Upload
others
View
42
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN
FINANCIAL TECHNOLOGY YANG MELAKUKAN PENIPUAN
PEMINJAMAN DANA ONLINE
(Skripsi)
Oleh
FANI FASA FRANAZA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020
ABSTRAK
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAN
FINANCIAL TECHNOLOGY YANG MELAKUKAN PENIPUAN
PEMINJAMAN DANA ONLINE
Oleh
FANI FASA FRANAZA
OJK merupakan lembaga yang dibentuk dengan salah satu tujuannya yaitu untuk
mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran yang sangat penting dalam
penanggulangan perusahaan Financial Technology salah satunya yaitu penipuan
yang terjadi di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:
bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahanan fintech yang
melakukan penipuan pinjaman dana online dan faktor-faktor apakah yang
menghambat peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi perusahaan fintech
yang melakukan penipuan pinjaman dana online.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Kasubbag EPK
Otoritas Jasa Keuangan Lampung, Kepala Subdit II Ditreskrimsus Polda
Lampung, Ahli IT Dosen Fakultas Teknik Elektor Universitas Lampung dan
Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung..
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan.
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran Otoritas Jasa
Keuangan terhadap perusahaan fintech yang melakukan penipuan pinjaman dana
online termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi
dan wewenang yang dimilikinya, yaitu Undang-Undang. (UU No. 21 Th 2011
Tentang OJK, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan terkait). Peran faktual dilaksanakan
dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang
tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidanapenipuan
yang dilakukan oleh perusahaan fintech. Faktor-faktor penghambat peran Otoritas
Jasa Keuangan dalam penyidikan tindak pidana penipuan oleh perusahaan
financial technology, adalah faktor masyarakat. karena disini masyarakat memiliki
peran penting. Dari ketidaktauan masyarakat yang membuat hal-hal yang tidak
diinginkan terjadi. Oleh karena itu sosialisasi untuk mengedukasi sangat
diperlukan masyarakat.
Fani Fasa Franaza
Saran dalam penelitian ini adalah Otoritas jasa keuangan disarankan untuk
bekerjasama dengan kominfo dan polda agar mengadakan lebih banyak lagi
sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah untuk mengedukasi mereka tentang
fintech agar masyarakat tau dan berhati-hati jika ingin melakukan pinjaman online.
Supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sudah banyak terjadi pada saat ini yang
sangat banyak merugikan. Mahasiswa dan masyarakat diharapkan mendukung apapun
segala sosialisasi yang di adakan oleh ojk agar dapat sesuai dengan tujuan apa yang
diharapkan. Berkurangnya kasus penipuan, intimidasi dan kita bijak dalam dunia
fintech.
Kata Kunci: OJK, Financial Technology, Penipuan.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN
FINANCIAL TECHNOLOGY YANG MELAKUKAN PENIPUAN
PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE
Oleh
FANI FASA FRANAZA
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum
Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020
RIWAYAT HIDUP
Nama lengkap penulis adalah Fani Fasa Franaza. Penulis
dilahirkan di Karang Lantang pada tanggal 27 Desember
1998.Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara,
buah hati dari pasangan Bapak Zainuri, S.P.d dan Ibu
Nasmi Elyani.
Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah Sekolah Dasar
(SD) Negeri Karang Lantang lulus pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 2 Banjit lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA)
Negeri 1 Banjit lulus pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016.Selama menjadi
mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus.Di internal kampus,
penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) menjabat sebagai Anggota
Muda. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada
masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Patah, Kecamatan
Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari sejak bulan Januari
sampai dengan bulan Februari 2019. .
MOTTO
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
kesanggupannya”
(Q.S: Al-Baqarah Ayat 153 )
“Kau tak akan pernah mampu menyebrangi lautan sampai
kau berani berpisah dengan daratan”
(Christopher colombus)
“ jika anda terlahir miskin, itu bukan kesalahan anda. Tetapi
jika anda meninggal dalam keadaan miskin, itu kesalahan
anda “
(Bill Gates)
PERSEMBAHAN
Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:
Papa dan Mama
Ayahanda Zainuri S.P.d dan Ibunda Nasmi Elyani yang selalu memberikan cinta,
kasih sayang, do’a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan
takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.
Adek-adek yang ku banggakan
Terimakasih atas segala canda dan tawa
serta yang selalu memotivasi, melindungi, memberi bantuan, dan memberikan
doa untuk keberhasilanku.
Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga
Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.
Almamater tercinta Universitas Lampung
Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan
membanggakan
SAN WACANA
Alhamdulillahirabbil „alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas
rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang
berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Financial
Technology Yang Melakukan Penipuan Peminjaman Dana Online” sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Lampung.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan
terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan
terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Pof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan
kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung; selaku Dosen Pembimbing I, sekaligus Dosen
Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan, dan
masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing II yang
telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi
ini;
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah
memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah
memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Rudy, S.H., L.LM., L.L.D. selaku dosen Pembimbing Akademik yang
telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Bapak I Ketut Suryana S.IK , Dwi Krisno Yudi Purnomo, Gigih Fonda Nama
dan Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., selaku narasumber yang telah memberikan
pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah
berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama
menempuh studi;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu
Aswati, Mas Ijal, Bude Siti dan Mbak Tika terima kasih selalu membantu
penulis dalam berjalannya proses pembuatan skripsi ini;
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Ayahanda Zainuri S.P.d dan Ibunda
Nasmi Elyani yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan
memberikan segala dukungan kepadaku semoga Allah selalu memberikan
kebaikan dan kebahagiaan untuk ibu dan bapak di dunia maupun di akhirat
kelak;
12. Kepada adik-adikku tercinta, Vina Zetira, Dzaki Falah Zatra, terima kasih
atas segala canda tawa, motivasi, kasih saying.
13. Sahabat pertama saat perkuliahan YODA, AKMAL, ROBI, KERDUS DAN
GENG HIMA BADIK yang telah menghabiskan waktu bersamaku dalam
setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagian, kesedihan dan segala
hal yang terjadi selama ini, walaupun masih banyak impian yang belum
tercapai aku yakin kita bisa menggapainya bersama;
14. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Grup “Pengen Lulus Tapi Mager”;
OSA, FIRA, DANTI, YUFTI, CACA yang sudah menemaniku semenjak
awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih
atas persahabatan tanpa pengkhianatan yang indah, kekompakan, canda tawa
dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih
bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Batu Patah, Kabupaten
Tanggamus; Rija, Andrew, Roni, Bang ade, Faqih, Cici Serafina, Nita, Ajeng,
Diah, Marlinda, Kak Adet, Ojija dan seluruh teman KKN dari Kecamatan
Kelumbayan Barat, terima kasih atas pengalaman pengabdian yang luar biasa
selama 40 hari dalam kesedihan maupun kebahagiaan, penulis meminta maaf
jika ada salah dan kekurangan ketika bersama kalian, dan penulis berharap
kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
16. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan
penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Bagian Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan
dan doa untuk penulis;
Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah
diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk
menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis
pada khususnya.
Bandar Lampung, Januari 2020
Penulis
Fani Fasa Franaza
DAFTAR ISI
Halaman
I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang Masalah.................................................................... 11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..................................................... 12
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.................................................... 13
E. Sistematika Penulisan ....................................................................... 18
II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 19
A. Tinjauan Umum Tugas, Fungs dan Peran Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).................................................................................................. 19
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan............................................... 18
2. Tugas, Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan ........................ 20
3. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan............................ 21
B. Tinjauan Umum Financial Technology............................................. 23
1. Pengertian Financial technology................................................... 23
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Fintech....................................... 24
3. Keuntungan dari Fintech............................................................... 24
4. Jenis Financial Technology........................................................... 25
C. Tindak Pidana Penipuan.................................................................... 29
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.................. 35
III METODE PENELITIAN ..................................................................... 37
A. Pendekatan Masalah.......................................................................... 37
B. Sumber dan Jenis Data ...................................................................... 37
C. Penentuan Narasumber...................................................................... 40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .................................. 40
E. Analisis Data ..................................................................................... 41
IV HASIL PENELITIAN.......................................................................... 42
A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahan Fintech yang
Melakukan Penipuan Pinjaman Online............................................ 42
B. Faktor Penghambat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi
Perusahaan Fintech yang Melakukan Penipuan Pinjaman Dana
Online............................................................................................... 68
V PENUTUP............................................................................................. 78
A. Kesimpulan....................................................................................... 78
B. Saran................................................................................................. 79
DAFTAR PUSTAKA
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat
dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat
luas. Masyarakat dapat dengan mudah untuk dapat berkomunikasi tanpa ada
batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi
komunikasi masyarakat pun dipacu untuk mampu mengikuti setiap
perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini
tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi
saja, tetapi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru,
market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas.
Perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi
masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Internet telah
memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat,
perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang
efektivitas dan efesiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai
sarana komunikasi, publikasi serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi
yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lainnya.
2
Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan
masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik.
Namun karena kemudahan untuk berkreativitas banyak pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang
merugikan orang banyak. Lembaga keuangan merupakan padanan dari istilah
bahasa inggris Financial Institution. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan
menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk
membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan
pembiayaan1.
Perkembangan zaman dan arus globalisasi yang saat ini semakin pesat, semakin
banyak juga perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam Lembaga
Keuangan. Memanfaatkan pesat dan semakin canggihnya teknologi informasi,
muncul banyaknya inovasi dalam lembaga keuangan non bank seperti hadirnya
Financial Technology (selanjutnya disebut Fintech) yang berkembang di
Indonesia akhir-akhir ini. Menurut Muliaman D. Hadad (Ketua Dewan
Komisioner OJK) Fintech merupakan Sebuah inovasi berhasil mentransformasi
suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan,
kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai
Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation)2.
Dalam perkembangannya, Fintech dikategorikan menjadi 4 yaitu:
a) Deposits, Lending, Capital Raising (Crowdfounding, Peer To Peer
Lending)
1 Sunaryo. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta. Sinar Grafika. 2013. hlm.2
2 Muliaman D. Hadad. Financial Technology (Fintech) Di Indonesia, Kuliah Umum Tentang
Fintech IBS.URL:http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017
diakses pada tanggal 5 april 2019 pukul 20.00.
3
b) Payment, Clearing & Settlement (Mobile Payment (misalkan : P2P
Transfer, Apple/Samsung Pay), Web – Based Payment (misalkan : Invoice
payment paypal)
c) Market Provisioning (e – Aggregators)
d) Investment & Risk Management (Robo advice, e – Trading, Insurance).3
Fintech yang mulai eksis dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu dengan jenis
Peer to Peer Lending). Fintech jenis P2P Lending ini bergerak dalam bidang
peminjaman uang. Mengawasi Fintech jenis P2P Lending ini, Otoritas Jasa
Keuangan yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga
keuangan telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan Fintech jenis P2P
Lending pada tanggal 28 Desember 2016. Hal ini tertuang dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK
LPMUBTI).
Pasal 7 POJK LPMUBTI menyatakan “Penyelenggara wajib mengajukan
pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan“. Dalam hal ini
penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem Fintech jenis P2P Lending
termasuk kedalam jenis lembaga keuangan non bank dan harus berbentuk badan
hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin
dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan pengoperasiannya. Pada
kenyataannya masih ada perusahaan penyelenggara Fintech jenis P2P Lending
yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan
operasionalnya tetapi masih beroperasi.
3 Bank Indonesia. Financial Technology (Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank
Indonesia), URL : http://jababekaictexpo.com/theme/File/Fintech_BankIndonesia.pdf, diakses
pada tanggal 6 april 2019 pukul 20.00.
4
Pada pertengahan Februari 2019, tercatat ada 99 (Sembilan Puluh Sembilan)
platform fintech yang berdiri resmi dan di bawah naungan OJK Artinya, jumlah
tersebut bertambah 11 (Sebelas) dari jumlah fintech per Desember 2018
sebanyak 5 88 fintech.4 Adapun 11 (Sebelas) fintech lending yang baru
terdaftar, yaitu AdaKita, UKU, Pinjam win win, Pasar pinjam, Kredinesia,
BKDana, Gandeng Tangan.org, Modalantara, Komunal, ProsperiTree dan
Danakoo. Legal adalah sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, dan
tidak bersengket, sehingga masyarakat yang meminjam di perusahaan fintech
legal akan aman.
Hingga saat ini, jumlah fintech yang legal tidak banyak mengalami perubahan
sebanyak satu perusahaan yaitu Danamas. Selebihnya, fintech yang terdata
masih berstatus terdaftar berdasarkan klasifikasi OJK. OJK telah memberikan
himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan yang
sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Kemudian OJK juga menyarankan agar
masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online memanfaatkannya untuk
kepentingan yang produktif dan jumlah pinjaman maksimal 30% (Tiga Puluh
Persen) dari penghasilan.
Perusahaan-perusahaan yang menawarkan pinjaman langsung tunai itu biasanya
terbagi menjadi dua kategori, yakni pinjaman bisnis dan pinjaman personal.
Biayabunga yang dikenakan kepada peminjam dalam kategori pinjaman bisnis
memang relatif lebih tinggi. Misalnya, Koinworks mereka menawarkan bunga
efektif untuk peminjam sebesar 18% (Delapan Belas Persen) per tahun, Investree
4 https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-daftar-99-fintech-lending-yang-terdaftar-danberizin-di-
ojk. Akses 7 maret 2019, pukul 17.05 WIB.
5
mengenakan bunga untuk peminjam di kisaran 12% (Dua Belas Persen) sampai
20% (Dua Puluh Persen) per tahun, dan Amartha yang menentukan imbal hasil
bagi peminjam yang mencapai 15% (Lima Belas Persen) per tahun. Sementara
itu, rata-rata bunga yang dikenakan kepada nasabah di Modalku berkisar 9%
(Sembilan Persen) sampai 24% (Dua Puluh Empat Persen). CEO Modalku
Reynold Wijaya tidak menampik bunga pinjaman maksimal memang bisa
mencapai 30% (Tiga Puluh Persen). Namun hal itu jarang terjadi biasanya untuk
peminjam mungkin di angka 15% (Lima Belas Persen) sampai 20% (Dua Puluh
Persen). Itu karena harus mempertimbangkan risiko default dan sebagainya.
Besaran bunga pinjaman akan disesuaikan dengan latar belakang dan riwayat
peminjaman.
Semakin baik riwayat peminjaman dan kemampuannya dalam mengembalikan
dana yang dipinjam, maka besaran bunga yang dikenakan berpotensi bisa
rendah. Setiap penyelenggara fintech pinjam meminjam secara online memang
punya perhitungan masing-masing sehingga bunga yang mereka berikan
berbeda. Misalnya, untuk bunga pinjaman untuk nasabah personal atau di luar
bisnis, untuk Investree mematok bunga 0,9% (Nol Koma Sembilan Persen)
sampai dengan 2,2% (Dua Koma Dua Persen) setiap bulan. bunga pinjaman
yang dikenakan bagi nasabah TunaiKita, sebesar 0,7% (Nol Koma Tujuh
Persen) sampai 0,95% (Nol Koma Sembilan Puluh Lima Persen) per hari khusus
untuk pinjaman jangka pendek. Sementara itu, penyelenggara fintech Tunaiku 7
menetapkan suku bunga bagi peminjam 3% (Tiga Persen) sampai 6% (Enam
Persen) secara flat per bulan. Apabila nasabah terlambat mengembalikan dana,
maka ada beban biaya bunga sebesar 0,16% (Nol Koma Enam Belas Persen) per
6
hari yang harus ditanggung. Ternyata di samping adanya fintech yang legal
masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal
ini melanggar hukum, berang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang
bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi
jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Fakta yang adanya ditemukan Satgas
Waspada Investasi OJK merilis 231(Dua Ratus Tiga Puluh Satu) entitas fintech
tak berizin alias ilegal.
OJK sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan
Informasi serta Google Indonesia untuk segera memblokir aplikasi ke 231 (Dua
Ratus Tiga Puluh Satu) entitas fintech tersebut. Selain itu, OJK meminta
masyarakat untuk tidak meminjam uang dari fintech yang berstatus ilegal.
Berikut beberapa daftar fintech yang tidak terdaftar di OJK yaitu: Angel Yuk
dengan perusahaan developer NineTree Technology Company, Ayo Uang
dengan perusahaan developer PT Zeta Indonesia, AyoPop dengan perusahaan
developer Ayopop teknologi Indonesia, AyoRupiah dengan perusahaan
developer PT Inspirasi Global Indonesia, BambuLoan dengan perusahaan
developer ayo pinjaman, Bantuan Pinjaman dengan perusahaan developer
yoyochou, Bee Cash dengan perusahaan developer wangjunhua, BizLoan
dengan perusahaan developer CBA Services.5 Berikut jumlah data fintech yang
legal dan ilegal dari tahun 2016 – 2019 :6
5 https://kumparan.com/@kumparanbisnis/berikut-daftar-lengkap-227-fintech-
ilegal27431110790555074. Akses 1 agustus 2019, pukul 18.30 WIB. 6 https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx, Akses 3 agustus 2019 puku 20.00 WIB
7
NO Tahun Legal Ilegal
1 2016 - 165
2 2017 29 182
3 2018 73 227
4 2019 99 231
1. Tabel Jumlah Perusahan Fintech di Indonesia
Dalam prosedur peminjaman dana melalui fintech rata-rata pengguna
mengajukan pinjaman yang sangat kecil yakni Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah)
sampai Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah) yakni sekitar 51,24% (Lima Puluh Satu
Koma Dua Puluh Empat Persen) dari total aduan yang dihimpun LBH Jakarta.
Sebanyak 33,33% (Tiga Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Tiga Persen) meminjam
sekitar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Laporan pengaduan yang dikumpulkan
LBH Jakarta menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pelanggaran yang
dilakukan oleh platform yang telah terdaftar maupun tidak terdaftar. Adanya
1.330 (Seribu Tiga Ratus Tiga Puluh) pengaduan, terdapat 14 (Empat Belas)
pelanggaran yang telah dilakukan 89 (Delapan Puluh Sembilan) fintech tersebut.
Mayoritas pelanggaran berasal dari penerapan bunga pinjaman harian yang
dinilai terlalu tinggi, sehingga sebanyak 1.145 (Seribu Seratus Empat Puluh
Lima) orang korban merasa dirugikan. Kemudian, pelanggaran dari metode
penagihan pinjaman yang mengakses kontak darurat telah dalami oleh 1.100
(Seribu Seratus) orang korban. Selanjutnya, penagihan melalui penyebaran foto
dan informasi pinjaman kontak nasabah yang telah merugikan 903 (Sembilan
Ratus Tiga) orang korban. Selain itu, metode penagihan melalui pengancaman,
8
fitnah, pelecehan seksual dan penipuan telah memakan 781 (Tujuh Ratus
Delapan Puluh Satu) korban. Sedangkan 645 (Enam Ratus Empat Puluh Lima)
korban, merasa dirugikan atas pergantian nama perusahaan fintech tanpa
pemberitahuan tapi bunga pinjaman terus naik. Korban aplikasi pinjaman online
yang mengadu ke LBH Jakarta datang dari 25 (Dua Puluh Lima) provinsi di
Indonesia. Berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta,
pengadu terbanyak datang dari DKI Jakarta. DKI Jakarta 36,07% (Tiga Puluh
Enam Koma Nol Tujuh Persen), Jawa Barat 27,24% (Dua Puluh Tujuh Koma
Dua Puluh Empat Persen), Banten 9,80% (Sembilan Koma Delapan Puluh
Persen), Kalimantan Timur 1,35% (Satu Koma Tiga Puluh Lima Persen), Jawa
Tengah 7,10% (Tujuh Koma Sepuluh Persen), Jawa Timur 8,30% (Delapan
Koma Tiga Puluh Persen), Bali 1,28% (Satu Koma Dua Puluh Delapan),
Sulawesi Utara 1,58% (Satu Koma Lima Puluh Delapan Persen) dan lain-lain
7,47% (Tujuh Koma Empat Puluh Tujuh Persen). Jumlah korban yang tersebar
di 25 (Dua Puluh Lima) provinsi berarti masalah fintech ini sudah menjadi
masalah nasional. Walaupun pengaduan terbanyak datang dari Jakarta karena
informasi pos pengaduan korban pinjaman online LBH Jakarta lebih cepat
tersebar di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.7
Adanya temuan ini, OJK melalui peraturannya sangat serius menindak tegas
fintech ilegal. Beberapa upaya yang sudah dilakukan OJK antara lain melakukan
edukasi dan sosialisasi pada masyarakat. Semua fintech harus terdaftar. Semua
yang melakukan pinjam meminjam berbasis teknologi harus didaftar, kalau yang
tidak terdaftar semua aplikasi dan media sosialnya harus di hapus. Pada
7 https://finansial.bisnis.com/read/20181209/89/867657/lbh-jakarta-25-penyelenggarap2p-
lending-terdaftar-dilaporkan-bermasalah. Akses 8 maret 2019, pukul 10.00 WIB.
9
kenyataannya di balik perusahaan-perusahaan fintech ini ada investor yang tentu
saja orientasinya adalah bisnis atau keuntungan. Kadangkadang edukasi ini yang
juga terlupakan oleh platform karena mereka sibuk berbisnis. Padahal perlu akal
sehat (bagi masyarakat) untuk bereaksi terhadap fenomena pasar ini dan OJK
sudah jelas membuat peraturan tentang fintech. OJK terus melakukan pengawasan
terhadap fintech dan membuat POJK tentang fintech. Padahal, pelaku fintech
pinjam meminjam secara online seperti Modalku tak keberatan bila ada ketentuan
soal bunga pinjaman.
Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia,Mohammad Choirul Anam
menjelaskan penegak hukum tidak bisa menjerat debitur yang tidak mampu
membayar pinjaman tersebut. Sebab, permasalahan ini termasuk kategori
perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata.Tidak
bisa seseorang dipidana karena tidak mampu membayar pinjaman. Sebab ini
masuknya ke ranah pidana. ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Apabila, aparat penegak hukum tetap
memberikan sanksi pidana kepada debitur maka tindakan tersebut merupakan
pelanggaran terhadap UU.
Regulasi fintech yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77
Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Informasi belum mampu mengatasi persoalan sengketa ini. Sebab, isi aturan
tersebut tidak terdapat lembaga penyelesaian sengketa di industri fintech
sehingga setiap penyelesaian sengketanya dikaitkan dengan ranah pidana.Perlu
ada mekanisme penyelesaiannya (sengketa). POJK 77 dan kode perilaku saja
10
tidak cukup.Tidak hanya itu, isu pelanggaran HAM juga dianggap terjadi dalam
persoalan penagihan pinjaman ini. Perusahaan fintech yang dapat mengakses
perangkat telepon seluler berisiko menggunakan data pribadi peminjam tanpa
izin. Bahkan, Anam membandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya
seperti kepolisian dan kejaksaan yang harus terlebih dahulu mengajukan
perizinan saat mengakses atau penyadapan terhadap seseorang.
Ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)
Bhima Yudhistira mengingatkan agar masyarakat dapat secara jeli
memperhatikan biaya bunga yang dikenakan oleh para perusahaan pinjam
meminjam online ini. Karena untuk fintech ini, dengan berbagai alasan mereka
bisa mengenakan bunga yang kelewat tinggi. Padahal yang disasar adalah mikro
dan berjangka pendek, parameter dari bunga yang wajar dan bunga yang kelewat
tinggi itu dapat dilihat dari suku bunga kredit bank umum ditambah beban
operasional, faktor risiko masing-masing fintech, dan tenor pinjaman8.
Permasalahan pinjaman online atau financial technology peer to peer kian hari
terus menjadi sorotan publik. Terakhir, permasalahan fintech ini bahkan
merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena
penagihan pinjaman yang merasa di tipu karena jumlah pinjamannya terus saja
menaik tanpa alasan.9 Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih
minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan.
8 https://tirto.id/pinjam-meminjam-online-jadi-rentenir-digital-tanpa-aturan-bunga diakses pada
tanggal 11 agustus 2019 pukul 12.00 9 https://www.suara.com/bisnis/2019/02/13/205051/sopir-bunuh-diri-karena-pinjaman-online-
satgas-ini-jadi-pembelajaran diakses pada tanggal 14 agustus 2019 pukul 20.00
11
Ada juga PT Kas Wagon Indonesia, perusahaan financial technology (fintech)
yang mengoperasikan platform P2P online mendeteksi sejumlah kasus
penipuan melalui P2P lending, yang kemudian menyerahkan kasus tersebut
kepada pihak Kepolisian10
Berdasarkan hal tersebut maka penulis melaksanakan penelitian dalam skripsi
yang berjudul: “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan
Fintech Yang Melakukan Penipuan Peminjaman Dana Online”
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan fintech
yang melakukan penipuan pinjaman dana online ?
b. Apakah faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan
terhadap perusahaan fintech yang melakukan penipuan dana secara online ?
2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup subtansi keilmuan penelitian ini adalah hukum pidana formal,
khususnya kajian mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan Lampung dalam
mengawasi perusahan fintech agar tidak terjadi penipuan dana pinjaman online
10
Emmanuel kure. Cashwagon ungkap kasus penipuan fintech. URL:
https://www.beritasatu.com/investor/540143/cashwagon-ungkap-kasus-penipuan-fintech diakses
pada tanggal 15 september 2019 pukul 19.00
12
yang membuat konsumen sampai bunuh diri. Ruang lingkup lokasi adalah pada
Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2019.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan Lampung dalam mengawasi
perusahaan fintech yang melakukan penipuan peminjaman dana online.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan peran Otoritas Jasa
Keuangan Lampung dalam pengawasan terhadap perusahan fintech yang
melakukan penipuan pinjaman dana online.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara
praktis sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu
hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Otoritas Jasa
Keuangan dalam mengawasi perusahaan fintech yang melakukan penipuan
pinjaman dana secara online
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran
bagi aparat penegak hukum dan Otoritas Jasa Keuangan Lampung dalam
mengoptimalkan upaya pengawasaan terhadap perusahaan fintech yang
melakukan penipuan pinjaman dana secara online.
13
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau
dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya
penelitian hukum11
. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Teori Peran
Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek
sebagai berikut:
a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
masyarakat.
b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.12
Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak
dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang
dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang
yang memangku jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:
a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan
masyarakat
b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau
kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.13
11
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm.103 12
Soerjono Soekanto, “Sosiologi Suatu Pengantar” Jakarta. Rajawali Press. 2002, hlm. 242. 13
Ibid, hlm. 243-244.
14
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan
non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan lainnya. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan
pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK
ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan
beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada
2015. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar
keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur,
adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan
konsumen maupun masyarakat.
Berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 tahun 2011, tugas utama dari Otoritas Jasa
Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
15
b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nila-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.14
Masalah pokok
yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang
mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor
tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak
positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu
menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono
Soekanto faktornya adalah :
a) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri
b) Faktor penegak hukum,
c) Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d) Faktor Masyarakat
e) Faktor Kebudayaan,
2. Konseptual
Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan
dalam melaksanakan penelitian . 15
Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan
pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
14
Soerjono Soekanto.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: UI
Press.1983. hlm. 35 15
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Rineka Cipta. 1986. hlm.103
16
a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia
menjalankan suatu peran.16
b. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan UU Nomor 21
Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan.
c. Fintech adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata „financial‟ dan
„technology‟, di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa
keuangan.17
d. Penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang
maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
e. Pinjaman dana secara online : Pinjaman (Loan) adalah suatu jenis hutang
yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih
sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Yang pinjamannya berbentuk
sebuah aplikasi maupun website online .
16
Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Rajawali Press. 2002. hlm.243 17
Ellen, C. Definisi Fintech. Url https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah diakses pada
tanggal 8 april 2019
17
E. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan
yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
I PENDAHULUAN
Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.
II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berkaitan
dengan peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam mengawasi perusahaan
fintech yang melakukan penipuan pnjaman dana secara online
III METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan
dan Pengolahan Data serta Analisis Data.
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi deskripsi dan analisis peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap
perusahaan fintech yang melakukan penipuan pinjaman online dan faktor
penghambat pelaksanaan peran Otoritas Jasa Keuangan Lampung dalam
mengawasi perusahaan fintech yang melakukan penipuan pinjaman dana
online
18
V PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan
yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
19
II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.1 Otoritas
Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel.
Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor
jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap
1 7Booklet Perbankan Indonesia 2016, Op.Cit., hlm. 3 lihat juga Pasal 1 Angka 1 Undang Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
20
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.2
Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung
kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya
saing nasional. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar
pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian
dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-
unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan
merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan
yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.3
2. Tugas, Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan
terhadap:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Fungsi Otoritas Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 5 UU Otoritas Jasa
Keuangan, yang berbunyi bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peran Otoritas
2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangam
21
Jasa Keuangan ditentukan dalam Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan, yang
berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki peran sebagai
berikut:
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,
merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk
hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal
minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, dan pencadangan bank.
2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
3) Sistem informasi debitur.
4) Pengujian kredit (credit testing).
5) Standar akuntansi bank.
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
1) Manajemen risiko.
2) Tata kelola bank.
3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang.
4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan dan
Pemeriksaan bank.
3. Tujuan dan Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan
Secara normatif ada empat tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan yaitu,
meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan,
menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan,
meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan, dan
melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.4
Menurut pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar
keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:
4 Op.Cit, hlm 42.
22
a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil.
c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Adapun wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank
meliputi:
1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia,
merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk
hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal
minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan
kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit
(credit testing); dan standar akuntansi bank
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-
pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan
perbankan; serta pemeriksaan bank
b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan meliputi:
1. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa
Keuangan
4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter
pada lembaga jasa keuangan
6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan meliputi:
1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala
Eksekutif
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku,
dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan
23
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau
pihak tertentu
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan,
efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan
melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan
pembubaran dan penetapan lain.
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi atas prinsip-prinsip tata kelola
yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
transparansi dan kewajaran. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan
wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:
a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara Hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam
setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan
umum
d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap
berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Tinjauan Umum Financial Technology
1. Pengertian Financial Technology
Financial technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan
teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi
24
moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa
sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan
pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.
Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini
didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat.
Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti
tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk
mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang
kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu
transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis
namun tetap efektif.
2. Dasar hukum penyelenggaraan FinTech
Dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan
Pemrosesan Transaksi Pembayaran
b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan
Layanan Keuangan Digital
c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
3. Keuntungan dari Fintech
1. Bagi konsumen, fintech memberi manfaat:
a. Mendapat layanan yang lebih baik
b. Pilihan yang lebih banyak
c. Harga yang lebih murah
2. Bagi pemain fintech (pedagang produk atau jasa) memberi manfaat:
a. Menyederhanakan rantai transaksi
b. Menekan biaya operasional dan biaya modal
c. Membekukan alur informasi
3. Bagi suatu Negara, fintech memberi manfaat:
a. Mendorong transmisi kebijakan ekonomi
25
b. Meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan
ekonomi masyarakat
Fintech turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI. Fintech
telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu
perusahaan-perusahaan start-up dalam menekan biaya modal dan biaya
operasional yang tinggi di awal. Dalam hal ini, Fintech mampu menggantikan
peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran,
Fintech berperan dalam :
1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
2. Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring
3. Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
4. Mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional
5. Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana
dan penyertaan modal.
4. Jenis Financial Technology
Perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang bermunculan di Indonesia
memiliki karateristis tersendiri dalam menjalan jenis bisnis yang
dijalankan yang berbasis Financial Technology. Berikut penggolongan
jenis Financial Technology:5
a) Management asset
Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan
karyawan, sistem pembiayaan. Sekarang banyak startup yang melihat hal
itu sebagai peluang untuk membuka usaha. Jojonomic misalnya salah satu
jenis startup yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini
5 https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di indonesia/,Akses Tanggal
26 november 2019, pukul 21.29 WIB
26
menyediakan platform Expense Management System untuk membantu
berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya startup
seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih paperless, karena
semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup
dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.
a. Crowd Funding
Crowd funding adalah startup yang menyediakan platform penggalangan
dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan.
Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya,
dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara online.
Salah satu contoh startup crowd funding terbesar adalah Kitabisa.com.
Startup ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan
cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.
b. E-Money
E-Money atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang
dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet
elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja,
membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu
dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang
dapat dengan mudah diunggah di smartphone. Doku dilengkapi dengan
fitur link kartu kredit danuang elektronik atau cash wallet, yang dapat
digunakan untuk berbelanja baik secara online maupun offline kapan dan
di mana saja melalui aplikasi tersebut.
27
c. Insurance
Jenis startup yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik.
Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi
konvensional, di mana dengan mensisihkan sejumlah uang perbulan
sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di
masa depan. Jenis asuransi startup tidak semua berjalan demikian. Ada
pula startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya
berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah
sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jeni startup seperti ini.
Startup ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang
sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya
menavigasi sistem kesehatan mereka. Startup ini berkolaborasi dengan
para provider atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit
terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan
para anggotanya.
d. Peer to Peer Lending
Peer to peer (P2P) Lending adalah startup yangmenyediakan platform
pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian
paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk
mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang
membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya,
sekarang ini dapat menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang
p2plending. Yaitu Uangteman.com salah satu contoh startup yang
28
bergerak di bidang ini. Startup ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website
uangteman.com dalam waktu sekitar 5menit dan memenuhi
persyaratannya.
e. Payment Gateway
Bertumbuhnya perusahaan e-commerce memicu pula semakin banyak
didirikannya startup yang menjadi jembatan penghubung antara e-
commerce dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran.
Layanan yang disediakan startup untuk e-commerce ini disebut dengan
layanan payment gateway. Payment gateway memungkinkan masyarakat
memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (digital payment
gateway) yang dikelola oleh sejumlah startup. Dengan demikian akan
meningkatkan volume penjualan e-commerce. Payment gateway satu di
antaranya adalah iPaymu.
f. Remittance
Remittance adalah jenis startup yang khusus menyediakan layanan
pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya startup remittance
ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau
akses perbankan. Adanya startup jenis ini sangat membantu para TKI
atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di
luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih
murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah startup fintech bernama
SingX.
29
g. Securities
Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya merupakan investasi yang
sudah tidak asing lagi didengar. Securities dapat dikatakan sebagai jenis
startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara
online. Contoh startupnya adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17
Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu securities startup
terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan platform untuk
melakukan jual-beli reksa dana secara online, memberikan layanan data,
informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.
Kuatnya arus teknologi dalam system pembayaran mendorong Bank
Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu
lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan
dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi
dan misi Bank Indonesia. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha,
Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya
mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan
keamanan siber. Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal,
Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada
peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system
pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga
data dan informasi konsumen.
29
Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan
setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman
mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan
keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal
pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring, Bank Indonesia memastikan
perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan
data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber. Bank Indonesia
menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi:
1. Fasilitator.
Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu
lintas pembayaran
2. Analis bisnis yang intelligent.
Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank
Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait Fintech untuk
memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan system
pembayaran yang aman dan tertib.
3. Asesmen.
Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian (assessment) terhadap
setiap kegiatan usaha yang melibatkan Fintech dan system pembayarannya
menggunakan teknologi.
4. Koordinasi dan Komunikasi.
Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap
mendukung keberadaan Fintech system pembayaran di Indonesia. Bank
Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di
Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai Fintech.
C. Tindak Pidana Penipuan
Tindak pidana merupakan istilah asli bahasa Belanda walaupun tidak ada
terjemahan resmi strafbaarfeit. Terjemahan atas istilah strafbaarfeit ke dalam
bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana,
30
delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan
sebagainya.16
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau
delik, berikut ini beberapa pandangan beberapa ahli hukum, sebagaimana antara
lain sebagai berikut:
1) Pompe mengemukakan bahwa “Tindak pidana yaitu, tindakan yang menurut
sesuatu rumusan undang-undang (selanjutnya disingkat uu) telah dinyatakan
sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
2) Vos mengemukakan bahwa“Tindak pidana yaitu, suatu kelakukan manusia
yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
3) R.Tresna mengemukakan mengenai tindak pidana bahwa, “ Peristiwa pidana
itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang
bertentangan dengan uu atau peraturan perundang-undangan lainnya,
terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman ”.
4) D. Simons mendefinisikan bahwa “Tindak pidana adalah suatu tindakan
melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai
dapat dihukum”. 17
Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana tersebut diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum
yang mengakibatkan perbuatannya dapat di pidana. Berdasarkan uraian-uraian
pengertian tindak pidana di atas, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur di
dalamnya, sebagaimana menurut Jonkers dan Schravendijk mengemukakan
bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:
1) Kesalahan
2) Bersifat melawan hukum
3) Dipertanggungjawabkan
4) Diancam dengan hukuman18
16
Erdianto Effendi, “Hukum Pidana Indonesia”. Bandung. Refika Aditama. 2011, hlm. 97. 17
Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 1”, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 74. 18
Ibid, hlm. 81
31
Ilmu hukum pidana menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan
dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:
1.Unsur Objektif
Unsur objektif menurut P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa “unsur yang
terdapat di luar sisi si pelaku tindak pidana. Jadi unsur objektif itu adalah unsur
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si
pelaku itu harus dilakukan”. Adapun unsur-unsur objektif sebagai berikut:
1) Perbuatan atau kelakuan manusia
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu),
misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHP) dan lain-lain. Ada pula perbuatan
atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak
melapor kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia
mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan
suatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP).
2) Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik
Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang merumuskan
secara materil, misalnya: pembunuhan (Pasal 335 KUHP), penganiyaan
(Pasal 351 KUHP) dan lain-lain.
3) Unsur melawan hukum
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan
perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum,
meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.
Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak
menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik
saja yang menyebutkan dengan tegas seperti.dengan melawan hukum
merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), untuk memilikinya secara
melawan hukum (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain.
4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak
pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti:
penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP)
danlain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain dari
pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat
tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan
(Pasal 413 - Pasal 437 KUHP), harus dilakukan oleh pegawai negeri,
pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHP) Unsur-unsur tersebut diatas
harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut
dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.
5) Unsur yang memberatkan pidana
Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya,
yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat.
32
Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam
pidana penjara paling lama 8 tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-
luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun, dan
apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi
menjadi penjara paling lama 12 tahun.
6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana
Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara negara asing yang
diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya
hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP) dan tidak
melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika
mengetahui akan adanya kejahatan-kejahatan tertentu, pelakunya hanya
dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHP).
Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 123
KUHP) jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHP).19
2. Unsur Subjektif
P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang
berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada
hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para
ahli hukum telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni
1) Kesengajaan sebagai maksud
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan20
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan
terdiri atas 2 bentuk, yakni:
1) Tak berhati-hati
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu21
19
P.A.F Lamintang, “KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan
Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana”. Bandung. Sinar Baru. 2007, hlm. 184 20
Ibid, hlm.185 21
Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”. Jakarta. Sinar Grafika. 2005, hlm. 9.
33
Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP
menjelaskan: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau
martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,
diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai
tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen
dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang
menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik.”
Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni: “Setiap orang
yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut
dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378
KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378
34
KUHP silakan simak artikel Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS
Berhadiah), sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita
bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa
“menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama
dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu
digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang
ditimbulkan lebih diatur spesifik. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan
harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi
turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
bulan.”
Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu
dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1)
UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang
lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada
akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan kapan harus
menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak
penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak
pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur
dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat
35
(1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi,
penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.
Pertumbuhan pengguna aplikasi pinjaman dana online semakin meningkat dari
tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada 2017,
terdapat 237.159 nasabah yang mengajukan pinjaman secara online untuk
mendapatkan dana segar. Jumlah tersebut melejit hingga 581% dari pencapaian
tahun 2016 sebanyak 38.105 orang.Tingginya pertumbuhan nasabah tersebut
memang disebabkan oleh banyaknya perusahaan fintech yang menyediakan jasa
pinjaman Online. Mengacu pada data OJK, jumlah perusahaan pemberi pinjaman
atau kredit online pada tahun 2017 mencapai 100.940 dengan dana pinjaman
senilai 2,56 triliun. Selain itu, pertumbuhan pengguna pinjaman online juga
disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang diberikan oleh penyedia pinjaman
seperti tanpa jaminan, langsung cair, dan kemudahan lainnya.22
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,
namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai
berikut:
1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini
dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang
bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang
telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau
kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan
22
Surtan Siahaan. Pinjaman Online Yang Terdaftar di OJK. Url https://www.online-
pajak.com/finansial/pinjaman-online. diakses pada 9 mei 2019
36
suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu
tidak bertentangan dengan hukum.
2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum,
keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan
diaktualisasikan.
3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat
dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang
terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam
penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan
perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudahlah dalam menegakannya.23
23
Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Rineka
Cipta. 1983. hlm.8-10
37
III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif
dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau
bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris
dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan
dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.21
B. Sumber dan Jenis Data
1. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:
a. Data Lapangan
Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.
b. Data Kepustakaan
Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian
kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta
melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
21
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 55
38
2. Jenis Data
jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,22
yaitu sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber
untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber
hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:
1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
(a) Undang-Undang Dasar 1945
(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
(d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
(e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer, terdiri dari:
22 Ibid, hlm. 61.
39
(a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang
lembaga pembiayaan
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
(d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata
Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
Peraturan Menkeu ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.
3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian
40
C. Penentuan Narasumber
Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pegawai Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung : 1 orang
2. Penyidik Kepolisian : 1 orang
3. Ahli IT Dosen Fakultas Teknik Elektro Fakultas Teknik : 1 orang
Universitas Lampung
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+
Jumlah : 4 orang
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Prosedur Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur
sebagai berikut:
a. Studi pustaka (library research)
Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan
mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
b. Studi lapangan (field research)
Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden
sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan
dalam penelitian.
2. Prosedur Pengolahan Data
Pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:
41
a. Seleksi data
Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data
selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
b. Klasifikasi data
Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang
telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar
diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
c. Sistematisasi data
Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan
merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan
sehingga mempermudah interpretasi data.
E. Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.
Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun
secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode
induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik
kesimpulan yang bersifat umum.
78
V. PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahan fintech yang melakukan
penipuan peminjaman dana online terdiri atas peran normatif dan peran
faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan otoritas jasa
keuangan, sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh otoritas jasa
keuangan dengan cara mengawasi dan menindak kasus yang sudah terjadi
di Jakarta yaitu seoran ojek online yang tewas gantung diri akibat
perusahaan fintech yang menipunya. Ia juga menulis surat peninggalannya
kepada ojk untuk memberantas fintech yang bermasalah.
2. Faktor penghambat otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap
perusahaan fintech yang melakukan penipuan pinjaman dana secara online
menyatakan faktor masyarakat yang menghambat Otoritas Jasa Keuangan
dalam mengawasi perusahan fintech yang melakukan penipuan pinjaman
online adalah keraguan masyarakat untuk melaporkan penipuan tersebut
kepada siapa, karena jika perusahan itu illegal percuma saja dilaporkan
karena bukan kapasitas ojk. Oleh karena itu ojk akan melakukan sosialisai
79
kepada masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjadi lagi kasus yang
serupa.
B. Saran
Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Otoritas jasa keuangan disarankan untuk bekerjasama dengan kominfo
dan polda agar mengadakan lebih banyak lagi sosialisasi kepada
masyarakat di daerah-daerah untuk mengedukasi mereka tentang fintech
agar masyarakat tau dan berhati-hati jika ingin melakukan pinjaman
online. Supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sudah banyak terjadi
pada saat ini yang sangat banyak merugikan.
2. Mahasiswa dan masyarakat diharapkan mendukung apapun segala
sosialisasi yang diselenggarakan oleh ojk agar dapat sesuai dengan tujuan
apa yang diharapkan. Berkurangnya kasus penipuan, intimidasi dan kita
bijak dalam dunia fintech.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Sunaryo, 2013.HukumLembagaPembiayaan. SinarGrafika. Jakarta.
Soekanto, Soerjono. 2002. SosiologiSuatuPengantar. Rajawali Press. Jakarta.
---------, Soerjono. 1983. Faktor-Faktor Yang
MempengaruhiPenegakanHukum.RinekaCipta. Jakarta.
----------, Soerjono.1986. PengantarPenelitianHukum. RinekaCipta. Jakarta.
Erdianto, Effendi. 2011. HukumPidana Indonesia.RefikaAditama. Bandung.
Chazawi, Adami. 2002. PelajaranHukumPidana1.Rajawali Pers. Jakarta.
Lamintang, P.A.F. 2007.KUHAP
denganPembahasanSecaraYuridisMenurutYurisprudensi Dan
IlmuPengetahuanHukumPidana.SinarBaru. Bandung.
Marpaung, Leden. 2005. Asas-Teori-PraktikHukumPidana. SinarGrafika, Jakarta.
Sujatmo.Aspek-AspekPengawasan Di Indonesia .SinarGrafika. 1994. Jakarta.
Kasmir.Bank Dan LembagaKeuanganLainnya. PT. RajaGrafindoPersada. Jakarta.
B. PeraturanPerundang-Undangan
Undang-UndangNomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-UndangNomor 73 Tahun 1958
tentangKitabUndang-UndangHukumPidana
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentangKitabUndang-UndangHukum
AcaraPidana.
Undang-undangNomor 21 Tahun 2011 tentangOtoritasJasaKeuangan
Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 TentangInformasidanTransaksiElektronik
C. Lainya
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-
bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal
https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-
sp/fintech/Pages/default.aspx
https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-keputusan-
menteri/Default.aspx
http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20IBS%20June%202017.pdf
https://www.alinea.id/bisnis/sepanjang-2019-penipuan-lewat-fintech-capai
500-kasus-b1XcF9ifL.diaksespadarabu 12 oktober 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-
bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal diakses 27 oktober 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d723b865d9e4/satgas-kembali-temukan-
123-fintech-lending-ilegal diaksespada 16 Oktober 2019.
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10462 .diaksespadatanggal 20
oktober 2019.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c9904b58ae/marak-praktik-ilegal--
perlukah-uu-khusus-mengatur-fintech.diaksespada 21 oktover 2019
https://money.kompas.com/read/2019/10/08/191800726/satgas-waspada-investasi-tindak-
27-entitas-investasi-ilegal.diaksespadatanggal 28 oktober 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb5d8ca40ef0/mencari-regulasi-ideal-
industri-fintech-p2p. diaksespada 28 oktober 2019
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d887b1ba7f91/perlindungan-data-
konsumen-harus-jadi-prioritas-industri-fintechdiaksespada
29 Oktober 2019