Upload
ngohuong
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERALIHAN SIADPA MENJADI SIPP
DALAM MANAJEMEN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:
IMAN TEGUH SANTOSO
NIM: 11140440000013
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1440 H/ 2018 M
iii
ABSTRAK
Iman Teguh Santoso. 11140440000013. Peralihan SIADPA Menjadi
SIPP dalam Manajemen Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Skripsi, Program
Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/ 2018 M.
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan SIPP
dalam manajemen administrasi perkara dan dampaknya dalam proses pelayanan
hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan empiris kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari
data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan
pejabat Pengadilan yang menyelesaikan proses administrasi perkara melalui SIPP.
Data sekunder berupa data yang sudah tersusun dalam buku atau literatur lainnya
yang mempunyai hubungan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Cara
mengolah data hasil penelitian yaitu dengan menggunakan model analisis
deskriptif dan komparatif. Model deskriptif yaitu suatu metode yang diarahkan
untuk memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau
menggambarkan apa adanya hasil penelitian.
Hasil penelitian yang didapatkan bahwasannya SIPP diterapkan dalam
membantu proses penyelesaian administrasi perkara yang dibagi dalam beberapa
kelompok kerja. Kelompok kerja tersebut adalah Ketua, Hakim, Kasir, Panitera/
Panitera Pengganti, Meja I, Meja II, Meja III, Panitera Muda Hukum, Jurusita,
dan Koordinator Delegasi. Selanjutnya penerapan SIPP memberikan dampak pada
proses penyelesaian administrasi perkara menjadi cepat dan memudahkan akses
informasi perkara bagi masyarakat pencari keadilan yang sedang menyelesaikan
perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Administrasi Perkara, SIPP, Teknologi.
Pembimbing : Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum.
Daftar Pustaka : Tahun 1974 s.d Tahun 2014.
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Swt yang telah mencurahkan Rahmat dan Karunia-
Nya sehngga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad
Rasulullah Saw, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang
merupakan suri tauladan bagi kita semua.
Selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyususnan skripsi ini,
banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis, juga
dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul
“PERALIHAN SIADPA MENJADI SIPP DALAM MANAJEMEN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN” tidak akan selesai apabila
tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil.
Seperti juga perjalanan studi yang penulis lalui dari awal hingga akhir,
tidak ada pekerjaan yang sukses dilalui dalam kesendirian. Dibalik keberhasilan
selalu ada lingkaran lain yang memberikan semangat motivasi dan bimbingan
serta doa. Maka dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan rasa
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
2. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. H. Muchtar Ali, M. Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah
sabar membimbing, mengarahkan dan meuangkan waktunya kepada
penulis sehingga penulisan skripsi selesai.
4. Ketua, Hakim, dan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan yang sudah menerima dan membantu dalam proses penelitian yang
memberikan data-data yang penulis perlukan dalam proses penyusunan
skripsi ini.
v
5. Hasan Bajuri, S.H., selaku Administrator utama SIPP Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yang sabar dalam melayani penulis dalam proses penelitian
yang secara keseluruhan mampu memberikan data-data yang diperlukan
penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ketua dan seluruh staf perpustakaan utama dan perpustakan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
membantu dan menyediakan buku-buku atau referensi lainnya yang sangat
membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Dr. H. Kamarusdiana selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis.
9. Ayahanda Bapak Suwanto selaku pahlawan penulis yang selalu semangat
dalam mengarahkan dan mendukung penulis dalam semangat mencari
ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada jenjang perguruan
tinggi.
10. Ibunda tercinta Ny. Engkey Kartini yang telah menyemangati dan
mengarahkan penulis dalam semangat belajar dan berbuat kebaikan.
11. Ketua dan seluruh Abi-abi United Islamic Cultural Center of Indonesia
(UICCI) yang telah menyediakan tempat tinggal, bimbingan serta ilmu
agama selama penulis tinggal di asrama UICCI.
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga angkatan
2014. Terimakasih selama empat tahun bersama dalam menjalin
pertemanan dan persaudaraan dalam perjuangan menyelesaikan studi di
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
13. Keluarga besar IKADA JABODETABEK-BANTEN. Forum alumni
Pondok Pesantren yang mampu memberikan semangat dalam melatih diri,
mengasah keilmuan, kepemimpinan dan juga pengingat untuk selalu
menanamkan jiwa positif Darussalam.
vi
14. Sahabat-sahabat PONDOS yang selalu menemani disaat kesepian dan
menghibur disaat-saat jenuh. Terimakasih atas canda tawa bersama yang
mampu menciptakan kebersamaan.
Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah
diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah Swt.
semoga amal kebaikan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan
mendapat balasan dari Allah swt.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat
dan mendapat ridha Allah Swt. dan menjadi penyemangat bagi penulis
untuk mengembangkan keilmuan pada masa mendatang ditengah
perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang
meningkat pesat.
Jakarta, 4 Juli 2018
Penulis
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.................................................. iii
LEMBAR PERNYATAAN................................................................................. iv
ABSTRAK............................................................................................................. v
KATA PENGANTAR.......................................................................................... vi
DAFTAR ISI......................................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah............................................................ 1
B. Identifikasi Masalah.................................................................. 6
C. Pembatasan Masalah................................................................. 7
D. Perumusan Masalah................................................................... 7
E. Tujuan Penelitian....................................................................... 8
F. Manfaat Penelitian..................................................................... 8
G. Review Studi Terdahulu............................................................ 9
H. Kerangka Teori........................................................................ 10
I. Metode Penelitian.................................................................... 11
J. Sumber Data............................................................................ 12
K. Teknik Pengumpulan Data...................................................... 13
L. Sisteatika Penulisan................................................................. 13
BAB II MANAJEMEN ADINISTRASI PERKARA PA
A. Manajemen Administrasi Perkara Peradilan Agama............... 15
B. Pola Manajemen Administrasi Perkara Peradilan Agama....... 29
C. Moderenisasi Manajemen Administrasi Perkara PA............... 32
D. Manajemen Administrasi Perkara Peradilan Agama
Berbasis Teknologi Informasi................................................. 33
viii
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan............................. 47
B. Visi dan Misi Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan...... 50
C. Tugas Pokok dan Fungsi Sejarah Pengadilan Agama
Jakarta Selatan......................................................................... 51
D. Struktur Organisasi Sejarah Pengadilan AgamaJakarta
Selatan..................................................................................... 53
BAB IV PENERAPAN SIPP DAN DAMPAKNYA DALAM
MANAJEMEN ADINISTRASI PERKARA PENGADIAN
AGAMA JAKARTA SELATAN
A. Peralihan SIADPA kedalam SIPP di Pengadilan Agama
Jakarta Seatan.......................................................................... 55
B. Penerapan SIPP dan Analisisnya ditinjau dari Asas
Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
serta Fungsi Utama Manajemen.............................................. 59
C. Dampak Penerapan SIPP dalam pelayanan Hukum di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan.......................................... 90
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.............................................................................. 94
B. Saran........................................................................................ 97
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Zaman moderen yang diikuti dengan perkembangan teknologi, setiap sisi
kehidupan manusia tidak bisa dihindarkan dengan sistem yang serba digital.
Dalam perusahaan salah satu aspek penunjang keberhasilan bekerja dalam
menjalankan proyek perusahaan selalu didukung dengan kecanggihan teknologi,
dalam dunia mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas yang membutuhkan
perangkat digital maka mereka pasti menggunakan alat bantu laptop atau ke
warnet untuk rental komputer, bahkan dalam masyarakat sederhana pun mereka
tidak bisa dipisahkan dengan hand phone atau gadget lainnyaagar dapat
memenuhi kebutuhan interaksi satu sama lain.
Dalam proses penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan di
Pengdilan Agama, tentunya ada banyak teknis, prosedur dan ketentuan hukum
yang berlaku serta didukung oleh manajemen agar semuanya tertata dengan baik
dan benar. Diantara manajemen Peradilan Agama yaitu manajemen terkait
administrasi perkara. Manajemen administrasi perkara merupakan salahsatu
bagian yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam kebenaran penataannya,
karena sedikit kesalahan dalam penulisan atau penyusunan saja dapat
menimbulkan kefatalan dalam duduk perkara menurut hukum, dan tentunya dapat
merugikan para pihak pencari keadilan, maka dari itu diperlukan manajemen
administrasi perkara agar dalam dunia peradilan tercipta administrasi yang tertib
dengan baik dan benar.
Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, menjadi sebuah tuntutan
bagi manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama, disamping menata
berkas perkara yang asli oleh kepaniteraan juga perlu menata perkara berbasis
digital yang dikerjakan oleh bagian khusus yang menangani Teknolgi Informasi
(TI) perkara yang terintegrasi dengan dokumen atau berkas perkara asli di
Pengadilan Agama. Karena manajemen perkara berbasis digital ini merupakan
salahsatu bentuk realisasi dari cita-cita Mahkamah Agung dalam moderenisasi
1
2
Peradilan pada pembaruan manajemen perkara dengan moderenisasi manajemen
perkara.Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama
Islam.1 Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab jenis-jenis
perkara yang boleh ia mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut
Islam.2
Pengadilan Agama sebagai tempat pelayanan orang-orang yang mencari
keadilan hukum maka harus memberikan pelayanan yang baik dan benar.
Pelayanan yang benar berarti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, buku pedoman pelaksanaan
tugas dan administrasi peradilan agama dan ketentuan yang tertuang dalam buku
penerapan dan pelaksanaan pola pembinaan dan pengendalian administrasi
kepaniteraan. Untuk memberikan pelayanan yang baik hal yang perlu diperhatikan
pula adalah manajemen Peradilan Agama di Pengadilan Agama pada setiap
bidangnya, diantaranya adalah manajemen administrasi perkara.
Manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama guna terlaksananya tertib administrasi perkara, terbagi dalam lima
bidang administrasi perkara, sebagaimana tertuang dalam surat Ketua Mahkamah
Agung tertanggal 24 Januari 1991 nomor: KMA/001/SK/1991 yang menetapkan
pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara dalam lima bidang,
yaitu pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Tingkat Pertama,
Banding, Kasasi dan PK, pola tentang register perkara, pola tentang keuangan
perkara, pola tentang pelaporan perkara dan pola tentang kearsipan perkara.3
Pembaruan manajemen perkara di Pengadilan Agama dilakukan dalam
rangka mewujudkan 2 (dua) misi Mahkamah Agung, yaitu: pertama, memberikan
pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan;
1 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2 Roihan A Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), h., 6. 3Abdul Manan, dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, Cet. III, 2007), h. 12.
3
dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.4
Pembaruan manajemen perkara Peradilan Agama dengan diterapkannya basis
digital dalam manajemen administrasi perkara merupakan suatu wujud
moderenisasi dunia peradilan dengan migrasi ke manajemen perkara berbasis
elektronik yang menjadi penunjang penting dalam mendorong terwujudnya badan
peradilan yang agung yang memiliki manajemen informasi yang menjamin
akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.5
Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebelum tahun 2010 manajemen
administrasi perkara masih ditata secara manual saja tanpa didukung oleh
perangkat atau juga dituangkan kedalam sistem yang berbasis teknologi informasi
yang dapat memudahkan bagi internal Pengadilan dan juga para pihak pencari
keadilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.6
Manajemen administrasi perkara dilingkungan Pengadilan Agama secara
teknis diatur dalam buku Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan atau yang dikenal dengan pola
Bindalmin. Manajemen administrasi perkara yang hanya menata berkas-berkas
asli menimbulkan kesulitan saat akan mencari dan mengecek kembali data dan
duduk perkara terkait kasus tertentu, mengingat banyaknya perkara yang masuk
setiap hari ke Pengadilan maka berkas perkara pun semakin numpuk, sehingga
disamping data tersimpan dalam dokumen asli maka sebagai wujud moderenisasi
dunia peradilan dalam manajemen administrasi perkara maka data perkara harus
diinput kedalam sistem guna memudahkan bagi internal pengadilan dan pihak
yang berkepentingan dalam perkara tersebut saat membutuhkan informasi terkait
data perkara tersebut.
Dalam upaya meningkatkan proses pelayanan hukum terkait sistem
pembantu dalam proses pengadministrasian perkara, Mahkamah Agung sudah
menerbitkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mulai
4 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), h. 35. 5 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), h. 36. 6 Adelila Ariesta, Pramu Bhakti PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta
Selatan, 20 November 2017.
4
diinstruksikan penerapannya mulai awal tahun 2016. Diluncurkannya SIPP oleh
Mahkamah Agung bertujuan untuk memudahkan para Hakim dan Pejabat
Pengadilan dalam proses pengadministrasian perkara. Akan tetapi dalam awal
penerapannya ada beberapa masalah yang muncul sebagaimana apayang
dikehendaki oleh Mahkamah Agung. Seperti contoh permasalahan dalam
ungkapan “Ribuan hakim dan pegawai di lingkungan peradilan agama yang jadi
pengguna Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini dihadapkan pada
dilema yang sama. Di satu sisi, mereka diharuskan menggunakan SIPP sebagai
alat bantu pengadministrasian perkara. Di lain sisi, alat bantu tersebut belum
sepenuhnya bisa diandalkan, karena fungsi-fungsi dan kegunaannya masih
terbatas. “Kalau kami menggunakan SIPP, kinerja kami agak terhambat.
Sebaliknya kalau kami tidak menggunakan SIPP, kami disalahkan,” kata seorang
pegawai pengadilan agama.7
SIPP merupakan sistem yang baru dalam proses penyelesaian administrasi
perkara, sehingga dikalangan pejabat Pengadilan Agama masih memerlukan
pelatihan hingga terbiasa dalam pengoperasian SIPP untuk membantu tugas-tugas
kesehariannya.
Semenjak tahun 2010 manajemen administrasi perkara di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan dibantu dengan perangkat sistem yang berbasis desktop
dengan nama “Sistem Informasi dan Administrasi Peradilan Agama” atau yang
dikenal dengan akronim SIADPA sebagai salahsatu upaya agar manajemen
administrasi perkara efektif dan efisien serta terwujudnya pelaksanaan peradilan
dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan. Sistem ini bersifat lokal di
lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.Semenjak awal Maret 2016,
teknologi informasi manajemen administrasiperkara di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan tersebut beralih ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikenal
dengan akronim SIPP. Sistem ini bersifat integral antara lingkungan Peradilan
yang ada di Indonesia dengan Mahkamah Agung. Dua sistem tersebut merupakan
sistem yang berbeda tapi sama-sama membantu dalam proses manajemen
7https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-
badilag/prospek-sipp-di-peradilan-agama-1. Diakses Rabu 10 Desember 2017.
5
administrasi perkara di Pengadilan Agama. SIADPA berbasis desktop sedangkan
SIPP berbasis web.8
Dari peralihan sistem teknologi lama ke sistem baru dalam peran
manajemen administrasi perkara tentunya ada banyak penyesuaian, dimulai dari
training penggunaan SIPP, teknis perpindahan data yang ada dari SIADPA ke
SIPP, sinkronisasi teknis yang tercantum dalam pola Bindalmin dengan SIPP
dalam manajemen administrasi perkara, kesesuaian data dalam berkas asli dengan
SIPP, sejauh mana peran SIPP dalam membantu pegawai Pengadilan Agama
dalam menyelesaikan administrasi perkara dan menunjang beracara di Pengadilan
dengan proses cepat biaya ringan dan sederhana, kesesuaian layanan SIPP dengan
pola Bindalmin dalam manajemen administrasi perkara dan masih banyak lagi
permasalahan yang perlu diteliti.
Sehingga dari peraihan SIADPA ke SIPP tersebut dirasa ada masalah yang
harus diteiti karena peralihan tersebut merupakan bagian dari manajemen
Peradilan Agama dalam hal manajemen administrasi perkara yang tentunya
mempunyai peran penting dalam menyelesaikan perkara bagi para pihak pencari
keadian, dan tentunya harus sangat diperhatikan kebenaran dan kesesuaian
teknologi informasi dalam menunjang manajemen administrasi perkara bagi
kepaniteraan Pengadilan Agama. Oleh karena itu peneliti menetapkan judul
skripsi ini adalah; “PERALIHAN SIADPA MENJADI SIPPDALAM
MANAJEMEN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN”.
8 Hasan Bajuri, Administrator SIPP dan Panitera Muda PA Jakarta Selatan,
Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 13 Maret 2013.
6
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun
identifikasi masalah sebagai berikut:
a. Apa yang dimaksud dengan SIADPA?
b. Apa saja ruang lingkup SIADPA dalam manajemen perkara di Pengadilan
Agama?
c. Bagaimana peran SIADPA sebagai penunjang manajemen administrasi
perkara?
d. Layanan apa saja yang disediakan dalam menu Sistem Informasi
Administrasi Peradilan Agama (SIADPA)?
e. Bagaimana peran SIADPA dalam manajemen perkara di Pengadilan
Agama?
f. Dokumen apa yang menjadi dasar data yang diinput kedalam SIADPA?
g. Apakah sinkron standar operasional prosedur manajemen perkara yang
tertuang dalam BINDALMIN dengan peran SIADPA sebagai bagian dari
manajemen perkara?
h. Apa yang dimaksud dengan SIPP?
i. Apa fungsi SIPP dalam manajemen perkara di Pengadilan Agama?
j. Layanan apa saja yang disediakan dalam menuSIPP sebagai penunjang
manajemen administrasi perkara?
k. Apakah diterapkannya SIPP dalam manajemen administrasi perkara
sebagai wujud moderenasi manajemen administrasi perkara dalam
peradilan?
l. Apakah dengan diterapkannya SIPP dapat menyelenggarakan manajemen
administrasi proses perkara yang sederhana, cepat tepat waktu, biaya
ringan dan proporsional?
m. Bagaimana kesesuaian standar operasional prosedur kepaniteraan yang
tertuang dalam Bindalmin dengan layanan SIPP sebagai penunjang
manajemenadministrasi perkara Pengadilan Agama?
n. Bagaimana proses peralihan SIADPA ke SIPP dalam peran manajemen
perkara di Pengadilan Agama?
7
o. Apa yang menjadi landasan beralih ke SIPP dalam manajemen adinistrasi
perkara Pengadilan Agama?
p. Apa alasan kebijakan beralih ke SIPP dalam manajemen administrasi
perkara Pengadilan Agama?
q. Bagaimana menurut Staf Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait
SIAdPA dengan SIPP dalam membantu menyelesaikan prosesadministrasi
perkara Pengadilan agama?
r. Jika dibandingkan apa kelebihan dan kekurangan antara SIADPA dengan
SIPP sebagai moderenisasi manajemen administrasi perkara Pengadilan
Agama?
s. Siapa saja yang dapat mengakses sistem tersebut?
t. Bagaiman perbandingan tingkat kepuasan petugas Pengadilan Agama
Jakarta Selatan terkait layanan SIADPA dan SIPP dalam menyelesaikan
tugas kepaniteraan dalam hal manajemen adinistrasi perkara Pengadilan
Agama.
2. Pembatasan Masalah
Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar maka penulis
membatasi dan memfokuskan masalah penelitian pada manajemen administrasi
perkara yang menjadi tugas pokok Kepaniteraan Pengadilan Agama yang
didukung oleh peran teknologi informasi sebagai wujud pembaruan dan
moderenasi dunia peradilan dalam rangka menyelenggarakan proses
manajemen administrasi perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya
ringan dan proporsional. Fokus masalah disini dalam hal peralihan SIADPA
menjadi SIPP sebagai peran manajemen administrasi perkara di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan.
3. Perumusan Masalah
Agar penyusunan penelitian ini terarah maka penulis merumuskan
permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian “Bagaimana
8
penerapan SIPP dan dampaknya dalam manajemen administrasi perkara di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan?”.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus permasalahan penelitian yang telah disusun diatas,
maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana ruang lingkup dan penerapan SIPP dalam peran
manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Mengetahui dampak peralihan SIADPA ke SIPP pada penerapannya dalam
manajemen administrasi perkara terhadap internal Pengadilan Agama Jakarta
Selatan dan para pihak pencari keadilan saat beracara dalam menyelesaikan
perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang dirancang diatas, maka hasil penelitian
ini bermanfaat sebagai berikut:
1. Bagi penulis, sebagai pendalaman studi mata kuliah Manajemen Peradilan
Agama khususnya dalam pola manajemen administrasi perkara dalam beracara
di Pengadilan Agama dan hubungannya dengan moderenisasi dunia peradilan
dengan diwujudkannnya manajemen administrasi perkara berbasis teknologi
informasi guna meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan dan
menunjang internal Pengadilan dalam menyelesaikan tugas kepaniteraannya
dengan melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dalam pelaksanaannya.
2. Fakultas. Menambah khazanah keilmuan bidang manajemen administrasi
perkara Peradilan Agama yang menunjang mata kuliah Manajemen Peradilan
Agama serta hubungannya dengan moderenisasi peradilan yang tertuang dalam
cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035.
3. Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagai bahan tulisan untuk diterbitkan
dalam jurnal pengadilan terkait peralihan SIADPA ke SIPP dalam manajemen
administrasi perkara yang diterbitkan dalam website Pengadilan Agama Jakarta
Selatan serta sebagai bahan evaluasi terkait pelayanan SIPP dalam menunjang
9
melaksanakan tugas internal kepaniteraan di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan.
4. Masyarakat, sebagai salahsatu bahan referensi untuk mengetahui bagaimana
salahsatu wujud moderenisasi peradilan dengan adanya dukungan teknologi
informasi dalam manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama.
E. Review Studi Terdahulu
Penulis menemukan satu judul skripsi yang mempunyai hubungan erat
dengan judul skripsi yang akan penulis lakukan penelitian. Dan penulis dari
sebagian sub bab akan melakukan penelitian lanjutan terkait penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya. Setelah penulis baca dan cermati skripsi yang menjadi
bahan studi review, ternyata akan berbeda dengan fokus permasalahan penelitian
yang penulis lakukan. Karena penelitian yang dilakukan penulis sebagian
merupakan penelitian lanjutan karena faktor perkembangan zaman dan kebutuhan
lainnya serta objek penelitiannya yang berbeda. Sehingga dari perbedaan tersebut
akan menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan terbebas dari plagiat atau
duplikasi dalam penelitian.
Skripsi yang penulis temukan adalah skripsi karya Uuf Rouf NIM
109044100009 konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014
denganjudul skripsi “PERAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA
MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA (Studi
Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang). Dalam skripsi tersebut
dijelaskan mengenai ruang lingkup SADPA Plus dan implementasi SIADPA Plus
dalam manajemen administrasi perkara dan juga hubungannya dengan POLA
BINDALMIN di Pengadilan Agama Tangerang. Adapun pembahasan yang
penulis lakukan terkait bagaimana proses peralihan penggunan teknologi
informasi dalam manajemen administrasi perkara dari SIADPA ke SIPP di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, termasuk integrasi dan migrasi data perkara
dari SIADPA ke SIPP serta kesesuaian antara layanan SIPP dalam pola
manajemen administrasi perkara dengan Pola BINDALMIN untuk menyelesaikan
tugas-tugas kepaniteraan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
10
F. Kerangka Teori
Peradilan Agama selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mempunyai wewenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kompetensi absolutnya
sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006.
Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta dalam rangka penyelenggaraan
administrasi peradilan yang seragam baik dan tertib, Ketua Mahkamah Agung RI
dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991 Nomor: KMA/001/SK/1991 yang
menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara.9
Dengan ditetapkannya surat tersebut maka seluruh prosedur yang terkait
manajemen administrasi perkara dalam penerapan dan pelaksanaannya di
lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpedoman kepada
buku yang diterbitkan BADILAG MA RI yang berjudul “Penerapan dan
Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan” atau
lebih dikenal dengan sebutan POLA BINDALMIN.
Dalam asas normatif penyelesaian perkara, Peradilan Agama menerapkan
asas fleksibilitas yaitu pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus
dilakukan dengan sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.10
Asas ini
diterapkan sebagaimana tercantum dalam pasal 57 UU Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.
Dalam penerapan manajemen administrasi perkara, Peradilan Agama
melakukan upaya pembaruan dan moderenisasi guna memenuhi kebutuhan
masyarakat zaman moderen. Hal ini dilakukan dalam rangka tahap merealisasikan
program dari Mahkamah Agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi
di Indonesia yang membawahi Peradilan Agama. Salah satu wujud moderenisasi
peradilan yang diwujudkan adalah dengan penerapan manajemen administrasi
9 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan
dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet. 3, h. 12. 10
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.
11
perkara berbasis teknologi sebagai mana tertuang dalam buku cetak biru
pembaruan peradilan 2010-2030 yang merupakan rujukan Mahkamah Agung
dalam melaksanakan program kerja jangka panjang.11
G. Metode Penelitian
Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat,
merumuskan dan menganlisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu
tujuan.12
Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian hukum empiris kontemporer.
Penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung atas aktifitas dan
proses penyelesaian hukum fokus pada bagian administrasi perkara yang terjadi di
Pengadilan Agama Jakarta Seatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
instrumen penelitian fakta yang terjadi di lapangan. Cara mengolah data hasil
penelitian yaitu dengan menggunakan model analisis deskriptif dan komparatif.
Model deskriptif yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah
faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil
penelitian. 13
Selanjutnya peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan,
yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai
literatur.14
Yakni dengan jalan menelaah buku-buku ilmiah, meneliti buku-buku
yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundang-
undangan terkait, internet dan lain sebagainya yang dapat mendukung
kesempurnaan penelitian yang penulis lakukan.
11
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), h. 35. 12
Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi
Aksara Pustaka, 1997), h. 1. 13
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-
10, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996), h. 144. 14
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002),
h. 51.
12
H. Sumber Data
Data disini berarti semua informasi yang dibutuhkan dalam penelitian
peralihan SIADPA ke SIPP dalam manajemen administrasi perkara yang menjadi
tugas pokok kepaniteraan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun data
yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Data Primer
Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari
sumber data. Data ini bisa didapat dengan melakukan pengamatan langsung
sekaligus melakukan wawancara petugas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang
mempunyai hubungan langsung dan berwenang dalam menyelesaikan
administrasi data perkara melalui SIPP dalam manajemen administrai perkara dan
kesesuaiannya dengan Pola BINDALMIN serta berkas asli data perkara di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan.Selanjutnya data juga didapatkan dengan
melakukan wawancara dengan masyarakat atau kuasa hukum yang sedang
menyelesaikan perkaranya terkait dampak diterapkannya SIPP dalam
hubungannya dengan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang sudah tersusun dalam buku, peraturan
perundang-undangan, artikel atau sumber lain dengan cara studi pustaka yang
mempunyai relevansi dengan fokus permasalahan dalam penelitian yang
dilakukan. Data tersebut termuat dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama,
Manajemen Peradilan Agama, Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035,
PERMA atau SEMA yang terkait dengan instruksi dan penggunaan serta
peralihan penggunaan SIADPA ke SIPP dalam manajemen administrasi perkara
Peradilan Agama.
13
I. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Observasi
Dengan melakukan observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung
pejabat yang berwenang dalam proses menyelesaikan tugas-tugas kepaniteraan
khususunya dalam menyelesaikan administrasi data perkara.
2. Wawancara
Dengan metode ini, penulis melakukan wawancara secara langsung
kepada pejabat yang menangani administrasi data perkara yang disinkronkan
dengan teknologi informasi SIPP. dalam hal ini penulis melakukan wawancara
dengan Ketua Pengadilan Agama selaku pimpinan, petugas meja I, petugas meja
II, petugas meja III, administrator utama SIPP, Panitera, dan Kasir. Data lain
didapat dengan melakukan wawancara dengan hakim selaku pemeriksa dan yang
mengadili perkara, serta petugas lain yang diberi wewenang dalam menyelesaikan
proses penyelesaian administrasi perkara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran informasi data
terkait yang sudah tersusun dalam sebuah tulisan atau bentuk lainnya. Penelusuran
tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari
serta menganalisis literatur atau buku-buku, berkas-berkas asli perkara, layanan
SIPP dalam proses penyelesaian administrasi perkara, dan sumber lainnya yang
berkaitan dengan tema penelitian.
J. Sistematika Penulisan
Skripsi ditulis berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017” dengan sistematika
yang terbagi dalam bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai
pembahasan dan materi yang diteliti. adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
14
Bab pertama, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
review studi terdahulu, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,
dan sistematika penulisan.
Bab dua, berisi tentang kajian teoritis terkait Manajemen Peradilan Agama
dengan lebih terfokus dalam hal manajemen administrasi perkara yang menjadi
tugas pokok kepaniteraan. Disini dijelaskan prosedur manajemen administrasi
perkara dari mulai pendaftaran sampai putusan serta dari mulai pendaftaran
hingga tingkat kasasi berdasarkan pola BINDALMIN dan ketentuan hukum
terkait lainnya. Pada bagian ini juga dijelaskan teori terkait bagaimana manajemen
administrasi perkara berbasis teknologi informasi dengan mengacu kedalam cetak
biru pembaruan peradilan, ketentuan hukum terkait serta sumber lain terkait
teknologi informasi.
Bab tiga, berisi tentang profil objek penelitian. Pada bagian ini dijelaskan
Profil Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang meliputi sejarah Pengadilan
Agama Jakarta Selatan, visi dan misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, struktur
organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Jakarta Selatan, dan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Bab empat, berisi hasil penelitian. Pada bagian ini dipaparkan data dari
hasil penelitian serta analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait peralihan SIADPA ke SIPP dalam
halpenerapannya dalammanajemen administrasi perkaraserta dampaknya bagi
internal Pengadilan dan para pihak yang menyelesaikan perkara di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan.
Bab lima, penutup. berisi kesimpulan hasil penelitian proses peralihan
SIADPA ke SIPP dalam manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan. Pada bagian ini juga dicantumkan rekomendasi atau saran agar
penelitian dievaluasi dan dapat dikembangkan lagi dari aspek dan pihak yang lain.
15
BAB II
A. Manajemen Administrasi Perkara Peradilan Agama
1. Pengertian
Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan
secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti
dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini
merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang
jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang
transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah swt..
sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar
dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang
disyariatkan dalam ajaran Islam1
Demikian pula ketika kita melakukan sesuatu itu dengan benar,
baik, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, maka kita akan
terhindar dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam
mengerjakan sesuatu. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah
perencanaan segala sesuatu dengan mantap untuk melahirkan
keyakinanyang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan
aturan serta memiliki manfaat.2
Manajemen adalah usaha pencapaian tujuan organisasi dengan
mengimplementasikan empat fungsi dasar: planing, organizing,
actuating, dan controlling dalam menggunakan sumber daya
organisasi yang ada.3
Manajemen adalah integrasi dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi.
Manajemen adalah suatu sistem, karena itulah jika salah satu sub
sistemnya kurang berperan dengan baik, akan terjadi mismanajemen
1 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik,
(Jakarta: Gema Insani, 2003), h., 1. 2 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik,
(Jakarta: Gema Insani, 2003), h., 3 3 Bazis Provinsi DKI dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS, h., 50.
15
16
(keliru kelola), jadi bukan sekedar salah urus yang cenderung hanya
menekankan pentingnya pelaksanaan.4
Dari beberapa pengertian manajemen yang dipaparkan diatas
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pada intinya adalah
proses pengelolaan, penataan secara sistematis dan terstruktur dengan
baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dari awal
hingga akhir proses dalam suatu hal.
Selanjutnya pengertian administrasi, secara sempit administrasi
diartikan sebagai pekerjaan-pekerjaan klerikal atau ketatausahaan.
Secara luas administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau
lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian. Bahkan administrasi juga
dapat diartikan sebagai pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya
untuk mencapai tujuan keorganisasian.5
Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan oleh seorang
administratur secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah
ditetapkan semula. Yang dimaksud dengan proses adalah kegiatan
yang dilaksanakan secara beruntun dan susul menyusul, artinya selesai
yang satu harus diikuti dengan pekerjaan yang lain sampai titik akhir.
Proses itu sendiri meliputi enam hal yaitu: menghimpun, mencatat,
mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan. Adapun yang
dimaksud dengan diatur adalah seluruh kegiatan itu harus disusun dan
disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan
kesinambungan tugas. Adapun yang dimaksud dengan teratur adalah
kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan
secara terus menerus dan terarah sehingga tidak terjadi tumpang tindih
4 Amin Ibrahim, Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya,
(Bandung: Refika Aditama, 2013), cet. Ketiga, h. 19. 5 Akadun, Tenologi Informasi Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 18.
17
(overlap) dalam melaksanakan tugas, sehingga akan mencapai
penyelesaian tugas pokok secara maksimal.6
Muchtar Ali selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan bahwa administrasi adalah
implementasi teknis atau operasional dari prinsip-prinsip manajemen.7
Maka dari itu administrasi merupakan bagian dari manajemen
yang keduanya tidak dapat dipisahkan, karena dalam sebuah
manajemen diperlukan administrasi agar data dapat tersusun dengan
benar, tertib dan tersusun rapi.
Kata Peradilan menurut istilah ahli fiqh adalah Lembaga
Hukum (tempat dimana seseorang mengajukan permohonan keadilan.
Kemudian arti peradilan selanjutnya adalah perkataan yang harus
dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah
hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus
mengikutinya.8
Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan
Peradilan Agama telah ada di berbagai tempat di Nusantara, jauh sejak
zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah Peradilan,
Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke- 16. Dalam sejarah yang
dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan
Agma di Indonesia, tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari
jadinya, yaitu berbarengan dengan diundangkannya ordonantie
staatsblad 1882-152, tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura.
Peradilan Agama adalah sebutan (titelatur) resmi bagi salahsatu
diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan
kehakiman yang sah di Indonesia, yang bersifat peradilan khusus, yang
6 Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan
dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet. 3, h. 14. 7 Muchtar Ali, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Wawancara Pribadi, Ciputat, 1 Juli 2018. 8 Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta: PT.
Ma’ruf, 1994), h., 30.
18
berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang
Islam di Indonesia.9 Dalam sumber lain disebutkan bahwa Peradilan
Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa,
mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu
antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum
dan keadilan.10
Peradilan Agama di Indonesia secara resmi diakui dan disebut
dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan bahwa; Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh Pengadilan dalam lingkungan; Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha
Negara.11
Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jenis
perkara yang diadilinya adalah jenis perkara menurut Agama Islam.
Dirangkaikannya kata Peradilan Islam dengan di Indonesia adalah
jenis perkara yang diadili tidaklah mencakup segala macam perkara
menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama
adalah Peradilan Islam Limitatif yang telah disesuaikan dengan
keadaan Indonesia.12
Selanjutnya pengertian mengenai Peradilan Agama menurut
ketentuan hukum yang berlaku dan memiliki arti yang baku dapat
dilihat dalam Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan
Agama. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan
Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama
9 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2015, Cet. 16), h., 6. 10
Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia
(Bandung: Rosdakarya, 1997). H., 36. 11
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1). 12
A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012). H., 7.
19
Islam.13
Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi
agama di lingkungan peradilan agama.14
Dengan demikian manajemen administrasi perkara Peradilan
Agama adalah sistem baku yang berfungsi menata dan mengatur
secara tertib, baik dan benar terhadap data perkara perdata agama dari
proses awal pendaftaran perkara hingga hingga tahap akhir yaitu
putusan saat menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.
2. Landasan Hukum Peradilan Agama
Peradilan Agama selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di
Indonesia berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang
secara yuridis mengatur tentang Peradilan Agama. Adapun peraturan
perundang-undangan sebagai landasan hukum Peradilan Agama adalah
sebagai berikut;
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama
b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama
c. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama.
Adapun fokus landasan hukum yang kemudian menjadi
sebuah teori asas beracara di Pengadilan Agama dan digunakan
sebagai bahan analisis penelitian ini adalah bahwasannya proses
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Termasuk dalam proses manajemen administrasi perkara di
Pengadilan Agama harus dilakukan dengan proses yang cepat,
13
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 14
Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
20
sederhana dan biaya ringan. Hal ini sebagaimana yang diamanahkan
oleh pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat,
dan biaya ringan”. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh pasal 58 ayat
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan
berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Kekuasaan Absolut Peradilan Agama
Kekuasaan Absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan
Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis
Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya. Misalnya, Pengadilan
Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragam
Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan
Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan
mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung
berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau MahkamahAgung.15
Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan
untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk
kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan
absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan
Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan
eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat
menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja.16
Kekuasaan Absolut Peradilan Agama tercantum dalam pasal 49
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
15
Roihan A Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Pers,
2015), h., 27. 16
Roihan A Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, h., 28.
21
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi Syari’ah
Sesuai dengan wewenang absolut Peradilan Agama
sebagaimana tersebut diatas, maka isi data perkara yang termuat dalam
buku register induk perkara adalah data perkara yang menjadi
wewenang absolut Peradilan Agama. Karena dalam kekuasaan
kehakiman di Indonesia sudah jelas ketentuannya sebagaimana termuat
dalam landasan yuridis mengenai wewenang masing-masing
Pengadilan dalam penyelesaian perkaranya yang tertuang dalam
kompetensi absolut masing-masing Pengadilan dari lingkungan empat
badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Ketika
Peradilan Agama menerima perkara yang bukan menjadi wewenag
Peradilan Agama, maka Peradilan Agama tidak memiliki kewajiban
untuk menyelesaikan perkara tersebut karena bukan porsi Peradilan
Agama dalam menyelesaikan perkara sebagaimana dimaksud.
Begitupun dalam register administarsi perkara, maka data tersebut tidak
akan diproses untuk menuju ketahap berikutnya. Karena administrasi
data perkara yang diproses oleh Peradilan Agama hanya data perkara
yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama saja.
22
Perkara perdata agama yang masuk ke Pengadilan Agama untuk
dimintai keadilannya melalui persidangan sebagaimana diperiksa,
diadili dan diputuskan oleh majelis hakim, semua data perkara dari
proses tahap awal pendaftaran hingga akhir persidangan sampai
putusan, semua data perkara tersusun secara tertib dan rapi dalam setiap
berkas tahapan penyelesaian perkara yang ditata oleh petugas
kepaniteraan. Sehingga dengan adanya manajemen administrasi
perkara, semua data perkara dari proses awal hingga akhir tersusun
secara tertib dan rapi serta dapat dengan mudah ketika melakukan
penelusuran perkara yang dibutuhkan.
4. PolaManajemen Administrasi Perkara Peradilan Agama
Pembinaan terhadap teknis administrasi dan teknis peradilan di
lingkungan Peradilan Agama, serta pembinaan terhadap bidang-bidang
lainnya memerlukan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan
sampai kepada implementasi dan pengawasan di lapangan. Oleh
karena itu perlu disiapkan buku standar sebagai pedoman umum dan
dari situlah acuan, panduan, standar, dan nilai ukur dalam penilaian
pengelolaan pelaksananya secara nasional, sehingga antara Pengadilan
Agama yang satu dengan lainnya dalam pelaksanaan teknis peradilan
memiliki pola kerja dan pola tindak yang sama dengan output yang
sama pula.17
Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta dalam rangka
penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam baik dan tertib,
Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 24 Januari
1991 Nomor: KMA/001/SK/1991 telah menetapkan pola-pola
pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang meliputi lima
17
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet.
3, h. 4.
23
bidang yaitu Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara
Tingkat Pertama, Banding, Kasasai dan PK, Pola Tentang register
perkara, Pola tentang keuangan perkara, Pola tentang laporan perkara,
dan Pola tentang kearsipan perkara.
Kelima pola ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait
dan tidak boleh dipisahkan. Apabila pola-pola ini tidak dilaksanakan
secara utuh maka tertib administrasi yang diharapkan tidak akan
terlaksana dengan baik.18
a. Pola Prosedur Penyelenggara Administrasi Perkara
Peradilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU
Nomor 3 Tahun 2006, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragam Islam mengenai perkara
tertentu. Tugas pokoknya adalah memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di Bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah (Pasal 49 UU 3 / 2006).
Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai
tugas pokok tersebut adalah Panitera, sebagaimana tersebut dalam pasal
26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun
2006.19
Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban
mengatur tugas dan para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan
Panitera Muda.Sebagai pendamping Majelis dalam persidangan,
Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-
catatan tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam
hal Panitera berhalangan maka Panitera dibantu oleh Panitera Penganti.
18
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet.
3, h. 12. 19
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, h. 15.
24
Sebagai pelaksana putusan dan pelaksana tugas kejurusitaan lainnya,
Panitera dibantu oleh Jurusita Pengadilan Agama atau Juru Sita
Pengganti.20
Untuk Panitera Pengadilan Tinggi Agama, tugas pelaksana
putusan/ penetapan Pengadilan tidak diatur. Hal ini karena sebagai
Peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama tidak
melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan eksekusi.21
Sebagai pelaksana administrasi perkara Panitera berkewajiban
untuk melaksanakan dengan tertib ketentuan seperti tersebut dalam
pasal 99 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 yaitu membuat daftar semua perkara yang
diterima kepaniteraan serta memberi nomor urut dan dibubuhi catatan
singkat isinya. Adapun tanggung jawab Panitera adalah sebagaimana
dalam pasal 101 UU No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 yatu
bertanggung jawab atas pengurusan perkara, penetapan atau putusan,
dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga,
surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di
kepaniteraan.22
Prosedur peneriman perkara di Pengadilan Agama melalui
beberapa meja, yaitu meja I, meja II dan meja III. Pengertian meja
tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus
dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan
sampai perkara tersebut diselesaikan.
1) Meja Pertama
20
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet.
3, h. 15. 21
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, h. 15. 22
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, h. 14-15.
25
a) Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet),
pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali,
eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya
eksekusi.
b) Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam
rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon
penggugat atau pemohon.
c) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon
penggugat/pemohon.
d) Menaksir biaya perkara sebagai ditetapkan dalam pasal 121
HIR/ 145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam SKUM.
Dalam perkara cerai talak, dalam menaksir biaya-biaya perkara
diperhitungkan juga untuk keperluan pemanggilan sidang Ikrar
Talak
e) Memberi penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu
berkenaan dengan perkara yang diajukan.23
2) Meja Dua
a) Menerima surat gugatan/ perlawanan dari calon penggugat/
pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/ terlawan
ditambah dua rangkap.
b) Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-
kurangnya sebanyak dua rangkap
c) Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat/
pelawan/ pemohon.
d) Mendaftar/ mencatat surat gugatan/ permohonan dalam register
yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat
gugatan/ permohonan tersebut.
23
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet.
3, h. 16-17.
26
e) Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan /
permohonan yang telah diberi nomor register kepada
penggugat atau pemohon.
f) Mendaftar/ mencatat putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan
Tinggi Agama/ Mahkamah Agung dalam semua buku register
yang bersangkutan.24
3) Meja Tiga
a) Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama/ Pengadilan
Tinggi Agama/ Mahkamah Agung kepada yang
berkepentingan.
b) Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada
pihak yang berkepentingn.
c) Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra
memori kasasi, jawaban/ tanggapan peninjauan kembali dan
lain-lain.
d) Menyusun/ menjahit/ mempersiapkan berkas.25
b. Pola Tentang Register Perkara
1) Pengertian
Register berasal dari kata registrum, yang berarti buku
daftar yang memuat secara lengkap dan terperinci mengenai suatu
24
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet.
3h. 22-23. 25
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, h. 28-29.
27
hal atau perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum,
seperti register perkara, register catatan sipil atau lain-lain.26
2) Fungsi Register Perkara
Sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.
KMA/ 001/ SK/ 1991 tanggal 24 Januari 1991, maka akan mudah
diketahui fungsi-fungsi dari register perkara yaitu:
a) Uraian tentang keadaan perkara sejak semula mulai
didaftarkan sampai dengan diputus serta sampai putusan
dilaksanakan.
b) Gambaran tentang kegiatan hakim dan panitera yang pada
akhirnya dapat diketahui data-data pribadi yang jelas dan ini
dapat dipergunakan sebagai penilaian dalam hal minutasi para
Hakim dan Panitera.
c) Gambaran tentang formasi Hakim dan Panitera sehingga dapat
diketahui kebutuhan tenaga Hakim dan Panitera yang harus
dipenuhi pada setiap Pengadilan Agama.
d) Terhindarnya dari sikap keraguan terhadap data-data dan pusat
ingatan serta sumber informasi.
e) Monitoring hilangnya berkas perkara.
Oleh karena fungsi register Perkara sebagaimana tersebut
diatas bernilai yuridis dan pembuktian sebagai akta authentik, maka
dalam mengisi register ini harus dilakukan dengan hati-hati, dengan
benar dan seksama, tidak boleh sembarangan dan tidak boleh ada
coretan sehingga mengurangi nilai yuridisnya.27
26
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, h. 41. 27
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet.
3, h. 43-44.
28
c. Pola Tentang Keuangan Perkara
Dasar hukum pola tentang keuangan perkara adalah ketentuan
yang tersebut dalam pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 (4) R.Bg, yaitu
biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan (PA).
Kemudian suatu perkara di Pengadilan baru dapat didaftarkan
apabila biaya sudah dibayar. Azas yang dianut oleh kedua peraturan
tersebut adalah “ Tidak Ada Biaya Tidak Ada Perkara”. Kecuali
dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR
dan pasal 273 R.Bg.
Mahkamah Agung RI dalam suratnya No. 43/TUAD/
AG/III/UM/XI/ 1992 tanggal 23 November 1992 yang ditujukan
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama
seluruh Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya
perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg adalah biaya
kepaniteraan dan biaya proses.
Menurut surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA1
KUMDIL/ 214 / XII/ k/ 1992 tanggal 21 Desember 1992 dimana
dijelaskan bahwa hak-hak kepaniteraan tersebut meliputi:
1) Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama.
2) Biaya redaksi.
3) Biaya pencatatan permohonan banding.
4) Biaya pencatatan permohonan kasasi.
5) Biaya pencatatan permohonan Peninjauan Kembali.
6) Biaya pencatatan permohonan Sita Konservatoir.
7) Biaya pencatatan permohonan Sita Revindikatoir.
8) Biaya pencatatan permohonan pencabutan sita.
9) Biaya pencatatan pelaksanaan lelang.
29
d. Pola Tentang Pelaporan Perkara
Mahkamah Agung selaku Pengadilan tertinggi melakukan
pengawasan atas perbuatan Pengadilan yang lain yaitu terhadap
penyelenggaraan peradilan dan tingkah laku serta perbuatan para
hakim di semua lingkungan badan peradilan dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman. Tata cara pegawasan terhadap Badan Peradilan
dapat dilaksanakan dengan cara memeriksa pekerjaan dan meneliti
proses kerja, meneliti dan menilai hasil kerja, inspeksi rutin dan
inspeksi mendadak, dan juga dengan meneliti laporan-laporan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pola Bindalmin.
Panitera Peradilan Agama berkewajiban serta bertanggung
jawab atas proses penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan
Agama. Semua teknis dan prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama
tidak lepas dari ketentuan yang diamanahkan dalam peraturan
perundang-undangan. Khusus untuk posedur penyelenggaran
administrasi perkara dalam pelaksannannya Panitera berkewajiban
mematuhi dan berpedoman kedalam buku Penerapan dan Pelaksanaan
Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang lebih mudah
dikenal dengan sebutan POLA BINDALMIN sebagai peraturan
pelaksana secara teknis tugas-tugas Kepaniteraan dari undang-undang
Peradilan Agama.
B. Moderenisasi Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama
Pembaruan manajemen perkara di pengadilan dilakukan dalam rangka
mewujudkan 2 (dua) misi MA, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum
yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan; dan kedua,
meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda
penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi tiga bagian
30
besar, yaituModernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi
manajemen perkara, penataan ulang proses manajemen perkara.28
1. Arah Pengembangan Manajemen Perkara Berbasis Teknologi
Informasi
Pada tahap pertama, pengembangan ditujukan pada keterbukaan dan
revitalisasi sistem pelaporan. Indikator keberhasilan pada tahapan ini adalah
adanya akses informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan. Selain itu
juga dilakukan upaya untuk mengintegrasikan data tentang aktivitas
pengadilan ke dalam satu database terpusat dalam rangka menyempurnakan
sistem pelaporan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen
strategis, seperti rekrutmen, promosi, mutasi, pendidikan dan pelatihan, serta
prioritas penganggaran.
Pada tahap kedua, modernisasi manajemen peradilan diarahkan pada
pembenahan manajemen peradilan untuk keperluan internal dengan
menyempurnakan Buku II dan Buku III Pengadilan sehingga berorientasi pada
pelayananan dan memanfaatkan teknologi dan informasi. Hasil akhir yang
diharapkan dari proses tersebut ditujukan agar dapat menciptakan efisiensi
proses, misalnya, mengurangi beban proses minutasi, berita acara persidangan,
supervisi, serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih
dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya.
Pada tahapan yang ketiga, modernisasi manajemen perkara harus
berorientasi pada pelayanan pihak-pihak terkait dalam proses perkara di
pengadilan.29
Pengelolaan data register secara elektronik akan sangat membantu
meningkatkan efisiensi pada berbagai sektor. Untuk itu harus diberikan
payung hukum dan solusi teknis yang mampu memastikan penggunaan
28
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), h. 35. 29
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), h.35.
31
register secara elektronik dan mencegah terjadinya duplikasi dengan
pendataan manual.30
Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,
kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI
terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong
terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap
pemangku kepentingan di lingkungan MA dan badan-badan peradilan di
bawahnya menempatkan pembenahan TI sebagai salah satu prioritas
perubahan.31
2. Sasaran Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama
a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap
semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk
putusan, jurnal hukum, dan lainnya
b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas
pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi,
dan kesaksian;
c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan
mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis
komputer;
d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan
teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas
kinerja;32
e. Aplikasi untuk manajemen perkara (case management) akan membantu
antara lain: pengaturan distribusi dan alur perkara, akses para hakim dan
panitera, serta perubahan status putusan. Dukungan tersebut diwujudkan
dengan bantuan platform workflow tadi. Selain itu, aplikasi ini juga akan
30
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)
2010-2035, h.41. 31
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, h. 63. 32
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, h. 64.
32
mengakses fungsi yang disediakan platform manajemen dokumen untuk
keperluan pengelolaan dokumen perkara dan putusan. Untuk membantu
hakim mengambil keputusan dan mendorong adanya konsistensi hukum,
aplikasi ini juga akan mengakses fitur-fitur dalam platform solusi
knowledge management, misalnya: untuk penelusuran dan
pengelompokan putusan sejenis, melihat kemiripan argumen maupun
pertimbangan hukum yang pernah diambil di masa lalu, dan sejenisnya.
Semua kinerja aktivitas dalam pengelolaan perkara akan dipantau oleh
platform workflow yang selanjutnya disampaikan kepada aplikasi
manajemen pengawasan dan kinerja untuk keperluan evaluasi dan
pengambilan kebijakan manajerial.33
Moderenisasasi Peradilan sebagaimana tertuang dalam cetak biru
Pembaruan Peradilan yang menjadi program kerja dan harapan
Mahkamah Agung 2010 hingga 2030 mendatang nanti merupakan hal
yang perlu diwujudkan mulai dari empat lingkungan peradilan tingkat
pertama hingga tingkat Mahkamah Agung. Agar apa yang menjadi
harapan Mahkamah Agung dalam hal ini moderenisasi Peradilan tidak
hanya tertuang dalam tulisan yang berupa harapan saja, melainkan benar-
benar direalisasikan oleh semua lingkungan badan peradilan di Indonesia.
Moderenisasi Peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan,
hingga saat ini sudah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan
diterapkannya pola manajemen administrasi perkara berbasis Teknologi
Informasi. Pelaksanaan ini sebagai bentuk perwujudan harapan
Mahkamah Agung dalam upaya moderenisasi peradilan. Selain bentuk
perwujudan harapan Mahkamah Agung, pola manajemen administrasi
berbasis Tenologi Informasi juga sebagai bentuk pemenuhan dan
penyesuaian Peradilan dengan zaman moderen seperti sekarang ini.
Dimana seluruh lapisan masyarakat sangat merekat dengan teknologi
Informasi. Maka dari itu sebagai bentuk penyelenggaraan dalam dunia
moderen untuk beracara di Pengadilan dengan proses cepat, tepat waktu
33
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), h.67.
33
dan biaya ringan, maka proses manajemen administrasi perkara
Pengadilan Agama didukung dengan perangkat Teknologi Informasi.
Searah dengan harapan Mahkamah Agung dalam pembaruan dan
moderenisasi peradilan dengan diselenggarakannya manajemen
administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi, dalam hal ini
Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan hal tersebut dalam salah
satu misinya yang berbunyi “Mewujudkan manajemen perkara yang
moderen dan pelayanan yang prima.34
Dengan dicantumkannnya manajemen perkara yang moderen
dalam Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sudah sangat jelas akan
dukungan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mewujudkan
moderenisasi peradilan dalam manajemen administrasi perkara berbasis
Teknologi Informasi dan juga dalam menjawab kebutuhan masyarakat
zaman moderen untuk memepermudah akses dan penelusuran perkaranya
saat menyelesaikan perkara sebagai salah satu wujud pelayanan prima
dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memberikan kemudahan
pelayanan perkara.
C. Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama Berbasis
Teknologi Informasi
Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah
teknologi dan informasi. Secara mudahnya teknologi informasi adalah
hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari
bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan
lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.35
Masih dalam lingkup pengenalan teknologi informasi, Wikipedia
bahasa Indonesia menjelaskan Teknologi Informasi (TI), atau dalam
bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah
istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam
membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan danatau
34
http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/visi-dan-misi. 35
Akadun, Teknologi Informasi Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h., 114.
34
menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi
berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Dalam sejarahnya,
manusia bertukar informasi melalui bahasa. Maka bahasa adalah
teknologi, bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang
disampaikan oleh orang lain tetapi itu tidak bertahan secara lama karena
Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si
penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu
jangkauan suara juga terbatas.36
Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang
melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih
jauh.Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain.
Selain itu informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Beberapa gambar
peninggalan zaman purba masih ada sampai sekarang sehingga manusia
sekarang dapat (mencoba) memahami informasi yang ingin disampaikan
pembuatnya. Ditemukannya alfabet dan angka arabik memudahkan cara
penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya.
Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi
alfabet, atau dengan penulisan angka, seperti MCMXLIII diganti
dengan 1943. Teknologi dengan alfabet ini memudahkan dalam penulisan
informasi itu. Kemudian, teknologi percetakan memungkinkan pengiriman
informasi lebih cepat lagi.37
Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi
komputer dengan teknologi komunikasi sehingga menjadi teknologi
informasi dan komunikasi (TIK). TIK diartikan sebagai teknologi
pengolahan informasi untuk pemrosesan informasi baik menggunakan
alat-alat komputer maupun alat-alat komunikasi.38
Pada manajemen
administrasi perkara Pengadilan Agama dalam rangka merealisasikan
program moderenisasi peradilan sebagaimana tertuang dalam cetak biru
pembaruan peradilan oleh Mahkamah Agung dan juga dalam rangka
36
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi. 37
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi 38
Akadun, Tenologi Informasi Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h., 115.
35
menjawab kebutuhan masyarakat era digital agar proses peradilan cepat,
tepat waktu dan biaya ringan, teknologi informasi sudah berhasil
diterapkan dalam manajemen administrasi perkara, yaitu sebelumnya
menerapkan SIADPA dan yang paling baru Pengadilan Agama
menerapkan SIPP.
1. SIADPA Sebagai Teknologi Manajemen Administrasi Perkara
Aplikasi Sistem Administrasi Perkara pada tingkat pertama
disingkat SIADPA adalah bagian dari Sistem Administrasi Perkara
(SIADPA).Arah dan fungsi aplikasi ini adalah membantu dengan
cepat penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan
dokumen-dokumen perkara dengan rincian sebagai berikut:
a. Membantu petugas meja satu dalam penyalinan dan pembuatan
surat permohonan/gugatan, SKUM dan yang berkaitan dengan
jenis surat kuasa
b. Membantu petugas meja dua, meja tiga dan para hakim dalam
pembuatan dan pencetakan PMH, P4, PHS, Relas-relas,
Pemberitahuan, Surat Pengantar dan dokumendokumen lainnya
c. Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi
wewenang dalam pembuatan dan pencetakan Berita Acara
Persidangan, Putusan , Penetapan dan Akta Cerai
Aplikasi ini berfungsi sebagai input awal sampai akhir
proses perkara tingkat pertama dan sebagai input otomatis untuk
Aplikasi keuangan, Register dan Pelaporan Perkara.
Aplikasi ini adalah solusi dokumen, karena data yang
diolah lebih dari 500 jenis dokumen yang harus dicetak dikertas
(hard copy). Aplikasi ini dibangun dengan memanfaatkan MS-
Word sebagai halaman pencetakan yang berbasis grafis.39
39
Team IT PTA Padang, Pedoman Aplikasi Siadpa, (Padang, t.d), h.1. diakses
dari www.pa-bengkalis.go.id/images/stories/.../BukuSiadpa/buku_pedoman_siadpa.pdf
36
2. SIPP Sebagai Teknologi Manajemen Administrasi Perkara
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia dalam teknis penyelenggaraan setiap
kebijakan dalam pelayanan hukum tidak terlepas dari peraturan
perundang-undangan sebagai landasan yuridis dalam bertindak.
Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang
ditangani maka dia akan kembali kedalam hukum materil dan
formil yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Bahkan dalam hal kebijakan lain pun yang merupakan
program pendukung Peradilan Agama, maka akan tetap kembali
pada landasan yuridis sebagai landasan pijakan dalam menerapkan
kebijakan.
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal Implementasi
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam manajemen
administrasi perkara yang sebelumnya menggunakan Sistem
Informasi dan Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) sebagai
landasan yuridis kembali pada ketentuan hukum yang berlaku baik
yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam
bentuk surat instruksi atau surat edaran dari Mahkamah Agung.
Hal ini sebagai bentuk wujud nyata Indonesia sebagai Negara
Hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD Tahun
1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”40
dimana setiap kebijakan yang dilakukan oleh badan hukum tidak
terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku.
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam rangka
mewujudkan salahsatu target dalam arah pembaruan peradilan
sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan
2010-2035, sampai tahun 2018 ini sudah berhasil
mengimplementasikan SIPP yang merupakan moderenisasi
manajemen administrasi perkara. Adapun landasan hukum SIPP
40
Pasal 1 Ayat 3 UUD Tahun 1945.
37
yang di implementasikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang di
implementasikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam
mewujudkan moderenisasi manajemen administrasi perkara
sekaligus sebagai media informasi publik kepada masyarakat yang
berkepentingan dalam hal tersebut, dalam implementasinya
didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi publik. Karena disamping fungsi SIPP sebagai sistem
yang berperan dalam manajemen administrasi perkara juga sebagai
media informasi publik. Dalam implementasinya, SIPP harus
disesuaikan dengan standar, prosedur dan peraturan lainnya yang
diamanahkan dalam undang-undang ini. diantara bunyi pasal dari
undang-undang ini yang berhubungan erat dengan implementasi
SIPP adalah sebagaimana berikut:
Dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik
wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi
publik yang dibawah kewenangan kepada pemohon informasi
publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan.41
Dalam ayat berikutnya disebutkan, “Badan Publik
wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan.”42
Serta dalam ayat tiganya disebutkan, “untuk
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem
41
Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. 42
Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik.
38
informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik
secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”43
Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia yang Sudah jelas menurut
undang-undang merupakan badan publik, maka dalam
melaksanakan apa yang diamanahkan dalam bunyi pasal tersebut
Pengadilan Agama harus mempunyai suatu media informasi publik
yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mudah untuk diakses
oleh masyarakat.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan
Hasan Bajuri selaku Administrator Super SIPP Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, bahwasannya dalam manajemen administrasi
perkara, SIPP diterapkan dalam suatu kelompok kerja yang
merupakan kelompok penanggung jawab penyelesaian perkara dari
suatu tahap ketahap berikutnya. Kemudian SIPP juga dapat diakses
oleh masyarakat yang mempunyai hubungan dengan perkara yang
diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan cara
menginput kata kunci dalam sistem pencarian kemudian dalam
beberapa detik informasi yang diinginkan segera muncul.44
b. SK KMA RI NOMOR 144/KMA/SK/VIII/2007 TAHUN 2007
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI
PENGADILAN
Dalam isi surat Ketua Mahkamah Agung sebagaimana pada
nomor surat SK KMA RI NOMOR 144/KMA/SK/VIII/2007
TAHUN 2007secara keseluruhan memberikan perintah
bahwasannya seluruh Pengadilan di Indonesia berkewajiban
43
Pasal 7 Ayat 3 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik. 44
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
39
memberikan informasi kepada publik terkait informasi-informasi
yang menurut undang-undang harus dipublikasikan kepada
masyarakat. Adapun salah satu bunyi pasal dalam surat tersebut
adalah:
Pada pasal 7 ayat 1 berbunyi: “Pengumuman informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c, d, g, h,
i dan j dilakukan dengan menempatkan pada papan pengumuman
di setiap Pengadilan serta dapat pula menggunakan sarana
penyebaran informasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi
dan kemampuan anggaran Pengadilan”.45
Dari bunyi pasal tersebut sangat lah jelas bahwasannya
Pengadilan berkwajiban mempunyai suatu media yang memberikan
informasi publik kepada masyarakat. Adapun jenis media yang
digunakan untuk memberikan informasi tersebut sesuai dengan
perkembangan zaman. Dalam hal ini penerapan dizaman yang
serba digital, sangat layak dan tepat dengan penerapan teknologi
informmasi dalam pemberian informasi kepada masyarakat sebagai
salah satu bentuk pelayanan hukum Pengadilan Agama dan juga
dalam hal manajemen administrasi perkara berbasis teknologi
informasi dalam mewujudkan proses peradilan yang cepat, tepat
waktu dan biaya ringan sebagaimana yang diamanahkan dalam
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengamatan dan
wawancara penulis bersama Hasan Bajuri selaku Administrator
super SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka SIPP
merupakan media yang merupakan sarana dalam ketentuan
sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal undang-undang
tersebut. Dengan diterapkannya SIPP maka dapat mendukung
proses penyelenggaraan peradilan yang cepat, tepat waktu,
sederhana dan biaya ringan.
45
Pasal 7 ayat 1 SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
40
c. SK KMA RI NOMOR 1-144 /KMA/ SK /I/2011 TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN
Dalam surat ini secara keseluruhan berisi pedoman dalam
memberikan pelayanan informasi di lingkungan Pengadilan seluruh
Indonesia. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien
merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka
reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam SK KMA RI
Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007. Selanjutnya setelah
SK KMA tersebut keluar maka sebagai tindak lanjut untuk teknis
pelaksanaannya keluarlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan hadirnya UU
Nomor 14 Tahun 2008, maka ia menggantikan fungsi SK KMA
Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007.46
Dalam surat ini ditegaskan bahwa salinan dari surat ini
disampaikan kepada para pihak yang bertanggung jawab sekaligus
yang menjadi pelaksana dalam pelayanan informasi publik di
Pengadilan. Adapun para pihak sebagaimana dimaksud adalah Para
Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI,
Sekretaris Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I dan Eselon
II di Lingkungan Mahkamah Agung RI, Para Panitera Muda
Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding,
Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
d. Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016
Tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan
Peradilan Agama
Pasca penyatu atapan Peradilan Agama dengan lingkungan
peradilan lainnya di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah
46
Konsideran SK KMA RI Nomor 1-144 /KMA/ SK /I/2011 Tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan.
41
Agung, maka semua lingkungan peradilan yang dimaksud dalam
hal organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah
Mahkamah Agung. Dengan demikian Mahkamah Agung
merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari empat lingkungan
peradilan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 4
Tahun 2004 yang berbunyi “Mahkamah Agung merupakan
Pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)”.47
Masih dalam
undang-undang yang sama, disebutkan dalam bunyi pasal
“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia”.48
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.49
Karena Peradilan Agama berada dibawah Mahkamah
Agung, maka dalam setiap kebijakan disamping berpijak pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus
memperhatikan pada setiap apa yang menjadi instruksi dari
Mahkamah Agung. Fokus dalam instruksi pada pembahasan disini
adalah dalam hal implementasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Agama, dalam halam
pembahasan disini terfokus pada Pengadilan Agama Jakarta
Selatan.
47
Pasal 11 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 48
Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 49
Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
42
Dengan dikeluarkannya instruksi Mahkamah Agung
melalui surat nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 Tentang
Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama
maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk
mengimplementasikan SIPP sebagaimana dimaksud oleh
Mahkamah Agung guna mengintegrasikan data dari seluruh
Peradilan Agama dan juga lingkungan peradilan yang lain bersama
Mahkamah Agung.
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam melakukan tugas-
tugas administrasi perkara yang sebelumnya menggunakan aplikasi
Siadpa Plus, maka melalui surat ini Pengadilan harus segera beralih
ke aplikasi baru dari Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) dengan migrasi data base dari
SIADPA Plus ke SIPP.
Dengan landasan yuridis sebagaimana disebutkan dari
nomor satu sampai lima diatas, maka implementasi SIPP di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah bersifat wajib, karena
Mahkamah Agung merupakan Pengadilan tertinggi Negara yang
berada diatas Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan fungsi
pokok SIPP adalah membantu dalam proses penyelesaian
administrasi perkara, memonitor satuan kerja dan aparatur
peradilan, serta sebagai sarana keterbukaan informasi publik
e. Perwujudan Visi Mahkamah Agung
Dalam Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035
dijelaskan bahwa Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan
oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009
adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA
YANG AGUNG”. Dalam cetak biru tersebut dijelaskan usaha
Mahkamah Agung pada poin empat untuk mewujudkan visi
tersebut adalah “Menyelenggarakan manajemen dan administrasi
43
proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan
proporsional”.50
SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)/CTS (Case
Tracking System) merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk
Penerlusuran Alur Perkara yang berbasis web.CTS merupakan
Program kerjasama Mahkamah Agung melalui Ditjen Badan
Peradilan Umum bersama USAID dengan program C4J (Changes
For Justice), memberikan bantuan kepada Mahkamah Agung dalam
peningkatan kapasitas pelayanan Sistem Informasi Penelusuran
Perkara di Pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi.51
Mahkamah Agung merupakan Lembaga publik dalam
sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung telah lama
berkomitmen untuk melakukan perubahan dalam upaya
memberikan pelayanan kepada publik. Optimalisasi teknologi
informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga peradilan
yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada
publik/ Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Mahkamah
Agung yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung
Republik Indonesia 2010 – 2035.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah
aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi
perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan
oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP
dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal
pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan
pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan
masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi
50
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010), h. 14. 51
http://www.pn-depok.go.id/index.php/component/content/article/93-slide-
depan/195-case-tracking-system-sistem-informasi-penelusuran-perkara diakses rabu 28
maret 2018 20:54
44
perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. Sehingga
dengan format SIPP versi 3.2.0, masyarakat dapat mengontrol
pelaksanaan proses pengadilan melalui Webside, dimana terdapat
fitur – fitur baru yaitu penambahan fungsi template, delegasi on
line, dan integrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Perkara
(SIAP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.52
Dengan diterapkannya teknologi informasi dalam
manajemen administrasi perkara sebagai penyeleggaraaan
administrasi, pelayanan, dan pembangunan di Pengadilan Agama
ini salahsatu pendorong dan termasuk reformasi dalam negara
untuk mewujudkan good governance.Karena salahsatu jenis
teknologi yang peranannya sangat menonjol pada era sekarang ini
adalah teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi telah membawa reformasi dalam segala
bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang peradilan.
Kemudian peranan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan
memuculkan terminologi e-government.53
Effendi menyatakan
untuk membangun pemerintah daerah yang lebih mampu
menyelenggarakan good governance, perlu dibangun jaringan
kerjasama yang didasarkan atas hubungan yang partisipatif,
transparan, dan responsif antara pilar-pilar good governance.
Hubungan semacam itu hanya dapat dibangun dengan menerapkan
teknologi informasi, khususnya teknoogi jaringan yang biasa
disebut sebagai manajemen berbasis electronic government.
Electronic government sudah banyak diterapkan oleh banyak
negara seperti Amerika Serikat, Singapura, serta Malaysia dengan
super koridornya.54
52
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2832/kma-sebelum-ayam-jantan-berkokok-tahun-2018-pengadilan-harus-mengimplementasikan-sipp-320 13 21
53 Akadun, Teknologi Informasi Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h., 130.
54 Effendi, Sofian, pengembangan Good Governance dan E-government di Era
Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Forkoma-MAP UGM, 2002), h., 125.
45
Electronic government pada dasarnya adalah pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi guna pelaksanaan
pemerintahan yang efisien dan murah serta meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat dengan cara menyediakan sarana publik dan
menciptakan pemerintahan yang baik.Fokus electronic government
bukan pada peralatan melainkan pada perubahan paradigma
pelayanan. Oleh karena itu harus diingat bahwa electronic
government menjadi suatu fenomena dalam mentransformasikan
kinerja manajemen dan pelayanan. Electronic government harus
tetap fukos pada peningkatan kinerja manajemen dan pemberian
pelayanan yang lebih baik ketimbang teknologinya. Dengan
demikian electronic government memiliki dua fungsi, yaitu sebagai
sarana memperbaiki manajemen internal dan peningkatan
pelayanan publik dalam bentuk otomatisasi pelayanan.
Electronic government merupakan sistem manajemen
pemerintahan untuk pelayanan, pembangunan dan pelayanan
publik secara transparan, efisien, efektif, dan bertanggung jawab
sehingga dapat menjadi sarana terciptanya good governance. Hal
ini disebabkan pelayanan good governance pada dasarnya adalah
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabilitas,
transparansi, partisipasi, efektif, efisien, dan supremasi hukum oleh
pelaku-pelakunya untuk menciptakan pemerintahan yang kuat,
swasta yang kompetitif, dan masyarakat sipil yang mandiri untuk
mencapai tujuan nasional.55
Hal ini sebagaimana diatur dalam
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pegembangan E-
Government. Dalam Konsiderannya disebutkan bahwa untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance)dan
meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan
adanya kebijakan dan strategi pengembangan E-Government.
55
Akadun, Teknologi Informasi Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.,
166-167.
46
Masih dalam konsideran Inpres Nomor 3 Tahun 2003 juga
disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan
informasi dalam proses pemerintahan (E-Government) akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan.56
Dengan demikian penerapan teknologi informasi pada
semua lapisan lembaga negara dalam pembahasan ini lebih
dikhususkan dalam Pengadilan Agama selaku pelaksana kekuasaan
kehakiman di Indonesia. Sudah menjadi tuntutan zaman bahwa
dalam pelayanan hukum pun sangat diperlukan penerapan
teknologi informasi dalam meningkatkan manajemen internal
pengadilan serta dalam peningkatan pelayanan yang efektif, efisien,
bersih, transparan, dan cepat dari Pengadilan kepada masyarkat
pencari keadilan.Dengan diterapkannya manajemen administrasi
perkara berbasis teknologi, maka Pengadilan Agama akan menjadi
Pengadilan yang moderen dan searah dengan program electronic
government di Indonesia.
56
Poin a dan b Konsideran Inpres Nomor 3 Tahun 2003.
47
BAB III
PROFIL PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
A. Sejarah Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi yang
melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai
berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan
Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang
Pembentukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan
Wewenang Pengadilan Agama.
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk berdasarkan surat
keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya
Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta hanya terdapat tiga kantor yang
dinamakan Kantor Cabang, yaitu:
a. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara
b. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah
c. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk
Semua Pengadilan Agama tersebut di atas termasuk Wilayah
Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah
berdirinya Cabang Mahkamah Islam TInggi Bandung berdasarkan surat
keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember
47
48
1976, semua Pengadilan Agama di Propinsi Jawa Barat termasuk
Pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada
dalam Wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam
perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi
Pengadilan Tinggi Agama (PTA).
Berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun
1985, Pengadilan Tinggi Agama Surakata dipindah ke Jakarta, akan tetapi
realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara
otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta
adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan
merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika
itu pada tahun 1967 merupakan cabang di Pengadilan Agama Istimewa
Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur
Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Jakarta
Selatan. Kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibentuk sesuai
dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman
penduduk serta tuntutan masyarakat Jakarta Selatan yang wilayahnya
cukup luas. Keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu
menempati gedung bekas kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang
kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Agama Pasar
Minggu Jakarta Selatan, pimpinan kantor dipegang oleh H. Polana.
Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian, kalaupun ada
tentang warisan, masuk kepada komparisi. Itu pun dimulai pada tahun
1969, kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh
Bismar Siregar, S.H.
Sebelum tahun 1969, pernah pula membuat fatwa waris, akan
tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan
kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk Hasan Mughni
49
ditahan karena Penetapan Fatwa Waris. Oleh karenanya, sejak saat itu
Fatwa Waris ditambah dengan kalimat "jika ada harta peninggalan".
Pada tahun 1976, gedung kantor cabang Pengadilan Agama Jakarta
Selatan pindah ke blok D Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan
menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan kantor
cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kemudian diangkat pula beberapa hakim honorer yang di antaranya adalah
H. Ichtijanto, S.A., S.H.
Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif kepala Kandepag Jakarta
Selatan yang waktu itu dijabat pula oleh Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring
dengan perkembangan tersebut, diangkat pula 8 karyawan untuk
menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu, Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari,
Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah AN., Hasan Mughni, dan
Imron. Keadaan penempatan kantor di serambi Masjid tersebut, bertahan
hingga tahun 1979.
Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan
Agama Jakarta Selatan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
Kemudian pada awal Mei 2010, diadakan tasyakuran dan sekaligus
dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut. Pada saat itu
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dijabat oleh Drs. H. Ahsin A.
Hamid, S.H.
Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representatif
tersebut, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dilakukan pembenahan
dalam segala hal, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan
maupun dalam hal peningkatan TI (Teknologi Informasi) yang sudah
semakin canggih disertai dengan aplikasi-aplikasi yang menunjang
pelaksanaan tugas pokok, seperti aplikasi SIADPA (Sistem Informasi
Administrasi Perkara Pengadilan Agama) yang sudah berjalan, sistem
informasi mandiri dengan layar sentuh (touchscreen), serta
situs web "http://www.pa-jakartaselatan.go.id".
50
Anggaran pembangunan Gedung Pengadilan Agama Jakarta
Selatan:
1) Tahun 2007 s/d 2008: pengadaan tanah untuk bangunan gedung
baru seluas ± 6000 m2 yang terletak di jalan Harsono RM Ragunan,
Jakarta Selatan dengan anggaran Rp. 19.353.700.000 (sembilan
belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
yang berasal dari DIPA PTA Jakarta.
2) Tahun 2008: tahap pertama pembangunan gedung baru sesuai
dengan purwarupa Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp.
7.393.270.000 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua
ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan
Agama Jakarta Selatan.
3) Tahun 2009: tahap kedua pembangunan gedung baru dengan
anggaran Rp. 14.110.820.000 (empat belas milyar seratus sepuluh
juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA
Pengadilan Agama Jakarta Selatan.1
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan
1. Visi
Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang bersih,
ramah berwibawa dan melayani menuju Peradilan Indonesia yang
Agung.
2. Misi
a. Meningkatkan integritas dan profesionalitas Hakim dan seluruh
aparatur Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
b. Mewujudkan manajemen perkara yang moderen dan pelayanan
yang prima.
c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara, minutasi,
banding, kasasi dan peninjauan kembali.
1 http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/sejarah.
51
d. Meningkatkan kajian syariah hukum acara dan materil yang
berkenaan dengan kewenangan Peradilan Agama.
e. Mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan.2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan
salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung
bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu
badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan
hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara
orang-orang yang beragama Islam
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama
Jakarta Selatan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:
1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun
2 http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/visi-dan-misi
52
administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya
agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dansewajarnya (vide:
Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan
terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan.( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila
diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/
VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya:
a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat
dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas
Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006).
b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi
masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.3
3 http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/tupoksi.
53
D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan
BAGAN STRUKTUR
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
(PERMA NO.7 TAHUN 2015)
Struktur organisasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengacu
pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/004/II/92 tentang
organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan
Tinggi Agama, KMA Nomor 5 tahun 1996 tentang Struktur Organisasi
Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.4
4http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/struktur-
organisasi.
54
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan5
5http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/wilayah-
yuridiksi.
55
BAB IV
PENERAPAN SIPP DAN DAMPAKNYA DALAM MANAJEMEN
ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA JAKARTA
SELATAN
A. Peralihan SIADPA kedalam SIPP di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama di Indonesia yang bertugas
menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama
yang menjadi kompetensi absolutnya serta dalam lingkup wilayah
yang menjadi yurisdiksinya berkewajiban memberikan pelayanan yang
baik dan benar kepada masyarakat. Pengadilan Agama merupakan
lembaga yudikatif negara karena fungsi utama Pengadilan Agama
adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada dibawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama sebagai
pelaksana kekuasaan kehakiman maka termasuk Badan Publik negara
yang mana disamping melaksanakan kewajibannya dalam mengadili
suatu perkara, Pengadilan Agama juga berkewajiban menyampaikan
informasi publik sesuai informasi yang dibenarkan menurut undang-
undang melalui media yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Untuk memenuhi pembahasan dalam penelitian, penulis
melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta selatan dengan
melakukan pengamatan dan wawancara langsung bersama para pihak
yang mempunyai keterikatan langsung dengan SIADPA dan SIPP
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan serta mencari literatur lainnya dalam buku atau internet yang
mempunyai relevansi dengan fokus penelitian.
Dalam penyelesaian tugas-tugas di Pengadilan Agama,
sebagaimana dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi) Tahun 2010
disebutkan bahwa dalam rangka memaksimalkan transparansi dan
55
56
pelayanan prima peradilan perlu memgoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi.
Dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang
penyelesaian administrasi perkara Peradilan Agama, semenjak tahun
2010 Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah menerapkan aplikasi
SIADPA Plus. SIADPA ini merupakan aplikasi berbasis desktop yang
berperan dalam mengolah data keperkaraan Peradilan Agama dari
mulai pendaftaran perkara hingga perkara diputus.SIADPA ini bersifat
lokal dengan menggunakan jaringan antara komputer dan hanya dapat
diakses di Pengadilan Agama. Dalam aplikasi Siadpa, fitur-fiturnya
sudah disesuaikan dengan menu pola register dalam manajemen
administrasi perkara dalam Pola Bindalmin. Sehingga dengan
diterapkannya Siadpa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah
cukup membantu dalam menyelesaikan administrasi keperkaraan
Peradilan Agama.1
Aplikasi SIADPA memang merupakan aplikasi yang selalu
menemani bagi internal Pengadilan dalam menyelesaikan tugas
administrasi keperkaraan peradilan Agama, akan tetapi karena aplikasi
tersebut masih berbasis desktop yang bersifat lokal dan hanya dapat
diakses di Pengadilan, dan belum bisa disinkronkan dalam satu data
base antara lingkungan Pengadilan Agama dan juga lingkungan
Pengadilan yang lainnya beserta Mahkamah Agung, maka aplikasi
SIADPA masih belum menunjang untuk efektifitas dan efisiensi
pengawasan dari Mahkamah Agung serta dalam sistem pelaporan dari
setiap Pengadilan Agama di Indonesia. Maka dari itu Sekretaris
Mahkamah Agung RI memberikan arahan pada saat rapat koordinasi
Badan Peradilan Agama tanggal 26 sampai dengan 29 Janurai 2016
yang bertempat di Bandung untuk mengimplementasikan aplikasi satu
paket dari empat lingkungan Pengadilan Indonesia yang berada
dibawah Mahkamah Agung.
1Adelila Ariesta, Pramu Bhakti PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta
Selatan, 20 November 2017.
57
Selanjutnya dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan
prima peradilan sesuai target Mahkamah Agung, maka dalam rangka
membantu proses penyelesaian administrasi perkara, memonitor
kinerja satuan kerja dan aparatur peradilan serta dalam rangka
memfasilitasi keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung telah
memberikan surat edaran yang berisi instruksi peralihan teknologi
yang digunakan dalam penyelesaian tugas administrasi keperkaraan
Peradilan Agama dengan beralih ke Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan
yang cepat, tepat waktu, efektif dan efisien serta biaya ringan
sebagaimana tertuang dalam asas beracara di Pengadilan Agama.
Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Mahkamah Agung Nomor
0458/DJA/HM.02.3/2/2016 maka aplikasi manajemen administrasi
perkara yang digunakan adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) yang diimplementasikan di empat lingkungan peradilan
Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,
dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diresmikan oleh Ketua
Mahkamah Agung pada Maret 2016.2
Masih dari instruksi surat Mahkamah Agung Nomor
0458/DJA/HM.02.3/2/2016 bahwa dengan diterapkannya SIPP di
Pengadilan Agama, maka harus ada migrasi data dari Siadpa kedalam
SIPP, adapun di Pengadilan Agama Jakarta Selatan data perkara yang
dimigrasikan dari Siadpa ke SIPP adalah data perkara dari tahun
2015.3
Dengan diresmikannya SIPP oleh Mahkamah Agung, maka
manajemen administrsi perkara Peradilan Agama dan lingkungan
peradilan lainnya di Indonesia adalah menggunakan SIPP.
2 Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016.
3 Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
58
Pada awal implementasi SIPP di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, diantara para petugas administrasi perkara lingkungan
kepaniteraan masih banyak yang merasa keberatan, karena mereka
sudah terbiasa dan nyaman dengan menggunakan Siadpa dalam
membantu menyelesaikan tugas-tugas administrasi perkara.4
Pada hakikatnya SIPP dirancang dengan menu-menu untuk
memudahkan dalam proses penyelesaian kerja, banyak fitur-fitur yang
lebih untuk membantu penyelesaian kerja, namun karena SIPP
merupakan sistem yang baru maka dibutuhkan proses pembelajaran
dan penyesuaian dengan beralihnya dari Siadpa ke SIPP dalam proses
penyelesaian administrasi perkara di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan.
SIPP dalam implementasinya berupaya untuk membantu
memudahkan dalam penyelesaian administrasi perkara yang lebih
tertib, efektif dan efisien. Hal ini terbukti dengan prosedur input data
oleh User SIPP dalam satuan kerjanya yang harus tertib. Misalnya
dalam input data perkara oleh Meja I, Meja II, kasir dan seterusnya
hingga perkara diputus maka prosedur input data harus sesuai dengan
alur proses perkara di Pengadilan Agama. Apabila Meja II belum input
data ke SIPP, maka Ketua Pengadilan belum bisa menetapkan Majelis
Hakim persidangan yang ditetapkan melalui SIPP, karena prosedur
input yang harus tertib. Selain itu dalam SIPP akan diketahui riwayat
waktu dan tanggal input data, sehingga dengan ini akan mempermudah
pengawasan dari Pimpinan untuk mengawasi kinerja internal
Pengadilan dan juga secara praktis membuat petugas kepaniteraan
untuk menyelesaikan administrasi perkara dengan tepat waktu, cepat,
efektif dan efisien. Ketika mereka menunda penyelesaian adminstrasi
perkara maka akan berimbas ke User SIPP urutan berikutnya yang
tidak dapat memproses. Dengan kata lain proses penyelesaian perkara
4 Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
59
harus segera di input dari tahap pertama perkara masuk hingga
ketahap-tahap berikutnya.
Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Hasan Bajuri
selaku Administrator utama SIPP, setiap data yang masuk pada hari
itu, maka data harus segera disusun dan diinput pada hari itu juga
kedalam menu register yang ada dalam SIPP sesuai dengan Kelompok
kerja kepaniteraan yang terbagi dalam beberapa user.5
Dengan diterapkannya SIPP dalam manajemen administrasi
perkara, maka proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama
sesuai dengan asas beracara di Pengadilan yaitu proses cepat, tepat
waktu. Karena setiap perkara yang masuk pada hari itu juga harus di
input ke SIPP mulai pendaftaran hingga tahap berikutnya sesuai
tahapan yang diselesaikan oleh pihak pencari keadilan atau kuasa
hukumnya. Cepat dan tepat waktu dilihat dalam proses penyelesaian
administrasi perkara terbukti dengan implementasi SIPP. Selanjutnya
proses cepat dan biaya ringan terbukti pula dengan SIPP dengan
praktiknya para pencari keadilan atau kuasa hukumnya untuk
mengetahui status perkara cukup mengakses SIPP dimanapun mereka
berada, cukup dengan input kata kunci pada kolom pencarian, seperti
cukup nomor perkara saja, maka status perkara pihak yang
bersangkutan akan muncul dilayar tampilan SIPP pada gadget mereka.
B. Penerapan SIPP dan Analisisnya ditinjau dari Asas Peradilan
yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan serta Fungsi Utama
Manajemen
Dengan keluarnya Surat Mahkamah Agung Nomor
0458/DJA/HM.02.3/2/2016 Tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di
Lingkungan Peradilan Agama, maka penerapan SIPP di Pengadilan
5 Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
60
Agama Jakarta Selatan dalam rangka penyelesaian tugas-tugas
administrasi perkara dan sebagai media informasi publik adalah wajib.
Karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada dibawah
Mahkamah Agung.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis saat
melakukan penelitian, SIPP yang diterapkan pertama kali di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah SIPP versi 3.1.1. dan SIPP
terbaru yang sampai 2018 ini masih digunakan adalah SIPP versi 320.2
yang sudah banyak memiliki perbaikan dari versi sebelumnya. SIPP
yang diterapkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara garis
besar aplikasi terbagi dalam dua bagian, yaitu SIPP Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yang berfungsi dalam proses penyelesaian administrasi
perkara dan media informasi publik dalam lingkup internal Pengadilan
Agama Jakarta Selatan, dan SIPP Mahkamah Agung yang merupakan
sinkronisasi dari SIPP internal Pengadilan Agama Jakarta Selatan
kepada Mahkamah Agung.6
Dengan sinkronnya SIPP dari Pengadilan Agama Jakarta
Selatan kepada Mahkamah Agung maka akses Pengadilan Agama
Jakarta Selatan ke MA begitupun sebaliknya sangat lah mudah,
begitupun juga dalam hal pengawasan dari Mahkamah Agung semakin
mudah karena MA dengan mudah dapat mengakses data perkara
termasuk dalam hal proses pelaporan perkara dengan mudah
Mahkamah Agung dapat memantau, sehingga Badan Peradilan Yang
Agung di Indonesia dapat terlaksana dan tindakan-tindakan kotor
dilingkungan Pengadilan seluruh Indonesia dapat terhindari7.
6 Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 21 Maret 2018. 7 Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
61
Tampilan home SIPP MA adalah seperti dalam gambar berikut:
Gambar C.1 : Tampilan Home SIPP MA8
Selanjutnya untuk tampilan menu kinerja SIPP MA adalah seperti
gambar berikut:
Gambar C.2 : Tampilan Kinerja SIPP MA9
8 Dokumentasikomputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
9 Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
62
Pada awal penerapan SIPP, para pihak yang terlibat dalam
penyelesaian administrasi perkara mereka harus banyak belajar terkait
fitur-fitur SIPP dan bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaian
adminsitrasi perkara dengan menggunakan aplikasi SIPP. Dalam hal
ini mereka harus beradaptasi dengan aplikasi baru yaitu SIPP yang
sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Siadpa dalam proses
penyelesaian tugas-tugas administrasi perkara di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Administrator
utama SIPP yaitu Hasan Bajuri, SIPP di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan dalam penerapannnya dibagi kedalam beberapa kelompok
yang didasarkan pada jabatan di Pengadilan yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab tertentu dalam alur perkara dari mulai
pendaftaran hingga perkara diputus. dalam penyelesaian administrasi
perkara setiap kelompok kerja dalam menyelesaikan apa yang menjadi
tugas dan wewenangnya dalam perkara mereka akan masuk kedalam
satu menu SIPP sesuai dengan usernya masing-masing. Satu user
hanya bisa mengakses menu SIPP yang menjadi bagiannya saja dalam
kaitannya dengan penyelesaian perkara. Disamping SIPP dibagi-bagi
kedalam beberapa user yang merupakan penanggung jawab bidang
dalam tahap proses perkara, secara keseluruhan SIPP ditangani oleh
seorang pejabat khusus Pengadilan Agama yang merupakan
penanggung jawab secara keseluruhan terkait kelancaran pelayanan
yang diberikan SIPP dalam proses penyelesaian administrasi perkara
dan media informasi publik, yaitu adalah Administrator Super SIPP.10
Adapun rincian bagian SIPP dalam penerapannya oleh
kelompok pejabat Pengadilan Agama atau user adalah sebagai berikut:
10
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
63
1. Ketua Pengadilan (Pimpinan)
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses menerima,
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang merupakan
wewenang absolutnya membutuhkan dukungan dan kerjasama
dalam berbagai bidangnya. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama
Jakarta Selatan selaku penanggung jawab secara keseluruhan
dalam proses penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat,
tepat waktu serta proporsional, maka memerlukan sebuah media
yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan proses
administrasi perkara di Pengadilan. Dengan diterapkannya SIPP
dalam proses ini sangatlah membantu untuk Ketua Pengadilan
dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.Dengan diterapkannya SIPP
sangatlah membantu bagi Ketua Pengadilan Agama dalam rangka
melakukan tugas-tugas sebagai Ketua dan pengawasan atas proses
perkara dari mulai pendaftaran hingga perkara diputus.dalam
fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam vide: Pasal 53 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta
pembangunan vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 yakni
mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yaitu Drs. H. Uyun Kamiluddin S.H., M.H., bahwa
SIPP untuk menyelesaikan tugas-tugas selaku Ketua sangatlah
membantu dan membuat proses penyelesaian yang efektif dan
efisien serta sederhana. Untuk Ketua selaku penanggung jawab
umum proses peradilan agama Jakarta Selatan, dalam fungsi
pengawasan,dengan login kedalam user ketua dapat mengakses
64
semua user pejabat Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam hal
ini adalah Hakim dan pejabat kepaniteraan.11
Adapun layanan yang diberikan SIPP khusus untuk ketua
adalah dalam hal penetapan Majelis Hakim, penyelesaian perkara
yang ditangani, dan pengawasan keseluruhan status perkara dan
persidangan.
Untuk gambaran umum layanan SIPP untuk ketua adalah
sebagaimana dalam gambar berikut:
Gambar C. 3 : Tampilan SIPP Ketua Pengadilan Agama Jakarta
Selatan12
Dalam hal penetapan Majelis Hakim, Ketua cukup melihat
pada SIPP pada bagian daftar perkara yang sudah masuk kedalam
sistem dengan urutan sesuai nomor perkaranya. Perkara yang
didaftarkan dan sudah membayar panjar biaya sebagaimana
terdapat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) maka
perkara tersebut sudah di input kedalam sistem administrasi perkara
dan sudah dibubuhi nomor perkara. Karena untuk perkara yang
11
Uyun Kamiluddin, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara
Pribadi, Jakarta Selatan, 23 Maret 2018. 12
Dokumentasi komputer Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
65
sudah mendapatkan nomor perkara, maka pada hari itu juga data
perkara harus segera dimasukkan kedalam sistem. Sistem yang
dimaksud disini adalah Sistem Informasi Penelususran Perkara
(SIPP). Dalam proses perkara secara manual, dalam penunjukan
Majelis Hakim sebagaimana dijelaskan dalam buku Bindalmin,
Selambat -lambatnya pada hari keduasetelah surat gugatan atau
permohonan diterima di bagian kepaniteraan, panitera harus sudah
menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya
Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada
padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali
berkas perkara tersebut kepada panitera dengan disertai penetapan
penunjukan Majelis Hakim (PMH) yang harus dilakukannya dalam
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) sejak
gugatan/permohonan didaftarkan.13
Dengan diterapkannya SIPP dalam penunjukan Majelis
Hakim, dalam jarak beberapa detik saja setelah petugas Meja II
selesai menginput perkara, maka pada waktu itu juga Ketua dapat
menentukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan perkara tersebut. Dalam SIPP, Ketua cukup mengklik
pada bagian membuat surat penunjukan Majelis Hakim kemudian
mengisi nama Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan
perkara sesuai nomor perkara tercantum dalam surat tersebut.
Selanjutnya bagian kepaniteran memberikan berkas perkara yang
semula didaftarkan yang disertai surat penunjukan Majelis Hakim
yang dicetak dari SIPP untuk disampaikan kepada Ketua untuk
ditanda tangani. Setelah berkas perkara dan Surat Penunjukan
Majelis Hakim ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, Panitera segera menyampaikan berkas tersebut
kepada Majelis Hakim yang bersangkutan.
13
Abdul Manan dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pelaksanaan Pola
Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal BADILAG MA RI, 2007), Cet.
3, h. 24.
66
Dengan diterapkannya SIPP dalam hal ini sangat
membantu untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana,
cepat dan tepat waktu. Hal ini terbukti seperti contoh dalam
penetapan Majelis Hakim sebagaimana disampaikan diatas. Proses
yang cepat dalam penetapan majelis hakim akan melancarkan dan
mempercepat kepada tahap selanjutnya dalam proses penyelesaian
perkara. Proses yang cepat dalam pembuatan surat penunjukan
majelis hakim pun sangat menunjang untuk proses cepat dalam
penanganan perkara, kemudian dengan proses yang cepat Panitera
segera mencetak Surat Penunjukan dimaksud untuk ditanda tangani
oleh ketua yang dilampirkan dalam berkas perkara. Penyelesaian
yang efisien terbukti dengan data perkara yang otomatis dan
terintegrasi dari tahap awal hingga tahap akhir proses perkara,
ketika proses pada meja dua selesai maka Ketua dapat dengan
mudah mengawasi sekaligus membuat surat penunjukan Majelis
Hakim tanpa perlu menunggu proses manual yang relatif
memerlukan waktu lama karena banyaknya perkara yang secara
administrasi harus terselesaikan dari Panitera. Dengan demikian
proses peradilan yang sederhana, cepat dan tepat waktu dalam
proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
dapat terjawab dengan di implementasikannya SIPP.
Berdasarkan empat fungsi utama dalam teori manajemen
yaitu planing, organizing, acting, dan controlling. Dalam sebuah
planing terkait penerapan SIPP sudah tercantum dalam Cetak Biru
Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang merupakan target-target
yang harus dicapai oleh Pengadilan dalam setiap perjalanannya.
Kemudian dalam penerapan organizing terhadap implementasi
SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu dengan
diterapkannya beberapa kelompok kerja yang merupakan
penanggung jawab proses penyelesaian perkara dari setiap
tahapnya. Pengelompokan pertama dalam implementasi SIPP
adalah dengan dibuatnya User bagi Ketua Pengadilan Agama
67
Jakarta Selatan yang berfungsi dalam menyelesaiakan tugas
keseharian sebagai Ketua. Selanjutnya dalam penerapan fungsi
acting yaitu selaku ketua dia harus menjalankan tugas-tugas selaku
Ketua Pengadilan Agama sebagaimana uraian tugasnya disebutkan
diatas yang dibantu dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP). Selanjutnya dalam fungsi manajemen yang keempat yaitu
controlling. Bagi ketua dengan diterapkannya SIPP yaitu sangat
mendukung untuk membantu dan mempermudah dalam proses
pengawasan penyelenggaraan pelayanan hukum di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan. Karena salahsatu fungsi dari SIPP adalah
memonitor satuan kerja dan aparatur peradilan. Maka dengan
diimplementasikannya SIPP dalam hal ini jelas keberadaannya
membantu dalam fungsi pengawasan yang dilakukan ole Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan juga oleh Mahkamah
Agung dalam memonitor Peradilan seluruh Indonesia.
2. Hakim
Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, Hakim memiliki peranan yang sangat penting,
karena suatu produk akhir dari proses penyelesaian perkara adalah
adanya putusan atau penetapan hukum. Dalam hal ini yang
berwenang memberikan suatu putusan atau penetapan hukum atas
suatu perkara adalah Hakim. Hakim mempunyai tugas menerima,
memeriksa, mengadili dan memutus atas perkara yang wajib Ia
selesaikan melalui perintah Ketua Pengadilan Agama berdasarkan
Surat Penunjukan Majelis Hakim.
Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
sangat membantu para Hakim dalam proses penyelesaian perkara
yang ditanganinya. Hal ini terbukti kegunaan SIPP untuk Hakim
adalah untuk melihat status perkara dalam proses persidangan
sudah sampai pada tahap mana. Untuk melihat status perkara
Hakim cukup login ke user yang ia miliki, kemudian klik pada
68
menu SIPP pada bagian status perkara, kemudian hakim
memasukan nomor perkara yang akan dicari statusnya.14
Selanjutnya dalam fungsi pokok selaku Hakim adalah
dalam hal pembuatan penetapan atau putusan perkara. Ini
merupakan produk akhir dari perkara yang masuk ke Pengadilan
Agama mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap akhir yaitu
penetapan atau putusan dari Hakim. Dalam hal pembuatan
penetapan atau putusan, SIPP sangat berperan dan membantu
hakim dalam pelaksanaan tersebut. Dengan SIPP Hakim dapat
membuat penetapan atau putusan, merubah atau menambah
penetapan atau putusan secara langsung dalam aplikasi tersebut.
Sebelum Hakim membuat produk hukumnya, dalam SIPP Hakim
dapat membuka data perkara dari mulai tahap pendaftaran hingga
tahap akhir sidang sebelum pembacaan penetapan atau putusan,
kemudian dalam SIPP untuk memenuhi kebutuhan data yang
diperlukan dalam pertimbangan hukumnya Hakim dibantu oleh
data-data perkara secara lengkap dari mulai surat permohonan atau
gugatan, relaas panggilan, Penetapan Majelis Hakim, Berita Acara
Persidangan, dan dokumen lainnya yang merupakan kebutuhan
formil dan materil dalam penyelesaian perkara Pengadilan
Agama.15
Selanjutnya ketika Hakim membutuhkan data yang
dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, melalui SIPP
Hakim cukup mengklik pada bagian data yang dibutuhkan, seperti
pada bagian surat permohonan atau gugatan, Berita Acara
Persidangan dari tahap awal sampai akhir. Selanjutnya setelah
semuanya dipelajari dan dicek kembali oleh Hakim, maka hakim
tinggal membuat produk hukumnya yaitu penetapan dan atau
14
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018. 15
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
69
putusan atas perkara yang ditangani tersebut tanpa harus mengetik
ulang data-data perkara yang dimuat dalam proses-proses
sebelumnya. Karena hakim tinggal mengikuti data-data perkara
yang sudah tersimpan dalam server SIPP dari tahap awal hingga
persidangan terakhir sebelum pembacaan penetapan atau
putusan.Dalam hal ini hakim tinggal memberikan pertimbangan
hukum dan selanjutnya memberikan produk hukum atas perkara,
yaitu membuat penetapan atau putusan atas perkara tersebut.16
Untuk gambaran umum SIPP pada user Hakim sebagaimana dalam
gambar berikut:
Gambar C. 4 : Tampilan menu SIPP User Hakim17
Dengan demikian tugas utama hakim dalam menyelesaikan
perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sangat terbantu
dengan di implementasikannya SIPP karena dapat memudahkan
hakim atas data perkara yang dia butuhkan. Proses administrasi
data perkara yang sederhana dapat terjawab dengan tersimpannya
semua data perkara dalam server SIPP, kemudian proses cepat dan
16
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018. 17
Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan
70
tepat terjawab dengan SIPP karena Hakim cukup menelususri
melalui SIPP dengan cukup memasukan kata kunci pada kolom
pencarian, dan pembuatan produk hukum yang cepat dan tepat
dapat terbantu dengan SIPP yaitu dengan disediakannya data
perkara dari tahap awal hingga terakhir kemudian hakim tinggal
membuat pertimbangan hukum dan penetapan atau putusan atas
perkara yang wajib ia selesaikan. Dengan demikian dampak
diterapkannya SIPP bagi hakim dapat menegakkan salahsatu asas
Peradilan Agama yaitu proses peradilan yang sederhana, cepat,
tepat waktu dan biaya ringan.
Apabila ditinjau dari empat fungsi utama dalam teori
manajemen yaitu planing, organizing, acting, dan controlling.
Dalam sebuah planing terkait penerapan SIPP sudah tercantum
dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang
merupakan target-target yang harus dicapai oleh Pengadilan dalam
setiap perjalanannya. Kemudian dalam penerapan organizing
terhadap implementasi SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
yaitu dengan diterapkannya beberapa kelompok kerja yang
merupakan penanggung jawab proses penyelesaian perkara dari
setiap tahapnya. Pengelompokan kedua dalam implementasi SIPP
adalah dengan dibuatnya user bagi Hakim Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yang berfungsi dalam membantu dalam
menyelesaiakan tugas keseharian sebagai Hakim.
Selanjutnya dalam penerapan fungsi acting yaitu selaku
Hakim dia harus menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana uraian
tugasnya disebutkan diatas yang kemudian tugas pokok tersebut
dibantu dan didukung dengan Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP). Selanjutnya dalam fungsi manajemen yang
keempat yaitu controlling, penerapan fungsi controlling bagi
Hakim adalah untuk memantau proses tahapan perkara yang
sedang ia tangani. Dengan SIPP Hakim dapat dengan mudah
71
mengontrol atas perkara dari tahap pertama hingga tahap terakhir
proses penyelesaian perkara yang ditanganinya.
3. Kasir
Diantara tahapan proses adminsitrasi perkara agar suatu
perkara dapat diproses adalah penyelesaian pembayaran panjar
biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang mendaftarkan
perkara tersebut. Adapun besarnya biaya perkara adalah ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang disesuaikan
dengan jenis perkara dan radius tempat tinggal para pihak dari
Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga biaya perkara
antara pihak dapat berbeda-beda. Panjar biaya perkara terdiri dari:
Biaya Pendaftaran, Proses, Pemanggilan, Redaksi, Meterai dan
Biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat,
penyitaan, bantuan panggilan melalui Pengadilan lain. setelah
pihak pencari keadilan mendaftarkan perkara, maka kepaniteraan
akan menaksir besaran panjar biaya perkara yang dicantumkan
dalam Surat Kuasa Untuk Membayar. Setelah pemohon atau
penggugat menerima SKUM maka dia berkewajiban membayar
panjar biaya tersebut di Bank Syariah Mandiri yang berada di
depan Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah pemohon
atau penggugat membayarnya di bank tersebut, maka mereka
menyerahkan tanda bukti pembayaran tersebut kepada petugas
meja II untuk didaftarkan agar mendapat nomor perkara. Data
pembayaran dari pemohon atau penggugat yang dibayarkan kepada
Bank yang merupakan mitra Pengadilan AgamaJakarta Selatan
maka secara otomatis akan masuk ke sistem server komputer pada
kasir yaitu pada aplikasi SIPP pada bagian kasir. Kasir dalam
menyelesaikan tugas-tugasnya dibantu oleh menu yang disediakan
oleh SIPP. Adapun menu register yang ada dalam tampilan SIPP
pada user kasir adalah sebagai berikut:
72
a. Nomor
b. Nomor perkara
c. Klasifikasi perkara
d. Identitas Penggugat dan Tergugat
e. Proses terakhir administrasi perkara
f. Jumlah besaran nominal penerimaan uang
g. Rincian pengeluaran, dan
h. Sisa biaya yang masih tersedia.
Untuk gambaran tampilan menu SIPP pada user kasir adalah
sebagaimana pada gambar berikut:
Gambar C.5 : Tanpilan SIPP Kasir18
Dengan diterapkannya SIPP dalam manajemen adminsitrasi
perkara fokus pada bagian kasir, sebagaiman dijelaskan oleh Dini
Tiara selaku penanggung jawab Kasir Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, bahwa dengan diterapkannya SIPP sangat membantu
dalam proses administrasi keuangan. Beliau juga menyampaikan
bahwa penerapan SIPP dibanding SIADPA jelas sangat lebih
terbantu oleh SIPP karena didalamnya terdapat kelebihan fitur-fitur
dalam sistem yang dapat memudahkan tugas-tugas yang harus
diselesaikan oleh Kasir. Beliau juga menyampaikan bahwa dengan
18
Dokumentasi komputer Kasir Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
73
diterapkannya SIPP adalah sebagai salasatu bentuk perwujudan
misi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada bunyi “Mewujudkan
manajemen perkara yang moderen dan pelayanan yang prima” dan
juga dalam rangka mewujudkan moderenisasi peradilan
sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-
2035.19
Dengan diterapkannya SIPP dalam penyelesaian tugas-
tugas keseharian kasir, tentu hal ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses penyelesaian administrasi perkara.
Sehingga dengan diterapkannya SIPP pada bagian kasir
menjadikan proses Peradilan Agama Jakarta Selatan yang
sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Proses peradilan
yang cepat dengan diterapkannya SIPP terbukti dengan
sinkronisasi data dari Bank Mandiri Syariah yang merupakan mitra
Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke menu SIPP pada bagian
kasir. Sehingga dengan sinkronnya data tersebut membuat proses
input data yang cepat dan akurat dan juga sederhana tanpa proses
yang berbelit-belit karena cukup menginput data pada menu
register kasir pada SIPP. Sehingga dengan diterapkannya SIPP dari
segi input data dapat dilakukan dengan segera yang membuat
proses yang cepat dalam administrasi perkara.
Apabila dilihat dari empat fungsi utama dalam teori
manajemen yaitu planing, organizing, acting, dan controlling.
Dalam sebuah planing terkait penerapan SIPP sudah tercantum
dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang
merupakan target-target yang harus dicapai oleh Pengadilan dalam
setiap perjalanannya. Kemudian dalam penerapan organizing
terhadap implementasi SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
yaitu dengan diterapkannya beberapa kelompok kerja yang
merupakan penanggung jawab proses penyelesaian perkara dari
19
Dini Tiara, Kasir PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 30
Maret 2018.
74
setiap tahapnya. Pengelompokan ketiga dalam implementasi SIPP
adalah dengan dibuatnya User bagi Kasir Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yang berfungsi dalam menyelesaiakan tugas
keseharian sebagai Kasir. Selanjutnya dalam penerapan fungsi
acting yaitu selaku petugas kasir dia harus menjalankan tugas-
tugasnya sebagaimana uraian tugasnya disebutkan diatas yang
dibantu dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Selanjutnya dalam fungsi manajemen yang keempat yaitu
controlling, Kasir dapat memantau sirkulasi keuangan perkara
dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan.
4. Panitera/ Panitera Pengganti
Dalam menjawab penerapan SIPP bagi Panitera atau
Panitera Pengganti, penulis melakukan wawancara dengan Ustiana
Putri Utami S.H. menurut beliau bahwa dengan diterapkannya
SIPP dalam manajemen perkara sangat membantu dalam
menyelesaikan tugas-tugas kepaniteraan, mengingat Panitera
bertanggung jawab atas administrasi perkara, yang tentunya sangat
dibutuhkan manajemen dengan prosedur tertentu agar administrasi
perkara tertib dan rapi. Dengan diterapkannya SIPP Panitera sangat
terbantu, seperti dalam mendampingi Hakim dalam persidangan,
Panitera berkewajiban mencatat jalannya proses persidangan dari
awal hingga akhir dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan.
Setelah hasil sidang semuanya tersusun rapi, maka demi
terciptanya tertib administrasi perkara, maka Panitera akan
memasukan hasil persidangan tersebut dalam SIPP pada bagian
Berita Acara Persidangan. Selain dalam penyusunan Berita Acara
Sidang, dengan diterapkannya SIPP, Paniterajuga sangat terbantu
dalam pembuatan surat penunjukan Panitera Pengganti dalam
membantu Majelis Hakim dalam mencatat jalannya persidangan.
75
Setelah Panitera membaca surat penetapan Majelis Hakim untuk
suatu perkara dalam persidangan, maka Panitera dapat langsung
membuat surat penunjukan Panitera Pengganti melalui
SIPP20
.Dengan demikian diterapkannya SIPP dalam manajemen
adminsitrasi perkara khususnya untuk menyelesaikan tugas-tugas
keseharian Panitera, jelas sangat membantu dan menunjang
terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, tepat, waktu,
efektif dan efisien. Karena melalui SIPP Panitera dengan proses
yang cepat dapat mengetahui surat penunjukan Majelis Hakim
yang selanjutnya tanpa banyak membuang waktu Panitera dapat
dengan segera membuat surat penunjukan kepada Panitera
Pengganti untuk mendampingi dan menyelesaikan apa yang
diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.Adapun
tampilan SIPP untuk Panitera adalah seperti pada gambar berikut:
Gambar C. 6 : Tampilan SIPP Panitera/ Panitera Pengganti21
Berdasarkan empat fungsi utama dalam teori manajemen
yaitu planing, organizing, acting, dan controlling. Dalam sebuah
planing terkait penerapan SIPP sudah tercantum dalam Cetak Biru
20
Ustiana Putri Utami, Panitera Pengganti PA Jakarta Selatan, Wawancara
Pribadi, Jakarta Selatan, Jum’at 30 Maret 2018. 21
Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
76
Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang merupakan target-target
yang harus dicapai oleh Pengadilan dalam setiap perjalanannya.
Kemudian dalam penerapan organizing terhadap implementasi
SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu dengan
diterapkannya beberapa kelompok kerja yang merupakan
penanggung jawab proses penyelesaian perkara dari setiap
tahapnya. Pengelompokan keempat dalam implementasi SIPP
adalah dengan dibuatnya User bagi Panitera/Panitera Pengganti
Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang berfungsi dalam
menyelesaiakan tugas keseharian dalam kepaniteraan. Selanjutnya
dalam penerapan fungsi acting dalam kepaniteraan Panitera harus
menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana uraian tugasnya
disebutkan diatas dengan dibantu oleh Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP).
5. Meja I
Dalam mencari data dalam peneitian yang penulis lakukan
terkait penerapan SIPP pada Meja I, II, dan III dalam proses
manajemen administrasi perkara, penulis berhasil melakukan
wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung dengan
user saat menyelesaikan tugas-tugas seharinya di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan dengan bantuan aplikasi SIPP. Dalam hal
ini penulis melakukan wawancara dengan Lutfi, S.Pd.I selaku
penanggung jawab meja I Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Dalam penyelesaian proses administrasi perkara pada Meja
I SIPP sangat membantu dalam menyelesaikan tugas sehari-sehari
petugas Meja I dalam hal penerimaan pendaftaran perkara gugatan
atau permohonan perkara tingkat pertama. Yaitu dalam menerima
gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding,
77
kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan
penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.22
Dengan diterapkannya SIPP maka pekerjaan yang
merupakan Meja I dapat dilaksanakan dengan lebih tertib dan
memudahkan untuk melakukan tindakan lanjutan atas data perkara
tersebut, meskipun agak sedikit panjang dalam menginput data
kedalam SIPP yang juga dimasukan dalam buku register induk
perkara.
Gambar C.7: Tampilan SIPP Meja I23
6. Meja II
Menurut hasil wawancara dan pengamatan penulis dengan
Lutfi, S.Pd.I bahwasannya penerapan SIPP pada meja II berperan
dalam menyelesaikan tugas-tugas sehari dari petugas Meja II.
Dalam menerima surat gugatan atau perlawanan dari calon
penggugat atau pelawan, yang selanjutnya mendaftar atau mencatat
surat gugatan/ permohonan dalam register yang bersangkutan serta
22
Lutfi, PPNPN PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan,
Jum’at 30 Maret 2018. 23
Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
78
memberi nomor register pada surat gugatan/ permohonan tersebut.
Dengan SIPP, petugas meja II dapat mengklik pada menu tambah
perkara, selanjutnya menginput data perkara sesuai dengan kolom-
kolom yang harus diisi dalam SIPP yang mana dalam kolom SIPP
tersebut registernya sudah disesuaikan dengan buku register
permohonan atau buku register gugatan.24
Gambar C. 8: Tampilan SIPP Meja II25
Dengan diterapkannya SIPP dalam Meja II maka data
perkara akan segera dimasukan kedalam server SIPP, karena
menurut Hasan Bajuri selaku Administrator Super SIPP dan
Panitera Pengganti menjelaskan bahwa data yang masuk pada hari
itu harus dimasukan kedalam SIPP pada hari itu juga. Dan apabila
telat dalam memasukan data ke SIPP maka tahapan selanjutnya
perkara tidak akan diproses, yaitu penunjukan Majelis Hakim oleh
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Karena diantara
kelebihan dari SIPP dibanding Siadpa adalah tahapan selanjutnya
tidak dapat memproses apabila belum diselesaikan proses
sebelumnya. Dan apabila telat memasukan data kedalam SIPP
maka akan ketahuan pada riwayat perkara, hari, tanggal dan jam
24
Lutfi, PPNPN PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan,
Jum’at 30 Maret 2018. 25
Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
79
input perkara akan terlihat dan mudah terkontrol oleh Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Selatan selaku pimpinan.26
Maka dengan diterapkannya SIPP pada Meja II akan
meningkatkan proses administrasi yang cepat dalam melalui
tahapan proses administrasi perkara yang harus segera diselesaikan
oleh pejabat pengadilan yang merupakan penanggung jawabnya.
Sehingga asas proses beracara di pengadilan Agama Jakarta
Selatan yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan dapat
terwujud dengan diterapkannya SIPP dalam administrasi perkara
dan sebagai media informasi publik Pengadilan.
Berdasarkan empat fungsi utama dalam teori manajemen
yaitu planing, organizing, acting, dan controlling. Dalam sebuah
planing terkait penerapan SIPP sudah tercantum dalam Cetak Biru
Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang merupakan target-target
yang harus dicapai oleh Pengadilan dalam setiap perjalanannya.
Kemudian dalam penerapan organizing terhadap implementasi
SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu dengan
diterapkannya beberapa kelompok kerja yang merupakan
penanggung jawab proses penyelesaian perkara dari setiap
tahapnya. Pengelompokan keenam dalam implementasi SIPP
adalah dengan dibuatnya User bagi Meja II Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yang berfungsi dalam menyelesaiakan tugas
keseharian terkait administrasi perkara. Selanjutnya dalam
penerapan fungsi acting yaitu Meja II harus menjalankan tugas-
tugasnya sebagaimana uraian tugasnya disebutkan diatas yang
dibantu dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
Maka dari itu dengan diterapkannya SIPP pada Meja II dapat
membantu tugas-tugas keseharian Meja II dan dapat mempercepat
proses penyelesaian administrasi perkara.
26
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
80
7. Meja III
Dengan diterapkannya SIPP dalam manajemen administrasi
perkara, semua proses manajemen administrasi perkara yang
merupakan tanggung jawab dari Meja III semuanya diselesaikan
melalui dukungan aplikasi SIPP. Seperti dalam hal menyerahkan
salinan putusan atau penetapan Pengadilan Agama/ Pengadilan
Tinggi Agama/ Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan.
Data tersebut dapat dengan mudah diambil dari SIPP dengan
memasukan kata kunci pada putusan atau penetapan yang hendak
diserahkan. Begitupun dalam hal menerima memori/kontra memori
banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/ tanggapan
peninjauan kembali dan lain sebagainya. SIPP diterapkan dalam
membantu meja III dalam penataan berkas, dari mulai perkara
diterima, yang sedang berjalan hingga perkara yang sudah selesai
diputus dan sudah diminutasi. Selanjutnya SIPP juga diterapkan
dalam membantu Meja III dalam penataan akta cerai dan hal-hal
yang harus dilengkapi oleh pihak yang bersangkutan saat akan
melakukan upaya hukum.27
8. Panitera Muda Hukum
Dengan diterapkannya SIPP dalam membantu tugas-tugas
Panitera Muda Hukum, maka tugas-tugas Panitera Muda Hukum
dapat terselesaikan dengan cepat seperti dalam melaksanakan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta
pelaporan perkara yang sudah mendapatkan penyelesaian secara
tuntas. Kemudian dalam pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan
penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi
perkara.28
27
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018. 28
Ustiana Putri Utami, Panitera Pengganti PA Jakarta Selatan, Wawancara
Pribadi, Jakarta Selatan, Jum’at 30 Maret 2018
81
Gambar C. 10: Tampilan SIPP Panitera Muda Hukum29
9. Jurusita
Menurut hasil wawancara penulis dengan Hasan Bajuri
beliau menjelaskan bahwa SIPP diterapkan dalam membantu
administrasi berkas perkara dalam meneyelesaikan tugas-tugas
kejurusitaan. Penerapan SIPP oleh Jurusita dalam meneyelesaikan
berkas-berkas untuk menyelesaikan tugas kejurusitaan diterapkan
dalam pembuatan relaas panggilan, relaas pemberitahuan isi
putusan, pembuatan berita acara sita, pembuatan berita acara
eksekusi. Dalam pemanggilan para pihak, atas perintah Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah ditetapkannya hari
persidangan, maka Jurusita segera membuat relaas panggilan
melalui bantuan SIPP. dalam SIPP pada user Jurusita tinggal
mengklik pada bagian buat relaas panggilan, kemudian jurusita
mengisinya sesuai dengan format penulisan relaas panggilan yang
sudah disediakan dalam SIPP.30
Untuk tampilan depan SIPP pada
user jurusita adalah seperti pada gambar berikut:
29
Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 30
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
82
Gambar C. 11: Tampilan SIPP User Jurusita31
Dengan diterapkannya SIPP maka proses penyelesaian
administrasi perkara akan dilakukan dengan cepat, karena dalam
SIPP juga disediakan fitur mesagging yaitu layanan yang
memberikan surat menyurat elektronik antara user ketika user satu
sudah menyelesaikan tahapan proses perkara yang dia tangani
untuk memerintahkan ke user selanjutnya dalam menyelesaikan
proses perkara. Proses cepat lainnya yaitu dengan disediakannya
fitur-fitur yang dapat membantu tugas-tugas Jurusita sebagaimana
dijelaskan diatas. Karena dalam SIPP disediakan layanan
sebagaimana diatas maka proses penyelesaian perkara dapat
dilakukan dengan segera yang merupakan asas dalam beracara di
Pengadilan Agama.
31
Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
83
10. Koordinator Delegasi
Menurut hasil wawancara danpengamatan penulis bersama
Hasan Bajuri selaku Administrator Super SIPP beliau
menjelaskanbahwa SIPP diterapkan pada user Koordinator
Delegasi dalam membantu tugas-tugasnya. Koordinator Delegasi
bertugas mendelegasikan penyelesaian perkara yang salahsatu
pihak atau suatu objek perkara itu diluar yurisdiksi Pengadilan
Agama Jakarta Selatan. Maka berdasarkan perintah Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Koordinator Delegasi
mendelegasikan penyelesaian perkara tersebut kepada Pengadilan
Agama yang mewilayahi dimana objek atau salahsatu pihak
tersebut berada. Maka dengan adanya Koordinator Delegasi ini
mampu menjawab permasalahan akan penyelesaian perkara yang
salahsatu pihak atau objek perkara berada diluar yurisdiksi
Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat penulis melakukan
wawancara terkait prosedur delegasi, maka narasumber
menjelaskan bahwa prosedur tersebut kembali kepada SEMA
Nomor 6 Tahun 2014.32
Maka penulis pun diminta untuk menelusuri portal
Mahkamah Agung terkait SEMA Nomor 6 Tahun 2014 terkait
prosedur Delegasi. Adapun isinya adalah seperti dijelaskan
dibawah ini.
Agar proses delegasi panggilan atau pemberitahuan tidak
menjadi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung membuat aturan
yang harus ditaati oleh semua jajaran pengadilan. Aturan yang
mengandung beberapa terobosan itu pada prinsipnya mengenai
empat hal:
32
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
84
a. Ditunjuk Koordinator Khusus
Untuk mewujudkan adanya akuntabilitas, penanganan
bantuan panggilan atau pemberitahuan harus dikoordinasikan
oleh petugas khusus. Koordinator ini bertanggung jawab
langsung kepada Panitera atau Sekretaris Pengadilan. “Agar
penanganan delegasi bantuan panggilan atau pemberitahuan
ini dapat dilaksanakan secara efektif sejalan dengan prinsip
peradilan cepat, Ketua Pengadilan menunjuk seorang
koordinator yang bertanggungjawab langsung kepada Panitera
atau Sekretaris Pengadilan’’, ungkap Ketua MA dalam butir 2
SEMA 6 Tahun 2014.
b. Dibuat Buku Register Khusus
Selain ditunjuk Koordinator Khusus, untuk
akuntabilitas dan pengendalian harus dibuat juga Buku
Register. Buku Register ini mencatat proses penanganan
bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan. “Pengadilan
membuat sebuah buku atau register untuk mencatat proses
penanganan bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan
sehingga memudahkan proses monitoring. Register ini dibuat
sedapat mungkin secara elektronik dan dapat diakses oleh
pengadilan yang meminta bantuan delegasi”, bunyi angka 3
SEMA Nomor 6 Tahun 2014.
c. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Untuk mempercepat pengiriman surat permintaan
bantuan panggilan atau pemberitahuan dan penyampaian relaas
panggilan atau pemberitahuan dari pengadilan yang menerima
bantuan delegasi, Mahkamah Agung mengarahkan pengadilan
untuk menggunakan teknologi informasi. Hal ini terlihat dalam
angka (7) huruf (a), dan (e) sebagai berikut:
85
Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi
panggilan atau pemberitahuan menyampaikan surat
permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan
delegasi melalui surat elektronik, faksimile, atau sistem
informasi yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya
panggilan kecuali terhadap perkara prodeo; (Angka 7 huruf a).
Koordinator melakukan pemindaian atau scanning
relaas panggilan atau pemberitahuan dan mengirimkannya
melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan
penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti.
Apabila pengiriman melalui surat elektronik (e-mail) tidak
memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan
menggunakan faximile (angka 7 huruf e).
Majelis Hakim dapat melangsungkan proses
pemeriksaan persidangan berdasarkan print out dokumen
elektronik relaas panggilan atau pemberitahuan. Sedangkan
untuk proses pemberkasan atau minutasi menggunakan relaas
panggilan atau pemberitahuan asli; (angka 7 huruf h).
d. Monitoring Berjenjang
Untuk menjamin kepatuhan penanganan bantuan
delegasi panggilan atau pemberitahuan sesuai SEMA 6 Tahun
2014, Panitera/Sekretaris harus menyampaikan laporan secara
berkala paling sedikit sekali dalam sebulan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama, dan Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama menyampaikan laporan keadaan penanganan bantuan
delegasi panggilan atau pemberitahuan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan
tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung
dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait. Sementara itu
Ketua Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan
proses penanganan bantuan delegasi panggilan atau
86
pemberitahuan pada pengadilan yang berada di wilayah
hukumnya.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2014 jangka waktu penanganan perkara untuk
pengadilan tingkat pertama ditentukan paling lama 5 (lima)
bulan, sedangkan untuk pengadilan tingkat banding paling lama
3 (tiga) bulan. Jangka waktu tersebut terhitung sejak perkara
diterima sampai dengan perkara diminutasi. Salah satu
hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka
waktu tersebut adalah ketika salah satu pihak berada di luar
yurisdiksi pengadilan yang menangani perkara sehingga proses
pemanggilan atau pemberitahuan dilaksanakan melalui
prosedur delegasi.
Mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan
atau pemberitahuan dilakukan sebagai berikut:
1) Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan
atau pemberitahuan menyampaikan surat permohonan
kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi
melalui surat elektronik, faksimile, atau sistem informasi
yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya
panggilan kecuali terhadap perkara prodeo.
2) Pengadilan yang akan meminta bantuan delegasi panggilan
atau pemberitahuan menyampaikan surat permohonan
kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan delegasi
melalui surat elektronik, faksimile, atau sistem informasi
yang dimiliki dengan disertai bukti pengiriman biaya
panggilan kecuali terhadap perkara prodeo.
3) Panitera atau Sekretaris Pengadilan menunjuk Jurusita atau
Jurusita Pengganti yang akan melaksanakan pemanggilan
atau pemberitahuan paling lama dua hari sejak surat
87
permohonan bantuan penyampaian panggilan atau
pemberitahuan dicatat atau diregister oleh koordinator.
4) Jurusita atau Jurusita Pengganti harus menyampaikan relaas
panggilan atau pemberitahuan kepada para pihak paling
lama dua hari sejak surat perintah atau disposisi dari
Panitera atau Sekretaris diterima.
5) Jurusita atau Jurusita Pengganti menyampaikan relaas
panggilan atau pemberitahuan yang telah dilaksanakan pada
hari yang sama dengan pelaksanaan pemanggilan kepada
koordinator yang ditunjuk.
6) Koordinator melakukan pemindaian atau scanning relaas
panggilan atau pemberitahuan dan mengirimkannya
melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan
penyerahan relaas tersebut dari Jurusita atau Jurusita
Pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (e-
mail) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat
dilakukan menggunakan faximile.
7) Asli relaas panggilan atau pemberitahuan dikirimkan
melalui jasa pengiriman dokumen tercatat paling lama satu
hari sejak koordinator menerima relaas tersebut dari
Jurusita atau Jurusita Pengganti.
8) Koordinator delegasi bantuan panggilan atau
pemberitahuan pada pengadilan peminta bantuan
menyampaikan print out relaas panggilan atau
pemberitahuan yang dikirim melalui email
sebagaimanahuruf (e) tersebut di atas kepada Ketua
Pengadilan untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis atau
Panitera Pengganti yang menangani perkara yang
bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya
surat elektronik.
9) Majelis Hakim dapat melangsungkan proses pemeriksaan
persidangan berdasarkan print outdokumen elektronik
88
relaas panggilan atau pemberitahuan. Sedangkan untuk
proses pemberkasan atau minutasi menggunakan relaas
panggilan atau pemberitahuan asli.
10) Koordinator melakukan pembaruan data atau informasi
proses penanganan bantuan delegasi panggilan atau
pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang
disediakan.
11) Untuk efektifitas penanganan bantuan delegasi panggilan
atau pemberitahuan, setiap pengadilan harus
mempublikasikan daftar radius wilayah dan biaya
pemanggilan untuk masing-masing radius wilayah tersebut
dalam situs web masing-masing;
12) Agar tercipta mekanisme penanganan bantuan delegasi
panggilan atau pemberitahuan secara cepat, transparan, dan
terkendali masing-masing Direktorat Jenderal diharapkan
membangun sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem
informasi perkara yang bersifat nasional.33
Dengan diterapkannya SIPP dalam menyelesaikan tugas-
tugas Koordinator Delegasi, maka Koordinator Delegasi mengisi
data perkara seperti menulis permohonan delegasi ke Pengadilan
Agama Tertentu dalam blanko yang disediakan dalam SIPP User
Koordinator Delegasi.
33
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/996-ma-
keluarkan-sema-6-tahun-2014-untuk-atasi-permasalahan-delegasi-bantuan-panggilan
89
Gambar C. 11: tampilan SIPP User Koordinator Delegasi.34
Untuk menyelesaikan proses pendelegasian perkara dari
pihak Pengadilan Agama pemohon yang merupakan tanggung
jawab Koordinator Delegasi kepada Pengadilan Agama
termohon, maka SIPP diterapkan dalam penyelesaian proses
tersebut. Setelah Koordinator delegasi menerima relaas
panggilan atau pemberitahuan dari Jurusita/ Jurusita Pengganti,
maka pada hari itu juga berkas dilakukan scaning atau
pemindaian, kemudian mengisi data perkara yang disediakan
dalam blanko pada SIPP dan mengunggah berkas hasil scaning
atau pemindaian tersebut, lalu mengirimkannya kepada
Pengadilan Agama termohon. Dengan diterapkannya SIPP dalam
pendelegasian perkara, maka pada hari itu juga relaas panggilan
atau pemberitahuan sudah sampai kepada Pengadilan Agama
termohon. Dengan demikian proses peradilan dengan prinsip
sederhana, cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dapat terwujud
dengan diterapkannya SIPP dalam pendelegasian perkara
sebagaimana diselesaikan oleh Koordinator Delegasi.
34
Dokumentasi komputer Administrator SIPP Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
90
C. Dampak Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Semua proses penyelesaian administrasi perkara sebagaimana
terbagi dalam beberapa kelompok kerja yang merupakan penanggung
jawabnya dilaksanakan dengan dukungan Sistem Informasi
Penelusuran Perkara. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan penerapan
SIPP dalam proses manajemen administrasi perkara hingga tahun 2018
sudah dilakukan secara optimal, yaitu dengan dibagi dalam beberapa
user SIPP yang merupakan penanggung jawab penyelesaian perkara
dari proses satu menuju proses berikutnya hingga tahap akhir.
Dengan diimplementasikannya SIPP pada semua kelompok
kerja sebagaimana dijelaskan dari User Ketua Pengadilan Agama
Jakarta Selatan hingga User Koordinator Delegasi memberikan
dampak pada penyelesaian proses administrasi perkara yang
diselesaikan dengan sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Drs. H. Uyun Kamiludin, S.H.,
M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain
mempercepat dalam penyelesaian administrasi perkara, penerapan
SIPP pada semua user mampu memudahkan Ketua Pengadilan Agama
Jakarta Selatan dalam melakukan pengawasan terkait jalannya perkara
dalam pelayanan hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Hal senada juga dijelaskan oleh Hasan Bajuri selaku
Administrator Super SIPP yang merupakan penanggung jawab
keseluruhan terhadap SIPP, bahwa pengimplementasian SIPP dalam
setiap User atau kelompok kerja yang merupakan penanggung jawab
proses penyelesaian perkara mengakibatkan proses penyelesaian
administrasi perkara yang cepat. Dengan proses yang cepat maka hal
ini memberikan dukungan dalam penyelengaraan peradilan yang
sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan yang merupakan asas
beracara di Pengadilan Agama.
91
Dalam hal pengawasan penerapan SIPP di Pengadilan Agama
Jakarta Selatan oleh masyarakat yang merupakan pihak yang tidak
dapat dipisahkan dari implementasi SIPP. karena masyarakat
khususnya yang berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
mempunyai peran penting juga dalam mengawasi dan memberikan
saran terkait pelayanan SIPP demi terciptanya pelayana hukum yang
prima di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam hal ini penulis
melakukan wawancara dengan tiga orang yang terlibat secara langsung
dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Satu orang merupakan Pengacara dan dua orang lagi merupakan
masyarakat biasa yang sedang menyelesaikan perkaranya di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Sebagaimana tanggapan yang disampaiakan oleh Taufik
Mahmud yang merupakan kuasa hukum dari seorang klainnya
menyampaikan respon positif terhadap implementasi SIPP di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Beliau menyampaikan bahwa
dengan diterapkannya SIPP dapat memberikan kemudahan bagi saya
untuk melihat status perkara dan sudah smpai tahap mana perkara
tersebut diselesaikan. Saya cukup memasukan nomor perkara pada
kolom pencarian SIPP, maka dalam beberapa detik hasilnya akan
segera muncul di gadget saya. Dengan adanya SIPP saya tidak perlu
bolak-balik ke Pengadilan untuk menanyakan terkait status perkara
yang sedang saya tangani.35
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Soewardi
selaku masyarakat yang sedang mencari keadilan terkait sengketa
warisnya yang sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, beliau memberikan penilaian terhadap layanan SIPP,
bahwasannya beliau cukup terbantu dengan pelayanan SIPP dalam
memberikan informasi status perkara yang sedang diselesaikan. Akan
tetapi dia juga menyampaikan bahwa dua hari sebelumnya saat beliau
35
Taufik Mahmud, Pengacara, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, Rabu 30
Mei 2018.
92
akan mengakses SIPP, tidak dapat diakses, mungkin karena ada
kendala jaringan atau server sedang eror.36
Hal tersebut kemudian
penulis tanyakan kepada Hasan Bajuri selaku Administrator SIPP
beliau menjelaskan bahwa memang terkadang ada gangguan yang
mengakibatkan SIPP tidak dapat diakses, kemudian hal tersebut
menjadi tanggung jawab saya untuk segera membenahinya agar SIPP
segera dapat diakses oleh semua pihak baik internal Pengadilan
maupun masyarakat.37
Hal yang sama juga disampaikan oleh Erika Yofia Djamil
selaku masyarakat yang sedang menyelesaikan perkaranya di
Pengadilan Agama Jakarta Selatan, beliau menyampaikan bahwa
dengan SIPP saya mudah untuk melihat tahapan proses perkara yang
sedang kami selesaikan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.38
Berdasarkan tiga penilaian dari masyarakat tersebut secara
keseluruhan memberikan penjelasan bahwasannya mereka cukup
terbantu dengan layanan SIPP saat mereka menyelesaikan perkaranya
di Pengadilan Agama Jakarta Seatan. Mereka diberikan kemudahan
untuk melihat informasi status perkaranya tanpa perlu datang langsung
datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, akan tetapi mereka
cukup melihat dilayar gadget mereka dengan membuka home SIPP
dan memasukan nomor perkaranya pada kolom pencarian. Maka
dalam waktu beberapa detik informasi perkaranya akan segera muncul.
Berdasarkan keterangan tersebut memberikan indikasi
bahwasannya dengan diimplementasikannya SIPP di Pengadilan
Agama Jakarta Selatan dapat mendukung proses acara peradilan yang
sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Proses tersebut terbukti
dengan layanan SIPP kepada masyarakat. Proses cepat terbukti dengan
36
Soewardi, Masyarakat, Wawancar Pribadi, Jakarta Selatan, Rabu 30 Mei 2018. 37
Hasan Bajuri, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018. 38
Erika Yofia Djamil, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, Rabu 30
Mei 2018.
93
akses informasi yang dapat degan mudah diperoleh dimanapun
masyarakat berada, kemudian biaya ringan terbukti dengan proses
masyarakat untuk mendapatkan informasi tanpa perlu datang ke
Pengadilan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ongkos.
Dan sederhana terbukti dengan prosesnya yang sederhana untuk
mendapatkan informasi tersebut yaitu informasi dengan mudah
didapatkan pada layar gadget mereka.
Berikut merupakan tabel perbandingan antara SIADPA dengan
SIPP:
SIADPA SIPP
Petugas boleh input data
kapan saja
Petugas harus input data pada hari
perkara masuk atau perkara selesai
dalam suatu tahapan
Tidak terdapat riwayat input
data
Terdapat riwayat kapan data perkara
diinput oleh petugas
Ruang lingkup masih
internal Pengadilan Agama
Ruang lingkup yang sudah terintegrasi
antara Pengadilan seluruh Indonesia
SIADPA tidak terintegrasi
dengan Mahkamah Agung
SIPP sudah terintegrasi dengan
Mahkamah Agung
SIADPA menggunakan
jaringan antara komputer
SIPP menggunakan jaringan internet
Tidak terdapat fitur
pendelegasian perkara
Terdapat fitur pendelegasian perkara
Tidak terdapat fitur
messaging service
Terdapat fitur messaging service
Akses Pengadillan Agama
dengan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung manual
Akses Pengadillan Agama dengan
Mahkamah Agung Mahkamah Agung
mudah
94
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan
dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan didasarkan atas
lima landasan hukum, yang pertama adalah Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian
landasan hukum yang kedua adalah SK KMA RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan, landasan hukum yang ketiga adalah SK KMA RI
NOMOR 1-144 /KMA/ SK /I/2011 TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN, landasan hukum
yang keempat adalahperwujudan visi Mahkamah Agung pada poin
empat yaitu dalam Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035
dijelaskan bahwa Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh
Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 adalah
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG”. Dalam cetak biru tersebut dijelaskan usaha Mahkamah
Agung pada poin empat untuk mewujudkan visi tersebut adalah
“Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional”.
Landasan hukum yang kelima adalah Surat Mahkamah Agung Nomor
0458/DJA/HM.02.3/2/2016 Tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di
Lingkungan Peradilan Agama.
2. Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbagi dalam
beberapa user yang merupakan kelompok pejabat penanggung jawab
atas tahapan suatu proses perkara. Diantara user tersebut adalah
sebagai berikut:
94
95
a. Ketua
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mana SIPP
membantu dan membuat proses penyelesaian tugas-tugas selaku
ketua menjadi efektif dan efisien serta sederhana. Untuk Ketua
selaku penanggung jawab umum proses peradilan agama Jakarta
Selatan, dalam fungsi pengawasan,dengan login kedalam user
ketua dapat mengakses semua user pejabat Pengadilan Agama
Jakarta Selatan, dalam hal ini adalah Hakim dan pejabat
kepaniteraan. Adapun layanan yang diberikan SIPP khusus untuk
ketua adalah dalam hal penetapan Majelis Hakim, penyelesaian
perkara yang ditangani, dan pengawasan keseluruhan status perkara
dan persidangan.
b. Hakim
Peran SIPP bagi Hakim adalah dalam rangka membuat
produk hukumnya yaitu penetapan dan atau putusan atas perkara
yang ditangani tersebut tanpa harus mengetik ulang data-data
perkara yang dimuat dalam proses-proses sebelumnya. Karena
hakim tinggal mengikuti data-data perkara yang sudah tersimpan
dalam server SIPP dari tahap awal hingga persidangan terakhr
sebelum pembacaan penetapan atau putusan.Dalam hal ini hakim
tinggal memberikan pertimbangan hukum dan selanjutnya
memberikan produk hukum atas perkara, yaitu membuat penetapan
atau putusan atas perkara tersebut.
c. Kasir
Peran SIPP bagi Kasir peran SIPP sangatlah membantu
dalam menyelesaikan tugas keseharian Kasir dalam mengelola
keuangan perkara.
d. Panitera/ Panitera Pengganti
Bagi Panitera atau Panitera Pengganti dengan
diterapkannya SIPP dalam proses penyelesaian perkara sangat
96
terbantu dalam Berita Acara Persidangan. Selain dalam
penyusunan Berita Acara Sidang, dengan diterapkannya SIPP,
Paniterajuga sangat terbantu dalam pembuatan surat penunjukan
Panitera Pengganti dalam membantu Majelis Hakim dalam
mencatat jalannya persidangan. Setelah Panitera membaca surat
penetapan Majelis Hakim untuk suatu perkara dalam persidangan,
maka Panitera dapat langsung membuat surat penunjukan
Panitera Pengganti melalui SIPP.
e. Meja I, Meja II dan Meja III
Peran SIPP bagi petugas Meja I, Meja II dan Meja
IIIadalah membantu dalam proses penyelesaian perkara seperti
pendaftaran perkara, pembuatan Surat Kuasa Untuk Membayar,
pencetakan Akta Perceraian dan sebagainya. Untuk Panitera
Muda Hukum penerapan SIPP membantu dalam proses
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
perkara serta pelaporan perkara yang sudah mendapatkan
penyelesaian secara tuntas. Kemudian dalam pelaksanaan
penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaitan dengan transparansi perkara.
f. Jurusita
Untuk Jurusita penrapan SIPP membantu dalam
menyelesaikan tugas kejurusitaan, yaitu dalam pembuatan relaas
panggilan, relaas pemberitahuan isi putusan, pembuatan berita
acara sita, pembuatan berita acara eksekusi. Kemudian untuk
Koordinator Delegasi, penerapan SIPP membantu dalam proses
penyelesaian pendelegasian perkara yang salahsatu pihak atau
suatu objek perkara itu diluar yurisdiksi Pengadilan Agama
Jakarta Selatan. Maka berdasarkan perintah Ketua Pengadilan
Agama Jakarta Selatan, Koordinator Delegasi mendelegasikan
penyelesaian perkara tersebut kepada Pengadilan Agama yang
mewilayahi dimana objek atau salahsatu pihak tersebut berada.
97
3) Dengan diterapkannya SIPP di Pengadilan Agama Jakarta Selatan
memberikan dampak pada proses pelayanan hukum yang
sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan khususnya dalam
cepatnya penyelesaian proses administrasi perkara dari satu tahap
ketahap berikutnya. Dengan diterapkannya SIPP memberikan
kemudahan dalam akses informasi yang dibutuhkan oleh Internal
Pengadilan Agama Jakarta Selatan beserta Mahkamah Agung dan
juga Masyarakat yang berkepentingan saat menyelesaikan perkara
di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan diterapkan SIPP
pula sebagai bentuk perwujudan visi Pengadilan Agama Jakarta
Selatan pada bunyi manajemen perkara yang moderen dan
pelayanan yang prima.
B. Saran-saran
1. Bagi Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Dizaman moderen seperti sekarang ini, perkembangan setiap
sisi kehidupan sangat berkembang pesat. Termasuk dalam hal ini
adalah perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dipisahkan
dari lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Dari tahun
ketahun sering kali ada suatu penemuan-penemuan baru hal tertentu
yang tentunya berguna dalam menunjang dan mempermudah proses
kerja dalam kehidupan. Maka dari itu kita harus pandai membaca
ralitas sosial agar tahu dimana posisi masyarakat kita dan bagaimana
harapan perbaikan kondisi sosial di masyarakat. Untuk peradaban
kehidupan dizaman moderen sekarang ini, karena pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan
serta dapat meningkatkan peayanan publik yang efektif dan efisien
maka perlu adanya pertahanan dan upaya perbaikan serta
pengembangan agar tidak tertinggal oleh derasnya arus zaman.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka saran untuk
Pejabat Pengadilan Agama Jakarta Selatan adaah untuk tetap
98
mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan hukum yang
prima, lebih khususnya dalam proses penyelesaian administrasi
perkara yang didukung oleh SIPP agar tetap dilaksanakan dan
ditingkatkan penyelesaiannya dengan lebih baik. Agar masyarakat
pencari keadilan dalam proses penyelesaiannya mendapatkan
pelayanan yang puas berdasarkan pelayanan prima yang diberikan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
2. Bagi Mahkamah Agung
Dengan diterapkannya SIPP dalam proses penyelesaian
administrasi perkara empat lingkungan peradilan Indonesia,
diharapkan Mahkamah Agung agar lebih meningkatkan lagi dalam
melakukan pengawasan agar dunia peradilan di Indonesia merupakan
peradilan yang bersih dan lebih berwibawa dimata masyarakat
Indonesia. Kemudian untuk menghadapi tantangan zaman dimasa yang
akan datang Mahkamah Agung harus lebih menyiapkan lagi
kecanggihan teknologi yang dapat menjadikan proses peradilan yang
agung melalui proses peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif,
proporsional dan biaya ringan untuk memudahkan berbagai persoalan
yang mungkin dihadapi dimasa mendatang.
99
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Muchtar, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Wawancara Pribadi, Ciputat, 1 Juli 2018
Ariesta, Adelila Pramu Bhakti PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta
Selatan, 20 November 2017.
Akadun, Tenologi Informasi Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2009.
A Rosyid, Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. Ke-10,
Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996.
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: PT.
Ma’ruf, 1994.
Bajuri, Hasan, Administrator Super SIPP dan Panitera Pengganti PA Jakarta
Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 14 Maret 2018.
Bisri, Hasan, Cik Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia
Bandung: Rosdakarya, 1997.
Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Jakarta: Mahkamah Agung RI,
2010.
Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Dirjen Badilag MARI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama Buku II, Jakarta: Dirjen Badilag MARI, Edisi Revisi, 2010.
Djalil , A. Basiq, Peradilan Islam, Jakarta: Amzah, 2012.
Effendi, Sofian, Pengembangan Good Governance dan E-government di Era
Otonomi Daerah, Yogyakarta: Forkoma-MAP UGM, 2002.
Erika, Yofia, Djamil, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, Rabu 30
Mei 2018.
99
100
Munawir, Warson, Ahmad Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia), Jakarta: t.Pn,
1996, Cet. Pertama.
Ibrahim, Amin, Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya, Bandung:
Refika Aditama, 2013, cet. Ketiga.
Bazis Provinsi DKI dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS, Jakarta:
BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006.
Nurboko, Cholid dan Achmadi, Abu, Metodologi Penelitian Jakarta: Bumi Aksara
Pustaka, 1997.
Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri,Manajemen Syariah dalam Praktik,
Jakarta: Gema Insani, 2003.
http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/visi-dan-misi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
http://www.pn-depok.go.id/index.php/component/content/article/93-slide-
depan/195-case- tracking-system-sistem-informasi-penelusuran-perkara
diakses rabu 28 maret 2018 20:54
https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2832/kma-sebelum-ayam-jantan-
berkokok- tahun-2018-pengadilan-harus-mengimplementasikan-sipp-320 13
21
http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/e-government-sebagai-wujud-
reformasi- birokrasi.html
http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/visi-dan-misi
http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/tupoksi I
http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/struktur-organisasi
http://pa-jakartaselatan.go.id/en/features/2012-01-17-02-53-24/wilayah-yuridiksi
http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/e-government-sebagai-wujud-
reformasi- birokrasi.html
101
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/996-ma-
keluarkan-sema- 6-tahun- 2014-untuk-atasi-permasalahan-delegasi-
bantuan-panggilan.
Kamiluddin, Uyun, Ketua Pemgadilan Agama Jakarta Selatan, Wawancara
Pribadi, Jakarta Selatan, 23 Maret 2018.
Lutfi, PPNPN PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, Jum’at
30 Maret 2018.
Manan, Abdul, dan Ahmad Kamil, Penerapan dan Pola Pembinaan dan
Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI).
Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
SEMA Nomor 6 Tahun 2014
Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Utami, Ustiana, Putri,Panitera Pengganti PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi,
Jakarta Selatan, Jum’at 30 Maret 2018.
SK KMA RI NOMOR 1-144 /KMA/ SK /I/2011 TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN INFORMASI DI PENGADILAN
SK KMA RI NOMOR 144/KMA/SK/VIII/2007 TAHUN 2007 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN
SK KMA/001/SK/1991
Soewardi, Masyarakat, Wawancar Pribadi, Jakarta Selatan, Rabu 30 Mei 2018.
Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 Tentang
Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama
Taufik, Mahmud, Pengacara, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, Rabu 30 Mei
2018.
102
Tiara, Dini, Kasir PA Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, Jakarta Selatan, 30
Maret 2018.