Upload
fhsukmana
View
236
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
SOP
Citation preview
SERI PENGUATAN TATA KELOLA
PELATIHAN PENYUSUNAN SOP KEUANGAN BLU
SYNCORE 2013
Jln SOLO Km 9 Yogyakartawww.syncore.co.id0274-488599
2
PERKENALAN !
RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AKDosen UMYKepala BAIC – PPA FE UMYManaging Director SYNCOREPENGALAMAN KERJA
Senior Auditor Pricewaterhouse CoopersSenior Auditor Ernst & Young
CONTACT :
[email protected] BB :21439C5E
Twitter @rudysyncoreFB/YM: [email protected]
081-2299-111-97
RUDY SURYANTO, SE.,M.Acc.,AKDosen UMYKepala BAIC – PPA FE UMYManaging Director SYNCORE
PENGALAMAN KERJASenior Auditor Pricewaterhouse CoopersSenior Auditor Ernst & Young
3
POKOK BAHASAN
01 TATA ATURAN PENGELOLAAN BLU
02 PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP
03 PENYUSUNAN SOP
04 PELAKSANAAN & PELAPORAN
05 EVALUASI SOP
4
PENGERTIAN SOP KEUANGAN BLU
SOP (standard operating procedures) adalah seperangkat aturan, alur dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pimpinan/staff suatu organisasi dalam melaksanakan suatu proses pencatatan dan pelaporan keuangan.
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 PP No. 23/2005)
5
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
RBA
STRUKTUR & TATA KELOLA
SPM
SOP REMUNERASI
RENSTRA/RSB
LAPORAN KEUANGAN
EVALUASI KINERJA/AUDIT
6
01 TATA ATURAN PENGELOLAAN BLU
1. Pengantar – Pengertian BLU
2. Persyaratan Substantif, Teknis dan Administratif BLU
3. Pencabutan status BLU
4. Tata Aturan BLU & Fleksibilitas BLU
5. Tujuan penyusunan SOP Keuangan
6. Review Tata Aturan sebagai langkah awal penyusunan SOP keuangan
7
PERSYARATAN BLU
1. Persyaratan Substantif
2. Persyaratan Teknis
3. Persyaratan Administratif
8
PERSYARATAN ADMINISTRATIF BLU
1. Pernyataan kesanggupan untuk peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat
2. Pola Tata Kelola (Corporate Governance)
3. Akuntabillitas program, kegiatan dan keuangan (kebijakan, mekanisme atau prosedur, media pertanggungjawaban dan periodisasi pertanggungjawaban
4. Transparansi
5. Rencana strategis bisnis
6. Laporan keuangan pokok
7. Standar pelayanan minimum
8. Laporan audit terakhir
9
Fleksibilitas Status BLU Penuh
• 1.1 Pengelolaan Pendapatan • 1.2 Pengelolaan Belanja • 1.3 Pengadaan Barang dan/atau Jasa • 1.4 Pengelolaan Barang • 1.5 Pengelolaan Utang • 1.6 Pengelolaan Piutang • 1.7 Pengelolaan Investasi • 1.8 Perumusan Standar, Kebijakan, Sistem,
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.
10
ASPEK KEPATUHAN PER36/PB/2012
1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif.
2. Penyampaian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU.
4. Tarif layanan.
5. Persetujuan Rekening.
6. Sistem akuntansi.
7. Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan Kas.
8. SOP Pengelolaan Piutang.
9. SOP Pengelolaan Utang.
10.SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
11. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
11
Pencabutan Status BLU
1. Dicabut oleh Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif;
2. Dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai dengan kewenangannya apabila BLU yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau administratif; atau
3. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
STRATEGI STRUKTUR
Management Control
Culture
Human Resource
ManagementKinerja
AnggaranAkuntansi Penilaian Kinerja
TUJUAN/TARGET
Sistem Pengendalian Manajemen adalah sistem untuk mengarahkan sumber dayaPerusahaan dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan dan upaya terus menerusDalam peningkatan kinerja.
13
LATAR BELAKANG
• BLU memiliki masa maksimal 2 tahun untuk melengkapi semua persyaratan BLU
• SOP Keuangan salah satu syarat memenuhi persyaratan administratif
• SOP merupakan sarana untuk menjadi pedoman pencapaian sasaran, pemenuhan butir mutu dan penguatan pengendalian internal.
• SOP merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pengendalian manajemen
14
TUJUAN SOP KEUANGAN
1. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI.
2. Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan-peraturan lain terkait.
15
TUJUAN SOP KEUANGAN
3. Agar terdapat keseragaman dan konsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan (consistency).
4. Agar terjaga kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan (accuracy), netral / tidak berpihak (neutrality), memberikan informasi yang lengkap (full disclosure / completeness), dan dapat diperbandingkan (comparability).
TUJUAN SOP KEUANGAN
5. Agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (timelines) dan dapat dimengerti (understandability), sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (decision supports) bagi semua pemakai laporan.
6. Memperkuat sistem pengendalian internal
© syncore.co.id 16
17
REVIEW TATA ATURAN
1. Memastikan bahwa institusi kita telah menerapkan secara penuh dan konsisten semua kententuan peraturan yang berlaku
2. SOP disusun untuk memudahkan staff dan pimpinan dalam menjalankan proses sesuai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Oleh karenanya dalam tahap awal kita menyusun SOP harus dipastikan kita mengetahui dan memahami tata aturan yang terkait.
18
TATA ATURAN
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI
PERATURAN DIRJEN
SURAT KEPUTUSAN / BLU
SOP
JUKLAK
Eksternal !
Internal !
19
TATA ATURAN #1 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengeloalaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barng Milik Negara
8. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas JEnis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Departemen Perhubungan
9. Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang
10.Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
20
TATA ATURAN #211. Peraturan Presiden No 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai mana telah dibuah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
12. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 76 tahun 2011
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007);
21
TATA ATURAN #317.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman
Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
21.Peraturan menteri Keuangan No 73/PMK,05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga /Kantor/Satuan Kerja
22
TATA ATURAN #422.Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2009 tentang Pedoman Akutansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layananan Umum
23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLU;
24.Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS)
25.Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahan Barang Milik Negara.
26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
29.Peraturan Menteri Keuangan No 170/PM.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
23
TATA ATURAN #530.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2009 tentang Pedoman
Pemberian Bonus Atas Prestasi bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
31.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementrian Negara/Lembaga;
32.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang BLU;
33.Keputuran Menteri Keuangan No 510/KMK.05/2009 tentang Peentapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
34.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran
35.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan
24
TATA ATURAN #636.Peraturan Menteri Perhubungan No KM 66 Tahun 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementrian Perhubungan
37.Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan PSAK PIP Semarang
38.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
39.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tentang Penadatausahaan dan Akuntansi Piutang PNBP
40.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 91/PMK05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
41.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor Satuan Kerja
25
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan)
2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik
3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba)4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi
dan produktivitas ala korporasi5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban
dikonsolidasikan pada instansi induk6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional
Non-PNS8. Bukan sebagai subyek pajak
26
FLEKSIBILITAS PENGANGGARAN1. Pendapatan dapat digunakan langsung 2. Belanja flexible budget dengan ambang batas.3. Pengelolaan Kas pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU4. Pengelolaan Piutang dapat memberikan piutang usaha,
penghapusan piutang sampai batas tertentu 5. Utang dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung
jawab pelunasan pada BLU6. Investasi jangka panjang ijin Menkeu7. Pengelolaan Barang dapat dikecualikan dari aturan umum
pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU8. Remunerasi sesuai tingkat tanggung jawab dan
profesionalisme9. Surplus/Defisit surplus dapat digunakan untuk tahun
berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN.10.Pegawai : PNS dan Profesional Non-PNS11.Organisasi dan nomenklatur (diserahkan kepada K/L & BLU
ybs dengan persetujuan Menpan & RB)
27
MATERI REVISI PP 23/2005...(1)
1.Tarif Layanan
Adanya pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dan/atau pemimpin BLU
2.Perencanaan dan Penganggaran
Standar Biaya: RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya.
Pengalokasian: Pagu Anggaran BLU dalam RKA K/L, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.
28
MATERI REVISI PP 23/2005...(2)3.Pengelolaan Barang Milik Negara
Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan diatur sebagai berikut:
a.Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLU dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara/Daerah.
b.Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.
Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLU harus mendapat persetujuan pengelola barang
29
MATERI REVISI PP 23/2005...(3)4.Pengelolaan SDM
Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non-pegawai negeri sipil (baik tenaga teknis maupun administratif) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Pejabat perbendaharaan pada BLU yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-pegawai negeri sipil diatur oleh pemimpin BLU.
30
MATERI REVISI PP 23/2005...(4)5.Penetapan eks BHMN menjadi BLU berstatus Penuh
Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada,Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor,Universitas Sumatera Utara,Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU dengan status BLU Secara Penuh. Penyesuaian penerapan PPK-BLU diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.
31
MATERI REVISI PP 23/2005...(5)6.Masa Transisi Pengelolaan BMN bagi eks BHMN
Pengalihan seluruh kekayaan pada Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga kepada Menteri Pendidikan Nasional diselesaikan paling lambat tanggal 28 September 2013. Kerjasama aset tetap dengan pihak ketiga sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
32
REVIEW TATA ATURAN
1. Apakah semua tata aturan sudah lengkap? 2. Apakah tata aturan internal sudah sesuai dengan
tata aturan eksternal? Apakah ada kontradiksi?3. Apakah sudah ada petunjuk pelaksanaan atas
peraturan dan kebijakan yang ada tersebut?4. Apakah ada kendala/kesulitan dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan tersebut?Mengapa?
5. Apakah ada bagian yang bertanggungjawab dalam memonitor perubahan peraturan dan melakukan sinkronisasi denan aturan-aturan internal yang ada?
33
TATA ATURAN INTERNAL
1. Rencana Strategi Bisnis
2. Struktur organisasi dan Tata Kelola
3. Rencana Bisnis & Anggaran
4. Standar Pelayanan Minimal
5. Sistem Akuntansi
6. Sistem Pengelolaan Kas & Bank
7. Sistem Pengelolaan Aset
8. Sistem Pengelolaan Hutang Piutang
9. Sistem Pengelolaan Pengadaan
10.Sistem Pengelolaan SDM dan Penggajian
34
02 PROSES BISNIS & SISTEMATIKA SOP
1. Langkah penyusunan SOP Keuangan
2. Teknik pemetaan proses bisnis
3. Penyusunan Sistematika SOP Keuangan
4. Teknik-teknik pengumpulan data
35
PROSES PENYUSUNAN SOP
1. Pemahaman terhadap tata aturan
2. Pemahaman terhadap proses bisnis
3. Pemahaman terhadap struktur organisasi dan tata kelola
4. Pemahaman terhadap proses dan system yang ada
5. Penyusunan sistematika SOP
6. Pengumpulan data SOP
7. Penulisan SOP
8. Sosialisasi SOP
9. Pelaksanaan SOP
10.Evaluasi SOP
36
PEMAHAMAN TERHADAP TATA ATURAN
1. Tata aturan terkait pengelolaan BLU harus dipahami dan dipantau karena peraturan tersebut terus di update dan di revisi
2. Salah satu teknik dalam melakukan pemahaman terhadap tata aturan BLU adalah dengan membuat matrik
37
Matrik Tata Aturan
Jenis Peraturan
(1)
No Peraturan
(2)
Pasal
(3)
Ayat
(4)
Ketentuan
(5)
Sanksi Pelanggaran
(6)
Keterangan (1) Jenis peraturan ditulis apakah undang-undang, peraturan pemerintah, permen dll(2) No peraturan ditulis lengkap misal PP No 23/2005(3) Pasal (4) Ayat(5) Ketentuan ditulis dalam format”prasyarat” “siapa” “harus melakukan apa” “kapan” “format seperti apa”, “dilaporkan/diserahkan ke siapa”(6) Konsekuensi tidak terpenuhinya ketentuan tersebut atau keterlambatan penyerahan
38
PEMAHAMAN TERHADAP PROSES BISNIS
1. SOP harus disesuaikan dengan proses bisnis di instansi
2. Proses bisnis adalah bagaimana institusi dapat memenuhi kebutuhan dari customernya
3. Proses tersebut dibagi menjadi dua yaitu proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung.
4. Ada dua metode yang membantu kita memetakan proses bisnis yaitu dengan menggunakan Business Model Generation dan Value Chain Analysis
39
Business Model Generation (BMG)
40
Business Model Canvas
41
42
Pertanyaaan Wawancara BMG
1. Siapakah klien/customer kita? Seperti apa segmentasi atau pengelompokkannya ?
2. Apa value yang kita tawarkan?
3. Bagaimana kita mendistribusikan value tersebut?
4. Bagaimana pola hubungan kita dengan pelanggan?
5. Apa aktivitas utama kita?
6. Apa sumberdaya utam kita?
7. Siapa saja partner inti kita?
8. Bagaimana pola aliran revenue?
9. Bagaimana pola aliran cost?
RANTAI NILAI
syncore.co.id - 43
Sarana Prasar
ana Keuangan
Tata Kelola SDM
Kegiatan
Kemahasiswa
an
Promosi dan recruitment
Alumni
Sistem
Informasi
Aktifitas Akademik
Pelayanan Pra Pendidikan
Proses Pelayanan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian
QC
QC
QC QC QC QC QC QC QC QC QC
Sistem Pendukung
Lainnya
Kerjasama
QC
Aktifitas Pendukung
Proses PembelajaranKurikulum
Sumber Daya Manusia DosenSuasana AkademikPenelitian & Publikasi
Pengabdian Kepada Masyarakat
Sistem Informasi Akademik
Kerjasama Akademik
Pelayanan Pasca
Pendidikan
44
Pertanyaan Wawancara Rantai Nilai
1. Siapa customer inti kita?
2. Apa produk / value / kemanfaatan utama?
3. Bagaimana proses dari customer kita datang sampai selesai?
4. Apa proses utama ?
5. Apa proses pendukung?
45
PEMAHAMAN TERHADAP STRUKTUR
• Struktur yang baik harus mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang harus ada untuk mencapai tujuan dan mencapai target-target yang ditetapkan di RSB/RBA
• Struktur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik (Good Governance). Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Fairness
• Strutkur yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip Pemisahan Fungsi (Segregation of Duties) untuk memenuhi System Pengendalian Internal
• Struktur yang baik harus dilengkapi Job Desc yang jelas.
STRUKTUR ORGANISASI
syncore.co.id - 46
47
STRUKTUR vs SOP
1. SOP yang akan disusun harus dikaitkan dengan pelaksana dan job desc, sehingga tidak terjadi konflik di lapangan.
2. Apabila pembagian tugas dan job desc tidak jelas, maka harus dibenahi terlebih dahulu, baru bisa disusun SOP.
48
PERLU DIPERHATIKAN
Struktur Pengelola BLU, Struktur pengelola anggaran dan struktur pengelola institusi bisa jadi berbeda.
DIREKTUR BLU
BENDAHARA BLU
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA
PPK/PTK
KASPM
REKTOR/DIREKTUR RS
WAKIL REKTOR/
WAKIL DIIREKTUR
KABAGKEUANGAN
49
PEMAHAMAN PROSESPROSES terkait dengan siklus/tahapan akan dibagi menjadi 4 tahapan yaitu
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan / Realisasi Keuangan
3. Pencatatan/Akuntansi
4. Pemeriksaan
PROSES terkait dengan Fungsi akan dibagi menjadi 3 yaitu
5. Proses Operasional
6. Proses Keuangan
7. Proses Akuntansi
Proses – Pengelolaan Keuangan
syncore.co.id - 50
Proses Pencatatan Keuangan
syncore.co.id - 51
Proses Pengelolaan Keuangan
syncore.co.id - 52
53
KAITAN OPERASIONAL – KEU – AKUNTANSI
(1) Bagian operasional adalah bagian yang menjalankan kegiatan, mereka berhubungan dengan pihak luar, tetapi tidak bisa melakukan eksekusi pembayaran. Eksekusi pembayaran harus diajukan ke bagian keuangan dan harus ada dalam anggaran.
(2) Bagian keuangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melakukan pembayaran, tetapi harus sesuai dengan anggaran, kebijakan atau otorisasi dari pimpinan. Bagian keuangan bisa melakukan pembayaran tetapi tidak bisa membuat permintaan pembayaran.
(3) Bagian akuntansi bisa mengakses semua data keuangan dan berwenang dalam melakukan pembukuan maupun penyesuaian. Namun akuntansi tidak bisa membuat permintaan pembayaran dan melakukan pembayaran.
OPERASIONAL KEUANGAN AKUNTANSI
54
PENYUSUNAN SISTEMATIKA
1. Setelah memahami tata aturan, struktur, proses maka kita bisa lanjutkan dengan penyusunan sistematika SOP
2. Sistematika SOP adalah bagaimana cara kita membagi proses yang saling terkait tersebut ke dalam prosedur-prosedur / langkah-langkah.
3. Prosedur-prosedur / langkah-langkah tersebut apabila dijalankan harus sinkron satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
55
CONTOH SISTEMATIKA SOP
Penyesuaian
Non Kas
Pelaporan
Laporan Keuangan
Persediaan
Penggajian
Aktiva Tetap
Rekonsiliasi
LRA
Kas
RKAT
RBA
Renstra
Realisasi Pengeluaran Kas/Realisasi Belanja
Realisasi Pemasukan/Kas Masuk
Pengadaan
Pendapatan
Akuntansi
Keuangan Operasional Perencanaan
56
PENGUMPULAN DATA SOPSetelah kita menyusun sistematika maka kita akan mulai menyusun / menulis prosedur di masing-masing proses. Antara satu proses dengan proses lain bisa jadi agak sedikit berbeda, namun secara umum data-data yang harus dikumpulkan adalah
1. Ketentuan yang harus dipenuhi misal untuk prasayarat, level kewenangan/otorisasi, (bisa melihat dari matriks tata aturan yang sudah disusun)
2. Observasi / Wawancara tata urutan langkah yang dijalankan saat ini (apabila proses tidak konsisten, maka dimasukkan ke agenda pembahasan)
3. Wawancara mekanisme dalam menjalankan langkah-langkah tersebut (apabila mekanisme kompleks maka perlu dituangkan dalam Juklak)
4. Wawancara terjadinya alternatif, insiden, atau kasus
5. Dokumen-dokumen Input dan Output yang digunakan
6. Format isian formulir atau entri ke software (jika suatu langkah menggukan software)
7. Format laporan yang harus dihasilkan
8. Potensi resiko dan sistem pengendalian internal yang dipasang
9. Tata cara pengkodean dan pengarsipan
57
Bentuk / Format Data SOP
1. Narasi hasil wawancara / minutes of meeting
2. Gambar proses / Data flow diagram/Bagan Alir/Flowchart
3. Format dokumen input/formulir
4. Format laporan/ output
5. Format Kode , dan tata cara pengisian kode
6. Ringkasan kendala, ketidakkonsistenan, dan hal-hal yang harus dibicarakan dengan klien/PIC/Pimpinan
58
PENULISAN SOP
Format SOP biasanya ada dua
1. Prosedur / Narasi
2. Flowchart
Terdapat beragam cara dan format dalam penyusunan prosedur dan flowchart. Kita harus mengacu pada format yang berlaku umum.
59
LANGKAH PENULISAN SOP
1. Identifikasi unit terkait
2. Identifikasi urut-urutan kegiatan (titik mulai sd selesai)
3. Identifikasi hasil akhir (Output)
4. Identifikasi dokumen (input/output)
5. Identifikasi alternatif / keputusan
6. Identifikasi ketentuan
7. Identifikasi hubungan antar SOP / Sistematika
60
FORMAT - FORMAT
1. SOP
2. Flowchart
3. Tatacara
4. Ketentuan
5. Checklist
61
Catatan
1. Jangan sampai ada garis terputus
2. Jangan sampai salah “kamar”
3. Memakai tiga bentuk simbol “proses”, “dokumen”, “alternatif / keputusan”
4. Jangan mencoba menggambar semua proses dalam satu flowchart. Fokus pada alur utama/normal/rutin
5. Hindari looping dan bottleneck
62
SOSIALISASI SOP
1. Setelah draft selesai maka draft tersebut perlu di review oleh user dan pimpinan
2. Temuan-temuan di lapangan di serahkan untuk dibahas dan disetujui secara tertulis
3. Apabila draft 1 sudah lolos di user dan pimpinan, maka bisa dijadikan draft 2 untuk disosialisasikan ke pihak yang lebih luas.
4. Apabila dari sosialisasi umum tersebut sudah bisa diterima maka SOP di jadikan draft final dan siap di sahkan.
63
PELAKSANAAN SOP
1. Prinsip SOP adalah perbaikan terus menerus (continous improvement) jadi jangan berharap pada proses sekali jadi.
2. Kita baru akan tahu apakah SOP sesuai atau tidak adalah ketika dijalankan.
3. Setiap adanya ketidaksesuaian maka dicatat dan dilaporkan oleh user ke pihak yang ditunjuk, dan diagendakan revisi untuk masukan-masukan tersebut.
4. Setiap ada revisi dituliskan di status kolom revisi.
64
EVALUASI SOP
SOP dievaluasi secara periodik minimal satu tahun sekali untuk melihat :
1. Kesesuaian antara SOP dengan tata aturan
2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis
3. Kesesuaian SOP dengan kecukupan/keandalan SPI
4. Kesesuaian SOP dengan konsep efektivitas dan efisiensi
5. Kesesuaian SOP dengan perubahan struktur organisasi
65
03 PENULISAN SOP
1. Komponen SOP Keuangan
2. Buku 1 – Sistem Akuntansi
3. Buku 2 – Prosedur
4. Tata cara penulisan Prosedur
5. Contoh Prosedur & simbol yang digunakan
66
KOMPONEN SOP KEUANGAN
Menurut PP23/2005 dan diperkuat dalam Perdirjen 36/PB/2012, BLU harus menyusun SOP Keuangan minimal untuk
1. Sistem akuntansi.
2. Standard Operating Procedurs (SOP) Pengelolaan Kas.
3. SOP Pengelolaan Piutang.
4. SOP Pengelolaan Utang.
5. SOP Pengadaan Barang dan Jasa.
6. SOP Pengelolaan Barang Inventaris.
67
STRUKTUR SOP
SOP Keuangan biasanya di jilid/dikumpulkan dalam bentuk buku-buku / bendel.
1. Buku 1 – System / Pedoman Akuntansi
2. Buku 2 – Prosedur
68
SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI
BUKU 1
SISTEMATIKA SISTEM AKUNTANSI
1. Bab 1 Pendahuluan
2. Bab 2 KONSEP DAN PRINSIP LAPORAN KEUANGAN
3. Bab 3 Laporan Keuangan
4. Bab 4 Neraca
5. Bab 5 Laporan Operasional
6. Bab 6 Laporan Arus Kas
7. Bab 7 Catatan atas Laporan Keuangan
8. Bab 8 Bagan Akun Standar
9. Bab 9 Jurnal Standar
10. Bab 10 Ilustrasi Laporan Keuangan
11. Lampiran
69
BAB 1 - PENDAHULUAN1. Tujuan
Laporan Keuangan RSUD Kraton Pekalongan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut neraca, kinerja dan perubahan posisi keuangan. Selain itu juga dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan.
2. Ruang Lingkup
RSUD Kraton Pekalongan merupakan perwujudan dari pelaksanaan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
70
3. Acuan Penyusunan
• Acuan yang digunakan dalam penyusunan:• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi
2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.• Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2011)
terkait Laporan Keuangan.• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi BLU.
Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka RSUD Kraton Pekalongan wajib mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.
71
4. Ketentuan Lain
• Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat.
• Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan transaksi, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Gubernur, dan ketentuan lain yang terkait dengan RSUD Kraton Pekalongan.
• Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk transaksi atau peristiwa lain maka dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi dapat mempertimbangkan persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan transaksi serupa dan terkait.
72
BAB II KONSEP DAN PRINSIP LAPORAN KEUANGAN1. KARAKTERISTIK KUALITATIF INFORMASI
DALAM LAPORAN KEUANGAN
a. Dapat Dipahami
b. Relevan
c. Materialitas
d. Keandalan
e. Substansi Mengungguli Bentuk
f. Pertimbangan Sehat
g. Kelengkapan
h. Dapat Dibandingkan
i. Tepat Waktu
j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
73
2. PRINSIP AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
a. Basis Akuntansi
b. Dasar Pengukuran
c. Prinsip Periodesitas (Accounting Period)
d. Prinsip Konsistensi (Consistency)
e. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
f. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentasion)
74
BAB IIILAPORAN KEUANGAN
1. KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN a. Tujuan laporan Keuangan
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang bermanfaat
bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.
b. Komponen Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :
a. Laporan Neraca:
b. Laporan Operasional;
c. Laporan Arus kas; dan
d. Catatan Atas Laporan Keuangan
75
2. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN
Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:
1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, dipilih alternatif yang menghasilkan kenaikan laba atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).
7. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar rumah sakit.
8. Tidak dapat menyajikan informasi kualitatif, seperti kapabilitas sumber daya manusia dan demografi karyawan.
76
BAB IV NERACA
1. ASETa. Kas dan setara kasb. Investasi Lancar/Investasi Jangka Pendek
c. Piutang
d. Persediaan
e. Uang Muka
f. Biaya Dibayar Dimuka
g. Aset Tidak Lancar
h. Aset Tetap
i. Aset Tidak Berwujud
j. Aset lainnya
77
2. Kewajiban
a. Kewajiban Jangka Pendek
• Utang usaha
• Utang pajak
• Uang muka pasien
• Pendapatan yang diterima dimuka
• Biaya yang masih harus dibayar
• Pendapatan diterima di muka
• Bagian lancar utang jangka panjang
• Utang jangka pendek lainnya
b. Kewajiban Jangka PanjangKewajiban jangka panjang antara lain :
a) Kredit investasi;
b) Pinjaman jangka panjang dari bank atau lembaga keuangan
lainnya.
78
3. Ekuitas
a. Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi:
a) Ekuitas awal
b) Surplus & Defisit Tahun Lalu
c) Surplus & Defisit Tahun Berjalan
d) Ekuitas Donasi
b. Ekuitas Terikat Temporer
a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
b) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
c) Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
d) Dana untuk memperoleh aset tetap.
c. Ekuitas Terikat Permanen
a) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual
b) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
c) Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.
79
BAB VLAPORAN OPERASIONAL1. PENDAPATANPendapatan diklasifikasikan ke dalam:
a. Pendapatan Usaha dan Jasa Layanan
b. Pendapatan Usaha Lainnya
c. Hibah
d. Pendapatan APBN/D
e. Pendapatan Lain-lain Diluar Usaha
f. Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar
g. Pendapatan dan Kejadian Luar Biasa
80
2. BIAYABiaya BLUD rumah sakit diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Biaya Layanan
b. Biaya Umum dan Administrasi
c. Biaya Lain-lain (Non Operasional)
d. Rugi Penjualan Aset Non Lancar
e. Biaya dan Kejadian Luar Biasa
81
3. PENDAPATAN NON OPERASIONALPendapatan lain-lain meliputi antara lain:
a. Pendapatan jasa giro adalah pendapatan yang diperoleh dari simpanan dana rekening giro BLUD rumah sakit yang bukan merupakan portofolio investasi;
b. Pendapatan bunga deposito adalah pendapatan yang diperoleh dari bunga deposit dana BLUD rumah sakit yang bukan merupakan portofolio investasi;
c. Pendapatan investasi;
d. Pendapatan royalti;
e. Keuntungan penjualan aset tetap;
f. Keuntungan selisih kurs;
g. Pendapatan sewa yang bersifat insidentil;
h. Pendapatan klaim asuransi kerugian; dan
i. Pendapatan denda kontrak kerja adalah pendapatan berupa uang denda yang diperoleh BLUD rumah sakit dari pihak lain atas kelalaian pelaksanaan kontrak kerja.
82
4. BIAYA NON OPERASIONAL
Biaya lain-lain antara lain terdiri dari:
a. Beban bunga (pendanaan);
b. Kerugian selisih kurs;
c. Rugi penjualan aset tetap; dan
d. Beban Penghapusan Persekot
83
BAB VILAPORAN ARUS KAS
1. Tujuan
Tujuan pernyataan ini adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari BLUD rumah sakit melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.
2. Ruang Lingkup
BLUD rumah sakit harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan (integrated) dengan laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
84
3. Definisia. Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang
sifatnya sangat likuid, berjangka sangat pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan;
b. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas;
c. Aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BLUD rumah sakit (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan;
d. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas;
85
4. Dasar Pengaturan
a. Pelaporan arus kas untuk aktivitas operasional rumah sakit menggunakan metode langsung (direct method).
b. PSAK 2 paragraf 51
c. PSAK 2 paragraf 52
d. PSAK 2 paragraf 54
e. PSAK 2 paragraf 56
f. PSAK 2 paragraf 57
g. PSAK 2 paragraf 59
h. PSAK 2 paragraf 60
i. PSAK 2 paragraf 61
j. PSAK 2 paragraf 62
k. PSAK 2 paragraf 64
86
5. Penjelasan Penyusunana. Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan
para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih rumah sakit, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solva¬bilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.
b. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan rumah sakit dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (future cash flows) dari berbagai rumah sakit.
c. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kepastian arus kas masa depan. Selain itu, informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga.
d. Rumah sakit menyajikan arus kas dari aset operasional, inves¬tasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis rumah sakit.
87
BAB VIICATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
1. Pengertian
Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum rumah sakit, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
2. Dasar Pengaturan
PSAK 1 paragraf 10 j. PSAK 1 paragraf 72
a. PSAK 1 paragraf 17 k. PSAK 1 paragraf 69
b. PSAK 1 paragraf 28 l. PSAK 1 paragraf 74
c. PSAK 1 paragraf 30 m. PSAK 1 paragraf 75
d. PSAK 1 paragraf 36 PSAK 1 paragraf 76
e. PSAK 1 paragraf 40
f. PSAK 1 paragraf 53
g. PSAK 1 paragraf 58
h. PSAK 1 paragraf 63
i. PSAK 1 paragraf 65
88
3. Urutan penyajian
disajikan dengan urutan sebagai berikut:
a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD;
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
c. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
d. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimna pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan; dan
e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk rumah sakit yang menggunakan basis akrual;
f. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, gambaran umum rumah sakit, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non keuangan.
89
4. Struktur CaLKa. Pendahuluan
b. Kebijakan Akuntansi
c. Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan
d. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya
90
BAB VIIIBAGAN PERKIRAAN STANDAR
1. Struktur Laporan Keuangan
Struktur laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi lima tingkat:
a. Komponen laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut tujuan informasi yang akan disampaikan kepada pemakai
b. Unsur laporan keuangan merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonominya
c. Kelompok pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomi sejenis.
d. Pos laporan keuangan merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub-klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis.
e. Akun laporan keuangan merupakan sub-klasifikasi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan.
91
2. Sistematika Penomoran Kode
1. Digit pertama menggambarkan klasifikasi unsur laporan keuangan, terdiri
dari:
1 Aset
2 Kewajiban
3 Ekuitas
4 Pendapatan
5 Biaya
2. Digit kedua menggambarkan klasifikasi kelompok pos laporan keuangan
sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya :
1 Aset
11 Aset Lancar
12 Investasi Jangka Panjang
13 Aset Tetap
92
3. Digit ketiga menggambarkan klasifikasi pos laporan keuangan
sampai dengan 9 sub klasifikasi, misalnya :
1 Aset
11 Aset Lancar
111 Kas dan Setara Kas
112 Investasi Lancar
113 Piutang Pelayanan
4. Digit keempat dan kelima menggambarkan klasifikasi akun laporan
keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
1 Aset
11 Aset Lancar
111 Kas dan Setara Kas
11101 Kas di Bendahara Penerimaan
11102 Kas di Bendahara Pengeluaran
93
5. Digit keenam dan ketujuh menggambarkan klasifikasi sub akun laporan keuangan
sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya :
1 Aset
11 Aset Lancar
114 Persediaan
11401 Persediaan Barang Farmasi
1140101 Persediaan Injeksi
1140102 Persediaan Tablet
1140103 Persediaan Sirup/Tetes
1140104 Persediaan Obat dan bahan medis habis
1140105 Persediaan Narkotika/Psikotropika
1140106 Persediaan Radiologi (Bahan & Alat)
1140107 Persediaan Gigi (Bahan & Alat)
6. Digit kedelapan dan kesembilan menggambarkan klasifikasi sub-sub akun laporan
keuangan sampai dengan 99 sub klasifikasi, misalnya:
1 Aset
11 Aset Lancar
114 Persediaan
11401 Persediaan Barang Farmasi
1140101 Persediaan Injeksi
114010101Persediaan Alat Injeksi A
114010102Persediaan Alat Injeksi B
94
4. Daftar Kode Perkiraan
Kode Akun Nama Akun
1 ASET
11 ASET LANCAR
111 Kas dan Setara Kas
11101 Kas
1110101 Kas di Bendahara Penerimaan
1110102 Kas di Bendahara Pengeluaran
11102 Bank
113010101 Piutang Pasien Umum
1130102 Piutang Pasien Jaminan
113010201 Piutang Pasien ASKES
113010202 Piutang Pasien JAMKESMAS
113010203 Piutang Pasien JAMKESDA
113010204 Piutang Pasien JAMPERSAL
11302 Piutang Lain-lain
1130201 Piutang Karyawan
1130202 Piutang Sewa
11303 Penyisihan Kerugian Piutang
1130301 Penyisihan Kerugian Piutang
95
BAB IXILUSTRASI JURNAL
1. KAS / BANK
1.1.Pada saat penerimaan kas:
Db. Kas / Bank
Kr. Pendapatan Pelayanan
Kr. Piutang
Kr. Akun yg dituju lainnya
1.2.Pada saat penggunaan kas dan setara kas
Db. Aset lain
Db. Hutang
Db. Biaya yang dikeluarkan
Db. Akun yang dipengaruhi
Kr. Kas / Bank
96
2. INVESTASI JANGKA PENDEK
2.1. Pada saat penempatan dana:
Db. Investasi Jangka Pendek
Kr. Kas dan Setara Kas
2.2. Pada saat pengakuan pendapatan bunga, jika dana sudah diterima:
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Pendapatan Bunga
2.3. Pada saat pengakuan pendapatan bunga, jika dana belum diterima tunai:
Db. Piutang Bunga
Kr. Pendapatan Bunga
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Piutang Bunga
2.4. Pada saat penerimaan dana (pencairan) dari bank:
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Investasi Jangka Pendek
97
3. PIUTANG
3.1. Pada saat jasa diberikan untuk semua pasien ( Pasien Umum dan atau Pasien Jaminan) :
Db. Piutang Pasien dalam perawatan (Umum atau Jaminan)
Kr. Pendapatan Pelayanan
3.2. Pada saat pasien Pulang dan selesai diberikan pelayanan (menggunakan layanan Jaminan)
Db. Piutang Pasien Umum
Kr. Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan)
98
3.3. Pada saat menerima pembayaran :
3.3.1. Jika pasien pulang langsung membayar (lanjutan dari No 1)
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Piutang Pasien Umum
3.3.2. Jika pasien pulang belum membayar dan pelunasan piutangnya dilakukan kemudian, jurnal pada saat menerima pembayaran adalah:
Db. Kas dan Setara Kas
Kr . Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan)
3.4. Pada saat melakukan penyisihan kerugian piutang:
Db. Biaya Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
Kr. Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
99
3.5. Pada saat penghapusan piutang:
Db. Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
Kr. Piutang Pasien Jaminan (jaminan sosial, jaminan perusahaan, piutang asuransi atau jaminan perorangan)
3.6. Pada saat penerimaan pelunasan piutang pelayanan yang telah dihapusbukukan:
Db. Piutang pelayanan
Kr. Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Piutang pelayanan
100
4. PERSEDIAAN
4.1. Pada saat perolehan persediaan:
Db. Persediaan
Kr. Hutang
4.2. Pada saat melakukan pembayaran:
Db. Hutang
Kr. Kas
4.3. Pada saat pemakaian untuk pelayanan:
4.3.1. Pemakaian pelayanan:
Db. Biaya Persediaan Terkait ( Barang farmasi, Bahan Laboratorium, barang gizi, dll)
Kr. Persediaan
4.3.2. Pemakaian non pelayanan:
Db. Biaya pemakaian persediaan Non pelayanan (ATK, Perlengkapan Rumah RT)
Kr. Persediaan
101
4.4. Pada saat persediaan dijual dengan jasa pelayanan:
Db. Piutang Pelayanan
Kr. Pendapatan Jasa Layanan
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Piutang Pelayanan
Db. Biaya persedian terkait
Kr. Persediaan terkait
4.5. Barang Barang Kadaluarsa:
4.5.1. Pada saat Pemisahan barang kadaluarsa dengan persediaan
Db. Barang Kadaluarsa
Kr. Persediaan
4.5.2. Pada saat penghapusan barang kadaluarsa
Db. Biaya Kerugian Barang Kadaluarsa
Kr. Barang Kadaluarsa
4.5.3. Pada saat penggantian barang kadaluarsa ke suplier ( barang berbeda nilai sama)
Db. Persediaan
Kr. Barang Kadaluarsa
102
4.6. Pada saat terjadi penurunan nilai di bawah biaya perolehan:
Db. Biaya Penurunan Nilai Persediaan
Kr. Selisih Penurunan Nilai Persediaan
4.7. Pada saat pemulihan:
Db. Selisih Penurunan Nilai Persediaan
Kr. Pendapatan Pemulihan Nilai Persediaan
103
5. UANG MUKA
5.3. Pada saat pembayaran Biaya dibayar di muka:
Db. Biaya Dibayar Di muka
Kr. Kas dan setara kas
5.4. Saat pembiayaan tahun berjalan:
Db. Biaya (akun terkait, misalnya sewa)
Kr. Biaya Dibayar di muka
104
1. ASET TETAP
1.1. Perolehan aset tetap dapat dilakukan melalui:
1.1.1. Pembelian aset tetap:
Db. Aset tetap
Kr. Kas dan Setara Kas / Hutang
1.1.2. Pembelian tanah:
Db. Tanah
Db. Biaya yang ditangguhkan-hak atas tanah
Kr. Kas dan Setara Kas / Hutang
105
1.1.3. Perolehan aset tetap sumbangan:
Db. Aset tetap
Kr. Aset Bersih
1.1.4. Pertukaran aset tetap:
Db. Aset tetap (baru)
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aset tetap (lama)
(Dalam pertukaran aset tetap yang tidak sejenis dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian pertukaran aset tetap).
1.2. Sewa guna usaha (capital lease):
Db. Aset tetap-sewa guna usaha
Kr. Kewajiban-sewa guna usaha
1.3. Pembiayaan Penyusutan:
Db. Biaya Penyusutan
Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap
1.4. Amortisasi Biaya yang ditangguhkan hak atas tanah:
Db. Biaya Amortisasi
Kr. Biaya yang ditangguhkan-hak atas tanah
106
1.5. Pada saat penghentian aset tetap (jika diasumsikan tidak ada manfaat ekonomi yang diharapkan dari pelepasan di masa yang akan datang dan rumah sakit mengalami kerugian):
Db. Akumulasi penyusutan
Db. Kerugian dari penghentian aset tetap
Kr. Aset tetap (harga perolehan)
1.6. Pada saat penjualan:
Db. Kas
Db. Akumulasi penyusutan
Kr. Aset tetap
(Dalam penjualan aset tetap dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap. Jika hasil penjualannya laba, akun laba/rugi penjualan dikredit. Sebaliknya, jika hasilnya rugi, akun laba/rugi penjualan didebit).
107
2. ASET LAINNYA
2.1. Transaksi KSO dalam bentuk Bangun, Kelola, Serah (Build Operate Transfer/BOT):
2.1.1. Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari rumah sakit
Db. Aset KSO
Kr. Aset Tetap
2.1.2. Pada saat penyertaan dana untuk membangun aset KSO:
Db. Penyertaan KSO
Kr. Kas/Hutang
2.1.3. Pada saat menerima bagian hasil dari KSO dan pelunasan penyertaan dana:
Db. Kas dan Setara Kas/PiHutang
Kr. Pendapatan KSO
Kr. Penyertaan KSO
2.1.4. Pada saat akhir konsesi/kontrak (penyerahan aset kepada RS):
Db. Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun)
Kr. Pendapatan KSO
108
2.1.4. Pada saat akhir konsesi/kontrak (penyerahan aset kepada RS):
Db. Aset Tetap (Nilai wajar aset KSO yang dibangun)
Kr. Pendapatan KSO
Kr. Kas
2.1.5. Pada saat reklasifikasi aset rumah sakit yang diserahkan kembali dari pengelola KSO kepada rumah sakit:
Db. Aset Tetap
Kr. Aset KSO
2.2. Transaksi KSO dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (Build Transfer Operate/BTO):
2.2.1. Pada saat penyerahan hak pengelolaan atas aset dari rumah sakit:
Db. Aset KSO
Kr. Aset Tetap
2.2.2. Pada saat penyertaan dana untuk membangun aset KSO:
Db. Penyertaan KSO
Kr. Kas/Hutang
2.2.3. Pada saat rumah sakit menerima aset KSO yang dibangun oleh investor:
Db. Aset KSO
Kr. Kewajiban Jangka Panjang KSO
109
2.2.4. Pada saat pembayaran bagian hasil KSO untuk investor:
Db. Kewajiban Jangka Panjang KSO
Kr. Kas dan Setara Kas
2.2.5. Pada saat akhir masa konsesi:
Db. Kewajiban Jangka Panjang KSO
Kr. Penyertaan KSO
Kr. Pendapatan KSO
2.2.6. Pada saat reklasifikasi aset rumah sakit yang digunakan dalam KSO:
Db. Aset Tetap
Kr. Aset KSO
110
2.3. Aset Sewa
2.3.1. Pada saat perolehan:
Db. Aset Sewa
Kr. Hutang Sewa
2.3.2. Pada Saat Pembayaran:
Db. Utang Sewa
Db. Beban Bunga
Kr. Kas dan setara Kas
2.3.3. Pada saat selesainya Kewajiban:
Db. Aset Tetap
Kr. Aset Sewa
111
2.4. Aset Tidak Berwujud
2.4.1. Pada saat pengeluaran untuk biaya pengembangan atau mem¬peroleh aset tak berwujud:
Db. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan
Db. Paten/Aset Tidak Berwujud
Kr. Kas dan Setara Kas
2.4.2. Pada saat amortisasi Biaya pengembangan yang ditangguhkan:
Db. Biaya Pengembangan
Kr. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan
2.4.3. Pada saat amortisasi aset tidak berwujud:
Db. Biaya Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Kr. Aset Tidak Berwujud
112
1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1.1. Hutang Usaha
1.1.1. Pada saat pengadaan persediaan:
Db. Persediaan
Kr. Hutang Usaha
1.1.2. Pada saat pelunasan hutang usaha:
Db. Hutang usaha
Kr. Kas
1.2. Pendapatan diterima di Muka
1.2.1. Uang Muka Pasien
1.2.1.1. Penerimaan uang muka pasien:
Db. Kas dan setara kas
Kr. Uang Muka Pasien
1.2.1.2. Pada saat pelunasan uang muka pasien:
Db. Uang Muka Pasien
Kr. Pendapatan rawat Inap
113
1.2.2. Pendapatan Sewa
1.2.2.1. Pada saat penerimaan pendapatan sewa:
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Pendapatan diterima di muka
1.2.2.2. Pada saat penyerahan jasa pelayanan:
Db. Pendapatan diterima di muka
Kr. Pendapatan Pelayanan
1.3. Hutang Biaya
1.3.1. Pada saat pengakuan Biaya yang masih harus dibayar:
Db. Biaya gaji, iuran jamsostek dan dana pensiun
Db. Biaya Langganan/Tagihan
Kr. Biaya yang masih harus dibayar
1.3.2. Pada saat pelunasan:
Db. Biaya yang masih harus dibayar
Kr. Kas
114
1.5. Hutang Pajak
1.5.1. Pada saat pengakuan hutang pajak untuk:
1.5.1.1. PPh pasal 21 dan 23
Db. Biaya yang Terkait
Kr. Hutang Pajak
Kr. Kas dan Setara Kas
1.5.1.2. PPh Pasal 29
Db. Pajak PPh Badan
Kr. Uang Muka PPh Pasal 25
Kr. Hutang PPH Pasal 29
1.5.1.3. PPN pungutan pada saat melakukan pembelian:
Db. Biaya yang Terkait
Kr. PPN atas Barang dan Jasa
Kr. Kas dan Setara Kas
1.5.1.4. PPN pada saat penjualan/sewa:
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. PPN Keluaran
Kr. Pendapatan Sewa
115
1. Pada saat Penetapan Kekayaan awal berdirinya BLUD:
Db. Aset Lancar
Db. Aset Tetap
Db. Aset Lain - Lain
Kr. Kewajiban
Kr. Ekuitas (ekuitas Awal)
2. Pada saat diterima bantuan hibah berupa ASET:
Db. Kas / Setara Kas
Db. Persediaan
Db. Aset Tetap
Kr. Ekuitas Donasi
3. Pada saat penghasilan dan sumbangan ditutup Ekuitas:
Db. Pendapatan Usaha rawat Jalan
Db. Pendapatan Usaha rawat Inap
Db. Pendapatan Usaha rawat Darurat
Kr. Ekuitas (Surplus defisit tahun berjalan
116
4. Pada saat beban dan kerugian ditutup ke Ekuitas :
Db. Ekuitas (Surplus defisit tahun berjalan
Kr. Beban Pelayanan
Kr. Beban Umum dan administrasi
Kr. Beban Lainnya
Kr. Beban Lainnya
5. Pada saat Keuntungan / kerugian lain – lain ditutup Ekuitas:
Db. Keuntungan Lain - lain
Kr. Ekuitas (Surplus defisit tahun berjalan)
Dr. Ekuitas (Surplus defisit tahun berjalan)
Kr. Kerugian Lain - lain
117
1. PENDAPATAN OPERASIONAL
1.1. Pada saat pengakuan penghasilan:
Db. Kas dan setara kas
Db. Piutang pelayanan
Kr. Pendapatan operasional rawat jalan
Kr. Pendapatan operasional rawat inap
Kr. Pendapatan operasional penunjang
Kr. Pendapatan operasional pelayanan pasien lainnya
1.2. Pada saat pemberian keringanan/ditetapkannya pengurang pen¬dapatan operasional:
Db. Pengurangan pendapatan operasional pelayanan pasien
Kr. Piutang pelayanan
118
2. PENDAPATAN LAIN - LAIN
2.1. Pada saat pengakuan dan penerimaan:
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Pendapatan Lain-lain
2.2. Pada saat akhir periode untuk pendapatan yang masih harus diterima:
Db. Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Kr. Pendapatan Lain-lain
2.3. Pada saat kas diterima di muka:
Db. Kas dan Setara Kas
Kr. Pendapatan lain-lain diterima di muka
2.4. Pada akhir periode untuk pendapatan yang diterima di muka:
Db. Pendapatan Lain-lain diterima di muka
Kr. Pendapatan lain-lain
119
1. BIAYA OPERASIONAL
1.1. Bahan langsung - Pada saat penggunaan bahan langsung:
Db. Biaya pelayanan pasien – Biaya bahan farmasi
Kr. Persediaan farmasi
1.2. Tenaga kerja langsung - Pada saat pembayaran jasa dokter:
Db. Biaya jasa rumah sakit- Biaya jasa dokter
Kr. Kas/Biaya yang masih harus dibayar
Kr. Hutang Pajak (PPh 21)
120
1.3. Biaya Tidak Langsung
1.3.1. Pada saat pengakuan penyusutan alat-alat medis:
Db. Biaya pelayanan pasien – Biaya penyusutan alat medis
Kr. Akumulasi penyusutan aset tetap
1.3.2. Pada saat pengakuan Biaya-Biaya:
Db. Biaya pelayanan pasien - Biaya energi dan komunikasi
Kr. Kas/Biaya yang masih harus dibayar
1.3.3. Proses pembayaran dilakukan di awal:
1.3.3.1. Pada saat realisasi pembayaran operasional:
Db. Biaya dibayar di muka
Kr. Kas dan Setara Kas
1.3.3.2. Pada saat penyesuaian di akhir periode pelaporan:
Db. Biaya umum dan administrasi
Kr. Biaya dibayar di muka
121
1.3.3.3. Proses pembayaran dilakukan setelah manfaat diterima (akhir periode):
1.3.3.3.1. Pada saat manfaat diterima:
Db. Biaya umum dan administrasi
Kr. Hutang yang terkait
1.3.3.3.2. Pada saat pelunasan:
Db. Hutang yang terkait
Kr. Kas dan Setara Kas
1.3.3.4. Proses pengalokasian Biaya penyusutan:
Db. Biaya Umum dan Administrasi
Kr. Akumulasi Penyusutan
1.3.3.5. Proses penyisihan kerugian piutang:
Db. Biaya penyisihan kerugian piutang
Kr. Penyisihan kerugian piutang
1.3.3.6. Proses pembentukan Biaya estimasian:
Db. Biaya Estimasian
Kr. Kewajiban estimasian
122
BAB XILUSTRASI FORMAT LAPORAN KEUANGAN
RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER TAHUN 2010 DAN 2011
Uraian TAHUN TAHUN KENAIKAN(PENURUNAN) %
2010 2011 JUMLAH
I Aset
A Aset Lancar
1) Kas dan Setara Kas
2) Investasi Jangka Pendek
3) Piutang Usaha
4) Piutang Lain-lain
5) Persediaan
6) Uang Muka
7) Biaya Dibayar Dimuka
Jumlah Aset Lancar
B Aset Tetap
1) Tanah
2) Gedung dan Bangunan
3) Peralatan dan Mesin
3) Jalan, Jaringan dan Instalasi
4) Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset Tetap
C Aset Lain-Lain
1) Aset Tidak Berwujud
2) Aset KSO
3) Aset Sewa
3) Aset Lainnya
Jumlah Aset Tetap
JUMLAH ASET
II Kewajiban A Kewajiban Jangka Pendek
1) Hutang Usaha
2) Hutang Pajak
3) Biaya Yang Masih Harus Dibayar
4) Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh
123
RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2010 DAN 2011
KETERANGAN
TAHUN TAHUN KENAIKAN(PENURUNAN) %
2010 2011 JUMLAH
A PENDAPATAN OPERASIONAL
I Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan
a Pendapatan Rawat Jalan
b Pendapatan Rawat Inap
c Pendapatan IGD
d Pendapatan ICU
e Pendapatan Penunjang Medik
f Pendapatan Elektromedik
g Pendapatan Farmasi
h Pendapatan Rekam Medik
i Pendapatan Usaha Lain-lain
Jumlah Pendapatan Usaha
II Pendapatan Hibah
a Terikat
b Tidak terikat
Jumlah Hibah
III Pendapatan dari APBN
a Operasional
Jumlah
VI Pendapatan dari APBD
a Operasional (barang dan jasa)
b Gaji dan Tunjangan
Jumlah
Jumlah Pendapatan
Operasional
B BIAYA OPERASIONAL
124
RSUD KRATON KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2010 DAN 2011
KOMPONEN
TAHUN TAHUN KENAIKAN(PENURUNAN) %
2010 2011 JUMLAH
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
1 Penerimaan Usaha dari Jasa Layanan
2 Penerimaan Hibah 3 Penerimaan APBN 4 Penerimaan APBD
5 Penerimaan dari Piutang/tagihan
6 Penerimaan Non Operasional 7 Pengeluaran Operasional Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasional II ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 1 Hasil Penjualan Aset Tetap 2 Hasil Penjualan Aset Lain-lain 3 Hasil Investasi 4 Perolehan Aset Tetap 5 Pembelian Investasi Arus Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas Investasi III ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 1 Tambahan Ekuitas 2 Penerimaan Hibah 3 Penerimaan APBN 4 Penerimaan APBD 5 Perolehan Pinjaman 6 Pembayaran Pinjaman Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL JUMLAH SALDO KAS
125
SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester I Tahun Anggaran 2012 ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
BAB II UMUM
2.1. Sejarah
2.2. Visi dan Misi
2.3. Tujuan
2.4. Produk dan Layanan
2.5. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas
2.6. Sumber Daya Manusia (SDM)
126
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI
3.1. Entitas Pelapor Keuangan Daerah
3.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan
Keuangan
3.3.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban
3.3.2. Kas dan Setara Kas
3.3.3. Piutang Usaha
3.3.4. Persediaan
3.3.5. Properti Investasi
3.3.6. Aset Tetap
3.3.7. Aset Lain-lain
3.3.8. Hutang Usaha
3.3.9. Hutang Pajak
3.3.10. Biaya Yang Masih Harus Dibayar
3.3.11. Ekuitas
3.4. Penerapan kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan.
127
BUKU 2
1. SOP Pendapatan
2. SOP Pengelolaan Kas
3. SOP Pengelolaan Piutang
4. SOP Pengadaan
5. SOP Pengelolaan Hutang
6. SOP Pengelolaan Inventaris
7. SOP Penggajian
8. SOP Pendanaan & Investasi
128
CONTOH SISTEMATIKA SOP
Penyesuaian
Non Kas
Pelaporan
Laporan Keuangan
Persediaan
Penggajian
Aktiva Tetap
Rekonsiliasi
LRA
Kas
RKAT
RBA
Renstra
Realisasi Pengeluaran Kas/Realisasi Belanja
Realisasi Pemasukan/Kas Masuk
Pengadaan
Pendapatan
Akuntansi
Keuangan Operasional Perencanaan
129
• Kop/Kepala
1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Unit Terkait
4. Dokumen
5. Istilah
6. Referensi
7. Kebijakan
8. Prosedur
PENULISAN SOP
130
CONTOH Format SOP
131
CONTOH Format SOP
132
CONTOH JUKLAK – LAMPIRAN SOP
133
CONTOH JUKLAK – LAMPIRAN SOP
134
CONTOH JUKLAK – Ketentuan
135
CONTOH Lampiran SOP -CHECKLIST
136
CONTOH CHECKLIST
137
CONTOH PLAFON OTORISASI
138
SIMBOL
139
SIMBOL
140
SIMBOL
141
TIPS PEMBUATAN FLOWCHART
1. Identifikasi unit-unit yang terlibat
2. Identifikasi urut-urutan langkah
3. Identifikasi titik mulai dan berakhir (Start / End)
4. Identifikasi dokumen-dokumen yang digunakan
5. Identifikasi alternatif langkah/ ketentuan
6. Gambarkan draft awal
7. Diskusikan dengan anggota team dan pelaksana
8. Langkah-langkah yang butuh penjelasan dibuat Juklak/Checklist
142
2.II.1. A. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN PENDIDIKAN BLU- Billing dari Universitas
BENDAHARA PENERIMAAN BLU - UNDIP
REKENINGKORAN
BAABAUK
(PKPPB-Fungsi Akuntansi)
BAUK(PKPPB- Fungsi Verifikasi/
Pembuatan Dokumen)BANK PERSEPSI PENYETOR
DATA STATUS MAHASISWA
DATA STATUS
MAHASISWA
VERIFIKASI
DATA STATUS MAHASISWA
MEMBUATKAN BILLING
BILLING/DOKUMEN SEJENIS2 rangkap
BILLING/DOKUMEN SEJENIS
MENERIMA BILLING DAN MEMBAYAR
TAGIHAN
MENERIMA UANG DAN
MENGOTORISASI
Memverifikasi dan membuat rekapitulasi
penerimaan per rincian obyek
DATA LAINNYAMulai
UANGSLIP SETOR
BANK
Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan
BILLING/DOK SEJENIS
Jurnal
BUKU BESAR
Selesai
REKENINGKORAN
REKENINGKORAN
BILLING/DOKUMEN SEJENIS
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
REKENINGKORAN
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyekmemverifikasi
sah
LAPORAN
SLIP SETOR BANK
tidak
SLIP SETOR BANK
A
Membuat SPTP
SPTP
ya
Diotorisasi oleh Kuasa
Otorisator BLURekapitulasi
Penerimaan per rincian obyek
REKENINGKORAN
Diverifikasi kelengkapa
nnya
1a
1b
2a2b
2c2d.i
2d.ii
3a
3b
3c
3e
3d
A
3f
4a
4b
4c
4d
5a
5b
5c
5d
5e,5f,5g
5h
6a
6c
6b
143
2.II.4.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA -PNBP
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
akuntansi(BAUK)
Rekening Koran BLU
Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP
SPM-UP(1 rangkap)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
verifikator(BAUK)
SPP-UP(1 rangkap)
SPP-UP(1 rangkap)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi Verifikasi
BANK PERSEPSI
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen
Bendahara Pengeluaran
Pembantu( Unit /Subsatker
BLU)
SPP-UP(3 rangkap)
SPP-UP(3 rangkap)
Membuat SPM-UP
SPM-UP(4 rangkap)
SPM-UP(2 rangkap)
Memverifikasi SPM dan PPKB
memberi stempel serta tandatangan
persetujuan penerbitan SP2D pada dok SPM
Mulai
KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP
Membuat SPP-UP
Lengkap & Benar
ya
tdk
SPP-UP(3 rangkap)
Arsip urut
Tgl(1 rangkap)
SPP-UP(2 rangkap)
SPM-UP(3 rangkap)
Arsip urut tgl
KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP
SPM-UP(2 rangkap)
Arsip urut tgl
SPM-UP(1 rangkap)
Membuat dan menanda-
tangani SP2D nomor urut
tercetak dan berhologram
SP2D-UP(5 rangkap)
Arsip urut tgl
DITERIMA OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
SP2D-UP(3 rangkap)
Realisasi SP2D-UP dan bayar melalui
transfer rekening bank
Rekening Koran BLU
SP2D-UP(2 rangkap)
Stempel lunas bayar
Rekening Koran unit/subsatker
BLU
Arsip urut tgl
SP2D-UP(1 rangkap)
SP2D-UP(1 rangkap)
SP2D-UP(1 rangkap)
Jurnal
BUKU BESAR
konsolidasi
selesai
LAPORAN
Register
Rekening Koran unit/subsatker
BLU
Otorisasi olehKuasa otorisator
Pengesahan oleh PKPPB-Fungsi
Verifikasi
1a
1b 1c
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
3a3b
3c3d
4a
4b
4c
4d
5a
5b5c
5d
5eiii
5eii
5ei
6a
6d
6e
6f
6g7a 7c
8a
8b
9
Register7b
Melakukan Verifikasi SP2D dan
meneliti kelengkapan
6b
6c
Arsip urut tgl
144
2.II.1. B. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN USAHA DARI JASA LAYANAN PENDIDIKAN BLU- Billing dari Unit
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UNIT-BLU
REKENINGKORAN
BIDANG AKADEMIK UNIT
BAUK(PKPPB-Fungsi
Akuntansi)
UNIT(PKPPUB-Fungsi
Verifikasi/ Pembuat Dokumen)
BANK PERSEPSI PENYETOR
DATA STATUS MAHASISWA
DATA STATUS
MAHASISWA
VERIFIKASI
DATA STATUS MAHASISWA
MEMBUATKAN BILLING
BILLING/DOKUMEN SEJENIS2 rangkap
BILLING/DOKUMEN SEJENIS
MENERIMA BILLING DAN MEMBAYAR
TAGIHAN
MENERIMA UANG DAN
MENGOTORISASI
Memverifikasi dan membuat rekapitulasi
penerimaan per rincian obyek
DATA LAINNYAMulai
UANGSLIP SETOR
BANK
Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan
BILLING/DOK SEJENIS
Jurnal
BUKU BESAR
Selesai
REKENINGKORAN
REKENINGKORAN
BILLING/DOKUMEN SEJENIS
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
REKENINGKORAN
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyekmemverifikasi
sah
LAPORAN
SLIP SETOR BANK
tidak
SLIP SETOR BANK
A
A
Membuat SPTP
SPTP
ya
Diotorisasi oleh Kuasa
Otorisator BLURekapitulasi
Penerimaan per rincian obyek
REKENINGKORAN
Diverifikasi kelengkapannya oleh PKPPB (fungsi
verifikasi)
BAA
1a
1b
2a 2b
2c
2d i
2d ii
3a
3b
3c
3d
3e
3f
4a
4b
4c
4d
5a
5b
5c5d
5e,5f,5g
5h
6a
6b
6c
145
2.II.2.PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN HIBAH
Bank Persepsi
Mulai
Perjanjian Hibah
Verifikasi perjanjian
hibah
disetujui
Dikembalikan ke pihak calon
pemberi hibah
tdk
ya
Otorisasi oleh pejabat yang berwenang
Perjanjian Hibah Yang Sah
Perjanjian Hibah Yang Sah
Menerima tranfer dana dari pemberi hibah
dana
Rekening Koran
Verifikasi
Rekening Koran
Mencocokkan dan mencatat dalam BKU serta membuat rekapitulasi penerimaan per
rincian obyek
Rekening Koran
Buku Kas Umum (BKU)
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
memverifikasi
sah
tdk
ya
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
Rekening Koran
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
Rekening Koran
Verifikasi & pengesahan
Sahyatdk
1a
1b 1c
Perjanjian Hibah Yang Sah
Selesai
BUKU BESAR
Rekening Koran
jurnal
Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan
LAPORAN
1d
2a
2b
2c
2d
Bidang kerja samaBendahara Penerimaan
Pembantu Unit-Blu
PKPPUB – Fungsi Verifikasi/Pembuatan
dokumen
PKPPB – Fungsi
Verifikasi dan Pembuatan
Dokumen.PKPPB fungsi akuntansi
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h 3i
4a
4b
4c
4d
2e
146
2.II.3.PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN PENDAPATAN DARI KERJASAMA
UNIT(PKPPUB- Fungsi
Verifikas/Pembuatan Dokumeni)
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU UNIT-BLU
BAUKPKPPB- Fungsi
Verifikas/Pembuatan Dokumen)
BAUK(PKPPB-Fungsi
Akuntansi)Bank PersepsiBidang Kerjasama
Mulai
Perjanjian kerjasama
Verifikasi perjanjian kerjasama
disetujuiDikembalikan ke pihak calon
pemberi hibah
tdk
Mengotorisasi dan
menerbitkan dokumen yang sah
Perjanjian Kerjasama Yang
Sah
1 rangkap
Perjanjian Kerjasama Yang
Sah
Menerima tranfer dana dari pihak yg
bekerjasama
dana
Rekening Koran
Verifikasi
Rekening Koran
3 d
Mencocokkan dan mencatat dalam BKU
serta membuat rekapitulasi penerimaan
per rincian obyek
Rekening Koran
Buku Kas Umum (BKU)
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
4 e
memverifikasi
sah
tidak
ya
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
5 e
Rekening Koran
RekapitulasiPenerimaan per
rincian obyek
Rekening Koran
Verifikasi & pengesahan
Sah
ya
tidak
Selesai
BUKU BESAR
Rekapitulasi per rincian obyek penerimaan
LAPORAN
jurnal
Rekening Koran
Perjanjian kerjasamaYang Sah
1 a
1 b
1 c
2 c2 d
3 a
3 b
3 c
2 e
2 f
3 e
4 a
4 b
4 c
4 d
5b
5 a
5 c
5 d
6 a
6b
6 c
6 d
7 a
7b
Menerima dokumen kerjasama
ya
2 a
2 b
147
2.II.4.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA -PNBP
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
akuntansi(BAUK)
Rekening Koran BLU
Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP
SPM-UP(1 rangkap)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
verifikator(BAUK)
SPP-UP(1 rangkap)
SPP-UP(1 rangkap)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi Verifikasi
BANK PERSEPSI
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen
Bendahara Pengeluaran
Pembantu( Unit /Subsatker
BLU)
SPP-UP(3 rangkap)
SPP-UP(3 rangkap)
Membuat SPM-UP
SPM-UP(4 rangkap)
SPM-UP(2 rangkap)
Memverifikasi SPM dan PPKB
memberi stempel serta tandatangan
persetujuan penerbitan SP2D pada dok SPM
Mulai
KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP
Membuat SPP-UP
Lengkap & Benar
ya
tdk
SPP-UP(3 rangkap)
Arsip urut
Tgl(1 rangkap)
SPP-UP(2 rangkap)
SPM-UP(3 rangkap)
Arsip urut tgl
KEPUTUSAN REKTOR TTG BESARAN UP
SPM-UP(2 rangkap)
Arsip urut tgl
SPM-UP(1 rangkap)
Membuat dan menanda-
tangani SP2D nomor urut
tercetak dan berhologram
SP2D-UP(5 rangkap)
Arsip urut tgl
DITERIMA OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
SP2D-UP(3 rangkap)
Realisasi SP2D-UP dan bayar melalui
transfer rekening bank
Rekening Koran BLU
SP2D-UP(2 rangkap)
Stempel lunas bayar
Rekening Koran unit/subsatker
BLU
Arsip urut tgl
SP2D-UP(1 rangkap)
SP2D-UP(1 rangkap)
SP2D-UP(1 rangkap)
Jurnal
BUKU BESAR
konsolidasi
selesai
LAPORAN
Register
Rekening Koran unit/subsatker
BLU
Otorisasi olehKuasa otorisator
Pengesahan oleh PKPPB-Fungsi
Verifikasi
1a
1b 1c
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
3a3b
3c3d
4a
4b
4c
4d
5a
5b5c
5d
5eiii
5eii
5ei
6a
6d
6e
6f
6g7a 7c
8a
8b
9
Register7b
Melakukan Verifikasi SP2D dan
meneliti kelengkapan
6b
6c
Arsip urut tgl
148
2.II.5.A.PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN OLEH UNIT/SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-PNBP-NON HONOR
Penerima Panjar Kerja / Pihak Ketiga yang berhak
menerima pembayaran
uang cek
Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit/Subsatker BLU
(PKPPUB) – Fungsi Verifikasi dan Pembuat Dok.
Pejabat Keuangan Kuasa Otorisator Unit/Subsatker BLU
Bendahara Pengeluaran Pembantu( Unit /Subsatker BLU)
PEJABAT TEKNIS BLU
Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis)
Membuat rencana anggaran belanja
untuk melaksanakan kegiatan
Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis)
MULAI
Tersedia anggaran
DIPA-BLU RBA
Membuat NPPD dan memberi paraf bahwa telah diteliti
kebenarannya
ya
NPPD(3 rangkap)
NPPD(3 rangkap)
Otorisasi NPPD
NPPD-otorisasi(3 rangkap)
NPPD-otorisasi(2 rangkap)
tidak
Rekening Koran Bank Unit
Satker BLU
Mengisi brankas (saldo maks. 10 juta
dalam 1 hari)
BRANKAS
NPPD-otorisasi(1 rangkap)
pencairan dlm 1 hari <5
juta
Membuat cek dan
draft kwitansi
Uang dan membuat
draft kwitansi
ya
tidak
cek uang
Kwitansi(3 rangkap)
Kwitansi(3 rangkap)
Memeriksa dan
memberi paraf
Kwitansi(3 rangkap)
Memberi setuju bayar
Kwitansi(3 rangkap)
Kwitansi(3 rangkap)
Kwitansi(3 rangkap)
1
Kwitansi(3 rangkap)
Panjar kerja
Menandatangani
kwitansi sementara
ya
Kwitansi sementara(2 rangkap)
Menyelesaikan pekerjaan
Kwitansi sementara(1 rangkap)
Menandatangani
kwitansi definitif
register
Kwitansi(3 rangkap)
Kwitansi(2 rangkap)
Tanda tangan lunas bayar
Kwitansi(2 rangkap)
Buku BPP
Merekap pengelu
aran
Rekapitulasi pengeluaran
Membuat dok.
pengesahan SPJ UP/GU/
TU
Pengesahan SPJ UP/GU/TU
register
Pengesahan SPJ UP/GU/TU
Lengkap dan benar
Pengesahan SPJ UP/GU/TU
2
2
1 1
3
3
Pengesahan SPJ UP/GU/TU
SELESAI
tgl
1a
1b
2a
2d2b
2c
3a
3d
3b
3c
6b
4a
4c
4b
5f4d
4e
4f
6c5g
6a
5a 5d
5b
5c
5e
149
2.II.5.B.PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN UANG PERSEDIAAN OLEH UNIT/SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-PNBP- PEMBAYARAN HONORARIUM
Penerima HonorPejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahan Unit /Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi Verifikasi &
pemb. dokumen
Pejabat Keuangan Kuasa Otorisator Unit/Subsatker
BLU
Bendahara Pengeluaran Pembantu( Unit /Subsatker BLU)
Bank PersepsiPejabat Teknis BLU
MULAI
Membuat rencana anggaran belanja utk melaksanakan
kegiatan
Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis)
Amprah Honor
NPPD(1 rangkap)
Menandatangani NPPD dan
amprah honor
Amprah Honor
NPPD(1 rangkap)
Membuat daftar transfer
(2 rangkap)
Amprah Honor
Daftar Transfer(2 rangkap)
Memberi otorisasi
pembayaran dan menandatangani
daftar transfer
Daftar Transfer
Amprah Honor
Daftar Transfer
Memverifikasi dokumen dan mengotorisasi
transfer uang ke rek. penerima
Bukti Transfer
Menerima bukti transfer uang
dan menandatangani
amprah honor
Bukti Transfer
Tersedia anggaran
DIPA-BLU RBA
Rencana Anggaran Belanja (TOR/dok.sejenis)
Amprah Honor
Membuat (NPPD) dan memberi paraf bahwa telah diteliti
kebenarannya
Amprah Honor
NPPD(2 rangkap)
Daftar Transfer
Amprah Honor yg telah
ditandatangani
Melalui BPP
Daftar Transfer
Amprah Honor yg telah
ditandatangani
Memeriksa dan menandatangani
Daftar Transfer
Amprah Honor yg telah
ditandatangani
SELESAI
Melalui BPP
1a
1b
2d
2a
tidak
ya2b 2c
2e
8a
8b
3a
3b
2f
5a
5b
4a
3c
4d
4c
8c
8d
7d
6d
5c
6a
6c
6b
5d
7b
7a
7c
150
2.II.6.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi Verifikasi
Rekening koran
unit/subsatke
r BLU
SP2D GUP(1 rangkap)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)- Fungsi
Akuntansi(BAUK)
Rekening koran BLU
Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan
Unit /Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)- Fungsi
Verifikasi(BAUK)
Bendahara PengeluaranBLU -
UNDIPBANK PERSEPSI
Bendahara Pengeluaran Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
Maks. tgl 5
tidak
ya
tidak
SPTB
SPTB
SPJ pengeluaran UP bulan lalu(4 rangkap)
Rekpitulasi pengeluaran(2 rangkap)
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
SPJ pengeluaran UP bulan lalu(4 rangkap)
Mulai
DIPA-BLU RBA
Kwitansi definitif(2 rangkap)
Rekpitulasi pengeluaran(2 rangkap)
Rekpitulasi pengeluaran(2 rangkap)
Kwitansi definitif(2 rangkap)
1
Kwitansi definitif(2 rangkap)
Sah
Rekpitulasi pengeluaran(2 rangkap)
SPTB
Memverifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPJ serta meminta pengesahan
ke PPKUB berupa stempel dan
tandatangan dan SPTB dari kuasa
otorisator unit BLU
Memeriksa kelengkapan & ketersediaan
anggaran
SPJ pengeluaran UP bulan lalu(4 rangkap)
menyusun pertanggungjawaban pengeluaran UP unit
BLU yang telah dikeluarkan pada bulan sebelumnya
Sah
Kwitansi definitif(2 rangkap)
SPJ pengeluaran UP bulan lalu(4 rangkap)
Melalui BPP
2
SPM GUP(1 rangkap)
Membuat dan menandatangani
SP2D dilampiri Bilyet Giro Bank
SPM GUP(1 rangkap)
SP2D GUP(5 rangkap)
Dimintakan otorisasi ke
PKPB
DITERIMA OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
tgl
SP2D GUP(1 rangkap)
SPTB
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
tgl
SP2D GUP(3 rangkap)
Melakukan verifikasi dan
otorisasi SP2D dengan stempel
lunas bayar melalui transfer rekening bank
SP2D GUP(3 rangkap)
tgl
Rekening koran BLU
Rekening koran unit/subsatker
BLU
Laporan
SELESAI
Buku Besar
Jurnal
Diserahkan ke PKPPB olehBendahara Pengeluaran BLU-UNDP
1a
1b
1c
4a3d
1d
2a
2b
2e2c
2d2f
3a
3b
3e
3c
8a
8b
8d
8c
8e
9g9e
9a
9b
9c9f
10a
10b
10c
10d
9d
11a
11b
tgl
151
Kuasa Otorisator Unit/Subsatker BLU
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen
SPTB
Bendahara Pengeluaran Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
SPTB
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)- Fungsi
Verifikasi(BAUK)
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
1
SPTB
Membuat SPP GUP
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
SPP GUP(3 rangkap)
tgl
SPTB
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
SPP GUP(2 rangkap)
Memverifikasi
kebenarannya
Sah
Membuat SPM GUP dan PKPPUB
memberi paraf bahwa telah
diteliti dan diuji kebenarannya
SPP GUP(2 rangkap)
SPM GUP(4 rangkap)
tgl
SPM GUP(4 rangkap)
Menandatangani
SPM GUP
SPM GUP(4 rangkap)
tgl
SPTB
SPP GUP(1 rangkap)
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
SPM GUP(3 rangkap)
1
1
Pengesahan SPJ
UP bulan lalu
SPTB
SPP GUP(1 rangkap)
SPM GUP(2 rangkap)
Memverifikasi SPM dan PKPPB memberi stempel serta tandatangan
persetujuan penerbitan SP2D
pada dok. SPM
2
tgl
SPM GUP(1 rangkap)
tgl
4b
4c
5f
6d
5a
5b
5d
5c
6c
7a
7b
7d
7c
6a
6b
5e
152
2.II.7.PROSEDUR AKUNTANSI PEMBERIAN TAMBAH UANG PERSEDIAAN KE UNIT /SUBSATKER BLU DARI DANA DIPA BLU-RBA
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi Verifikasi
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-Fungsi
Akuntansi(BAUK)
Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan Unit/
Subsatker BLU (PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen
Pejabat Keuangan Pelaksana Penatausahaan BLU (PKPPB)-
Fungsi Verifikasi(BAUK)
Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP BANK PERSEPSI
Bendahara Pengeluaran Pembantu
( Unit /Subsatker BLU)
ya
MULAI
Membuat SPP-TUP berdasarkan
kebutuhan tambahan UP yg diperlukan
Pengesahan SPJ UP bulan
lalu
Pengesahan SPJ TUP bulan lalu
Pengesahan SPJ TUP bulan lalu
Pengesahan SPJ UP bulan
lalu
SPP-TUP(3 rangkap)
Pengesahan SPJ UP bulan
lalu
Pengesahan SPJ TUP bulan lalu
Lengkap & benar
ditolak
Membuat & mengotorisasi SPM-TUP
SPP-TUP(3 rangkap)
SPP-TUP(3 rangkap)
SPM-TUP(4 rangkap)
tgl
SPP-TUP(2 rangkap)
SPM-TUP(3 rangkap)
tgl
SPP-TUP(1 rangkap)
SPM-TUP(2 rangkap)
Pengesahan SPJ UP bulan
lalu
Pengesahan SPJ TUP bulan lalu
Lengkap & benar
Nilai TUP
disetujui
ya
tidak
ditolaktidak
tidak
Memverifikasi SPM dan PPKB memberi stempel
serta tandatangan persetujuan penerbitan SP2D pada dok. SPM
SPP-TUP(1 rangkap)
SPM-TUP(2 rangkap)
tgl
SPM-TUP(1 rangkap)
Membuat dan menandatangani
SP2D
SPM-TUP(1 rangkap)
SP2D-TUP(5 rangkap)
tgl
Diterima oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu
SP2D-TUP(3 rangkap)
Memverifikasi dan mengotorisasi SP2D
dengan memberi stempel lunas bayar melalui transfer rek.
bank
SP2D-TUP(3 rangkap)
Rekening koran BLU SP2D-TUP
(1 rangkap)
Rekening koran BLU
Rekening koran unit/subsatker
BLU
tgl
Jurnal
Buku Besar
Laporan
Rekening koran unit/subsatker
BLU SP2D-TUP(1 rangkap)
SELESAI
SP2D-TUP(1 rangkap)
1a
1b
1c
1d
2a
2b2c
2d
2e
2f
2gii
2gi
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h3i
4a
4b
4c
4d
4e
5gi
5gii
5e
5a
5b
5c 5d
5f
6a
6b
7a
7b
7c
7d
153
2.II.8. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN LS DARI DANA DIPA BLU-RBA
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi pembuat dokumen
Dokumen Kontrak &
pendukungnya(4 rangkap)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu( Unit /Subsatker
BLU)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
verifikator(BAUK)
SPP-LS(1 rangkap)
Dokumen Kontrak &
pendukungnya(4 rangkap)
Dokumen Kontrak &
pendukungnya(4 rangkap)
Bendahara Pengeluaran BLU
- UNDIP
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi Verifikasi
BANK PERSEPSI
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
akuntansi(BAUK)
Mulai
Dokumen Kontrak &
pendukungnya(4 rangkap)
SPP-LS(3 rangkap)
Membuat SPP-LS
SPP-LS(2 rangkap)
DIPA-BLURBA
Anggaran tersedia
ditolak
tdk
Memverifikasi SPP dan membuat draft SPM
ya
SPP benar & lengkap
tdk
PPKBU memberi paraf bahwa telah
diuji kebenarannya dan
menandatangankan SPM ke kuasa
otorisator
ya
SPP-LS (2 rangkap)
SPM-LS(4 rangkap)
tgl
tgl
SPM-LS(3 rangkap)
SPP-LS(1 rangkap)
SPM-LS(2 rangkap)
Memverifikasi SPM dan PPKB
memberi stempel serta tandatangan
persetujuan penerbitan SP2D
pada dok SPM
Lengkap & ada bukti veifikasi dari
PPKBU
ditolak
tdk
ya
SPM-LS(1 rangkap)
SP2D-LS(5 rangkap) &
Bilyet Giro
SPM LS(1 rangkap)
Membuat dan menanda-
tangani SP2D dilampiri
Bilyet Giro Bank
SPM-LS(2 rangkap)
tgl
tgl
SP2D-LS(3 rangkap)
Arsip urut tgl
Rekening Koran BLU
SP2D-LS(3 rangkap) &
Bilyet Giro
Melakukan verifikasi dan
otorisasi SP2D dengan stempel lunas bayar melalui
transfer rekening bank
selesai
Jurnal
BUKU BESAR
SP2D-LS(1 rangkap)
SP2D-LS(1 rangkap)
Diserahkan ke pihak ke-
3
LAPORAN
Diarsip oleh BPP urut tanggal
Dokumen Kontrak &
pendukungnya(4 rangkap)
Dokumen Kontrak &
pendukungnya(4 rangkap)
tgl
1a
1b
2a
2b
2c
2d
2e
2f
3a,3b
3c
3d
3e
3eii
3ei
4a
4b
4ci
4cii
4ciii
5a
4d
5b
6a
6b
6c
6d
6e
6g6f
7a
7b
8a
8b
8c
8c
8d
Otorisasi oleh PKPPB-Verifikator
Register
5c
5d
5e
tgl
154
2.II.9.PROSEDUR AKUNTANSI PENGESAHAN SPM KE KPPN ATAS PENGGUNAAN DANA DIPA BLU-RBA
Otorisator Keuangan BLU-
UNDIP( PR2)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
verifikator(BAUK)
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan Unit /Subsatker BLU
(PKPPUB)- Fungsi Verifikasi
Pejabat Keuangan Pelaksana
Penatausahaan BLU (PKPPB)-
akuntansi(BAUK)
Satuan Pengendalian Internal BLU-
UNDIPKPPN
Bendahara Pengeluaran BLU - UNDIP
SP2D-LS
SP2D-GU(3 bulan)PENGESAHAN
SPJ UP/GU(3 bulan)
SP2D-TU
PENGESAHAN SPJ TU
Menyusun rekap
pengeluaran yang sah
Mulai
Rekap pengeluaran
Rekap pengeluaran
SP2D-LS
PENGESAHAN SPJ UP/GU
(3 bulan)
PENGESAHAN SPJ TU
Data dokumen
Memverifikasi kecocokan dokumen (3
bulan terakhir)
cocok
Membuat SPM pengesahan dan PPKB memberi
paraf bahwa telah diuji kebenarannya
tdk
SPM Pengesahan(5 rangkap)
Menandatangani SPM Pengesahan
SPM Pengesahan(5 rangkap)
ya
SPM Pengesahan
Memverifikasi kelengkapan
SPM Pengesahan
lengkaptdk
Mengesahkan
ya
Petugas dari PKPPB
SPM Pengesahan(5 rangkap)
SPM Pengesahan(3 rangkap)
Jurnal dgn aplikasi KPPN
SPM Pengesahan(1 rangkap)
SPM Pengesahan(1 rangkap)
Arsip urut tgl
Arsip urut tgl
Melalui PKPPB
Arsip urut tgl
Arsip urut tgl
SPM Pengesahan(5 rangkap) Arsip
urut tgl
2a
2b
2c
2d
2e
1a
1b
2f
2g
2h
3a
3b
3d
4a
4b
4c
4c
5a
5b
6a
6b
3c
155
04 PELAKSANAAN & PELAPORAN
1. Pengesahaan
2. Pelaksanaan
3. Revisi
156
Pengesahan SOP
1. SOP harus disahkan oleh pejabat yang berwenang
2. SOP langsung berlaku setelah disahkan
3. Pelaksanaan SOP didahului adanya sosialisasi / pelatihan
4. Apabila dari awal telah melibatkan user / pelaksana maka tahapan pelaksanaan tidak banyak ada masalah
5. Apabila ada kesalahan-kesalahan di inventarisir terlebih dahulu untuk kemudian direvisi
157
05 EVALUASI SOP
1. Faktor-faktor yang dievaluasi
2. Revisi
158
LANGKAH-LANGKAH EVALUASI SOP
SOP dievaluasi secara periodik minimal satu tahun sekali untuk melihat :
1. Kesesuaian antara SOP dengan tata aturan
2. Kesesuaian SOP dengan proses bisnis
3. Kesesuaian SOP dengan kecukupan/keandalan SPI
4. Kesesuaian SOP dengan konsep efektivitas dan efisiensi
5. Kesesuaian SOP dengan perubahan struktur organisasi
TERIMAKASIH !!!
• Penyusunan SOP Keuangan • Penyusunan Business Plan/RBA • Audit Internal
• Sofware Keuangan BLU (PT/RS)• Software Point of Sales (POS)• Software Anggaran• Software Akuntasi UKM• Software Hotel
• Pelatihan Penyusunan RBA BLU • Pelatihan Penyusunan Lap Keu BLU• Pelatihan Audit Internal BLU• Pelatihan Penyusunan SOP Keuangan BLU
www.syncore.co.idCONSULTING
SYSTEM
TRAINING