PERAN "WHISTLE-BLOWER" DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Dibuat: Selasa, 24 Desember 2013 16:40“Peniup Peluit (whistle-blower) adalah pegawai/karyawan yang berani melaporkan ada penyimpangan (korupsi) yang terjadi di suatu organisasi. Untuk mengungkap korupsi yang terjadi secara sistemik diperlukan peran peniup peluit”

 

A. Pengertian whistle-blower

Istilah peniup peluit (whistle-blower) pertama kali digunakan kepada pegawai pemerintah yang menyampaikan pengaduan ke publik (go public) tentang adanya korupsi atau salah kelola pada lembaga pemerintah. Saat ini pengertian peniup peluit telah digunakan secara meluas, peniup peluit juga digunakan dalam hubungan dengan aktivitas yang serupa yang terjadi pada sektor swasta. Peniup peluit sering harus membayar mahal atas tindakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan yang menyimpang. Watkin, Cooper, dan Rowley menyampaikan pengalamannya yang relatif terhindar tanpa cedera (unscathed), namun sebagian besar dari peniup peluit tidak beruntung dan bahkan dipecat dari pekerjaannya.

Sejumlah pemberi kerja/majikan memasukan ke dalam daftar hitam bagi mereka yang membocorkan rahasia/peniup peluit sehingga mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan pada industri yang sama. Sejumlah peniup peluit menderita gangguan karir dan kesulitan keuangan yang disebabkan karena dicopotnya dari pekerjaan dan timbulnya biaya terkait masalah hukum, dan adanya ketegangan emosi yang keras terhadapnya dan keluarganya karena rekan kerja, kawan, dan tetangganya berusaha untuk membalasnya.

Seorang peniup peluit kadangkala harus membayar mahal, apakah orangorang akan benar-benar mendorong untuk meniup peluit? Apakah membeberkan korupsi dan salah kelola yang terjadi pada organisasi pemerintah dan swasta merupakan cara terbaik untuk memperbaiki kebrobrokan? Atau apakah ada cara-cara yang lebih efektif untuk berhubungan dengan masalah tersebut tanpa harus menjadikan seseorang untuk menjadi korban? Apakah peniup peluit harus dilindungi, dan jika ya, bagaimana cara terbaik untuk dilakukan?

B. Karateristik whistle-blower

Peniup peluit dapat didefinisikan membocorkan informasi yang dilakukan oleh anggota organisasi karena adanya bukti pelanggaran dan/atau tindakan yang, tidak bermoral yang terjadi dalam organisasi atau adanya penyimpangan dalam organisasi yang merugikan kepentingan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita kemukakan beberapa hal yang menyangkut definisi meniup peluit.

Pertama, meniup peluit adalah suatu tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota dari suatu organisasi. Bukan merupakan meniup peluit ketika suatu kesaksian terhadap suatu kejahatan diberikan oleh polisi atau memberikan kesaksian di pengadilan. Juga bukan merupakan meniup peluit ketika seorang reporter yang membongkar adanya praktek-praktek ilegal dalam suatu organisasi dan membeberkannya dalam bentuk tulisan. Meniup peluit merupakan suatu tindakan dimana tempatnya berada di dalam suatu organisasi.

Kedua, harus ada informasi. Meniup peluit merupakan tindakan membocorkan informasi yang sebenarnya tidak diketahui publik (nonpublic information). Sisella Bok menyatakan bahwa : "peniup peluit berasumsi bahwa pesan yang mereka sampaikan akan rnengingatkan kepada para

pendengarnya tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui, atau sangat penting dimana tidak setiap orang dapat mengetahuinya karena informasi tersebut sangat dirahasiakan.

Ketiga, informasi yang disampaikan biasanya merupakan bukti adanya penyimpangan yang sangat vital yang terjadi dalam suatu organisasi atau yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam organisasi tersebut. Sejumlah informasi yang disampaikan oleh peniup peluit berupa pelanggaran hukum, misalnya kecurangan yang terjadi pada perusahaan WorIdCom dimana Cynthia Cooper tidak dapat menemukannya, tetapi seorang karyawan telah melaporkan peristiwa tersebut meskipun aktivitas tersebut legal namun berbenturan dengan kepentingan publik. Contoh yang lain, terjadinya pemborosan dan salah kelola terhadap proses tender yang berada di lingkungan pemerintah atau terjadinya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas suatu perusahaan. Informasi seperti ini dapat mengingatkan kepada publik dan untuk segera diambil tindakan, antara lain dengan menerbitkan peraturan baru, jika belum ada dasar hukumnya.

Keempat, informasi harus disampaikan melalui saluran komunikasi yang tidak normal (nonnormal). Pada sebagian - besar organisasi, karyawan diperintahkan untuk melaporkan jika terjadi tindakan ilegal atau adanya kegiatan yang menyimpang kepada para supervisornya. Selain itu perusahaan juga memiliki kebijakan yang mendorong para karyawan untuk menyampaikan secara tertulis kepada pihak manajemen jika disinyalir terjadi kecurangan. Laporan tersebut dijamin kerahasiannya, dan bahkan ada perusahaan yang membentuk unit organisasi untuk menangani berbagai pengaduan yang disebut "ombudsman". Karyawan yang mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk melaporkan adanya suatu penyimpangan tidak dapat dikategorikan sebagai peniup peluit.

Kelima, penyampaian informasi harus dilakukan secara suka rela dan dibenarkan secara hukum.

Keenam, meniup peluit harus merupakan kegiatan sebagai protes moral; dan motivasinya harus merupakan suatu koreksi dari suatu tindakan yang salah dan tidak untuk balas dendam (revenge) atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Kesimpulan, meniup peluit (whistle-blowing) adalah seseorang secara sukarela menyiarkan/menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak diketahui oleh umum, sebagai protes moral, yang dilakukan oleh anggota atau dewan pengawas dari suatu organisasi melalui saluran komunikasi yang tidak normal kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang adanya perbuatan ilegal dan/atau pelaksanaan kegiatan yang tidak bermoral dalam suatu organisasi atau praktek-praktek yang dilakukan organisasi yang bertentangan dengan kepentingan publik (Whistle-blowing is the voluntary release of nonpublic information, as a moral protest, by a member or former member of an organization outside the normal channels of communication to an appropriate audience about illegal andlor immoral conduct in the organization or conduct in the organization that is opposed in some significant way to the public interest).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE (Gambar : 8-1) menunjukkan bahwa hampir 50% kasus kecurangan yang terjadi pada tahun 2008 dapat diungkap melalui tips atau keluhan dari pegawai, pelanggan, pemasok atau sumber yang lain termasuk Whistler Blower sebesar 46,2% dan sebesar 34,2% pada tahun 2006. Tips merupakan alat yang relative efektif untuk mengungkap adanya kecurangan/korupsi.

C. Justifikasi Terhadap whistle-blower

Justifikasi berdasarkan etika terhadap peniup peluit akan menjadi jelas dalam pandangan pelayanan publik yang terpuji seperti yang disampaikan oleh peniup peluit---- sering memiliki risiko pribadi yang sangat besar. Peniup-peluit memiliki potensi terjadinya masalah besar baik terhadap individu Dan organisasi.

Perlawanan terhadap whistle-blowing diberikan oleh James M. Roche (1977), chairman of the General Motors Corporation menyatakan :

"Sejumlah kritik pada saat sekarang berupaya untuk merongrong dukungan terhadap kebebasan perusahaan yaitu loyalitas dari team manajemen yang memiliki kesatuan nilai terhadap kerjasama. Berbagai penyakit terhadap aktivitas bisnis berupaya mendorong karyawan untuk tidak loyal terhadap perusahaan. Mereka ingin menciptakan kecurigaan dan ketidakharmonisan, dan memanfaafkan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan label-spionase industrial (industrial espionage), meniup peluit (whistle-blowing), atau tanggung jawab profesional (professional responsibility) yang merupakan taktik untuk memecah belah dan menciptakan konflik". 

Pendeteksian Kecurangan melalui Tips atau Keluhan atau laporan

Berdasarkan Gambar 8-2, kasus kecurangan yang diteliti ACFE menunjukkan bahwa Tips/keluhan/laporan merupakan alat untuk mendeteksi adanya kecurangan yang paling ampuh yaitu 40,20% dari keseluruhan kasus yang terjadi, peringkat kedua dan ketiga adalah Reviu oleh Manajemen sebesar 15,40% dan Audit Internal sebesar 13,90%.Berdasarkan Fakta menunjukkan bahwa tips/keluhan/laporan masih menjadi cara yang paling efektif untuk mendeteksi kecurangan, hal ini dibuktikan oleh riset yang telah dilakukan sejak tahun 2002 yang dilakukan oleh ACFE. Oleh karena itu setiap organisasi disarankan untuk membentuk unit organisasi secara formal untuk menerima laporan tentang adanya indikasi terjadi kecurangan (whistle blowing system). Apalagi korupsi/kecurangan yang terjadi akhir-akhir ini sudah sangat sistemik dan bersifat kolektif.

Sissela Bok dalam bukunya "Whistleblowing and Professional Responsibility, in Ethical Theory and Business, 1997" memberikan pernyataan yang lebih lunak tentang whistle-blower sebagai berikut :

"Selanjutnya, whistleblower mengharapkan untuk menghentikan permainan (game), tetapi ia bukan wasit atau pelatih dan ia meniup peluit untuk timnya sendiri, tindakannya tersebut diibaratkan sebagai pelanggaran loyalitas. Dalam mempertahankan kedudukannya, ia telah mengasumsikan adanya kewajiban khusus kepada koleganya dan pelanggannya. la mungkin telah memegang teguh sumpah untuk setia atau suatu janji untuk menjaga suatu kerahasian. Loyalitas terhadap kolega dan pelanggan menimbulkan peluang untuk menentang loyalitas kepada kepentingan publik, dimana ada kemungkinan bahwa mereka menjadi korban kalau pembocoran rahasia dilakukan. "

(Futhermore, the whistleblower hopes to stop the game, but since he is neither referee or coach, and since he blows the whistle oh his own team, his act is seen as a violation of loyalty. In holding his position, he has assumed certain obligations to his colleagues and dients. He may even have subscribed to a loyalty oath or a promise of confidentiality. Loyalty to colleagues and to dients comes to be pitted against loyalty to the public interest, to those who may be injured unless the revelation is made)

Seperti yang telah dinyatakan oleh sejumlah tokoh di atas, penghalang utama dalam melakukan justifikasi terhadap whistle-blowing adalah tugas untuk loyal/setia dari para karyawan terhadap organisasi dimana mereka merupakan bagian dari organisasi. Kewajiban kita kepada publik merupakan sesuatu yang relatif penting, yaitu untuk mencegah adanya kerugian yang serius terhadap pihak lain ketika kejadian tersebut berada dalam kekuasaan itu.

Suatu kewajiban untuk setiap kepada organisasi adalah lebih kompleks, hal ini menyangkut pertanyaan tentang dasar dari suatu kewajiban dan konsep dari loyalitas itu sendiri. Antara lain, apakah yang diberikan karyawan kepada majikan, apakah dalam hubungan pekerjaan telah menghilangkan hak dari karyawan untuk membocorkan informasi tentang adanya penyimpangan yang terjadi dalam suatu organisasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini argument yang sering digunakan untuk menentang hak karyawan untuk meniup peluit (to blow the whistle).

 

Pendeteksian Kecurangan melalui Tips (Gambar : 8-3a)

Persentase terbesar dari tips berasal dari pegawainya sendiri, kejadian ini terjadi secara konsisten sejak tahun 2006 hingga 2010. Berdasarkan fakta ini, lebih dari separuh terjadinya kecurangan terdeteksi melalui tips yang dilakukan oleh pegawainya sendiri. Oleh karena itu setiap organisasi disarankan untuk melakukan pelatihan kepada pegawainya sebagai unsur utama dalam strategi pendeteksian kecurangan.Karyawan harus disadarkan tentang akibat buruk dari adanya kecurangan baik bagi pegawai itu sendiri maupun organisasi dimana mereka bekerja. Selain itu mereka juga harus didorong untuk melaporkan jika ada tindakan yang melawan hukum atau mencurigakan, dan mereka harus diyakinkan bahwa laporan yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan pihak pelapor mendapat perlindungan.Lebih dari 30% dari tips berasal dari sumber eksternal. Untuk itu perlu diadakan pelatihan Dan pendidikan karyawan bagaimana melaporkan kecurangan, selain itu organisasi harus menjelaskan Dan mengumumkan kepada pihak ketiga tentang adanya larangan untuk bertindak melawan hukum dan bagaimana melaporkannya jika ada pihak yang melakukannya. 

Argumen sebagai Agen yang Loyal

Berdasarkan satu argumen, seorang karyawan adalah agen dari pemberi kerja. Suatu agen adalah seseorang yang terikat untuk bertindak atas nama orang lain (yang disebut principal) Dan mereka diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama orang yang memberi kuasa. Hubungan tersebut merupakan hubungan profesional, misalnya pengacara Dan akuntan, dimana mereka menggunakan keahliannya untuk melayani pelanggannya. Karyawan juga merupakan agen dari pemberi kerja dimana mereka diperkerjakan untuk kepentingan majikan. Secara khusus, seorang karyawan merupakan agen, artinya mereka memiliki kewajiban untuk bekerja seperti yang diperintahkan, menyimpan informasi yang bersifat rahasia Dan tain sebagainya, untuk tetap loyal. Berdasarkan argumen ini maka seorang karyawan yang menyampaikan informasi ke publik tentang kejadian yang terjadi perusahaan (meniup peluit) adalah suatu pelanggaran.

Kewajiban utama dari suatu agen adalah melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan pemberi kerja. Suatu agen adalah subjek untuk melaksanakan suatu tugas kepada pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan semata-mata (solely) untuk kepentingan principal dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan agen tersebut. Pedoman etika untuk tugas suatu agen adalah suatu perjanjian baik yang berupa contractual obligation atau suatu understood agreement untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan pihak lain. Seorang pengacara setuju untuk melaksanakan

suatu tugas dengan mendapatkan sejumlah bayaran tertentu untuk mewakili klien, Dan karyawan juga diperkerjakan dengan perjanjian bahwa ia akan bekerja untuk kepentingan pemberi kerja.

Apakah Whistle-Blower Agen Yang Tidak Loyal

Whistle-Blower merupakan suatu agen yang tidak loyal yang memungkiri (back out) dari suatu perjanjian yang merupakan bagian terpenting dari hubungan antara pemberi kerja Dan pekerja. Karyawan yang membocorkan kepada pihak lain, sesuai dengan argumen agen yang loyal, diibaratkan seorang pengacara yang berkhianat (sell out) kepada kliennya. Sangat jelas hal ini merupakan pelanggaran hukum dari kode etik suatu profesi. Meskipun pegawai memiliki suatu kewajiban untuk bersikap loyal, hal ini tidak boleh dibocorkan kepada orang lain diluar organisasi.

Makna loyalitas

Loyalitas dapat diartikan bermacam-macam. Jika loyalitas diartikan hanya mengikuti perintah dan tidak mengkandaskan suatu kapal (rocking the boat) maka peniup peluit dikategorikan sebagai pegawai yang tidak loyal. Tetapi loyalitas dapat juga diartikan sebagai komitmen terhadap suatu kebenaran atau tujuan yang benar dari suatu organisasi, dalam hal ini peniup peluit dikelompokkan sebagai pegawai yang sangat loyal. Dengan demikian meniup peluit tidak harus cocok dengan loyalitas, loyalitas mengharuskan para pegawai untuk menyampaikan informasi tentang adanya penyimpangan yang terjadi dalam organisasi dimana mereka bekerja.

Kesalahan dari peniup peluit tidak berkaitan dengan tidak loyal kepada organisasi melainkan terjadinya keretakan hubungan dengan sejumlah pejabat penting dalam organisasi. Lebih jauh, seorang karyawan memiliki kewajiban untuk loyal dalam batas-batas yang dibenarkan. Loyalitas diartikan melayani kepentingan dan tujuan perusahaan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi organisasi.

Korbannya adalah Pemerintah dan Administrasi Publik Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE pada tahun 2008 terhadap 106 kasus kecurangan dapat dinyatakan bahwa kecurangan dalam berbagai kategori kecurangan terjadi di instansi pemerintah namun yang paling menonsebagaimana telah diubah denganl adalah kategori kecurangan yang berupa korupsi.

Kondisi Untuk Pembenaran Terhadap Meniup Peluit

Sejumlah pertanyaan berikut ini perlu untuk dipertimbangkan untuk memutuskan apakah kita untuk melaporkan jika mengetahui adanya suatu penyimpangan.

1. Apakah situasi telah cukup memandang pentingnya moral untuk membenarkan meniup peluit?2. Apakah anda telah memiliki semua fakta dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang terjadinya suatu korupsi/penyimpangan?3. Apakah seluruh saluran intern dan tahap telah pernah dilakukan?4. Cara terbaik seperti apa untuk meniup peluit?5. Apakah tugas dan tanggung jawab kita dalam organisasi?6. Kesempatan seperti apa agar sukses untuk meniup peluit?

Adakah Suatu Perlindungan Bagi Whistle Blower?

Perlindungan kepada Peniup Peluit (Whistle Blower) , antara lain menurut  The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (WHISTLEBLOWING) di Lingkungan

Kementerian Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut secara tegas diatur kewajiban untuk melindungi pelapor (whistle blower). 

The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX)Seksi 806 mengatur tentang "Employee Whistle-Blower Protection".

SOX untuk pertama kali memberikan perlindungan kepada mereka yang melaporkan terjadinya kecurangan oleh pegawai pada perusahaan swasta. Undang-undang tersebut disahkan oleh konggres untuk menjawab terjadinya kecurangan pada Enron, WorIdCom, dan beberapa perusahaan lainnya. Undang-undang tersebut melarang balas dendam kepada para pegawai yang telah melaporkan adanya kecurangan atau salah kelola yang terjadi pada suatu perusahaan. Bagi para pengusaha yang melakukan balas dendam terhadap peniup peluit akan dikenakan denda atau penjara bahkan dapat kedua-duanya.

Seksi 806 dari SOX melarang perusahaan publik untuk membebaskan (discharging), menurunkan jabatan (demoting), memecat (suspending), mengancam (threatenting), mengganggu (harassing) atau dengan cara-cara lain untuk melalukan diskriminasi terhadap setiap pejabat, karyawan, vendor, atau agen, karena suatu tindakan yang sesuai hukum yang dilakukan oleh orang tersebut, memberikan informasi atau membantu dalam menyelidiki setiap tindakan yang melawan hukum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (WHISTLEBLOWING) di Lingkungan Kementerian Keuangan  khususnya Pasal 12 :       Pasal 12: Perlindungan Terhadap Whistle Blower

(1)   Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (whistleblower).

 

(2)   Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (whistleblower).

 

(3)   Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (whistleblower) kepada Inspektorat Jenderal.

 

(4)   Inspektorat Jenderal hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (whistleblower) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

 

Argumen Yang Menolak Proteksi Terhadap Whistle-Blower

Di USA, terdapat sejumlah masalah dalam proses legislasi untuk proteksi terhadap Whistle-Blower. Pertama, hukum mengakui bahwa Whistle-Blowing merupakan suatu hak untuk membuka suatu penyalahgunaan wewenang dan merupakan protes yang dilakukan oleh pegawai terhadap keputusan perusahaan. Alan F. Westin menyatakan bahwa : "larangan bagi para pemberi kerja untuk memecat

pegawai yang melaporkan adanya kegiatan illegal atau melanggar etika yang dilakukan oleh pihak manajemen".

Kedua, legislasi untuk melindungi Whistle-Blowing akan melanggar hak yang bersifat tradisional dari pengusaha untuk melaksanakan bisnis karena merekalah yang mengetahui tentang aktivitasnya dan melakukan amandemen terhadap undang-undang telah ada akan mengganggu aktivitas bisnis. Oleh karena itu memberikan proteksi terhadap Whistle-Blowing akan menyulitkan para manajer untuk menjalankan perusahaannya secara efisien.

Ketiga, jikalau Whistle-Blowing diproteksi oleh undang-undang, apakah hukum akan merehabilitasi bagi pegawai yang telah dipecat. Untuk memperkerjakan kembali kepada pegawai yang telah dipecat karena dianggap tidak loyal kiranya sulit untuk dilakukan. Sebagai alternatif, pegawai tersebut ditawarkan kompensasi yang berupa uang karena mereka telah diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak sah.

Argumen Yang Memberikan Proteksi Terhadap Whistle-Blower

Argumen yang mempertahankan adanya perlindungan hukum terhadap WhistleBlower adalah paham utilitarian yaitu yang menguntungkan orang banyak. Manfaat langsung karena mengetahui tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, dapat segera dicegah adanya pemborosan sumber daya, terjadinya salah kelola dan aktivitas yang membahayakan masyarakat. Manfaat tersebut dapat dicapai, jika Whistle-Blower secepat mungkin melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berwewenang dan segera ditindak lanjuti.

D. Mengembangkan Kebijakan Whistle Blowing

Tidak ada satupun perusahaan yang kebal dari tindakan illegal. suatu perusahaan yang memiliki kebijakan yang efektif tentang Whistle-Blowing, maka perusahaan tersebut dapat menangani tindakan illegal secara internal, sebelum diketahui oleh publik. Agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif, harus ada jaminan bahwa laporan yang mereka sampaikan akan ditangani secara sunggug-sungguh, investigasi segera dilakukan dan tindakan yang tepat segera diambil. Dan lebih penting lagi, adanya jaminan bahwa pegawai yang melaporkan akan dilindungi dan tidak ada balas dendam. Selain itu suatu kebijakan Whistle-Blowing yang efektif dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan etika yang baik dan menciptakan suatu iklim perusahaan yang etis.

Komponen dari Kebijakan Whistle-Blowing

Suatu kebijakan Whistle-Blowing yang dirancang secara baik harus mencakup komponen-komponen sebagai berikut :

Merupakan Komunikasi Yang Efektif Tentang Pernyataan Tanggung Jawab            Para pegawai harus mengetahui bahwa mereka memiliki suatu tanggung jawab untuk melaporkan tentang segala sesuatu yang 'berkaitan dengan pelanggaran etika atau tindakan melawan illegal melalui saluran internal yang sesuai.

Prosedur Untuk Melaporkan Didefinisikan Secara Jelas            Suatu prosedur harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan para pegawai untuk melaporkan tentang segala sesuatu yang mereka ketahui dengan dijamin kerahasiaannya. Sejumlah perusahaan telah menyediakan fasilitas telpon khusus (hot line)sehingga para pegawai dapat melaporkan adanya tindakan illegal dengan menghubungi angka 800 dan sebagainya.

Adanya Pegawai yang Terlatih Untuk Menerima dan Menginvestigasi Laporan            Keberhasilan dari suatu kebijakan Whistle-Blowing sangat tergantung pada ketrampilan pegawai yang menerima dan menginvestigasi laporan dari para pegawai. Terutama kemampuan untuk menjaga rahasia dan melakukan pekerjaan secara fair dan melakukan investigasi secara cermat. Dengan demikian, pegawai tersebut harus sangat terlatih dan memiliki otoritas yang memadai dalam organisasi, dan program tersebut harus dilakukan evaluasi secara periodik tentang efektifitasnya.

Memiliki Komitmen Untuk Mengambil Tindakan Yang TepatPegawai yang melaporkan harus mendapat jaminan bahwa laporan yang mereka sampaikan yang menyangkut kecurigaan adanya tindakan menyimpang tersebut tidak dibiarkan begitu saja dan tidak disalahgunakan. Tidak hanya tujuan dari kebijakan whistle-blowing yang harus dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pegawai, tetapi perusahaan harus juga memberikan jaminan kepada pegawai baik dengan kata dan perbuatan (word and deed) bahwa laporan yang mereka sampaikan akan hanya digunakan untuk tujuan tersebut. Kebijakan yang terbaik juga menetapkan bahwa laporan dari pegawai akan diinformasikan tentang hasil dari investigasi dan tindakan yang diambil.

• Adanya Jaminan Tidak adanya Balas Dendam

Komponen yang sangat penting dalam kebijakan whistle-blowing adalah adanya jaminan bahwa pegawai yang melaporkan akan bebas dari tindakan balas dendam. Balas dendam dapat dicegah, hanya jika pentingnya kebijakan tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada setiap pegawai yang ada dalam organisasi dan adanya komitmen yang dapat dipercaya tentang keberhasilan dari kebijakan tersebut oleh manajemen puncak. 

Suatu kebijakan whistle-blowing tidak hanya melindungi organisasi dari tindakan yang illegal tetapi juga dapat mencegah bocornya informasi kepada pihak luar organisasi. Jika terdapat kelemahan baik dalam merancang kebijakan maupun dalam implementasinya akan menimbulkan risiko yang lebih besar dibandingkan kebaikannya.

A.  Peraturan Menteri Keuangan Tentang  WhistleblowingDengan tertangkapnya sejumlah pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah bukti efektifnya  kebijakan Whistleblowing System di Kementerian Keuangan. Modus operandi korupsi yang sangat sistemik harus dibongkar dengan melibatkan berbagai pihak khususnya dari orang dalam. Kita berkeyakinan bahwa pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan masih banyak yang memiliki akhlak yang mulia. Mereka yang nakal jumlahnya relatif  sedikit.  Karena Kementerian Keuangan sebagai salah satu leader dalam reformasi birokrasi akan selalu menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu  Menteri Keuangan telah menerbitkan   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (WHISTLEBLOWING) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan tersebut sebagai bukti bahwa pimpinan Kementerian Keuangan memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi.

Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat Kementerian Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dasar Pertimbangan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 

Untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan atas layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, perlu melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di Lingkungan Kementerian Keuangan;Pasal 2 PMK Nomor 103/PMK.09/2010: Kewajiban Untuk Melaporkan Jika Adanya Pelanggaran

 (1)   Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal.

 

(2)   Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, dapat melaporkannya kepada Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu dan/atau Inspektorat Jenderal.

 

      Pasal 4  PMK Nomor 103/PMK.09/2010: Mekanisme Pelaporan:

(1)   Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan/atau Inspektorat Jenderal.

 

(2)   Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Jenderal.

 

(3)   Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, surat elektronik (email), dan PO BOX, yang wajib disediakan oleh Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Jenderal.

 

(4)   Unit Eselon I dan/atau Unit Vertikal Eselon I wajib memublikasikan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling kurang pada papan pengumuman resmi kantor secara terus-menerus dan media massa cetak secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun.

 

 

Pasal 12 PMK Nomor 103/PMK.09/2010: Perlindungan Terhadap Whistle Blower

(1)   Unit Kepatuhan Internal, Unit Tertentu, dan Inspektorat Jenderal wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (whistleblower).

 

(2)   Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (whistleblower).

 

(3)   Unit Kepatuhan Internal dan Unit Tertentu hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (whistleblower) kepada Inspektorat Jenderal.

 

(4)   Inspektorat Jenderal hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (whistleblower) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

 

(5)   Unit Vertikal Eselon I wajib mencantumkan Saluran Pengaduan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal atau Unit Tertentu pada Unit Eselon I yang bersangkutan berupa nomor telepon, nomor tujuan SMS, dan alamat email pada amplop dan map kantor.

 

 

 

F. Kesimpulan

Untuk melaporkan atau tidak atas terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam suatu unit organisasi merupakan suatu keputusan yang sangat sulit bagi sejumlah orang. Keputusan tersebut merupakan suatu pilihan yang bersifat pribadi dan memiliki risiko yang tinggi. Keputusan tersebut juga sulit secara etika, karena whistleblowing berada dalam posisi suatu konflik diantara dua tugas yang harus dilakukan, yaitu untuk melindungi publik dan loyal pada organisasi. Meskipun demikian, loyalitas tidak berarti untuk melanggar peraturan seperti argumen yang disampaikan oleh kelompok agen yang loyal. Keputusan diantara dua tugas tersebut mensyaratkan seorang pegawai untuk melakukan pertimbangan yang sangat hati-hati.

Salah satu kesimpulan adalah whistle-blowing dibenarkan secara etika dalam kondisi khusus yang dipertimbangkan secara hati-hati. Setiap pegawai memiliki kewajiban untuk tidak menjadi bagian dari aktivitas yang ilegal atau immoral. Melaporkan adanya kegiatan penyimpangan (korupsi) merupakan salah satu jawaban yang dapat diberikan oleh seorang pegawai ketika mengetahui adanya tindakan menyimpang yang terjadi dalam organisasi. Selain itu para pegawai akan bertanya lebih lanjut bagaimana melaporkan adanya aktivitas tersebut dalam cara yang benar.

Untuk mengatasi keraguan bagi pihak pelapor tentang kerahasian atas informasi yang diberikan, Kementerian Keuangan secara tegas telah mengaturnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (WHISTLEBLOWING) di Lingkungan Kementerian Keuangan bahkan dapat diakses melalui internet.  Dalam sistem ini setiap pegawai/pejabat akan dapat saling menjadi mata-mata satu sama lain dalam rangka pemberantasan korupsi.

Daftar Pustaka:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. UU RI Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. UU RI Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Instruksi Presiden RI.No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberanatsan Korupsi. Klitgaard, R., 1999, Membasmi Korupsi, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,.

Keppres RI Nomor 73 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan

Keppres RI Nomor 127 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 103/PMK.09/2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 222/KMK.09/2013 Tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.01/2013 Tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.