Upload
oswar-mungkasa
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
1/17
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
2/17
KemenperaBiro Perencanaan dan Anggaran
PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan
kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi
masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan
satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi,
dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup
sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
3/17
KemenperaBiro Perencanaan dan Anggaran
TUGAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. Aspek PemerintahPemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
1 Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman:
a) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi
b) Operasionalisasi dan Koordinasi pelaksanaan kebijakan
c) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi
2 Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3 Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi MBR
4 Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan
5 Pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi
6 Penelitian dan Pengembangan
7 Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Keahlian
8 Pengelolaan PSU perumahan dan kawasan permukiman
9 Peningkatan Kualitas perumahan dan permukiman
10 Pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya 11 Penetapan Kasiba dan Lisiba
Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
4/17
KemenperaBiro Perencanaan dan Anggaran
WEWENANG PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
No. Aspek PemerintahPemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/
Kota
1 Penyusunan NSPK
2 Penyusunan dan Penyediaan Basis Data
3 Pengembangan Peraturan Perundang-undangan
a) Penyusunan b) Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi
c) Pengawasan dan pengendalian
d) Evaluasi
4 Pengembangan Kebijakan dan Strategi
a) Penetapan
b) Pengendalian Pelaksanaan
5 Fasilitasi kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Hukum
6 Penanganan Kumuh
a) Penetapan Lokasi
b) Fasilitasi peningkatan kualitas
7 Penyediaan prasarana dan sarana pembangunan
8 Fasilitasi Pengelolaan PSU
9 Pencadangan dan Penyediaan Tanah
10 Pemberdayaan Pemangku kepentingan 11 Koordinasi Pemanfaatan Teknologi
Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
5/17
KemenperaBiro Perencanaan dan Anggaran
PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
PERUMAHAN SWADAYA
Pasal 21
Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
Pasal 54
Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah daerahwajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program
perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah berupa:a. subsidi perolehan rumah;
b. stimulan rumah swadaya;
c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
d. perizinan;e. asuransi dan penjaminan;
f. penyediaan tanah;
g. sertifikasi tanah; dan/atau
h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Pasal 126
Memberikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan danperolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR
Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
6/17
KemenperaBiro Perencanaan dan Anggaran
IMPLEMENTASI PERAN PELAKU DALAM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA
Aspek KemenperaPemerintah
Provinsi
Pemerintah Kabupaten/
KotaMasyarakat Swasta
1. Perencanaan
Penyusunan rencana
kerja dan anggaran
bantuan stimulan
perumahan swadaya
Koordinasi
perencanaan
Pengusulan penerima
bantuan stimulan perumahan
swadaya
Penetapan PokjaSwadaya
Pokja Swadayatingkat Provinsi
Pokja Swadaya tingkatKabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Penyaluran BantuanPelaksanaan
Pembangunan
3. Pembiayaan
Alokasi APBN untuk
bantuan sosial
Alokasi APBD
untuk bantuan
sosial
Alokasi APBD untuk bantuan
sosial
Dana CSR untuk
bantuan perumahan
swadaya
Alokasi APBN untuk
Pendampingan
Alokasi APBN untuk
Dana Operasional
UPK/BKM
4. Pengawasan
dan
Pengendalian
Konsultan Manajemen
Wilayah
Melalui Pokja
Provinsi
Melalui Pokja
Kabupaten/Kota
Tim Monitoring dan
Evaluasi5. Pembinaan Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
7/17
KemenperaBiro Perencanaan dan Anggaran
ISU DAN PERMASALAHAN TERKAIT PERAN PELAKU
PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA
1. Keterbatasan Kemenpera dalam pembangunan perumahan swadaya,
khususnya dalam verifikasi lokasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan
(jumlah SDM yang terbatas)
2. Peran Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan Kemenpera di
daerah masih belum optimal (dalam beberapa kasus, pelaksanaan kegiatandi Kabupaten/Kota tanpa sepengetahuan Pemerintah Provinsi).
3. Lemahnya sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan
perumahan swdaya yang dilaksnakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
4. Peran para pemangku kepentingan lainnya masih belum terpetakan dengan
jelas (Swasta, LSM, dan lain-lain)
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
8/17
Terimakasih
Biro Perencanaan dan Anggaran
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
9/17
Lampiran
Biro Perencanaan dan Anggaran
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
10/17
KemenperaTINGKAT KESESUAIAN DAN PERBEDAAN FOKUSTUGAS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Biro Perencanaan dan Anggaran
RPJ
P
RPJ
M
RENSTR
AUU1/2011
Penyediaan Rumah
Penyediaan PSU
Pembiayaan
Kepastian Hukum/ Regulasi
Kebijakan
Kerjasama Swasta
Kapasitas Pemerintah
Pengembangan Sumber Daya
Lokal
Koordinasi dan Sinergi
Kualitas Perencanaan
Pengawasan
Kapasitas SDM
Lahan
PERPRES
24/2010
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
11/17
Tugas[1]NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1. Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
a) Perumusan dan
Pelaksanaan
Kebijakan dan
Strategi
merumuskan dan menetapkan
kebijakan dan strategi nasional di
bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
merumuskan dan menetapkan
kebijakan dan strategi pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional;
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan
strategi pada tingkat kabupaten/kota di
bidang perumahan dan kawasan permukiman
dengan berpedoman pada kebijakan dan
strategi nasional dan provinsi;
memfasilitasi pelaksanaankebijakan dan strategi pada
tingkat nasional;memfasilitasi pelaksanaan kebijakandan strategi pada tingkat provinsi. 2. melaksanakan kebijakan dan strategi daerahprovinsi dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional;3. melaksanakan kebijakan dan strategi pada
tingkat kabupaten/kota;4. melaksanakan peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat kabupaten/kota;b) Operasionalisasi
dan Koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
menyelenggarakan fungsi
operasionalisasi dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan nasional
penyediaan rumah dan
pengembangan lingkungan hunian
dan kawasan permukiman;
menyelenggarakan fungsi
operasionalisasi dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan provinsi
penyediaan rumah, perumahan,
permukiman, lingkungan hunian, dan
kawasan permukiman;
menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan
koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan
kabupaten/kota dalam penyediaan rumah,
perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan
kawasan permukiman;
sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
12/17
NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1. Pengembangan Kebijakan dan Strategi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
c) Pengawasan dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan dan
Strategi
mengawasi pelaksanaan
kebijakan dan strategi nasional di
bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
mengawasi pelaksanaan kebijakan
dan strategi nasional pada tingkat
provinsi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;
1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, kebijakan, strategi, serta program di
bidang perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkat kabupaten/kota;2. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi
nasional dan provinsi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat
kabupaten/kota;2. Perencanaan
Pembangunanmenyusun rencana pembangunan
dan pengembangan perumahan
dan kawasan permukiman lintas
kabupaten/kota;
menyusun rencana pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat kabupaten/kota;3. Fasilitasi penyediaan
perumahan dan
permukiman bagi
MBR
memfasilitasi penyediaan
perumahan dan permukiman bagi
masyarakat, terutama bagi MBR;memfasilitasi penyediaan
perumahan dan kawasan
permukiman bagi masyarakat,
terutama bagi MBR; dan
memfasilitasi penyediaan perumahan dan
permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
4. Pendanaan danPembiayaan
Pembangunanmengalokasikan dana dan/atau
biaya pembangunan untuk
mendukung terwujudnya
perumahan bagi MBR;
mengalokasikan dana dan/atau
biaya pembangunan untuk
mendukung terwujudnya
perumahan bagi MBR;
mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan
untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi
MBR;
Tugas[2]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
T
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
13/17
NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA5. Pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil
rekayasa teknologimerumuskan dan menetapkan
kebijakan nasional tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
rekayasa teknologi di bidang
perumahan dan kawasan permukiman;
merumuskan dan menetapkan
kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan
hasil rekayasa teknologi di bidang
perumahan dan kawasan
permukiman dengan berpedoman
pada kebijakan nasional;
menyusun dan melaksanakan kebijakan
daerah dengan berpedoman pada strategi
nasional dan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
rekayasa teknologi di bidang perumahan
dan kawasan permukiman;melaksanakan pemanfaatan teknologi danrancang bangun yang ramah lingkungan
serta pemanfaatan industri bahan bangunan
yang mengutamakan sumber daya dalam
negeri dan kearifan lokal yang aman bagi
kesehatan;6. Penelitian dan
Pengembanganmelakukan dan mendorong penelitian
dan pengembangan penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;7. Pendidikan, Pelatihan
dan Pengembangan
Keahlianmenyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman.melakukan sertifikasi, kualifikasi,
klasifikasi, dan registrasi keahlian
kepada orang atau badan yang
menyelenggarakan pembangunanperumahan dan kawasan permukiman;
Tugas[3]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
T
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
14/17
NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA8. Pengelolaan PSU
perumahan dan
kawasan permukimanmemfasilitasi pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum
perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat provinsi;
melaksanakan pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan permukiman;9. Peningkatan Kualitas
perumahan dan
permukimanmelaksanakan peningkatan kualitas
perumahan dan permukiman;10. Pendampingan
perumahan swadayamemberikan pendampingan bagi orang
perseorangan yang melakukan
pembangunan rumah swadaya.11. Pengembangan
Kasiba dan Lisibamerumuskan dan menetapkan
kebijakan nasional tentang penyediaan
Kasiba dan Lisiba;merumuskan dan menetapkan
kebijakan penyediaan Kasiba dan
Lisiba lintas kabupaten/kota;menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
Tugas[4]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
W
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
15/17
NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA1. Penyusunan NSPK menyusun dan menetapkan norma, standar,
pedoman, dan kriteria rumah, perumahan,
permukiman, dan lingkungan hunian yang
layak, sehat, dan aman;2. Penyusunan dan
Penyediaan Basis Datamenyusun dan menyediakan basis data
perumahan dan kawasan permukiman;menyusun dan menyediakan basis data
perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkat provinsi;menyusun dan menyediakan basis data
perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkat kabupaten/kota;3. Pengembangan
Peraturan
Perundangana) Penyusunan menyusun dan menyempurnakan peraturan
perundangundangan bidang perumahan dan
kawasan permukiman;menyusun dan menyempurnakan
peraturan perundangundangan bidang
perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkat provinsi;
menyusun dan menyempurnakan
peraturan perundang-undangan bidang
perumahan dan kawasan permukiman
pada tingkat kabupaten/kota bersama
DPRD;b) Koordinasi,
sinkronisasi dan
sosialisasi
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dansosialisasi peraturan perundang-undangan
serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman dalam
rangka mewujudkan jaminan dan kepastian
hukum dan pelindungan hukum dalam
bermukim;
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi,dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat
provinsi dalam rangka mewujudkan
jaminan dan kepastian hukum dan
pelindungan hukum dalam bermukim;
melaksanakan sinkronisasi dansosialisasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat
kabupaten/kota;
Wewenang[1]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
W
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
16/17
NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAHKABUPATEN/KOTA
3. Pengembangan Peraturan Perundanganc) Pengawasan dan
Pengendalianmengoordinasikan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan
dan kawasan permukiman;
mengoordinasikan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, strategi,
serta program di bidang perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat provinsi;d) Evaluasi mengevaluasi peraturan perundang-
undangan serta kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat
nasional;
mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi
penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat provinsi;4. Pengembangan Kebijakan
dan Strategia) Penetapan Kebijakan
dan Strategi
Penyelenggaran PKPmenetapkan kebijakan dan strategi
nasional dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman;menetapkan kebijakan dan strategi daerah
provinsi dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman dengan
berpedoman pada kebijakan nasional; danb) Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
dan Strategimengendalikan pelaksanaan kebijakan
dan strategi di bidang perumahan dan
kawasan permukiman;5. Fasilitasi Kerjasama memfasilitasi kerja sama tingkat nasional
dan internasional antara Pemerintah dan
badan hukum dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.
memfasilitasi kerja sama pada tingkat
provinsi antara pemerintah provinsi dan
badan hukum dalam penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman.
memfasilitasi kerja sama pada tingkat
kabupaten/kota antara pemerintah
kabupaten/kota dan badan hukum
dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman;
Wewenang[3]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
W
7/31/2019 Peran Pemerintah dalam Perumahan Swadaya
17/17
NO. ASPEK PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA6. Penanganan Kumuh
a) Penetapan Lokasi
Kumuhmenetapkan lokasi perumahan dan
permukiman sebagai perumahan kumuh
dan permukiman kumuh pada tingkat
kabupaten/kota;b) Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas Kumuhmemfasilitasi peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;memfasilitasi peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh pada tingkat provinsi;memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
pada tingkat kabupaten/kota.7. Penyediaan Prasarana
dan Sarana
Pembangunanmenyediakan prasarana dan sarana
pembangunan perumahan bagi MBR pada
tingkat kabupaten/kota;8. Pengelolaan PSU memfasilitasi pengelolaan prasarana,
sarana, dan utilitas umum perumahan dan
kawasan permukiman; dan9. Pencadangan dan
Penyediaan Tanahmengoordinasikan pencadangan atau
penyediaan tanah untuk pembangunan
perumahan dan permukiman bagi MBRpada tingkat provinsi;
mencadangkan atau menyediakan tanah
untuk pembangunan perumahan dan
permukiman bagi MBR;10. Pemberdayaan
Pemangku
Kepentinganmemberdayakan pemangku kepentingan
dalam bidang perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat nasional;memberdayakan pemangku kepentingan
dalam bidang perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat provinsi;memberdayakan pemangku kepentingan
dalam bidang perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat kabupaten/kota;11. Pemanfaatan
Teknologi
mengoordinasikan pemanfaatan teknologi
dan rancang bangun yang ramah
lingkungan serta pemanfaatan industri
bahan bangunan yang mengutamakansumber daya dalam negeri dan kearifan
l k l
mengoordinasikan pemanfaatan teknologi
dan rancang bangun yang ramah
lingkungan serta pemanfaatan industri
bahan bangunan yang mengutamakansumber daya dalam negeri dan kearifan
l k l
Wewenang[3]sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011