Upload
arif-wiyono
View
188
Download
21
Embed Size (px)
DESCRIPTION
hukum pajak ppt
Citation preview
KELOMPOK 4
ANGGOTA :- INDRIANI AMALIA
C1C111023- RINI NURUL CHOTIMAH
C1C111028- MEGA BANJARSARI PUTRI
C1C111o34- RAHMAT TAUFAN HUSAINI
C1C111108
Peradilan Dalam
Hukum Pajak
Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 :
1. Hukum Administrasi :Umumnya berupa sanksi
administratif berupa: bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh Fiskus.
Sanksi administrasi berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.
Contoh: Tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap yang dikarenakan alpa, dll
2. Hukum Pidana :Berkaitan dengan denda pidana
maupun hukum penjara dan dijatuhkan oleh Hakim.
Hukum Pidana berkaitan dengan perbuatan2 yang dapat dikategorikan kejahatan.
Misalnya: Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen2 lain yang palsu atau dipalsukan seolah2 benar, dll
Lanjutan…
Peradilan Administrasi Pajak
Peradilan Administrasi Pajak umumnya melibatkan 2 pihak, yaitu:1. Pihak Wajib Pajak2. Aparat Pajak (Fiskus)
Peradilan Administrasi Pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu:1. Peradilan Administrasi Tidak MurniDisebut Peradilan Tidak Murni karena hanya melibatkan 2 pihak, yaitu:Pihak Wajib Pajak dan Pihak Fiskus.2. Peradilan Administrasi murniPeradilan yang melibatkan 3 pihak, yaitu:Pihak Wajib Pajak, Fiskus dan Hakim yang mengadili.
Keberatan dan Banding
KeberatanWajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas
suatu:1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
Keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan. Surat keberatan wajib memenuhi beberapa syarat.
Tahapan selanjutnya dalam mengajukan keberatan adalah:
penyampaian surat keberatan saat diterimanya surat keberatan proses penyelesaian keberatan
BandingBanding adalah upaya hukum yang
dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan per UUan perpajakan yang berlaku.
Dalam Pengajuan Banding Terdapat Beberapa Hal, yaitu:
Syarat Pengajuan Surat Banding Pemprosesan Surat Banding Siapa yang mengajukan Banding Hak-hak Pemohon Banding Pencabutan Banding
Dasar HukumPasal 1, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas : Pimpinan, hakim anggota, sekretaris dan Panitera.
Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri atas: seorang Ketua dan paling banyak(lima) orang Wakil Ketua.
Hakim & Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
1. Pelaksana keputusan pengadilan pajak2. Wakil, pengampun, atau pejabat yang berkaitan dg suatu sengketa pajak
yang akan atau sedang diperiksa olehnya.3. Penasihat hukum4. Konsultan pajak5. Akuntan publik6. Pengusaha
Kekuasaan Pengadilan Pajak
1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.
2. Pengadilan Pajak dalam hal banding, hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan per UUan yang berlaku.
3. Pengadilan Pajak dalam hal gugatan, memeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan dan keputusan lainnya. Gugatan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap:a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang.b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
keputusan perpajakan.c. Keputusan pembetulan yang berkaitan
dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.4. Pengadilan Pajak adalah pengadilan tingkat
pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.
Lanjutan…
Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :
Menolak; Mengabulkan sebagian atau
seIuruhnya; Menambah Pajak yang harus dibayar; Tidak dapat diterima; Membetulkan kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung; dan/atau Membatalkan. Terhadap putusan Pengadilan Pajak
tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi
REFORMASI PAJAK
LATAR BELAKANGReformasi pajak (tax reform) dilakukan
karena pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang berlaku saat itu (1983 dan sebelumnya) adalah peninggalan kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintah yang berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia.
TUJUAN REFORMASI PAJAK
Tujuan utama pembaruan perpajakan nasional ini adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri.
Dengan reformasi pajak diharapkan beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan di lain pihak menutup peluang – peluang yang selama ini masih terbuka bagi Wajib Pajak untuk menghindari pajak.
PAJAK – PAJAK YANG BERLAKU SEBELUM REFORMASI
Sejak zaman penjajahan Belanda ternyata telah diberlakukan cukup banyak undang – undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut :
1. Staatsblad Nomor 13 Tahun 1908 tentang Ordonansi Rumah Tangga
2. Staatsblad Nomor 498 Tahun 1921 tentang Aturan Bea Materai3. Staatsblad Nomor 291 Tahun 1924 tentang Ordonansi Bea Balik
Nama4. Staatsblad Nomor 405 Tahun 1932 tentang Ordonansi Pajak
Kekayaan5. Staatsblad Nomor 718 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak
Kendaraan Bermotor 6. Staatsbald Nomor 611 Tahun 1934 tentang Ordonansi Pajak Upah7. Staatsblad Nomor 671 Tahun 1936 tentang Ordonansi Pajak
Potong8. Staatsblad Nomor 17 Tahun 1944 tentang Ordonansi Pajak
Pendapatan
Lanjutan…9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio10. Undang – Undang No. 14 Thn 1947 tentang Pajak
Pembangunan I11. Undang – Undang No. 12 Thn 1952 tentang Pajak Peredaran12. Undang – Undang Thn 1951 tentang Pajak penjualan yang
diubah dengan Undang – Undang No.2 Thn 196813. Undang – Undang No. 21 Thn 1959 tentang Pajak Dividen yang
diubah dengan Undang – Undang No. 2 Thn 1967 tentang Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti
14. Undang – Undang No. 19 Thn 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa
15. Undang – Undang No. 74 Thn 1958 tentang Pajak Bunga Asing16. Undang – Undang No. 8 Thn 1967 tentang Tata
CaraPemungutan PPd, PKK dan/ PPs atau Tata Cara MPS-MPO
REFORMASI PAJAK 1983Reformasi pajak (tax reform) atau pembauran
perpajakan, telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984. bersamaan dengan dikeluarkannya serangkaian undang – undang, adalah sebagai berikut :
1. Undang – undang No. 6 Thn 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanKedua undang – undang di atas berlaku sejak 1 januari 1984
3. Undang – Undang No. 8 Thn 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, direncanakan diberlakukan tahun 1984 juga tetapi karena masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan lebih matang maka undang – undang tersebut diberlakukan mulai 1 April 1985
4. Undang – Undang No. 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
5. Undang – Undang No. 13 tentang Bea MateraiUndang – Undang No.12 Thn 1985 dan Undang –
Undang No.13 Thn 1985 mulai diberlakukan tahun 1995.Pada tahun 1991 dikeluarkan Undang – Undang no. 7
Thn 1983 tentang Pajak Pengahasilan diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Thn 1991.
REFORMASI PAJAK 1994
Undang – Undang pajak yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :
1. Undang – Undang No. 9 Thn 1994 tentang Undang – Undang No. 6 Thn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang – Undang No. 10 Thn 1994 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang – Undang No. 11 Thn 1994 tentang Undang – Undang no. 8 Thn 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang – Undang No. 12 Thn 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Selanjutnya pada tahun 1997 dikeluarkan lagi serangkaian undang – undang baru , untuk melengkapi undang – undang yang telah ada, adalah sebagi berikut :
1. Undang – Undang No. 17 Thn 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
2. Undang – Undang No. 18 Thn 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang – Undang No. 19 Thn 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
4. Undang – Undang No. 20 Thn 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. Undang – Undang No. 21 Thn 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
REFORMASI PAJAK 2000Pemerintah kembali meengluarkan serangkaian undang
– undang untuk mengubah undang – undang yang telah ada, adalah sebagai berikut :
1. Undang – Undang No. 16 Thn 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang No. 6 Thn 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang – Undang No. 17 Thn 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 7 Thn 1983 tentang Pajak Pengahasilan
3. Undang – Undang No. 18 THn 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang No. 8 Thn 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang – Undang No. 19 Thn 2000 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa
5. Undang – Undang No. 20 Thn 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
6. Undang – Undang No. 34 Thn 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 18 Thn 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
Pada tahun 2002 untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menggantikan Undang – Undang No. 17 Thn 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang selama ini dirasakan kurang berpihak kepada Wajib Pajak.
Setelah lama ditunggu pada tanggal 27 Juli 2007 akhirnya pemerintah mengesahkan Undang – Undang No. 28 Thn 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang No. 6 Thn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini diharapkan lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. Kemudian berturut – turut pada tahun2008 Pajak Penghasilan diubah dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009
TERIMA KASIH