Upload
eagle1304
View
219
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Perencanaan Daerah
Citation preview
1 Pusako, 24 Oktober 2011
BPS Kabupaten Solok
2
SISTEMATIKA PAPARAN
1. Landasan Hukum
2. Siklus/Tahapan Perencanaan Pembangunan
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan, Substansi
dan Jenis Data
4. Peran Data & Informasi Pembangunan
5. Kebijakan Pembangunan
6. Kondisi Ketersediaan Data dan Informasi
7. Permasalahan
8. Solusi dan Harapan
9. Pangkalan Data Sebagai One Stop Service.
10. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi
Siapa yang Bertangung jawab
Atas Ketersediaan Data di Kab/
Kota?
Merupakan Kolaborasi/ Kerjasama antara BPS, Dinas/
Instansi dan Masyarakat, karena BPS tidak mungkin
melaksanakan sendiri
(Sesuai dengan UU No 16 tahun 1997)
4
Pasal 152 ayat 1,2 dan 3.
a. Perencanaan Pembangunan Daerah
didasarkan data dan informasi yang
akurat dan dapat dipertanggung
jawabkan.
b. Data dan informasi pada ayat 1
mencakup:
Penyelenggaraan Pemda,
Organisasi dan tata laksana
Pemda,Perangkat Daerah dan
Aparatur, Keuangan Daerah,Potensi
Sumberdaya daerah, Produktivitas,
kependudukan, Informasi dasar
kewilayahan, informasi lain terkait
c. Data dan informasi dimaksud ayat 2
dikelompokkan dlm sistem informasi
yang terintegrasi secara Nasional.
LANDASAN HUKUM
Pasal 31 :
Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yg akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
Setiap Instansi Pemerintah diharapkan meningkatkan pengelolaan statistik sektoral
UU No.32/2004 UU No.25/2004
Tuntutan UU No.16/1997
5
SIKLUS/TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Data Makro dan Mikro/ Sektoral (Outcomes, Benefit, Impact)
Data Mikro/ Sektoral (Target kinerja setiap kegiatan terukur)
Input, Output, realisasi, Kendala Kegiatan/Program
PENETAPAN RENCANA
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
RENCANA
DATA DAN INFORMASI
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA
PENYUSUNAN RENCANA
Data Makro Sosialdan Ekonomi, Potensi SDA, RUTR)
6
PERAN DATA DAN INFORMASI
STATISTIK PEMBANGUNAN
DATA & INFORMASI STATISTIK PEMBANGUNAN
SEBAGAI ONE STOP SERVICE
Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang
Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi,pengendalian kegiatan pembangunan.
Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana,resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan
Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan.
7
Peningkatan kualitas pemahaman & pengamalan ajaran agama
Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah.
Pencegahan dan pemberantasan maksiat
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta
pemerataan distribusi juru dakwah
2. Peningkatan frekuensi dan cakupan
dakwah
3. Peningkatan fungsi rumah ibadah dan
pelayanan keagamaan
4. Tersedianya produk hukum yang
mendukung peningkatan pemahaman dan
pengamalan ajaran agama
5. Peningkatan pemahaman dan apresiasi
terhadap budaya lokal
SASARAN UTAMA
1. Agenda Meningkatkan kehidupan Beragama dan Sosial Budaya
8
Lanjutan …
6. Peningkatan implementasi filosofi Adat
Basandi Syarak – Syarak Basandi
Kitabullah dalam kehidupan
bermasyarakat
7. Peningkatan sarana dan prasarana
pengembangan potensi seni dan
budaya daerah
8. Peningkatan kesadaran masyarakat
terhadap bahaya penyakit masyarakat
dan perbuatan maksiat
9. Peningkatan peranserta masyarakat
dalam pencegahan dan pemberantasan
perbuatan maksiat
SASARAN UTAMA (Lanjutan)
9
INDIKATOR KINERJA SATUAN 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah Mesjid. Unit 4.305 4.735 5.208 5.989 6.887
Pengadaan Alqur’an & buku agama
Buku 7.400 8.140 8.954 9.849 10.833
Buku dan Pembinaan Perpustakaan Budaya Minangkabau
Buku 2.075 2.282 2.510 2.886 3.318
Pembinaan Keluarga Sakinah Keluarga 1.000 1.100 1.210 1.391 1.599
Pemberdayaan pesantren se Sumbar
Pesantren 27 30 34 39 45
Pengembangan lembaga seni & budaya
Lembaga/ Sanggar
369 406 446 513 590
Fasilitasi & Pemeliharaan koleksi museum daerah
Buah 5.861 6.154 6.461 7.107 7.817
Pembinaan seni budaya langka Kegiatan 28 31 35 40 46
Pelanggaran Perda No.11 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Maksiat
% - Menurun Menurun Menurun Menurun
Contoh Indikator Kinerja Pembangunan
Lanjutan …
10
Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.
Pemerataan & peningkatan kualitas kesehatan.
Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga.
Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olahraga
Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian & pengembangan.
2. Agenda Membangun Sumberdaya Manusia
1. Meningkatkan anggaran pendidikan pd APBD
2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,2% 13,1% 16% 18% 20% 20%
2. Menuntaskan wajar 9 tahun & Buta Aksara
menjadi 1% tahun 2010.
3. Merehabilitasi ruang kelas yang rusak (sharing
Pusat, Provinsi, Kab/Kota) rusak berat 6.056
ruang kelas
4. Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru SD,
SMP, SMA dan SMK (guru S1 : SD 10%, SMP
50%, SMA 84%)
5. Mempertahankan ranking UAN pada posisi 10
besar nasional.
6. Melengkapi SMP dan SMA dengan labor dan
pustaka serta membentuk sekolah unggul dan
internasional.
7. Meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dgn
basis kompetensi dan kinerjanya .
SASARAN UTAMA
11
8. Meningkatnya : Harapan Hidup 68,4 70,9 tahun
Kematian bayi 38/1000 26/1000
Kematian Ibu 276/100.000 262/100.000
Status Gizi Kurang 14,9% 5%
9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan • Alokasi Dana 4-10% APBD 15% APBD
• Desa Siaga 188 2.100
• Puskesmas 223 (60%) 250 (100%)
• Rumah Sakit 47 57
- Swasta 30 35
- Pemerintah 17 22
10. Peningkatan kualitas SDM dan Peranan
Perempuan
11. Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Pemuda
dalam Pembangunan
12. Pengembangan dan pendayagunaan IPTEK bagi
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Lanjutan …
12
Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pembangunan Hukum dan Hak Asasi manusia Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Agenda Menyelenggarakan Pemerintahan Yg Baik & Bersih
1. Peningkatan Kesejahteraan dan
Motivasi Kerja Aparatur.
2. Peningkatan Kualitas dan
Standar Pelayanan terhadap
Masyarakat.
3. Peningkatan Pengawasan dan
Peranan Masyarakat.
4. Penerapan dan penegakan
Hukum & HAM
5. Transparansi, Akuntabilitas &
Efektifitas.
SASARAN UTAMA
13
INDIKATOR KINERJA SATUAN 2006 2007 2008 2009 2010
1. SDM Aparatur – Tugas Belajar
- S3 org 1 1 1 2 2
- S2 org 5 4 4 7 8
- S1/ D-IV org 16 7 10 10 12
- D-III org 1 1 1 3 5
- Diklat lainnya % 70,00 70,00 80,00 80,00 85,00
2. Kompetensi jabatan % 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00
3. Intensitas koordinasi antar pemerintah daerah
Kali 4 4 4 4 4
4. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
% 5,00 10,00 30,00 40,00 50,00
5. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pemprov. Sumbar
% 10,00 20,00 40,00 100,00 100,00
6. Pengisian Pakta Integritas Pemerintah Daerah
Kab/Kota 2 2 5 7 10
7. Efektifitas Perda yg dihasilkan % 40,00 45,00 50,00 63,00 75,00
8. Pelanggaran HAM % 60,00 58,00 55,00 50,00 40,00
9. Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 200 220 240 260 280
Indikator Kinerja Pembangunan
14
4. Agenda Membangun Ekonomi
yang Tangguh dan Berkeadilan
1. Revitalisasi pertanian dan
pengembangan agroindustri.
2. Peningkatan investasi dan
pengembangan ekspor.
3. Pengembangan industri dan
pariwisata.
4. Penataan riuang, pertanahan,
pengelolaan SDA, LH dan
bencana alam.
5. Pengembangan koperasi dan
UKM serta revitalisasi
perusahaan daerah.
9. Pembangunan ketenagakerjaan
2006 2007 2008 2009 2010
PDRB 6,0 6,4 6,6 6,7 6,9
Pertanian 6,7 7,3 7,3 7,3 7,3
Industri 4,0 4,5 6,0 6,5 7,5
Lainnya 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5
Investasi 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5
Ekspor 12,7 14,5 14,5 14,5 14,5
2006 2007 2008 2009 2010
Pertanian 25,3 24,8 23,8 21,3 20,0
Industri 13,8 14,3 15,3 17,8 19,0
Invest. (Rp.M) 6.234,0 7.104,0 7.508,0 7.907,0 8.418,0
ICOR 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3
Pddk Miskin (%) 12,1 11,5 11,0 10,0 9,0
Penerima BLT (%) 29,8 27,8 24,8 18,2 15,0
Pengangguran 264.907 240.000 210.000 170.000 140.000
Struktur Ekonomi
SASARAN EKONOMI MAKRO 2006 - 2010
15
5. Agenda Mengembangkan
Infrastruktur Yang Mendorong
Percepatan Pembangunan
1) Peningkatan
Pemanfaatan Sumber
Daya Air
2) Peningkatan Sarana dan
Prasarana Transportasi
3) Peningkatan Prasarana
Perumahan Dan
Permukiman
4) Pengembangan Energi
16
INDIKATOR KINERJA SATUAN 2006 2007 2008 2009 2010
Peningkatan klasifikasi areal irigasi % 29,50 35,30 40,60 45,20 46,60
Panjang saluran irigasi terbangun m 3.500 2.800 2.500 2.000 1.750
Jumlah terminal tipe B buah 5 5 6 7 8
Jumlah terminal penyeberangan buah 4 4 5 5 5
Cakupan rambu dijalan % 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00
Lingkungan siap bangun (LISIBA) ha 17,70 28,00 48,00 60,00 65,00
Cakupan pelayanan air bersih
(jumlah penduduk)
% 49,00 51,75 54,50 57,25 60,00
Rumah Tidak Layak Huni % 18,00 16,50 14,50 12,50 11,00
Daerah cakupan pelayanan listrik % 83,60 85,20 86,80 88,40 90,01
Rasio elektrifikasi % 52,83 54,64 56,46 58,29 60,14
Rasio aksesibilitas daerah Km/Km2 29,30 29,80 30,30 31,80 32,50
Tingkat Kemantapan (kondisi) jalan
dan jembatan
% 70,00 73,75 77,50 81,25 85,00
Indikator Kinerja Pembangunan
17
6. Agenda Mempercepat Penurunan
Tingkat Kemiskinan
1. Penanggulangan
kemiskinan
2. Pemberdayaan usaha
mikro
1. Mengadakan kesepakatan dengan
pemerintah Kabupaten/Kota untuk
memerangi kemiskinan.
2. Melakukan tahapan intervensi
dengan prioritas scoring menurut
data BPS
3. Tersedianya data kemiskinan yang
lengkap termasuk informasi
penanggulangannya dengan
pendekatan berbasis Nagari.
4. Tahapan penurunan kemiskinan
2006 2007 2008 2009 2010
Kemiskinan 29,8% 25% 20% 15% 10%
SASARAN UTAMA AGENDA
18
7. Agenda Memberdayakan Nagari
sebagai Basis Pembangunan
1. Peningkatan Kemampuan
Pemerintahan Nagari
2. Penataan Administrasi, Keuangan
dan Aset Nagari
3. Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dan Perantau Dalam
Pembangunan
1. Pemantapan pemerintahan
nagari.
2. Mempersiapkan Data Base
Nagari.
3. Sistem Pengelolaan keuangan
Nagari.
4. Peningkatan SDM
penyelenggara pemerintahan
Nagari.
5. Partisipasi masyarakat
(perantau dalam pembangunan
nagari)
6. Nagari sebagai basis
pembangunan masyarakat.
SASARAN UTAMA AGENDA
19
INDIKATOR KINERJA Satuan 2006 2007 2008 2009 2010
1. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari
% 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
2. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari
% 86,87 87,21 88,90 89,10 90,20
3. Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari
% 81,10 83,70 85,25 87,10 90,03
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau Dalam Pembangunan Nagari
%
75,05
76,10
77,15
78,20
79,25
Indikator Kinerja Pembangunan
20
Harapan
SOLUSI :
Partisipasi Aktif Sumber Data Sektoral
Sharing data Kabupaten Kota
Kerjasama BPS
HARAPAN :
1. Data Tersedia Tepat Waktu.
2. Data Konsisten.
3. Revisi Data diikuti ejasmen data sebelumnya.
4. Data dilengkapi informasi yang akurat.
5. Kemudahan mendapatkan data.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalamdistribusi data.
7. Semua data perencanaan pembangunan terintegrasi pada Pusat
Data dan Statistik Pembangunan (One Stop Service)
21
Kebijakan, program pemb, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian
Perencanaan pembangunan
Sektoral/ Daerah
User/Stakeholder lain
Panduan/ Acuan Pembangunan
Pangkalan Data Perencanaan Pembangunan
Data menjadi : - Lebih lengkap - Terstruktur - Terpadu - Aksesibilitas - Berkelanjutan - Standar
PANGKALAN DATA SEBAGAI “ONE TOP SERVICE”
22
Teknik Pengumpulan Data & Informasi
Sensus BPS
Survei
Catatan
Administrasi
Sensus Penduduk
Sensus Pertanian
Sensus Ekonomi
Susenas (Survei Sosial
Ekonomi Nasional)
Suseda
Sakerda (Survei
Angkatan Kerja Daerah)
Laporan
Sinopsis
Sistem Rujukan
Statistik (Sirusa)
Pusat Data Statistik Pembangunan (Bappeda ) sbg “One Stop Service”
User / Stakeholder (SKPD)
MFD (Master Fik Desa) Gabungan data sensus penduduk, Susenas & Podes
Podes
23
Indikator Linkungan
1. Perubahan Iklim
Gas rumah kaca : Emisi CFC, CO2, CH4, Sox & NOx
2. Penggunaan bahan bakar Perusak Ozon (BPO)
BPO : Foam, Refrigerant, Halon, Aerosol,
Solvent, Tobacco & Fumigasi
3. Pencemaran Kualitas Udara
Gas : gas belerang, nitrogen & karbon
Partikel: mineral, anorganik & makluk hidup
4. Limbah Padat (P3)
Sampah : Industri, rumah tangga & niaga
5. Kualitas Air
Kadar PH air hujan
6. Sumberdaya Air
Ketersediaan air dan cekungan air tanah
7. Sumberdaya hutan
Panen sumberdaya hutan, luas kebakaran hutan
8. Sumberdaya Ikan
9. Kenaeragaman Hayati
TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA
رب العالمين الحمد لله