atas permasalahan yang dihadapi dalam

pemahaman peraturan perundang-undangan

2. Menganalisis atas permasalahan yang melatasbelakangi permasalahan-

permasalahan yang ada

3. Memberikan pemahaman atas permasalahan yang ada

4. Mengeluarkan rekomendasi atas hasil questioner dan pendalaman materi

melalui ceramah dan Tanya jawab

5. Melakukan publikasi secara ilmiah baik dari media massa maupun media

jurnal atau proseding atas hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan

2.2 Luaran

Target luaran yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian yang akan

dilakukan sebagai berikut :

Table 1

Table Rencana Capaian Luaran

No Jenis luaran Indikator Capaian

1 Publikasi Ilmiah di jurnal/Proseding submitted

2 Publikasi pada media massa (cetak/online) Sudah terbit

3 Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak

dalam bidang ekonomi

Tidak ada

4 Peningkatan kuantitas dan kualitas produk Tidak ada

5 Peningkatan pemahaman dan ketrampilan

masyarakat

Ada

6 Peningkatan ketentraman/kesehatan masyarakat

(mitra masayarakat umum)

Ada

7 Jasa, model, rekayasa sosial, system,

produk/barang

Tidak ada

8 Hak kekayaan intelektual Tidak ada

9 Buku ajar Tidak ada

6

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dalam pengabdian dilakukan dengan jalan

menyebarkan quesioner. Quesioner yang disebarkan berisi pertanyaan-

pertanyaan yang nantinya mampu mengukur sejauh mana jawaban-jawaban

atas kemampuan objek pengabdian terkait permaslahan yang dihadapi untuk

diselesaiakan dan temukan jalan solusi.

3.2 Khalayak Sasaran

Dalam kegiatan yang dilakukan sasaran yang menjadi objek pengabdian

adalah masyarakat yang memiliki level pendidikan S1 dan S2 dan membidangi

kajian bidang hukum. Sasaran ini tentunya sangatlah memiliki potensi besar

dalam mendukung hasil pelaksanaan pengabdian yang dilakukan ke

masyarakat nantinya.

3.3 Target dan Luaran

Target dari pengabdian yang akan dilakukan adalah

tersosialisasikannya pemahaman penyusunan pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik dan benar sesuai dengan pedoman Undang-

Undnag Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-

undangan. Pada sisi lain luaran yang ingin dicapai berdasarkan target tersebut

adalah publikasi pada makalah atau jurnal ilmiah.

3.4 Metode Pengabdian

Metode pengabdian yang dilakukan adalah dengan cara sebagaimana

berikut :

1. Menghubungi, mengkonfirmasi dan menjelaskan dengan adanya kegiatan

pengabdian yang akan dilakukan

2. Melakukan kegiatan pengabdian yang meliputi :

a. Penyebaran Quesioner Pra pengabdian

b. Melakukan ceramah

7

c. Melakukan sesi Tanya jawab

d. Penyebaran questioner pasca pengabdian

e. Memberikan evaluasi materi

3.5 Rancangan Evaluasi

Kegiatan rancangan dan model evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan

pengabdian sebagai berikut :

No Kegiatan Evaluasi

1 Kehadiran peserta 80 % peserta hadir dalam

kegiatanpengabdian

2 Jawaban questioner pra pengabdian 30 % peserta memiliki

pemahaman atas jawaban terkait

pertanyaan yang disampaikan

dengan baik

3 Penyampaian materi 100 % peserta mendengarkan

penyampaian materi

4 Tanya jawab Minimal 30 % pertanyaan

disampiakan oleh peserta

5 Jawaban questioner pasca

pengabdian

60 % lebih peserta memiliki

pemahaman atas jawaban terkait

pertanyaan yang disampaikan

dengan baik

8

BAB IV

KELAYAKAN TEAM

Unsur adanya kelayakan team dalam melakukan kegiatan pengabdian ini

sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan pihak LBH Demak Raya yang telah terjalin baik utamanya

dalam hal tri dharma perguruan tinggi

2. Perguruan tinggi memiliki arah atas ilmu baik secarateoritis maupun

konseptual untuk dikembangkan salah satunya melalui instrument tri dharma

perguruan tinggi

3. Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasaran yang mendukung terlaksananya

kegiatan pengabdian yang dilakukan

4. Adanya perpustakaan yang ada dalam perguruan tinggi mampu memberikan

daya dukung baik berupa referensi dan atau rujukan yang mendukung kegiatan

pengabdian

5. Media massa yang ada di kampus diantaranya warta USM dan kerjasama

dengan media lokal sangat mendukung luaran pengabdian. Media massa yang

dimaksud diantaranya adalah Warta USM dan kerjasama dengan luar

diantaranya adalah Suara Merdeka

9

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil Pengabdian

Produk peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-

undangan merupakan representasi wujud produk hukum yang dalam pratiknya

harus dipahami sebagai wujud bentuk pemhaman masyarakat atas peraturan-

peraturan yang berlaku. Dari sisi yuridis hal ini menjadi penting karena hokum di

Indonesia dalam mewujudkan keadilan sangatlah membutuhkan keadilan yang

paripurna melalui peraturan yang berlaku.

Kaitannya hal diatas, istilah yang paling tepat adalah untuk mewadahi

keadilan paripura adalah rechtssraat. Istilah rechtssraat lebih menekankan pada

pentingnya hukum tertulis (civil law)” dan kepastian hukum. Kebenaran dan

keadilan hukum di dalam rechtss taat lebih berpijak atau menggunakan ukuran

formal artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum

tertulis. Di dalam rechrsstaat hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan

the rule of law lebih menekankan pada pentingnya “hukum tak tertulis” (common

law) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih

berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-

prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam

hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam

masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika

10

UU dirasa tidak adil. Karena titik berat the rule of law adalah keadilan, maka dalam

membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan

dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di

dalam masyarakat5.

Bentuk dan wujud rechtssraat menjadi anatomi wujud hokum yang adaptif

terhadap pembentukan nilai-nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat yang

sejatinya harus diterima dan harus dijalankan oleh masyarakat sehingga muncul dan

terjadinya ketertiban. Dalam telaah praktis, yang terjadi maka kebutuhan atas

peraturan perundang-undangan menjadi tidak dapat dikesampingkan oleh

masyarakat.

Masyarakat dengan sistem sosial yang tertentu akan memberikan

pedoman-pedoman kepada para anggotanya tentang bagaimana hendaknya

hubungan-hubungan antar mereka itu dilaksanakan. Pedoman-pedoman bisa berupa

larangan maupun keharusan. Apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan untuk

memperoleh sumber daya, maka pedoman itu memberi tahu tentang bagammana

masing-masmng anggota masyarakat itu berbuat dalam hubungannya satu sama

lain, dalam rangka mengejar sumber-sumber daya tersebut. Suatu pasal undang-

undang misalnya, bisa mengatam an. bahwa untuk mendapatkan suatu barang yang

diinginkan Orang harus melakukan perbuatan jual-beli, artinya si pembeli harus

bersedia untuk membayar harga yang ditentukan. Disini, jalan masuk untuk

memperoleh sumber daya itu dilakukan dengan sarana uang, yang berarti, mereka

yang tidak memiliki uang sejumlah yang ditentukan oleh harga itu, tidak akan

5 Ni’matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 206-

207

11

mendapatkan barang tersebut. Secara lebih konsepsional kita akan menemukan

pernyataan tentang pembagian sumber sumber daya dalam masyarakat itu dalam

perundangu - undangan yang bersifat dasar, misalnya yang mengatakan, bahwa di

suatu negara, kehidupan perekonomian didasarkan pada azas kebebasan berusaha,

sedang negara lain didasarkan pada azas kekeluargaan/kebersamaan.6

Hal tersebut di atas sejalan apa yang tertulis dalam bagian penjelasan UU

no 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan

Peraturan Perundangundangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia

adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus

berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum

nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya

yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan

mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam praktik pengabdian yang dilakukan ada beberapa temuan yang ada

di lapangan terkait respon masyarakat terhadap Penyusunan Peraturan-Perundang-

Undangan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selama ini yang dipahami oleh

masyarakat :

6Sadjipto Rahardjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm47-48

12

a. Masyarakat acapkali tidak dilihbatkan public hearing dalam penyusunan

perancangan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat tidak mampu

menjalankan secara maksimal.

b. Masyarakat sangatlah membutuhkan pemahaman secara utuh terkait bagaimana

proses mekanisme peraturan dibentuk sehingga hal tersebut akan menjadi

wahana bagi masyarakat untuk memberikan masyarakat-masukan secara

konstruktif

c. Adanya pemahaman secara utuh atas penyelenggaraan Penyusunan Peraturan-

Perundang-Undangan kepada masyarakat akan berkorelasi pada nilai positif

yang diambil oleh masyarakat dalam menjalankan ketaatan hokum.

Hal-hal diatas tentunhya sangatlah penting untuk direspon oleh pemerintah.

Mengingat hokum tidak terlepas dari unsur subjektif dari segala bentuk nilai-nilai

yang dalam kapasitasnya diakomodir melalui upaya keterlibatan secara sistematis

pada masyarakat. Kualitas hokum tentunya menjadikan kualitas pemahaman dan

ketaatan masyarakat akan maksimal.

5.2 Luaran Yang Dicapai

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian yang dilalkukan adalah

output berupa sosialisasi yang dijalankan telah dipublikasikan di media. Dalam

bentuk publikasi ilmiah hasil luaran tidak ada.

13

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang menjadi bentuk kesimpulan dalam kegiatan

pengabdian ini sebagai berikut :

a. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

peraturan perundang-undangan merupakan representasi wujud produk

hukum yang dalam pratiknya harus dipahami sebagai wujud bentuk

pemhaman masyarakat atas peraturan-peraturan yang berlaku. Dari sisi

yuridis hal ini menjadi penting karena hokum di Indonesia dalam

mewujudkan keadilan sangatlah membutuhkan keadilan yang paripurna

melalui peraturan yang berlaku.

b. Dalam praktik pengabdian yang dilakukan ada beberapa temuan yang ada

di lapangan terkait respon masyarakat terhadap Penyusunan Peraturan-

Perundang-Undangan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selama ini

yang dipahami oleh masyarakat : Masyarakat acapkali tidak dilihbatkan

public hearing dalam penyusunan perancangan peraturan perundang-

undangan sehingga masyarakat tidak mampu menjalankan secara

maksimal, Masyarakat sangatlah membutuhkan pemahaman secara utuh

terkait bagaimana proses mekanisme peraturan dibentuk sehingga hal

tersebut akan menjadi wahana bagi masyarakat untuk memberikan

masyarakat-masukan secara konstruktif dan adanya pemahaman secara

utuh atas penyelenggaraan Penyusunan Peraturan-Perundang-Undangan

14

kepada masyarakat akan berkorelasi pada nilai positif yang diambil oleh

masyarakat dalam menjalankan ketaatan hokum.

6.2 Saran

Saran yang dihasilkan berdasarkan hasil kajian pengabdian yang telah

dilakukan sebagai berikut

1. Perlu dilakukan kegitana pengabdian secara terus menenrus yang berkaitan

dengan masalah penyusunan peraturan perundang-undangan

2. Peran aktif masyarakat yang dalam kapasitanya mentaati sangatlah

berkorelasi terhadap pemahaman peraturan sebagai produk hokum. Oleh

karenanya sangatlah penting untuk menjalankan dan menyeimbangkan

antara keduanya.

3. Perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pengabdian lebih lanjut yang serupa

15

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Raja Grafindo

Persada, Jakarta

Ni’matul Huda, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada,

Jakarta

Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara

Press(Kelompok Instras Publising), Malang

Soehino, 1996, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen

ke empat

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

16

Biodata Tim Pengabdian

Ketua Pengabdian

A. Identitas Diri

No Biodata Uraian

1 Nama lengkap Dr. Soegianto, SH., MKn

2 Jabatan fungsional -

3 Jabatan structural Tenaga pengajar

4 NIS/NIDN

5 Tempat dan tanggal lahir Kudus

6 Mata kuliah diampu Hukum Bisnis

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima

sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk memenuhi

salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah

Semarang, 13 Juni 2019

Ketua peneliti

Dr. Soegianto, SH., MKn

Nidn : 0625096601

17

Lampiran

Luaran Publikasi dalam media online

18

Lempiran

Dokumentasi Kegaiatan

Keterangan : Paparan Pengabdian

Keterangan : Paparan Pengabdian

19

Keterangan : Penyerahan Sertifikat

Keterangan : sambutan dalam kegiatan pengabdian dari LBH Demak Raya

PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN

2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Soegianto, SH., MKnPENGABDIAN UNIVERSITAS SEMARANG

BENTUK HUKUM DI DUNIA

Adanya kodifikasi hukum sehingga pengambilan keputusan oleh hakim

dan oleh penegak hukum lainnya harus mengacu pada Kitab Undang-Undang atau Perundang-undangan

Kodifikasi

Harus Tertulis setiap peraturan perundang-

undnagan harus dilandaskan pada bentuk

peraturan tertulis sehingga belum jadi

hukum jika belum terdapat peraturannya

(asas legalitas)

Tertulis

Hakim adalah corong Undang-Undang

sehingga penerapannya putusan tidak boleh

bertentangan dengan peraturan tertulis

Kebiasaan-Kebiasaan Tradisi Eropa Kontinental/Civil Law

Putusan hakim = UU

NAWIANSKY MENGELOMPOKKAN NORMA-NORMA HUKUM

Kelompok I: Staatfundamentalnorm

(norma fundamental negara)

Kelompok II: Staatgrundgesetz

(aturan dasar/pokok negara)

Kelompok III: Formell Gesetz (Undang-undang

formal)

Kelompok IV: Verordnung &Autonorne

Satzung (aturan pelaksana & aturan

otonom)

MATERI MUATAN (ISI)PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 : materi muatan berisi pokok-pokok penyelenggaraan negara.Ketetapan MPR : materi muatan berisi ketentuan-ketentuan pokok dalammelaksanakan UUD sebagaimana mestinyaUU : materi muatan berisi pelaksanaan UUD sebagaimana mestinyaPERPU : materi muatan berisi sama dengan Undang-UndangPeraturan Pemerintah : materi muatan berisi pelaksanaan Undang=-Undangsebagaimana mestinyaPeraturan Presiden : materi muatan berisi pelaksaaan ketentuan yang belumdiatur dalam peraturan pemerintah atau ketentuan yang belum diatur dalamUndang-Undang dan belum didelegasikan dalam Peraturan pemerintahPeraturan Daerah : materi muatan berisi menjalankan asas Otonomi daerah, asastugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan menampung aspirasimasyarakat

Asas lex superior derogat legi

inferior yang artinya peraturan yang lebih

tinggi mengesampingkan yang rendah (asas

hierarki)

lex superior derogat legi inferior

Lex specialis derogat legi

generali

Asas Lex Posterior Derogat Legi

Priori yaitu pada peraturan yang

sederajat, peraturan yang paling baru

melumpuhkan peraturan yang lama.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas undang-undang tidak boleh berlaku

surut (non-retroaktif)

Asas non retroaktif

ASAS-ASAS POKOK DAN TEKNIS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum

yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan

hukum \yang bersifat umum (lex

generalis)

Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harusmempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang.

kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan PeraturanPerundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai denganjenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harusmemperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baiksecara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuatkarena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat

kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhipersyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macaminterpretasi dalam pelaksanaannya.

Keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dariperencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifattransparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yangseluas-luasnya untuk memberikan masukan

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU harus berfungsi memberikan pelindungan untukmenciptakan ketentraman masyarakat.

“asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan pelindungan danpenghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secaraproporsional.

“asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsaIndonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapaimufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruhwilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian darisistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

“asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan PUU harus memperhatikan keragaman penduduk,agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.

“asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagisetiap warga negara.

“asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU tidak bolehmemuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan,gender, atau status sosial.

“asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan PUU harus dapat mewujudkanketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

“asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi PUU harus mencerminkankeseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dannegara.

ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

9

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

SOSIALISASI

Usulan Baik Dari Inisiatif Legislatif

Maupun Eksekutif Melalui Propemperda

Penyusunan KAK

Publik Hearing Masyarakat

Penyusunan NA oleh Team Penyusun

Pembahasan Oleh DEWAN

Penyusunan RANPERDA oleh Team Penyusun

MENYUSUN PERATURAN TIDAK HANYA SEKEDAR MENJAHIT, TAPI JUGA SEORANG DUKUN YANG MAMPU

MEMPREDIKSIKAN

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

A. JUDULB. PEMBUKAAN Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Konsiderans Dasar Hukum DiktumC. BATANG TUBUH Ketentuan Umum Materi Pokok yang Diatur Ketentuan Pidana/sanksi (jika diperlukan) Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) Ketentuan PenutupD. PENUTUPE. PENJELASAN (jika diperlukan)F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

SISTEMATIKA RANCANGAN PERATURAN PERATURAN

Unsur filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari

Pancasila dan Pembukaan

FILOSOFIS SOSIOLOGIS

unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan

hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan

diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat.

YURIDIS

LANDASAN FILOSOFIS, SOSILOGIS DAN YURIDIS DALAM KONSIDERAN

Unsur sosiologis menggambarkan

bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut

fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan

negara.

Contoh Tidak Ada Landasan Filsoofis, Sosiologis Dan Yuridis Yang Jelas

(halaman 11 lampiran I UU no 12 tahun 2011)

Dasar Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pertama

Dasar hukum beriisi peraturan yang lebih tinggi sebagai eumber peraturan yang akan dibentuk

Kedua

Dasar hukum menjadi ketentuan yang sifatnya tidak boleh dipertentangkan dalam ketentuan yang akan dibuat

Ketiga

Dasar hukum menjadi kententuan pelaksanaan atas peraturan yang akan dibuat

(halaman 16 lampiran I UU no 12 tahun 2011)

Contoh dasar peraturan pembentukan (mengingat) yang tidak perlu dimasukkan(yang dimasukkan hanya yang ada dalam ketentuan pasal 7 UU

no 12 tahun 2012) dan yang berkaitan dengan materi yang diatur

- Peraturan yang subtansinya tidak berkaitan tidak perlu dimasukkan - Yang dimasukkan hanya peraturan dalam rumpun ketentuan pasal 7 PUU

Tidak perlu dimasukkan karena subtansinya tidak berkaitan

Ketentuan Umum Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berisi pengertian-pengertian umum yang

dijlanakan sehingga nantinya konsisten dalam

pelaksanaan pasal. Pengertian-pengertiannya harus bersifat jelas, tidak

multi tafsir dan mudah dipahami

Ketentuan umum

Berisi tujuan dan atau alasan-alasan yang

menjadi dasar peraturan perundang-undangan

dibentuk

Tujuan

Berisi acuan secara teknis melaksanakan norma-

norma dalam pasal secara baik dan benar. Asas harus menyesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan

yang akan dibuat

Asas Ruang lingkup

Ruang lingkup materi apa saja yang akan

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga

membatasi suatu produk peraturan

untuk tetap konsisten isinya

Contoh Tidak Ada beberapa hal tentang Ketentuan ruanglingkup

DI Kota Batu banyak peraturan yang telah mengatur asas, tujuan dan rung lingkup, akan tetapi pada bagian ringkup belu konsisten, ruang lingkup menguraikan apa saja yang diatur dalam peraturan nantinya

ISI MATERI PERDA DAPAT MEMUAT ACUAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI ATAU MUATAN LOKAL

contoh : Muatan Lokal

Ketentuan Sanksi Atau Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan

sanksi administratif : ‘pencabutan izin’, ‘pembubaran’, ‘pengawasan’, ‘pemberhentiansementara’, ‘denda administratif’ atau ‘daya paksa

sanksi keperdataan : ‘ganti kerugian’

sanksi pidana : penjara atau dapat diganti denda. Ketentuan pidana diatur dalam pasal15 UU Nomor 12 tahun 2011 bahwa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Catatan :Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokokyang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelumbab ketentuan penutup (UU NO 12 TAHUN 2011). LAMPIRAN HLM 36

CONTOH PENERAPAN SANKSI YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN

PIDANA PERDA DAN PIDAAN UNDANG-UNDANGJika dalam perda diatur potensinya pidana dalam Undang-

Undang dapat dimanfaatkan untuk pengesampingan

KETENTUAN KEKOSONGAN HUKUM SANKSIdalam peraturan di bawah belum jelas ada sebutan kewajiban akan tetapi sanksinya tidak ada

jika tidak dibutuhkan dan tidak tidak ada sanksinya maka tidak usah, karena berpotensi digugat melalui gugatan class action

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan

menjamin kepastian

hukum;

mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

menghindari terjadinya

kekosongan hukum;

KETENTUAN PERALIHAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan penutup telah mengatur soal diatur lebih lanut batas waktunya, akan tetapi setaip peraturan belum konsisten ada yang 1ada yang 2 tahun, kemudian ada imbuhan frasa wajib, ada yang tidak, perlu dipertegas dalam pengaturan produk hukum daerah

tentang pembentukan peraturan daerah

KETENTUAN PENUTUP DIANTARANYA TIDAK MENJABARKAN KAPAN BATAS AKHIR PERATURAN BUPATI INI HARUS

DIBENTUK

PERATURAN PELAKSANAN IBARAT SEBAGAI HUKUM ACARA SEHINGGA PENTING UNTUK ADA

HARUS DITAFSIRKAN

DENGAN HUKUM ACARA

PELAKSANAANYA

PE

RTA

MA

BERISI PENJELASAN DALAM PERATURAN ATAU PASAL PERPASAL

KE

DU

A

SIFATNYA TIDAK BERISI PENGATURAN

KE

TIG

A

WUJUDNYA AGAR PELAKSANAAN PALSAL DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-undangan

PENJELASAN YANG TIDAK ADA DALAM PERDA INI

Frasa Konseling disebut berulang-ulang, akan tetapi baik dalam ketentuan umum maupunpenjelasan, tidak ada sekalipun ketentuan yang mengatur soal istilah atau maksud konseling

CONTOH

KEABSAHAN SUATU PERDA UNTUK DAPAT DITERAPKAN DAPAT DITINJAU DARI PERTIMBANGAN PERATURAN PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN

Perlu dalam ketentuan tersebut mengkaji Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 7 Tahun

2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari

Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

ORIENTASI OMNIBUSLAW PEMERINTAHInsert the title of your subtitle Here

Mempercepat Pertumbuhan

Ekonomi

Pada RUU cipta Lapangan Kerja Omnibuslaw bertujuan

mempercepat proses ekonomi yang salah satu

bentuknya penciptaan lapangan kerja

Kemudahan proses perizinan dalam

mendukung investasi

Penyederhanaan Peraturan

TANTANGAN PENYUSUNAN OMNIBUSLAW

Kepentingan Rakyat di atas konstitusi

Omnibuslaw Orientasi Utama Omnibuslaw pada masalah Subtansi, padahal hukum dapat berjalan maksimal harus

ada termasuk Struktur dan Cultur, sebagaimana disampaikan oleh Friedment

Orientasi kemudahan perizinan dan membuka lapangan kerja

sebanyaknya-banyaknya berpotensi pada upaya

mendegradasi perlindungan buruh yang selama ini belum

tercapai

ORIENTASI

Kurang Daya Dukung Masyarakat melalui serap aspirasi mengingat dibuat secara cepat dan tergesa-

gesa berpotensi menjadikan omnibuslaw tidak

menginisiasi aspirasi masyarakat

TERGESA-GESA

Isi pasal berpotensi hanya melegitimasi kebutuhan

Pemerintah

KAJIAN KURANG MENDALAM

Implikasi terkait penerapan UU no 15 tahun 2015 tentangperubahan UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturanperundang-undangan yang hanya memberikan pengaturanberkaitan dengan masalah Pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat provinsi

Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 120tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalamnegeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produkhukum daerah yang subtansinya berisi upaya penegasan atasharmonisasi dan singkronisasi pembentukan peraturanperundang-undangan antara pemerintah pusat dankabupaten/Kota

TAMBAHAN

TerimaKasih