Peran Pemda dalam JamKesNas (handout nov 2012) - Hasbullah Thabrany

HANDOUT PERAN PEMDA DALAMJAMKESNAS

11/18/2012

Hasbullah Thabrany 1

Peran Pemda DalamJamKesNas

Hasbullah Thabrany *)Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan

Universitas Indonesia

[email protected], [email protected]

*) Guru besar Asuransi Kesehatan, FKMUI

PERTANYAAN

1. UU BPJS memerintahkan PT (Persero) Askes berubahmenjadi BPJS mulai tanggal 1 Januari 2014 danmenjamin seluruh penduduk (bertahap)

Jamkesmas, JPK Jamsostek, Layanan keluargaTNI/POLRI, semua dikelola BPJS

2. Jamkesda mau dikemanakan?1. UU BPJS sama sekali tidak menyebut Jamkesda atau BPJS

Daerah.2. Dapatkan Pemda membentuk BPJS Daerah?3. Dapatkah Pemda membentuk BLUD untuk Jamkesda?

2HThabrany--Pandangan Pribadi11/18/2012

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


11/18/2012


Mari Kita Bahas Berbasis

1. Kerangka Teori dan Praktik Lazim diDunia

a) Hakikat jaminan sosial/Jamkesnasb) Aspek manfaat bagi penduduk/rakyatc) Aspek efisiensi

2. Kerangka Legal/aspek Hukuma) Pembagian kewenanganb) Masa kewenangan

11/18/2012 HThabrany--Pandangan Pribadi 3

Kerangka TeoriRisikoJaminan/Security

Risiko

Conventional SecurityThd RisikoLuar/Perang

Non-Conventional SecurityThd Risiko Dalam SoseEk(sakit, tua, kecelakaan, dll)

UU Hankam/National Security Act

UU SJSN/Social Security Act

11/18/2012 4HThabrany--Pandangan Pribadi


11/18/2012


Johari-WindowManfaat Bagi Penduduk

HThabrany--Pandangan Pribadi

1. Portabilitas—dimana saja penduduk dapatdilayani. Mobilitas penduduk tinggi/layanantidak merata

2. Kontribusi nasional mengucurkan dana palingadil ke daerah (tergantung siapa yang sakit)—BPJS bayar di daerah

3. Daerah kendali faskes lebih efisien dan lebihefektif

4. Daerah kreatif dapat menyerap dana nasional5. Keadilan sosial seluruh rakyat terjamin6. Paling umum di dunia

Manajemen Pendanaan

Manajem

en Layanan

Nasional Lokal

lokalN

as’l

1. Kualitas layanan kurang responsif2. Tidak efisien—kontrol sulit

1. Portabilitas sulit,takefisien

2. Kualitasvariasi

3. Tidakadil

KeosTak adacontoh

11/18/2012 5

Program Nasional:Memungkinkan Sharing antar daerah

APBN Daerah B

APBD

Faskes Spec A Faskes, Spesialis B

BPJS

Pelayanan

Daerah A

Pelayanan

Sponsor/bantuaniuran PBI dandiatas PBI

APBD



11/18/2012


TIDAK ADA satupun negara di duniayang menyerahkan sepenuhnyaPENDANAAN dan LAYANAN

KESEHATAN ke daerah/negarabagian.

Fakta di Indonesia—banyak programJamkesda yang ‘asal’. Lebih banyak

untuk pencitraan politik

Fakta dan Praktik di Dunia



Analsis MKAspek Teknis Jamkesda

a) Portabilitas dijamin UUD. Penyelenggaraan eksklusif (untuk sekelompokrakyat daerah tertentu) oleh pemda, BERTENTANGAN dengan UUD45.Kep MK, hal 266“Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, sebab jikajalan pikiran demikian diikuti, maka di satu pihak, besar kemungkinan terjadikeadaan di mana hanya daerah-daerah tertentu saja yang mampumenyelenggarakan sistem jaminan sosial dan itu pun tidak menjamin bahwajaminan sosial yang diberikan tersebut cukup memenuhi standar kebutuhanhidup yang layak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta dilain pihak, jika karena alasan tertentu seseorang terpaksa harus pindah ke laindaerah, tidak terdapat jaminan akan kelanjutan penikmatan hak atas jaminansosial orang yang bersangkutan setelah berada di daerah lain. Keadaandemikian akan bertentangan dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945yang menghendaki hak atas jaminan sosial itu harus dapat dinikmati olehsetiap orang atau seluruh rakyat”

b) BPJS Nasional (Askes dan Jamsostek) juga punya kantor di daerah/Provinsiyang juga dikelola oleh penduduk daerah/provinsi.

c) Konsep BPJS sebagai Badan Khusus, BUKAN milik Pemerintah (Pusat),bukan milik peemda, dan bukan milik perorangan. BPJS adalah milik seluruhpeserta


11/18/2012


Jadi...1. Jamkesda membatasi hak penduduk mendapat

layanan luas di wilayah NKRI

2. Jamkesda menyulitkan penduduk yang haruspindah ke daerah lain selama perjalananhidupnya (tidak portabel)

3. Sedangkan JamKesNas memfasilitasi layanandimana saja di NKRI, penduduk yangingin/harus berpindah sepanjang hidupnya tetapterjamin (portabilitas longitudinal)


Aspek Legal - Hukum

1. Hakikat Pembagian Kewenangana) UU Otonomi Daerah, pelayanan (no-

eksternalitas)

b) Uji Materi Mahkamah Konstitusi

c) UU BPJS

2. Hakikat JamKesNas (BPJS-SJSN)a) Pendanaan – ekternalitas

b) Mobilitas penduduk

c) Rujukan lintas daerah11/18/2012 HThabrany--Pandangan Pribadi 10


11/18/2012


11

Anatomi Pembagian UU atasPerintah UUD45

Pasal 28H(1) UUD 45Setiap Penduduk Berhak

atas Pelayanan Kesehatan..

Pasal 34 (Kesra: inti Negara)(1) Fakir miskin dan terlantar

dipelihara negara(2) Negera mengembangkan sistem

jaminan sosial untuk SELURUHrakyat

(3) Negara bertanggung-jawab ataspenyediaan fasilitas kesehatan dan

fasilitas umum yg layak

PENDANAAN: UU SJSN dan UU BPJS1. Yang mampu: mengiur2. Yang tidak mampu: iuran dibayar

pemerintah

PELAYANAN: UU Otoda & UU RS1. Pemda wajib sediakan fasilitas

kesehatan2. RSD: Lembaga Teknis Daerah

11/18/2012 HThabrany--Pandangan Pribadi

12

UU 32/04 URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT(Mutlak urusan Pusat)

Konkuren(Urusan bersama

Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPSIONAL,dana(Sektor Unggulan)

WAJIB/OBLIGATORY, dana(Pelayanan Dasar)

SPM(Standar Pelayanan Minimal)

- Hankam

- Moneter/Dana

- Yustisi

- Politik Luar Negeri

- Agama

Contoh: kesehatan,pendidikan, lingkunganhidup, pekerjaan umum,dan perhubungan

Contoh: pertanian,industri, perdagangan,pariwisata, kelautan dsb

Ditjen Otoda Depdagri 0711/18/2012 HThabrany--Pandangan Pribadi


11/18/2012


13

Rasional Pembagian Peran/Urusan

1. Hal-hal yang bersifat pelayanan langsung, lebihbaik diputuskan dan diatur di daerah (PKM, RS,Sekolah). Prinsip efektifitas dan efisiensi

2. Hal-hal yang memiliki aspek lintasdaerah/eksternalitas (Pendanaan, penyakitmenular, politik, keamanan) lebih tepat diatursecara Nasional. Mengatasi masalah eksternalitas

3. Kewenangan Pusat dan Daerah adalahkomplementer/suplementer. Prinsip Keadilansosial bagi seluruh rakyat

11/18/2012 HThabrany--Pandangan Pribadi

Sinergi UU 32/04 dan UU 40-04/24-11(Bukan Kompetisi11 Tetapi Komplementer, Konkuren)

• UU 32/04

1. Mengatur urusanPemerintahan (Pusat,Provinsi, danKota/Kabupaten)

2. Tujuan pembagian peran:MANFAAT terbesaruntuk rakyat lokal

3. Dalam hal JaminanKesehatan, bersifat LexGeneralis

• UU 40-04/24-11

1. Mengatur program khususNegara oleh BPJS yangBUKAN pemerintahan

2. Tujuan: MANFAATterbesar untuk rakyatNasional/eksternalitas

3. Dalam JaminanKesehatan bersifat Lexspecialis

14HThabrany--Pandangan Pribadi


11/18/2012


11/18/2012 HThabrany--Pandangan Pribadi15

Analisis MKAspek legal

1. BPJS di daerah, dapat, dibentuk dengan Perda. Ini Hanyamerupakan pernyataan kewenagan, bukan perintah/amar. Hanyamembolehkan, tetapi dalam kerangka SJSN (MK hal 271)

2. Pembentukan BPJS di Daerah, harus dalam kerangka SJSN (MKhal 267). UU BPJS TIDAK MEMBUKA PELUANG BPJS Daerah

3. BLU BUKAN badan hukum, sehingga penggunaan BLUsebagai BPJS di dearah tidak memiliki aspek legal

4. Saat ini, RIBUAN Perda dibatalkan karena bertentangandengan UU. Jangan buang waktu membuat PerdaJamkesda.

Peraturan Sudah Lama MendukungPP 38/07, Lamp 2 hal 19

Identitas Nasional



11/18/2012


Isu Monopsoni

1. Banyak yang keliru memahami: BPJS adalahpembeli tunggal (monopsoni) untuk layananandasar. Bukan Penjual Tunggal (Monopoli)

2. Kekuatan Monopoli dalam perdagangan TIDAKPERNAK BAIK untuk rakyat/konsumen

3. UU Antimonopoli tidak berlaku bagi UUSJSN/UU BPS. JamKesNas BUKANperdagangan

4. Kekuatan Monopsoni JUSTERU terbaik untukrakyat.


Lalu,...Apa Peran Pemda

1. Pemda berkonsentrasi meningkatkankualitas layanan di fasilitas kesehatan(melalui pendanaan langsung, pengaturan,pengawasan, dan insentif kepada nakes

2. Boleh membayari iuran selain PBI, sesuaiiuran yang diatur dalam Perpres

3. Pemda berkonsentrasi mendanai programKesMas, yang bukan perorangan, sepertipenyuluhan kesehatan, lingkungan sehat,kampanye anti rokok, dll



11/18/2012


11/18/2012 19

Mari BerkaryaUntuk Rakyat Banyak Bersinergi

BPJS – Dinkes - Faskes

HThabrany--Pandangan Pribadi

Documents

Peran Pemda dalam JamKesNas (handout nov 2012) - Hasbullah Thabrany