PERAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI KOTA

TANJUNGPINANG TAHUN 2016

(Studi kasus hak asuh anak akibat perceraian)

Naskah Publikasi

Oleh

INDAH RAIHANATI PUTRI

NIM : 110565201242

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNG PINANG

2018

1

PERAN KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK DI KOTA

TANJUNGPINANG TAHUN 2016

(Studi kasus hak asuh anak akibat perceraian)

INDAH RAIHANATI PUTRI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi

Kepulauan Riau adalah lembaga independen di Provinsi Kepulauan Riau yang

dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun

2010 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, fungsi dan keberadaan komisi

pengawasan dan perlindungan anak daerah (KPPAD) adalah melakukan

pengawasan dan pemantauan bagaimana masing-masing SKPD dan lembaga

teknis tersebut melakukan tugas penyelenggaraan hak-hak anak.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk melihat seberapa besar peran komisi

pengawasan perlindungan anak daerah dalam menyelesaikan permasalahan hak

asuh anak di kota tanjungpinang akibat perceraian orang tua dan untuk

mengetahui hambatan yang dihadapi komisi pengawasan perlindungan anak

daerah dalam mengatasi permasalahan hak asuh anak di kota tanjungpinang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPAD Provinsi Kepulauan

Riau tidak memiliki kewenangan hak asuh jatuh kepada siapa, tetapi itu semuanya

kewenangan pengadilan yang menetapkan hak asuh itu berada pada pihak ayah

ataupun pihak ibu, tetapi dalam hal kasus perceraian yang menyangkut masalah

hak asuh anak, kalau hak asuh anak itu masuk dalam pelaporan KPPAD Provinsi

Kepulauan Riau biasanya kami menerbitkan rekomendasi misalnya memberikan

rekomendasi kepada pengadilan ataupun kepada kedua belah pihak untuk mana

yang lebih layak, karena kita bicaranya bukan kepentingan orang tua tetapi adalah

demi kepentingan terbaik bagi anak. Hambatan yang dihadapi Komisi

Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau

dalam mengatasi permasalan hak asuh anak adalah para pihak yang tidak

memahami tentang konsep pengasuhan anak bahwa hak kewajibannya itu ada

pada masing-masing orang tua, terkadang karena emosi dari ayah atau ibu ini

akhirnya mengakibatkan anak menjadi korban.

Kata Kunci: Peran, KPPAD, dan Hak Asuh Anak

2

ABSTRACT

The Riau Islands Province Supervision and Protection Commission (KPPAD)

is an independent institution in Riau Islands Province established based on

Provincial Regulation of Riau Islands Province Number 7 of 2010 concerning the

implementation of child protection, the function and existence of the KPPAD's

supervision and protection commission supervision and monitoring of how each

SKPD and the technical agency perform the task of organizing the rights of the

child. The purpose of this research is to see how big the role of supervision

commission of child protection area in settling custody problem of the child in a

tanjungpinang city due to the divorce of parent and to know obstacles faced by a

commission of supervision of child protection area in overcoming custody

problem of the child in tanjungpinang city.

The results of this study indicate that KPPAD Riau Islands Province has no

custody authority to whom, but it is all the authority of the court that establishes

the custody is on the side of the father or the mother, but in case of divorce

concerning the issue of child custody, child custody is included in the reporting

KPPAD Riau Islands Province we usually issue recommendations such as

providing recommendations to the court or to both parties for which is more

appropriate, because we speak not the interests of parents but is in the best

interests of the child. The obstacles faced by the Regional Child Protection

Supervisory Commission (KPPAD) of the Riau Islands Province in addressing the

issue of child custody are the parties who do not understand the concept of

parenting that the rights of the obligations are in each parent, sometimes because

of the emotions of this father or mother eventually resulted in the child being

victimized.

Keywords: Roles, KPPAD, and Child Custody

3

A. PENDAHULUAN

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi

Kepulauan Riau adalah lembaga independen yang ada di Provinsi Kepulauan

Riau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun

2010 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, fungsi dan keberadaan komisi

pengawasan dan perlindungan anak daerah (KPPAD) adalah melakukan

pengawasan dan pemantauan bagaimana masing-masing SKPD dan lembaga

teknis tersebut melakukan tugas penyelenggaraan hak-hak anak. Jelaslah bahwa

pengawasan sangat menentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan anak

Daerah (KPPAD) dalam usaha pencapaian tujuan dan rencana yang harus

direalisasikan serta pembuatan kebijaksanaan yang harus disosialisasikan kepada

publik, yang untuk semuanya itu memerlukan peranan yang efektif dalam

menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dengan semua pihak. Tugas Komisi

Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Riau untuk mengawasi

penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (seseorang yang

belum genap berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan) di Provinsi

Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi pertama di Indonesia yang

menginisiasi pembentukan Peraturah Daerah Perlindungan Anak di Indonesia. Kehadiran

Peraturah Daerah tersebut telah memperkuat perlindungan anak di Kepulauan Riau

meliputi penguatan kelembagaan komisi anak di daerah, penguatan advokasi anggaran

untuk perlindungan anak dan mendorong terwujudnya efektifitas perlindungan anak di

Kepulauan Riau. Hasilnya, Kepulauan Riau menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia

untuk membuat Peraturah Daerah Perlindungan Anak, penguatan kelembagaan Komisi

Anak dan upaya perlindungan anak dengan berbagai program yang dilakukan.

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Kepulauan Riau sejak tahun

2011 mengadvokasi pembentukan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak

Daerah di kota/kabupaten di Kepulauan Riau sehingga tahun 2013 terbentuk

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Lingga dan tahun 2014 terbentuk

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah Anambas. Daerah lainnya yaitu

Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun dalam proses

pembentukan. 5 daerah juga sudah Peraturah Daerah Perlindungan anak yaitu

Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas

dan Kabupaten Natuna. Sementara Batam dan Karimun sedang dalam proses

pembentukan Peraturah Daerah Perlindungan Anak.

Kewenangan yang menjadi sub urusan Pemerintah Daerah Provinsi

perlindungan khusus anak yaitu:

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup

daerah provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota.

4

2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi.

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Provinsi dan lintas Daerah

Kabupaten/Kota.

Kewenangan yang menjadi sub urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

perlindungan khusus anak yaitu:

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup

Daerah Kabupaten/Kota.

2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah Provinsi.

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Tupoksi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi

Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan dan kebijakan

yang berkaitan dengan perlindungan anak.

2. Menerima pengaduan masyarakat.

3. Melakukan pengumpulan data dan informasi tentang anak.

4. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan perlindungan anak.

5. Memberikan laporan dan masukan kepada gubernur tentang

penyelenggaraan perlindungan anak.

B. LANDASAN TEORI

Pemerintah

Definisi peran menurut John Scott (2011:228) adalah sebagai harapan-harapan

yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk

orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural,

cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain

dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang. Menurut Nicholas

Abercrombie, dkk (2010:480) Peran penting dari pemahaman sosiologi, karena

mendemonstrasikan bagaimana aktivitas individu dipengaruhi secara sosial dan

mengikuti pola-pola tertentu. Para sosiolog telah menggunakan peran sebagai unit

untuk menyusun kerangka intitusi sosial.

Sebagai contoh, sekolah sebagai sebuah institusi sosial bisa dianalisis sebagai

kumpulan peran murid dan pengajar yang sama dengan semua sekolah lain.

5

Peran

Secara sederhana makna peran yang dikemukakan oleh Aida Vitalaya

(2010:80-81) yaitu :

a. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada di

sekitar hak dan kewajiban tertentu.

b. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau

situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain

terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang

bersangkutan.

c. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (image) yang ingin

dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan

pola budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.

d. Penilaian terhadap terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai

baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender

yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu

masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan

atau lelaki yang sudah mencakup aspek penilaian.

Pengawasan

Menurut Duncan, sebagaimana dikutip Harahap (2004:48) beberapa sifat

pengawasan yang efektif sebagai berikut :

a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya, oleh karena itu harus

dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat.

b. Pengawasan harus mengikuti pola dan situasi yang dianut atau dimiliki oleh

organisasi.

c. Pengawasan harus dapat mengindentifikasi masalah yang dihadapi

organisasi.

d. Pengawasan harus fleksibel tidak kaku.

e. Pengawasan harus memperhatikan aspek ekonomis, cost benefit-nya.

Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun

tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

6

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam

bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam

bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Perceraian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata cerai diartikan dengan pisah atau

putus hubungan sebagai suami istri. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat

dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Hak Anak dan Hak Asuh Anak

a. Hak Anak

Hak Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang mendapat jaminan

dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional.

Hak asasi anak bahkan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang

diatur secara khusus dalam konvensi-konvensi khusus. Hak asasi anak

diperlakukan berbeda dari orang dewasa karena anak sejak masih dalam

kandungan lahir, tumbuh, dan berkembang sampai menjadi orang dewasa

masih dalam keadaan tergantung pada keluarga dan lingkungannya.

b. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak (hadhannah) dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun

ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhannah, yang

dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah

pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah

pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal

ini dibicarakan dalam Fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah

terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan

ibunya. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya

wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan

perkawinan.

Hak-hak Anak Di dalam Keluarga

Fungsi sosial budaya keluarga adalah mengembangkan potensi seluruh anggota

keluarga sebagai makhluk sosial dan berperilaku dalam kesepakatan masyarakat.

7

C. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif, sebagaimana yang dikatakan oleh

Arikunto (2006:16) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan

proses daripada hasil. Penelitian kualitatif lebih ditekankan pada bagaimana gejala

tersebut muncul, dengan kata lain peneliti bukan mencari jawaban atas pertanyaan

“apa” tetapi “mengapa”. Dalam penulisan bersifat deskriptif ini peneliti akan

langsung melakukan pengamatan partisipatif pada kegiatan yang dilakukan

responden berkaitan dengan Peran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak

Daerah terhadap Perlindungan Hak dasar Anak di Kota Tanjungpinang tahun

2016 (studi kasus hak asuh anak akibat perceraian).

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Komisi Komisi Pengawasan dan

Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Alasan memilih lokasi ini

karena instansi tesebut bertanggungjawab sebagai badan pengawas perlindungan

anak Indonesia di Kota Tanjungpinang. Kemudian alasan lain bahwa banyaknya

permasalahan anak yang terjadi akibat kurangnya pengawasan dari keluarga

menyebabkan komisi perlindungan anak memiliki peran yang penting untuk

mengurangi permasalahan tersebut.

a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh dari wawancara dengan

responden yang berkaitan dengan indikator pelaksanaan Pengawasan dan

Perlindungan Anak Daerah terhadap Perlindungan Hak dasar Anak di Kota

Tanjungpinang tahun 2016 (studi kasus hak asuh anak akibat perceraian).

b. Data sekunder, yaitu data pelengkap sebagai data pendukung, penelitian ini

diperoleh dari komisi pengawasan perlindungan anak daerah meliputi data

tentang: sejarah berdirinya visi misi, struktur organisasi dan karakteristik

pegawai Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah di Provinsi

Kepulauan Riau.

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah

orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk membuktikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh sebab itu kita sangat

membutuhkan hasil atau inti dari sebuah penelitian, informan juga harus

berbentuk adjectiv, itu dikarenakan akan mempengaruhi ke absahan data yang kita

teliti.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara langsung yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya

langsung kepada informan dengan tema yang sama dengan konsep teori

yang telah di uraikan sebelumnya.

8

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada

Kepala dan Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah

Provinsi Kepulauan Riau.

b. Observasi akan dilakukan berdasarkan pengamatan pada kejadian dan

kenyataan yang terjadi dilapangan tanpa ada rekayasa dan mengarahkan

perhatian pengamatannya pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang

memberikan informasi dan pandangan yang benar-benar berguna pada

penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan keterangan tugas Komisi Pengawasan dan Perlindungan

Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelesaikan permasalahan hak

asuh anak. Alat yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai

berikut :

1) Wawancara yang dilakukan kepada Kepala dan Anggota Komisi

Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Tanjungpinang, adapun

alat yang digunakan dalam pengumpulan data teknik wawancara adalah

berdasarkan pada pedoman wawancara, yang daftar pertanyaannya sesuai

dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dari hasil wawancara yang

dicatat dirangkum dan dianalisakan pada BAB IV dalam penelitian ini.

2) Observasi ini merupakan Observasi Non Partisipatif, dimana penelitian

melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan Kepala Komisi

Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau .

Dengan cara ini lebih memungkinkan bagi peneliti terjadi interaksi sosial

dan kultural secara tidak langsung antara peliti dan objek dan sekaligus

mendekat kepada subjek yang diteliti, sehingga subjek penelitian akan

merasa simpati dan perhatian.

3) Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dila kukan dengan

cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada

dalam lokasi penelitian.

D. PEMBAHASAN

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Fasilitator

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsi dan peranan

sebagai fasilitator, maka KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Dalam peranannya,

menyediakan beberapa sarana dan prasarana guna untuk memudahkan

penasehatan, baik penasehatan pranikah, konsultasi keluarga dan penasehatan

perceraian sampai pada penyuluhan langsung pada masyarakat. Hal ini dilakukan

agar masyarakat paham dengan undang-undang perkawinan, sehingga tujuan

9

perkawinan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bisa tercapai.

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan

Riau, tidak mempunyai peran terhadap pengasuhan anak akibat perceraian, akan

tetapi yang ditangani oleh Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah

(KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau itu sendiri ketika hak-hak anak ini tidak

terpenuhi secara utuh. Tugas dari Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah

(KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau ialah menerima aduan dari masyarakat, akan

tetapi Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi

Kepulauan Riau tidak menangani masalah tersebut secara langsung, melainkan

melimpahkan kepada lembaga-lembaga yang terkait dalam masalah tersebut.

Tugas pokok dari Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)

Provinsi Kepulauan Riau ialah melakukan pendekatan seluruh ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan

mengumpulkan data atau informasi dan melakukan pengawasan terhadp

penyelengaraan perlindungan anak.

Peran KPPAD Provinsi Kepulauan Riau hanya sebagai mediator, dimana

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau mengedepankan kepentingan anak ketika orang

tuanya bercerai. Yang terpenting adalah hak dasar anak terpenuhi dalam situasi

yang mau bagaimana pun. Kemudian KPPAD Provinsi Kepulauan Riau

mengedepankan anak agar bisa berkomunikasi kedua orang tuanya. Anak tidak

kehilangan komunikasi dengan kedua orang tuanya dan yang terpenting anak

tidak kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya ini.

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan

Riau hanya sebagai mediator tugas utamanya, justru Komisi Pengawasan

Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau ini memantau

apakah ketetapan hukum di laksanakan atau tidak dan mencari tau tentang hal itu

terjadi.

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Motivator

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsi dan peranan

sebagai motivator, memberikan motivasi ini biasanya melalui pelatihan (training),

namun bisa juga melalui Pemberian nasehat (counselling). KPPAD Provinsi

Kepulauan Riau memberikan motivasi atau dukungan kepada anak, agar anak

tidak bersikap pasrah dalam menjalani hidupnya. Serta memberikan konseling

terhadap anak korban dari perceraian dengan maksud untuk menstabilkan kembali

keadaan psikologis anak. KPPAD Provinsi Kepulauan Riau dalam hak-hak anak

di dalam keluarga untuk saat ini anak sudah menjadi bagian terpenting di dalam

keluarga.

10

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Mediator

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan

Riau berupaya agar keputusan pengadilan tidak di eksploitasi oleh salah satu

pihak, untuk menghilangkan hak-hak anak yang harus didapatkan oleh kedua

orangtuanya. Serta fungsi Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah

(KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai mediator dalam

menyelesaikan sengketa perebutan hak asuh anak diantara kedua orang tua yang

sedang dalam konflik rumah tangga, kasus hukumnya yang belum diputuskan

oleh pengadilan, karena anak sering menjadi korban.

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau menghormati putusan pengadilan, KPPAD

Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa mengintervensi hasil putusan pengadilan oleh

karena itu apa bila ada proses perebutan anak KPPAD Provinsi Kepulauan Riau

hanya bisa sebagai mediasi antar para pihak jika terjadi perselisihan. Jika putusan

pengadilan tidak memutuskan dari salah satu pihak tetapi apabila salah satu

pihak mengasuh anaknya dan tidak dari salah satu pihak ini yang mengasuh

melarang anak untuk bertemu dari salah satu orang tuanya.

Dampak dari besarnya angka perceraian ini, banyak anak menjadi korban

terpisah dari salah satu orang tuanya. Upaya yang dilakukan KPPAD Provinsi

Kepulauan Riau seharusnya tidak lagi menunggu bola tapi mulai bergerilya agar

tidak semakin banyak lagi anak yang menjadi korban dari akibat perpisahan yang

terjadi di antara kedua orang tuanya. Sehingga perlindungan terhadap anak korban

perceraian semakin dapat diminimalisir dan dikurangi, agar tidak berdampak

terhadap tatanan kehidupan sosial.

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau memiliki persepsi bahwa ketika kasus

khususnya kasus hak kuasa asuh atas kondisi perceraian itu sudah masuk ke

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau persoalan akan selesai, itu menjadi persepsi

umum yang menyalah artikan bahwa ketika proses itu masuk KPPAD Provinsi

Kepulauan Riau semua persoalan akan selesai dan akan dapat dilaksanakan.

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Advokator

Kegiatan atau negosisasi yang ditujukan untuk mencapai sesuatu. KPPAD

Provinsi Kepulauan Riau sebagai advokator yaitu melindungi dan membela hak

anak, mengupayakan kesejahteraan anak serta memulihkan fungsi sosialnya.

Advokator berfungsi membantu memecahkan permasalahan. Peranan advokator

sangatlah penting dalam menentukan apa yang diinginkan korban sehingga ia

memperoleh haknya.

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan

Riau sebagai media untuk memfasilitasi akibat terjadinya perebutan hak asuh

anak di antara para pihak agar lebih bekerja keras dalam memediatori para pihak

11

dalam permasalahan perebutan hak asuh anak, agar terjadi peningkatan hasil

mediasi yang dilakukan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah

(KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani kasus perebutan hak anak.

Presentasi kesuksesan Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)

Provinsi Kepulauan Riau saat ini dalam memediatori kasus perebutan hak anak

masih bersekisar 10%. Persentasi ini jauh dari kata yang ideal. Sebab Komisi

Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau

sebagai lembaga yang fokus dalam penanganan anak, dalam hal ini anak korban

perceraian masih sangat rendah dalam memediatori para pihak agar bersepakat

dalam mendidik dan melindungi anak.

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau mengalami hambatan dalam melaksanakan

mediasi terhadap hak asuh anak yaitu kerelaan dari kedua belah pihak apakah itu

pihak pelapor, karena KPPAD Provinsi Kepulauan Riau tidak membela keduanya

tetapi membela kepentingan anaknya karena anaklah yang menjadi korban. Para

pihak tidak mematuhi keputusan yang telah ditetapkan pengadilan meskipun hak

asuh sudah diputuskan.

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hak asuh anak dari beberapa hasil

putusan pengadilan yaitu anak selalu menjadi korban dikarenakan orang tua masih

memiliki emosi dan ego yang tinggi tidak berfikir untuk kepentingan anak

sehingga memutuskan untuk bercerai. Keputusan pengadilan yang diberikan

kepada kedua belah pihak jangan sampai ada yang dirugikan dari kedua belah

pihak.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian dan analisi penulis terhadap hasil penelitian yang

telah diuraikan pada pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)

Provinsi Kepulauan Riau terhadap pengasuhan anak akibat perceraian,

hanya sebagai menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus antara kedua

belah pihak yang bersengketa untuk memperjuangkan kepentingan anak dan

memastikan hak-hak seorang anak terpenuhi. Dalam hal ini Komisi dan

Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau

tidak menangani masalah tersebut secara langsung, melainkan bekerja sama

dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam masalah tersebut. Komisi

Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan

Riau baru berperan apabila adanya suatu pengaduan dari masyarakat yang

berkaitan dengan masalah hak-hak anak.

2. Hambatan yang dihadapi Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak

Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau dalam mengatasi permasalan

12

hak asuh anak adalah para pihak yang tidak memahami cara pengasuhan

anak, akibat perceraian yang di karenakan emosi dari ayah atau ibu ini

akhirnya mengakibatkan anak menjadi korban. Para pihak tidak mau

mematuhi putusan pengadilan meskipun hak asuh sudah diputuskan oleh

pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap hak asuh anak bersifat kuat dan

mengikat tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun. Keputusan

pengadilan tentunya telah melalui proses pertimbangan yang cukup matang.

Selain beberapa kesimpulan yang diuraikan penulis di atas, penulis

memberikan saran-saran yang berkaitan dengan hak-hak anak ketika berpisah dari

kedua orang tuanya.

1. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi

Kepulauan Riau diharapkan lebih proaktif dalam mencari kasus-kasus yang

menyangkut permasalahan anak. Sehingga anak korban perceraian dapat

diminimalisir.

2. Kepada masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya

perlindungan anak, memahami Peraturan Perundang- Undangan berkaitan

dengan Perlindungan Anak, dan peduli terhadap pelanggaran dan upaya

pemenuhan hak anak jika terjadi pelanggaran terhadap Perlindungan Anak

dapat segera melaporkan kepada lembaga yang terkait atau aparat

pemerintah.

3. Untuk orang tua yang ingin bercerai harus memikirkan nasib anak-anak

mereka ketika orang tuanya ingin bercerai, sebab berkaitan dengan hak-hak

anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

4. Diharapkan kepada Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara perceraian

yang berkenaan dengan hak asuh anak tidak lagi melihat siapa yang berhak

untuk mendaptakan hak asuh anak, namun melihat pada kepentingan terbaik

anak agar anak tidak menjadi korban akibat dari perceraian kedua orang

tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abercrombie, dkk. 2010. Kamus Sosiologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Aida Vitayala S. Hubeis. 2010. Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa.

IPB Press. Bogor.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Rineka Cipta. Jakarta.

13

Bauer, Jeffey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity : A Comparison Of

Atitudes In Germany and the United States Dissertation. University Of

Cincinnati. Clermont.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai

Pustaka. Jakarta.

Gitosudarmo, Indriyo dan Mulyono, Agus. 2001. Prinsip Dasar Manajemen Edisi

3. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.

Gosita, Arif. 1998. Masalah perlindungan Anak. Akademi Presindo. Jakarta.

Labolo, Muhadam. 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. PT Raja Grafindo

Persada. Jakarta.

Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Bandung.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. PT

Rineka Cipta. Jakarta.

Riyadi, 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan

Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi daerah. Gramedia. Jakarta.

Scott, John. 2011. Sosiologi : The Key Concept. Rajawali Pers. Jakarta.

Soekanto, Soejono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru. Rajawali Pers.

Jakarta.

Sondang, Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (cetakan 15). Bumi

Aksara. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Taufik Makaro, Mohammad, dkk. 2013. Hukum Perlindungan Anak dan

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Rineka Cipta. Jakarta.

Terry, George R. 2006. Asas-Asas Manajemen. PT Alumni. Bandung.

Thoha, Miftah. 2002. Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi.

PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

14

Wardhani, Siska Putri. 2013. Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi

Karyawan Pemerintah Surakarta. Skripsi. Universitas Muhammadiyah

Surakarta. Surakarta.

Winardi. 2000. Manajer dan Manajemen. Citra Aditya Bakti. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.