Upload
faisal-twuska
View
187
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Peran Lembaga Anjak Piutang Dalam Mengatasi Masalah Dunia Usaha
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami curahkan kepada Allah Subhanahuwata’ala, karena berkat
rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Peran Lembaga
Anjak Piutang dalam Mengatasi Masalah Dunia Usaha”. Salawat serta salam tidak
lupa penulis curahkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW. Makalah ini
diajukan guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bank Dan Lembaga
Keuangan Lainnya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari
bahwa tidak ada makalah yang sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan wawasan
dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin....
Bandar Lampung, 30 Mei 2014
Penulis
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ 1
DAFTAR ISI .............................................................................................. 2
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................... 3
1.2 Perumusan Masalah ............................................................ 4
1.3 Tujuan .................................................................................. 4
BAB II. KERANGKA TEORI
2.1 Teori Perlindungan Hukum dalam Melihat Peran Lembaga
Keuangan Anjak Piutang (Factoring) ................................ 5
2.2 Pemikiran Roscoe Pound mengenai Penerapan Sistem
Hukum dalam Pembangunan Demokrasi Ekonomi Terkait
dengan Adanya Lembaga Keuangan Anjak Piutang
(Factoring) ......................................................................... 6
BAB III. PEMBAHASAN
3.1. Lembaga Keuangan Anjak Piutang (Factoring) dalam
Mengatasi Permasalahan Ekonomi .................................... 8
3.2 Mekanisme Pembiayaan Lembaga Keuangan Anjak
Piutang (Factoring) ............................................................ 9
3.3 Manfaat Lembaga Keuangan Anjak Piutang ..................... 13
BAB IV. PENUTUP
Kesimpulan ......................................................................... 17
DAFTAR PUSTAKA
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Semakin tingginya tingkat persaingan antar perusahaan saat ini akan memaksa
perusahaan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para
pelanggannya. Salah satu cara adalah dengan mempermudah syarat pembayaran
produk. Oleh karena itu pembayaran yang ditunda menjadi suatu kebutuhan bagi
perusahaan dalam rangka meningkatkan volume penjualannya. Atas penjualan
secara kredit tersebut maka perusahaan memiliki tagihan (piutang) kepada
pelanggan/customer. Piutang bagi perusahaan akan memperlambat arus kas
karena dana tunai/kas baru akan masuk setelah piutang tersebut jatuh tempo.
Padahal di sisi lain perusahaan membutuhkan uang tunai/kas untuk kegiatan
operasionalnya. Jika perusahaan kekurangan kas maka biasanya akan pinjam ke
pihak lain misalnya bank. Sekarang ini, banyak perusahaan mempunyai alternatif
lain untuk memperoleh dana tunai yaitu dengan menjual atau mengalihkan faktur-
faktur piutang yang dimilikinya ke Lembaga Keuangan Anjak Piutang
(Factoring).
Usaha anjak piutang dimulai di wilayah Amerika Utara khususnya pada sektor
industri tekstil yang sampai saat ini masih merupakan salah satu bidang kegiatan
usaha utama anjak piutang. Di negara- negara lain usaha ini masih merupakan
industri yang sangat baru, dimulai sekitar dekade 1970-an. Perusahaan anjak
piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika.
Kegiatan anjak piutang pada dasarnya merupakan bidang usaha yang relatif baru
di Indonesia. Eksistensi Kelembagaan Anjak Piutang dimulai sejak ditetapkan
Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20, 1988 yang diatur dengan
Keppres No. 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri
KeuanganNO.172/KMK.06/2002. Pengenalan usaha anjak piutang ditujukan
untuk memperoleh sumber pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan.
3
Perusahaan Anjak piutang bisa didirikan secara independen (berdiri sendiri) atau
dapat dilakukan oleh Multi Finance Company yaitu lembaga pembiayaan yang
dapat melakukan kegiatan usaha secara sekaligus di bidang anjak
piutang(factoring), sewa guna usaha (leasing), Modal Ventura (joint venture),
kartu kredit (credit card), dan pembiayaan konsumen.
1.2 Perumusan Masalah
Dalam melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang (factoring) sebagai salah satu
alternatif pembiayaan perusahaan, maka penulis mengajukan 2 (dua)
permasalahan yaitu:
1. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Anjak Piutang (factoring) dalam
mengatasi permasalahan pada perusahaan?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan Lembaga Keuangan Anjak Piutang
(factoring) dalam dunia usaha?
1.3 Tujuan
1. Mengidentifikasi bagaimana peran Lembaga Keuangan Anjak Piutang
(factoring) dalam mengatasi permasalahan pada perusahaan.
2. Memahami bagaimana mekanisme pembiayaan Lembaga Keuangan Anjak
Piutang (factoring) dalam dunia usaha.
4
BAB II
KERANGKA TEORI
2.1 Teori Perlindungan Hukum dalam Melihat Peran Lembaga Keuangan
Anjak Piutang (Factoring)
Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum
bagi rakyat meliputi:
1. Perlindungan Hukum Preventif : di mana kepada rakyat diberi kesempatan
untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif; di mana lebih ditujukan dalam
penyelesaian sengketa.
Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada
Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen
dan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila ialah:
1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas
kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan
negara
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap
pemerintah diarahkan kepada:
5
1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin
mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan
hukum preventif patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat
dengan cara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir,
peradilan hendaklah merupakan ultimum remedium dan peradilan bukan
forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai
dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.
Terkait dengan peran Lembaga Keuangan Anjak Piutang (factoring)
dalam mengatasi permasalahan piutang dalam perusahaan, peranan Lembaga
Keuangan Anjak Piutang (factoring) harus dilaksanakan baik secara preventif
maupun secara represif, karena hal ini merupakan salah satu kunci dari upaya
perlindungan hukum di mana hal ini mutlak dilakukan untuk mencegah
kemungkinan terjadinya wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh debitur.
2.2 Pemikiran Roscoe Pound mengenai Penerapan Sistem Hukum dalam
Pembangunan Demokrasi Ekonomi Terkait dengan Adanya Lembaga
Keuangan Anjak Piutang (Factoring)
Pemikiran selanjutnya oleh Roscoe Pound dalam mendefinisikan fungsi hukum
sebagai social engineering yang menyumbangkan pemikiran tentang kepentingan
manusia yang dilindungi oleh hukum yang meliputi
1. Kepentingan umum (public interests)
2. Kepentingan kemasyarakatan (social interests)
3. kepentingan-kepentingan pribadi (private interests)
Pemikiran Pound ini terkait dengan penerapan sistem hukum dalam pembangunan
demokrasi ekonomi ialah bahwa suatu sistem hukum haruslah memperhitungkan
dan mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu, lalu kemudian
6
kepentingan masyarakat yang terakomodinir, baru kemudian kepentingan-
kepentingan pribadi yang lebih kepada hak-hak yang diberikan dalam kegiatan
perekonomian.
Roscoe Pound lebih lanjut mengulas tentang kepentingan-kepentingan masyarakat
yang lebih rinci terkait kemajuan umum yang ingin diraih yaitu :
1. Kebebasan untuk memiliki sesuatu
2. Kebebasan untuk berdagang dan perlindungan terhadap monopoli
3. Kebebasan untuk mengusahakan usaha industri
4. Dorongan untuk menemukan penemuan-penemuan.
Dalam kaitannya dengan penerapan pembangunan demokrasi ekonomi ini, segala
macam kebebasan yang diungkapkan Pound tersebut merupakan esensi dasar dari
adanya demokrasi, prinsip-prinsip tersebut menghadirkan sebuah keadilan dan
kesamarataan dalam ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi disertai dengan
prinsip tanggung jawab dalam arti tidak merugikan kepentingan pihak lain.
Jika dicermati, pemikiran Pound inilah yang dapat katakan sebagai tujuan dari
dibentuknya Lembaga Keuangan Anjak Piutang (factoring)
ini. Prinsip kebebasan, keadilan kemudian kesamarataan yang Pound katakan
merupakan tujuan akhir dari adanya lembaga ini. Setiap pelaku usaha akan dapat
mengoptimalkan usahanya tanpa harus takut akan adanya kemungkinan itikad
tidak baik dari debitur sehingga tercapai suatu pengutamaan kepentingan umum
dan kepentingan masyarakat dari suatu kepentingan pribadi.
7
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Lembaga Keuangan Anjak Piutang (Factoring) dalam Mengatasi
Permasalahan Ekonomi
Kenyataan selama ini banyak sektor usaha yang menghadapi berbagai masalah
dalam menjalankan kegiatan usahanya. Masalah masalah tersebut pada prinsipnya
berkaitan antara lain: kurang kemampuan dan terbatasnya sumber-sumber
permodalan, lemahnya pemasaran sehingga target penjualan tidak tercapai. Di
samping itu perusahaan hanya terkonsentrasi pada usaha peningkatan produksi
dan penjualan sedangkan administrasi penjualan termasuk penjualan secara kredit
(Piutang) masih terabaikan.
Kelemahan di bidang manajemen/pengelolaan piutang menyebabkan semakin
meningkatnya kredit macet. Kondisi seperti ini mengancam kontinuitas usaha
yang pada gilirannya akan menyulitkan perusahaan dalam memperoleh sumber
pembiayaan dari lembaga keuangan seperti perbankan.
Beberapa contoh manfaat yang dapat diberikan lembaga anjak piutang yang
merupakan bagian dari unit sistem keuangan dalam rangka mengatasi masalah
dunia usaha adalah sebagai berikut:
Penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya produksi dan biaya
penjualan.
Anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk
pembayaran di muka (Advanced Payment) sehingga akan meningkatkan
Crediet standing perusahaan.
Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing
perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi perdagangan
8
secara bebas baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan
internasional.
Meningkatkan kemampuan klien dalam memperoleh laba melalui
peningkatan perputaran modal kerja.
Menghilangkan risiko kerugian akibat terjadinya kredit macet karena
risiko kredit macet ini dapat diambil alih oleh lembaga anjak piutang.
Kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi dan
meningkatkan pendapatan nasional.
3.2 Mekanisme Pembiayaan Lembaga Keuangan Anjak Piutang (Factoring)
Sebelum masuk pada tahapan-tahapan transaksi anjak piutang, sebaiknya kita lihat
pengertian anjak piutang terlebih dahulu. Menurut Kasmir dalam “Bank dan
Lembaga Keuangan lainnya” menjelaskan bahwa anjak piutang atau yang lebih
dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan
penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang
suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan
(klien).
Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan
Nomor NO.172/KMK.06/2002 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan
piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam dan luar negeri.
Transaksi anjak piutang biasanya diawali dengan negosiasi antara perusahaan
(klien) dengan lembaga anjak piutang (factoring) yang disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan dan dengan fasilitas yang disediakan perusahaan anjak
piutang. Apabila perusahaan sudah mengetahui kebutuhannya sejak awal maka
akan lebih mempermudah dan mempercepat transaksi anjak piutang.
Beberapa fasilitas anjak piutang yang ditawarkan:
9
a. Undisclosed/ Non Notification Factoring
Adakalanya perusahaan ingin performance/bonafiditasnya tetap terjaga di mata
pelanggan (debitur) walaupun sebetulnya perusahaan sedang kesulitan dana.
Untuk itu pada saat pengalihan piutang maka perusahaan tidak memberi tahu
pelanggan (debitur) bahwa piutang sudah dialihkan ke perusahaan anjak piutang
(factoring). Transaksi anjak piutang ini dinamakan Undisclosed/Non Notification
Factoring. Mekanisme transaksi Undisclosed sebagai berikut :
1. Terjadi transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan (klien)
2. Negosiasi dan kontrak anjak piutang antara perusahaan (klien) dengan
lembaga anjak piutang (factoring) di mana perusahaan menyerahkan kopi
faktur penagihan piutang dan dokumen terkait lainnya sedangkan
dokumen asli tetap dipegang perusahaan.
3. Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimal 80% dari nilai
faktur.
4. Pada saat jatuh tempo perusahaan akan menagih kepada
debitur/pelanggan.
5. Perusahaan akan mengembalikan pinjaman dana kepada factoring
ditambah dengan biaya anjak piutang (service charge/discount charge).
b. Disclosed/ Notification Factoring
Jika perusahaan (klien) setelah memperoleh pembiayaan dari anjak piutang tidak
ingin direpotkan oleh tugas menagih kepada debitur maka perusahaan bisa
memanfaatkan fasilitas disclosed factoring yaitu segera menyerahkan pengelolaan
piutang kepada perusahaan anjak piutang.
Mekanisme transaksi ini bisa dijelaskan sebagai berikut :
1. Terjadi penjualan secara kredit kepada pelanggan (klien)
10
2. Negosiasi dan kontrak factoring antara perusahaan (klien) dengan lembaga
anjak piutang di mana perusahaan menyerahkan faktur penagihan dan
dokumen terkait lainnya (dokumen asli).
3. Perusahaan memberi tahu kepada debitur kalau piutang dan penagihan
sudah dialihkan ke lembaga anjak piutang.
4. Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimum 80% dari
nilai faktur.
5. Pada saat jatuh tempo lembaga anjak piutang melakukan penagihan
kepada debitur.
6. Pelanggan (debitur) membayar tagihan kepada anjak piutang.
7. Lembaga anjak piutang menyerahkan sisa dan (20% Nilai faktur) kepada
perusahaan (klien) setelah sebelumnya dikurangi biaya administrasi.
Dalam transaksi anjak piutang terdapat beberapa risiko yang mungkin timbul di
antaranya:
1. Pada Undisclosed Factoring ada kemungkinan perusahaan (klien) ingkar
janji (wanprestasi) yaitu tidak mengembalikan pinjaman/pembiayaan
kepada factoring walaupun perusahaan sudah menerima pembayaran dari
debitur sehingga anjak piutang mengalami kerugian.
2. Pelanggan/debitur yang ingkar janji yaitu tidak membayar hutangnya pada
saat jatuh tempo sehingga kemungkinan perusahaan atau lembaga anjak
piutang yang mengalami kerugian.
Untuk mengatasi risiko tersebut, pada saat kontrak/ perjanjian dibuat maka perlu
ditetapkan pihak yang bertanggung jawab atas penanggungan risiko. Jika debitur
tidak dapat memenuhi kewajibannya dan yang menanggung risiko tersebut
perusahaan (klien) maka perjanjiannya dinamakan with recourse
factoring sedangkan jika lembaga anjak piutang yang menanggung risiko
kerugiannya maka perjanjiannya dinamakan without recourse factoring.
11
Jika melihat fasilitas-fasilitas yang disediakan lembaga anjak piutang, ternyata
usaha anjak piutang lebih dominan kepada pemberian jasa pembiayaan(financing
service) atas pengalihan piutang dari klien (perusahaan). Namun demikian
lembaga anjak piutang juga memberikan jasa di bidang non pembiayaan (non
financing service). Jasa non pembiayaan ini pada dasarnya untuk melayani
pengelolaan piutang (kredit) perusahaan klien.
Produk jasa non pembiayaan ini di antaranya :
1. Investigasi kredit (credit investigation) atau analisis kredit yaitu lembaga
anjak piutang membantu perusahaan untuk menilai calon
customer/debitur.
2. Mengelola administrasi penjualan secara kredit (sales ledger
administration/sales accounting).
3. Mengawasi/memonitor penjualan yang dilakukan klien termasuk
menetapkan prosedur penagihan.
4. Memberikan masukan atau mengusahakan cara pengamanan terhadap
risiko piutang terutama jika transaksi perdagangan secara internasional
(export financing) yang rentan terhadap risiko terjadinya fluktuasi kurs
valuta asing.
Dengan memanfaatkan jasa anjak piutang maka perusahaan (klien) tidak perlu
membentuk bagian kredit tersendiri dalam organisasi. Lembaga anjak piutang
sudah secara otomatis telah melaksanakan fungsi bagian kredit (credit
departement) di mana lembaga anjak piutang akan memberikan laporan hasil
kerjanya secara periodik kepada perusahaan (klien)
Atas pemanfaatan jasa anjak piutang timbul suatu kewajiban bagi perusahaan
(klien) yaitu membayar biaya anjak piutang. Biaya ini terdiri dari:
Service charge yaitu biaya yang dikeluarkan karena klien menggunakan
jasa untuk pengelolaan/ pembukuan penjualan (sales ledger) dari transaksi
penjualan yang dilakukan klien. Besarnya biaya berkisar antara 0,5% –
2,5% tergantung kesepakatan antara anjak piutang dan klien.
12
Discount charge yaitu biaya yang dikeluarkan karena klien memperoleh
pembiayaan (dana tunai) dari lembaga anjak piutang. Besarnya biaya
discount charge antara 2% – 3%. Biaya ini juga ditetapkan berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.
3.3 Manfaat Lembaga Keuangan Anjak Piutang
Berdasarkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang
Perusahaan Pembiayaan pasal 4 bahwa (1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan
dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut
pengurusan atas piutang tersebut. (2) Kegiatan anjak piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa
jaminan dari penjual piutang (Without Recourse) dan Anjak piutang dengan
jaminan dari penjual piutang(With Recourse).
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kegiatan perusahaan anjak piutang
dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka
pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri dan penata usahaan
penjualan kredit serta penagihan piutang klien. Kegiatan anjak piutang dapat
dilakukan oleh Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan
Pembiayaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1251 Tahun 1988
Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan
anjak piutang terdiri dari :
1. Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu.
2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan
harga yang sesuai dengan kesepakatan.
13
3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan
anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu
perusahaan sesuai kesepakatan.
Kegiatan di atas dapat dilakukan oleh perusahaan anjak piutang dengan terlebih
dahulu melakukan perjanjian anjak piutang. Perjanjian Anjak Piutang ini terdiri
dari tiga serangkaian hukum yaitu Subyek Hukum, Obyek hukum, dan Hubungan
hukum atau peristiwa hukum. Subyek Hukum, adalah penjual, pembeli, dan
perusahaan anjak piutang. Namun penamaan tersebut diubah disesuaikan dengan
hakikat anjak piutang. Perusahaan anjak piutang dikenal sebagai Factor, yaitu
badan usaha yang menawarkan anjak piutang. Klien adalah pihak yang
menggunakan jasa dari anjak piutang, yaitu penjual atau supplier. Nasabah atau
konsumen merupakan pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Obyek
Hukum, merupakan piutang itu sendiri, baik dijual atau dialihkan atau di urus oleh
pihak lain. Peristiwa Hukum, merupakan perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian
antara perusahaan anjak piutang dengan klien.
Cara peralihan piutang yang dikenal dengan nama levering harus melihat bentuk
dari bendanya yang akan dialihkan, apakah benda tersebut merupakan benda
bergerak atau benda tidak bergerak. Karena piutang tersebut timbul dari
perdagangan sehingga pengalihan anjak piutang dilakukan dengan akta dan
pemberitahuan dan pengakuan.
Perusahaan anjak piutang agar dapat melakukan kegiatan operasionalnya juga
harus mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai
biaya yang dikenakan terhadap klien yang dapat menutupi seluruh kegiatan
operasional perusahaan anjak piutang. Tapi sebelum perusahaan anjak piutang
menerima pembelian piutang dari klien, factor harus mempertimbangkan juga
risiko kerugian tagihan yang tidak dapat terbayar oleh debitur yang biasanya
ditetapkan dengan biaya penagihan atau komisi yang tinggi untuk piutang yang
cukup bermasalah.
Keuntungan yang diperoleh dari biaya yang dibebankan kepada kliennya terdiri
dari:
14
1. Jasa Penagihan (Service Charge): biaya yang dibebankan oleh perusahaan
anjak piutang kepada kliennya yang dikenal dengan fee dan besarnya
dihitung berdasarkan persentase tertentu berdasarkan kesepakatan dengan
berbagai pertimbangan seperti tingkat kesulitan atau jumlah piutang yang
ditagihkan.
2. Biaya Administrasi: biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang
setelah melakukan pengelolaan terhadap penjualan kredit klien dan
besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama.
Imbalan yang diterima oleh perusahaan anjak piutang, baik berupa service charge,
provisi, dan diskon, akan dicatat secara akrual sehingga pada saat
penandatanganan perjanjian akan diakui pajak terutang. Dasar pengenaan pajak
atas penyerahan jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah imbalan yang diterima
dan Pajak Masukan yang berhubungan dengan kegiatan anjak piutang tidak dapat
dikreditkan.
Keuntungan yang diterima oleh perusahaan anjak piutang diperoleh dari jasa yang
diberikan kepada klien berupa : Jasa Pembiayaan (Financing service), Perusahaan
anjak piutang melakukan pembayaran dimuka (prefinancing) kepada klien yang
besarnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dibuat dengan
with recourse atau dengan without recourse. Besarnya pembiayaan dilakukan
sekira 60% sampai 80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan
penyerahan bukti-bukti penjualan.
Jasa non pembiayaan (non financing service), perusahaan anjak piutang
memberikan jasa pengelolaan administrasi kredit yang terdiri dari :
a. Analisis kelayakan suatu kredit.
b. Melakukan administrasi kredit.
c. Pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya.
d. Perlindungan terhadap suatu risiko kredit.
Kegiatan anjak piutang ini pada kenyataannya hanya dirasakan cukup bermanfaat
bagi perusahaa yang berskala besar, bagi usaha kecil atau UMK umumnya takut
15
memanfaatkan pembiayaan anjak piutang karena biayanya mencekik dan khawatir
diteror bank jika pencairan dana dari nasabah tidak tepat waktu. Selain itu UMK
juga enggan mendapatkan uang tunai dengan menjaminkan resi tagihan karena
belum mengertinya tentang anjak piutang dan adanya persepsi jika menggunakan
anjak piutang akan diteror penagih jka pencairan resi mandek dan mundur atau
nasabah bangkrut.
Para perusahaan anjak piutang membebankan resi tagihan kepada klien dengan
skema with recourse karena adanya faktur penagihan fiktif, atau pemasok diam-
diam telah menerima pembayaran dari nasabah padahal resi tagihan sudah
dianjak-piutangkan pada lembaga keuangan. Karena pencairan resi bermasalah
maka para pemasok akan dikenai komisi anjak piutang 25% s.d. 30% per tahun
serta ditambah service charge untuk jasa penagihan dan biaya administrasi.
Dari apa yang dipaparkan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan adapun manfaat
dari anjak piutang bagi perusahaan/perbankan adalah sebagai berikut :
1. Perusahaan yang kesulitan/kekurangan dana akan segera memperoleh dana
tunai sehingga terdapat aliran kas masuk (cash in flow) yang bisa
digunakan untuk modal kerja perusahaan. Aliran kas (cash in flow) akan
lebih lancar karena perusahaan tidak perlu menunggu pencairan piutang
sampai jatuh tempo.
2. Tugas perusahaan (klien) dalam pengelolaan administrasi penjualan dapat
dialihkan ke lembaga anjak piutang karena lembaga ini membantu
mengelola administrasi penjualan dan penagihan (sales ledgering and
collection service).
3. Perusahaan (klien) tidak ragu dalam penjualan produknya terutama kepada
customer baru karena risiko tagihan macet bisa ditanggung bersama
dengan lembaga anjak piutang (credit insurance).
4. Anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan sehingga piutang
dapat dibayar tepat saat jatuh tempo dan sebisa mungkin penagihan ini
tidak merusak hubungan baik antara perusahaan (klien) dengan
pelanggannya (customer).
16
BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN
Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memang selalu dihadapkan
pada berbagai masalah yang sangat kompleks terutama masalah kesulitan
memperoleh sumber dana sebagai modal kerja untuk operasional perusahaan.
Jika selama ini perusahaan dalam memperoleh tambahan modal dengan
mengandalkan kredit dari sektor perbankan, nampaknya kehadiran lembaga anjak
piutang akan memberi alternatif pemecahan masalah kebutuhan dana. Melalui
anjak piutang perusahaan perusahaan akan memungkinkan untuk memperoleh
sumber pembiayaan secara mudah dan cepat sampai maksimal 80% dari nilai
faktur penjualan tanpa harus menyerahkan jaminan/agunan aktiva tetap seperti
yang lazim terjadi pada pemberian kredit di sektor perbankan. Di samping itu
perusahaan bisa meminta staf ahli dari lembaga anjak piutang untuk mengelola
administrasi penjualan secara kredit (manajemen piutang) termasuk melakukan
penilaian terhadap calon debitur (customer) yang baik.
17
DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, M. Philippus, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,
Surabaya, 1988
Kasmir, Bank dan lembaga keuangan lainnya. Grafindo, Jakarta: 2002
Sihabuddin, Diktat Mata Kuliah Hukum Pembiayaan, Program Pasca Sarjana
Universitas Brawijaya, 2006
Soetiksno, Filsafat Hukum,Pradnya Paramita,Jakarta, 1981
Artikel :
Melirik Pembiayaan Anjak
Piutang, http://www.kompas.com/kompas-cetak/03/08/22/finansial
Peranan Lembaga Anjak Piutang dalam Ekonomi Indonesia,
http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com/2009/12/12/peranan-lembaga-anjak-
piutang-dalam-ekonomi-indonesia/
18