PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Oleh :

…………………………………………………………..

JURUSAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STISIP - SUKABUMI

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berjalannya suatu Negara pasti tak lepas dari sebuah system politik. Karena pasti

system politik-lah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju

dapat dipastikan bahwa system politik didalamnya tertata dengan baik. System politik sendiri

dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi

melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan

kebijakan yang mengikat masyarakat. Dalam suatu system politik terdapat berbagai unsur, dan

salah satu unsur tersebut adalah partai politik.

Partai politik dalam hubungannya dengan system social politik ini memainkan

berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana

sosialisasi politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi

kepentingan. Lalu apa sajakah sebenarnya fungsi partai politik dalam hubungannya dalam

proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Indonesia, apabila melihat keadaan sekarang

dimana partai politik telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa partai

politik tidak lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya dianggap

sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai  jabatan-

jabatan publik di Indonesia?

Hal itulah yang membuat penulis merasa perlu untuk menjelaskan apa peran partai

politik dalam hubungannya dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian dan fungsi partai politik itu?

2. Bagaimana Peran partai politik dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan di

Indonesia?

3. Bagaimana dinamika proses pembuatan dan penerapan kebijakan di indonesia dan

pergeseran fungsi partai politik di indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Partai politik sesungguhnya merupakan sebuah kendaraan, yang fungsinya untuk

menyatukan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam penyelenggaraan

negara. Berdasarkan visi dan misi tersebut, partai politik memiliki program-program politik

yang dilakukan dengan bersama-sama dari setiap masing-masing anggotanya, serta memiliki

tujuan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Ilmu Politik”

pengertian partai politik adalah Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstutisional

untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanan mereka. (Budiardjo,2004:160)

Definisi di atas senada dengan pendapat R.H Soltau yang tertulis dalam buku Miriam

Budiardjo dengan judul buku “Dasar-dasar Ilmu Politik“ sebagai berikut:

“A group of citizens more or les organized, who act as a political unit and who, by the

use of their voting power, aim to control the goverment and carry out their general

policies”

(“sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai

suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,

bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka”)

(Soltau dalam Budiardjo,2004:160)

Definisi di atas didukung oleh Raymond Garfield Gettell yang mengungkapkan

pendapatnya tentang partai politik seperti yang dikutip oleh H.B Widagdo dalam

bukunya “Manajemen Pemasaran Partai Poltik Era Reformasi” yaitu:

“ A political party consists of a group of citizens, more or less organized, who act as

a political unit and who and, by the use of their voting power, aim to control the

geverment and carry out the general politices”.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PARTAI POLITIK: PENGERTIAN DAN FUNGSI

Sebelum menginjak pada pembahasan tentang peran partai politik dalam proses

pembuatan dan penerapan kebijakan di Indonesia, alangkah lebih baiknya jika kita menilik

kembali sebenarnya apa arti dan fungsi dasar partai politik tersebut. Partai politik sendiri telah

menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern. Hampir dapat dipastikan bahwa partai-

partai politik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah system politik, baik itu

sebuah system politik yang demokratis maupun system politik yang otoriter sekalipun.

Sigmund Neumann mengartikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari

pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan

perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk

memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan

yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology-ideologi social dengan lembaga-lembaga

pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat

politik yang lebih luas.

Dalam Negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi; salah

satu fungsi ialah sebagai sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu Negara

bersifat dua arah., artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan

partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” dan “mereka

yang diperintah”. Namun secara garis besar, fungsi-fungsi partai politik adalah sebagai

berikut:

1. Fungsi artikulasi kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses peng-input-an sebagai kebutuhan, tuntutan

dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar

kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam

pembuatan kebijakan public. Pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dapat bersifat

menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan

masyarakat.

2. Fungsi agregasi kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan

oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternative-alternatif

pembuatan kebijakan public. Agregasi kepentingan dijalankan dalam “system politik yang

tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat

atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan

konsumen”.

3. Fungsi sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik,

sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu Negara. Pembentukan

sikap-sikap politik atau dengan kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik

dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti.

4. Fungsi rekrutmen politik

Tujuan partai politik dimanapun mereka berada adalah dalam rangka meraih

kekuasaan. Untuk itu, mereka perlu melakukan rekruitmen terhadap pemimpin-pemimpin

politik yang mampu menopang kekuasaan yang mereka raih. Partai politik pastinya akan

menempatkan anggotanya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

5. Sebagai sarana control pemerintah

Terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap kritis terhadap

pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik

yang terdapat dalam lembaga legislative. Lembaga legislative ini mempunyai beberapa fungsi,

bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang

akan diimplemantasikan pemerintah. Ketika partai politik melihat ketidakberesan dalam

situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang

yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat

dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi

negosiasi politik antarfraksi. Kedua, partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap

kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan debat public

tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk

pembentukan opini public sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

B. PERAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN DAN

PENERAPAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

Seperti kita ketahui bahwa dalam teori system menurut David Easton, terdapat tiga

proses yang menjadi saluran bagi terselenggaranya sebuah system, yaitu input, process dan

output. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat, process yang

tidak lain adalah proses pembuatan kebijakan, dan output yang berhubungan dengan proses

pelaksanaan kebijakan.

Seperti kita ketahui, Gabriel Almond dalam teori sistemnya menjelaskan bahwa ada

unsur-unsur yang melingkupinya, yaitu adanya kelompok kepentingan (interest group), partai

politik, badan legislative, badan eksekutif, brokrasi dan badan yudikatif. Unsur-unsur tersebut

melekat pada fungsi input dan output. Fungsi input dalam system ini meliputi berbagai hal,

seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik,

dan rekruitmen politik. Sedangkan pada fungsi output, terdapat unsur-unsur seperti pembuat

kebijakan, pelaksana kebijakan, dan ajudikasi kebijakan.

Jika kita mencermati lebih lanjut, hal-hal yang terdapat pada fungsi input, seperti

artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan

rekruitmen politik, hal-hal demikian juga melekat pada fungsi utama partai politik.

Hal itulah yang membuat partai politik merupakan elemen yang begitu penting dalam

berjalannya suatu system politik di suatu Negara, tak terkecuali Indonesia. Lebih lanjut lagi,

Gabriel Almond juga mengemukakan bahwa ada dua elemen penting dalam proses pembuatan

dan penerapan kebijakan, yaitu kelompok kepentingan dan partai politik. Hal itu semakin

mempertegas akan besarnya peranan partai politik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan di Indonesia yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam proses pembuatan kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik tentu memegang peranan yang

sangat besar. Seperti kita ketahui, presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara di

Indonesia pada saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan pastinya diusung oleh suatu

partai politik. Oleh sebab itu pastilah presiden dalam menjalankan perintahnya sedikit atau

banyak dipengaruhi oleh kebijakan partai politik yang mengusungnya, karena dalam hal ini

eksekutif adalah implementasi dari partai politik yang mengusungnya. Di Indonesia sendiri

seperti yang tertuang pada Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 1, diatur bahwa

Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat

dan dalam pasal 20 ayat 4 disebutkan Presiden mengesah rancangan undang-undang yang

telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Hal itulah yang secara tidak langsung

membuat partai politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui badan

eksekutif.

Melalui badan legislatif, partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan

kebijakan. Hampir sama seperti penjelasan sebelumnya, orang-orang yang duduk dalam

parlemen pastilah juga diusung oleh partai politik pada saat pemilihan umum berlangsung.

Seperti halnya presiden, legislatif yang ada di Indonesia yaitu DPR juga mempunyai pengaruh

dalam proses pembuatan kebijakan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945

amandemen pertama dalam pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Undang-undang tersebut menegaskan

bahwa proses pembuatan kebijakan yang dilakukan DPR kaitannya dengan pembentukan

undang-undang dikuasai penuh oleh DPR yang didalamnya adalah partai politik.

Selain melalui badan eksekutif dan legislatif seperti pada dua penjelasan sebelumnya,

partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dengan melalui

mekanisme yang ada pada tubuh partai politik itu sendiri, yaitu menyampaikan aspirasi-

aspirasinya kepada pihak yang berwenang dengan cara “lobby”.

b. Dalam proses penerapan kebijakan

Partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung (intermediary) antara

masyarakat dan Negara. Sehingga, apabila ada hal yang menjadi pertentangan atau

kesalahpahaman antara masyarakat dan negara seharusnya dapat dijembatani oleh partai

politik.

Di negara-negara demokrasi, terdapat kebebasan untuk mengemukakan peendapat bagi

warga negaranya, termasuk dalam hal ini boleh menyampaikan kritik kepada rezim yang

berkuasa. Kebijakan yang diambil oleh Negara mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak

dari rakyat. Oleh karena itu, partai politik dalam hal ini mulai memainkan salah satu perannya,

yaitu fungsi kontrol terhadap pemerintah, baik melalui orang-orangnya yang duduk di

parlemen atau yang berada di luar parlemen. Anggota partai politik yang berada di dalam

parlemen sangat berperan dalam pembuatan kebijakan, seperti yang dibicarakan di bagian

sebelumnya. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus diluruskan atau diperbaiki jika tidak

berpihak pada rakyat.

Fungsi partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa sebenarnya

mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan.

Apabila suatu ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan

perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut

dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan.

C. DINAMIKA PROSES PEMBUATAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN DI

INDONESIA

a. Orde Lama

Pada periode ini, seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya system politik berjalan

cukup baik, namun tidak semua berjalan dengan baik, karena ada hal politis dibalik proses

pembuatan dan penerapan kebijakannya. Pada masa ini, Soekarno mendominasi dalam

pemerintahan. Sebenarnya fungsi input (sosialisasi dan rekruitmen politik) pada masa ini

berjalan dengan baik, karena adanya system multipartai yang pada masa ini partai-partai yang

ada sedang sibuk dengan penonjolan identitas berupa ideology masing-masing. Pada masa ini

ada pula badan legislative berupa KNIP (Komite nasional Indonesia Pusat) yang berfungsi

sebagai pengolah tuntutan dari masyarakat.

b. Orde Baru

Tidak jauh berbeda dengan masa orde lama, pada masa ini ada tiga actor yang

menonjol, yaitu:

1. Presiden : Presiden Suharto berkuasa atas segalanya, DPR tidak berarti apa-apa.

2. Wakil Presiden : bertindak sebagai cadangan presiden.

3. Kabinet : terdiri dari para menteri, berfungsi sebagai pembentuk agenda karena

mempunyai departemen sendiri, ikut kemana presiden pergi.

c. Masa Reformasi

Pada masa ini terjadi perubahan sistemik dalam demokrasi, yaitu penghapusan

kepemimpinan yang otoriter. Pada masa ini dimungkinkan terjadinya checks and balances jika

output tidak sama dengan input.

E. PERGESERAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Partai politik yang diharapkan bisa bertindak optimal dalam menjalankan perannya

sebagai intermediary atau bisa disebut sebagai jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya

nampaknya mulai menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. Di Indonesia sendiri,

partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah berkuasa malahan

bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa

memperkaya orang-orang didalamnya saja atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa

menduduki jabatan-jabatan public semata. Padahal masyarakat (modern) lebih melihat politik

sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan mereka yang akan diwujudkan dalam bentuk

kebijakan publik. Hal ini tentu berdampak besar pada system politik di Negara tersebut, fungsi

input yang melekat pada partai politik hanya dianggap sebagai wacana yang tidak wajib untuk

dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut. Akibatnya rakyat harus

menanggung dengan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya

sangat tidak sesuai dengan kepentingan dan harapan mereka sebagai rakyat. Hingga pada

akhirnya rakyatnya tidak sejahtera, semakin terpuruk, namun malah politisi-politisi kita yang

berada di pemerintah, yang diusung oleh partai politik itu menjadi semakin sejahtera

bermandikan harta akibat membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa partai politik merupakan salah satu

elemen penting dalam system politik di suatu Negara. Terlebih pada proses pembuatan dan

penerapan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik berperan sangat besar,

mengingat adanya keterlibatan partai politik di dalam eksekutif, legislative, dan dalam

mekanismenya sendiri, yaitu melalui lobby-lobby politik. Dalam proses penerapan kebijakan,

partai politik juga mempunyai andil berupa control atas kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Tapi peran partai politik di Indonesia pada saat ini telah bergeser menjadi

kendaraan politik yang dikemudikan oknum-oknum tertentu yang hanya mementingkan

kepentingan pribadi atau partainya semata, bukan kepentingan rakyat, sehingga tak pelak,

system politik di dalam Negara tersebut juga mengalami suatu pergeseran sehingga system

tersebut tidak berjalan secara optimal.

B. Saran

Sistem pemerintahan mengakibatkan berbeda pula bagian dari pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan. Semoga melalui makalah yang singkat ini dapat membantu kita dalam melihat

proses pembuatan dan penerapan kebijakan dalam sistem sosial politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Winarno. 2008. Sistem Politik Indonesia era Reformasi. Jakarta: Medpress

Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Haryanto, Drs. 1984. Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta: Liberty

Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Michael Howlett. 1998. Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Post-positivist Analysis of the Politics of the Policy Process . Policy Studies Journal. Vol 26

Miriam Budiardjo. 1982.  Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia

Sigmund Neumann. 1963. “Modern Political Parties”, Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter. London: the Free Press of Glencoe

Budi Winarno. 2008. Sistem Politik Indonesia era Reformasi. Jakarta: Medpress, hlm. 98

Sigmund Neumann “Modern Political Parties”, Comparative Politics: A Reader, diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter,(London: the Free Press of Glencoe,1963), hal 352.

Miriam Budiardjo. 1982.  Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia. Hal 14

Koirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 86

Ibid,. hal 92

Ibid., hal 94

Budi Winarno. Op. Cit., hlm. 98

Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 73

Drs. Haryanto. 1984. Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 41

Michael Howlett. 1998. Policy Subsystem Configurations and Policy Change: Operationalizing the Post-positivist Analysis of the Politics of the Policy Process . Policy Studies Journal. Vol 26 No. 3