PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …digilib.unila.ac.id/31172/14/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN... · 2018. 4. 24. · Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis,

PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGANTINDAK PIDANA PREMANISME

(Sudi Pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik)

(SKRIPSI)

Oleh:

RACHMAD SEPTIAWAN

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2018

ABSTRAK


(Sudi Pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik)

OlehRACHMAD SEPTIAWAN

Premanisme adalah pada perilaku seseorang atau sekelompok orang yangmembuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun oranglain. Kepolisian sebagai aparat negara memiliki peran sangat penting terhadappenegakan hukum, seperti memberikan pelayanan, pemeliharaan keamanan danketertiban umum, serta penegakan hukumnya. Melihat beberapa kasus mengenaitindak pidana premanisme belum terlihat adanya peran maksimal yang dilakukanoleh kepolisian sebagai aparat hukum dalam menanggulangi kejahatanpremanisme. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah upayakepolisian sektor Tulang Bawang Udik terhadap penanggulangan tindak pidanapremanisme?, Apakah faktor penghambat kepolisian sektor Tulang Bawang Udikdalam upaya penanggulangan tindak pidana premanisme?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatansecara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Narasumber padapenelitian ini terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik,Polisi Satuan Reserse Kriminal Sektor Tulang Bawang Udik dan AkademisiHukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Peran Kepolisian SektorTulang Bawang Udik dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatanpremanisme di kabupaten Tulang Bawang Udik yaitu dengan upaya persuasif,upaya persuasif tersebut dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melakukanpendekatan dengan masyarakat.Apabila menimbulkan tindak pidana makakepolisian sektor Tulang Bawang Udik melakukan penegakkan hukum apabilaperbuatan yang dilakukan oleh premanisme tersebut memasuki ranah tindakpidana. Faktor penghambat Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dalam upayapenanggulangan Preman di kabupaten Tulang Bawang Udik yaitu preman yangberada di Tulang Bawang Udik kebanyakan bukan warga dari daerah tersebutmelainkan dari luar, Preman tersebut melakukan aksinya di waktu yang tidakmenentu, Kurangnya pengawasan dan dukungan dari pihak keluarga yangmenyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kejahatan premanismeoleh pihak Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.

Rachmad SeptiawanSaran dalam penelitian ini adalah sebaikya Kepolisian Sektor Tulang BawangUdik melakukan melakukan upaya preventif dan represif. Dalam upaya preventifpihak kepolisian sektor tulang bawang udik dapat melakukannya dengan caramengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia, pembinaan, danpatroli rutin, sedangkan upaya represif pihak Kepolisian Sektor Tulang BawangUdik dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap seseorang yangterbukti melakukan tindak pidana premanisme yang merugikan masyarakatsekitar.

Kata Kunci : Peranan Penyidik, Penanggulangan, Premanisme


(Studi Pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik)

Oleh :RACHMAD SEPTIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai GelarSARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum PidanaFakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2018

RIWAYAT HIDUP

Rachmad Septiawan dilahirkan di Bandar Lampung pada 08

September 1996, sebagai anak kedua, buah hati pasangan

Bapak Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M dan Ibu Tuti

Hairani, S.E., M.M.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. TK MELATI PUSPA Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2002

2. SD KARTIKA II-5 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2008

3. SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2011

4. SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada

pertengahan Juli 2014. Dipertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri

untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung

pada organisasi kampus sebagai anggota Barisan Intelektual Muda BEM FH

UNILA dan sebagai Sekretaris Dinas Seni dan Kekaryaan BEM FH UNILA. Pada

awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah

didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa

Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

Bergelap-gelaplah dalam Terang,

Berterang-teranglah dalam Gelap.

(Tan Malaka)

Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama

Ada komitmen untuk menyelesaikannya.

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu

kaum, sampai mereka merubah keadaan yang ada pada diri

mereka sendiri

(Q.S. Ar Ra’ad : 11)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilkuini kepada inspirasi terbesarku:

Ayahandaku Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M. dan Ibundaku TutiHairani, S.E., M.M.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik,membimbing,berdoa,

berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayangdan pengorbanannya serta setiap doa’nya yang selalu mengiringi

setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakak dan adikku Adi Prima Putra, S.M., M.M. dan MuhammadFajri Assalam yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih

atas motivasi dandoa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatusaat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi

anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untukbantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas HukumTempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga

yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, Hidayah dan

Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat

waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul “PERANAN PENYIDIK DALAM

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PREMANISME” adalah salah

satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini,

untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan

untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini,

penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas

Lampung.

2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan

kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana

sekaligus pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi

ini;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana

sekaligus pembimbing dua yang telah memberikan dorongan semangat dan

pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Dr. Nikmah Rosida, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji

utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam

penulisan skripsi ini.

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan

masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;

7. Ibu Ati Yuniarti, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan

waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga

bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

9. Seluruh Karyawan Gedung A, Bude Siti, Pakde Misio, dan Bu Asuntuk selalu

mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan

masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

10. Narasumber dalam Penulisan skripsi ini Bapak IPTU. Aladin Effendi, S.H.

selaku Kepala Kepolisian Sektor Tulang Bawan Udik dan Ibu Dr. Erna Dewi,

S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang

diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terimakasih untuk semua kebaikan

dan bantuannya.

11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis

Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M. dan Tuti Hairani, S.E., M.M., serta

seluruh keluarga besar Ali Manap dan Hambali. Terima kasih atas

dukungannya dan doanya;

12. Kakak dan adikku yang selalu membantu dan memberikan semangat

Adi Prima Putra, S.M., M.M dan Muhammad Fajri Assalam. Terima kasih

atas dukungan dan doanya;

13. Sahabat – sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan

motivasi Rizki Adi Putra, Desriyanto dan Raka Prayoga Putra P, S.H.

Semoga Persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

14. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu,

memberi masukan dan semangat kepada penulis Rangga Dwi Saputra, Reno

adytia CS, Fitria Ulfa, Siska Dwi Azizah Warganegara, S.H, Nadia Setyasari,

S.H, dan Riski Putri Aprilia semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak

hanya sampai disini;

15. Sahabat-sahabatku M. Wiryawan Saputra, Indra Amoza, Dimas Putra

Pamungkas, Rexzi Ananda, Rahmat Zulfikar, S.H, Darwin Ricardo, Gian

Apriliansyah, Raka Edwira, S.H, Randa Edwira, S.H, M. Khadafi Azwar,

S.H, Raka Salim, M Arrafi, S.H. dan Tim Hore, ORMAS 00, Team Push FBI,

Jalan-JalanOM, Pejuang Sarjana, BK Bersatu. Dan kawan-kawan semuanya

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan

bantuannya;

16. Keluarga baruku KKN Desa Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia

Pak Fatur, Mas Rafi’i, Agum, Dika, Nando, Walfi, Marwansyah, Irvan, Uno

dan adik-adik di Desa Bina Karya Utama terima kasih atas 40 hari yang

sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

17. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam

menyelesaikan skripsi ini;

18. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan

dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari

kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang

salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan

keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis

Rachmad Septiawan

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .............................................. 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................. 6

D. Kerangka Teori dan Konseptual .................................................. 7

E. Sistematika Penulisan .................................................................. 14

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Premanisme................................ 16

1. Pengertian Tindak Pidana ……………………………………. 16

2. Pengertian Premanisme……………………………………….. 23

B. Penegakan Hukum Pidana ……………………………………… 24

C. Tugas dan wewenang Kepolisian dalam Penyidikan .................... 28

D. Teori Peran …………………………............................................ 35

E. Teori Penanggulangan Kejahatan .................................................. 37

F. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan……........... 44

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah ..................................................................... 45

B. Sumber dan Jenis Data ................................................................. 45

C. Narasumber/Responden ............................................................... 47

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data ...................... 47

E. Analisis Data ............................................................................... 48

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian terhadap Penanggulangan Tindak PidanaPremanisme ................................................................................... 49

B. Faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan TindakPidana Premanisme ....................................................................... 73

V PENUTUP

A. Simpulan ....................................................................................... 77

B. Saran.............................................................................................. 78

DAFTAR PUSTAKA

1

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada

negara Indonesia melainkan berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku,

maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa

reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk, tidak hanya

mengalami krisis ekonomi namun berdampak juga pada krisis moral.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, maka salah satu peran kepolisian adalah memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat. Telah diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyrakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya

keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 2 dari Undang-Undang ini disebutkan

bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

2

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom

masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan

terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat

diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-

fenomena preman di masyarakat. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari

partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam

mengungkap aksi-aksi preman yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi yang

dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku preman yang pada umumnya

hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak

mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman.

Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil

kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang

kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Terjadinya

peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin

bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan

seseorang tega untuk berbuat jahat. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang

mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan

uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama

di daerah urban yang padat penduduk1.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah

praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek preman memang

1 Dikutip dari Andreas Kusumo, Referensi Untuk Pembuatan Skripsi Hukum Terbaik danTerlengkap, http://petirskripsihukum.blogspot.com diakses pada 9 oktober 2017

3

bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Secara sosiologis, munculnya

preman dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

Kesenjangan disini bisa berbentuk material dan juga ketidaksesuaian wacana

dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Disini yang disebut

masyarakat (society) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar

kelompok (class), dimana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi

referensi bagi masyarakat.

Praktik preman juga masuk kedalam dunia politik yang sarat akan kepentingan

tertentu. Di dunia politik, tidak jarang preman dan budaya berdiri di atas hukum

malah lebih kasat mata dibanding dunia lain. Partai-partai politik utama, baik

dari jaman orde baru sampai era reformasi sekarang, memiliki elemen

barisan muda pendukung yang secara khusus cenderung diarahkan untuk tujuan

intimidatif.

Tindak Pidana Premanisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya

di Tulang Bawang Udik adalah pengeroyokan dan perusakan. Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur

tentang tindak pidana pengeroyokan dan perusakan, aturan tersebut terdapat pada

Pasal 170 KUHP yaitu perbuatan yang dengan terang-terangan dan tenaga

bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan

barang yang menyebabkan perusakan barang dengan ancaman pidana penjara

paling lama lima tahun enam bulan.

Contoh kasus terjadinya tindak pidana premanisme khususya di Tulang Bawang

Barat yaitu, telah terjadi aksi premanisme yang mengakibatkan tiga orang tewas.

4

Ketiga warga diketahui bernama Komang Suparte (36). Warga Kampung Sangkar

Buana, Kecamatan Seputih banyak, Lampung Tengah dan Ketut Sartono (30),

warga Terang Sakti, Kecamatan Gunung Terang, Tulang Bawang Barat. Korban

terakhir adalah Supardi (51), warga Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung,

Tulang Bawang Barat. Peristiwa ini terjadi akibat persengketaan lahan di hutan

tanaman industri yang diklaim warga. Sebelum korban tewas, kawanan preman

kelompok Irawan cs mengajak ketiga korban untuk berpesta minuman keras.

Setelah ketiga nya mabuk, para pelaku langsung menghabisi nyawa korban.2

Selain sengketa lahan, kawanan preman itu juga sering memeras terhadap warga

pada saat panen singkong yang menyebabkan 2 orang tewas yang memicu

bentrok antarwarga. Permasalahan disana bukan mengenai SARA, tetapi murni

warga Lampung, Bali dan Jawa yang melawan preman dikarenakan preman

menindas dan memalak para petani.3

Aparat Penegak hukum memiliki peran yang penting sebagai jembatan

pelaksanaan suatu aturan (Sollen) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan

sosial, dimana dalam kenyataannya (Sein),dapat dikaji sejauh manakah

pelaksanaan itu di terapkan. Dalam proses pelaksanaan mekanisme hukum,

timbul dua variabel penting, yaitu hak dan kewajiban, dimana pelaksanaan

hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara,

dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.4

2 http://news.okezone.com/read/2016/03/12/340/1333921/kronologi-bentrok-yang-menewaskan-tiga-orang-warga-di-lampung diakses pada tanggal 10 agustus 20173http://www.tribunnews.com/regional/2016/03/17/bentrok-di-tulang-bawang-barat-bukti-perlawanan-petani-terhadap-preman diakses pada 10 agustus 20174 Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung: JusticePublisher. 2014. Hlm 19.

5

Kepolisian sebagai aparat negara memiliki peran sangat penting terhadap

penegakan hukum, seperti memberikan pelayanan, pemeliharaan keamanan dan

ketertiban umum, serta penegakan hukumnya. Melihat beberapa kasus mengenai

tindak pidana premanisme tersebut, terlihat belum adanya peran maksimal yang

dilakukan oleh kepolisian sebagai aparat hukum dalam menanggulangi kejahatan

premanisme. Akibat sering terjadinya tindak pidana premanisme akan membawa

dampak negatif yang menimbulkan keresahan serta kekhawatiran masyarakat

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul Peranan Penyidik dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Premanisme (studi pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah upaya penyidik sektor Tulang Bawang Udik terhadap

penanggulangan tindak pidana premanisme?

2. Apakah faktor penghambat penyidik sektor Tulang Bawang Udik dalam

upaya penanggulangan tindak pidana premanisme?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini termasuk

kajian hukum pidana mengenai upaya penanggulangan tindak pidana premanisme

6

dan dibatasi pada peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana yang

dilakukan oleh preman di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tulang Bawang

Udik. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan lokasi penelitian di

Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi

antara lain:

1. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai peran

kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh

preman.

2. Untuk memperoleh deskripsi lengkap, jelas dan rinci mengenai faktor

penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan

oleh preman.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya,

perkembangan hukum pidana, pembuat undang-undang serta akademisi

7

khususnya mengenai peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak

pidana premanisme.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pemerintah, penegak hukum, serta pemahaman masyarakat mengenai

peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi

dari pemikiran atau kerangk acuan yang pada dasarnya berguna untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh

seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran

terbagi menjadi:

a. Peranan yang seharusnya (expected role)

Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada

kehidupan masyarakat.

b. Peranan ideal (Ideal role)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai

8

dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (Actual Role)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada

kenyataan secara kongkrit di lapangan atau masyarakat sosial yang terjadi

secara nyata.5

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau

menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom

Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih

mudah dan akun mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.6

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah:

a. moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu

berbuat jahat.

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai

penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi

(pengangguran,kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

5 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan hukum. Jakarta: RajawaliPers.2012.hlm 20.6 A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari segiPsiologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti. 1985. Hlm 46.

9

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan

berusaha mencipatakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.7

2. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.8Tindakan ini dapat

dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini

meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan

lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan

seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,

dalam arti:

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;

b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan

dengan penal dan non penal.9

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal case” terdiri dari tiga

komponen “Criminology”, “Criminal Law”, dan “Penal Policy”. dikemukakan

olehnya, bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada

7 Bonger. Pengantar tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981. Hlm15.8 Soedjono Dirdjosisworo. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: alumni.1976. Hlm. 32.9 Barda nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.2002. hlm.4.

10

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya

kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan. Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam

mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan

bagian dari suatu langkah kebijakan “policy”.10

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengankeadaan dari situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untukmenetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisadigunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalammasyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.11

Menurut A. Mulder, “strafrechtpolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah ataudiperbarui;

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;c. Cara bagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan

pidana harus dilaksanakan.12

Definisi mulder diatas, bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut

Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang terorganisir

memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum

pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme

pelaksanaan (pidana).

10 Barda nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan HukumPidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm. 75.11 Ibid. hlm 24.12 Ibid. hlm 26.

11

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada

hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi

kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum

pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan

hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum

pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum

pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement

policy).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal

(hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si

pelanggar.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama

diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang

pada intinya sebagai berikut:

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunannasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang meratamateril spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatandan mengadakan pencegahan terhadap tindakan penanggulangan itusendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

12

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi denganhukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaituperbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) ataswarga masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biayadan hasil (cost and benefit principle).

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas ataukemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangansampai ada kelampauan beban tugas (overblasting).13

Kemampuan G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh

dengan:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment);

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan melalui media massa (influencing views of society crime and

punishment/mass media).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu

melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (bukan/diluar hukum

pidana). Menurut pendapat G. P. Hoefnagels pada butir (b) dan (c) merupakan

upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal. Upaya penanggulangan

kejahatan lewat jalur “penal” menitikberatkan pada sifat “repressive”

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan

jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada “preventive”

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.14

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih

bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya

13 Ibid. hlm 36.14 Ibid. hlm 42.

13

adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-

faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan

demikian, dilihat dari sudut politik hukum kriminal secara makro dan global

maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan

upaya politik kriminal.

Soerjono soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya

penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun

menerapkan hukum.

c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut

diterapkan.

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan

pada karya manusia didalam pergaulan hidup.15

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.16

15 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm. 8.16 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.1986. hlm 132.

14

Adapun bahasan batasan tersebut adalah:

a. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dala suatuperistiwa.17

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi danlembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.18

c. Penanggulangan adalah perlindungan masyarakat untuk kesejahteraanmasyarakat.19

d. Tindak pidana adalah adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturanhukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapayang melanggar larangan tersebut.20

e. Preman/premanisme secara etimologis, kata preman berasal dari kata free-man yang berarti orang bebas, orang yang merdeka atau tidak terikat olehaturan. Sedangkan premanisme merupakan praktek atau kegiatan yangdilakukan oleh orang yang jahat (rampok dan sebagainya).

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk

membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan

isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis

besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang

lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka merupakan pengantar yang menguraikan tentang

pengertian-pengertian umum dari peran kepolisian terhadap penanggulangan

tindak pidana premanisme.

17 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm 20.18 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200219 Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm 2.20 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1992. Hlm 130.

15

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang pendekatan masalah, sumber, jenis

data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada

yaitu peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme serta

apa saja faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana

premansime.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan

saran-saran penulis.

16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Premanisme

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis

normatif)21. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah

perbuatan seperti in-abstracto dalam pengaturan pidana. Sedangkan kejahatan

dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang

hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana (

stafbaarfeit) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda yaitu

menurut Moeljono “Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.22

Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh

peraturan undang-undang, jadi suaatu kelakuan yang pada umumnya dilarang

dengan ancaman pidana.23 Sedangkan tindak pidana menurut ahli hukum pidana

lainnya, seperti menurut Tongat adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan

21 Tri Andrisman. Buku Ajar Hukum Pidana. Bandar Lampung, 2011. Hlm. 69.22 Moeljono “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturanhukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapamelanggar laeangan tersebut”. 1987. hlm.5423 Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam oidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana(BambangPernomo),1981. hlm.86

17

hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak

pidana yaitu :

a. Perbuatan (manusia)

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

c. Bersifat melawan hukum obyektif dan subyektif (syarat materiil).24

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana,

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian

diatas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada

hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-

akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oelh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.25

1. Berdasarkan unsur subjektif :

a. Orang yang mampu bertanggung jawab

b. Adanya kesalahan, perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan,

kesalahan ini dapat berhubungan dengan dari perbuatan dan keadaan

mana perbuatan itu dilakukan.

2. Berdasarkan Unsur Objektif :

a. Perbuatan manusia

b. Akibat yang kelihatan dari pebuatan tersebut

24 Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UUM Press,Malang, 2008, hlm.3925 Ibid, hlm.42

18

c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai pebuatan itu (seperti dalam

pasal 281 KUHP)

Tindak pidana atau yang dikenal dengan strafbaar feit adalah tindakan orang

yang dirumuskan dengan WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidan

dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana :

a. Perbuatan manusia

b. Yang dirumuskan dalam Undang-Undang

c. Dilakukan dengan kesalahan

d. Patut dipidana

Pengertian strafbaar feit dibedakan secara definisi yang bersifat teoritis dan yang

bersifat Undang-Undang. Strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran terhadap

norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang hukum positif, strafbaar feit adalah suatu kejadian

(feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan

yang dapat dihukum.26

Konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam pasal 11

ayat (1) sebagai berikut: Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pengertian tindak pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk

26 Bambang Purnomo, Teori Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.51

19

istilahh “starfbaar feit” dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada

terjemahan resmi strafbaar feit. Pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak

pidana, yaitu: Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan

atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana,

bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh

seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma

(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

trhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar

hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum.

Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg

melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh

masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh

masyarakat.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi

menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”.

20

Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai

berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,

2. Bertentangan dengan hukum,

3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld),

4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,

5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa Pengertian tindak pidana

adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab

yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh

undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk

membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak

pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak

diberi sanksi pidana.

Pengertian diatas dapat dianalisis bahwa pengertian tindak pidana itu sendiri

adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sesorang dimana orang tersebut

dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya tersebut. Tindakan

atau perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang melawan dan

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perbuatan

dapat diancam dengan suatu pemidanaan yang bertujuan untuk membeikan efek

jera bagi individu yang melakukan perbuatan tersebut.

21

Unsur-unsur formal tindak pidana meliputi :

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang

termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. Melanggar peraturan pidana.

dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana

sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat

menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana,

maka tidak ada tindak pidana.

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang

hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah

dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan

yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan

tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui

dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit

dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang

memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya

tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban

seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana

bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh

masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun

perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat

melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua

22

macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur

yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu

ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP),

menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik

material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Ada unsur

melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan

hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana Ada beberapa tindak pidana yang

untuk mendapat sifat tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang

menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan

(Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP).

Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang

dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka

ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal

333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika

perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi

menjadi penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Unsur tambahan yang

23

menentukan tindak pidana. Misalnya sukarela masuk tentara asing, padahal

negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika

terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

2. Pengertian Premanisme

Premanisme berasal dari kata bahasa Belanda vrijman yang diartikan orang

bebas, merdeka dan kata isme yang berarti aliran. Premanisme adalah sebutan

pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok

orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok

masyarakat lain.27

Istilah preman penekannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah,

tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain. Menurut

ketua Presidium Indonesia Police Watch, NetaS.Pane, setidaknya ada empat

model preman yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Preman yang tidak terorganisir. Mereka bekerja secara sendiri-sendiri,atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatantegas dan jelas;

2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;3. Preman terorganisir, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada

pimpinan;4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi.28

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan masalah sosial yang

berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang

dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman

penjajahan kolonial Belanda, selain bertindak main hakim sendiri, para pelaku

27 http://id.wikipedia.org/wiki/premanisme. diakses pada tanggal 29 Oktober 201728 Andi Hamzah, 1994. Asas-asas Hukum Pidana. hal. 40.

24

premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan

tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan

jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP),

penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang

atau barang dimuka umum (Pasal 170 KUHP) bahkan juga sampai melakukan

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perilaku Mabuk dimuka umum (Pasal 492

KUHP), yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan

keresahan di masyarakat.29

B. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum

selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses

kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka

pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana

sebagai sistem peradilan pidana.30

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

29 Munadi Afrizal, Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme Di Bandar Lampung, Lampung:Skripsi bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.30 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan danPenegakanHukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994,hlm.76.

25

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan

politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundang-udangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.31

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan

sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar

dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh

badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam

bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum bertugas menegakan

serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh

pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak

hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna

tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara

31 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109

26

konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat-

aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam

melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan

pengadilan, aparat-aparat pelaksanaan pidana itu dalam melaksanakan

tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan

suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga

kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap, yaitu

kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang

dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap

ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya

merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua

adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum

pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan

hukum pidana.32

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu

upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan

pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari

tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap

formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan

memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa

32 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan PengembanganHukum Pidana, PT. Citra AdtyaBakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

27

yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan

perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah

terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam

tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum

pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat

penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-

undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam

melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada

nilai-nilai keadilan dan daya guna.33

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan)

hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap aparat

pelaksanaan pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana

yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah

ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan

perlindungan hukum pada era moderenisasi dan globalisasi saat ini dapat

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga

keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang

didasarkan oleh nili-nilai actual di dalam masyarakat beradap. Sebagai proses

kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka

pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana

33 Shafrudin, Politik Hukum Pidana, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

28

sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan

tindak pidana harus mempertanggungjawabakan perbuatannya melalui proses

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan

tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan legalitas, yang

mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-

undang, maka bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut sudah diatur

dalam undang-undang, maka bagi oara pelaku dpat dikenai sanksi atau hukuman,

sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang

menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.34

C. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13-19 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002, berdasarkan ketentuan pasal 13-19 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

sebagai berikut:

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

34 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rienka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15

29

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.


Republik Indonesia.

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroliterhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakatterhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanaan umum;f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentukpengamanan swakarsa;

g. Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai denganhukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingantugas kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ataubencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan denganmenjunjung tinggi hak asasi manusia;

i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelumditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengankepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimakus dalam ayat (1)

30

huruf diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.


Republik Indonesia.

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalampasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umumberwenang:a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketertiban umum;c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian;f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;i. Mencari keterangan dan barangbukti;j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;k. Mengeluarkan izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat;l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturanperundang-undangan lainnya berwenang:a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatan masyarakat lainnya;b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak, dan senjata tajam;f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap

badan usaha di bidang jasa pengamanan;g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian

khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang tekniskepolisian;

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidikdan memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

31

yang berada di wilayah Indonesia dengna koordinasi instansi terkait;j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian

internasional;k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam ruang lingkup

tugas kepolisian.

3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaiman dimaksud dalam ayat (2)

huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.


Republik Indonesia.

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara RepublikIndonesia berwenang untuk :a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka

penyidikan;d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan

serta memeri ksa tanda pengenal diri;e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;h. Mengadakan penghentian penyidikan;i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaanmendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orangyang disangka melakukan tindak pidana;

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidikpegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidikpegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Tindakan lain sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah

tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi

syarat sebagai berikut:

32

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan

tersebut dilakukan;c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dane. Menghormati hak asasi manusia.


Republik Indonesia.

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan

wewenanganya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya

di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.”


Republik Indonesia

1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurutpenilaiannya sendiri.

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapatdilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.


Republik Indonesia

1) Dalam melaksanakan tugas wewenangnnya, pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum danmengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjungtinggi hak asasi manusia.

2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalamayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakanpencegahan.35

35 Pasal 13-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

33

Pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan penyidikan”.Dari hal tersebut, dapat dikatakan secara tegas bahwa

fungsi dan ruang lingkup “penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

dijelaskan bahwa penyidikan merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.Penyidikan merupakan tahapan

penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan

permulaan yang mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu

peristiwa.Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah

penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.Pada tindakan

penyelidikan, hal yang ditekankan adalah pada tindakan mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.Sedangkan

pada penyidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta

mengumpulkan bukti.Penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana

yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Unsur-unsur yang terkandung pada pengertian penyidikan antara lain:36

36 Dikutip dari: http://digilib.unila.ac.id/4224/12/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 6 September2017.

34

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-

tindakan yang antara satu dan lainnya saling berhubungan.

b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.

c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan

bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan dapat

menemukan tersangkanya.

Kepolisian dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana banyak hal yang

harus dipenuhi atau di lakukan, dalam menangani perkara pidana kebutuhan

antara lain:

a. Kecermatan dengan ketepatan setiap membuat dokumen yang berkaitan

dengan perkara yang ditangani dengan perkara yang ditangani.

b. Hati-hati dengan teknologi modern, teknologi modern hanya alat bantu

yang mempermudah untuk melakukan pekerjaan yang di inginkan, harus

diingat mindset-nya tetapada pertanggung jawaban manusia yang diberi

kesempurnaan, tetapi tergantung manusia itu sendiri mau diarahkan

kemana teknologi modern itu.

c. Memahani dengan benar kebutuhan yang harus diterapkan, bukan sekedar

memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka. Karena

sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan

apa preaturan hukum itu.

d. Hati-hati setiap membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena

tindakannya, maupun karena berita acara pemeriksaan, karena dengan

kesalahan kecil dalam pembuatan berita acara, dapat berakibat fatal

35

danbisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi.

e. Objek hukum (tersangka) bukanharus dijadikan sasaran legalitas

operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak hukum

yang harus dihargai oleh siapa pun.37

C. Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi

tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya

adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban

tersebut merupakan peran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai

kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role occupant). Suatu

hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,

sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.38

Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia

telah menjalankan suatu peran. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur

perilaku seseorang. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian

diri, dan sebagai suatu proses.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

37Hartanto,penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan progresif,Jakarta:SinarGrafika,2010.Hlm12038 Soerjono Soekanto. Op. Cit. hlm 9.

36

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan kemasyarakatan.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.39

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

a. Peranan yang seharusnya (expected role)Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang ataulembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku padakehidupan masyarakat.

b. Peranan ideal (ideal role)Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang ataulembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukansesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan padakenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yangterjadi secara nyata.40

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul

dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan

masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan sesuatu.

3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami

39 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm. 213.40 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajawaliPers. 2012. hlm.20.

37

seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan

dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

4. Kesenjangan peranan (Role Distance) pelaksanaan peranan secara

emosional

5. Kegagalan peran (Role Failure) adalah kegagalan seseorang dalam

menjalankan peranan tertentu.

6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita

contoh, tiru, diikuti.

7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang

dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila

seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan

peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang

bertentangan satu sama lain.41

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau

menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom

Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah

mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik

41 Ibid. hlm.214.

38

kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih

mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.42

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah:

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam arti

sempit meliputi :

a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat

memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu

berbuat jahat.

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan

kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai

penyebab timbulnya kejahatan, mislanya memperbaiki ekonomi

(pengangguran, kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan

dengan berusaha menciptakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yan baik

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum ( perundang-undangan ) yang baik.43

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.44 Tindakan ini dapat

42 A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari SegiPsiologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti. 1985. hlm. 46.43 Bonger. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981.hlm. 15.44 Soedjono Dirdjosisworo. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung:Alumni.1976. hlm. 32.

39

dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini

meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan,

penuntutan pidana, pemeriksaaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai

pembinaan narapidana.

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha

untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana)

terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan

dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan

kebijakan, dalam arti:

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik

sosisal;

b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penaggulangan kejahatan

dengan penal dan non penal.45

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri

dari tiga komponen ”Criminology”, ”Criminal Law”, dan “Penal Policy”.

Dikemukakan olehnya, bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni

yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak

hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana

putusan pengadilan. Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam

45 Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm. 4.

40

mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya

merupakan bagian dari dari suatu langkah kebijakan (“policy”).46

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (inggris) atau

“politiek” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan

hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.

Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal

dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau

“strafrechts politiek”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik

hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik hukum” adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan

keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.47

Menurut A. Mulder, “strafrechtpolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau

diperbaharui;

b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

c. Cara bagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan

46 Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm. 75.47 Op. Cit. hlm. 24.

41

pidana harus dilaksanakan.48

Definisi Mulder diatas, bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana”

menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakat yang

teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-

peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c)

suatu mekanisme pelaksannan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada

hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik

kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik

hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan

dengan hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga

merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum

pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politk atau kebijakan

hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum

(law enforcement policy).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana

penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si

pelanggar.

48 Op. Cit. hlm 26.

42

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang

pertama diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-

hal yang pada intinya sebagai berikut:

a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang merata materil spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan

dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk

menanggulangi kejahtan dan mengadakan pencegahan terhadap tindakan

penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman

masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi

dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak

dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan

atau spiritual) atas warga masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya

dan hasil (cost and benefit principle).

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau

kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).49

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di

tempuh dengan:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

49 Op. Cit. hlm 26.

43

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime

and punishment/mass media).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat

dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal”

(bukan/diluar hukum pidana). Menurut pendapat G. P. Hoefnagels pada butir (b)

dan (c) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada

sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan

terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.50

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik hukum

kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci

dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

E. Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya

penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturan itu sendiri

50 Ibid. hlm. 42.

44

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkaliterjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal inidikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifatabstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telahditentukan secara normatif. Suatu tindakan atau kebijakan yang tidaksepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkansepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan denganhukum.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupunmenerapkan hukum.Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalahmentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalamkerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwapenegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakankebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangkapenegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa,terlihat serta harus diaktualitaskan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yangberpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yangmemadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yangmemadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar danpenegak hukum tidak mungkin menjalankan peraturannya sebagaimanamestinya.

d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebutditerapkan.Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaanpenegakan hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari masyarakt danbertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Bagian yangterpenting dalam menentukan aparat penegak hukum adalah kesadaranhukum masyarakat.

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkanpada karya manusia didalam pergaulan hidup.Kebudayaan indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkannilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangandengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalampenegakannya.51

51 Soerjono Soekanto. Op. Cit. hlm. 9.

45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara

yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research)

dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam

penelitian. Pendekatan secara yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh

kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang

ada atau yang terjadi dan dikaji secara hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data di lapangan dan data kepustakaan.

Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peniliti dari sumber utama melalui

penelitian yang dilakukan dari hasil langsung di lapangan dan hasil wawancara

yang berupa data-data informasi atau keterangan dari para pihak terkait mengenai

peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana premanisme di wilayah

46

Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik.

2. Data Sekunderr

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder

diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73

tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana.

2) Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum yang berkaitan dengan data penunjang dari data sekunder.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari

bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti

kamus literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini,

media masa dan sebagainya.

47

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian adalah orang yang diminta memberikan keterangan

tentang suatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuj

tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab wawancara.52 Sesuai

dengan metode yang telah ditentukan, maka narasumber yang akan diteliti dalam

pembahasan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala pada Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik : 1 orang

2. Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang +

Total : 2 orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan

prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data

sekunder, yaitu pengumpulan data primer dilakukan dengan cara

mengadakan studi lapangan field research. Studi lapangan dilakukan

dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha

mengumpulka data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

dibahas. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan

studi kepustakaan library research. Studi kepustakaan dilakukan dengan

serangkaian dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-

52 J.H. Hartono. Metodelogi Penelitian. BPFE: Yogyakarta.2004.hlm.27.

48

literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang

mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan

maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan

melengkapi data yang kurang lengkap.

b. Klarifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut bahasan yang

ditentukan

c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan

secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data

dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik kemudian di interpretasikan

dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematik, kemudian di intepretasikan

dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan

terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu

kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu

suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

77

V. PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik yaitu:

1. Peranan Penyidik Sektor Tulang Bawang Udik dalam melakukan upaya

penanggulangan kejahatan premanisme di wilayah Kepolisian Sektor Tulang

Bawang Udik yaitu dengan upaya persuasif, upaya persuasif tersebut

dilakukan dengan melakukan pembinaan dan melakukan pendekatan dengan

masyarakat. Apabila menimbulkan tindak pidana maka kepolisian sektor

Tulang Bawang Udik melakukan penegakkan hukum apabila perbuatan yang

dilakukan oleh premanisme tersebut memasuki ranah tindak pidana. Bentuk

premanisme khususnya di wilayah Tulang Bawang Udik berupa kenakalan

remaja, Minuman Keras, dan balap liar yang tergolong dalam aksi

premanisme yang meresahkan masyarakat.

2. Faktor penghambat Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik dalam upaya

penanggulangan Preman di wilayah Kepolisian Sektor Tulang Bawang Udik

yaitu preman yang berada di Tulang Bawang Udik kebanyakan bukan warga

dari daerah tersebut melainkan dari luar daerah yang datang ke daerah tersebut

dengan tujuan untuk melakukan aksi premanisme, hal ini menyebabkan pihak

kepolisian sulit untuk melakukan penegakan hukum. Preman tersebut

melakukan aksinya di waktu yang tidak menentu. Kurangnya pengawasan dan

78

dukungan dari pihak keluarga yang menyebabkan kurang efektifnya upaya

penanggulangan kejahatan premanisme oleh pihak Kepolisian Sektor Tulang

Bawang Udik.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran

bahwa, salah satu yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tulang Bawang

Udik dalam penanggulangan premanisme di wilayah Tulang Bawang Udik

adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Dalam upaya preventif

pihak kepolisian sektor tulang bawang udik dapat melakukannya dengan cara

mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia, pembinaan, dan

patrol rutin, sedangkan upaya represif pihak Kepolisian Sektor Tulang Bawang

Udik dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap seseorang yang

terbukti melakukan tindak pidana premanisme yang merugikan masyarakat

sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Munadi. 2013. Tinjauan Kriminologis Timbulnya Premanisme di Bandar

Lampung. Bandar Lampung: Skripsi Bagian Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung.

Andrisman, Tri. 2011. Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Bisri, Ilham. 1998. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada.

Bonger. 1981. Pengantar tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan GhaliaIndonesia.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention).Bandung: Alumni.

Hamzah, Andi. 1994. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

----------. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: GhaliaPersada.

Husin, Budi Rizki. Rini Fathonah. 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum. BandarLampung: Universitas Lampung.

Kelana, Momo. 1972. Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatustudi Histories Komperatif. Jakarta: PTIK.

Lamintang. P.A.F. 1996. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

Meliala Samsudin, A. Qirom, Eugenius Sumaryono. 1985. Kejahatan Anak SuatuTinjauan dari segi Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti.

Nawawi Arief, Barda. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung:Alumni.

----------. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----------. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. CitraAditya Bakti.

Poernomo, Bambang. 1992. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. MelihatKejahatan dan Penegakan Hukum dan Batas-batas toleransi. Jakarta:Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Shafrudin. 1995. Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Soekanto, Soerjono. 1981. Krimonologi Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia.

----------. 1986. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.

----------. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

----------. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers.

----------. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:Rajawali Pers.

Tongat. 2008. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam PerspektifPembaharuan. Malang: UUM Press.

Penelusuran Web

Andreas Kusumo, Referensi untuk Pembuatan Skripsi Hukum Terbaik dan

terlengkap. http://petirskripsihukum.blogspot.com

http://www.tribunnews.com/regional/2016/03/17/bentrok-di-tulang-bawang-barat-bukti-perlawanan-petani-terhadap-preman

http://news.okezone.com/read/2016/03/12/340/1333921/kronologi-bentrok-yang-menewaskan-tiga-warga-di-lampung

http://id.wikipedia.org/wiki/premanisme

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RepublikIndonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2010 Tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Pada TingkatKepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Documents

PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK …digilib.unila.ac.id/31172/14/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN... · 2018. 4. 24. · Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis,