Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERANAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN
KEBERLANGSUNGAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN PUBLIK
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat - syarat
guna mencapai gelar Sarjana Strata (S-1) Hukum
OLEH
TRI WAHYUNI LIMBONG
130200542
DEPARTERMEN HUKUM EKONOMI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
kasih karuniaNya saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
Skripsi ini berjudul “ PERANAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM
MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE Dalam Perusahaan Publik”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk
memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat
banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak yang sangat diharapkan agar dapat menjadi
perbaikan dimasa yang akan datang.
Dan pada kesempatan berbahagia ini dengan penuh kerendahan hati
penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.,MH., selaku Dekan di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Saidin, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
3. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II di Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Jelly Leviza,SH., M.Hum , selaku Wakil Dekan III di Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
ii
5. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.,MH., selaku Ketua Departermen Hukum
Ekonomi dan selaku Dosen Pembimbing I . Ucapan terimakasih sebesar –
besarnya atas masukan, saran, nasihat, bimbingan terhadap penulis serta
bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II .
Ucapan terimakasih sebesar – besarnya atas masukan, saran – saran , nasihat,
bimbingan terhadap penulis serta bantuan kepada penulis sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
7. Para Dosen, serta staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara yang telah berjasa mendidik dan membantu penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangin, kepada bapak
Gunawan Limbong,SH., dan kepada mama Ratnawati Br.Sitanggang yang
selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis selama
menjalanin perkuliahan. Merekalah sumber motivasi dan inspirasi terbesar bagi
penulis sepanjang menyelesaikan skripsi hingga sampai pada akhirnya penulis
dapat menyelesaikan masa pendidikan Strata I (S1).
9. Kepada saudara penulis yang penulis sayangin, kepada abang Hendra
Limbong, kakak Kistin Limbong, Kakak Asni Limbong, Kakak Ines Limbong
dan adek Nandito Limbong yang selalu memberikan doa, semangat kepada
penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iii
10. Kepada Sahabat – Sahabat Penulis yang dikampus “ BICA ( Yolanda,
Ruth, Ire, Afni, Ainindia, Syarafina, Inka ), Gita, Suflah, Putri Habibah,
Romanna yang selalu ada selama penulis menyelesaikan tugas akhir dan kelak
kita sukses semuanya.
11. Kepada Sahabat – Sahabat “PBB” (Katherin,Dwi,Nani,Natalia,
Lamhot,Meidi) yang selalu ada disisi penulis, yang selalu mendoakan dan
memberikan semangat dan dukungannya dan kepada penulis sehingga
penulisan skripsi ini selesai.
12. Kepada wanita – wanita tangguh yang dibentuk ketika liburan bareng “BB”
(Inka, Afni, Ruth Gabriella, Ruth Diyantika) sukses buat kita.
13. Seluruh rekan – rekan mahasiswa/i seperjuangan stambuk 2013 terutama
Departermen Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
14. Seluruh pihak yang telah membantu baik selama perkuliahan maupun
penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi para pembaca.
Medan, 22 Maret 2017
Penulis
Tri Wahyuni Limbong
(130200542)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................i
DAFTAR ISI ......................................................................................................iv
ABSTRAK .........................................................................................................vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...............................................................................................1
B. Rumusan Masalah ..........................................................................................10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .......................................................................10
D. Keaslian Penulisan .........................................................................................12
E. Tinjauan Kepustakaan ....................................................................................13
F. Metode Penelitian ...........................................................................................22
G. Sistematika Penulisan .....................................................................................25
BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD
CORPORATE GOVERNANCE) DALAM PERUNDANG –
UNDANGAN DI INDONESIA
A.Pengertian dan Unsur – Unsur GCG ............................................27
B.Prinsip – Prinsip GCG ..................................................................34
C.Tujuan dan Manfaat Menerapkan Prinsip GCG Dalam
Pengelolaan Perusahaan ..............................................................38
D. Sumber Hukum Penerapan Prinsip GCG dalam Perundag-
Undangan Di Indonesia ...............................................................41
1. GCG Dalam UU Perseroan Terbatas ..........................................42
2. GCG Dalam Perundang – Undangan di Bidang Pasar Modal ....
.....................................................................................................50
3. GCG Dalam Perundangan – Undangan di Bidang Perbankan ....
.....................................................................................................57
4. GCG Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 ....................................62
BAB III KEDUDUKAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM
PERUSAHAAN PUBLIK
A. Pengertian dan Unsur – Unsur Perusahaan Publik ......................65
B. Dasar Hukum Keberadaan Direktur Independen Dalam
Perusahaan Publik .....................................................................74
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
v
C. Tugas dan Fungsi Direktur Independen Dalam Perusahaan
Publik ........................................................................................79
D. Tanggungjawab Direktur Independen Dalam Perusahaan
Publik ...........................................................................................87
E. Hubungan Direktur Independen Dengan Organ Perseroan
Lainnya ........................................................................................89
BAB IV PERAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN
KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN PRINSIP GCG
DALAM PERUSAHAAN PUBLIK
A. Kewajiban Penerapan Prinsip GCG Dalam Perusahaan
Publik ........................................................................................102
B. Tujuan Penerapan Prinsip GCG Pada Perusahaan Publik ..........111
C. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Independen Dalam
Penerapan Prinsip GCG Pada Perusahaan Publik ......................119
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..................................................................................127
B. Saran ............................................................................................129
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................130
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vi
ABSTRAK
PERANAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN
KEBERLANGSUNGAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN PUBLIK
Tri Wahyuni Limbong1
Bismar Nasution2
Mahmul Siregar3
Sumber penyediaan modal bagi sebuah perusahaan dilakukan melalui
pasar modal yakni dengan melalui penawaran efek ke publik dan menjadikan
perusahaan menjadi perusahaan publik. Perusahaan publik dalam mengelola dana
dari masyarakat dan sebagai tanggung jawab atas dana dari publik maka
perusahaan publik harus menerapkan sistem prinsip Good Corporate Governance.
Penerapan prinsip Good Corporate Governance didalam perusahaan publik dapat
memberikan kerjasama dan hubungan berbagai pihak baik kepada manajemen
perusahaan, pemegang saham, direksi, komisaris ataupun pihak lain yang
mempunyai kepentingan. Perusahaan yang menerapkan prinsip Good Corporate
Governance diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan disiplin
didalam perusahaan publik. Setiap perusahaan publik yang ingin melakukan
pencatatan saham wajib memiliki direktur independen. Direktur independen
merupakan pihak tidak terafiliasi dan melindungi pemegang saham minoritas.
Adapun permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini yakni pertama,
bagaimana pengaturan prinsip Good Corporate Governance dalam UU Perseroan
terbatas, kedua, bagaimana kedudukan direktur independen dalam perusahaan
publik, ketiga, bagaimana peranan direktur independen dalam menjamin
keberlangsungan prinsip Good Corporate Governance di perusahaan publik.
Untuk memeperoleh jawaban dari permasalahan, Metode penelitian
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum
normatif yang dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup
perangkat atau kaidah – kaidah yang berlaku, norma – norma hukum mengenai
peranan Direktur Independen dalam menjamin good corporate governance pada
perusahaan publik. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui
kepustakaan (library research), kemudian dianalisa dengan menggunakan
metode kualitatif.
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2 Dosen Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 3 Dosen Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
vii
Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran direktur
independen dalam perusahaan publik dapat dilihat melalui tugas dan tanggung
jawab direktur independen didalam tugas dan tanggung jawab direktur idependen
didalam melaksanakan prinsip good corporate governance. Direktur independen
bertanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan prinsip good corporate
governance dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang
tertuang di dalam 97 ayat 2 UUPT Nomor 40 tahun 2007.Akan tetapi, hingga saat
ini belum ada Undang – Undang yang mengatur secara tegas mengenai
keberadaan Direktur Independen. Oleh karenanya kehadiran Direktur Independen
masih belum kuat untuk melindungi pemegang saham minoritas. Direktur
Independen harus menjalin hubungan yang kuat dengan organ perseroan lainnya
untuk memasimalkan penerapan good corporate governance pada perusahaan
publik.
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Direktur Independen, Perusahaan
Publik
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas merupakan trend dan
perkembangan terpenting saat ini. Bagi negara – negara tertentu, memasuki
perdagangan bebas memerlukan persiapan, misalnya mengefektifkan dan
mengefisiensikan perekonomian adalah suatu prasyarat kondisional.4
Krisis Finansial Asia telah mendatangkan perubahan besar terhadap
negara-negara di Asia tidak terkecuali di Indonesia yang hingga saat ini masih
terus berupaya untu keluar dari krisis tersebut. Sekalipun yang terburuk telah
berakhir, dan indikator perekonomian nasional telah memperlihatkan tanda-tanda
pertumbuhan yang positif, dampak dari krisis finansial ini masih akan di hadapi di
tahun-tahun mendatang.5
Beberapa skandal perusahaan yang berskala besar telah menarik
perhatian publik terhadap isu – isu tentang bagaimana seharusnya perusahaan
dikelola. Skandal perusahaan seperti Maxwell Corporation di Inggris tahun 1991,
Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001, dan Permalat di Italia pada tahun
2003 yang diiringi peningkatan keaktifan pemegang saham yang mendorong
terhadap tata kelola perusahaan yang lebih baik.6
4 Try Widoyono, Direksi Perseroan Terbatas ( Bank dan Perseroan), ( Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), hlm 1. 5 I Nyoman Tjager, et,all, Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi
Komunitas Bisnis Indonesia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004), hlm. 1 6 Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, (Bandung :CV Utomo, 2009),
hlm. 50
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2
Munculnya reformasi hukum ekonomi tidak terlepas dari adanya
semangat menciptakan perusahaan yang berdasarkan asas good corporate
governance, dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang melingkupi
perseroan, baik kepentingan shareholder, stakeholder maupun organ – organ
perseroan lainnya.7 Pada umumnya pengelolaan perusahaan merupakam
hubungan antara pemilik perusahaan dengan stakeholders di satu sisi dan dewan
direksi dan manajer di sisi lain. Khususnya, hal tersebut difokuskan pada
tanggung jawab dari dewan direksi kepada setiap stakeholders perusahaan. Salah
satu tujuan dari pengelolaan perusahaan adalah membuat suatu keseimbangan dan
pengawasan sistem untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber-sumber
corporate dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengambilan risiko
yang tepat dan kelangsungan hidup.8
Banyak pihak yangmengatakan bahwa lamanya proses perbaikan
masalah krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan karena sangat lemahnya
sistem Good Corporate Governance( GCG) yang diterapkan di perusahaan
Indonesia. Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan konsep
yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan,
pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan.
Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan beberapa
7 Try Widiyono, Op.cit, hlm 2. 8 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, Ed. 1 Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), hlm. 10
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
3
alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan
profesionalisme serta kelemahan peraturan.9
Pada prinsipnya, istilah good corporate governance berarti tentang
bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik,
benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip good corporate governance
melingkupi seluruh aspek dari organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan. Forum
for Corporate Governance memberikan pengertian Corporate Governance yaitu
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus ( pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta
pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak –
hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengendalikan perusahaan. Tujuan adanya Corporate Governanceialah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan ( stakeholder)10
Lemahnya prinsip good corporate governance dalam sebuah
perusahaan bukan hanya menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak
kompetitif bersaing dengan perusahaan yang lain, terutama bersaing dengan
perusahaan multi nasional.11 Prinsip good corporate governance tidak hanya
diperlukan pada tataran ekonomi terapan, tetapi juga diperlukan pada tataran
ekonomi yang konseptual. Sudah menjadi kebutuhan khusus bagi perusahaan –
perusahaan modern untuk mengimplementasikan prinsip good corporate
governance tersebut.
9 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), hlm. 56 10Munir Fuady, Op.cit., hlm 39 11Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Loc.cit, hlm 56
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
4
Prinsip Good Corporate Governance dengan dukungan dari regulasi
yang baik dapat menyebababkan perusahaan terhindar dari tindakan tercela seperti
mencegah berbagai bentuk Overstated (penggelembungan) terhadap kegiatan
atau keuangan perusahaan, ketidakjujuran dalam melakukan financial disclosur.12
Pentingnya penerapan prinsip good corporate governance kedalam
perusahaan dikarenakan sebagai berikut :
1. Bahwa pihak investor institusioanl lebih menaruh kepercayaan
kepada perusahaan yang memiliki good corporate governance,
bahkan menetapkan prinsip good corporate governance sebagai
salah satu kriteria utama, disamping kriteria kinerja keuangan dan
potensi pertumbuhan.
2. Ada indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara negara
Asiadiakhir abad 20 dengan lemahnya prinsip Good Corporate
Governance dalam perusahaan dinegara tersebut. Lemahnya
prinsip Good Corporate Governance tersebut dinegara – negara
Asia terlihat dari tindakan – tindakan seperti manajemen keluarga,
berkolusi dengan pemerintah, politik proteksi, intervensi
pemerintah, suap menyuap, dan lain – lain.
3. Penerapan prinsip Good Corporate Governance sudah
merupakankebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termaksud
modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para
investor bersedia menanam modalnya.
4. Prinsip Good Corporate Governance telah memberi dasar bagi
berkembangnya value dari perusahaan yang sesuai dengan lanskap
bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat
mengedepankan nilai – nilai kemandirian, transparansi,
profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan lain – lain.13
Menurut konsep Good Corporate Governance, perusahaan akan
memperoleh nilai perusahaan (value of the firm) yang maksimal apabila fungsi
dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan
dengan membentuk :14
12Munir Fuady, Op.Cit, hlm 47 13Ibid, hlm 51 14 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, (Salatiga: Griya Media, 2011) ,hlm 133.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
5
1. Unitary Board Sistem, pada board sistem ini tidak ada pemisah
kelembagaan dan organ yang mempunyai tugas pengurusan dan
pengelolaan perseroan. Kedua fungsi tersebut dipegang oleh satu
organ yang disebut Board of Director ( Dewan Direksi). Dalam
tradisi perseroan Amerika Serikat, dalam board of director
dibedakan antara fungsi direktur eksekutif dan direktur non
eksekutif.
2. Binary Board System, meliputi komisaris biasa dan komisaris
independen serta berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama
BBS adalah mengawasi arah kepengurusan dan jalannya
perusahaan menurut prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Langkah pertama dan utama untuk menciptakan Good Corporate
Governance (GCG) di suatu perusahaan adalah keberadaan dewan direksi yang
berperan aktif, independen dan konstruktif. Keberadaan direksi dalam perusahaan
atau perseroan terbatas sangat mempengaruhi keberhasilan atau kehancuran
perusahaan. Oleh karena itu keberadaan direksi sangat penting didalam
perusahaan.15 Seluruh aktivitas perseroan terbatas dilakukan atas dasar dan untuk
kepentingan manusia, dimana manusia ini dalam hukum adalah sebagai subyek
hukum. Keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan
maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Dengan demikian keberadaan direksi sangat dibutuhkan didalam perseroan. Tidak
mungkin adanya perseroan tanpa adanya direksi.
15 Try Widiyono, Op.cit., hlm 7.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
6
Keberadaan dan fungsi direksi perseroan terbatas berdasarkan Undang
– Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Untuk selanjutnya
disebut sebagai UUPT), dapat dilihat ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal 1 ayat 2 UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah
rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
2. Pasal 1 ayat 5 UUPT yang menyatakan direksi adalah organ
perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.
3. Pasal 92 ayat 1 UUPT yang menyatakan kepengurusan perseroan
dilakukan oleh direksi.
4. Pasal 97 ayat 1 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung
jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan
tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun
diluar pengadilan.
5. Pasal 97 ayat 2 UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi
wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar.16 Dengan demikian tanggungjawab direksi tidak dapat diahlikan
kepada siapapun. Apabila direksi mengahlikan sebagian kewenangannya kepada
pejabat laindalam melakukan tindakan hukum tertentu, maka tanggungjawab
tersebut tetap melekat kepada direksi sebagai pihak yang memberi kuasa.
Direksi memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut :17
1. Fungsi Pengelolaan ( manajemen)
16Tri Budiyono, Op.cit., hlm.167 17Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
7
Fungsi pengelolaan menempatkan direksi sebagai pihak yang
bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan
khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar direksi
dapat melakukan pengelolaan perusahaan, maka direksi harus
dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan – tindakan (
perbuatan) hukum. Dengan kata lain, direksi harus bertindak
sebagai subjek hukum.
2. Fungsi Representasi ( mewakili)
Fungsi Representasi merupakan perwujudan subjek hukum yang
melekat pada Perseron sebagai subjek hukum ( legal entity atau
rechtspersoon). Dengan fungsi representasi,direksi yang
melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas pribadi tetapi
bermetamorfose pada Perseroan.
Ruang lingkup tugas dan jabatan para pengawas yang diangkat oleh
direksi hakikatnya adalah pembantu dan pelaksana tugas direksi untuk melakukan
tindakan hukum tertentu sesuai dengan ruang lingkup tugas dan jabatan yang
bersangkutan sesuai dengan job description.18Penanggung jawab semua tindakan
hukum dari pegawai tetap melekat pada direksi. Hal yang penting dalam dalam
asas pendelegasian kewenangan adalah bahwa yang bertanggung jawab atas
perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa tetap berada pada yang
memberi kuasa.
18 Tri Budiyono, Op.cit., hlm.9
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
8
Tindakan kepengurusan yang boleh didelegasikan dan tidak boleh
didelegasikan ditetapkan dalam rapat direksi. Apabila dalam anggaran dasar tidak
diatur secara tegas tata cara atau prosedur pihak yang mewakili perseroan, maka
demi hukum setiap anggota direksi ( direktur) berhak mewakili direksi dan
bertindak untuk dan atas nama perseroan.19 Pasal 98 ayat 2 UU NO 40 Tahun
2007 tentang UUPT berbunyi : “ Dalam hal anggota direksi lebih dari satu,maka
yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali
ditentukan lain dalam undang – undang ini atau anggaran dasar”.20
Dalam prakteknya, banyak ditemukan bahwa direktur Perseroan
Terbatas merupakan sekaligus pemegang sahamnya, terlebih – lebih jika
perusahan itu adalah perusahaan kecil atau perusahaan keluarga. Namun Undang
– Undang Perseoan Terbatas tidak menentukan bahwa direksi adalah pemegang
saham.21
Didalam Undang – Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun1970,
didalam rumusan pasal 94 ayat (4) menyatakan, Anggaran dasar mengatur tata
cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan juga
mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi,
termaksud didalamnya mengenai direksi independen.22
Istilah Direktur Independen atau Direksi Independen tidak terdapat
didalam UUPT. UUPT hanya mengenal mengenal Komisaris Independen yang
19Ibid. 20 Pasal 83 ayat 1 UUPT 21 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, ( Jakarta : Permata Aksara, 2013) , hlm
94. 22Ibid.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
9
sebagaimana termuat didalam pasal 120 ayat 1 UUPT, “ Anggaran dasar
Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen
dan 1 (satu) orang Komisaris utusan.
Perihal Istilah direktur Independen terdapat didalam Surat Keputusan
Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan
Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek yang bersifat Ekuitas
selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.23 Pada hakekatnya
perusahaan publik merupakan perusahaan yang membuka diri terhadap
keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat
tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan cara penetapan kebijakan
pengelolaan perusahaannya. Perusahaan yang akan melakukan emisi harus
terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan ( dahulu Bapepam) untuk menjual atau menawarkan efek kepada
masyarakat dan setelah pernyataan pendaftaran efektif maka emiten melakukan
penawaran umum.
Peraturan mengenai Direktur Independen terdapat dalam bagian
III.1.5.1 Peraturan Nomor I-A ditentukan bahwa Direktur Independen berjumlah
paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksi yang dapat dipilih
terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak
sebagai Direktur Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
Meskipun didalam UUPT tidak diatur mengenai Direktur Independen atau Direksi
23 Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
10
Independen namun yang berhak mengangkat Direktur Independen merujuk
kepada pada 94 ayat 1 UUPT,” Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
menganilisa bagaimana peranan direktur independen dalam menjamin prinsip
good corporate governance di perusahaan publik. Dalam hal ini, direktur
independen masih menjadi pro dan kontra bagi pengusaha di perusahaan terbuka
atau publik dan masih belum dibuat didalam UU Perseroan Terbatas.
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah
mengenai hal – hal berikut ini :
1 Bagaimanakah pengaturan prinsip Good Corporate Governance
dalam Perundang – undangan di Indonesia ?
2 Bagaimanakah kedudukan Direktur Independen dalam Perusahaan
Publik ?
3 Bagaimanakah peranan Direktur Independen dalam menjamin
keberlangsungan prinsip Good Corporate Governance dalam
perusahaan publik ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam pembahasan skripsi ini yang berjudul “ Peranan
Direktur Indepen Dalam Menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate
Governance Dalam Perusahaan Publik “, adalah untuk membahashal – hal yang
sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
11
a. Memahami pengaturan mengenai prinsip Good Corporate
Governance didalam Perundang – undangan di Indonesia
b. Mengetahui kedudukan Direktur Independen dalam Perusahaan
Publik
c. Mengetahui peranan Direktur Independen dalammenjamin
keberlangsungan prinsip Good Corporate Governance dalam
perusahaan publik
Selain tujuan sebagaimana disebutkan diatas, penulisan skripsi ini
diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni
sebagai berikut :
a. Secara Teoritis
Secara Teoritis pembahasan terhadap masalah – masalah yang telah
dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta
menimbulkan pemahaman dan pandangan baru terhadap direktur
independen dalam menjamin keberlangsungan good corporate
governance didalam perusahaan publik
b. Secara Praktis
Secara Praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca, para
akademis dan pihak – pihak lain khususnya pelaku bisnis yang
memiliki kepentingan terhadap suatu perseroan untuk dapat lebih
mengetahui arti penting direktur independen, kedudukannya, bentuk
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
12
tanggungjawabnya,kewenangannya dan fungsinya dalam perusahaan
publik.
D. Keaslian Penulisan
Skripsi yang berjudul “ Peranan Direktur Independen Dalam Menjamin
Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan
Publik “ ini adalah merupakan hasil karya penulis sendiri yang belum
pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utarasebelumnya,Namun sebelumnya terdapat tulisan – tulisan mengenai
good corporate governance. Tulisan terdahulu berjudul “Pengaruh
Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profibilitas Pada
Perusahaan Go Public di Indonesia” oleh Ibnu Ausrindanney Sina Azhar
(2006) dan “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerapan Good
Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara” oleh Juni Sjafrien
Jahja (2008), namun substansinya berbeda. Ibu Ausrindanney membahas
pengaruh penerapan GCG terhadap profibilitas pada perusahaan publik dan
Juni membahas prinsip kehati – hatian dalam penerapan GCG di BUMN.
Sedangkan skripsi ini membahas tentang Peranan Direktur Independen
Dalam menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance
Dalam Perusahaan Publik.
Skripsi ini disusun melalui referensi buku – buku, literatur – literatur yang
berkaitan dengan hukum Perusahaan di Indonesia dan informasi dari media
cetak maupun media elektronik. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
13
ini dapat dipertanggung jawabkan, terutama secara ilmiah atau secara
akademik.
E. Tinjauan Kepustakaan
1. Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum telah ditegaskan dalam
defenisi outentik Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UU
No.40 tahun 2007. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Perseroan Terbatas
yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang serta peraturan
pelaksannya.24
Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang
memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek
hukum yang lain. Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan subjek hukum.
Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak
dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap
manusia diakui sebagai subjek hukum. Dalam pengertian hukum manusia yang
menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut orang,
sementara semua manusia Indonesia adalah subjek hukum, maka jumlah manusia
dan orang adalah sama.
24 Tri Budiyono, Op.cit., hlm.57
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
14
Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan lebih banyak dipilih
dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang lain dikarenakan Perseroaan
Terbatas merupakan asosiasi modal dan merupakan badan hukum yang
mandiri.25Didalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang
dimilikinya.26 Ini telah mempertegas ciri perseroan terbatas bahwa pemegang
saham hanya bertanggung jawab atas seluruh saham yang dimilikinnya dan tidak
meliputi harta kekayaannya.
Unsur – unsur yang menandai perseroan terbatas sebagai badan
hukum adalah bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki ciri – ciri
sebagai berikut :
1. Mempunyai kekayaan yang terpisah27
Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar atas
seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang
berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan
tidak berwujud.
2. Melakukan hubungan hukum sendiri28
Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak
ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab
penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan
perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar
pengadilan.
3. Mempunyai tujuan tertentu29
25Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas,( Jakarta : Raih Asa Sukses,
2015), hlm 8 26 Pasal 3ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 27 Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 28 Pasal 98 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 29 Pasal 15 ayat (1) huruf b Undanag – Undang Nomor 40 tahun 2007
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
15
Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan
mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam anggaran dasar
perseroan.
4. Mempunyai organisasi teratur30
Sebagai organisasi yang teratur, Perseroan Terbatas mempunyai
organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
Direksi, dan komisaris. Ketentuan organisasi dapat diketahui
melalaui ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas,
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan RUPS.
Dalam perseroan terbatas, para pemegang saham melimpahkan
wewenangnya kepada direksi untuk menjakankan dan mengembangkan
perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam
menjalankan kegiatannya suatu perseroan diwakili oleh direksi (agents) yang
ditunjuk oleh para pemegang saham (principals). Tanggung jawab direksi tidak
hanya ditunjukan kepada para pemegang saham tetapi kepada pihak ketiga yang
berhubungan dengan perseroan terutama terhadap kepentingan para pemegang
saham melalui organ RUPS dan yang membuat keputusan yang merugikan pihak
ketiga ( stakeholeder )31
Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajajaran direksi
perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi
petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil keputusan. 32
Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), semua pemegang sahm
sebesar / sekecil apa pun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya.
Dalam RUPS dibahas mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan
30 Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 31 Tri Budiyono, Op.cit., hlm.72 32 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Loc. Cit, hlm 25
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
16
evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan. Hasil RUPS
biasanya dilimpahkan ke Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi.33
Perseroan Terbatas dapat dibedakan dalam dua macam yaitu :34
1. Perseroan Terbatas Tertutup
2. Peseroan Terbatas Terbuka ( Go Public)
Suatu Perseroan Terbatas tertutup adalah suatu perseroan terbatas
yang saham – sahamnya dipegang atau dimiliki oleh beberapa orang atau
beberapa pihak saja yang biasanya saling mengenal, yang mana jual beli
sahamnya dilakukan dengan cara diatur oleh dalam anggran dasar perseroan, yang
pelaksana diserahkan kepada kebijakan pemegang saham pemegang saham yang
bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan terbuka ( go public)
adalah perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi persyaratan
tertentu, dimana sahamnya dipegang atau dimiliki oleh banyak orang atau pihak,
yang penawaran sahamnya ditunjukan kepada masyarakat yang dilakukan melalui
pasar modal.35
Perseoan Terbatas dapat menjadi suatu perseroan terbatas terbuka
dengan melalui tahapan proses yang sesuai dalam perundang – undangan yang
berlaku. Tahapan go public dari perseroan terbatas dalam dilakukan melalui
penerbitan saham dan surat utang ( obligasi).
2. Direktur Independen
33 Ibid. 34 Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh, cet.1,
ed.2, ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm 160 35 Ibid.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
17
Menurut Undang – Undang Perseroan pada pasal 1 angka 4 yaitu :
“ Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik
di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar “36
Keberadaan dewan direksi di dalam perseroan sering dirasakan kurang
dapat menunjukkan independensinya, maka dilakukanlah cara pengimbangan
melalui keberadaan direksi Independen. Sebagai bagian dari direksi, direktur
independen diharapkan dapat memperkuat fungsi dan tugas dari direksi. Pada
dasarnya tugas dan fungsi direktur independen sama halnya dengan tugas direksi
pada Perseroan Terbatas.
Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai bagian
dari organ PT yang bertanggug jawab dalam pengurusan sehari – hari perseroan
dilengkapi dengan kewenangan (otoritas) karena tanpa adanya kewenangan
tersebut, pelaksanaan tugas dan kewajiban tidak berjalan efektif.
Istilah independen pada direksi maupun komisaris bukan menunjukan
bahwa direksi dan komisaris lainnya tidak independen. Istilah direksi dan
komisaris independen menunjukan keberadaan mereka sebagai wakil dari
pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investo.
Dalam aturan ini dijelaskan bahwa yang mencakup independensi di
antaranya tak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik,
36 Pasal1 angka 4 UU Perseroan TerbatasNo 40 tahun 2007
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
18
anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama serta tidak mempunyai
hubungan usaha dan saham di emiten atau perusahaan publik tersebut. Dengan
demikian Direktur Independen adalah salah satu direktur dari jajaran anggota
direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum saham
perusahaan resmi tercatat di bursa, namun Direktur Independen tersebut baru bisa
bertindak melaksanakan tugas dan fungsi nya setelah saham perusahaan resmi
telah tercatat di bursa.37
Berdasarkan pengertian Direksi (Direktur) Independen di atas dapat
dijelaskan lagi yang termasuk dalam hubungan afiliasi menurut Undang-Undang
Pasar Modal pada Pasal 1 angka 1 adalah :38
1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan
Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan
sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi
lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat;
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;
4. Tidak menjadi Orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang
Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan
Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai
Direktur.
3. Good Corporate Governance
Good Corporate Governance merupakan suatu pola hubungan, sistem
dan proses yang akan digunakan oleh organ perseroan ( Direksi, Dewan
Komisaris, RUPS ) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham serta
37 KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-305/BEJ/07-
2004 bagian III.1.5.1 Peraturan Nomor 1-A 38 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
19
berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholders lainnya.39
Corporate Governance adalah suatu sistem yang dibangun untuk
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan
yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki
kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri
atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang
meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. 40
Idealnya pihak internal yang terdiri dari direktur, para pekerja dan
manajemen akan menerima gaji dan imbalan lainnya dalam jumlah yang wajar,
sementara para pemegang saham seharusnya menerima pengembalian (return)
atas modal yang mereka investasikan. Kreditur akan memperoleh pelunasan atas
pinjaman yang mereka berikan beserta bunganya, begitu juga halnya dengan
pelanggan, mereka akan dapat memperoleh barang ataupun jasa yang ditawarkan
perusahaan dengan harga yang wajar dan sebanding dengan uang yang mereka
korbankan saat membeli, pemasok akan menerima pembayaran atas barang atau
jasa yang mereka serahkan kepada perusahaan dan bahkan masyarakat sekitarnya
pun diharapkan akan memperoleh kontribusi sosial atau bentuk-bentuk manfaat
yang lainnya. Tata hubungan yang sedemikian itulah yang ingin diwujudkan oleh
corporate governance.
39 Ibid, hlm. 168 40 Azhar Maksum, Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia, Medan,
2005, hlm 6
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
20
Tata kelola perusahaan yang baik ( GCG) secara konseptual memiliki
4 prinsip – prinsip dasar yang dikemukan oleh Organization for Economic
Corporation and Development (OECD), yaitu :41
1. Unsur keadilan ( Fairness, equitable treatment)
2. Unsur Transparansi ( transparency)
3. Unsur Akuntabilitas ( accountability)
4. Unsur Responsibilitas ( responsibility)
Dengan penerapan good corporate governance, tidak hanya
kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat
mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga
pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung
dengan perusahaan.
Kepentingan pihak pemegang saham mayoritas yang saling
bertentangan dengan pemegang saham minoritas, maka diperlukan suatu
equalibrum yang kemudian muncul dalam prinsip majority rude minority
protection. Dalam hal pemegang saham minoritas perlu diangkat dari
keterpurukannya sebagimana yang disyaratkan dalam prinsip Good Corporate
Governance yang terdapat dalam unsur fairness, Terdesaknya kepentingan saham
minoritas sehingga tidak tercapainnya unsur fairness sebagai suatu syarat
terwujudnya prinsip Good Corporate Governance adalah karena disebabkan
adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham minoritass untuk
memonopoli jalannya bisnis perusahaan.42
41 Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 47 42 Ibid, hal. 55
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
21
Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
diperlukan anggota Dewan Direksi yang memiliki integritas, kemampuan, tidak
cacat hukum dan independen, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis
(kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas
(pemegang saham pengendali) dan Dewan Komisaris baik secara langsung
maupun tidak langsung.
4. Perusahaan Publik
Perusahaan publik adalah tahap selanjutnya setelah emiten. Pengertian
emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum, sedangkan
perusahaan publik adalah yang sahamnya telah dimiliki sekurang – kurangnya
oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal dasar untuk disetor sekurang –
kurangnya Rp.3.000.000.000 ( tiga miliar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang
saham dan midal yang disetor dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah.43
Ada sedikit perbedaan anatara emiten dengan perusahaan publik.
Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi
persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan
modal minimal yang harus disetor. Emiten melakukan penawaran umum dan
sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (secondary market), sedangkan
perusahaan publik belum tentu melakukan penawaran umum atau listing di
bursa.44
43 UUPM Pasal 1 angka 23 44 Irsan Nasarudin, et, all, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta : Kencana,
2004), hlm 155
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
22
Dengan kata lain, perusahaan publik dapat menjelma menjadi emiten
pada saat pernyataan pendaftaran pendaftaran dalam rangka melakukan
penawaran umum dinnyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh
Bapepam. Namun, sebagai perusahaan publik ketika tidak melakukan penawaran
umum, perusahan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran.45
Perusahaan yang akan melakukan emisi harus terlebih dahulu
menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam ( Sekaranag kepada
Otoritas Jasa Keuangan) untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat
dan setelah pernyataan pendaftaran efketif maka emiten dapat melakukan
penawaran umum.46
5. Metode Penelitian
Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah
dan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka digunakan beberapa
metode penulisan.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah didalam penulisan skripsi ini
adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, karena penelitian
dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau hanya
menggunakan bahan sekunder saja.
2. Data Penelitian
45 Ibid. 46 Yulfani, Hukum Pasar Modal ( Jakarta: Badan Penerbit Ilbam, 2005), hlm 30
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
23
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
terdiri dari :
a. Bahan hukum Primer, yaitu: ketentuan – ketentuan dalam
peraturan perundang – undangan yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan di
negara lain dan badan – badan internasional, yang terdiri dari
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Dagang,
Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
UU OJK, Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor
Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A
Tentang Pencatatan Saham dan Efek yang bersifat Ekuitas selain
saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.
b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganilisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari
buku – buku, laporan, jurnal ilmiah dan tulisan – tulisan lain yang
diteliti, seminar – seminar, koran – koran, beberapa sumber
internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.
c. Bahan Hukum Tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep –
konsep dan keterangan – keterangan yang mendukung bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
24
kamus ekonomi dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan
lain – lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka ( library
research). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data melalui
pengkajian terhadap dokumen atau bahan pustaka berupa buku,
peraturan perundang – undangan, skripsi, jurnal, atau artikel yang
berkaitan dengan pembahasan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang
baik ( Good Corporate Governance), Perusahaan Publik, atau Direktur
Independen.
4. Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang
mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti.
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif agar mendapatkan makna
hubungan variabel- variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab
masalah – masalah yang dirumuskan di dalam penelitian. Penggunaan
metode analisis data kualitatif ditunjukan agar dapat mengolah dan
menganalisis data – data yang terkumpul menjadi data yang sistematik,
teraur, terstruktur dan mempunyai makna. Analisis data kualitatif
dilakukan dengan menggunakan doktrin, asas – asas, teori – teori, pasal
– pasal, norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang – undangan yang relevan dengan permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
25
E. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan
gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu
dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :
BAB I. Merupakan bab Pendahuluan. Pada bab ini digambarkan
secara umum mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penulisan, Keaslian Penulis, Tinjauan Kepustakaan, Metodologi Penelitian, dan
Sistematika Penulisan yang akan berkenaan dengan permasalahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini.
BAB II. Merupakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good
Corporate Governanance) dalam PerUndang – Undangan di Indonesia . Pada bab
ini akan diuraikan mengenaipengertian dan unsur – unsur GCG, prinsip – prinsip
GCG, tujuan dan manfaat menerapkan GCG dalam pengelolaan perusahaan,
sumber hukum penerapan GCG di indonesia,dan GCG dalam peraturan perundang
– undangan baik dalam UU Perseroan Terbatas, PerUndang – Undangan di bidang
pasar modal, perUndang – Undangan dibidang Perbankan, dan Perundang –
undang di bidang Penanaman Modal.
BAB III. Merupakan Kedudukan Direktur Independen Dalam
Perusahaan Publik. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian dan unsur –
unsur perusahaan publik, dasar hukum keberadaan direktur independen dalam
perusahaan publik, tugas dan fungi direktur independen dalam perusahaan publik,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
26
tanggungjawab direktur independen dan hubungan direktur independen dengan
organ perseroan lainnya
BAB IV. Merupakan Peranan Direktur Independen dalam Menjamin
Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Publik.
Pada bab ini dijelaskan dan diuraikan secara mendalam tentang kewajiban
penerapan GCG dalam perusahaan publik, tujuan penerapan GCG dalam
perusahaan publik serta tugas dan tanggungjawab direktur independen dalam
penerapan prinsip GCG dalam perusahaan publik
BAB V. Kesimpulan dan Saran, merupakan bab penutup yang
didalamnya dirumuskan kesimpulan dan saran yang kesimpulannya diambil dari
pembahasan dalam skripsi ini dan diakhiri dengan saran – saran sebagai
pelengkap skripsi ini, pada bagian akhir disertakan daftar pustaka.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
27
BAB II
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD
CORPORATE GOVERNANCE ) DALAM PERUNDANG –
UNDANGAN DI INDONESIA
A. Pengertian dan Unsur – Unsur GCG
Perekonomian modern yang telah mempengaruhi perekonomian
nasional, menuntut adanya pemisahan manajemen dan pengelolaan kepemilikan
perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan agency theory yang menekankan
pentingnya pemegang saham sebagai pemilik perusahaan untuk menyerahkan
pengelolaan perusahaanya tersebut kepada tenaga – tenaga profesional yang
bertugas untuk kepentingan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan
manajemen perusahaan.
Latar belakang penerapan prinsip Good Corporate Governance secara
umum dapat di lihat pada era bisnis pasca perang dingin. Banyak para pelaku
usaha dengan berbagai macam jenis korporasi mulai menjalankan sistem tata
kelola perusahaannya secara terbuka, sistematis dan bertanggung jawab. Hal ini
didorong oleh kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan
sistem manajemennya secara baik, transparan, dan auditable menyusul maraknya
berbagai skandal sistem pelaporan keuangan perusahaan global pada masa itu.
Penerapan prinsip Good Corporate Governance adalah hal yang
cukup mendesak untuk segera di implementasikan oleh kalangan pelaku usaha
dan solusi bagi krisis.90
90 Irsan Nasarudin,et.all. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta : Kencana,
2008), hlm.95
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
28
Secara umum istilah governance lebih ditunjukkan untuk sistem
pengendalian dan pengaturan perusahaan, dimana dalam hal ini ditunjukan pada
tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para
stakeholders. Stakeholders merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan
dengan kinerja suatu perusahaan. Secara teoritis, stakeholders dapat dibagi 2 yaitu
:48
1. Primary Stakeholders, yaitu para pemegang saham, investor,
karyawan, dan manajer, supplier, rekanan, bisnis dan masyarakat.
2. Secondary Stakeholders, yaitu pemerintah, instutusi bisnis,
kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing.
Ada yang menterjemahkan istilah corporate governance sebagai “ tata
kelola perusahaan”. Penerapan konsep good corporate governance kedalam suatu
perusahaan diyakini sudah menjadi keharusan bagi perusahaan – perusahaan
modern.49
Pada prinsipnya, istilah Good Corporate Governance berarti
bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik dan
benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip Good Corporate Governance
melingkupi seluruh aspek organisasi, bisnis, budaya perusahaan.50
Dalam rangka lebih memahami tentang Good Corporate Governance,
maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertiannya yang dapat dilihat dari
48Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, ( Jakarta:
Kencana, 2006), hlm 67 49Munir Fuady, Op.cit, hlm 39 50Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
29
pendapat beberapa pakar dan literatur sebagai dasar pemahaman tentang Good
Corporate Governance, antara lain :
1. Forum for Corporate Governance memberikan arti kepada
Corporate Goverance sebagai berikut :51
Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang,
pengurus ( pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta
pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak –
hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengendalikan perusahaan.
2. Komite Cadbury mendefenisikan corporate governance sebagai
berikut :52
Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara
kekuatan kewenangan yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan
eksitensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal iniberkaitan
dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan
sebaginya.53
3. OECD mendefenisikan corporate governance sebagai :
Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board,
pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan
perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya strukur perangkat
untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang
baik dapat memberikan ransangan bagi board dan manajemen untuk mencapai
tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus
memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan
menggunakan sumber daya yang lebih efisien.54
51 Ibid
47 Indra Surya & Ivan Yustiavandana,Op.cit , hlm.24
53 Ibid, hlm.25 54 ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
30
4. Ahmad Daniri memberikan pengertian tata kelola perseroan dalam
kaitan dengan sifat baik (good) dalam konsep Good Corporate Governance
sebagai suatu pola hubungan, sistem, proses yang digunakan oleh organ perseroan
( Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada
pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang dengan
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan
perundang – undangan dan norma yang berlaku.55
5. Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002
tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance
pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan
Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha
Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara
konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan
operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.56
6. Amin Wijaya Tunggal
“tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance adalah
suatu sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan,
55Tri Budiyono, Op.cit, hlm 128 56 Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
31
termaksud membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perluu
dicapai, serta ukuran keberhasilannya.”57
7. Ernest and Young
“ Good Corporate Governance terdiri atas sekumpulan mekanisme
yang saling berkaitan yang terdiri dari pemegang saham institusional, Dewan
direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar
sebagai pengendali perseroan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan
produk.”58
8. Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance:
Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan
oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara
berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan
perundang – undangan dan norma yang berlaku.59
Dari beberapa defenisi Good Corporate Governance seperti diatas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Good Corporate
Governance tidak lain dari sistem pengaturan yang baik terhadap fungsi, tugas,
hak, kewajiban, pengawasan, dan hubungan dari masing – masing dan
57Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan Badan Hukum, (
Bandung : PT Refika Aditama, 2006), hlm 69 58 Ibid, hlm 70 59Tri Budiyono, Op.cit, hlm 128
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
32
antaradireksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, kreditur, investor dan
stakeholders lainnya dalam suatu perusahaan.60
Dari beberapa pengertian Good Corporate Governance tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa setelah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, maka
suatu corporate governance sekurng – kurangnya meliputi objek – objek sebagai
berikut :61
1. Perlindungan stakeholders, seperti perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas, para pekerja, investor, konsumen,
lingkungan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Managemen bisnis dan perusahaan yang efektif.
4. Pengawasan yang intensif terhadap jalannya perusahaan.
5. Hubungan yang baik dan optimal antara pemegang saham, direksi,
komisaris, dan stakeholders lainnya.
6. Aturan dan panduan perilaku yang jelas antar pelaku perusahaan.
7. Fiduciary duties dari pengontrol perusahaan.
8. Proses dan struktur yang efektif dalam rangka mengelola
perusahaan.
9. Pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.
10. Mekanisme kerja yang baik dan pembagian tugas, hak dan
tanggung jawab yang seimbang antar pelaku perusahaan.
60 Munir Fuady, Op.cit, hlm 40 61 Tri Budiyono, Op.cit, hlm 140
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
33
11. Sistem, hak, proses, pengendalian, dan managemen yang baik dari
perusahaan.
12. Keterkaitan dan atau keterpisahan antara kepemilikan perusahaan
dengan managemen perusahaan.
Dalam rangka pengembangan prinsip Good Corporate Governance
dalam suatu negara, United Nation Development Program ( UNDP) menjelaskan
bahwa suatu Good Corporate Governance haruslah mengandung unsur – unsur
sebagai berikut :62
1. Paticipation
Dalam hal ini harus ada jaminan bahwa setiap warga negara
mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui intermediasi, atau institusi yang
mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan
dan berbicara serta dapat berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of Law
Unsur Rule of Law ini mensyaratkan agar hukum antara lain harus
adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku
dengan menjamin penegakan hak – hak asasi manusia.
3. Transparency
Dalam hal in transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi, dimana proses, lembaga dan informasi dapat langsung
diterima oleh pihak – pihak yang membutuhkan dan informasi
tersebut haruslah selalu dapat dipahami dan dimonitor.
4. Responsiveness
Ini berarti bahwa proses dan lembaga yang ada harus dapat
melayani dan stakeholders
5. Consensus Orientation
Unsur consensus orientation ini menerangkan bahwa prinsip
corporate governance menjadi perantara kepentingan yang
berbeda agar memperoleh pilihan terbaik untuk kepentingan yang
lebih luas dalam hal kebijakan maupun prodesur.
6. Equity
Dalam hal ini semua warga negara mempunyai kesempatan yang
sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraanya.
7. Effectiveness and Efficiency
62 Munir Fuady, Op.cit, hlm 46
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
34
Harus ada jaminan bahwa proses dan lembaga yang ada harus
menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah
digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
8. Accountability
Ini berarti bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan,
sektor swasta dan masyarakat ( Civil Society) mesti bertanggung
jawab kepada publik dan lembaga – lembaga stakeholders.
9. Strategis Vision
Dalam hal ini pihak yang memimpin haruslah mempunyai
perspektif corporate governance dan pengembangan manusia
yang luas serta jauh ke depan, sejalan dengan program yang
diperlukan untuk pembagunan.
Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat yang tidak dapat
berdiri sendiri. Salah satu dari keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan
prinsip – prinsip Good Corporate Governance adalah bahwa perusahaan tersebut
akan terhindar dari perusahaan – perusahaan tercela, terutama yang dilakukan oleh
pihak – pihak insider.
B. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance
Penerapan prinsip Good Corporate Governance kedalam suatu
perusahaan sudah merupakan syarat yang tidak bisa ditawar lagi dan sudah
merupakan conditio sine qua non bagi suatu perusahaan yang dikelola secara
profesional. Perusahaan semisal perusahaan terbuka, perusahaan yang banyak
mengelola dana masyarakat, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan reksa dana,
perbankan, dan asuransi, yang memang harus dikelola secara profesional tersebut
tidak akan mungkin dapat bersaing dengan kompetitornya jika prinsip Good
Corporate Governance tersebut tidak diterapkan.
Penerapan prinsip GCG pada umumnya tidak bersifat imperarif.
Penerapan prinsip GCG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
35
menjalankan kegiatan ekonomi., karena GCG lebih merupakan sebuah etika bisnis
dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya ( mandatory). Penerapan
prinsip tersebut lebih banyak digantungkan pada kebutuhan perusahaan itu sendiri
untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik . Meskipun demikian, pada
dasarnya perusahaan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk menerapkan
prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama yang berkaitan
dengan manajemen internal perusahaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip
GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri yang pada gilirannya
dapat meningkatkan value dari perusahaan.
Secara umum, prinsip – prinsip dasar yang harus diterapkan oleh
perusahaan dalam rangka Good Corporate Governance adalah :63
1. Akuntabilitas ( accountability), yaitu kejelasan pembagian tugas,
wewenang, tanggung jawab masing – masing organ – organ
perusahaan yang diangkat setelah melalui fit and proper test,
sehingga pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
2. Kemandirian ( independency) , yaitu suatu keadaan perusahaan
dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang
saham mayoritas yang bertentangan dengan peraturan perundang –
undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi.
3. Transparansi ( transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses
pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai
segala hal aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan
kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu.
4. Pertanggungjawaban ( responsibility), yaitu perwujudan kewajiban
organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan
perusahaan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi,
misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
63Johannes Ibrahim, Op.cit, hlm.72
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
36
5. Kewajaran ( fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam
memenuhi hak – hak stakeholders yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Organization for Economic
Corporation and Development (OECD), bahwa Corporate Governance
mempunyai 4 prinsip dasar sebagai berikut :64
1. Unsur Keadilan ( fairness, equitable treatment)
Unsur keadilan (fairness) dalam suatu Good Corporate Governance
menitikberatkan pada perlakuan yang sama antar atau terhadap semua
stakeholder, misalnya perlakuan yang adil antara pemegang saham mayoritas
dengan pemegang saham minoritas, atau kesetaraan diantara karyawan
perusahaan, antara kreditur, pelanggan, antara orang dalam (insider) dengan orang
luar (outsider) perusahaan, dan lain – lain.
2. Unsur Transparansi ( transparency)
Unsur transparansi dalam suatu Good Corporate Governance yang
dimaksud adalah bahwa pemegang saham, termaksud pemegang saham minoritas,
dan pihak stakeholder lainnya harus diberikan informasi yang layak, akurat dan
tepat waktu tentang keadaan perusahaan dan hak – hak pemegang saham,
termaksud pemegang saham minoritas serta hak – hak pekerja harus
diinformasikan dengan baik sehingga mereka akan selalu sadar akan hak –
haknya, dan dapat menuntut haknya pada saat yang tepat dengan cara yang akurat.
Pengembangan unsur ini antara lain dilakukan dengan menyediakan laporan
keuangan yang tersedia bagi pemegang saham serta membangun suatu sistem
teknologi informasi dan manajemen informasi yang baik. Disamping itu,
pendayagunaan fungsi corporate secretary juga sangat diperlukan dalam upaya
meningkatkan transparansi perusahaan.
3. Unsur Akuntabilitas ( accountability)
Unsur akuntabilitas yang disyaratkan oleh prinsip Good Corporate
Governance adalah tanggung jawab organ perusahaan dengan suatu pengawasan
yang efektif yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kejelasan
perhitungan laba rugi perusahaan yang dapat di pertanggungjawabkan
berdasarkan prinsip akutansi modern, adanya laporan tahunan yang trasparan dan
tepat waktu, pendayagunaan semaksimal mungkin oleh lembaga – lembaga
pengawasan internal, termaksud pendayagunaan lembaga komisaris, komite audit,
serta jika perlu mengangkat auditor independen, komisaris independen, bahkan
direktur independen.
64Munir Fuady, Op.cit, hlm 47-48
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
37
4. Unsur Responsibilitas ( responsibility)
Dengan unsur responsibilitas yang dimaksud adalah bahwa
perusahaan haruslah berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan
kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder dan kepada
masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan – tindakan yang merugikan para
stakeholder maupun masyarakat. Karena itu, kejelasan tanggung jawab antar
organ perusahaan atau antara tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab
individu harus jelas diatur.
Prinsip – prisip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit
antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang
disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ – organ perusahaan,
melakukan pengawasan ketika organ – organ tersebut melaksanakan tugasnya
untuk menghindari adanya benturn kepentingan atau tekanan, melakukan sistem
pengendalian internal dan eksternal yang kuat dan pengungkapan informasi
materil mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah
oleh pihak – pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi, tujuan, dan
strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing –
masing individu dinilai secara objektif.
Forum for Corporate Governance in Indonesia ( FCGI) yang
merupakan forum perkumpulan dari asosiasi – asosiasi bisnis dan profesi
menjabarkan prinsip – prinsip dasar Good Corporate Governance dalam bentuk
konkrit yang lain sebagai berikut :65
1. Hak – hak pemegang saham yang harus diberi informasi dengan
benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut
berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan
– perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut
memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
65 Johannes Ibrahim, Op.cit, hlm.73
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
38
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada
pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan
keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian
untuk pihak sendiri dan perdangangan saham oleh orang dalam (
insider trading)
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan
oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para
pemegang saham kepentingan dalam menciptakan kekayaan,
lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta
transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja
perusahaan, kepemilikan, serat para pemegang kepentingan (
stakeholders).
5. Tanggung jawab pengurusan dalam manajemen, pengawasan
manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para
pemegang saham.
C. Tujuan dan Manfaat Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance
Dalam Pengelolaan Perusahaan
Esensi corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan
melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas
manajemen terhadap shareholder dan pemegang saham kepentingan lainnya
berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip good
corporate governance diharapkan dapat mencapai 4 substansi ideal yang hendak
dicapai yakni :66
1. Keberadaan bisnis yang dikelola secara fair, mencakup efisiensi
pasar, efiseiensi regulasi, dan efisiensi kontrak.
2. Adanya informasi tentang harga dan spesifikasi dari barang dan
jasa yang menjadi objek pertukaran para pihak
66Ibid, hlm.74
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
39
3. Kemauan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti aturan dan
regulas, syarat – syarat, dan kondisi dalam kontak
4. Adanya proses peradilan, kepastian hukum, dan pelaksanaan
hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kontrak.
Penerapan prinsip good corporate governance kedalam perusahaan
akan membawa banyak manfaat, antara lain sebagai berikut :67
1. Memperbaiki komunikasi.
2. Minimalisasi potensial benturan.
3. Fokus pada strategi utama.
4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi.
5. Kesinambungan manfaat.
6. Promosi citra korporasi.
7. Peningkatan kepuasan pelanggan.
8. Perolehan kepercayaan investor.
9. Lebih mudah memperoleh modal.
10. Biaya modal ( cost of capital) yang lebih rendah.
11. Memperbaiki kinerja perusahaan.
12. Mempengaruhi harga saham.
13. Memperbaiki kinerja ekonomi.
FCGI berpendapat bahwa penerapan prinsip – prinsip dasar Good
Corporate governance memberikan beberapa manfaat, antara lain :68
67 Munir Fuady, Op.cit, hlm.49
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
40
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efiensi
operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan
kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
dan tidak rigid ( karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya
meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan
karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan
deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan
bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama dari hasil
privatisasi.
Penerapan prinsip Good Corporate kedalam suatu perusahaan
mempunyai tujuan – tujuan strategis sebagai berikut :69
1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif
dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ
perusahaan demi menjaga kepentingan para stakeholder.
68Johannes Ibrahim, Op.cit, hlm 74 69 Munir Fuady, Op.cit, hlm 41
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
41
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan ( khususnya
perusahaan – perusahaan.
D. Sumber Hukum Penerapan Prinsip GCG Dalam Perundang - Undangan
di Indonesia
Kerangka hukum dan peratura perundang – undangan di Indonesia
telah mengadopsi prinsip – prinsip Good Corporate Governance,baik secara
langsung maupun secara tersirat dalam peraturan perundang – undangan yang ada.
Di Indonesia, pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance sangatlah penting
dikaji didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia terkait dengan
pengimplementasian prinsip – prinsip GCG pada Badan Usaha Milik Negara (
BUMN), perusahaan swasta, perbankan dan industri pasar modal di Indonesia.70
Penerapan prinsip Good Corporate Governance terdapat dalam UU
No.40 tahun 2007 didalam pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan didalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik.
Keharusan suatu disclosure atau transparansi bagi perseroan terbatas
demi kepentingan masyarakat atau pihak lainnya termaksud pemegang saham
minoritas yang perlu dilindungi dengan mengharuskan adanya keterbukaan
informasi tetapi disisi lain kepentingan perseroan atau organ – organ lainnya juga
perlu dilindungi dengan tidak terlalu membuka diri terhadap pihak luar. Adapun
70 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 112
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
42
Penerapan Good Corporate Governance didalam Perundang – undangan di
Indonesia yaitu :
1. GCG Dalam UU Perseroan Terbatas
Prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ( good corporate
governance), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang perseroan
terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan prinsip – prinsip hukum dan
implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab
daripada komisaris, direksi dan para pemegang saham.
Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (
UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan penerapan
prinsip GCG di Indonesia.71 Yang dimaksud sebagai Perseroan Terbatas dalam
UU tersebut adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham.72
Penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam UU
Perseroan terbatas yaitu :73
1. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Perseroan Terbatas
Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dari
penerapan prinsip Good Corporate Governance kedalam suatu perusahaan dan
memang sudah menjadi kebutuhan mutlak. Kewajiban direksi tentang
pengungkapan informasi perseroan diatur didalam pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UU
Nomor 40 tahun 2007. Salah satu perwujudan dari unsur keterbukaan kedalam
71Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 113 72 Pasal 1ayat 1 UUPT 73 Munir Fuady, Op.cit, hlm 72
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
43
perseroan tebatas adalah adanya kewajiban mengumumkan kegiatan/ dokumen
tertentu dari perseroan kedalam berita negara yang merupakan salah satu model
discloure agar eksistensi dan perkembangan perusahaan diketahui oleh
masyarakat. Ada beberapa kegiatan / dokumen yang disyaratkan agar diumumkan
didalam tambahan berita negara yaitu :
a. Pendirian Perusahaan
Proses pendirian perusahaan dianggap belum sempurna apabila
belum diumumkan dalam berita tambahan negara, dengan
konsekuensi hukum bahwa jika pengumuman tersebut belum
dilakukan, maka direksi bertanggung jawab secara rentang.74
b. Pengurangan Modal
Undang – undang Perseroan Terbatas dengan tegas menentukan
bahwa penguranagn modal wajib diumumkan. Akan tetapi, dalam
pengurangan modal UUPT mewajibkan dilakukan dua kali
pengumuman sehingga hal ini memberatkan dan berlebihan.
c. Perubahan Anggaran Dasar
Ada dua jenis perubahan anggaran dasar yang dikenal dalam suatu
perseroan terbatas yaitu sebagai berikut:
1. Perubahan Tertentu
Perubahan tertentu anggaran dasar ini merupakan perubahan
terhadap hal – hal yang penting, sehingga wajib mendapat
persetujuan atau pengesahan dari Mentri kehakiman,didaftarkan
74 Pasal 23 UUPT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
44
dalam perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara.75
2. Perubahan Selain Perubahan Tertentu
Perubahan selain perubahan tertentu akan mengikuti prosedur yang
lebih ringan yaitu berupa dilaporkan ( bukan disahkan atau
disetujui) kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 14 hari setelah
keputusan RUPS
d. Merger, akuisisi dan konsolidasi
Tindakan merger (penggabungan), Akuisisi ( pengambilalihan),
dan konsolidasi ( peleburan) dapat dilakukan olehsuatu perseroan
terbatas. UUPT tidak dengan tegas memerintahkan pengaturan
mengumumkan rancangan maupun hasil merger, akuisisi dan
konsolidasi.
e. Hasil akhir likuidasi
Dalam persoalan likuidasi dianut prinsip pengumuman ganda
sehingga likuidator disamping harus mengumumkan pembubaran
perseroan juga wajib mengumumkan hasil akhir likuidasi.
2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Perseroan Terbatas
Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari Good Corporate
Governance. Prinsip ini terdapat didalam pasal 92 ayat 1 UU Nomor 40 tahun
2007. Dengan prinsip akuntabilitas ini, maka keterbukaan informasi khususnya
yang berkenaan dengan keadaan keuangan sangatlah penting dalam suatu
75 Pasal 15 ayat 1 dan 2 UUPT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
45
perusahaan. Dalam rangka keterbukaan informasi di dalam bidang keuangan maka
digunakan kelebihan sistem two-teir dari manajemen perusahaan yang
menerapkan sistem Eropa kontinental. Dengan sistem two-teir ini managemen
suatu perusahaan dipimpin oleh dua komando, dimana yang satu melaksanakan
operasional perusahaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh direksi, sedangkan
komando yang lainnya adalah dewan komisaris, yang bertugas mengawasi,
termaksud mengawasi bidang keuangan terhadap direksi yang berarti juga
mengawasi jalannya perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini komisaris
bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta
memberikan nasehat kepada direksi.76 Bagi organ komisaris, selain berfungsi
sebagai badan pengawas, komisaris juga sebagai badan penasehat. Dalam hal
menjalankan prinsip Good Corporate Governance, sebagai badan pengawas juga
dapat melakukan beberapa audit sebagai berikut :
a. Audit keuangan perusahaan
b. Audit keuangan organisasi
c. Audit personalia perusahaan
Selanjutnya sebagai badan penasehat dalam hal mewujudkan Good
Corporate Governance, dapat diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :
a. Penasehat dalam hal penyusunan program – program perusahaan
b. Penasehat dalam hal pelaksanaan program – program perusahaan
76 Pasal 97 UUPT
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
46
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa fungsi komisaris salah
satunya adalah untuk melaksanakan pengawasan ( supervisi). Fungsi komisaris
tersebut diwujudkan dalam dua level yaitu :
1. Level Performance, dalam hal ini yang dimaksud fungsi
pengawasan komisaris pada level Performance yaitu fungsi
pengawasan dimana komisaris memberikan penghargaan dan
petunjuk kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang
Saham.
2. Level Conformance, yang dimaksud dengan fungsi pengawasan
komisaris pada level Conformance adalah berupa pelaksanaan
kegiatan melaksanakan pengawasan yang selanjutnya agar
dipatuhi dan dilaksanakan baik terhadap pengarahan dan petunjuk
yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan dalam
perundang – undangan yang berlaku.77
Karena kedudukan komisaris sangat tergantung kepada para
pemegang saham melalui RUPS, maka posisi dewan komisaris lebih merupakan
pengontrol direksi untuk menjalankan tugasnya sesuai keiginan pemegang saham.
Ketentuan seperti ini mempunyai konsekuensi terhambatnya pelaksanaan kontrol
dari komisaris, terutama kontrol keuangan terhadap perusahaan secara
keseluruhan dalam rangka memperhatikan kepentingan semua stakeholders
perusahaan, bukan memperhatikan hanya kepentingan pemegang saham
mayoritas, sehingga fungsi komisaris dalam rangka menjalankan prinsip good
corporate governance menjadi tidak efektif.
3. Penerapan Prinsip Responsibilitas Dalam Perseroan Terbatas
Prinsip responsibilitas dalam penerapan prinsip Good Corporate
Governance dalam perusahaan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku dan
bertanggung jawab kepada stakeholder dan kepada masyarakat dengan tidak
77 Munir Fuady, Op.cit, hlm 74
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
47
melakukan tindakan – tindakan yang merugikan stakeholder maupun masyarakat
lainnya. Pertanggungjawaban perseroan terdapat didalam pasal 74 UU Nomor 40
tahun 2007. Untuk dapat mencapai sasaran dari prinsip responsibilitas sangat
diperlukan kejelasan termaksud kejelasan tanggung jawab antar organ perusahaan
atau antar tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab individu.
Untuk menyesuaikan implementasi prinsip – prinsip GCG, peraturan
tentang Perseroan Terbatas memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung
jawab komisaris, direksi dan para pemegang saham.78 Mengingat didalam prinsip
pengelolaan usaha yang baik pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang
ada dalam PT akan mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang
ditetapkan dalam Anggran Dasar.
Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat
menjalankan fungsinya sebagai suatu institusi / badan yang melakukan aktivitas
usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan
tugasnya tidak melampaui wewenangnya, maka dilakukan pengawasan oleh
dewan komisaris, dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui
ketentuan – ketentuan yang diatur dalam UUPT, Undang – Undang Pasar Modal (
untuk perusahaan terbuka ) dan Anggaran Dasar dari perseroan yang
bersangkutan.79
4. Penerapan Prinsip Independency ( Kemandirian) Pada Perseroan Terbatas
78 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 114 79Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
48
Mengenai prinsip kemandirian didalam Perseroan Terbatas terdapat
didalam pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, yang berbunyi :
“ Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki
sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara
langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan”.
5. Penerapan Prinsip Fairness ( Keadilan) Pada Perseroan Terbatas
Dalam hukum perusahaan, nilai keadilan ( fairness) merupakan tujuan
yang utama, sehingga perlindungan saham terhadap pemegang saham mayoritas
haruslah menitik beratkan kepada usaha pencapaian keadilan ini, yang dilakukan
dengan memberlakukan prinsip majority rule minority protection. Mengenai
kewajaran dan kesetaraan diatur didalam pasal 53 ayat 2 UU Nomor 40 tahun
2007, dimana setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada
pemegangnya hak yang sama. Menurut prinsip ini yang memerintah ( the ruler)
didalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritass
tersebutlah harus dijalankan dengan selalu melindungi ( to protect) pihak
minoritas. Usaha pencapaian ini merupakan salah satu sasaran dari penerapan
yang terkandung dalam prinsip Good Corporate Governance.
Jika pencapaian keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan
pemegang saham minoritas dilakukan dengan berbagai instrumen hukum maka
perwujudan unsur fairnessatau keadilan antar pemegang saham harus diatur
secara tegas didalam Undang – Undang Perseroan Terbatas. Didalam pasal 46
ayat 2 UU No.40 tahun 2007 menyatakan bahwa “ setiap saham dalam klasifikasi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
49
sama memberikan kepada pemegang hak yang sama”. Ketentuan pasal tersebut
mengisyaratkan bahwa perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham
dalam kelas yang sama dalam arti pemegang saham dalam kelas yang sama
tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur
fairness antar pemegang saham jika :80
1. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama.
2. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang
lainnya adalah mayoritas.
Mengingat adanya berbagai kepentingan pihak pemegang saham
mayoritas yang saling bertentangan dengan pemegang saham minoritas, dalam hal
ini pemegang saham minoritas perlu diangkat dari keterpurukannya sehingga
dapat tercapai unsur fairness, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam prinsip
good corporate governance. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pemegang
saham minoritas umumnya berada diposisi lemah, faktor tersebut :
1. Kurangnya ketentuan hukum mengatur tentang perlindungan
pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas.
2. Sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi, dan
komisaris yang sewenang – wenangnya.
3. Pemegang saham minoritas umumnya dalam posisi yang lemah
karena kurangnya modal, pengetahuan, ketrampilan, dan
kemampuan dalam mengelola perusahaan.
80 Munir Fuady, Op.cit, hlm 54
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
50
Terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak
tercapainnya unsur fairness sebagai suatu syarat bagi terwujudnya prinsip good
corporate governanceadalah juga disebabkan karena adanya kekuasaan yang
dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya perusahaan.
Maka dengan posisi pemegang saham mayoritas yang sedemikian dominannya,
diperlukanlah suatu perlindungan khusus terhadap pemegang saham minoritas
untuk mencapai suatu equalibriumantar pemegang saham tersebut. Jika
equalibrium dapat dicapai maka pada gilirinnya keadilan semua pihak dapat
dipenuhi.
2. GCG Dalam Perundang – Undangan Di Bidang Pasar Modal
Peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal juga sangat
terkait dengan implementasi prinsip – prinsip GCG, selain hukum perusahaan.
Bila UUPT menurut hukum indonesia, maka terhadap perusahaan publik selain
UUPT berlaku juga peraturan di pasar modal yang mencakup kewajiban –
kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan terbuka.81
Secara hukum di Indonesia penerapan GCG dipasar modal terdapat
didalam UU No. 8 tahun 1995 yaitu pasal 1 angka 25 mengenai prinsip
keterbukaan. Dengan adanya prinsip keterbukaan dipasar modal, maka perusahaan
dalam hal ini adalah perusahaan publik yang mempertanggungjawabkan
informasi, laporan keuangan, dan keterbukaan informasi mengenai lingkungan
kepada publik.
81Ibid, hlm 119
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
51
Didalam menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan
tindakan efek atau perusahaan harus tepat waktu kepada masyarakat dalam bentuk
laporan berkala dan laporan penting ( Pasal 86 ayat 1 UU No.8 tahun 1995) dan
harus disampaikan secara lengkap dan utuh serta akurat, jika informasi yang
diberikan menyesatkan maka setiap pihak harus mempertanggungjawabkannya (
Pasal 80 ayat1 UU No.8 tahun 1995).82
Penerapan prinsip GCG ini dibuat untuk melindungi kepentingan
pemegang saham publik dari adanya transaksi yang merugikan kepentingan
investasinya. UUPM berserta peraturan pelaksanannya memberikan perlindungan
bagi pemegang saham publik.
UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ( UUPM) juga memuat
peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip
keterbukaan. Pengaturan tersebut terutama termuat didalam Bagian kelima
didalam UUPM yaitu pada pasal 82-84 UU No.8 tahun 1995 yakni mengenai Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender,
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.83
Berikut uraian prinsip corporate governance yang terdapat dalam
peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal antara lain:84
1. Hak Dasar Pemegang Saham
a. Memperoleh metode yang aman dalam pendaftaran pemilikan dan
pengahihan sahamnya. UUPM Pasal 48 dan 49serta Peraturan No. IV.B.1. dan
Peraturan No.IX.J.1. memungkinkan pemegang saham memperoleh kenyamanan
82 Irsan Nasution, et.all, Op.cit, hlm 226 83Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 119 84Irsan Nasution, et.all, Loc.cit, hlm 226
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
52
dan keamanan dalam mendaftarkan sahamnya dan memperbolehkan perusahaan
melimpahkan wewenang pengadministrasian, pemindahan pemilikan, penyerahan
atau penerimaan efek kepada Biro Administrasi Efek (BAE).
b. Mendapatkan informasi yang relevan tentang perseroan tepat
waktu dan mudah berbagi aturan tersebar baik di dalam UUPM maupun dalam
peraturan pelaksanannya yang mengatur tentang penyampaian dan penyebaran
informasi kepada pemegang saham secara tepat dan mudah. Dalam hal ini dapat
dilihat di dalam UUPM Pasal 85 – 89 yang mengatur tentang kewajiban emiten
atau perusahaan publik untuk memberikan informasi kepada publik / pemegang
saham mengenai keadaan perseroan secara insidential dalam hal peristiwa materil
yang menyangkut perusahaan.
c. Partisipasi dalam RUPS dan penggunaan hak suara. Dalam
peraturan No.IX.E.1. tentang benturan kepentingan transaksi tertentu, Peraturan
IX.K.1. tentang Penggabungan, Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten,
dan Peraturan No.IX.J.1. diatur bahwa pemegang saham berhak memperoleh
kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta
mendapatkan informasi tentang tata cara RUPS termaksud penggunaan hak suara.
2. Keterbukaan atau Transparansi
Peraturan pasar modal menekankan aspek keterbukaan atau
transparansi. Penerapan prinsip keterbukaan atau transparansi diatur didalam pasal
1 angka 25 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Manajemen perusahaan sejak akan menjual efeknya kepada masyarakat sudah
diwajibkan untuk mengungkapkan informasi perusahaan akurat antara lain, tujuan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
53
perusahaan, kegiatan usaha, keuangan, kinerja perusahaan, risiko material, dan
kepemilikan serta hal – hal lain yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan.
3. Tugas Pengurusan Perseroan
Direksi dan komisaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh
tanggung jawab semata – mata demi kepentingan perseroan ( fiducary duty) sesuai
dengan UUPT. Bagi pengurusan emiten atau perusahaan publik terdapat
kewajiban lain seperti memantau atau mengelola konflik potensial atas
kepentingan manajemen, pengurus, pemegang saham dan penyalahgunaan aset
perusahaan, memastikan keabsahan akuntansi dan sistem pelaporan keuangan
termaksud komite audit independen dan menerapkan sistem kontrol yang tepat
untuk memonitor risiko, keuangan, dan kepatuhan.
Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pasar modal Indonesia telah
menerbitkan serangkaian peraturan yang memiliki korelasi yang kuat dengan
corporate governance. Usaha yang telah dilakukan OJK dalam rangka
meningkatkan corporate governance antara lain pembuatan dan perbaikan
peraturan yang berupa :
1. Peraturan yang mensyaratakan perusahaan publik untuk
mempunyai direktur independen dan komisaris independen.
2. Pengaturan mengenai metode pemungutan suara di antara para
pemegang saham perusahaan publik pada saat melaksanakan
RUPS.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
54
3. Pengaturan komprehensif tentang pertanggungjawaban direksi dan
komite audit independen berkaitan dengan laporan keuangan dan
pengenaan saksi bagi yang melanggarnya.
4. Pengaturan mengenai disclosure atau keterbukaan terhadap
transaksi pihak – pihak yang berkaitan.
Beberapa peraturan Bapepam yang terkait dengan penerapan prinsip
Good Corporate Governance :85
1. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
Peraturan ini berkaitan dengan prinsip fairness dalam Good Corporate
Governance yang mensyaratkan adanya kewajaran dan kesinambungan yang
harus diterapkan pada semua pemegang saham. Jika perusahaan publik hendak
menambahkan modalnya dengan melepas saham baru, maka kepada para
pemegang saham lama dapat dipenuhi kepentingannya melalui pemberian hak
memesan Efek terlebih dahulu.
2. Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan
Peraturan ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi dari Good
Corporate Governance , yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting
kepada pihak – pihak yang berkepentingan secara berkala. Pihak – pihak yang
dimaksud para pemegang saham, para kreditor, dan juga anggota masyarakat.
3. Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan
Transaksi Tertentu
85 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 119
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
55
Peraturan ini merupakan salah satu peraturan Bapepam yang sangat
mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip – prinsip Good Corporate
Governance dalam suatu perusahan. Emiten diwajibkan melakukan transaksi
secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham serta dilarang
melakukan transaksi yang menguntungkan pihak – pihak tertentu. Setiap terjadi
benturan kepentingan ekonomi antara organ perusahaan seperti direksi dan
komisaris dengan itu sendiri maka harus terlebih dahulu dilakukan RUPS
independen.
4. Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Materil dan
Perubahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Terbuka
Peraturan ini menunjukan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi,
dan akuntabilitas diterapkan. Mengingat segala macam transaksi yang dilakukan
perusahaan publik yang mempengaruhi perusahaan secara signifikan ( transaksi
material), maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS independen.
5. Peraturan Bapepam NO. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha
dan Peleburan Perusahaan Publik atau Emiten
Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip responsibilitas
yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan
perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini ,peraturan Bapepam memiliki
korelasi kuat terhadap persaingan usaha, yang mana di Indonesia merupakan salah
satu peraturan perundang – undangan yang wajib ditaati.
6. Peraturan Bapepam No.IX.II tentang Rencana dan Pelaksanaan
RUPS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
56
Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk
rencana RUPS. Dengan demikian, peraturan ini memiliki korelasi yang kuat
dengan prinsip fairness, sehingga terdapat aturan – aturan yang memiliki
persamaan hak kepada setiap pemegang saham untuk menyuarakan
kepentingannya berdasarkan jumlah saham yang ia miliki selama ini.
7. Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab
Direksi Atas Laporan Keuangan
Peraturan ini merupakan peraturan yang mengimplementasikan secara
konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip responsibilitas, karena memberikan
gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi atas laporan
keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepem.
8. Peraturan Bapepem No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi
Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan
Pailit
Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama
apabila terhadap suatu perusahaan publik dimohonkan pernyataan pailit. Tidak
dapat dipungkiri, sebuah perusahan publik yang akan dipailitkan memiliki
dampak yang sangat besar bagi masyarakat, karena menyentuh banyak
kepentingan termaksud para pemegang saham, kreditor, investor, karyawan dan
masyarakat luas.
Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan lima Peraturan
OJK(POJK) dalam rangka meningkatkan prinsip Good Corporate Governance di
pasar modal, adapun peraturan tersebut :
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
57
1. Peraturan OJK( POJK) Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan
Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham
Perusahaan Terbuka.
2. Peraturan OJK(POJK) Nomor 74/POJK.04/2016 tentang
Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.
3. Peraturan OJK( POJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang
Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Materil oleh Emiten atau
Perusahaan Publik.
4. Peraturan OJK( POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.
5. Peraturan OJK( POJK) Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Direksi
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. GCG Dalam Perundangan – Undangan di Bidang Perbankan
Kebutuhan untuk menerapkan prinsip – prinsip GCG juga dirasakan
sangat kuat didalam industri perbankan. Penerapan GCG selain untuk
meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan
perlindungan kepada masyarakat.Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan
mengingat sektor perbankan mengelola dana publik ( nasabah).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
58
Undang – undang perbankan secara prinsip mengatur mengatur
mengenai aspek GCG, seperti governance structure, governance process, dan
governance outcome. Governance structure terdiri atas :86
1. Peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan
melalui uji kelayakan dan kepatutan pemilik, pemegang saham
pengendali, dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif bank
dalam kegiatan pengeloaan bank.
2. Independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan
komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan
atau memiliki hubungan financial dengan dewan komisaris dan
dewan direksi yang menjadi pemegang saham pengendali.
3. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank
diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung
jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.
Governance process terdiri dari manajemen resiko dan pengendalian
internal. Implementasi manajemen resiko mewajibkan bank untuk menerapkan
manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko ini diharapkan dapat
meningkatkan stakeholders value, serta memberikan gambaran kepada pengelola
bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa mendatang,. Selain itu,
majnajemen risiko ini dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada
instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan
86 Mas Achmad Daniri, “ Reformasi Corporate Governance Di Indonesia”, Jurnal Hukum
Bisnis, Volume 24, No.3, Tahun 2005, Hal 23
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
59
infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya
saing bank. Penerapan manajemen risiko sangat terkait dengan prinsip
akuntabilitas dan responsibilitas dan penerapan prinsip manajemen risiko akan
mendorong lebih ditaatinya prinsip – prinsip GCG dalam suatu bank, terutama
guna peningkatan kinerja dan daya saing bank itu.
Governance outcome, dalam hal ini Bank Indonesia juga
mengeluarkan peraturan antara lain transparansi mengenai kondisi keuangan bank
dan peningkatan peran auditor eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan
pemegang saham pengendali dan afiliansinya, serta praktik manajemen risiko
dalam pelaporan keuangan.
Untuk melaksanakan GCG pada Perbankan, maka Bank Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/ 2006 tentang
pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum yang menyatakan
bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance
dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan jenjang atau organisasi.
Pasal 2 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 menyatakan pelaksanaan prinsip – prinsip Good
Corporate Governance sekurang – kurangya diwujudkan dalam :
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi dimuat didalam pasal 4, pasal 8, pasal 19 dan pasal 25.
b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite – komite dan
satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank
termuat didalam pasal 38-pasal 46.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
60
c. Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal
termuat didalam pasal 49- pasal 52.
d. Penerapan manajemen resiko, termaksud sistem pengendalian
intern termuat didalam pasal 53.
e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
termuat didalam pasal 54 dan pasal 55.
f. Rencana strategis bank termuat didalam pasal 56.
g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank termuat
dalam pasal 57
Pasal 61 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa :
Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate
Governance pada setiap akhir tahun buku. Laporan pelaksanaan Good Corporate
Governance sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) , paling kurang meliputi :
a. Cakupan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (self assesment) atas
pelaksanaan Good Corporate Governance Bank;
b. Kepemilikan saham anggota dewan Komisaris serta hubungan
keuangan dan hubungan keluarga anggota dewan Komisaris
dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau
pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota dewan
Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan Komisaris
serta Direksi;
e. Shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat
Eksekutif; f. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
61
g. Frekuensi rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15;
h. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
penyelesaian oleh Bank;
i. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank;
j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
k. Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank; dan
l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik
nominal maupun penerima dana.
Pasal 62 PBI mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan
pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam pasal 61
kepada pemegang saham dan kepada :
a. Bank Indonesia;
b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
d. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia;
e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
g. 2(dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lambat 5 (lima)
bulan setelah tahun buku berakhir.
Bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan
laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
62
ayat (1) pada homepage Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku
berakhir.
4. GCG Dalam UU Nomor 25 tahun 2007
Good Corporate Governance merupakan prinsipyang berkembang
atas dasar kondisi kemampuan suatu Perusahaan. Good Corporate Governance
mempunyai prinsip - prinsip mendasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan,
dan pertanggungjawaban yang dipraktikan dengan kombinasi antara peraturan
hukum, undang – undang non-legislatif,dan self-regulations. Undang – undang
Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman modal mengatur pula mengenai good
corporate governance dalam rangka membangun iklim investasi yang
berkesinambungan yang mampu bersaing secara global.87
Dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal pada bagian umum dalam rangka peningkatan peran penanaman modal
harus dalam koridor kebijakan pembagunan nasional yang direncanakan dengan
tahap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi
antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran
usaha nasional serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance).
87 Dodi Purnomo Sidhi, Tinjauan Yuridis Keberlangsungan Undang –Undang
Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 dan Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40
tahun 2007 Terhadap Implikasi Corporate Social Responsibility Perseroan Terbatas Dalam
Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Di Indonesia Untuk Mewujudkan Prinsip Good
Corporate Governance, Universitas Indonesia, 2007, hlm 77
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
63
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur khusus
guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal
terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate
Governance) dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, pengaturan good corporate governance disebutkan dalam tanggung jawab
penanam modal pada Pasal 15, “ Setiap penanam modal berkewajiban :
a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan
menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal;
d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan
usaha penanaman modal;
e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.”
Good corporate governance secara pengaturan UU Nomor 25 tahun
2007 diatur didalam pasal 15 huruf a sebagaimana kewajiban hukum bagi
penanam modal. Setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip good corporate
governance. Penerapan GCG sesuai dengan prinsip – prinsipnya yaitu
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta
kesetaraan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
64
Dalam UU Nomor 25 tahun 2007 terdapat konsekuensi yuridis yang
muncul apabila tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan
didalam pasal 15. Tidak dipenuhinya kewajiban akan dikenai sanksi sesuai
ketentuan pasal 34 UU Nomor 25 tahun 2007 berupa sanksi administratif yang
berupa peringatan, tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan
usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan /
atau fasilitas usaha oleh instansi atau lembaga yang berwenang.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
65
BAB III
KEDUDUKAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM
PERUSAHAAN PUBLIK
A. Pengertian dan Unsur – Unsur Perusahaan Publik
Kata “ Go public” atau emisi dalam pembahasan pasar modal menjadi
salah satu istilah yang menyatu bahkan lebih mudah dimegerti. Pada hakikatnya
go public adalah proses perusahaan yang “go public” atau pergi ke masyarakat.
Artinya, perusahaan itu memasyarakatkan dirinya dengan jalan memberikan
sarana masyarakat masuk kedalam perusahaan dengan jalan menerima penyertaan
dalam usahanya baik dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaanya.88
Disamping itu pengertian go public merupakan penawaran saham atau
obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali disini
berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau
obligasi. Kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana ( Primary Market ),
selanjutnya pemegang saham ini dapat mentransaksinya dipasar sekunder
(Secondary Market). Pasar sekunder ini dilakukan dibursa efek. Jadi, saham yang
telah dijual ke masyarakat umum selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek.89
Dengan go public berarti perusahaan tersebut menawarkan partisipasi
masyarakat dalam permodalan / memiliki saham perusahaan dan sebagai
akibatnya adalah pemilik saham perusahaan tersebut ikut menentukan
88Sumantoro, Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 64 89 Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
66
kebijaksanaan pengelolaan perusahaan yaitu dalam Rapat Umum
Pemegang Saham ( RUPS)90. Sebagaimana diketahui dalam struktur perusahaan
yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka kekuasaan tertinggi perusahaan
adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum disebut dengan
perusahaan publik atau perusahaan terbuka. Hal ini berarti bahwa perusahaan
tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan
yang bersangkutan. Penawaran umum ( public offering) yaitu kegiatan penawaran
efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sesuai
dengan perundang – undangan.
Perusahaan publik adalah yang sahamnya dimiliki sekurang –
kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal dasar disetor sekurang
– kurangnya Rp. 3.000.000.000,00,- ( tiga miliar rupiah ) atau memiliki jumlah
pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan
pemerintah (PP).91 Perusahaan publik adalah bentuk lebih lanjut dari emiten,
artinya jika saham perusahaan emiten telah dimiliki oleh publik lebih dari 300
pemegang saham dan telah memiliki modal disetor lebih dari
Rp.3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah), perusahaan emiten tersebut telah dapat
90 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, (Jakarta: Djambatan ,2000) ,hlm
48 91 UUPM Pasal 1 angka 22
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
67
digolongkan sebagai perusahaan publik. Dengan demikian, perusahaan publik dan
perusahaan emiten sama – sama tergolong sebagai Perusahaan Terbuka.92
Perusahaan publik merupakan tahap selanjutnya setelah emiten. Ada
sedikit perbedaan antara emiten dengan perusahaan publik. Emiten adalah pihak
yang melakukan emisi efek yang melakukan penawaran umum ( go public ), yaitu
sebuah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek
kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur didalam UU Pasar Modal
dan peraturan pelaksananya. Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik
karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah
pemegang saham dan modal minimal yang harus disetor. Emiten melakukan
penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (secondary
market), sedangkan perusahaan publik belum tentu melakukan penawaran umum
atau listing di bursa.93 Perusahaan publik belum tentu dapat dikatakan sebagai
emiten.
Dengan kata lain, perusahaan publik dapat menjelma menjadi emiten
pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umum
dinnyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh Bapepam. Pada
tahun 2012 terjadi peralihan ketentuan kewenangan dan tugas dari Bapepeam
kepada OJK. Dasar penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 ayat (1): “Sejak tanggal 31 Desember
92 Iswi Hariyani & Serfianto Dibyo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, ( Jakarta :
Transmedia Pusaka, 2010), hlm 156 93 Irsan Nasarudin, et, all, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta : Kencana,
2004), hlm 155
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
68
2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa
keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.,
Namun, sebagai perusahaan publik ketika tidak melakukan penawaran umum,
perusahan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran.94 Setelah penggantian
tugas, kewenangan dan fungsi Bapepam kepada OJK, maka dalam menyampaikan
pernyataan pendaftaran dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh
Otoritas Jasa Keuangan, baik oleh emiten dalam rangka penawaran umum
maupun oleh perusahan publik. Perusahaan yang akan melakukan emisi harus
terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat dan setelah
pernyataan pendaftaran efketif maka emiten dapat melakukan penawaran umum.95
Pada pernyataan pendaftaran dalam pasal 70 UU Pasar Modal No.8
tahun 1995 menyatakan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum adalah
emiten yang telah menyampaikan suatu dokumen pendaftaran kepada OJK untuk
menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran
telah efektif. Ketentuan tentang keharusan adanya pendaftaran ini tidak berlaku
bagi penawaran umum sebagai berikut :
94 Ibid. 95 Yulfani, Hukum Pasar Modal ( Jakarta: Badan Penerbit Ilbam, 2005), hlm 30
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
69
1. Penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak
lebih dari satu tahun.
2. Penerbitan sertifikat deposito.
3. Penerbitan poli asuransi.
4. Penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah
Indonesia.
Pernyataan pendaftaran diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
menjadi efektif pada hari ke 45 sejak diterimanya oleh Otoritas Jasa Keuangan
pernyataan pendaftaran tersebut secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal
jika telah dinnyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali jika Otoritas
Jasa Keuangan meminta perubahan atau tambahan atas penyertaan pendaftaran
dalam waktu 45 hari tersebut. Dalam hal ini pernyataan pendaftaran dianggap
telah disampaikan kembali kepada pada saat Otoritas Jasa Keuangan menerima
perubahan atau tambahan informasi tersebut.
Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang
telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, perusahaan yang
bersangkutan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi pemegang saham di
perusahaan publik yang bersangkutan.
Dalam melakukan kegiatan emisi efek, emiten tidak bisa langsung
bergerak sendiri di pasar modal, melainkan harus menggandeng perusahaan efek
sebagai penjamin emisi efek. Dilain pihak emiten memiliki peranan yang sangat
besar dalam pengembangan pasar modal.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
70
Karena emiten merupakan penawaran berarti melibatkan pihak
penerbit dan pembeli baik saham maupun obligasi. Penerbit disini sering disebut
sebagai emiten atau investee, sedangkan pihak pembeli (bisa masyarakat umum
atau lembaga) sering disebut dengan investor.96
Secara umum perusahaan yang melakukan penawaran umum ( go
public) memiliki beberapa hal positif, misalnya catatan keuangan yang baik,
perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi
laba dan mempertegas posisi perusahaan di masyarakat dalam menghimpun dana
masyarakat.
Jika diamati ada 4 keharusan yang dilakukan emiten beraktivitas
dipasar modal diantaranya yaitu:97
1. Keterbukaan informasi
Pengertian keterbukaan menurut UUPM Pasal 1 angka 25 adalah
pedoman umum yang mensyaratkan emiten / perusahaan publik
dan pihak lain yang tunduk kepada undang – undang ini,untuk
menginformasikan seluruh informasi materil kepada masyarakat
dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau efeknya, yang
dapat berpengaruh terhadap keputusan modal atau harga efek
tersebut.
Dengan demikian emiten yang pernyataan pendaftarannya telah
menjadi efektif wajib menyampikan kepada Bapepam dan
mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin untuk dapat
mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi
pemodal.
2. Peningkatan Likuiditas
Emiten juga dapat meningkatkan likuiditas efek di pasar modal
melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yang dapat
dilakukan melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yang
dapat dilakukan melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain
– lain. Melalui peningkatan kinerja emiten, berupa peningkatan
laba hal ini akan lebih menarik investor untuk mengivestasikan
96Ibid 97 Irsan Nasarudin,et.all, Op.cit, hlm 151-154
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
71
dananya pada efek perusahaan. Dengan adanya peningkatan
transaksi efek, berarti peningkatan likuiditas efek di pasar modal.
3. Pemantauan Harga Efek
Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal,
karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu
perusahan. Harag efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan
sebaliknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten
yang buruk. Pemantauan berguna sebagai langkah preventif untuk
mengambil tindakan yang diperlukan jika ada tanda – tanda harag
suatu efek akan mengalami penurunan dan terkoreksi dengan
tajam.
4. Menjaga Hubungan Baik Dengan Investor
Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon
investor kepada perusahaan, emiten perlu terus – menerus
membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor.
Apabila suatu saat emiten tidak mengalami kendala komunikasi,
karena hubugan baik telah terbangun melalui komunikasi. Dengan
begitu calon investor atau pemegang saham telah mengenal,
mengetahui, dan percaya kepada kinerja perusahaan.
Besarnya kepemilikan tergantung dari besarnya persentase saham
yang dimiliki oleh investor. Secara mudah perusahaan yang telah go public mudah
dikenali oleh masyarakat, karena dibelakang perusahaan nama perusahaan
ditambahkan istilah “Tbk” ( Terbuka), sedangkan dalam bahasa inggris
ditambahkan istilah “Plc” ( Public Listed Company). Kegiatan dalam rangka
penawaran umum penjualan saham perdana disebut dengan IPO ( Initial Public
Offering). Dalam rangka IPO, ada yang disebut Propektus, yaitu salah satu media
informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi ke masyarakat.98
Emiten dalam menjalankan usaha di pasar modal harus berpegang
teguh pada prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan mensyaratkan emiten atau
perusahaan publik dan pihak lain untuk tunduk pada undang – undang pasar
98Propektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan
tujuan agar pihak lain membeli efek ( Undang – Undang No 8 tahun 1995)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
72
modal agar menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat
mengenai seluruh informasi materil tentang usaha atau efeknya yang dapat
berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek atau harga dari efek
tersebut.
Menjadi perusahaan publik pada dasarnya perusahaan siap untuk
melakukan transformasi bisnis dari yang bersifat tertutup menjadi perusahaan
yang selalu siap melakukan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini
berdampak pada perubahan orientasi pengelolaaan atau manajemen perusahaan
menuju kearah manajemen yang semakin terbuka dan profesional. Manajemen
yang terbuka dan profesional akan berdampak pada peningkatan apresiasi pasar
yang tercermin dari peningkatan harga saham dan likuiditas transaksi di pasar
sekunder.99
Secara menyeluruh proses go public melibatkan masyarakat luas.
Masyarakat pemodal akan terbawa kepada kepada kegiatan investasi dan
sekaligus memahami berbagai kesempatan menggunakan dananya kepada
berbagai kesempatan dengan masing – masing resikonya. Bagi perusahaan juga
terbuka kesempatan dalam memperoleh dana untuk usahanya disamping dengan
modalnya sendiri dan dari sumber perbankan secara tradisional.
Secara umum perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya
ke masyarakat memiliki beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh
perusahaan disamping memiliki manfaat yang diperoleh. Dengan melakukan
penawaran umum, berarti perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dan harus
99 Hendy M Fakhruddin, Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai
Perusahaan, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2008), hlm 13
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
73
mengikuti peraturan – peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan.100
Perusahaan harus selalu membuat pelaporan yang diwajibkan sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan. Laporan keuangan juga terus dipantau baik oleh
pemilik modal maupunoleh masyarakat umum, sehingga jika terjadi
penyimpangan bisa segera diketahui. Dengan adanya laporan ini , maka akan
dapat diketahui seberapa jauh perkembangan perusahaan itu.101
Untuk perusahaan yang sudah go public, tuntutan untuk meningkatkan
pertumbuhan perusahaan semakin kuat, karena pemilik menginginkan keuntungan
yang semakin meningkat juga, sehingga akan berpengaruh terhadap besarnya
deviden yang akan dibagikan. Disamping itu, dengan pertumbuhan dan
perkembangan yang bagus akan meningkatkan citra dari perusahaan sehingga
harga saham dipasar sekunder juga akan semakin meningkat.
Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan
pendaftaran kepada Bapepam. Namun, pada tanggal 31 Desember tahun 2012
terjadi peralihan ketentuan kewenangan dan tugas pengawasan industri keuangan
non-bank dan pasar modal dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk
melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai perusahaan publik, perusahaan yang bersangkutan
menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam rangka perkembangan pasar modal di Indonesia serta untuk
meningkatkan pelayanan emiten atau perusahaan publik kepada pemasyarakat
pemodal, setiap emiten atau perusahaan publik diwajibkan membentuk sekretaris
100Panji Anoraga & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal ( Jakarta, Rineka Cipta, 2003),
hlm 47 101Ibid, hlm 48
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
74
perusahaan ( corporate secretary ) yang antara lain mempunyai tugas sebagai
berikut :102
1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan –
peraturan yang berlaku di pasar modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi
yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi emiten
atau perusahaan publik.
3. Memberikan masukan kepada direksi emiten atau perusahaan
publik untuk memenuhi ketentuan undang – undang nomor 8
tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksananya.
4. Sebagai penghubung atau contact person antara emiten atau
perusahaan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan
masyarakat.
B. Dasar Hukum Keberadaan Direktur Independen Dalam Perusahaan
Publik
Istilah independen pada direksi maupun komisaris bukan menunjukan
bahwa direksi atau komisaris lainnya tidak independen. Istilah direksi atau
komisaris independen menunjukan keberadaaan mereka sebagai wakil dari
pemegang saham independen ( minoritas ) dan juga mewakili kepentingan
investor.103 Direksi maupun komisaris memang memiliki fiducary duty yang
102 Iswi Hariyani & Serfianto Dibyo, Op.cit, hlm 159 103 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 119
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
75
timbul dari hubungan fiduciary untuk memerhatikan kepentingan perusahaan
secara sungguh – sungguh.
Fidciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang –
undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan
pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya yang sifatnya hanya hubungan
atasan dan bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban seperti ini harus
melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty)
yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan hukum.104
Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh direksi,
kecuali dalam hal direksi tidak ada, maka undang – undang memberikan
wewenang kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan. Dalam hal
diberikan beban tugas dan kewajiban berdasarkan fiduciary. Fiduciary ini adalah
seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil atau suatu peran yang
disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peranan
tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan yang meliputi ketelitian, itikad
baik, terus terang. Fiduciary ini termaksud hubungan seperti pengurus atau
pengelola, wakil atau wali dan pelindung.105
Posisi direktur sebagai suatu wakil (trustee) dalam perusahaan,
mengharuskan direktur untuk tidak bertindak ceroboh atau lalai dalam melakukan
tugasnya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang direktur tidak boleh
mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan. Pelanggaran
104 Bismar Nasution, “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan,
https://bismar.wordpress.com/, diakses tanggal 24 Februari 2017 jam 10.45.
105Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
76
terhadap kedua prinsip tersebut bila dihubungkan dengan fiduciary dutydapat
menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara
pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada pemegang saham
maupun kepada pihak lainnya.
Doktrin atau prinsip Fiduciary duty terdapat didalam Undang –
Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 pasal 92 bahwa pengurusan PT
dipercayakan kepada direksi dan didalam pasal 97 UUPT Nomor 40 tahun 2007
menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan
baik didalam maupun diluar pengadilan.
Untuk membebankan tanggung jawab terhadap direktur terhadap
pengurusan perusahaan, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap
kekuassaan kewajiban yang dimilikinya . Pengurus perusahaan dalam hal ini
harus dapatdibuktikan telah melanggar itikad baik (good faith) yang dipercayakan
kepada direktur sebagaimana yang diatur dalam prinsip fiduciary duty.
Bila dilihat pengertian independen berbeda dengan pengertian “
independen” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bapepam Nomor
IX.E.1 tentang Benturan kepentingan transaksi tertentu, kalimat independen yang
dimaksud adalah jika suatu transaksi dimana seorang komisaris, direksi atau
pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi yang
berupa kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik harus disetujui oleh
pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang.
Direktur independen di Indonesia adalah pihak yang tidak terafiliasi
dengan pemegang saham utama, komisaris, atau direktur lainnya dari perusahaan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
77
yang tercatat yang dipilih sebagai direktur karena kemampuan dan keahliannya.
Dengan kata lain, direktur independen dalam konsep hukum perusahaan indonesia
merupakan pihak yang netral dan profesional dibidangnya sehingga dipilih untuk
mengelola perusahaan.
Keberadaan direktur independen yang kini diwajibkan oleh Bursa
Efek Jakarta berdasarkan Pasal III.1.6 keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta
Nomor Kep-305/ BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan
saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan
Tercatat tidak terlepas dari keberadaan dan kennyataan peranan direktur
perusahaan.106
Pentingnya keberadaan direktur independen dalam perusahaan publik
ditegaskan dalam pasal III.1.6 Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-
2004, Perusahaan publik berdasarkan peraturan ini wajib memiliki sekurang –
kurangnya 1 ( satu) orang dari jajaran anggota direksi yang dipilih terlebih dahulu
melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai direktur
tidak terafiliasi ( direktur independen) setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
Dalam hal ini Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia No. SE-
00001/BEI/02-2014 menggantikan Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-
305/BEJ/07-2004. Istilah Direktur Independen menggantikan istilah Direktur
Tidak Terafiliasi.Perihal Istilah direktur Independen terdapat didalam Surat
Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal
106Ibid, hlm 140
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
78
Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek yang
bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.107
Sebagaimana terdapat pada Lampiran I surat keputusan tersebut
bagian III Bursa Efek Indonesia mengatur bahwa calon perusahaan tercatat baik
yang akan mencatatkan saham di papan utama maupun di papan pengembangan
wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya adalah wajib memiliki
Direktur Independen.108
Setiap perusahaan publik berdasarkan peraturan ini wajib memiliki
sekurang – kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksiyang dipilih
terlebih dahulu melalui RUPS. Berdasarkan rekomendasi Code for Good
Corporate Governance menganjurkan bahwa paling sedikit 20 % dari anggota
komisaris maupun anggota direksi adalah anggota independen. Hal ini
menandakan keberadaan direktur independen sangat penting dalam sebuah
perusahaan publik untuk menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional. 109
Syarat direktur tidak terafiliasi berdasarkan pasal III.1.6 Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/ BEJ/07- 2004 tentang Peraturan
Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham
yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat adalah :
1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham
pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang –
107http://asevysobari.blogspot.co.id/2014/04/direktur-independen-pada-emiten-atau.html,
diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 14.20 108 Ibid 109Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 142
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
79
kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur
tidak terafiliasi.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi
lainnya dari perusahaann tercatat.
3. Tidak berkerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.
4. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang
pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercacat
selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur.
Keberadaan direktur independen dalam perusahaan publik
memberikan harapan terlaksanya pengelolaan perusahaan secara baik. Namun
keberadaan direktur independen disambut pro dan kontra dalam kalangan
masyarakat lain.110 Namun pada akhirnya sikap kontra pun timbul atas keberadaan
organ ini. Persyaratan sebuah perusahaan publik wajib memiliki sekurang –
kurangnya 1 (satu) orang direktur independen ini dapat diartikan secara a
contrario bahwa dewan direksi yang lain dibenarkan untuk tidak independen, baik
dalam pemilihannya maupun pengelolaan perusahaanya.
C. Tugas dan Fungsi Direktur Independen Dalam Perusahaan Publik
Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik
untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan
110Ibid, hlm 143
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
80
tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan
Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar. 111
Direktur dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan
kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertidak perhitungan yang
cepat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direktur harus bertindak hati – hati,
mempertimbangkan keadaan dan kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.
Pada umumnya direksi di dalam perusahaan publik sama halnya dengan direksi
pada perseroan terbatas. 112
Sebagai bagian dari direksi, direktur independen diharapkan dapat
memperkuat fungsi dari direksi. Pada dasarnya tugas dan fungsi direksi didalam
Perseroan Terbatas sama halnya dengan direksi didalam perusahaan publik.
UUPT menyatakan bahwa direksi dan komisaris adalah organ yang menjalankan
perseroan sehari – hari dengan pembagian tugas masing – masing, yaitu direksi
mengurus atau mengelola, sedangkan komisaris mengawasi dan bilamana
memberikan nasihat – nasihat kepada direksi.
Tugas dan fungsi direksi PT ( dalam hal ini termaksud direktur
independen) yaitu sebagai berikut :
1. Tugas pokok mengurus perusahaan ( Daily Management)113
Pasal 92 ayat (1) UUPT berisikan tugas utama organ perseroan yang
bernama direksi, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan
111 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 /POJK.04/2014
TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK 112 Binoto Nadapdap, Loc.cit, hlm 81 113 Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, Organ Perseoan Terbatas, Jakarta : Sinar
Grafika,2009, hlm 38
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
81
perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas dan sekaligus
kewajiban direksi untuk mengurus sehari – hari perseroan ( daily management)
memberikan kedudukan unik direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, dimana
organ PT lainnya yaitu RUPS dan Dewan Komisaris tidak memiliki tugas dan
kewajiban ini.
Tugas yang melekat pada direksi tersebut yaitu melakukan pengurusan
sehari – hari membawa akibat hukum kepada direksi, yaitu direksi bertanggung
jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 97
ayat(1) UUPT.
2. Fiduciary Duties : Kepentingan Perseroan
Tugas dan kewajiban pokok direksi PT yaitu melakukan pengurusan
perseroan sangat terikat dengan kepentingan perseroan dan pelaksanaan
pengurusan perseroan yang harus dilakukan dengan itikad baik ( good faith) dan
secara bertanggung jawab memiliki kesinambungan.114
Berhubung dalam itikad baik dalam menjalankan tugasnya merupakan
suatu kewajiban, maka sudah tentu ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan.
Saksinya berupa pertanggung jawaban penuh secara pribadi dari setiap anggota
direksi.115
Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus
melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pengertian beritikad
114 Ibid 115 Binoto Nadapdap, Op.cit, hlm 93
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
82
baik berarti direktur harus transparan, independen, tidak memihak dan satu –
satunya keberpihakannya adalah untuk kepentingan Perseroan Terbatas.116
Itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawab penuh bagi Direksi
dimaksudkan karena Direksi dalam melaksanakan pengelolaan perseroan dapat
berkemungkinan Direksi melakukan kelalaian dan kesalahan, maka dalam Pasal
97 Ayat(2) UUPT menetapkan bahwa, “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada
pasal 92 ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik
dan penuh tanggung jawab.”Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (2) UUPT
tersebut di atas, dapat dipahami bahwa bagi setiap anggota Direksi wajib dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola Perseroan. Dengan
demikian, direksi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha
perseroan dibenarkan dalam undang - undang untuk mengurus perseroan dengan
itikad baik.117
Prinsip itikad baik mengharuskan seorang Direksi untuk tidak
bertindak ceroboh dalam melakukantugasnya atau kewajiban dengan cara berhati-
hati (duty of care). Kewajiban berhati-hati ini merupakan alasan yang tepat yang
harus dilakukan Direksi untuk melakukan pengelolaan perseroan dengan itikad
baik. Selain itu, dalam melakukan tugasnya tersebut, Direksi tidak boleh
mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari perusahaan (duty of loyality).118
Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung
jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya tersebut. Perlu ditekankan bahwa itikad baik itu merupakan
116 Binoto Nadapdap,Op.cit, hlm 98 117 Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, Op.cit, hlm 40 118Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
83
suatu kewajiban Direksi. Kewajiban utama Direksi ditujukan kepada perusahaan
itu sendiri secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara
individu maupun kelompok.
Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari – hari
perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
perseroan dalam sistem common law dikenal dengan prinsip fiduciary duties.
Dengan prinsip fiduciary duties ini, seseorang direktur telah mengikatkan diri
dengan atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik untuk
kemanfaatan atau kepentingan perseroan. Segala hak dan kewajiban yang
diberikan kepada direktur harus dijalankan untuk memajukan kepentingan
perseroan.119 Adapun hak dan kewajiban seorang direktur dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya yaitu :
a. Hak Direksi Perseroan Terbatas
Adapun hak dari direksi perseroan terbatas adalah : 120
1. Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk
kepentingan Perseoan Terbatas dan sesuai dengan tujuan
Perseroan Terbatas, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam
batas yang ditentukan dalama Uu atau anggaran dasar ( Pasal
92 ayat (1) dan (2).
2. Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Saham ( Pasal 96 ayat(1).
119 Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, Op.cit, hlm 39 120 Binoto Nadapdap, Op.cit, hlm 91
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
84
3. Mewakili PerseroanTerbatas baik di dalam maupun di luar
pengadilan ( Pasal 98 ayat (1).
4. Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan
Perseroan Terbatas atau kepada orang lain untuk dan atas
nama Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa ( Pasal 105
ayat (2) dan (3).
5. Membela diri dalam RUPS ( Pasal 105 ayat (2) dan (3).
b. Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas
Adapun kewajiban dari direksi perseroan terbatas adalah :121
1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah
RUPS, dan risalah rapat direksi ( Pasal 100 ayat (1) huruf a).
2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal
66 dan dokumen keuangan Perseroan Terbatas sebagaimana
dimaksud dalam UU tentang dokumen perusahaan ( Pasal 100
ayat (1) huruf b).
3. Atas permohonan tertulis dari pemegang sagam, direksi
memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar
pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan
tahunan, serta mendaptkan salinan risalah RUPS dan salinan
laporan tahunan ( Pasal 100 ayat (3).
121 Binoto Nadapdap, Loc.cit, hlm 93
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
85
4. Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan Terbats
mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang
bersangkutan atau keluarganya dalam Perseroan Terbatas dan
Perseroan Terbatas lain untukselanjutnya dicatat dalam daftar
khusus ( Pasal 101 ayat (1).
5. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan
menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas bertanggung
jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas tersebut
( Pasal 101 ayat(2).
6. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :
a. Mengahlihkan kekayaan perseroan
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan Terbatass
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan Terbatas dalam 1 (satu)
kali transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu samalain
atau tidak.
Prinsip fiduciary duties menegaskan bahwa kedua unsur antara
kepentingan dan tujuan / usaha perseroan dan itikad baik dan penuh tanggung
jawab sebagai bagain integral dari perseroan oleh direksi harus dipenuhi secara
kumulatif dan bukan alternatif yang artinya harus dipenuhi kedua – duanya.
D. Tanggungjawab Direktur Independen Dalam Perusahaan Publik
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
86
Dalam hal tanggungjawab seorang direksi ( termaksud di dalamnya
direktur independen) di dalam perusahaan publik memiliki kesamaan dengan
direksi didalam Perseroan Terbatas. Direksi dituntut untuk bertangggung
jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Prinsip – prinsip manajemen perseroan yang baik yang diakomodasi
dari Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 dijabarkan secara detail dan
dilaksankan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan di dalam UU tersebut
menjelaskan tanggungjawab direksi secara umum berdasarkan kepercayaan(
fiduciary of relationship) antara direksi dan perseroan. Fiduciary
relationshipmengandung 3 (tiga) faktor penting dalam pemenuhan tanggung
jawab seorang direksi yaitu :122
1. Prinsip kehati – hatian dalam bertindak bagi direksi ( duty of skill
and care)
2. Prinsip itikad baik untuk bertindak semata – mata demi
kepentingan dan tanggung jawab perseroan (duty of loyalty)
3. Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu
kesempatan pribadi yang sebenarnya milik atau diperuntukan
untuk perusahaan ( no secret profit rule- doctrine of corporate
opportunity)
Untuk mengetahui kapan dan bagaimana direksi dianggap telah
melanggar prinsip tanggung jawab seorang direksi dapat dilakukan dengan
122 Frans Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris
Perseroan Terbatas (PT), Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009, hlm119
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
87
menggunakan konserp the business judgment rule, yang merupakan suatu prinsip
yang memberikan perlindungan kepada direksi atas dakwaan pelanggaran
terhadap ketiga prinsip itu.123
Prinsip business judgment rule mendalilkan bahwa seorang direktur
tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakannya
yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai seorang direktur, bila direktur
menyakini bahwa tindakan yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk
Perseroan Terbatas dan dilakukan secara jujur, itikad baik, dan penuh tanggung
jawab demi kepentinganPerseroan Terbatas. Jadi prinsip business judgment rule
dianggap sebagai kebijakan yang fair dan masuk akal.
Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 97
ayat(3) apabila dapat membuktikan :
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati –
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan Terbatas
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian
123Ibid, hlm 120
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
88
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian
Tanggungjawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan di perusahaan
yang di pimpinnya, anggota direksi dapat di bebaskan dari tanggung jawab
membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diputus pailit, jika bisa
membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tidak lalai dalam menjalankan
kegiatan perusahaan.
Sepanjang beritikad baik, anngota direksi dari suatu perseroan yang
mengalami kerugian atau yang pailit pada dasarnya tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini berkenaan dengan asas bahwa ssuatu
perseroan sebagai pihak debitor adalah suatu subjek hukum yang terpisah dari
para pengurusnya. Semua utang – utang perseron dilunasi dari hasil penjualan
harta kekayaan perseroan itu sendiri bukan dari harta pengurusnya.
Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi
dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan
tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung rentang bertanggungjawab atas
kerugian tersebut.
Secara keseluruhan, business judgment rulemelindungi para direktur
yang membuat keputussan yang akhirnya terbukti mengancam perusahaan
mereka, sepanjang conditions precedent dipenuhi. Jika tidak, standar hukum yang
ketat untuk melakukan penelitian akan diterapkan karena business judgment rule
bukan merupakan magic yang membuat direktur dapat mengeyampingkan,
membenarkan atau membuat gugatan lenyap.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
89
Karena itu, apabila ada tindakan dari direksi yang kekurangan kehati –
hatian dalam pengelolaan perseroan dapat menimbulkan kerugian pada Perseroan
Terbatas. Kerugian itu dapat dilihat dari gagalnya mempertahankan sifat kehati –
hatian ( Reasonable Care) dalam menjalankan perseroan. Dalam hal demikian,
direktur yang bersangkutan harus menanggung dan bertanggung jawab atas
kerugian Perseroan Terbatas. Apabila direksi terdiri dari beberapa anggota, maka
para anggota direksi bersama – sama harus bertanggung jawab untuk membayar
kerugian yang dialami Perseroan Terbatas.
E. Hubungan Direktur Independen Dengan Organ Perseroan Lainnya
Pada dasarnya direktur indepeden memiliki hubungan dengan
perseroan lainnya. Perseroan memiliki keyakinan bahwa salah satu
keberhasilan dalam menerapkan GCG sangat bergantung kepada hubungan antar
Organ Perseroan dimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dengan tegas telah memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
Agar terjalin hubungan yang harmonis antara Rapat Umum Pemegang
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, maka ketiga Organ Perseroan tersebut
selalu berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling
menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing dan bertindak demi
kepentingan Perseroan.
Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
90
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran
akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholder maupun kelestarian
lingkungan di sekitar Perseroan.
Organ perseroan yang berhubungan dengan direktur independen yaitu:
1. Hubungan Direktur Independen dengan Rapat Umum Pemegang Saham (
RUPS)
Rapat umum pemegang saham ( RUPS) adalah organ perseroan uang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang
yang tidak diserahkan kepada direksi.124 RUPS berhak memperoleh semua
keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atu
komisaris. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan
melakukan kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar dan
harus berkedudukan di wilayak Republik Indonesia.
Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah
sama dengan organ perseroan lainnya seperti direksi dan komisaris. RUPS, direksi
dan komisaris adalah sederajat.125 Yang membedakan antara ketiga organ itu
hanya soal pembagian wewenang. Menurut UU Nomor 40 tahun 2007, RUPS
memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi maupun komisaris. Dengan
demikian direksi maupun komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat
dipengaruhi oleh RUPS sehingga sehingga sesungguhnya ketiga organ perseroan
terbatas yakni RUPS, Direksi dan Komisaris mempunyai kedudukan yang otonom
124 Pasal 1 ayat 4 UU NO 40 tahun 2007 125Bintoro Nadapdap, Op.cit, hlm 117
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
91
dengan kewenangannya sendiri – sendiri sebagaimana yang diberikan dan
menurut undang – undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu
boleh dikerjakan oleh organ lain. Dengan perkataan lain wewenang yang ada pada
organ – organ perseroan terbatas bukan bersumber dari limpahan atau kuasa dari
RUPS melainkan bersumber dari ketentuan undang – undang dan anggaran dasar.
RUPS sebagai sarana bagi Pemegang Saham dalam mempengaruhi
dan mengarahkan Perseroan. RUPS merupakan forum di mana Direksi dan
Dewan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanan tugas
serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Pemegang Saham tidak diperkenankan
untuk mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab
Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan
diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku. Dalam
RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan. Sedangkan RUPS
lainnya dapat diadakan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan
Terbatas. Dalam praktek yang dimaksud RUPS lainnya dikenal dengan RUPS luar
biasa.126
Untuk menyelenggarakan RUPS, direksi melakukan pemanggilan
kepada pemegang saham. Namun, untuk hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam
anggaran dasar, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris. Pelaksanaan
126Frans Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham , Direksi, Dan Komisaris
Perseroan Terbatas (PT), ( Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009), hlm 21
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
92
RUPS adalah bagian dari direksi. Karena itu yang mempunyai kewenangan untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah direksi. Hal ini terlihat
didalam pasal 79 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007. Direksi melakukan pemanggilan
kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Pemanggilan RUPS
dilakukan dalam jangka waku paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPS
diadakan.
Berhubung hingga saat ini tidak ada pengaturan yang tegas tentang
direktur independen didalam UUPT, maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis
formal hubungan direktur independen dengan RUPS adalah mengacu pada
hubungan direksi dengan RUPS. Didalam pasal 94 Undang – Undang Nomor 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa direksi ( dalam hal ini
termaksud direktur independen) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu
dengan kemungkinan diangkat kembali.
Didalam pasal 105 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dinnyatakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ( dalam hal ini termaksud didalamnya anggota direkstur independen) serta
besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS.
Didalam pasal 91 UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi ( dalam
hal ini termaksud direktur independen ) dapat diberhentikan atau diberhentikan
sementara oleh RUPS setelah yang bersangkutan menyampaikan alasannya dan
membela diri dalam RUPS.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
93
Dari beberapa uraian pasal diatas maka dapat dilihat hubungan antara
direksi dengan RUPS, hubungan tersebut juga berlaku terhadap hubungan direktur
independen dengan RUPS.
Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) mempunyai hak yang tidak
diberikan kepada Direksi maupun Komisaris dalam batas yang ditentuntkan dalam
anggaran dasar perseroan terbatas. Adapun wewenang dari RUPS adalah sebagai
berikut :127
1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan
Komisaris;
2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga
kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka
pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau
Anggaran Dasar;
3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan
laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-
undangan dan/atau Anggaran Dasar;
4. Mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua
pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis
dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
127 Bintoro Nadapdap, Op.cit, hlm 127
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
94
Salah satu hal yang menarik di dalam hubungan antara direktur
independen dengan RUPS adalah bahwa direktur independen yang dipilih melalui
pemenuhan proses dan kriteria yang pada akhirnya dipilih dan ditentukan oleh
RUPS, sedangkan dalam RUPS peranan pemegang saham mayoritas adalah
sangat menentukan. Disisi lain seorang direktur independen dituntut untuk
bersikap independen dalam hal ini harus mewakili kepentingan semua
stakeholders termaksud didalamnya pemegang saham minoritas. Meskipun dalam
prakteknya kepedulian pemegang saham minoritas / publik sangat rendah untuk
menghadiri RUPS, termaksud kepedulian yang sangat minim terhadap siapa yang
duduk sebagai direksi, namun setidaknya dari pihak perseroan telah memberikan
itikad baik dan memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk
berpendapat dan mengupayakan transparansi dalam mengajukan calon direktur
independen untuk diangkat oleh RUPS.
2. Hubungan Direktur Independen dengan Dewan Komisaris
Hubungan antara direktur independen dengan komisaris secara yuridis
mengatur kepada hubungan direksi dan komisaris. Dalam membicarakan tentang
komisaris, ada beberapa hal yang pembahasannya yang sama mengenai direksi.
Adapun hal – hal yang sama antara lain :
1. Persyaratan menjadi anggota komisaris
2. Perseroan Terbatas yang wajib mempunyai beberapa orang
komisaris
3. Pengangkatan anggota komisaris
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
95
4. Kewajiban anggota komisaris menjalankan tugas dengan itikad
baik.
Keberadaan komisaris dalam setiap perseroan Terbatas merupakan
suatu keharusan. Bahkan terdapat beberapa perseroan tertentu, ada beberapa
keharusan untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Adapun
Perseroan Terbatas yang wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komisaris
adalah :128
1. Berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyrakat
2. Perseroan Terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang
kepada masyarakat
3. Perseroan Terbuka.
Kewajiban bagi perseron tertentu wajib memiliki komisaris lebih dari
1( satu) orang,pertimbangannya adalah untuk mengimbangi antara jumlah anggota
direksi yang diwajibkan dengan jumlah anggota komisaris yang diwajibkan pula
oleh undang – undang sehingga memudahkan jalannya pengawasan.
Tugas pokok dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai
Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas dan memberi nasihat
kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan
128Ibid, hlm 103
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
96
Perseroan terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas.
Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :129
1. Dewan Komisaris bertugas:
a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam
menjalankan kegiatan Perseroan
b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi
d. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi
e. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko
f. Mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance
g.Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang -
undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk senantiasa memantau
efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang
dilakukan olehDireksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perseroan dan arahan
Pemegang Saham, dengan senantiasa berpegang pada pedoman pengawasan
Dewan Komisaris, yaitu:
129Frans Wicaksono, Op.cit, hlm 29 -31
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
97
a. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu
mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap
pengelolaan Perseroan oleh Direksi
c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak
sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri
mewakili Dewan Komisaris
d) Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-
tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perseroan tidak memiliki Direksi
dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari setelah tidak adanya Direksi harus memanggil RUPS untuk
mengangkat Direksi
e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau
tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan
persetujuan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara
proaktif, mencakup semua aspek bisnis Perseroan
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris harus
melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut: 130
a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan
b. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi
c. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perseroan
untuk dirinya sendiri
d. Senantiasa mematuhi segenap peraturan perundang-undangan
yang berlaku
e. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya
perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan.
130 Bintoro Nadapdap, Op.cit, hlm 106
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
98
3. Hubungan Direktur Independen dengan Direksi lainnya
Berhubung undang – undang belum mengatur mengenai kedudukan
dan ketentuan hukum mengenai Direktur Independen, maka secara hubungan
antara Direktur Independen dengan direksi lainnya secara yuridis formal
mengacu kepada hubungan antara direksi yang berlaku saat ini.
Dalam pasal 92 ayat 4 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan bahwa terhadap perseroan
yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang
menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka wajib mempunyai
paling sedikt 2 (dua) anggota direksi .Direktur independen sebagai bagian dari
Direksi diharapkan dapat menjalankan peran khusus yakni mengimplementasikan
semua prinsip good corporate governance di perusahaan.
Selain organ perseroan RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi lainnya,
untuk mendorong implementasi GCG, muncul suatu ide tentang organ tambahan
dalam struktur perseroan. Organ – organ tambahan ini diharapkan dapat
meningkatkan penerapan good corporate governance didalam perusahaan-
perusahaan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi para kreditor.
Organ – orang tambahan tersebut diantaranya :131
1. Hubungan Direktur Independen dengan Komisaris Independen
Komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan
keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham.
Komisaris independen dapat pula dipahami bukan anggota manajemen, pemegang
131Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 132
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
99
saham mayoritas, pejabat, ataupun seorang yang berhubungan dengan secara
langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu
perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.132
Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan
komisaris pada umumnya. Di indonesia dewan komisaris merupakan organ yang
bersifat pasif dan tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif
terhadap direksi atau sebaliknya, peran komisaris yang telalu kuat dalam
perusahaan sehingga sering melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi.
Fenomena ini akan menjadi masalah pada perusahaan biasa, namun akan berbeda
halnya bila perusahaanitu telah go public.
Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral
terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEJ mewajibkan
perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen
sekurang – kurangnya 30% ( tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota dewan
komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai
efektif bertindak sebagai dewan komisaris independen setelah saham perusahaan
tersebut tercatat.133
2. Hubungan Direktur Independen dengan Sekretaris Perusahaan ( Corporate
Secretary)
Suatu perusahaan yang baik akan membutuhkan sekretaris dalam
menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan. Sekretaris perusahaan
132 Bintoro Nadapdap, Loc.cit, hlm 112 133 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 135
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
100
pada umumnya ditugaskan untuk membantu direksi. Kedudukan direksi yang
berada di bawah direksi mengakibatkan sekretaris umumnya hanya memiliki
tugas untuk melaksanakan perintah dari direksi saja.
Keberadaan sekretaris perusahaan ini dinilai sangat penting, karena
segala data maupun laporan yang sifatnya materil ada pada sekretaris perusahaan.
Penyediaan informasi berkaitan dengan kepentingan pemegang saham (
shareholder) dan pihak lain (stakeholder). Kewajiban perusahaan untuk
menyediakan informasi yang berkualitas.
Tugas sekretaris perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :134
a. Tugas umum, yaitu :
1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan
yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap
informasi yang dibutuhkan oleh pemodal. Tugas sekretaris
perusahaan ini untuk menyediakan infromasi yang terbuka,
tepat waktu, jelas dan dapat di akses oleh setiap saat oleh
shareholders maupun stakeholders.
3. Memberikan masukan kepada direksi untuk mematuhi
ketentuan peraturan perudang – undangan di bidang pasar
modal.
4. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan otoritas pasar
modal dan masyarakat.
b. Tugas lainnya, yaitu :
1. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi,
komisaris dan keluarganya baik dalam emiten atau perusahaan
publik ataupun afiliasinnya yang antara lain mencakup
kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lainnya
yang menimbulkan benturan kepentingan dengan emiten atau
perusahaan publik.
2. Membuat daftar pemegang saham termaksud kepemilikan 5%
(lima perseratus) atau lebih. Tugas ini terkait dengan prinsip
134 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 154-155
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
101
transparansi informasi untuk menyediakan informasi keadaan
kepemilikan perusahaan.
3. Menghadiri rapat direksi dan membuat hasil rapat
4. Bertanggung jawab dalam penyelengaraan Rapat Umum
Pemegang Saham.
Sekretaris perusahaan berdasarkan kedudukannya berada di bawah
direksi perusahaan. Oleh karena itu, sekretaris perusahaan bertanggung jawab
kepada direksi perusahaan.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
102
BAB IV
PERAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN
KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN PRINSIP GCG
DALAM PERUSAHAAN PUBLIK
A. Kewajiban Penerapan Prinsip GCG Dalam Perusahaan Publik
Penerapan prinsip – prinsip good corporate governance (GCG)
merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari
krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditur
asing mengenai penerapan prinsip good corporate governance merupakan salah
satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam perusahaan.
Prinsip - prinsip good corporate governance juga merupakan
pedoman tata perilaku( code of conduct) yang diyakini oleh banyak pakar yang
merupakan katalisator pemulihan sektor perusahaan di Indonesia, termaksud di
dalamnya sektor – sektor badan – badan hukum negara ( BUMN), perbankan,
maupun di bidang pasar modal.
Pada dasarnya, penerapan prinsip good corporate governance tidak
bersifat imperatif. Dengan pengertian lain penerapan prinsip good corporate
governance oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan
kegiatan ekonomi karena good corporate governance lebih merupakan sebuah
etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya (mandatory).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
103
Secara hukum di Indonesia, penerapan prinsip Good Corporate
Governance di Indonesia terdapat dalam undang – undang No.8 tahun 1995
tentang Pasar modal yaitu Pasal 1 angka 25 mengenai prinsip keterbukaan.
Dengan adanya prinsip keterbukaan di pasar modal, maka perusahaan dalam hal
ini adalah perusahaan publik yang dapat mempertanggungjawabkan informasi,
laporan keuangan dan keterbukaan informasi mengenai lingkungan kepada publik.
Adanya prinsip keterbukaan di pasar modal dapat terhindar dari kejahatanyang
merugikan investor dan publik serta manipulasi pasar dan insider trading.
Suatu survei penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance) oleh Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG) berkerja sama dengan majalah SWA pada perusahaan – perusahaan publik
di Indonesia hanya direspon kurang dari 10 persen dari total 332 responden.
Hanya 31 perusahaan yangmengikuti survei tersebut. Hal ini mencerminkan masih
rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia mengenai prinsip good corporate
governance.
Perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta ( BEJ)
hanya dikuasai oleh keluarga terkaya di Indonesia. Dengan kepemilikan yang
demikian sering terjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas
dan pemegang saham minoritas. Sengketa kepentingan pada perusahaan publik di
Indonesia disebabkan pemegang saham mayoritas umumnya memiliki kontrol
sangat besar terhadap perusahaan tersebut.135
135 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm 57
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
104
Pemegang saham mayoritas ini umumnya pemegang saham awal
(keluarga) dimana perusahaan publik di Indonesia pada mulanya merupakan
perusahaan keluarga. Walaupun perusahaan telah menjadi perusahaan publik,
kepemilikan keluarga masih sangat besar dibandingkan jumlah saham yang
dilepas ke publik.
Pemegang saham mayoritas sering memanfaatkan kekuatannya pada
perusahaan publik untuk kepentingannya yang sebenarnya merugikan kepentingan
pemegang saham minoritas.136 Hal seperti ini menjadi penyebab sengketa antara
pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.
Dalam bidang perusahaan, nilai keadilan ( fairness) merupakan tujuan
yang paling utama, sehingga perangkat hukum tentang perlindungan pemegang
saham minoritas harus menitikberatkan pada usaha pencapaian keadilan, yang
dalam hal ini dilakukan dengan memberlakukan prinsip majority rule
minorityprotection. Usaha pencapaian keadilan merupakan suatu sasaran dari
penerapan prinsip good corporate governance.137
Terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak
tercapainya unsur keadilan (fairness) sebagai suatu syarat bagi terwujudnya
prinsip good corporate governance adalah juga disebabkan karena adanya
kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang memonopoli
jalannya bisnis perusahaan.
136Ibid 137 Munir Fuady, Op.cit, hlm 54
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
105
Kekuasaan pemegang saham mayoritas tersebut di dapat melalui cara
– cara sebagai berikut :138
1. Lewat suara mayoritas dalam rapat umum pemegang saham
2. Lewat penunjukan direksi yang berpihak kepadanya
3. Lewat penunjukan komisaris yang juga berpihak kepadanya
Modus menggopublickan perusahaan keluarga di Indonesia dalam
beberapa kurun waktu yang panjang telah tercemar dengan berbagai tindakan,
kegiatan dan modus yang tidak sehat, karena pola dan kepemilikan usaha hanya
terkonsentrasi pada segelintir kelompok dan secara sistematis menerapkan
usahanya dengan bertumpu pada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN).
Oleh karena itulah, sebuah komite khusus menyusun Indonesian Code
for Corporate Governance yang menjadi prinsip – prinsip tentang pengelolaan
perusahaan yang baik. Sebagai suatu pedoman, maka materi yang dimuat dalam
pedoman pengelolaan perusahaan yang baik dijadikan tolak ukur untuk
memformulasikan ketentuan hukum yang mendukung pelaksanaan dari prinsip
good corporate governance, namun keberadaan pedoman ini belum membawa
dampak yang signifikan dalam perusahaan publik.
Krisis yang melanda Indonessia tidak terlepas dari pengaruh lemahnya
penerapan good corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang
transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat
lemah dan konsentrasi kepemilikan saham pada beberapa keluarga. Minimnya
138Ibid, hlm 127
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
106
perlindungan pada pemegang saham minoritas menyebabkan hilangnya
kepercayaan investor, terutama investor asing untuk tetap memegang sahamnya
pada perusahaan publik di Indonesia.
Penerapan prinsip good corporate governance dibuat untuk
melindungi kepentingan pemegang saham publik dari adanya transaksi yang
merugikan kepentingan investasinya. Hal ini dapat dilihat dari prinsip transparansi
atau keterbukaan yang wajar dan efisien yang dianut oleh UUPM. Tujuan dari ini
semua adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemodal, kepastian hukum,
dan menciptakan pasar yang teratur, wajar dan efisien.
Kewajiban penerapan good corporate governance di perusahaan
publik dikarenakan terancamnya para pemegang saham minoritas. Pada umumnya
pemegang saham independen adalah pemegang saham minoritas yang harus
mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur di dalam UUPT.
Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 pada pokoknya merupakan penghormatan hak
dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas.139
Setiap pemegang saham secara umum dinnyatakan berhak untuk ikut
mengambil kebijakan di dalam perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap
pemegang saham secara hukum berhak untuk ikut menentukan kebijakan
perseroan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang teramat penting dan membawa dampak bagi
pemegang saham.
139 Irsan Nasarudin,et.all, Op.cit, hlm 242
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
107
Corporate governance telah memainkan peranan penting bagi private
sector di dunia dan terintegrasinya pasar keuangan yang mendorong terciptanya
kompetensi dan risiko dari mobiltass aliran modal. Pada negara berkembang
hampir semua pengendali perusahaan adalah segelintir individu maupun keluarga.
Secara historis, negara ikut juga berperan dalam pengendalian atau
control perusahaan di banyak negara. Pemegang saham yang memiliki control
sebenarnya memiliki insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan
serta manajemen yang memberikan pengaruh positif bagi corporate governance.
Sebaliknya, pemegang saham lain berpotensi untuk konflik dengan pemegang
saham lain khusunya pemegang saham minoritas.
Pelaksanaan good corporate di Indonesia masih jauh dari esensinya,
walaupun ada beberapa perusahaan publik yang mewajibkan adanya penerapan
prinsip good corporate governance, namun jumlahnya masih belum signifikan
dibandingkan dengan perusahaan yang masih tergolong bagi corporate
governance. Keadaan ini tidak terlepas dari karakteristik perusahaan publik di
Indonesia yang mewajibkan adanya penerapan prinsip good corporate
governance. Ada 3 aspek karakteristik perusahaan publik dalam menjalankan
good corporate governance yaitu ketaatan, lemahnya perlindungan terhadap
pemegang saham minoritas, dan peranan dari stakeholders. Hal tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :140
140 Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Op.cit, hlm 60-65
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
108
1. Ketaatan
Kesadaran akan pentingnya penerapan good corporate governance
pada perusahaan publik yang dapat dijadikan sebagai budaya di dalam perusahaan
belum dilaksanakan dengan baik. Perusahaan publik melaksanakan corporate
governance hanya karena adanya dorongan regulasi dan takut akan sanksi yang
diberikan kepada perusahaan tersebut. Bagi perusahaan publik yang mempunyai
kedekatan dengan pemerintah seharusnya tidak perlu takut akan ancaman saksi
karena terlindungi. Dalam hal ini tentu bertentangan dengan konsep good
corporate governance yang menghendaki perusahaan untuk akuntabel dan
transparan kepada stakeholders.
Niat perusahaan untuk berubah menjadi kunci utama dalam
melaksanakan corporate governance. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan
salah satu praktik yang diharapkan dari corporate governance yang artinya untuk
dapat merasakan manfaat dari corporate governance, perusahaan tidak hanya
dituntut untuk menaati peraturan saja tetapi bagaimana perusahaan dapat
mentransformasikan konsep good governance kedalam operasional masing –
masing perusahan dalam sehari – hari. Transformasi harus dilakukan secara
menyeluruh baik dalam pola kerja, sikap mentalitas dan kebiasaan – kebiasaan
yang ada di dalam perusahaan (corporate culture).
Penerapan good corporate governance menyebabkan cost baru bagi
perusahaan yang membebani perusahaan. Memang dalam jangka waktu yang
singkat, hal ini secara ekonomis kurang menguntungkan, tetapi hasil penerapan
good corporate governance baru dirasakan dalam jangka waktu yang lama.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
109
Ketaatan sebagaian perusahaan publik di Indonesia hanya didasarkan
pada ketakutan sanksi yang dapat diberikan oleh pihak otoritas dan bukan
didasarkan komitmen perusahaan untuk melaksanakannya sebagai budaya
perusahaan.
Ketaatan terhadap peraturan saja tidak cukup untuk membuat
perusahaan publik menjadi good corporate governance, karena ada sebagian besar
pedoman good corporate governance yang belum teradopsi dalam peraturan
perundang – undangan di Indonesia. Dibutuhkan kemauan dan komitmen kuat
dari perusahaan publik untuk menerapkan budaya tata kelola perusahaan yang
baik berdasrkan pedoman good corporate governance yang ada dalam
perusahaanya.
2. Lemahnya Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas
Perusahaan publik di Indonesia memiliki karakteristik konsentrasi
kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok orang / grup. Konsentrasi
kepemilikan pada sekelompok orang / grup bisnis menyebabkan pengendalian
yang besar pada majority shareholder ini yang pada akhirnya mengakibatkan
adanya perbedaan antar pemegang saham. Pemegang saham yang dirugikan
adalah pemegang saham minoritas. Lemahnya pemegang saham minoritas ini
terkait erat dengan fenomena sentralisasi kepemilikan.
Lemahnya posisi pemegang saham minoritas dapat dilihat pada saat
pemilihan anggota dewan komisaris / direksi dan pelaksanaan RUPS. Perusahaan
publik sebagai legal entity yang berdiri sendiri, seluruh pemegang saham berhak
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
110
untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dengan menempatkan
wakilnya dalam jajaran komisaris.
Kemudahan dan ketetapan pemegang saham minoritas memperoleh
informasi yang aktual dan lengkap mengenai perusahaan merupakan bentuk
lemahnya pemegang saham minoritas. Sesuai dengan UU perseroan, bahan –
bahan RUPS harus disediakan pada saat pemanggilan dilakukan yaitu 14 hari
sebelum RUPS dilaksanakan. Pada praktiknya hanya sedikit yang menyediakan
bahan RUPS pada saat pemanggilan dan sisanya diberikan pada saat RUPS. Hal
ini mengurangi hak pemegang saham untuk memperoleh infromasi serta
memberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bahan RUPS. Akibatnya ,
RUPS hanya dijadikan seremonial pengesahan agenda yang sudah disusun
berdasarkan keiginan pemegang saham mayoritas.
3. Rendahnya Peranan Stakeholder
Secara umum stakeholder diartikan sebagai pihak – pihak yang
berkepentingan dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan – perusahaan publik
di Indonesia hanya menempatkan keuntungan sebagai tujuan perusahaan(single
bottom line). Keberadaan stakeholder tidak pernah diperhitungkan perusahaan,
kalaupun diperhitungkan pun perannya hanya sedikit.
Keberadaan stakeholder dapat dijadikan alat untuk self contol yang
efektif. Penempatan stakeholder pada posisi penting untuk mengawasi kinerja
perusahaan, tentunya diisi dengan tenaga profesional dan dapat memberikan
dampak positif bagi perusahaan. Bagi perusahaan publik sudah saatnya
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
111
perusahaan lebih terbuka untuk memberikan informasi dan terbuka menerima
masukan dari para stakeholder.
B. Tujuan Penerapan GCG Pada Perusahaan Publik
Penerapan Good Corporate Governance tidak hanya dalam Undang –
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang
Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang – Undang Nomor
19 tahun 2003 tentang BUMN tetapi ada didalam pasar modal dimana Undang –
Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengakomodasi prinsip –
prinsip Good Corporate Governance untuk melindungi investor dan pemegang
saham publik.
Penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam pasar
modal juga termaksud penerapan prinsip responsibilitas oleh perusahaan publik /
emiten baik yang berbentuk BUMN maupun yang non BUMN. Perusahaan publik
dalam pasal 1 angka 8 Undang – Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas disebut perusahaan publik. Perseroan publik menurut pasal 1 angka 7
Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah
perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal yang
disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.
Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dapat
menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran operasi bisnis perusahaan,
termasuk meningkatkan daya saing mereka. Good corporate governance menjadi
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
112
salah satu daya tarik investor disamping itu juga dapat menjadi daya tarik para
kreditor untuk mau meminjamkan dananya kepada perusahaan.141 Walaupun
demikian tidak ada jaminan bahwa setiap perusahaan yang menerapkan prinsip-
prinsip good corporate governance akan terhindar dari kesalahan dan kegagalan,
karena perbedaan faktor-faktor intern dan ekstern perusahaan, yakni prinsip-
prinsip good corporate governance dapat diterapkan secara berhasil di suatu
perusahaan belum tentu dapat berhasil jika diterapkan di perusahaan lain, hal ini
tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.
The ASX Corporate Governance Councilmenciptakan kerangka dasar
good corporate governance yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi
perusahaan publik, para investor, mereka yang bergerak dalam bidang pasar uang
dan pasar modal serta masyarakat bisnis Australia pada umumnya. Prinsip-prinsip
good corporate governance ciptaan The ASX Corporate Governance yang juga
biasa disebut The Principles of Good Corporate Governance and Best
PracticeRecommendation adalah sebagai berikut: 142
1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan
dan Board of Directors (Establish solid foundation for
management and over Sight by the Board) untuk dapat mencapai
tujuan bisnis mereka secara berhasil, perusahaan wajib membangun
kesadaran para anggota manajemen atas hak dan tanggungjawab
mereka. Board of Directors wajib menghayati dan melaksanakan
141 Munir Fuady, Loc.cit, hlm 59 142LESTARININGSIH, Peranan Penerapan GCG dalam Pengembangan Perusahaan
Publik, Spirit Publik Volume 4, Nomor 2,hlm 118
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
113
hak mereka serta mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis
perusahaan.
2. Menyusun struktur organisasi the Board of Directors yang dapat
menjamin efektivitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan
(Structure the Board to add value).
3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan
dapat dipertanggung jawabkan (Promote ethical and responsibly
decision making). Kebiasaan tersebut harus dimulai dari tingkat
atas dalam organisasi perusahaan.
4. Menjaga integritas laporan keuangan (Safeguard integrity in
financial reporting) The ASX Corporate Governance Council
menganjurkan manajemen perusahaan publik menyusun laporan
keuangan tengah tahunan dan menyampaikannya kepada Board of
Directors dan selanjutnya the Board akan meneruskannya kepada
para pemegang saham.
5.Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan
perkembangan perusahaan kepada para pemegang saham secara
tepat waktu dan seimbang (Make timely and balanced disclosure).
6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham (Respect
the right of shareholders).
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
114
7. Mendasari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara
profesional (Recognize and manage risk). Perusahaan yang ditata
kelola secara sehat tentu menyusun prosedur serta mengevaluasi
resiko bisnis dan investasi yang mungkin akan mereka hadapi, oleh
sebab itu mereka harus mengelola resiko bisnis secara profesional.
8. Mendorong peningkatan kinerja Board of Directors dan manajemen
perusahaan (Encourage enhanced performance).
9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan
perusahaan secara adil dan dapat dipertanggung jawabkan
(Remunerate fairly and responsibly).
10. Memahami hak dan kepentingan para pemegang saham atau
stakeholders yang sah.
Penerapan prinsip GCG tidak hanya berkaitan dengan kepentingan
pemegang saham yang sudah ada dalam perusahaan melainkan turut meliputi
kepentingan para calon investor (future investors). Dengan kata lain,
implementasi good corporate governance juga memerhatikan kepentingan para
calon investor dengan memberi akses informasi materil yang cukup baik dari
suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.
Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain untuk
mendapatkan keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang
seimbang dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
115
dan domestik.143 Sebagaimana yang dinyatakan oleh OECD pada prinsip fairness
yang menyatakan keharusan bagi seluruh perusahaan untuk memberikan
kedudukan yang sama terhadap pemegang saham, sehingga kerugian akibat
perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Secara konkret,
implementasi dari prinsip- prinsip good corporate governance bagi kepentingan
pemegang saham dapat diwujudkan dengan memberikan hak – hak sebagai
berikut :
1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS
berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada
pemegangnya untuk mengeluarkan satu saham memberi hak
kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara atau one
man one vote.
2. Hak untuk memperoleh informasi materil mengenai perseroan
secara tepat waktu dan teratur, dan hak ini harus diberikan kepada
pemegang saham tanpa ada pembedaan atas klasifikasi saham
yang dimiliki olehnya.
3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang
diperuntukan bagi pemegang saham, sebanding denganjumlah
saham yang dimilikinya dalam perseroan dalam bentuk deviden
dan pembagian keuntungan lainnya.
143 Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance, <http://www.nccg-
indonesia.org/lokakarya/gcgdaniri.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2017
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
116
Dalam hal pembagian kedudukan yang sama terhadap masalah yang
cukup krusial dalam memenuhi kepentingan akan perlakuan yang adil,
permasalahannya yaitu mengenai masalah kontrol perusahaan dari pemegang
saham mayoritas. Hal ini sering terjadi pada perusahaan publik yang sebelumnya
merupakan perusahaan keluarga yang sering sekali ditemukan di negara Asia.
Dalam perusahaan keluarga, baik manajemen maupun kepemilikan terhadap
perusahaan tersebut masih dikendalikan oleh satu keluarga secara mayoritas.
Ketika perusahaan melakukan penawaran umum, biasanya saham yang dijual
masih ditawarkan kepada pemilik yang lama dengan sedemikian rupa, sehingga
kontrol sosial atas perusahaan tersebut tetap berada ditangan mereka.
Good corporate governance menjadi bagian untuk pembenahan dan
pengembangan pengelolaan perusahaan. Setiap emiten, direksi dan komisaris
harus dengan tulus dan ikhlas bersedia setiap gerak dari usaha mereka, telah
mencerminkan prinsip - prinsip good corporate governance tersebut. Adapun
untuk dapat menilai dunia usaha di Indonesia saat ini adalah :
1. Ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun manager
2. Tidak mempergunakan kaedah-kaedah usaha dengan baik dalam
mengerjakan usaha melainkan lebih menyenangi lobi
3.Kurangnya kesiapan menjadi enterpreneur yang mampu
membawanya ke dunia usaha murni.
Secara formal good corporate governance hanya ditujukan untuk
perusahaan yang mempunyai status perusahaan publik, khususnya emiten yang
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
117
telah menyerap dana dari masyarakat dan telah memiliki saham publik yang
sifatnya minoritas dan independen dan secara sederhana dapat dilukiskan sebagai
bentuk dari pelaksaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum,
direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham.
Peran serta publik dalam dunia usaha mendapat tempatnya dalam
industri pasar modal, karena perusahaan – perusahaan yang telah go public
mendapatkan dananya dari masyarakat. Walaupun pengendali perusahaan
biasanya masih tetap dipegang oleh segelintir orang. Ada beberapa peranan yang
dilakukan masyarakat menjadi pemegang saham perusahaan publik atau emiten
atau menjadi konsumen yang menggunakan produk barang / jasa dari suatu
perusahaan.
Prinsip – prinsip GCG yang harus diterapkan di dalam perusahaan
publik tidaklah jauh berbeda dengan prinsip GCG yang diterapkan bagi pemegang
saham. Akan tetapi, ada beberapa tambahan pemenuhan yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat yaitu :144
1. Prinsip keterbukaan harus benar benar diimplementasikan,
terutama pada saat melakukan penawaram sahamnya kepada
publik. Hal ini penting karena masyarakat biasanya merupakan
orang – orang awam yang belum menguasai di bidang pasar
modal. Oleh karena itu, informasi yang diberikan harus
dalambentuk yang sederhana dan mudah dimegerti
144Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Op.cit, hlm 101
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
118
2. Prinsip keterbukaan juga memiliki korelansi yang kuat dengan
pemberian informasi materi yang harus segera dilaporkan kepada
masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi
perusahaan secara lugas dan jelas, karena masyarakat berhak
memperoleh keamanan dana yang telah diinvestasikan dalam
suatu perusahaan.
3. Selain itu, pelaksanaan GCG menyebabkan opini pemegang saham
publik menjadi sangat penting untuk didengarkan. Komunikasi
yang insentif antara manajemen perusahaan dengan para
pemegang saham dapat memberikan bantuan informasi.
Tujuan penerapan good corporate governance terdapat didalam
prinsip good corporate governance didalam prinsip keterbukaan atau transparansi.
Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada
masyarakat investor. Dari segi substansial, transparansi memampukan publik
untuk mendapatkan akses informasi yang penting yang berkaitan dengan
perusahaan. Apalagi dengan mengingat bahwa transparansi merupakan salah satu
unsur pokok dari penerapan prinsip good corporate governance kedalam
perusahaan yang merupakan kebutuhan mutlak dalam praktek korporasi yang
modern.
Undang – Undang Pasar Modal telah memenuhi penerapan prinsip
good corporate governance dengan memasukkan ketentuan mengenai prinsip
keterbukaan. Penerapan prinsip keterbukaan secara asumtif berkaitan dengan
budaya perusahaan (corporate culture) yang saham listing di bursa efek, tentunya
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
119
akan menambah kepercayaan investor (trust) yang pada gilirannya akan
meningkatkan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan (good
management practices and good corporate citizenship), kinerja perusahaan dan
pasar modal di Indonesia. Bagi suatu negara, keterbukaan informasi ini berguna
untuk mengefektifkan dan mengintensifkan pajak yang akan meningkatkan
penerimaan negara dari sektor pajak.
C. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Independen Dalam Penerapan
Prinsip GCG Pada Perusahaan Publik
Direksi dan komisaris Perseroan Terbatas pada hakikatnya adalah
organ profesional, organ otonom yang dalam menjalankan pengurusan perseroan
harus selalu berorientasi pada kepentingan tujuan perseroan dan kedudukan
direksi Perseroan Terbatas sekaligus pemegang saham adalah seharusnya sudah
independen.
Organ Perseroan, RUPS, direksi dan komisaris, belum memberikan
jaminan terlaksananya prinsip good corporate governance khusunya mengenai
perlindungan investor. Lemahnya penerapan prinsip good corporate governance
di perusahaan – perusahaan di Indonesia terutama saat menghadapi krisis
perekonomian mengakibatkan sikap apatis kreditor internasional akan iklim
investasi di Indonesia. Untuk mendorong terlaksananya penerpan prinsip good
corporate governance untuk meningkatkan investor dan perlindungan terhadap
investor diperlukan direktur independen didalam perusahaan publik.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
120
Sebagai bagian dari Direksi, Direktur Independen diharapkan dapat
memperkuat tugas dan fungsi direksi. Tugas dan tanggung jawab direktur
independen pada dasarnya sama dengan tugas dan tanggung jawab direksi di
dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas. UUPT menyatakan bahwa direksi
bersama komisaris adalah organ – organ yang mengendalikan perusahaan sehari –
hari dengan pembagian tugas masing – masing, yaitu direksi mengurus atau
mengelola perusahaan sedangkan komisaris mengawas dan bila perlu memberikan
nasihat – nasihat kepada direksi.
Suatu sistem corporate governance yang efektif seharusnya mampu
mengatur kewenangan direksi yang bertujuan untuk menahan direksi untuk tidak
menyalahgunakan kewenangan tersebut dan memastikan bahwa direksi berkerja
semata – mata hanya untuk kepentingan perusahaan.
Direksi atau direktur independen bertanggung jawab dalam menjamin
keberlangsungan prinsip good corporate governance dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 97 ayat 2 UUPT
Nomor 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
kepentingan dan usaha perseroan.
Dalam rangka menjalankan prinsip good corporate governance
direksi didalam suatu perseroan maupun di perusahaan publik pada prinsipnya
haruslah bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya tindakannya yang
dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal tertentu,
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
121
terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur
perusahaan.145 Bahkan dalam kedudukannya sebagai direktur, dalam hal – hal
tertentu direktur bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukan
sendiri, melainkan juga atas tindakan direktur lainnya, atau bahkan sampai batas –
batas tertentu direktur bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang
bukan direktur yang dilakukan atas nama perseroan.
Corporate governance memusatkan perhatian pada isu fundamental
seperti bagaimana seharusnya para pengurus perseroan dimonitori dan
dipengaruhi oleh industri perbankan, pasar modal dan mekanisme pembiayaan
lainnya. Pemantauan tersebut akan berguna untuk menilai kinerja direksi
berdasarkan kepentingan para pemegang saham, dan peningkatan discounted
present value perseroan dengan agency costs seminimal mungkin.
Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tergantung tidak terlepas dari
kinerja direksi perusahaan. Akan tetapi, pada praktiknya, banyak direktur yang
tidak melaksanakan fiducary duty yang diembannya dengan optimal. Bahkan,
beberapa direktur perusahaan mengambil keuntungan pribadi dengan
menggunakan nama perusahaan.146
Code for Good Corporate Governance mengajurkan bahwa paling
sedikit 20% dari anggota dewan direksi maupun dewan komisaris adalah anggota
independen. Hal ini menandakan keberadaan direksi independen sangat penting
dalam pengelolaan perusahaan secara profesional.
145 Munir Fuady, Op.cit, hlm 80 146Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Loc.cit, hlm 141
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
122
Keberadaan direktur independen pada perusahaan publik memberikan
harapan terlaksananya pengelolaan perusahaan secara baik. Dalam hal direktur
harus bersikap independen dalam suatu perusahaan ketika perusahaan melakukan
corporate action walaupun direktur tersebut tidak independen ataupun terafiliansi.
Hakikat lembaga direksi maupun komisaris bersifat kolegial. Hal ini
terdapat didalam pasal 98 ayat (1) UUPT Nomor 40 tahun 2007. Ini berarti dalam
hal lebih dari seorang direktur untuk mewakili perseroan tanpa perlu ikut direktur
lainnya sejauh masih merupakan tindakan perseroan dn tidak melanggar prinsip
kehati-hatian, dan direktur lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat juga ikut
bertanggung jawab secara bersama-sama(renteng).
Salah satu upaya dalam mewujudkan good corporate governance
dalam perusahaan publik maupun perseroan dapat dilakukan dengan cara
membentuk direktur independen maupun komisaris independen. Keberadaan
direktur independen dan komisaris independen diharapkan mampu melakukan
meningkatkan perseroan atau perusahaan. Kehadiran direktur independen sangat
diperlukan baik oleh perusahaan – perusahaaan BUMN ( Badan Usaha Milik
Negara) maupun Perusahaan Publik. Dengan adanya direktur independen dan
komisaris independen, semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan
mendapatkan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :
1. Terbentuknya situasi yang suitable dengan prinsip – prinsip good
corporate governance, dimana direktur dan komisaris memberikan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
123
pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang
tinggi.
2. Meningkatkan kinerja direksi dan direktur independen yang
profesional sehingga efektivitas kerja lebih optimal.
Secara umum Direksi Independen dapat juga mempunyai tugas dan
wewenang untuk hal-hal tertentu. Misalnya, perbuatan-perbuatan di bawah ini
hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis dari Direktur
Independen adalah sebagai berikut :147
1. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) dan aktiva
lancar (current asset) perseroan.
2. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta
dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan
perusahaan baru.
3. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan perseroan dalam
perseroan atau badan-badan lain.
4. Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek, menengah,
panjang baik yang bersifat operasional maupun tidak operasional
yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh anggaran dasar.
5. Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, manajemen atau
perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain.
147 Bismar Nasution, “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan,
https://bismar.wordpress.com/, diakses tanggal 24 Februari 2017 jam 10.45
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
124
6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang membawa
konsekuensi keuangan perseroan secara material pada Perseroan.
7. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang
mempunyai akibat keuangan secara material pada Perseroan.
8. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan
piutang.
9. Penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu
yang mempunyai akibat keuangan secara material pada Perseroan.
10. Mengeluarkan jumlah uang melebihi suatu jumlah tertentu yang
ditentukan dalam anggaran dasar.
11. Mengembangkan proyek baru yang mempunyai akibat keuangan
secara material pada Perseroan.
12. Melakukan pengeluaran-pengeluaran non-rutin dan Perseroan.
13. Mengangkat staf manajemen dua tingkat dibawah Direksi.
14. Menentukan gaji staf manajemen dua tingkat dibawah Direksi.
15. Menunjuk konsultan hukum, akuntan dan penilai independen.
16. Menentukan jumlah bonus bagi karyawan.
Dari penjabaran di atas kita dapat melihat pentingnya peran direktur
independen untuk menjamin keberlansungan prinsip-prinsip good corporate
governance.Oleh karena itu pemilihan direktur independen harus dilakukan secara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
125
hati-hati dan seksama. Untuk menjamin independensi direktur independen maka
harus memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini:148
1. Orang tersebut bukan seorang pemegang saham substansial dari
perusahaan tersebut atau pekerja dari pemegang saham substansial.
2. Selama tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitas
eksekutif dari perusahaan tersebut atau perusahaan anggota lainnya.
3. Selama tiga tahun terakhir tidak menjadi ketua dari penasihat
profesional atau konsultan dari perusahaan tersebut atau
perusahaan anggota lainnya atau menjadi pekerja dari perusahaan
konsultan tersebut.
4. Tidak menjadi konsumen atau pemasuk hal-hal hal-hal yang
material dari perusahaan tersebut atau anggota perusahaan lainnya
atau menjadi pekerja dari perusahaan konsumen dan pemasuk tadi.
5. Tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan perusahaan atau
anggota perusahaan.
6. Tidak mengabdi atau melayani kepada direksi dalam periode
tertentu dimana dalam pelayanannya dapat secara material
mempengaruhi keputusan direksi tersebut.
7. Bebas dari segala kepentingan dan segala hubungan bisnis yang
menurut persepsi yang wajar mengintervensi secara material
kemampuan direksi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan
perusahaan.
148Ibid
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
126
Selain hal-hal diatas perlu juga memperhatikan hubungan antara
direktur independen dengan direktur lainnya yang mungkin akan mempengaruhi
independensi dari direktur independen tersebut. Perlu juga kiranya diperhatikan
hubungan antara direksi independen dengan organ perusahaan lainnya untuk
menjamin kelancaran tugas dari direktur independen tersebut.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
127
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Pengaturan mengenai prinsip Good Corporate Governance didalam perundang
– undangan di Indonesia terdapat didalam Perundang – undangan Perseroan
Terbatas, Undang – Undang Pasar Modal, Undang – Undang Perbankan dan
Undang – Undang Penanaman Modal. Penerapan prinsip GCG dalam Undang –
Undang Perseroan Terbatas yaitu Prinsip Transparansi ( Pasal 66 ayat 1 dan ayat
2), Prinsip Akuntabilitas ( Pasal 92 ayat 1), Prinsip Responsibilitas ( Pasal 74),
Prinsip Independency ( Pasal 36 ayat 1) dan Prinsip Fairness ( Pasal 53 ayat 2).
Didalam Undang – Undang Pasar Modal, penerapan prinsip good corporate
governance terdapat didalam UU Nomor 8 tahun 1995 yaitu pasal 1 angka 25
mengenai Prinsip Keterbukaan. Penerapaa prinsip GCG dalam UU Perbankan
diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang
pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum yang terdapat didalam
pasal 2, 61 dan 62 PBI dan Penerapan good corporate governance dalam UU
Penananaman Modal terdapat didalam UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 15.
2. Kedudukan direktur independen didalam perusahaan publik terdapat didalam
Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00001/BEI/02-2014 menggantikan
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
128
Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004. Dalam hal ini direktur
independen diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Direktur independen dapat
menjalankan tugasnya setelah perusahaan terssebut tercatat. Tugas dan fungsi
direktur independen dalam perusahaan publik sama halnya dengannya direksi
pada Perseroan Terbatas. Tugas dan fungsi direktur independen dalam halnya
direksi dalam perusahaan publik atau Perseroan Terbatas yang terdapat didalam
Pasal 92 ayat (1) UUPT berisikan tugas utama organ perseroan yang bernama
direksi, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam hal menjalankan
perseroan, seorang direktur independen memiliki hubungan dengan organ
perseroan lainnya. Perseroan memiliki keyakinan bahwa salah satu
keberhasilan dalam menerapkan GCG sangat bergantung kepada hubungan antar
Organ Perseroan dimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dengan tegas telah memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris serta organ tambahan seperti
komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan.
3. Peranan Direktur Independen didalam perusahaan publik dapat dilihat melalui
tugas dan tanggung jawab direktur idependen didalam melaksanakan prinsip good
corporate governance. Direktur independen bertanggung jawab dalam menjamin
keberlangsungan prinsip good corporate governance dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab sebagaimana yang tertuang di dalam 97 ayat 2 UUPT
Nomor 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
129
kepentingan dan usaha perseroan. Dalam rangka menjalankan prinsip good
corporate governance direksi( dalam hal ini direktur independen) didalam suatu
perseroan maupun di perusahaan publik pada prinsipnya haruslah bertanggung
jawab secara pribadi tidak hanya tindakannya yang dilakukan dalam kapasitasnya
sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal tertentu, terhadap perbuatan yang dilakukan
dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Dengan penuh tanggung jawab
dan itikad baik dari direksi atau direktur independen dapat meningkatkan
penerapan good corporate governance didalam perusahaan publik.
B. Saran
1. Sebaiknya hukum perusahaan di Indonesia terutama Undang Undang Perseroan
Terbatas dalam amandemen berikutnya maupun dalam Peraturan Bursa Efek
Indonesia dan OJK dimasukkan status keberadaan direktur independen secara
jelas termasuk struktur, tanggung jawab dan proses penunjukan direktur
independen sehingga dapat dibedakan dengan direksi lainnya.
2. Perlunya peningkatan proses penunjukan direktur independen dalam
penerapannya terhadap perusahaan publik dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria
yang telah ditetapkan, yang mana kriteria-kriteria tersebut juga disarankan untuk
dimasukkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut,
sehingga fungsi dan tanggung jawab direktur independen dalam persuhaan publik
lebih terarah.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
130
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Dibyo Serfianto dan Iswi Hariyani, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal.
Jakarta : Transmedia Pusaka, 2010.
Fakhruddin, M Hendy , Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai
Perusahaan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2008.
Fuady, Munir, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.Bandung : CV Utomo,
2009.
Ibrahim, Johanes, Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan Badan
Hukum.Bandung : PT Refika Aditama, 2006.
Nadapdap, Binoto, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Permata Aksara, 2013.
Nasarudin, M. Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2008.
Pakarti Piji dan Panji Anoraga, Pengantar Pasar Modal. Jakarta:Rineka Cipta,
2003.
Qamariyanti Yulia dan Tavinayati, Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika, 2009.
Saliman, Abdul Rasyid, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh,
cet.1, ed.2. Jakarta: Kencana, 2005.
Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, Ogan Perseroan Terbatas. Jakarta:
Sinar Grafika, 2009.
Surya Indra dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance,
Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2006.
Sutedi, Adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Raih Asa
Sukses, 2015.
Sutedi, Adrian, Good Corporate Governance, Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika,
2012.
Tjager, I Nyoman, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi
Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
131
Usman, Rachmadi, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Jakarta: Djambatan ,2000.
Wicaksono, Frans, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris
Perseroan Terbatas (PT). Jakarta:Transmedia Pustaka, 2009.
Widiyono, Try, Direksi Perseroan Terbatas(Bank dan Perseroan). Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005.
Yulfani, Hukum Pasar Modal. Jakarta: Badan Penerbit Ilbam, 2005.
B. Perundang – Undangan
Undang – Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-
305/BEJ/07-2004 bagian III.1.5.1 Peraturan Nomor 1-A
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan
Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006
Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara
C. Skripsi
Sidhi Dodi Purnomo, Tinjauan Yuridis Keberlangsungan Undang –Undang
Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 dan Undang – Undang Perseroan
Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Terhadap Implikasi Corporate Social
Responsibility Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan
Batu Bara Di Indonesia Untuk Mewujudkan Prinsip Good Corporate
Governance, Universitas Indonesia, 2007
Mas Achmad Daniri, “ Reformasi Corporate Governance Di Indonesia”, Jurnal
Hukum Bisnis, Volume 24, No.3, Tahun 2005, Hal 23
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
132
D. Website
http://asevysobari.blogspot.co.id/2014/04/direktur-independen-pada-
emiten-atau.html, diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 14.20
Bismar Nasution, “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan
Perseroan, https://bismar.wordpress.com/, diakses tanggal 24 Februari 2017 jam
10.45.
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
133
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA